Whistle Blowing

FORENSIC ACCOUNTING AND FRAUD EXAMINATION

“ATRIBUT DAN KODE ETIK AKUNTAN FORENSIK SERTA STANDAR AUDIT INVESTIGATIF, WHISTLEBLOWING, “

Oleh :Kelompok 9

Annisa Putri 125020300111003Putri Ayu 125020300111011Tyas Ardy Rahayu 125020307111008Fisabela Apriliasari 125020307111022

Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya2015

BAB 4

ATRIBUT DAN KODE ETIK AKUNTAN FORENSIK SERTA STANDAR AUDIT INVESTIGATIF

Pengantar

Anggota suatu profesi mempunyai cirri khas sesuai tuntutan profesinya. Akuntan forensic memiliki cirri cirri seorang akuntan dan auditor. Cirri lain dari anggota suatu profesi adalah ia tunduk pada kode etik profesinya, hal yang sama berlaku untuk akuntan forensik

Atribut seorang akuntan forensik

Howard R. Dafia member lima nasehat kepada audit pemula dalam melakukan investigasi fraud

1. Hindari pengumpulan fakta dan data yang berlebihan secara premature 2. Fraud auditor harus mampu membuktikan “niat pelaku melakukan kecurangan”3. Be creative, think like a perpetrator, do not be predictable. Seorang fraud auditor

harus kreatif seperti pelaku fraud jangan dapat ditebak 4. Auditor harus tau bahwa banyak kecurangan dilakukan dengan persekongolan 5. Dalam memilih pro active fraud detection strategy, si auditor harus

mempertimbangkan apakah kecuramgan dilakukan diluar atau di dalam pembukuan

Dafia memberikan contoh kecurangan diluar pembukuan seperti suap, yang diambil dari harga beli yang sudah di mark up. Nasehat dafia diatas dapat dirumuskan :

1. Dari awal upayakan menduga siapa perilaku. Dalam pengembangan investigasinya, daftar pelaku yang diduga dapat diperpanjang atau diperpendek, sesuai dengan bukti yang berhasil dikumpulkan

2. Fokus pada pengumpulan bukti untuk proses pengadilan3. Kreatif dalam menerapkan tehnik investigasi,berfikir seperti penjahat, jangan dapat

ditebak 4. (kalau sistem pengendalian internal sudah baik) fraud hanya bisa terjadi karena

persengkongkolan5. Kenali pola fraud

Karakteristik seorang pemeriksa fraud

Pemeriksa fraud harus memiliki kemampuan yang unik disamping keahlian teknis, seoarang pemeriksa fraud yang sukses memiliki kemampuan mengumpulkan fakta dari berbagai saksi secara adil, tidak memihak, sahih, dan akurat, serta mampu melaporkan fakta secara akurat dan lengkap.

Pemeriksa fraud harus mmpunyai kemampuan teknis untuk mengerti konsep keuangan, dan kemampuan menarik kesimpulan terhadapnya. Sangat penting bagi pemeriksa untuk

menyederhanakan konsep keuangan sehingga para saksi dapat memahami apa yang dimaksutkannya

Kualitas Akuntan Forensik

1. Kreatif 2. Rasa ingin tau3. Tidak meyerah 4. Akal sehat5. Bisnis sens6. Percaya diri

Independen, objektif dan Skeptis

Tiga sikap dan tindak fikir yang harus selalu melekat pada tindak auditor

1. Independen 2. Objektif 3. Skeptif

Ketiga sikap ini tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan akuntan forensic

Kode Etik Akuntan Forensik

Kode etik emrupakan kehidupan berprofesi. Kode etik mengatur hubungan antara anggota profesi dengan sesamanya, dengan pemakain jasanya dan stakeholder lainya, dan dengan masyarkat luas

Kode etik berisiniali luhur yang amat penting bagi eksistensi profesi. Profesi bisa eksis karena ada integritas, rasa hormat dan kehormatan, dan nilai nilai luhur lainya yang menciptakan nilai percaya dari pengguna dan stakeholder lainya.

