1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II SATUAN KERJA NON VERTIKAL PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI LAMPUNG Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No. 220 Tel/Fac. (0721) E-mail pemeliharaanlampung@yahoocom LARAP STUDY (Land Acquisition and Resettlement Action Plan) PRESERVASI JALAN BIHA-KRUI KABUPATEN LAMPUNG BARAT PROPINSI LAMPUNG MARET 2011 Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
54
Embed
World Bank Document · PDF file1 kementerian pekerjaan umum direktorat jenderal bina marga balai besar pelaksanaan jalan nasional ii satuan kerja non vertikal preservasi jalan dan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL II SATUAN KERJA NON VERTIKAL PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI LAMPUNG Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No. 220 Tel/Fac. (0721) E-mail pemeliharaanlampung@yahoocom
II. SOSIAL EKONOMI SURVEY DAN INVENTARISASI ASET ............................................. 2
III. KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI ............................ 3
IV. KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT ........................................................................... 4
V. TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN ……………………………………………………………………………………………………………………………………...5
VI. MONITORING DAN PELAPORAN ........................................................................................ 6
VII. JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN ............................................................... 7
Lampiran 1: RENCANA KERJA PENGADAAN TANAH, PEMUKIMAN KEMBALI ..................... 8
Lampiran 2: PETA LOKASI ................................................................................................................ 14
Lampiran 3: DATA MASYARAKAT YANG TERKENA – WARGA DAN ASET YANG TERKENA ............................................................................................................................................ 15
Lampiran 4: INFORMASI PROYEK DAN JUMLAH KOMPENSASI .............................................. 24
Lampiran 5: SURAT PEMBENTUKAN TIM PENILAH HARGA TANAH ......................................... 28
Lampiran 6: HASIL PENILAIAN HARGA TANAH DARI TIM PENILAI HARGA TANAH ............ 31
Lampiran 7: PENETAPAN HARGA TANAMAN OLEH DINAS PERTANIAN ............................. 33
Lampiran 8: HARGA PEMINDAHAN / PENGGANTIAN KONSTRUKSI BANGUNAN OLEH DINAS PU……………………………………………………………………………………………………………………………………………………35
Lampiran 9 : SOSIALISASI / WORKSHOP DI PEMERINTAHAN ..................................................... 37
Lampiran 10 : BERITA ACARA SOSIALISASI DI KECAMATAN .................................................... 40
Lampiran 14 : SURAT PERINTAH PEMASANGAN PENGUMUMAN DAFTAR WARGA terkena PROYEK.. ............................................................................................................................................ 47
1
I. DISKRIPSI PROYEK
