BAPPEDAbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/...kunjungan wisatawan 65,12 promosi pariwisata kebudayaan dan pariwisata kompetensi pegawai 37,00 reformasi birokrasi

BAPPEDA

DISAMPAIKAN PADA PENILAIAN TAHAP IV ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA 2017

BAPPENAS JAKARTA, 30 MARET 2017

VISI, MISI, PRIORITAS RKPD 2017

Keterkaitan

Proses Perencanaan Dari Atas (TOP-DOWN)

Proses Perencanaan Teknokratik

Proses Perencanaan Politik

Proses Perencanaan Dari Bawah (BOTTOM-UP)

Inovasi Proses dan Program Daerah

Keterukuran

Kedalaman dan Kelengkapan

Konsistensi

Inovasi Kebijakan

2

OUTLINE

2014 2018 RPJMD

2014 2017 2015 2016 2018

VISI

“BANGKA BERMARTABAT“

MISI

Mewujudkan Pertanian yang Tangguh

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang

Bersih dan Melayani,

Mewujudkan Kabupaten Bangka yang

Sejahtera

Mewujudkan Pengelolaan

Sumber Daya Alam yang Lestari

Infrastruktur Tata Kelola Pemerintahan Kesehatan Pendidikan Pertanian Lingkungan Hidup Perekonomian Penanggulangan Kemiskinan Kebudayaan dan Pariwisata Penataan Ruang

VISIMISIPRIORITAS 2017

PRIORITAS RKPD 2017

RKPD 2017 RPJMD RKP 2017

Strategi Peningkatan Nilai Tambah,

Daya Saing Dan Pemasaran Produk

Pertanian

Arah Kebijakan Meningkatkan

Produksi Dan Mutu Produk Pertanian,

Perikanan Dan Kehutanan Serta

Efisiensi Produksi

Visi Bangka Bermartabat

Misipertanian Yang Tangguh

Strategipeningkatan Nilai Tambah,

Daya Saing Dan Pemasaran Produk

Pertanian

ARAH Kebijakanmeningkatkan

Produksi Dan Mutu Produk Pertanian,

Perikanan Dan Kehutanan Serta

Efisiensi Produksi

Tujuanmewujudkan Kemandirian

Ekonomi Dengan Menggerakkan

Sektor-sektor Strategis Ekonomi

Domestik

Sasaran% Pertumbuhan Ekonomi,

Kemiskinan, Gini Ratio Index

Prioritaspembangunan Sektor

Unggulan (Kedaulatan Pangan,

Maritim dan Kelautan)

1. KETERKAITAN

• STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD VISI, MISI, DAN STRATEGI , ARAH KEBIJAKAN RPJMD • STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RKPD 2017 TUJUAN, SASARAN DAN PRIORITAS RKP 2017

IKU CAPAIAN 2015

TERHADAP TARGET 2018 (%)

ISU STRATEGIS PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KUNJUNGAN WISATAWAN 65,12 PROMOSI PARIWISATA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOMPETENSI PEGAWAI 37,00 REFORMASI BIROKRASI REFORMASI BIROKRASI

PENANGANAN SAMPAH & TPS 67,47 PELAYANAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP

APK & APUS 75,04 AKSESIBILITAS & KUALITAS PENDIDIKAN PENDIDIKAN

PDRB PER KAPITA 75,35 DISPARITAS PEREKONOMIAN PEREKONOMIAN

AHH, AKB, AKI, BALITA GIZI BURUK 76,25 AKSESIBILITAS & KUALITAS KESEHATAN KESEHATAN

TK. KEMISKINAN 79,53 TK. KEMISKINAN, DISPARITAS,

PENGANGGURAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

JALAN,IRIGASI,JEMBATAN, DRAINASE 88,29 DISPARITAS EKONOMI INFRASTRUKTUR

KONTR. SEKTOR PERTANIAN 89,85 STABILITAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN

KETAATAN RTRW 95,00 KETAATAN TERHADAP RTRW PENATAAN RUANG

2. KONSISTENSI

• KONSISTENSI ANTARA HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN 2017 DENGAN ISU STRATEGIS

• 2.2 KONSISTENSI ANTARA ISU STRATEGIS DENGAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

PRIORITAS SKPD PAGU ANGGARAN

2017 (PI)

