LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK Nomor : KEP-22/PJ/1995 Tanggal : 27 Pebruari 1995 WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK NO. URU T WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK DASAR HUKUM DILIMPAHKAN KEPADA KETERANGAN 1 2 3 4 5 1. Memberikan bukti penerimaan pendaftaran WP dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6/1983 s.t.d.d. UU No. 9/1994 Kasubsi pendaftaran atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP - 2. Memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerbitkan NPWP secara jabatan. Pasal 2 ayat (1) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1004 Kasi TUP/PDTUP - 3. Memberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dan menerbitkan NPPKP secara jabatan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No.5/1983 s.t.d.d UU No.9/1994 Kasi TUP/PDTUP - 4. Menerbitkan Keputusan Penghapusan NPWP dan Pencabutan NPPKP. Pasal 2 ayat (5) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 Kepala KPP. - 5. Memberikan Surat Izin Perpajakan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 3 ayat (4) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 Kepala KPP - 6. Mengeluarkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan PPh dan Kelengkapan SPT Masa PPN. Pasal 4 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994 - Kasi TUP/PDTUP. - Untuk PPh; - Kasi PPN/PTLL. - Untuk PPN. 7. Mengeluarkan Surat Pemberian Hasil Penelitian Pemeriksaan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 14 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 jo. Pasal 17A jo Pasal 17B ayat (1) UU No 6/1983 s.t.d.d UU No.9/1994 - sKasi TUP/PDTUP; - Kasi TUP PDTUP - Kasi PPh; dalam hal penelitian formal. - Kasi PPN/PTLL - Kasi PPh terkait/Kasi PPN/PTLL dalam hal pemeriksaan. 8. Mengeluarkan Surat Permintaan Penjelasan mengenai biaya perusahaan dan bukti-bukti Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) jo Pasal 17 jo Pasal 17A Kasi PPh terkait -
25
Embed
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG … · Pajak (NPPKP) dan menerbitkan NPPKP secara jabatan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) UU No.5/1983 s.t.d.d UU No.9/1994 Kasi TUP/PDTUP - 4.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIRJEN PAJAKNomor : KEP-22/PJ/1995Tanggal : 27 Pebruari 1995
WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
NO. URU
T
WEWENANG DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
DASAR HUKUM DILIMPAHKAN KEPADA KETERANGAN
1 2 3 4 5 1. Memberikan bukti
penerimaan pendaftaran WP dan bukti penerimaan laporan usaha untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
9. Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Tahunan PPh yang belum disampaikan oleh Wajib Pajak
Pasal 3 ayat (3) jo Paasal 13 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 s.t.d.d. UU No. 9/1994
Kasi TUP/PDTUP
10. Menerbitkan Surat Teguran atas SPT Masa PPh Pasal 23/Pasal 26 dan SPT Masa PPN.
Pasal 3 ayat (3) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf b UU no. 6/1983 s.t.d.d. UU No. 9/1994
- Kasi PPh - Kasi PPN/PTLL
11. Membubuhkan tanggal penerimaan dan tanda tangan pada SPT yang disampaikan langsung serta memberikan bukti penerimaan SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung/melalui pos oleh Wajib Pajak.
15. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang telah melewati jangka waktu dua belas bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak
27. Memberikan bukti Penerima surat permohonan peninjauan kembali surat ketatapan pajak
Pasal 16 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994.
Kasubi Keberatan PPh/PPN dan PTLL atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
-
28. Menerbitkan keputusan pembetulan tulis kesalahn hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peratauran perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak.
Pasal 16 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994.
Kepala KPP. -
29. Mengeluarkan Surat Pasal 18 ayat (2) Kep Penagihan Tata caranya
Teguran atas surat ketetapan pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran pajak.
dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan formal.
41. Memberikan jawaban secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak atas permintaan Wajib Pajak.
42. Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan dan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
Untuk KPP Khusus:(KPP Badora, PMA, PND, dan Perusahaan Go Public).
a.1. Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) Pajak Penghasilan WP badan yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00
a.2. Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) Pajak Penghasilan WP orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.300.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp.1.500.000.000,00
b. Surat ketetapan pajak yang dikenakan kepada Pemotong/ Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.500.000.000,
00
c. Pemotongan/ pemungutan PPh (Pasal 21, 22, 23 dan 26) oleh pihak ketiga yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.30.000.000,00
2.
Untuk KPP lainnya
a.1. Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) Pajak Penghasilan WP badan yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.150.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp.600.000.000,00
a.2. Surat Ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) Pajak Penghasilan WP orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp.300.000.000,00
b. Surat ketetapan pajak yang dikenakan kepada Pemotong/ Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23 dan 26) yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.150.000.000,00
c. Pemotongan, pemungutan PPh (Pasal 21, 22, 23
dan 26) oleh pihak ketiga yang jumlahnya tidak lebih dari Rp.15.000.000,00
43. Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak PPN/PPn BM
Kepala Kantor Pelayanan Pajak sepanjang yang menjadi wewenangnya yang setelah melewati jangka waktu dua belas bulan tidak diputuskan.