Pelaksanaan Kode Etik

Mempunyai dokumen mengenai standart kode etik adalah langkah awal yang baik, namun tanpa penegakan yang tegas dan kosisten kreadibilitas profesi dipertanyakan. Sebagai contoh tahun 2009 antasari azhar yang menjabat sebagai ketua KPK, diterapkan sebagai tersangka pembunuhan nasrudin zulkarnaen. Nadrudin zulkarnaen adalah direktur utama PT Putra Rajawali Banjaran dalam pemeriksaan antasari azhar diduga melanggar kode etik KPK.

Standar Audit Investigative

Akuntan publik memiliki standart profesi akuntan public (SPAP ). SPAP membuat standart audit, atestasi, pengendalian mutu, dll . namun SPAP tidak secara kusus mengatur audit investigative atau fraud audit. Secara sederhana, standart adalah ukuran mutu oleh karena itu, dalam pekerjaan audit, para auditor ingin mengaskan adanya standart tersebut.

PRAKTEK INTEGRITAS

Pengertian IntegritasIntegritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya.Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

Pembangunan Sistem Integritas NasionalSistem Integritas Nasional (SIN) adalah sistem yang berlaku secara nasional dalam rangka pemberantasan korupsi secara terintegrasi yang melibatkan semua pilar penting bangsa. Korupsi dapat berkurang karena setiap pilar memiliki akuntabilitas horisontal, yang mendistribusikan kekuasaan sehingga tidak ada monopoli dan kebijakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.Jika diibaratkan sebagai sebuah rumah (bangunan), SIN terdiri atas 3 (tiga) bagian utama, yaitu pondasi, pilar/tiang penyangga, dan atap. Pondasi terdiri atas sistem politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sedangkan pilar atau tiang penyangga terdiri atas badan/lembaga legislatif, eksekutif, kehakiman/peradilan, sektor publik, sektor keuangan, penegak hukum, komisi pemilihan umum, komisi ombustman, badan audit, organisasi anti korupsi, partai politik, media massa, masyarakat madani, dan dunia usaha. Terakhir, atap merupakan hasil akhir yang dicapai berupa integritas nasional.SIN akan berdampak pada tatanan hukum (rule of law), pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan kualitas hidup (quality of life), yang mencerminkan tercapainya kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita berbangsa dan bernegara. Dengan keterlibatan KPK dalam pembangunan integritas nasional, berarti KPK secara langsung berkontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan rakyat.Agar masing-masing pilar dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan SIN, maka semua pilar dalam SIN memperhatikan tiga dimensi yang terdiri atas:

a.Peran/kontribusi (role), yaitu memastikan setiap pilar menjalankan tupoksi secara berintegritas dengan berbasiskan keunggulan masing-masing untuk selanjutnya dikolaborasikan dengan pilar lainnya dalam pembangunan SIN.

b. Transparansi dan akuntabilitas (governance), intinya setiap pilar harus menerapkan akuntabilitas dan transparansi, dalam bentuk implementasi system integritas, baik komponen utama maupun komponen pendukung, dengan memastikan adanya instrumen, proses, dan struktur.

c.Kapasitas (capacity), agar dapat membangun sistem integritas dan menjalankan perannya secara berintegritas, maka masing-masing pilar harus memiliki kapasitas untuk menjalankan kedua hal tersebut.

Mekanisme akuntabilitas didesain sebagai upaya nasional untuk mengurangi korupsi yang meliputi sistem integritas. Sistem ini juga bertujuan untuk membangun akuntabilitas dari pilar-pilar yang menopang integritas nasional. Halhal yang harus dipedomani dalam sistem integritas terbagi dalam dua komponen penting, yaitu komponen utama/inti (core) dan komponen pendukung (complement).Komponen utama meliputi: (a) kode etik dan pedoman perilaku; (b) pengumuman harta kekayaan; (c) kebijakan grafifikasi dan hadiah; (d) pengelolaan akhir masa kerja; (e) saluran pengaduan dan whistler blower; (f) pelatihan/ internalisasi integritas; (g) evaluasi eksternal integritas; (h) pengungkapan isyu integritas. Sedangkan komponen pendukung terdiri atas: (a) kebijakan rekrutmen dan promosi; (b) pengukuran kinerja; (c) sistem dan kebijakan pengembangan SDM; (d) pengadaan dan kontrak dengan efisiensi.