1. Latar Belakang. Preservasi jalan Biha – Krui ini merupakan sub proyek dari Western Indonesia National Road Improvement Project (WINRIP). Biha-Krui Proyek (dalam laporan ini disebut sebagai “Proyek”) terletak di kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Peta lokasi dapat dilihat di Lampiran 2. Dimana panjang proyek ini adalah 25,040 km yang merupakan jalan Nasional yang menghubungkan 3 (tiga) kecamatan, yakni Kecamatan Pesisir Tengah, Kecamatan Krui Selatan dan Kecamatan Pesisir Selatan. Detail informasi dari kecamatan-kecamatan ini terdapat dalam Table 1.1. Sedangkan rangkuman dari informasi dari kegiatan yang direncanakan selama proyek ini pada Tabel 1.2
Tabel 1.1 Kecamatan dan Desa dalam Preservasi Jalan Biha – Krui No Nama Kecamatan Nama Desa / Kelurahan I
Pesisir Tengah
Kelurahan Pasar Krui Pekon Kampung Barat Pekon Serai Pekon Way Redak
II
Krui Selatan
Pekon Pemerihan Pekon Sukajadi Pekon Lintik Pekon Padang Haluan Pekon Way Napal Pekon Padang Raya Pekon Way Suluh Pekon Mandiri Sejati Pekon Balai Kencana
III
Pesisir Selatan
Pekon Tulung Bamban Pekon Ratu Negri Tenembang Pekon Sukarame Pekon Pelita Jaya Pekon Sumur Jaya Pekon Pagar Dalam Pekon Tanjung Setia Pekon Biha
Tabel 1.2 Uraian rencana kegiatan peningkatan jalan Biha – Krui
Uraian Eksisting Rencana Kegiatan Panjang Ruas 25,040 km 25,040 km Lebar Perkerasan 4 – 6 m 7 m RUMIJA 7,0 – 12,0 11,000 – 13,000
2. Berdasarkan dokumen kesepakatan peminjangan yang ditandatangani oleh World Bank dan pemerintah Indonesia, dalan setiap peningkatan jalan yang memerlukan tambahan pembebasan lahan, Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) harus disiapkan berdasarkan peraturan World Bank. Tujuan dari LARAP adalah:
Mengumpulkan informasi dari kondisi sosial dan ekonomi dari Warga Terkena Proyek (WTP) yang dimana lahan atau asetnya terkena oleh proyek, dan untuk mengumpulkan aspirasi dari masyarakat lokal mengenai proyek tersebut, dan juga kompensasi yang mereka inginkan atas aset yang terkena oleh proyek tersebut;
Menyiapkan alternatif kebijakan untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali para WTP;
Menyiapkan rencana kerja untuk pembebasan lahan dan pemukiman kembali sesuai dengan aturan dan aktifitas yang direncanakan untuk proses pembebasan lahan dan pemukiman kembali para WTP.
2
II. SOSIAL EKONOMI SURVEY DAN INVENTARISASI ASET
3. Indentifikasi atas Warga Terkena Proyek dan Aset. Survey sensus telah dilaksanakan dari 12 sampai 16 Januari 2011. Ini merupakan tanggal yang paling treakhir dari data mengenai WTP yang berhak atas kompensasi, bantuan pemukinam kembali dan bantuan mengembalikan kehidupan sehari-hari. Pada kasus dimana terdapat jeda waktu antara persetujuan LARAP dan implementasi WINRIP proyek/sub-proyek dibawah WINRIP, Panitia Pengadaan Tanah akan melakukan verifikasi dari situasi terkini berdasarkan list dari warga yang terkena dan asset dari survey. Detail rangkuman dari penduduk local dan asset yang terkena proyek terdapat dalam Table 2.1. Dari 156 plot total tanah yang terkena, rata rata luas terkena 3,2% dimana sebagian besar tanah tersebut merupakan tanah perkarangan yang tidak produktif. Dari total tanah yang terkena, 35 plot merupakan tanah sawah dengan luas rata rata terkena 2,83%. Terdapat beberapa rumah yang terkena kurang dari 10% dari luas bangunan yang sekarang, dan kebanyakan dari area yang terkena adalah area yang tidak produktif, contohnya pekarangan depan yang menghadap jalan. Dari 156 yang terkena, 111 memiliki sertifikat, 20 yang tradisional (Tipe C), dan 25 tidak bersertifikat.