1. REFORMASI

BIROKRASI SETDA 53.381.872.372

SETWAN 53.518.736.000

BAPPEDA 6.242.492.455

INSPEKTORAT 2.423.286.800

BKPSDMD 20.700.941.930

KECAMATAN 24.559.824.983

DUKCAPIL 5.273.955.000

DINAS KEARSIPAN DAN

PERPUSTAKA

AN

1.896.483.800

KESBANGPOL 1.892.015.116

SATPOL PP 21.955.461.000

DINKOMINFOTIK 6.020.296.300

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH SKPD RENCANA PAGU

ANGGARAN 2017

2.KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINDIKBUD 2.840.095.500

DINPARPORA 7.087.799.000

3.LINGKUNGAN HIDUP DINLH 10.732.256.400

4.PENDIDIKAN DINDIKBUD 98.420.127.233

5.PEREKONOMIAN DINPMP2KUKM 4.059.540.000

DINAKERPERINDAG 7.767.959.000

BPKAD 17.488.270.329

BP2RD 13.252.506.210

6.KESEHATAN DINKES 141.598.151.620

RSUD SUNGAILIAT 58.651.614.500

7.PENANGGULANGAN KEMISKINAN DINSOSPEMDES 8.715.142.564

DP2KBP3A 7.563.693.500

8.INFRASTRUKTUR DPUPRP 813.928.322.100

DINPERKPP 30.246.038.000

9.PERTANIAN DINPAN 6.743.057.000

DINPERTAN 30.260.422.800

DINPERKAN 7.843.084.963

10.PENATAAN RUANG DIDPUPRP

1.036.695.200

197865.37

9927.89 10732.26

98420.13 42568.28

200249.77

16278.84

844174.36

44846.56 1036.70

1. REFORMASI

BIROKRASI

2.KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

3.LINGKUNGAN HIDUP 4.PENDIDIKAN 5.PEREKONOMIAN 6.KESEHATAN 7.PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

8.INFRASTRUKTUR 9.PERTANIAN 10.PENATAAN RUANG

PAGU PRIORITAS

197.865,37

9.927,89 10.732,26 98.420,13

42.568,28

200.249,77

16.278,84

844.174,36

44.846,56

2. KONSISTENSI

• KONSISTENSI ANTARA PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD KABUPATEN 2017 DENGAN PAGU ANGGARAN SKPD

1.036,70

DALAM JUTA RUPIAH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. PERTANIAN

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1.1 PENGADAAN SAPRODI PERTANIAN

SKPD

DINAS PERTANIAN

MISI 1. PERTANIAN YANG TANGGUH

2. KONSISTENSI

• KONSISTENSI ANTARA PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD KABUPATEN 2017 DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2016 2017

116.92 131.63

845.22 917.15

223.91 244.19

1,186.05

1,292.97 PAD

DANA

PERIMBANGAN

LAIN-LAIN

DAERAH

JUMLAH

PENDAPATAN

PROYEKSI 2016 2017

HB (juta) 12.466.551 13.861.802

HK (juta) 8.985.517 9.496.732

KERANGKA EKONOMI

RASIO PAD

KEMISKINAN

INFLASI PERTUMBUHAN

EKONOMI

PDRB

PROYEKSI 2016 2017

Angka

Kemiskinan (%) 4,80 4,15

PROYEKSI 2016 2017

Inflasi (%) 3,23 3,19

PROYEKSI 2016 2017

Pertumbuhan

Ekonomi (%) 5,55 5,69

PROYEKSI 2016 2017

Rasio PAD

(%) 9,86 10,18

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN

• KERANGKA EKONOMI DAERAH

• KERANGKA PENDANAAN

Pendapatan

per kapita 37.540.000 39.773.000

Milyar Rp.

Gini Ratio

Index 0,289 0,277

RKPD 2017

KEBIJAKAN PENDAPATAN

Inten dan Ektensifikasi pendapatan daerah

yang memiliki keunggulan

keunggulanya komparatif dan

kompetitif

Inten dan ekstensifikasi pajak

dan restoran

Mengoptimalkan pendapatan daerah

yang berasal dari dana perimbangan

Peningkatan pendapatan melalui

reformasi dan regulasi

pendapatan daerah

Penerapan Sistem Pendapatan Daerah

Berbasis Zonasi

Pemutihan IMB & HO

Inten dan Ekstensifikasi

Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi

Inten dan ekstensifikasi retribusi HO

Intens dan ekstensifikasi IMTA

Inten dan ekstensifikasi

BPHTB

Kontribusi Aset yang

dikerjasamakan

Inten dan ekstensifikasi pajak mineral non logam

KEBIJAKAN BELANJA

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan

sektor unggulan

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi

pemerataan dan kewilayahan.

