PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JENEPONTO, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian; b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk
43
Embed
makassar.bpk.go.id · Web viewUraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 4 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JENEPONTO,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 perlu diadakan penyesuaian;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LN RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (LNRI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan LNRI Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LNRI Nomor 4741 ) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten JenepontoTahun 2006 Nomor 150);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor 187).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO
2
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang
bertanggung-jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto.5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena
sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah.6. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Jeneponto.7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk
Badan dan Inspektorat;8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Lembaga Teknis Daerah.9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah
yang berbentuk Badan.10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Lembaga Teknis
Daerah yang berbentuk Badan.;11. Unit Pelaksana Tehnis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit
Pelaksana Operasional Lembaga Teknis Daerah ;12. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Kepala Sub. Bagian
Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor ;
3
BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama Pembentukan dan Kedudukan
Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
b. Inspektorat Kabupaten;
c. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ;
d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
g. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
i. Kantor Lingkungan Hidup;
j. Kantor Pelayanan Terpadu;
k. Kantor Penanaman Modal;
l. Satuan Polisi Pamong Praja;
m. Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang ;
(2) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati ;(3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang
Kepala Badan, yang berbentuk Inspektorat dipimpin oleh inspektur, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, yang berbentuk satuan dipimpin oleh kepala satuan, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur.
4
(4) Kepala badan, inspektur, kepala kantor, kepala satuan dan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3
1). Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
(2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan fungsi :a.Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;b.Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dand.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
Pasal 4
(1). Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan ;
(2). Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat ;
(3). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati .
BAB IV
5
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian PertamaBadan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Badan
b. Sekretaris terdiri atas:1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Ekonomi terdiri atas:1. Sub Bidang Ekonomi Makro dan Sektor Riil2. Sub Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam
d. Bidang Sosial Budaya terdiri atas:1. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan2. Sub Bidang Sosial, Budaya, dan Pariwisata
e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri atas:1. Sub Bidang Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Tarkim2. Sub Bidang Infrastruktur Pedesaan, Perkotaan, Sumber Daya Air,
Lingkungan Hidup Pertambangan dan Energi
f. Bidang Litbang dan Statistik terdiri atas:1. Sub Bidang Litbang dan Sistem Perencanaan2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
6
Pasal 6
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua
Inspektorat Kabupaten
Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
a. Inspektur
b. Sekretaris terdiri atas:1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan
c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri atas:1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri atas:1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
e. Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri atas:1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
f. Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri atas:1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
7
(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 8
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga
Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
Pasal 9
(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah terdiri dari :a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Mutasi Pegawai terdiri atas:1. Sub Bidang Mutasi Jabatan2. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan
d. Bidang Kesejahteraan Pegawai dan Disiplin terdiri atas: 1. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai
e. Bidang Diklat Aparatur terdiri atas:1. Sub Bidang Prajabatan dan Struktural2. Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional.
f. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Kepegawaian terdiri atas:1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.
g. Kelompok Jabatan Fungsional
8
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 10
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keempat
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Pasal 11
(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:
a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Integrasi Bangsa terdiri atas:1. Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa dan Wawasan
Kebangsaan2. Sub Bidang Permasalahan Aktual
d. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi terdiri atas:1. Sub Bidang Demokratisasi2. Sub Bidang Hubungan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan
dan LSM
e. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas:1. Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Perlindungan Masyarakat.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
9
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 12
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kelima
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 13
(1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas:1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan2. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan aset Pemerintah Desa
dan Kelurahan
d. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat terdiri atas:1. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat2. Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri atas:1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat2. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha
Masyarakat
10
f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas:1. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sarana –
Prasarana Perdesaan2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 14
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Keenam
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 15
(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
a. Kepala Badanb. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Data dan Informasi Program terdiri atas:1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data2. Sub Bidang Evaluasi dan Informasi Program
d. Bidang Keluarga Berencana terdiri atas: 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi2. Sub Bidang Reproduksi Remaja
11
e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat terdiri atas:1. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga2. Sub Bidang Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Institusi
Masyarakat
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan2. Sub Bidang Perlindungan Anak
