Hukum Internasional Williana Suwirman (X1 IPA 2 /33)
Hukum Internasional
Williana Suwirman (X1 IPA 2 /33)
PENGERTIAN
• Sekumpulan hukum yang sebagian besar terdiri atas prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perilaku yang harus di taati dalam hubungan-hubungan antar mereka satu dengan yang lainnya, serta yang juga mencakup: Organisasi Internasional, hubungan antar Organisasi Internasional satu dengan lainnya, hubungan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi-fungsi lembaga atau antara organisasi internasional dengan negara, atau negara-negara, dan hubungan antar organisasi internasional dengan individu atau individu-individu.
Peraturan-peraturan hukum tertentu yang ber kenaan dengan individu dan subyek-subyek
hukum bukan negara (non-state entities)sepan jang hak-hak dan kewajiban –kewajiban indivi du dan subyek bukan negara ter sebut bersang kut paut dengan masalah internasional.
PENGERTIAN MENURUT AHLI
• Hugo de Groot Hukum internasional adalah hukum dan
hubungan internasional yang didasarkan pada kemauan bebas atau hukum alam dan persetujuan beberapa atau semua Negara. Hukum internasional bertujuan untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri di dalamnya.
• J.G. Starke Hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang
sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya di taati dalam hubungan antar negara.
• Mochtar KusumaatmadjaHukum internasional adalah keseluruhan kaidah-
kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas Negara antara Negara dengan Negara, Negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.
ASAL MULA
• Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional sejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius Gentium (hukum antar bangsa).
• Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadi Ius Inter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaula negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau orang-orang asing.
• Kemudian berkembang menjadi Volkernrecht (bahasa Jerman), Droit des Gens (bahasa Prancis) dan Law of Nations atau International Law (Bahasa Inggis).
Dalam perkembangan berikutnya, pemahaman tentang hukum internasional dapat dibedakan dalam 2 (dua) hal, yaitu :
• Hukum perdata Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antar warga negara suatu negara dan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa).
• Hukum Publik Internasional, yaitu hukum internasional yang mengatur negara yang satu dan negara yang lain dalam hubungan internasional (hukum antar negara).
HUKUM INTERNASIONAL DALAM ARTI MODERN
• Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenal sekarang mirip hasil konferensi di Wina tahun 1969.
Hukum Tertulis :• Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanya
berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara. • Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yang dikenal
dengan nama Vienna Convention on the Law of Treaties. • Perjanjian Internasional tertulis tunduk pada ketentuan
hukum kebiasaan internasional dan yurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.
Hukum Tidak Tertulis :• Masih terdapat hukum kebiasaan internasional (hukum
tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk perjanjian antar negara.
• Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek hukum lain, ada pengaturan tersendiri seperti perjanjian antar negara dan organisasi-organisasi internasional.
• Dalam perjanjian tidak tertulis (International Agreement Not in Written Form), contohnya adalah Prancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di Atol Aruboa yg banyak menuai protes dari negara lain bahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamah Internasional di Den Haag.
• Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan percobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lain dapat menuduh, memprotes dan mengadakan tuntutan.
e.Asas-asas Hukum Internasional
Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara harus memperhatikan asas-asas hukum internasional :
1. Asas Teritorial
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Kepentingan Umum Asas lain sebagai
berikut :1. Pacta sunt servanda2. Egality rights3. Reciprositas4. Courtesy5. Right sig stantibus
SUMBER-SUMBER HUKUM(Boer Mauna,2001: 7-11)
• Perjanjian-Perjanjian Internasional• Hukum Kebiasaan Internasional• Prinsip-prinsip Umum Hukum• Keputusan-keputusan Peradilan
• Perjanjian Internasional : merupakan sumber hukum utama apabila perjanjian tersebut ber bentuk Law Making Treaties, yaitu perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum, Misalnya :
1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945; 2. Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplo tik 1961, Konsuler 1963. 3. Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, dll
• Hukum Kebiasaan Internasional : Hal ini berasal dari praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya terhadap suatu persoalan. Contoh hasil kodifikasi hukum kebiasaan adalah Konvensi Hubungan Diplomatik, Konsuler, Hukum Laut tahun 1958, dan Hukum Perjanjian tahun 1969.
• Prinsip-prinsip Umum Hukum: Yaitu prinsip-2 umum hukum nasional yang dapat mengisi ke kosongan dalam hukum internasional. Misalnya : Praduga tak Bersalah, dll.