Mempertajam alokasi belanja

untuk dimensi tata kelola dan

reformasi birokrasi.

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi berwawasan lingkungan.

Mempertahankan proporsi belanja langsung lebih

besar dari belanja tidak langsung.

Mengelola defisit anggaran dalam

batas yang diperkenankan

Mempertajam alokasi belanja untuk dimensi pembangunan

manusia

Memprioritaskan alokasi dana hibah

Kesejahteraan masyarakat

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN

• KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

pengembangan usaha sektor unggulan

seperti Kebun Kelapa Sawit Rakyat ,

Kelompok Usaha Bersama Ekonomi

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN

pemberian subsidi pupuk bagi petani dan

pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak

dan Sembako bagi nelayan dan petani

Penyertaan modal ke JAMKRIDA

Meningkatkan akses pembiayaan

permodalan kepada usaha pertanian kecil dan menengah serta

UMKM

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN

• KERANGKA KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

KEBIJAKAN PERTUMBUHAN

EKONOMI

Mendorong laju produksi

sektor unggulan

daerah

Mendorong investasi agro industri dan industri hilir

pertanian

Merubah struktur pasar oligopoli pada

komoditi pertanian.

Memperpendek rantai

pemasaran pada komoditi pertanian

/perikanan.

Menghilangkan fenomena

principal agent pada produk

pertanian

Proteksi input dan ouput produksi.

Stimulus fiskal untuk sektor

pertanian dan UMKM

Mendorong peran

pemerintah desa dalam

perekonomian. Desentralisasi kewenangan

perijinan tertentu kepada

kecamatan. Penguatan lembaga

pelayanan perijinan dan

pelayanan modal.

Menjaga inflasi daerah.

Sistem Distribusi

Barang dan Jasa

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN

• KERANGKA KEBIJAKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

12

Pendidikan

• Meningkatkan akses terhadap

kualitas dan kuantitias pendidikan;

Kesehatan

• Meningkatkan akses terhadap kualitas

dan kuantitas kesehatan.

• Wajib Belajar Sembilan Tahun (pendidikan gratis sampai tingkat SLTP)

• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan menengah

• Peningkatan kompetensi guru

• Penerapan kurikulum sesuai ketentuan berlaku

• Peningkatan penyelenggaraan pendidikan luar biasa

• Pengembangan pendidikan usia dini yang berkarakter

• Ketersediaan layanan kesehatan sesuai standar

• Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan

• Revitalisasi posyandu

• Revitalisasi desa siaga

• Meningkatkan prilaku masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat

• Melaksanakan pembangunan berwawasan kesehatan

• Peningkatan pelayanan dan aksesibilitas keikutsertaan ber-KB

• Meningkatkan keluarga sejahtera

• Penataan kelembagaan dan Sistem Jaminan Kesehatan

STRATEGI KEBIJAKAN

Perumahan

• Meningkatkan akses perumahan kepada

masyarakat miskin dan berpenghasilan

rendah

• Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jalan, jembatan, drainase, irigasi

dan pemukiman

• Peningkatan layanan air bersih dan sanitasi

• Advokasi pembangunan sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN • STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

13

Pertanian dan Kedaulatan Pangan

• Meningkatkan kemampuan petani dan

penguatan lembaga pendukungnya;

Kelautan

• Meningkatkan produktifitas sektor kelautan.

• Peningkatan Sarana dan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan Daerah

• Penyediaan Data/Informasi Pangan Daerah

• Bantuan Subsidi dan Sarana Produksi yang Tepat Sasaran

• Mengembangkan Sistem Mutu, Kehalalan dan Keamanan Pangan termasuk

Pengendalian Risiko Penyakit Zoonosis

• Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian dan Perikanan

• Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang Tepat

• Membangun dan Merehabilitasi Sarana dan Prasarana, Distribusi dan Pemasaran

serta Manajemen Logistik dalam Menjaga Kesinambungan Pasokan Produk

• Mengembangkan Sentra Usaha Pertanian, Perikanan dan Perkebunan

• Revitalisasi Sektor Perikanan

STRATEGI KEBIJAKAN

Pariwisata dan Industri

• Mengembangkan sektor industri dan

pariwisata

• Penyelenggaraan Even yang Terintegrasi antar Objek Wisata

• Peningkatasan Sarana dan Prasarana Pariwisata

• Menjalin Kemitraan dengan Pelaku Usaha Wisata

• Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pelaku Budaya

• Peningkatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengelolaan Budaya Daerah