Tabel 2.1 Rangkuman dari Warga dan Aset yang Terkena Proyek No Uraian Satuan
A Jumlah WTP 155 KK B Tanah yang akan dibebaskan : 1 Luas tanah 6.345,17 m2 2 Bidang tanah yg akan di bebaskan ; 156 plot a. Milik Perseorangan 144 plot b. Milik Negara / Umum 12 plot 3 Jumlah Pemilik tanah yg tanahnya : a. Di bebaskan seluruhnya 0 b. Dibebaskan sebagian 156 plot C Bangunan yang terkena : 15 unit (70,3 m2) a. Seluruhnya 0 b. Sebagian 15 unit 1. Kepemilikan bangunan Perseorangan 15 unit (56,3 m2) a. Permanen 11 unit (46,71 m2) b. Semi permanen 1 unit (2,5 m2) c. Non Permanen / Darurat 3 unit (7,09 m2) d. Pagar Permanen / Tembok 39 unit (422,7 m2) e. Pagar Semi Permanen 1 unit (4,98 m2) f. Pagar Non Permanen / Kayu 3 unit (37,4 m2) 2. Kepemilikan bangunan Institusi / Umum - a. Pagar Permanen / Tembok 12 unit (480 m2) 3. Tanaman
a. Jambu Air b. Pisang c. Sirsak d. Belimbing e. Alpukat f. Lengkeng g. Mangga h Kelapa i. Tanaman Padi
10 pohon 2 rumpun 2 pohon 8 pohon 3 pohon 1 pohon 4 pohon 1 pohon 6.711 rumpun
4. Dari 15 unit bangunan yang terkena, 7 unit merupakan bangunan tempat tinggal (rumah sebagai tempat tinggal) dengan luas terkena rata rata 4,84%. 4 Unit bangunan yang terkena digunakan untuk tempat usaha (berupa warung makanan kecil dan bengkel), dari ke 4 unit tersebut 2 unit berbentuk bangunan permanen, 1 unit bangunan semi permanen dan 1 unit bangunan tidak permanen,
3
dengan luas terkena rata rata 9,72%. Bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal dan usaha (digunakan usaha bengkel,kios buku dan lain lain) sebanyak 4 unit dengan rata rata terkena 2,90%. Sisa bangunan terkena masih bisa digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi karena luasnya masih layak sehingga tidak harus pindah. Dari total bangunan yang terkena, 3 merupakan bangunan non permanen (bangunan yang terbuat dari kayu dan kondisinya sudah reot), 1 unit merupakan bangunan semi permanen (sebagian berupa kayu dan sebagian berupa bata) dan sisanya merupakan bangunan permanen (terbuat dari tembok/bata). Semua bangunan yang terkena diatas merupakan milik perorangan
5. Asset lain milik perorangan yang terkena, berupa pagar dan tanaman (mangga, padi, jambu, sirsak, dan lain lain). Asset milik institusi/umum yang terkena (kantor pemerintah, rumah ibadah, sekolah dan lain lain) berupa pagar. Aset lain yang terkena adalah tiang listrik dengan jumlah 20 buah dan harus dipindahkan. Deatil data warga dan aset terkena dapat dilihat pada lampiran 3.
III. KEBIJAKAN PEMBEBASAN LAHAN DAN PEMUKIMAN KEMBALI
6. Penyusunan LARAP ini berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama oleh pemerintah Indonesia dan World Bank mengenai pembebasan lahan dan pemukiman kembali yang ditetapkan dalam Petunjuk untuk Environmental and Social Management Framework (ESMF).
7. Panitia Pengadaan Tanah (PPT) kabupaten Lampung Barat menawarkan berbagai alternative kompensasi kepada warga yang terkena proyek, yaitu uang tunai, tanah pengganti dengan kavling siap bangun dan bangunan pengganti. Atau bentuk lain yang sesuai dengan keinginan warga yang terkena proyek. Ketika dilaksanakan survey sensus seluruh warga menginginkan penggantian berupa uang tunai.
8. Besaran kompensasi yang ditawarkan pada warga oleh Panitia Pembebasan Tanah adalah :
Sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dengan bank Dunia, yakni besaran kompensasi untuk tanah terkena diganti berdasarkan harga pasar. Sesuai dengan Perpres 36/2005, Perpres 65/2006 dan aturan Kepala BPN No. 3/2007, Penentuan harga pasar ini akan dilakukan dengan menggunakan harga pasar dari Tim Penilai Harga Tanah yang dibentuk oleh Bupati Lampung Barat (surat pembentukan lihat lampiran 5). Penilaian harga tanah dari Tim Penilai Harga tanah akan menjadi basis dalam melakukan negosiasi/musyawarah antara pemerintah dan warga terkena proyek (hasil penilaian harga tanah lihat lampiran 6). Biaya-biaya registrasi dan biaya transfer akan dibayarkkan oleh pemerintah
Untuk tanah yang berupa sawah, kompensasi tidak hanya diberikan untuk tanah terkena tetapi juga rumpun padi yang terkena dengan nilai Rp 5.000,-- per rumpun (berdasarkan Surat Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, lihat lampiran 7). Penghitungan rumpun padi yang terkena berdasarkan luas sawah yang terkena dikalikan 16 (angka 16 adalah jumlah rumpun per m2,1 m2 = 16 rumpun).