• Keputusan –Keputusan Peradilan: 1. Memainkan peranan yang cukup penting da lam pembentukan norma-norma baru dlm hukum internasional, misalnya dalam seng keta ganti rugi dan penangkapan ikan. 2. Mahkamah diperbolehkan memutuskan sua tu perkara secara “ex aequo et bono” yaitu keputusan yang bukan atas pelaksanaan hu kum positif tetapi atas dasar prinsip keadil lan dan kebenaran.
Subjek Hukum Internasional
1.Negara
2.Tahta Suci
3.Palang Merah Internasional
4.Organisasi Internasional
5.Orang Perseorangan
6.Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa
Hukum Internasion
al
Subjek
• Asas TeritorialAsas territorial adalah asas yang didasarkan pada kekuasaan Negara atas daerahnya. Menurutasas ini negra melaksanaan hukum bagi semua orang dan barang yang berada diwilayahnya berlaku Hukum Internasional.
ASAS-ASAS HUKUM INTERNASIONAL
• Asas KebangsaanAsas kebangsaan adalah asas yang didasakan pada kekuasaan Negara untuk warga negaranya.Menurut asas ini setiap warga Negara di mana pun ia berada tetap mendapat perlakuan Hukumdari negaranya.
• Asas kepentingan UmumAdalah asas yang didasarkan pada wewenang Negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan hidup masyarakat. Negara dapat menyesuaikan diri dengan keadaan dan peristiwayang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat dengan batas-batas wilayahsuatu Negara.
Asas Persamaan DerajatAdalah Hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan pada asas bahwa Negara yang berhubungan adalah Negara yang berdaulat. Secara Formal memang Negara-negara diduniasudah lama derajatnya, tetapi secara Faktual dan Substansinya masih terjadi ketidaksamaanderajat, khusunya dalam bidang ekonomi.
Asas KeterbukaanDalam Hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional diperlukan adanyakesediaan masing-masing untuk memberikan informasi secara jujur dan dilandasi rasa keadilan.Sehingga masing-masing pihak mengetahui secara jelas manfaat, hak, serta kewajiban dalammenjalin Hubungan Internasional.
Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional :1.Aliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan
Georges Scelle), bahwa antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan, disebabkan : Walaupun kedua sistem hukum itu
mempunyai istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.
Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
2. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena : Perbedaan Sumber Hukum, HN bersumber pada hukum
kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak bersama negara-negara dlm masyarakat internasional.
Perbedaan Mengenai Subjek, subjek HN adalah individu-individu yg terdapat dlm suatu negara, sedang-kan subjek HI adalah negara-negara internasional
Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HN mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.
Proses Ratifikasi Hukum Internasional menjadi Hukum Nasional
Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa dalam
pembuatan perjanjian internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip
persamaan, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional atau hukum internasional yang berlaku.
Harus didahului dengan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar
negeri, dan posisi pemerintah harus dituangkan dalam suatu
pedoman delegasi.
Tahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian Internasional
NegaraA
Negara
B,C,D dst.
Penjajakan
Perundingan
Perumusan naskah
Penerimaan
Penandatanganan
Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapat merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif.
Pengesahan perjanjian internasional mirip tahap penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, karena suatu negara telah menyatakan diri untuk terikat secara
definitif.
Tentang pengesahan perjanjian internasional, dapat dibedakan
antara pengesahan dengan undang-undang dan pengesahan
dengan keputusan presiden.
PENGESAHAN PERJANJIAN
INTERNASIONAL
DENGAN UNDANG-UNDANG
DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
Apabila berkenaan dengan : a. Masalah politik, perdamaian,
pertahanan, dan keamanan negara;
b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah;
c. Kedaulatan negara;d. Hak asasi manusia dan
lingkungan hidup;e. Pembentukkan kaidah hukum
baru;f. Pinjaman atau hibah luar negeri.
Pengesahan perjanjian internasional dilakukan berdasarkan materi
perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk atau nama perjanjian.
Jenis-jenis perjanjian yang pengesahannya melalui
keputusan presiden pada umumnya memiliki materi
yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan
dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan
perundang-undangan nasional, di antaranya adalah
perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di
bidang Iptek, ekonomi dan teknik, perdagangan,
kebudayaan, pelayaran niaga, kerjasama penghindaran
pajak berganda, dll.
Suatu perjanjian internasional dapat berakhir bila :
1.Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yg ditetapkan dalam perjanjian;
2.Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;
3.Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
4.Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam perjanjian;
5.Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
6.Munculnya norma-norma baru dalam hukum internasional;
7.Hilangnya objek perjanjian
8.Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.
Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.
Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan mengandung materi :1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan
politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan wilayah, atau penetapan tapal batas.
2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasma ekonomi, atau pinjaman uang.
3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.
Komponen-komponen Lembaga Peradilan Internasional
1)Mahkamah Internasional (The International Court of Justice)
Komposisi terdiri dari 15 orang Hakim dan masa jabatan 9 tahun. Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari negara anggota tetap DK PBB)
Berfungsi, menyelesaikan kasus – kasus persengketaan internasional yang subjeknya negara.
Yurisdiksi adalah kewenangan MI untuk memu-tuskan perkara-perkara pertikaian dan memberi opini yang bersifat nasihat.
Peradilan Internasional
Mahkamah Internasional dalam mengadili suatu perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.
Keputusan Mahkamah Internasional, merupakan keputusan terakhir walaupun dapat diminta banding.
Di samping pengadilan Mahkamah Internasional, terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.
Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihan hukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu berdasarkan peraturan hukum.
Komposisi adalah 18 orang hakim
yang masa jabatannya 9 tahun. Dipilih berdasarkan
2/3 suara Majelis Negara Pihak.
Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court)
4 Jenis Kejahatan (Pasal 5-8 Statuta
Mahkamah)
Yurisdiksi adalah kewenangan untuk menegakkan aturan hukum internasional
terhadap pelaku kejahatan berat.
Kejahatan Genosida Kejahatan terhadap
kemanusiaan Kejahatan perang Kejahatan agresi
Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional ( The International Criminal
Tribunals/ICT)
Berwenang mengadili para
tersangka kejahatan berat
internasional yang bersifat
tidak permanen, artinya setelah
selesai mengadili, peradilan
dibubarkan
Contoh :• International
Criminal Tribunal for Former Yugoslavia
• Special Court for cambodia
Penyebab Timbulnya Sengketa Internasional oleh Mahkamah Internasional
Sengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya
Sengketa internasional adalah sengketa atau perselisihan yang terjadi antar negara baik
yang berupa masalah : Wilayah, Warganegara, Hak Asasi Manusia, Terorisme, dll.
Faktor politis atau perbatasan wilayah, mrp faktor potensial timbulnya ketegangan dan sengketa internasional yg dapat memicu terjadi perang terbuka.
1.Segi Politis (Adanya Pakta Pertahanan atau Pakta Perdamaian)
2.Hak Atas Suatu Wilayah Teritorial
3.Pengembangan Senjata Nuklir atau Senjata Biologi
4.Permasalahan Terorisme
5.Ketidakpuasan Terhadap Rezim Yang Berkuasa.
6.Adanya Hegemoni (pengaruh kekuatan) Amerika.
Beberapa Faktor
Penyebab :
Peran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional
Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan istilah Adjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk menyelesaikan persengkataan internasional dengan menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.
Adjudikasi berbeda dari arbitrase, karena adjudikasi mencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tetap, sementara arbitrase dilakukan melalui prosedur ad hoc.
Wewenang ratione personae, yaitu siapa-siapa saja yang dapat menga-jukan perkara ke mahkamah, dan
Wewenang ratione materiae, yaitu mengenai jenis sengketa-sengketa yang dapat diajukan.
Mahkamah Internasio
nal
Wewenang wajib (compulsory jurisdiction), yaitu hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb. Berdasarkan Ketentuan Konvensional
Klausula Opsional
Mahkamah Internasio
nal
Fungsi konsultatif, yaitu memberikan pendapat-pendapat yang tidak mengikat atau apa yang disebut advisory opinion :
1.Natur Yuridik Pendapat Hukum (Advisory Opinion)
2.Permintaan Pendapat Mahkamah Internasional :
Badan yang dapat meminta pendapat mahkamah
Pemberian pendapat oleh mahkamah
Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan
upaya-upaya penyelesaian Internasional.1. Advisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat
oleh pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh lembaga berwenang.
2. Compromis, suatu kesepakatan awal di anatara pihak yang bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan yang akan diselesaikan, melalui : Penetapan ihwal persengketaan, Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan,
dan Membuat aturan prosedur yang harus diikuti
dalam menentukan kasus. Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan
melampaui otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang bersangkutan dalam compromis.
3. Ex Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.
Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional Melalui Mahkamah Internasional
Telah Terjadi
Pelanggaran HAM
Ada Pengaduan Dari Negara
Yang Dirugikan
Komisi Tinggi HAM PBB/ Lembaga
HAM Internasional
Pemeriksaan Dan
Penyeledikan
Proses Peradilan s.d.
Pemberian Sanksi
MAHKAMAH INTERNASIONAL
Negara-Negara
Anggota/Bukan
PBB
Terjadi Sengket
a/ Konflik
AB
C
D E
Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian
sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional.
Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya secara defenitif.
Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk mengambil keputusan.