• Mendorong dan Menjalin Kemitraan Usaha UMKM

• Penguatan Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi

• Pengembangan Industri yang disertai Penguatan Kapasitas Produksi dan Pemasaran

• Pengembangan Energi Baru Terbarukan

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN • STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Pemerataan antar kelompok pendapatan

Pemerataan antar wilayah

• Penguatan lembaga keuangan mikro dan koperasi

• Pengembangan industri yang disertai dengan penguatan kapasitas produksi dan

pemasaran

• Perluasan kesempatan, lapangan pekerjaan serta perlindungan tenaga kerja

• Peningkatan pelayanan kepada PMKS

• Penguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan desa

• Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan

• Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan

STRATEGI KEBIJAKAN

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN • STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DIMENSI PEMBANGUNAN PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

15

Mewujudkan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien

• Menata Kelembagaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien;

• Penataan Kelembagaan Organisasi dan Sumber Daya Aparatur

• Pemekaran dan Penataan Batas Desa;

• Menerapkan Sistem Reward and Punisment

• Mengoptimalkan Sistem Informasi Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Pengawasan Pembangunan

• Menerapkan Sistem Pelayanan Publik Prima

• Menyederhanakan Jalur Birokrasi Perizinan dengan Meningkatkan

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

STRATEGI KEBIJAKAN

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN • STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TATA KELOLA DAN REFORMASI KEBIJAKAN

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkualitas

• Optimalisasi Pengelolaan Sampah

• Pengelolaan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan yang Tepat

• Pengembangan Energi Baru yang terbarukan

• Revitalisasi Sektor Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan

16

STRATEGI KEBIJAKAN

Bencana Alam

Perubahan Iklim

• Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Ruang Terbuka Hijau

• Optimalisasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

• Mengembangkan Pembangunan GO GREEN CONCEPT pada setiap unit

pemerintahan dalam menghadapi Perubahan Iklim

• Pengendalian Dampak Lingkungan yang Konsisten terhadap Dokumen

Lingkungan

• Mengurangi Resiko Bencana melalui Peningkatan Ketangguhan Pemerintah

Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

3. KELENGKAPAN DAN KEDALAMAN • STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ORIENTASI BENCANA ALAM, PERUBAHAN IKLIM DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

HASIL PROGRAM

Bibit Padi (10.500 Kg), Pupuk Urea (1.200 Kg), Pupuk Organic

(3.000 Kg), Pupuk NPK (12.000 Kg), Herbisida (240 Liter)

SASARAN

Jumlah Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

Meningkatnya Produksi Pertanian dan Perikanan

OUTPUT KEGIATAN

PROGRAM Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pengadaan Saprodi Pertanian KEGIATAN

4. KETERUKURAN • SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH, HASIL PROGRAM DAN OUTPUT KEGIATAN DENGAN INDIKATOR KINERJA

PRAKIRAAN

MAJU TAHUN

2018

PAGU

INDIKATIF

207

4. KETERUKURAN • PRAKIRAAN MAJU PAGU ANGGARAN

4. KETERUKURAN • KERANGKA PENDANAAN UNTUK PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

5. INOVASI • INOVASI DENGAN PENDEKATAN HOLISTIC, INTEGRATIF, TEMATIK DAN SPATSIAL (HITS)

KKSR

DINAS PERTANIAN

BIBIT,SAPRODI,

PEMBINAAN

BAGI POKTAN BAPPEDA PLANNING &

BUDGETING

FORUM CSR BANTUAN

PENDANAAN &

LAHAN

PERTANIAN

STISIPOL ANALISIS

KEBIJAKAN

KELOMPOK TANI

PELAKSANA PROGRAM

PERBANKAN BANTUAN

KREDIT USAHA TANI

DINAKERPERINDAG PEMASARAN

PRODUK DAN FASILITASI NILAI

TAMBAH

DINPMP2KUKM PEMBINAAN MANAJEMEN

POKTAN & BANTUAN

KREDIT USAHA TANI

DINPERKPP (BANTUAN FASILITASI

KEPEMILIKAN TANAH &

KEWILAYAHAN)