hubungan antara sistem integritas nasional, milestones, dan fokus area dapat digambarkan dengan ilustrasi berikut:

Whistle Blowing

Dalam dunia bisnis kecurangan merupakan hal biasa, tetapi hal ini sangat merugikan perusahaan dan karyawan lain tentunya. Kecurangan seperti ini harus dicegah agar kerugian moral dan materil dapat dihindari. Cara pencegahannya dapt dilakukan dengan whistle blowing.

Pengertian whistle Blowing

Pengertian umum whistle blower adalah seseorang yang melaporkan suatu perbuatan melawan hukum, terutama korupsi, di dalam organisasi atau institusi tempat dia bekerja. Orang ini biasanya memiliki data dan informasi yang memadai terkait tindakan melawan

hukum itu. Peran whistle blower ini sangat penting dalam mengungkap suatu tindakan melawan hukum yang terjadi di institusinya.

Whistle blowing juga bisa diartikan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Pihak yang dilapori itu bisa saja atasan yang lebih tinggi atau masyarakat luas.

Whistle bowing dibedakan menjadi 2 yaitu whistle blowing internal

Hal ini terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan tahu mengenai kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pimpinan perusahaan yang lebih tinggi. Motivasi utama dari whistle blowing adalah motivasi moral.Motivasi moral ada dua macam : - motivasi moral baik - motivasi moral buruk. Untuk mencegah kekeliruan ini dan demi mengamankan posisi moralnya, karyawan pelapor perlu melakukan beberapa langkah:

1. Cari peluang kemungkiann dan cara yang paling cocok tanpa menyinggung perasaan untuk menegur sesama karyawan atau atasan itu.

2. Karyawan itu perlu mencari dan mengumpulkan data sebanyak mungkin sebagai pegangan konkret untuk menguatkan posisinya, kalau perlu disertai dengan saksi-saksi kuat. 

whistle blowing eksternal. Menyangkut kasus dimana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannnya lalu membocorkannya kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat.Misalnya : Manipulasi kadar bahan mentah dalam formula sebuah produk.Motivasi utamanya adalah mencegah kerugian bagi masyarakat atau konsumen.Pekerja ini punya motivasi moral baik untuk membela kepentingan konsumen karena dia sadar semua konsumen adalah manusia yang sama dengan dirinya dan karena itu tidak boleh dirugikan hanya demi memperoleh keuntungan.

Whistleblowing System

Peran seseorang yang melaporkan tindakan korupsi di sekitarnya, terutama di instansi tempat dia bekerja, atau yang disebut sebagai whistle blower sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Oleh karena itu, whistle blowing system harus terus dibenahi mulai dari aturan dan implementasinya.

Whistleblowing System Kementerian Keuangan

Whistleblowing System KPK (kws.kpk.go.id)

Indonesia sudah memiliki whistle blowing system. Di dalam UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara jelas menyatakan bahwa lembaga itu wajib melindungi saksi pelaku, yang bisa juga diartikan sebagai whistle blower.

Jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap whistle blower juga sudah ada sejak 2006 dengan lahirnya UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). UU itu sudah dengan tegas mewajibkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada saksi atau pelapor. UU PSK memberikan jaminan perlindungan saksi dan pelapor dari ancaman fisik, ancaman terhadap keluarga, dan harta benda. UU itu juga memberikan perlindungan hukum kepada saksi dan pelapor agar mereka tidak digugat atau dituntut secara perdata.

Ketentuan tentang perlindungan bagi saksi dan pelapor itu juga diperkuat dalam UU 25/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aturan itu lantas ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi.

Memang, kita sudah memiliki aturan tentang whistle blowing system. Namun, aturan yang sudah ada itu masih perlu disempurnakan lagi. Misalnya soal definisi. UU yang ada tidak membedakan secara tegas definisi whistle blower dan justice collaborator, sementara peran dan keterlibatan mereka dalam suatu kasus korupsi tidak sama.