-
45. Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Kasubsi Keberatan PPh/PPN dan PTLL atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
Tata caranya ditetapkan dalam Kep.Men yang bersangkutan.
46. Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994.
Kepala KPP -
1.
Untuk KPP Khusus:
(KPP Badora, PMA, PND, dan Perusahaan Go Public). Sepanjang jumlah sanksi administrasinya tidak lebih dari Rp.300.000.000,00
2.
Untuk KPP lainnya
Sepanjang jumlah sanksi administrasinya tidak lebih dari Rp.60.000.000,00
47. Menerbitkan Pasal 36 ayat (1) Kepala KPP -
keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
huruf b UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
1.
Untuk KPP Khusus:(KPP Badora, PMA, PND, dan Perusahaan Go Public).
a.1.
Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) Pajak Penghasilan WP badan yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,00
a.2.
Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) Pajak Penghasilan WP orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.300.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp.1.500.000.000,00
b. Surat ketetapan pajak yang dikenakan kepada Pemotong/ Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00
c. Surat ketetapan pajak PPN/PPn BM yang DPP-nya tidak lebih dari Rp.2.000.000.000,00
2.
Untuk KPP lainnya :
a.1.
Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP Badan yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.150.000.000,00 atau jumlah kerugian yang
ditetapkan tidak lebih dari Rp.600.000.000,00
a.2.
Surat Ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.60.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp.300.000.000,00
b. Surat ketetapan pajak yang dikenakan kepada Pemotong/ Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23 dan 26) yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.150.000.000,00
c. Surat ketetapan pajak PPN/PPn BM yang DPP-nya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00
48. Menerbitkan keputusan persetujuan/ penolakan perubahan tahun pajak/tahun buku.
51. Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan melakukan penyusutan mulai pada tahun harta tersebut dipergunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atua pada saat harga yang bersangkutan mulai
57. Memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk diperbolehkan membukukan kerugian sejumlah nilai sisa buku harta sebagai beban masa diterimanya hasil penggantian asuransi.
59. Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.
Kasubsi Keberatan/Kasubsi Keberatan dan Pengurangan/Pejabat yang ditunjuk Kepala KPPBB.
-
11. Memberikan bukti penerimaan Surat Permohonan Pengurangan PBB
Pasal 19 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994.
Kasubsi Keberatan/Kasubsi Keberatan dan Pengurangan/Pejabat yang ditunjuk Kepala KPPBB.
-
12. Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi, dan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan/ pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Pasal 36 ayat (1) No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kasubsi Pengurangan/ Kasubsi Keberatan dan Pengurangan.
-
13. Memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak kepada Wajib Pajak.
Kepala KPPBB, sepanjang jumlah pokok pajaknya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00
-
16. Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi.
Pasal 20 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994
Kepala KPPBB, sepanjang jumlah sanksi administrasinya tidak lebih dari Rp.50.000.000,00.
-
17. Memberikan bukti penerimaan surat permohonan peninjauan kembali surat ketetapan pajak.
Pasal 16 UU No.6/1983 UU No.9/1994
Kasubsi Keberatan atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPPBB.
-
18. Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam SPPT dan/atau SKP PBB atau Surat Tagihan Pajak.
Pasal 16 UU No.6/1983 UU No.9/1994 jo Pasal 10 dan Pasal 11 UU No.12/1985 s.t.d.d. UU No.12/1994
Kepala KPPBB. -
19. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PBB (SKPLB PBB)
Pasal 17 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala KPPBB, sepanjang penerbitan SKPLB PBB yang belum melewati jangka waktu duabelas bulan.
-
20. Menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak PBB (SPMKP PBB)
8. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Karikpa. -
9. Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.
Meneruskan ke KPP untuk penerbitan Kartu NPWP dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2. Memberikan tanggal penerimaan SPT yang disampaikan langsung oleh WP dan memberikan bukti penerimaan SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung/melalui Pos oleh Wajib Pajak.
Pasal 6 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994.
Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.
Meneruskan ke KPP.
3. Memberikan bukti penerimaan permohonan WP untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
4. Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pembetulan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak
Pasal 16 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994.
Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.
Meneruskan ke KPP
5. Memberikan bukti penerimaan surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pengurangan/ pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.
Pasal 36 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Penyuluhan Pajak.
Meneruskan ke KPP
6. Memberikan bukti penerimaan Pasal 25 ayat Kepala Kantor Meneruskan ke
surat permohonan keberatan Wajib Pajak.
(5) UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994.