DINSOSPEMDES

EMPOWERMENT

CONTOH

HITS

5. INOVASI • INFORMASI USULAN DAN JUSTIFIKASI PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM LINGKUP KABUPATEN

INFORMASI HASIL MUSRENBANG INFORMASI HASIL RKPD

23

5. INOVASI • INFORMASI USULAN DAN JUSTIFIKASI PENETAPAN HASIL PELAKSANAAN MUSRENBANG DALAM LINGKUP KABUPATEN

USULAN DESA;

1996

USULAN

KECAMATAN;

1941

RKPD; 1883

PERSENTASE USULAN = 97,01% YANG DITANGGAPI DALAM

RKPD 2017

USULAN DESA USULAN KECAMATAN RKPD

MUSRENBANG KECAMATAN DIHADIRI DPRD

MUSRENBANG DESA

6. BOTTOM UP • PERSENTASE USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN DAN MUSRENBANG KECAMATAN YANG DITANGGAPI DALAM PROSES

PENYUSUNAN RKPD KABUPATEN

19.05%

19.05%

47.62%

14.29%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

% KETERLIBATAN

% KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG RKPD 2017

DUNIA USAHA AKADEMISI LSM DPRD

6. BOTTOM UP • PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG RKPD KABUPATEN 2017

PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT

BERAGAMA DAN KEAMANAN

LINGKUNGAN

•PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN TRANSPARAN

•PELAYANAN PUBLIK PRIMA BAGI SELURUH MASYARAKAT

PENINGKATAN PROPORSI

PENDANAAN DESA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

YANG PROFESIONAL, BERSIH DAN

TRANSPARAN

•PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS

•PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS

PENGEMBANGAN EKONOMI

KERAKYATAN

•INFRASTRUKTUR

•KEMAMPUAN PETANI DAN PENGUATAN LEMBAGA PENDUKUNGNYA

•PENGAMANAN KETAHANAN PANGAN

•PRODUKTIVITAS PRODUKSI PERTANIAN

•KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SDA YANG BERKUALITAS

KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA DAN

BUDAYA

PENGUATAN KEHIDUPAN SOSIAL

MENGHADIRKAN NEGARA

(MELINDUNGI MEMBERI RASA

AMAN)

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

MEMBANGUN DARI PINGGIRAN

MEMPERKUAT KEHADIRAN

NEGARA (REFORMASI BIROKRASI, PENEGAKAN HUKUM DLL)

KUALITAS HIDUP MANUSIA

MASYARAKAT

PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING

KEMANDIRIAN EKONOMI

(SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS)

REVOLUSI KARAKTER BANGSA

KEBHINEKAAN DAN RESTORASI

SOSIAL

7. TOP DOWN • TINGKAT KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD KABUPATEN 2017 DENGAN RKP 2017

(LANJUTAN)

RKP

2017

RKPD

2017

PEMBANGUNAN MANUSIA

DAN MASYARAKAT (REVOLUSI

MENTAL, PENDIDIKAN,

KESEHATAN DAN PERUMAHAN

PERMUKIMAN)

- REFORMASI BIROKRASI DAN TATA

PEMERINTAHAN

- PENDIDIKAN

- KESEHATAN

- INFRASTRUKTUR

- LINGKUNGAN HIDUP

PEMBANGUNAN SEKTOR

UNGGULAN (KEDAULATAN

PANGAN, MARITIM DAN

KELAUTAN, PEMBANGUNAN

PARIWISATA, PERCEPATAN

PERTUMBUHAN INDUSTRI DAN

KEK)

PEMERATAAN DAN

KEWILAYAHAN (ANTAR

KELOMPOK PENDAPATAN

MASYARAKAT, REFORMASI

AGRARIA, DESA DAN

KAWASAN PERDESAAN,

PERKOTAAN, KONEKTIVITAS)

PEMBANGUNAN POLITIK,

HUKUM, PERTAHANAN DAN

KEAMANAN (REFORMASI

BIROKRASI)

PEMBANGUNAN EKONOMI

(PERBAIKAN IKLIM INVESTASI

DAN IKLIM USAHA,

PENINGKATAN EKSPOR NON

MIGAS, REFORMASI FISKAL)