Perbedaan Whistle Blower dengan Justice Collaborator

Pengertian

Whistle blower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) mengatur tentang perlindungan Whistle Blower dan Justice Collaborator

Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.

Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (justice collaborator) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini

Perlindungan

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus terhadap Pelapor dan Saksi, ditentukan juga dalam Pasal 10 UU No.13 Tahun 2006.

Pasal ini mneyebutkan :

Whistle blower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan.Justice collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Reward

Reward terhadap whistle blower : Dia bisa saja diberi hadiah berupa uang yang besar atau diberi jaminan tidak dipecat dan tidak mendapat perlakuan diskriminasi oleh institusi tempat dia bekerja. Aturan tentang reward itu yang masih perlu disempurnakan lagi

Reward terhadap justice collaborator juga dapat diberikan reward berupa keringanan hukuman.

Whistle Blower Justice Collaborator pihak yang mengetahui dan

melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya

salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan

saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah

saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

diberikan Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan

saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya.

Diberi hadiah berupa uang yang besar atau diberi jaminan tidak dipecat dan tidak mendapat perlakuan diskriminasi oleh institusi tempat dia bekerja.

Dapat diberikan reward berupa keringanan hukuman.

Sosialisasi tentang pentingnya peran whistle blower dalam pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan. Apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak yang bekerja sama dengan KPK dalam mengungkap suap dan korupsi di lembaga itu, patut diacungi jempol. Tindakan itu seharusnya bisa menjadi contoh bagi institusi lain agar korupsi di Indonesia dapat diberantas tuntas.

Contoh Kasus Whistleblower Kasus Solar PT Ganda Sari

Menjadi "whistleblower" dalam kasus dugaan penggelapan solar bersubsidi di Bintan bukanlah pekerjaan yang ringan, apalagi pemilik perusahaan yang tersangkut, cukup terkenal di Kepulauan Riau. Mar adalah mantan karyawan PT Gandasari Tetra Mandiri dan kini menyatakan siap membongkar kasus dugaan penyelewengan ribuan ton solar bersubsidi yang dilakukan perusahaannya.

"Whistleblower" per definisi adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di dalam organisasi tempat yang bersangkutan bekerja, dan memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana tersebut. Mar mulai menyuarakan pelanggaran yang dilakukan PT Gandasari setelah polisi menyita enam tanki dan kapal Aditya 01 milik AW, bos Gandasari Tetra Mandiri.

"Saya tahu, yang saya lawan ini bukan pengusaha kecil. Tetapi saya yakin keadilan tidak melihat harta yang dimiliki seseorang, karena di mata hukum semuanya sama," kata Mar di Rutan Tanjungpinang, Selasa (16/10) lalu. 

Perlawanan Mar terhadap AW mulai terjadi 6 Agustus 2012. Saat itu, AW mengeluarkan surat menolak pembelian solar bersubsidi sebesar Rp167 juta yang dilakukannya.

Sehari kemudian, PT Gandasari Tetra Mandiri yang diduga tidak memiliki izin penyimpanan, pengangkutan, pembelian dan penjualan solar itu, melaporkan dirinya ke Polsek Tanjungpinang Timur.Mar pun langsung ditangkap, dan diperiksa selama sehari sebelum ditahan di Mapolsek Tanjungpinang Timur. Proses hukum kini mengalir di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, namun sidang belum dijadwalkan.

Bagi Mar, perusahaan itu telah mengkriminalisasi dirinya, karena uang tersebut berdasarkan perintah AW telah digunakan untuk membeli solar bersubsidi sebanyak 75 ton. Solar itu pun sudah digunakan sebagai bahan bakar kapal Calvin 27 dan Aditya 58 untuk mengangkut alat pengeruk batu bauksit ke Konolodale, Sulawesi Tengah.

Tetapi Mar dipaksa untuk mengaku kepada penyidik bahwa uang sebesar Rp167 juta itu digunakan untuk berfoya-foya. "Setelah mengeluarkan surat penolakan, PT Gandasari membeli solar bersubsidi sebanyak 30 ton," katanya  didampingi Herman, pengacaranya.