Kompensasi terhadap bangunan diberikan sesuai dengan kondisi bangunan dan sesuai harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan rumah tinggal, bangunan usaha, pagar yang pembuatannya memerlukan biaya dan investasi. Penghitungan tersebut dilakukan tanpa menghitung nilai depresiasi bangunan. Setiap bangunan yang terkena pembebasan akan dibongkar setelah dilakukan pembayaran kompensasi selesai dibayarkan serta sisa pembongkaran merupakan hak dari Warga Terkena Proyek untuk mengambilnya. Penilaian kondisi bangunan/pagar permanen (bangunan/pagar yang seluruhnya terbuat dari beton), bangunan/pagar semi permanen (bangunan/pagar yang sebagian terbuat dari beton dan sebagian dari kayu) dan bangunan/pagar non permanen
4
(semua terbuat dari kayu) berdasarkan Surat Dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat (lihat lampiran 8)
Kompensasi untuk tanaman yang terkena berdasarkan jenis tanaman yang terkena yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Lampung Barat (lampiran 7).
Untuk asset pemerintah seperti : tiang listrik yang terkena 20 unit dengan biaya pemindahan sebesar Rp 5 juta / unit
Pemerintah akan menanggung biaya spitzing atau sertifikasi tanah sisa yang dimiliki oleh Warga yang Terkena Proyek, dengan biaya per plot tanah Rp 750.000,--
IV. KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT
9. Pada hari Jum’at, 17 Desember 2010 telah dilakukan sosialisasi dalam bentuk pengadaan Workshop mengenai LARPF (Land Acquisition and Resettlement Policy Framework) dalam rangka proses persiapan WINRIP di Kabupaten Lampung Barat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Lampung Barat, Dinas dinas terkait di Lampung barat, para Camat yang ada di sepanjang ruas Jalan Biha – Krui (berita acara terdapat dalam lampiran 9).
10. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat juga telah melakukan sosialisasi pada tanggal 13 Januari 2011 di 3 kecamatan yang dilalui oleh ruas Jalan Biha – Krui yang dihadiri oleh para Lurah/kepala desa (pratin) memberikan pengarahan dan bantuannya dalam pelaksanaan pembangunan Preservasi Jalan Biha – Krui (berita acara terdapat dalam lampiran 10)
11. Ketika melakukan survey, konsultan pemerintah juga mensosialisasikan tentang rencana pembangunan jalan Biha – Krui dan berkonsultasi secara selintas tentang jenis kompensasi yang diinginkan WTP.
12. Pemda dalam sosialisasi nanti akan menjelaskan dampak positif dan negative dari pembangunan proyek ini dan bagaimana penanganan dampak negative yang ada, termasuk memberikan informasi tujuan proyek ini dilakukan. Proses sosialisasi dan konsultasi akan diatur dan menyakup semua kategori dari WTP, tidak hanya pemilik lahan. Pemda akan menyiapkan alternatif kompensasi dan akan diinformasikan kepada WTP pada saat konsultasi masyarakat (sosialisasi dan musyawarah) yang dilaksanakan sebelum proses pengadaan tanah. Pada konsultasi ini, WTP diberi penjelasan bahwa mereka berhak untuk memilih bentuk kompensasi yang diinginkan dan berhak mendapatkan kompensasi yang layak.