- REFORMASI BIROKRASI

- PERTANIAN

-PEREKONOMIAN

-INFRASTRUKTUR

-KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

-LINGKUNGAN HIDUP

- PERTANIAN

-INFRASTRUKTUR

-KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

-PEREKONOMIAN

-PENATAAN RUANG

-REFORMASI BIROKRASI

-PENANGGULANGAN KEMISKINAN

-PEREKONOMIAN

-INFRASTRUKTUR

-PERTANIAN

-LINGKUNGAN HIDUP

PRIORITAS

NASIONAL

PRIORITAS

DAERAH

7. TOP DOWN • TINGKAT KESESUAIAN TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKPD KABUPATEN 2017 DENGAN RKP 2017

(LANJUTAN)

99

446

90

389

90.91 87.22

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

PROGRAM KEGIATAN

RKP 2017 RKPD 2017 PERSENTASE

7. TOP DOWN

1. PERSENTASE PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN YANG MENDUKUNG

RKP 2017

161

33

161

33

2260

186

2260

186

0

500

1000

1500

2000

2500

URUSAN WAJIB URUSAN PILIHAN

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM = 100%

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN = 100%

8. TEKNOKRATIK

• PERSENTASE PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KABUPATEN YANG DILENGKAPI

DENGAN INDIKATOR

• Bupati • Wakil Bupati • Sekretaris Daerah • Kepala Bappeda • Sekretaris Bappeda

• Bidang Sarpras & Lh • Bidang Ekonomi • Bidang Sosial & Budaya • Bidang Penelitian & Statistik • Bidang Anggaran DPPKAD • Fungsional Tertentu

•BAPPEDA

PENDIDIKAN

SMA/Sederajat : 10

DIII : 3

S1 : 12

S2 : 10

Eselon II

2%

Eselon III

16%

Eselon IV

37%

Statistisi

3%

Analis Kebijakan

3%

Fungsional Umum

39%

Jabatan

TIM TEKNIS

TIM SEKRETARIAT

TIM

KOORDINASI

8. TEKNOKRATIK

• Kapasitas Perencana dalam Tim Penyusun RKPD Kabupaten

Bangka Tahun 2017

SUSUNAN TIM

PENYUSUN RKPD

JABATAN DALAM

TIM

PENDIDIKAN

Sekretaris Daerah Penaggungjawab Magister Keuangan Daerah

Kepala Bappeda

Sekretaris Bappeda

Ketua

Tim Teknis

Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan

Perdesaan

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Kabid Anggaran

DPPKAD

Tim Teknis Sarjana Ekonomi + Diklat Keuangan Daerah

Kabid Sosbud Tim Teknis Magister Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pendidikan

Kabid Ekonomi&SDA Tim Teknis Magister Perencanaan Keuangan Daerah

Kabid Penelitian &

Statistik

Tim Teknis Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan

Perdesaan

Kabid Pengendalian&

Evaluasi

Tim Teknis Magister Perencanaan Agrobisnis

Kabid Sarana &

Prasarana

Kasubbid

Tim Teknis Sarjana Pertanian + Diklat Tata Ruang + Diklat

Perencanan Daerah + Diklat Sistem Infrastruktur

Kasubbid + Fungsional

Umum + Fungsional

Tertentu

Tim Teknis 2 Magister Lingkungan Hidup dan Kebijakan Pendidikan, 3

Sarjanah Statistik

2 Sarjana Planologi, 3 Sarjana Ekonomi (Akuntansi,

Manajemen, dan Studi Pembangunan), 1 Sarjana Teknik

Sipil

1 Sarjana Hukum.

22

34

22

34

PROGRAM

KEGIATAN

9.POLITIK

1. PERSENTASE KESESUAIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD DENGAN USULAN DPRD 2. PERSENTASE KESESUAIAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD PT, LSM & DUNIA USAHA

USULAN DPRD

Jumlah

PT/LSM/

Dunia

Usaha yang

hadir (17))

Usulan

(38 Keg)

Kriteria :

• APBD Kab

• APBD Prov

• APBN

Diakomodir:

27 keg

( 71,05%)

APBD Kab

Diakomodir:

6 keg

( 15,78%)

APBN

Diakomodir:

5 keg

( 13,15%)