Solar yang dibeli Mar berasal dari agen penyalur solar subsidi, oknum polisi dan oknum TNI. Sebenarnya, kata dia, solar itu untuk kepentingan nelayan, bukan untuk industri."Itu menjadi penyebab nelayan tidak melaut karena kesulitan mendapatkan solar," ujarnya yang mulai bekerja di PT Gandasari Tetra Mandiri pada 14 Agustus 2011.

Kasus penggelapan solar bersubsidi itu mengawali "peperangan" Mar dengan AW. Kesempatan untuk membalas perbuatan AW berstatus sebagai tersangka setelah polisi mengungkap dan menyita enam bunker dan kapal Aditya 01 di Sei Enam, Bintan, Kepulauan Riau (Kepri).

Mar pun siap menjadi tersangka dalam kasus penyelewengan solar bersubsidi yang dilakukan PT Gandasari Tetra Mandiri. Namun ia minta AW dan pihak lain yang terlibat dalam kasus itu mendapat ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya.

"Saya siap membeberkan seluruh pelanggaran yang dilakukan perusahaan itu, tetapi saya minta jaminan keamanan selama ditahan," katanya.

Mar mengaku mendapat intimidasi sejak ditahan di Polsek Tanjungpinang Timur. Ia diminta mengaku menggunakan uang PT Gandasari Tetra Mandiri untuk foya-foya.    

"Uang itu sudah digunakan untuk membeli solar, bukan untuk foya-foya," kata Mar.

Selain itu, kata dia, Mar yang merupakan saksi kunci dalam kasus penyelewengan solar yang diduga dilakukan PT Gandasari Tetra Mandiri diminta untuk tidak memberikan keterangan yang terlalu dalam. Padahal keterangannya telah menyeret sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus itu.

"Saya merupakan orang kepercayaan AW, bos PT Gandasari, yang ditugaskan untuk membeli solar dari agen penyaluran solar subsidi (APMS) di Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan," ungkap Mar.

Mar mengatakan, perdagangan solar bersubsidi untuk kepentingan industri bukan hanya dilakukan oleh antara perusahaan, melainkan juga oknum polisi dan TNI AL. Solar dari APMS tidak didistribusikan untuk kepentingan nelayan, melainkan "kencing" di tempat tertentu dan dijual kepada PT Gandasari.

"Saya sudah berulang kali diperintahkan oleh AW untuk membeli solar bersubsidi tersebut," katanya.

Sedangkan kuota untuk masing-masing APMS yang bekerja sama dengan PT Gandasari menggunakan jasa Tr, yang selalu berhubungan dengan pihak PT Pertamina. "Delivery order" dibuat oleh TR, kemudian diserahkan kepada PT Pertamina.

Penyelewengan solar bersubsidi itu menyebabkan nelayan tidak dapat melaut lantaran kesulitan mendapatkan solar.

"Masing-masing APMS mendapat jatah rata-rata 5 ton. Tetapi saya tidak tahu apakah ini melibatkan oknum di Pertamina atau tidak," katanya.

Mar menambahkan, PT Gandasari membeli solar itu dengan harga Rp6.200-Rp6.700/liter. Padahal harga solar subsidi untuk nelayan Rp4.500/liter, sedangkan solar untuk industri yang ditetapkan Pertamina sebesar Rp11.500/liter.Nama perusahaan itu hanya digunakan untuk membeli solar bersubsidi, sedangkan penjualan solar menggunakan nama perusahaan lainnya yaitu PT Gandasari Shiping Line.

Kejahatan Luar Biasa

Pengamat ekonomi Provinsi Kepri, Winata Wira berpendapat, penggelapan solar yang diduga disubsidi oleh pemerintah tidak hanya sebatas pelanggaran pidana biasa, melainkan kejahatan yang luar biasa.