Keputusan Mahkamah Internasional dlm Menyelesaikan Sengketa Internasional
Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo
ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara
ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :
Pertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa.
Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian yuridiksional sering merupakan salah satu unsur dari penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu, perlu dijaga sensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.
Ketiga berisi dispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah yang mengikat negara-negara yang bersengketa.
Peranan Hukum Internasional Dalam Menjaga Perdamaian Dunia
Berikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan
hukum internasional (berdasarkan sumber-sumbernya)
dalam menjaga perdamaian dunia :
1.Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara damai (Antartika Treaty) pada tahun 1959.
2.Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan perdamaian (Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.
3.Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995 yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia, dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO menempatkan pasukannya guna meneggakkan hukum internasional yang telah disepakati.
Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai Berdasarkan Persamaan
Derajat Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara
damai dida-sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang
berlaku secara universal :1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan
yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri suatu negara.
3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap bangsa.
4. Persamaan kedaulatan negara.5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,
kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.6. Itikad baik dalam hubungan internasional.7. Keadilan dan hukum internasional.
2. Menghargai Keputusan Internasional
NoPihak-Pihak
Yang Terlibat
Uraian Kasus atau Kejadian Keterangan
1. Amerika Serikat di Filipina, Indo China & Jepang
Tahun 1906, tentara Amerika telah melakukan kejahatan perang dengan membunuh warga Filipina (moro massacre).
Tahun 1968, peristiwa yang
lebih dikenal dengan My Lai Massacre, sebuah kompi Amerika menyapu warga desa dengan senjata otomatis hingga menewaskan sekitar 500 korban.
Pada tahun 1945, lebih dari 40.000 rakyat Jepang yang tidak berdosa telah terpanggang dengan dijatuhkannya bom atom di Hirosima dan Nagasaki (Jepang).
Para pelaku ke-jahatan perang telah diajukan ke pengadilan mili-ter, namun tidak lama kemudian banyak yang di-bebaskan. (Mah-kamah interna-sional belum dapat berbuat banyak).
2. Jerman & Jepang dalam aksinya di Eropa dan Asia.
Periode antara tahun 1933 s.d. 1939 Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler telah melakukan pembasmian terhadap lawan politik maupun orang-orang Yahudi serta penyerbuan terhadap negara Austria, Polandia dan Cekoslowakia dengan cara-cara yang sangat biadab (holocaust).
Pasukan Jepang baik di Indonesia, Korea maupun di China yang sangat kejam selama pendudukan. Di Indonesia, selama pendudukan Jepang Tidak kurang dari 10.000 rakyat hilang dan tidak pernah kembali selama berlangsungnya romusha tersebut.
Sebelum Perang Dunia II, kolonia-lisme Barat de-ngan jutaan kor-ban tidak tersen-tuh. Baru setelah sekutu membuka Pengadilan Nu-remberg (1945-1946) untuk Nazi dan Jepang, di-mulailah proses pelembagaan untuk kejahatan perang melalui empat Konvensi Geneva tahun 1949.
3 Serbia di Kroasia dan Bosnia Herzegovina (Yugoslavia)
Kurun waktu antara tahun 1992-1995, pasukan Serbia telah melakukan pemmbersihan etnik (etnic cleansing) terutama terhadap warga sipil muslim Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-daerah lain serta di Kroasia yang ingin melepaskan diri dari Serbia setelah bubarnya negara federasi Yugoslavia. Tidak kurang 700.000 warga sipil telah disiksa dan dibunuh dengan kejam. Beberapa nama yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejahatan perang tersebut antara lain : Stanislav Galic, Gojko Jankovic, Janco Janjic, Dragon Zelenovic, Karadzic, Mladic, dan lain-lain.
Tahun 1994 pe-ngadilan terhadap para penjahat pe-rag telah terbukti di Den Haag (Belanda).
Proses pengadilan terus berlangsung, namun hasilnya belum sesuai harapan. Banyak yang masih gagal ditangkap.
4 Pemerintah Rwanda terhadap etnis Hutu dan Tutsi
Dalam waktu tiga bulan di tahun 1994, tidak kurang 500.000 etnis Hutu dan Tutsi telah terbunuh. Pemerintah Rwanda bertanggung-jawab atas kasus terbunuhnya kedua etnis tersebut.
PBB menggelar pengadilan keja-hatan perang yang digelar di Arusha (Tan-zania), namun hanya mampu menyerat 29 orang yang diadilli.
Catatan :Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar pengadilan untuk penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91 negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICC (International Criminal Court) yang permanen. Namun, banyak pengamat mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada suksesnya, apalagi model ICC.