APBD Prov

USULAN PT, LSM & PELAKU USAHA

100%

100%

KETUA DPRD PT & PELAKU USAHA LSM(KNPI,SIMPUL BABEL) ORMAS

9.INOVASI

1. INOVASI PROSES PERENCANAAN

Perbup Penetapan RKPD

27 Mei 12

KERJA SAMA BPS

Juni - November 2015 1

E-Kencana

&

SILAKIP

November-Desember 2015 2

SIM Data AMPL

November-Desember 2015 3

Musrenbang Kecamatan

23 – 28 Februari 10

Musrenbang Kelurahan/desa

29 Jan– 14 Feb 9

Penetapan Rancangan RKPD

18 Januari 8

Penyerahan Matrik Renja SKPD

12 Januari 7

Pengiriman Surat Matrik Renja SKPD

22 Des 2015 4

Penerbitan SK

Rancangan Awal

RKPD

4 Januari 2016 5

Penyusunan Rancangan Awal

RKPD

4-11 Januari 6

Konsoltasi Publik

14 Maret 14

Forum SKPD

(Kab. Bangka)

3 – 4 Maret 12

Entri E-Musrenbang Kec.

11 7 Maret

Penyerahan Matrik Renja

SKPD ke BAPPEDA

13

Forum Data

Juni - November 2015 0

Musrenbang Kabupaten

17,18,19 Maret 12

Entry Sistem Perencanaan

RKPD

13 Mei 12

Perumusan Rancangan Akhir

RKPD

20 Maret– 13 Mei 12

Verivikasi Data E-

Kembang Desa

12

Verivikasi Data E-

Infrastruktur

12

9.INOVASI

1. INOVASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

MISI 1

PERTANIAN YANG TANGGUH

KEBUN KARET RAKYAT

(KKR)

01

KEBUN SINGKONG RAKYAT

(KSR)

02

KEBUN SAWIT RAKYAT

(KSR)

03

BERAS ARUK DALAM APBD

05

KULTUR JARINGAN EX VITRO

04

MISI 2

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

SISTEM

PERENCANAAN (E-PLANNING)

09

WEBSITE BAPPEDA.BANGKA.GO.ID

05

RRI: AGENDA DAN INFORMASI

15

SIM DATA AMPL

07

SISTEM

PENGENDALIAN EVALUASI (E-

KENCANA)

17

E-MUSRENBANG KECAMATAN

08

SISTEM PENYALURAN DAN PENCAIRAN

DANA APBDES DI KECAMATAN (SEPRADIK)

06

SISTEM KEMBANG DESA

18 BANGKA MUDAH AKTA

(BANG MUDA)

16

APLIKASI PEGAWAI PUSKESMAS

10

APLIKASI SURAT

13 FESTIVAL APBDES

12

SISTEM POTENSI PAD

11

SISTEM

PERIZINAN

14

SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN

01

SISTEM GAJI BERKALA

02 SISTEM

KEUANGAN DESA

03 SMS

GATEWAY

04

E- AGENDA

DIGITAL

19

SISTEM INFRASTRUKTUR WILAYAH

(E-INFRASTRUKTUR)

17

SMS BUNDA CERDAS

01

ELIMINASI MALARIA

02

ANAK BANGKA SEHAT

DAN CERDAS (ABSC)

03

ARISAN

JAMBAN

06 SPGDT

BERBASIS ANDROID

07 BANGKA JAMBANISASI

MASSAL (BANG JAMAL)

08

KARTU BANGKA CERDAS

16

ONE DAY ONE JUZ

09

ISBAT NIKAH 10 SI RESTI CIKAR

(APLIKASI IBU RESTI)

11

APLIKASI OBAT 14

E-KETERSEDIAAN DARAH

15

E-KETERSEDIAAN KAMAR

12

MIKRO KREDIT TANPA BUNGA TANPA

AGUNAN

18

BUNATUSLA

19

BURATUHIRI

21

AKREDITASI DAN BLUD PUSKESMAS

20

PICK UP

BUMDES

13

SENTUHAN SATU APLIKASI SISTEM

LAYANAN EMERGENCY

TERPADU (SENSASI SILET)

04 MAJELIS PENATAAN RUANG

(MAJELIS SABTU)

01

BANK SAMPAH

02

KURIKULUM LINGKUNGAN HIDUP

03

FORUM CSR

04

KEBON RAYA

05

NIKAH LESTARI

06

TOURISM NATURAL BUMDES

07 GREEN SCHOOL

09

MISI 3

BANGKA SEJAHTERA MISI 4

PENGELOLAAN SDA LESTARI

SISTEM DISTRIBUSI

BARANG DAN JASA

05

BAPPEDA KABUPATEN BANGKA

Website: www.bappeda.bangka.go.id

Email: [email protected]