13. Pemerintah daerah akan melakukan konsultasi lanjutan tentang rencana pengadaan tanah, jadwal pengadaan tanah, cara perhitungan kompensasi dan cara pembayaran, mencari kesepakatan dengan WTP tentang jadwal pelaksanaan pengukuran dan perhitungan asset di lapangan. Pemerintah juga akan melakukan musyawarah lanjutan kepada WTP bila belum ditemukan kesepakatan harga dan akan dilakukan sampai beberapa kali sampai ditemukan kesepakatan. Pemda akan mensosialisasikan juga mekanisme penyampaian keluhan dan complain berdasarkan bagan alir yang ada
14. Semua kegiatan sosialisai, konsultasi dan musyawarah akan didokumentasikan menggunakan form yang ada. Form sederhana di lampiran 12 yang memuat catatan di Pemerintah tentang , Lokasi pertemuan, tujuan pertemuan, para pendukung proyek yang hadir, dari kelompok masyarakat mana yang hadir, siapa pemimpin kelompoknya, jumlahnya, isu apa yang di munculkan oleh mereka dan tindakan apa yang mereka sepakati.
5
15. Di keluarkan Surat Perintah Pemasangan Pengumuman oleh Pemda Pemerintah Lampung Barat di kantor – kantor kecamatan yang warganya terkena proyek dan telah dilakukan pemasangan (lampiran 14)
V. TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN KELUHAN
16. Panitia Pengadaan tanah (PPT), Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) untuk Preservasii jalan Biha – Krui Provinsi Lampung akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan yang terdapat dalam rencana pengadaan tanah, pemukiman kembali dan pemberdayaan. Serta terlibatnya dinas-dinas lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
17. Dalam pelaksanaan ini Bupati Lampung Barat sebagai penanggung jawab program akan memfungsionalisasikan Panitia Pengadaan tanah (PPT) yang telah terbentuk untuk suatu proyek pada tahapan pengadaan tanah. Dalam kegiatan ini unsur unsur yang terlibat meliputi : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat, Asisten Bidang Pemeintahan Setdakab Lampung Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat, Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab Lampung Barat, Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Lampung Barat, Camat yang dilewati preservasi jalan Biha – Krui, pratin atau lurah sepanjang jalan Biha – Krui.
18. Tugas Panitia Pengadaan Tanah (PPT) yakni:
Melaksanakan sosialisasi kepada Warga Terkena Proyek (WTP) mengenai rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negative yang timbul akibat proyek yang akan dilaksanakan;
Mengadakan penelitian status hukum tanah, bangunan dan asset lain yang terkena proyek;
Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas asset yang terkena;
Melakukan penghitungan/inventarisasi asset warga yang akan diberi kompensasi;
Mengumumkan hasil penelitian dan inventarisasi asset bagi warga yang terkena proyek;
Menerima hasil penilian harga tanah dan/atau bangunan dan atau tanaman dan atau asset lain yang terkena dari Tim Penilai Harga Tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah;
Melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi;
Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
Melaksanakan pembayaran kompensasi kepada WTP;
Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan bangunan terkena proyek;
Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian di musyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya di publikasikan;
6
Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPKP setiap bulan selama rentang masa kerjanya;
Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPKP kepada Bupati Lampung Barat, Tim Monitoring dan Pelaporan, dan WINRIP;
19. WTP yang tidak puas atas pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali maka dapat mengajukan keluhan, keberatan atau usulan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebagai penanggung jawab program.
20. Keluhan, keberatan dan usulan tersebut dapat disampaikan langsung atau melalui surat menyurat ke alamat Bappeda, ke PPT dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah di Kantor Bupati lampung Barat, Jalan Raden Intan II No. 1 Way Mengaku, Liwa 34811, telp/fax : (0728)21147 serta kepada Kepala Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung, Jalan Wolter Mongonsidi No. 220. Telp/Fax: (0721) 487102, Email: [email protected].
21. Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut (lihat Lampiran 11):
a. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Daerah dan WINRIP melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT pembangunan Jalan dan jembatan Provinsi Lampung dan Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian dan investigasi tersebut akan di informasikan kepada warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian di musyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip saling menguntungkan.
b. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan usulan akan didokumentasikan dan dapat di akses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum, khususnya WTP dalam meng akses informasi tersebut maka hasilnya akan di sebar luaskan melalui ruang public yang tersedia, seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor Pemda dan kantor pekon (desa)/kelurahan. Proses ini dapat dilihat di Lampiran 11.
22. Jika ada permasalahan tidak terpecahkan yang lebih dari 1 tahun antara WTP dan Pemerintah daerah maka sub-proyek akan dikeluarkan dari program WINRIP atau sub-proyek akan mencari alternative lain untuk menanganinya.
VI. MONITORING DAN PELAPORAN
23. Tim Monitoring dan Pelaporan, dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada saat akan dimulainya pelaksanaan Rencana kerja (work plan) Pengadaan Tanah. Tim ini beranggotakan dari unsur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (BAPPEDA), unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).
24. Kegiatan Monitoring dan Pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.
25. Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan :
Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan kegiatan pengawasan pe laksanaan program sebagaimana yang tercantum dalam rencana kerja (work plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat dan pengadaan tanah;
7
Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan Panitia Pengadaan Tanah (PPT), bappeda dan Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan / keberatan dari WTP;
Membuat laporan bulanan (gunakan lampiran 13) kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirimkan kepada WINRIP dengan tembusan kepada Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi Lampung dan Unit Social Safeguard bank Dunia. Kegiatan monitoring akan terus berlanjut sampai semua RAP selesai, termasuk sertifikasi.
VII. JADWAL IMPLEMENTASI DAN PEMBIAYAAN
26. Kegiatan pengadaan tanah dimulai bulan Maret 2011 sampai dengan Oktober 2011. Jumlah keseluruhan biaya untuk pembebasan ini Rp 2.701.649.799,--. Estimasi biaya pengadaan tanah dihitung dengan menggunakan harga pasar yang dibuat oleh Tim Penilai Harga Tanah di Kabupaten Lampung Barat, untuk penentuan nilai harga bangunan dan pagar yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat, untuk penilaian harga tanaman adalah harga yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lampung Barat. Pembiayaan sepenuhnya berasal dari Pemerintah daerah Kabupaten lampung Barat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks Rencana Kerja (work plan) pada Lampiran 1.
14
Lampiran 2: PETA LOKASI
15
Lampiran 3: DATA MASYARAKAT YANG TERKENA – WARGA DAN ASET YANG TERKENA
Tanah (m2) Bangunan (m2) Pagar (m2)
% Harga/ Ter ‐ % Hrg/
NO NAMA WTP Sblm Terkena Sisa Ter m2 Fungsi Sblm kena Sisa Terkena m2 Kondisi Fungsi Terkena Kondisi Harga/m
FORMULIR MONITORING BULANAN PELAKSANAAN LARAP UNTUK Kabupaten/Kota: ……………… Sub-project: …………………… Periode pelaporan: …………….
Aktivitas Rencana Kerja
Dari LARAP
Laporan Kemajuan1 Catatan
Tanggal Target Kemajuan/ status di lapangan
Masalah & rencana tindak lanjut
KONSULTASI
Kompensasi2
Lampirkan: kopi notulensi kesepakatan
IMPLEMENTASI
1. Pembayaran kompensasi /santunan/pesangon termasuk biaya pindah
Lampirkan: kopi tanda terima
2. Persiapan lokasi relokasi untuk :
- Jumlah rumah
- Jumlah kios/Warung
1 Jika kolom tidak mencukupi, silahkan digunakan lembar kertas tambahan. 2 Konsultasi untuk kompensasi adalah mengenai (i) harga pasar, (ii) jadwal untuk pembayaran kompensasi, dan (iii) kepemilikan aset, besaran dan bentuk kom