"Ini kejahatan luar biasa jadi Polri harus didorong untuk berani bertindak maksimal, karena harus ada efek jera terhadap pelaku. Dan bukan tidak mungkin temuan ini memiliki efek domino terhadap pelaku lain yang bertindak serupa," ungkap Wira yang juga dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, kemarin.Penggelapan solar bersubsidi kata Wira tidak hanya merugikan negara, melainkan juga "memiskinkan" nelayan di Kepri. Nelayan tidak dapat melaut lantaran tidak mendapatkan solar yang murah untuk menghidupkan mesin pompong.

Upaya pengusutan kasus penyalahgunaan dan penyelewengan distribusi BBM subsidi berupa solar sebagaimana yang ditemukan oleh aparat hukum di Kepri belakangan ini seharusnya dapat menggunakan standar maksimal. Keseriusan aparat kepolisian lanjut Wira tidak cukup hanya sebatas komitmen lisan saja, namun diharapkan dapat menggunakan kewenangannya secara luas dengan memungkinkan diterapkannya UU Tipikor selain UU Migas.

Menurut dia, penggunaan UU Tipikor juga dapat membuka akses yang luas untuk menjerat kemungkinan terlibatnya oknum pelaku dari unsur aparatur penyelenggara negara. UU Migas

berpotensi hanya menjerat pelaku dari pihak swasta saja ditambah ancaman pidana pada UU Migas relatif lebih ringan daripada UU Tipikor.

Yang tidak kalah penting, kata dia, selain tuntutan standar maksimal terhadap upaya pengusutan oleh Polri, semestinya publik dapat menyaksikan adanya "good will" dari sejumlah pihak yang dapat dikait-kaitkan dengan kewenangan dalam pengaturan penyelenggaraan distribusi BBM bersubsidi sehingga kasus demikian tidak sampai terjadi.

Tetapi sampai hari ini belum didengar apakah ada tindakan internal organisasi atau instansi yang sifatnya displin internal. Atau pun atau paling tidak tindakan evaluasi menyangkut tanggung jawab dan wewenang pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi baik seperti BPH Migas, Pertamina maupun instansi non departemen yang anggotanya diduga menjadi oknum yang ikut terlibat.

Menurut dia, gerakan "civil society" harus terus diperkuat untuk mengawal pengusutan kasus ini hingga tuntas. Penghargaan dari salah satu LSM di Kepri kepada media cetak beberapa waktu yang lalu patut diapresiasi dalam semangat membangun kekuatan konsolidasi masyarakat agar kasus ini dapat diusut secara maksimal dan tuntas.

"Ini juga jadi momen konsolidasi pencitraan Polri, tapi pemantauan dan pengawasan oleh masyarakat terhadap pengusutan kasus ini tidak boleh berhenti. Bila perlu konsolidasi gerakan masyarakat sipil dimaksimalkan tidak hanya di tataran media dan LSM, melainkan juga bisa ke kampus-kampus dan masyarakat secara luas," ungkapnya.

Karena itu, kata dia, untuk memberantas penggelapan solar bersubsidi dibutuhkan keberanian pihak kepolisian untuk membuka akses pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelakunya, sehingga tidak hanya sebatas dikenakan pada pelanggaran UU Migas melainkan juga UU Pemberantasan Korupsi.

"Penyediaan BBM subsidi berkaitan dengan beban keuangan negara yang mengalami defisit tiap tahun karena harus membiayai belanja subsidi yang tidak kecil," katanya.

Pendapat / Opini kelompok dalam kasus WhistleBlowing : 

Menanggapi kasus diatas apa yang dilakukan mantan karyawan PT Gandasari yang berinisial "Mar" itu luar biasa hebatnya, karena mengungkap kasus penyelewengan yang di lakukan Bos nya sendiri yaitu AW membeli solar-solar bersubsidi, saya setuju pendapat dari pengamat ekonomi kepri winata wira yaitu  kejahatan ini kejahatan yang luar biasa, karena nelayan-nelayan disana tidak bisa pergi nelayan untuk menangkap ikan padahal sumber pencaharian nelayan adalah menangkap ikan. Pemerintah harus sigap dalam memberikan perlindungan terhadap WhistleBlower beserta keluarganya agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.