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 16
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketujuh
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pasal 17
(1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari:
a. Kepala Badan b. Sekretaris terdiri atas:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terdiri atas:1. Sub Bidang Pengkajian, Penerapan Teknologi dan Informasi2. Sub Bidang Diklat Pertanian
d. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian terdiri atas:1. Sub Bidang Kelembagaan, Tenaga, Sarana dan Prasarana
12
2. Sub Bidang Pembinaan Kelompok Tani
e. Bidang Ketahanan Pangan terdiri atas:1. Sub Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan2. Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi, Kewaspadaan Pangan
dan Gizi
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 18
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedelapan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pasal 19
(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah terdiri dari :
a. Kepala Kantorb. Sub Bagian Tata Usahac. Seksi Pengolahan Bahan Pustakad. Seksi Pelayanan Informasi Pustaka e. Seksi Pengelolaan Arsip Daerahf. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 20
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
13
Bagian Kesembilan
Kantor Lingkungan Hidup
Pasal 21
(1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :
a. Kepala Kantor b. Sub. Bagian Tata Usahac. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan d. Seksi Pelestarian dan Pemulihan Kualitas Lingkungane. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 22
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Lingkungan Hidup ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesepuluh
Kantor Pelayanan Terpadu
Pasal 23
(1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usahac. Seksi Penelitian Administrasi d. Seksi Pengelolaan Perizinan e. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pelayananf. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 24
14
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Terpadu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kesebelas
Kantor Penanaman Modal
Pasal 25
(1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal terdiri dari :
a. Kepala Kantor b. Sub Bagian Tata Usahac. Seksi Perencanaan Penanaman Modal d. Seksi Pengembangan Iklim Investasie. Seksi Kerjasama dan Promosi Penanaman Modalf. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 26
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Penanaman Modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Kedua Belas
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 27
(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
a. Kepala Satuan b. Sub. Bagian Tata Usahac. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pembinaan Operasional d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Penyidikan e. Seksi Pengawalan dan Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Prajaf. Kelompok Jabatan Fungsional
15
(2). Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 28
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Belas
Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang
Pasal 29
(1). Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang terdiri dari :
a. Direktur
b. Bagian Tata Usaha terdiri atas:1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian2. Sub Bagian Program3. Sub Bagian Keuangan
c.Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan terdiri atas:1. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik2. Seksi Keperawatan
d.Bidang Rekam Medik, Pengawasan dan Pengendalian terdiri atas: 1. Seksi Rekam Medik2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan
e.Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan terdiri atas:1. Seksi Penyusunan Program, Pengawasan dan Evaluasi2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Sarana dan Prasarana
f. Kelompok Jabatan Fungsional
(2). Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 30
16
Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 31
Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 32
(1). Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Kepala Kantor, Direktur, Inspektur, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam hubungan dengan unit kerja lainnya.
(2). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3). Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada Lembaga Teknis Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing – masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
(4). Laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk pada bawahannya.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
17
Peraturan Daerah ini berlaku efektif setelah pejabat struktural organisasi perangkat daerah diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 35
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.
Pasal 36
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.
Ditetapkan di Jenepontopada tanggal 7 November 2008.
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJABDiundangkan di Jenepontopada tanggal 7 November 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,
18
Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M. Si.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2008 NOMOR 190
19
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
KEPALA BADAN
Sub Bidang Litbang & Sistem Perencanaan
Sub Bidang Pendidikan & Kesehatan
Sub Bidang Ekonomi Makro & Sektor Formal
Sub Bidang Statistik & Pelaporan
Sub Bidang Sosial, Budaya, & Pariwisata
Sub Bidang Ekonomi SDA
Sub BagianProgram
Sub BagianKeuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub BagianUmum & Kepegawaian
BidangLitbang & Statistik
BidangSosial Budaya
BidangEkonomi
Sub Bidang Infrastruktur Sosial Ekonomi dan Tarkim
Sub Bidang Infrastruktur Perdesaan, Perkotaan & Sumber
Daya Air, Lingkungan Hidup Pertambangan & Energi
BidangFisik & Prasarana
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
UPTB
20
STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATENPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
INSPEKTUR
Sub BagianProgram
Sub BagianKeuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub BagianUmum & Kepegawaian
Inspektur Pembantu Wilayah IV
Inspektur Pembantu Wilayah III
Inspektur Pembantu Wilayah II
Inspektur Pembantu Wilayah I
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
21
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA BADAN
Sub BidangFormasi & Pengadaan Pegawai
Sub BidangKesejahteraan Pegawai
Sub BidangMutasi Jabatan
Sub BidangPengolahan Data & Informasi
Kepegawaian
Sub BidangPembinaan Displin Pegawai
Sub BidangMutasi Kepangkatan
Sub BagianProgram
Sub BagianKeuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub BagianUmum & Kepegawaian
Bidang Perencanaan, Pengembangan & Informasi
Kepegawaian
Bidang Kesejahteraan Pegawai & Disiplin
BidangMutasi Pegawai
Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
Sub Bidang Diklat Prajabatan & Struktural
Sub BidangDiklat Teknis & Fungsional
Bidang Diklat Aparatur
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
UPTB
22
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA BADAN
Sub Bidang Kesiapsiagaan & Penanggulangan
Bencana
Sub Bidang Pembauran Bangsa, Kesatuan Bangsa & Wawawsan
Kebangsaan
Sub Bidang Pengembangan SDM &
Perlindungan Masyarakat
Sub BidangPermasalahan Aktual
Sub BagianProgram
Sub BagianKeuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub BagianUmum & Kepegawaian
BidangPerlindungan Masyarakat
Bidang Integrasi Bangsa
Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
Sub Bidang Demokratisasi
Sub Bidang Hub. Partai Politik, Organisasi Kemasy. &
LSM
Bidang Hubungan antar Lembaga & Demokratisasi
UPTB
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
23
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESAPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA BADAN
Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Sarana – Prasarana
Perdesaan
Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi MasyarakatSub Bidang
Tata Pemerintahan Desa & Kel.
Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil
Usaha MasyarakatSub Bidang Pengelolaan Keuangan &
Aset Pemerintah Desa / Kel.
Sub BagianProgram
Sub BagianKeuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub BagianUmum & Kepegawaian
Bidang Pengembangan SDA & Teknologi Tepat Guna
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat
Bidang Pemerintahan Desa &
Kelurahan
Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
UPTB Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB.
Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan
Partisipasi Masyarakat
Sub Bidang Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masy. &
Kesejahteraan Keluarga
Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
24
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA BADAN
Sub BidangPemberdayaan Perempuan
Sub BidangPembinaan Ketahanan Keluarga
Sub Bidang Pengumpulan & Pengolahan Data
Sub BidangPerlindungan Anak
Sub BidangPeningkatan Keluarga Sejahtera &
Institusi Masyarakat
Sub BidangEvaluasi & Infornasi Program
Sub BagianProgram
Sub BagianKeuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub BagianUmum & Kepegawaian
Bidang Pemberdayaan Perempuan &
Perlindungan Anak
Bidang Keluarga Sejahtera & Penggerakan Masyarakat
Bidang Data & Informasi Program
Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
Sub BidangJaminan Pelayanan KB & KR
Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja
Bidang Keluarga Berencana
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
UPTB
25
STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIANPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA BADAN
Sub Bidang Ketersediaan & Distribusi Pangan
Sub Bidang Pengkajian, Penerapan Teknologi & Informasi
Sub BidangPenganekaragaman Konsumsi, Kewaspadaan Pangan & Gizi
Sub Bidang Diklat Pertanian
Sub BagianProgram
Sub BagianKeuangan
Kelompok Jabatan Fungsional
SEKRETARIS
Sub BagianUmum & Kepegawaian
BidangKetahanan Pangan
Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian
Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
Sub Bidang Kelembagaa, Tenaga, Sarana & Prasarana
Sub Bidang Pembinaan Kelompok Tani
Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
UPTBPj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
26
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAHPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA KANTOR
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
SeksiPengelolaan Arsip Daerah
SeksiPelayanan Informasi Pustaka
SeksiPengolahan Bahan Pustaka
Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
27
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA KANTOR
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
SeksiPembinaan & Pengawasan
Lingkungan Hidup
SeksiPelestarian & Pemulihan Kualitas
Lingkungan Hidup
SeksiPengendalian Dampak Lingkungan
Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
28
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN TERPADU PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
KEPALA KANTOR
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
SeksiPengolahan Data & Informasi
Pelayanan
SeksiPengelolaan Perizinan
SeksiPenelitian Administrasi
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
29
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
KEPALA KANTOR
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
SeksiKerjasama & Promosi Penanaman
Modal
SeksiPengembangan Iklim Investasi
SeksiPerencanaan Penanaman Modal
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
30
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KEPALA SATUAN
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
SeksiPengawalan & Pengembangan
Kapasitas Satpol PP
SeksiPenegakan Peraturan Daerah &
Penyidikan
Seksi Ketentraman Ketertiban & Pembinaan Operasional
Pj. BUPATI JENEPONTO,
H. MUH. SALEH RADJAB
Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8
31
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANGPEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DIREKTUR
Kelompok Jabatan Fungsional
BAGIAN TATA USAHA
Bidang Perencanaan, Pengembangan & Pemeliharaan
Bidang Rekam Medik, Pengawasan & Pengendalian
Bidang Pelayanan & Asuhan Keperawatan
Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten JenepontoNomor : 4 Tahun 2008Tanggal : 7 November 200 8