Penyuluhan Pajak KPP
7. Mencari dan mengumpulkan data perpajakan.
Pasal 1 huruf s UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Wilayah DJP 1. Untuk Kanwil VI DJP : a.1. Surat ketetapan
pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP badan
ketetapan pajak Pajak Penghasilan
yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 s/d. Rp.2.500.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000.000,00
a.2. Surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.1.500.000.000,00 s/d Rp.3.000.000.000,00
b. Surat ketetapan pajak yang dikenakan kepada Pemotong/ Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 s/d Rp.1.000.000.000,00
c. Pemotongan/ pemungutan PPh (Pasal 21, 22, 23 dan 26) oleh pihak ketiga yang jumlahnya lebih dari Rp.30.000.000,00 s/d Rp.60.000.000,00
2. Untuk Kanwil DJP lainnya: a.1. Surat ketetapan
pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari
Rp.600.000.000,00 s/d Rp.3.000.000.000,00
a.2. Surat Ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN) PPh WP orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.60.000.000,00 s/d Rp.150.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00
b. Surat ketetapan pajak yang dikenakan kepada Pemotong/ Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23 dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 s/d Rp.300.000.000,00
c. Pemotongan, pemungutan PPh (Pasal 21, 22, 23 dan 26) oleh pihak ketiga yang jumlahnya lebih dari Rp.15.000.000,00 s/d Rp.30.000.000,00
2. Menerbitkan keputusan mengenai beberapa surat keberatan, pembetulan atau peninjauan kembali Pajak Penghasilan (PPh, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23/26) terhadap beberapa surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang berlainan yang diajukan bersamaan oleh Wajib Pajka yang sama, yang wewenang penyelesaiannya pada Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah dan pada Kantor Pusat Ditjen Pajak.
Kepala Kantor Wilayah DJP sepanjang yang menjadi wewenangnya yang setelah melewati jangka waktu dua belas bulan tidak diputuskan.
-
5. Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan.
Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Wilayah DJP - 1. Kanwil VI DJP, sepanjang
jumlah sanksi administrasinya lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00
2. Kanwil DJP lainnya, sepanjang sanksi administrasinya lebih dari Rp.60.000.000,00 s/d Rp.300.000.000,00
6. Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.
Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Wilayah DJP - 1. Untuk Kanwil VI DJP : a.1. Surat ketetapan
pajak PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.1.000.000.000,00 s/d. Rp.2.500.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp. 10.000.000.000,00
a.2. Surat ketetapan pajak PPh WP orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.1.500.000.000,00 s/d Rp.3.000.000.000,00
b. Surat ketetapan pajak yang dikenakan kepada Pemotong/ Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23, dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.500.000.000,00 s/d Rp.1.000.000.000,00
c. Surat ketetapan pajak PPN/PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp.2.000.000.000,00 s/d Rp. 15.000.000.000,00
d. Surat ketetapan pajak PBB yang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00.
2. Untuk Kanwil DJP lainnya: a.1. Surat ketetapan
pajak PPh WP badan yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan tidak lebih dari Rp.600.000.000,00 s/d Rp.3.000.000.000,00
a.2. Surat Ketetapan pajak PPh WP orang pribadi yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.60.000.000,00 s/d Rp.150.000.000,00 atau jumlah kerugian yang ditetapkan lebih dari Rp.300.000.000,00 s/d Rp.600.000.000,00
b. Surat ketetapan pajak yang dikenakan kepada Pemotong/ Pemungut PPh (Pasal 21, 22, 23 dan 26) yang jumlah pajak terutangnya lebih dari Rp.150.000.000,00
s/d Rp.300.000.000,00
c. Surat ketetapan pajak PPN/PPn BM yang DPP-nya berjumlah Rp.500.000.000,00 s/d Rp.6.000.000.000,00
d. Surat ketetapan pajak PBB yang jumlah pokok pajaknya lebih dari Rp.500.000.000,00
7. Membuat menandatangani dan menyampaikan Uraian Banding Direktur Jenderal Pajak kepada badan peradilan pajak atua Majelis Pertimbangan Pajak.
Pasal 27 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Wilayah DJP. Sepanjang penyelesaian keberatan diputuskan oleh Ka.KPP/Ka. KPPBB/Ka.Kanwil. Untuk banding dibuat oleh unit kantor yang berwenang memutuskan Surat Keberatan tersebut.
8. Menerbitkan Tanda Pengenal Pemeriksa.
Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994.
Kepala Kantor Wilayah DJP. -
9. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Wilayah DJP. -
10. Menerbitkan Surat Perintah Pengamatan.
Pasal 44 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Wilayah DJP. -
11. Menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Pasal 31 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Wilayah DJP. -
12. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan
Pasal 44 UU No.6/1983 s.t.d.d. UU No.9/1994
Kepala Kantor Wilayah DJP. -
13. Melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain.
20. Menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya.