Rencana Strategis 2018-2023 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas dan fungsinya, Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut ; 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 7
31
Embed
Babdispendukcapil.probolinggokab.go.id/assets/dokumen/file... · Web viewSeksi Pindah Datang Penduduk Seksi pendataan penduduk Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Rencana Strategis 2018-2023
BAB IIGAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
Berdasarkan Undang–undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, dan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten
Probolinggo Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan tugas dan fungsinya,
Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah
sebagai berikut ;
1. Kepala Dinas;2. Sekretariat membawahi :a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :a. Seksi Identitas Penduduk
b. Seksi Pindah Datang Penduduk
c. Seksi pendataan penduduk
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pendaftaran Penduduk
7
Rencana Strategis 2018-2023
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi :a. Seksi Kelahiran
b. Seksi Perkawinan dan perceraian
c. Seksi perubahan status anak, Kewarganegaraan dan akta Kematian
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi :
a. Seksi Pengolahan dan penyajian data Kependudukan
b. Seksi Pemanfaatan Data Kependudukan
c. Seksi Kerjasama dan inovasi
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi Kependudukan
Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Probolinggo mempunyai fungsi :1) Kepala Dinas - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi mempunyai tugas
membantu Bupati meaksanakan urusan Pemerintahan dibidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta tugas pembantuan yang
diberikan kepada Daerah;
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipi mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;
d. Pelaksanaan adminsitarsi dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8
Rencana Strategis 2018-2023
e. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
f. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
2) Sekretaris
- Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan
pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan
dan keuangan.
- Dalam meaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris
mempunyai fungsi
a. Pelaksanaan dan Penyusunan rencana Program, pembinaan organisasi
dan tatalaksana;
b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan
kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan adminisrasi
umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan,
kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas
Kependudukan dan Pencaatan Sipil ;
d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana, program
dan anggaran
e. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran
Peranggungjawaban keuangan;
f. Penyusunan , Pelaksanaan, Pengorganisasian dan evaluasi Standar
Operasional Prosedur ( SOP );
g. Pengoordinasian Penyusunan pearutan Perundang-undangan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas
Dalam melaksanakan tugas Sekretaris dibantu :
1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana
9
Rencana Strategis 2018-2023
dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan
sumber daya manusia.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Fungsi :
a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
b. Penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang milik
daerah;
c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, keersihan, penyiapan bahan
rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan
administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan
kepagawaian;
f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan,dan
tatalaksana;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai
tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program/
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
Pelaksanaan kerjasama Administrasi Kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan
b. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan antar instansi terkait, lemaga pemerintah dan Non
departemen;
18
Rencana Strategis 2018-2023
c. Pelaksanaan kerjasama dan inovasi pelayanan administrasi
kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kepndudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan dengan
organisasi masyarakat dan perguruan tinggi;
d. Pelaksanaan sosialisasi iklan layanan masyarakat melaui media
cetak dan elektronik; ;
e. Pelaksanan komunikasi, informasi dan edukasi secara langsung
kepada masyarakat;
f. Pengawasan dan evaluasi kerjasama dan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oeh Kepala Bidang.
Kelompok Jabatan Fungsional
1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai
dengan keahlian
2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1),
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaiamana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5) Jenis dan jenjang fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Adapun Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo adalah sebagaimana tercantum
dalam Struktur Organisasi berikut ini :
19
Rencana Strategis 2018-2023
2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil :
Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Probolinggo diperlukan sumberdaya yang memadai.
Sumber daya tersebut diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM).
Pengelolaan yang tepat atas seluruh potensi SDM di lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo,
i. Kekurangan Personil yang potensial dan terlatih dalam bidang
Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya tenaga Informasi
Tehnologi (IT)
ii. Status Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 terdiri atas ;
PNS : 28
Orang
Pegawai Tidak Tetap dengan Keputusan Bupati : 30 Orang
- Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada
berjumlah 58 orang dengan status pendidikan sebagai berikut :
- SD = 0 Orang D 2 = 0 Orang
- SMP = 0 Orang D 3 = 1 Orang
- SLTA = 26 Orang S 1 = 23 Orang
- D 1 = 0 Orang S 2 = 8 Orang
Sedangkan jumlah pegawai menurut tingkat kepangkatan yang ada
adalah sebagai berikut :
- Golongan / Ruang IV : 05 Orang
- Golongan / Ruang III : 18 Orang
- Golongan / Ruang II : 05 Orang
- Tenaga Non PNS : 30 Orang
Jumlah pegawai yang menduduki Jabatan Struktural 16 orang,
sebagai staf 12 orang.
20
Rencana Strategis 2018-2023
Jabatan Struktural terdiridari :
Kepala Dinas / Eselon IIb : 1 Orang
Sekretaris / Eselon IIIa : 1 Orang
Kabid / Eselon IIIb : 3 Orang
Kasubag/ Kasi/ Eselon Iva : 11 Orang
3. untuk menunjang kelancaran program kependudukan maka Perangkat
keras dan perangkat lunak serta jaringan komunikasi data dari
tingkatan RT sampai dengan Pusat harus memadai.
4. Jumlah kendaraan operasional roda 4 = 5 unit,
dan roda 2 = 6 unit
5. Pembangunan Jaringan teknologi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK) yang ada terus dikembangkan, Tower ada di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 24 Kecamatan.
Secara rinci, kualifikasi kepegawaian menurut jabatan, eselon dan
kepangkatannya, serta pendidikan dapat dikemukakan pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Kualifikasi Kepegawaian Menurut Jabatan, Eselon dan Kepangkatan
No Jabatan Ese
lon
Pangkat/Golongan (Ruang)
I
V
d
IV
c
IV
b
IV
a
III
D
III
C
III
b
III
a
II
D
II
C
II
b
II
a
I
d
I
c
Non
PNS
1. Kepala Dinas
IIa - 1 - - - - - - - - - - - -
2. Sekretaris IIIa - _ 1 - - - - - - - - - - - -
3. Kepala Bidang
IIIb - - - 3 - - - - - - - - - - -
21
Rencana Strategis 2018-2023
4. Kasi Iva - - - - 6 3 2 - - - - - - - -
5. Fungsional - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Staf Pelaksana
- - - - - 1 1 2 3 1 4 - - - - 30
Jumlah - 1 1 3 7 4 4 3 1 4 - - - - 30
Tabel 2.2
Kualifikasi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan
No. Jenjang Pendidikan Jumlah1. S2 82. S1 233. D3 14. SMA 265. SMP -6. SD -
TABEL 2.3
JUMLAH DAN KONDISI ASETDINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PROBOLINGGOTAHUN 2018
NO JENIS ASET JUMLAHKONDISI
BAIKKONDISI RUSAK
(Unit) (Unit) (Unit)1 Tanah dan Bangunan 1 1 -2 Kendaraan Roda 4 6 5 13 Kendaraan Roda 2 6 4 24 Genset 1 1 -5 Tool Kit Set 1 1 -6 Mesin Ketik Elektronik 2 - 27 Mesin Ketik Manual 1 - 18 Mesin Hitung Manual 8 - 89 Mesin Kalkulator 2 - 2
10 Lemari Besi 25 25 -
22
Rencana Strategis 2018-2023
11 Rak Besi / Metal 13 13 -12 Filling Besi / Metal 16 16 -13 Brand Kas 2 2 -14 Lemari Sorok 7 - 715 Lemari Kaca 12 12 -16 Lemari Kayu 5 5 -17 Alat Penghancur Kertas 2 2 -18 Papan Nama Instansi 1 1 -19 Papan Tulis 1 1 -20 Mesin Absensi 2 2 -21 Alat Pemotong Kertas 2 - 222 Baterei Charger 1 - 123 Stapler Besar 1 1 -24 Mesin Antrian 1 1 -25 Mesin Laminating 26 1 2526 Mesin Pompa Air 1 1 -27 Lemari Kayu (Arsip) 2 - 228 Meja Kayu (Meja Perkawinan) 2 2 -29 Meja Kayu / Rotan 7 7 -30 Kursi Besi / Metal 16 16 -
31Kursi Kayu/Rotan/Bambu (Kursi Tunggu) 9 9 -
32 Meja Tulis 25 20 533 Kursi Rapat 75 75 -34 Kursi Tamu 13 13 -35 Kursi Biasa (Kursi Perkawinan) 47 10 3736 Bangku Tunggu 2 2 -37 Kursi Lipat 3 3 -38 Meja Komputer 23 13 1039 Meja Biro 10 10 -40 Kursi Kerja 17 17 -41 Gordyn 7 1 642 Jam Elektronik / Jam Dinding 8 4 4
43Mesin Penghisap Debu / Vacum Cleaner 2 - 2
44 Lemari Es 1 1 -45 AC Unit 28 26 246 Kipas Angin 8 3 547 Kompor Gas 1 1 -48 Rak Piring 1 1 -49 Televisi 5 5 -50 Loudspeaker 2 - 251 Wireless 4 4 -
23
Rencana Strategis 2018-2023
52 Tangga Aluminium 2 2 -53 Adaptor 4 - 454 Umbul-Umbul 5 - 555 Komputer PC 59 56 356 Laptop 38 38 -57 Net Book 57 55 258 Card Reader 3 3 -59 Hard Disc 24 24 -60 Keyboard 5 4 161 Software Driver Pheriperal 1 1 -62 Software Implementasi SIAK 1 1 -63 Printer 252 112 14064 Flashdisk 66 7 5965 CPU 24 24 -66 Monitor 13 9 467 Scanner 10 5 568 UPS 40 - 4069 Stavolt / Stabilizer 33 - 3370 CD ROM Drive External 3 - 371 DVD ROM Drive External 1 1 -72 Speaker Aktif Komputer 3 3 -73 Mouse 6 - 674 Memory 1 1 -75 Server 17 2 1576 Router 3 3 -77 Modem 23 23 -78 Peralatan jaringan lain-lain 88 88 -79 Tiang Antena 16 16 -80 Radio Access Point 73 70 381 Switch Hub 7 7 -82 Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 1 -83 Meja Kerja Pejabat 8 8 -84 Kursi Kerja Pejabat Eselon II 2 2 -85 Kursi Kerja Pejabat Eselon III 2 2 -86 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 10 10 -
87Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Es.II 2 2 -
93 Handycam 1 1 -94 Layar Proyektor 2 2 -95 Camera Elektronik 31 1 3096 Sound System 1 1 -97 Pesawat Telepon 1 - 198 Faxsimile 2 1 199 Alat Komunikasi lain 1 - 1
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kondisi umum yang telah dicapai dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo
selama periode jangka menengah lima tahun yang lalu, diarahkan untuk :
Terselenggaranya tertib Administrasi Kependudukan Kondisi ini dimaksudkan
untuk proses pencatatan kejadian penting atau kejadian kependudukan yang
diselenggarakan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan
dikelola dengan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )
tersebut, hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ini akan menopang
sistem pemerinatah dan pembangunan dari 2 ( dua ) fungsi yaitu :
a. fungsi hukum, yaitu kepastian hukum dan perlindungan kepada semua
penduduk;
b. fungsi demografi, yaitu sebagai sumber data dan informasi perkembangan
kependudukan yang mutakhir dan bermanfaat bagi proses penyusunan
kebijakan dan perencanaan pembangunan.
- Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo sudah
bisa diukur dengan Standar Pelayanan Minimum, sehingga pada tahun
…… Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo --
memperoleh Piagam Penghargaan sebagai unit pelayanan masyarakat
percontohan Jawa Timur tahun 2005.
25
Rencana Strategis 2018-2023
- Lomba Karya Inovasi Daerah Tahun 2017 Kabupaten Probolinggo
Nominasi Kategori SKPD dengan Karya Inovasi : Sistem Informasi Akta Kelahiran Online (SIAKO)
- Lomba Inovasi Daerah Tahun 2018 Kabupaten Probolinggo sebagai
Juara 3 Kategori OPD dengan Karya Inovasi Jempol Disco ( Jemput Bola di Sekolah )
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan
pelayanan Administrasi Kependudukan , ruang lingkup tugasnya meliputi 16
jenis pelayanan :
I. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1. Kartu Keluarga ( KK )
2. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
3. Surat Keterangan Tinggal Sementara ( SKTS )
4. Surat Keterangan Tinggal Tetap ( SKTT ) WNA
5. Surat Keterangan Pindah WNI
6. SKPD Tinggal Tetap WNA
7. SKPD Tinggal Terbatas WNA
8. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri ( SKPLN )
9. Keterangan Pindah Luar Negeri ( SKDLN )
10. Surat Keterangan Datang Luar Negeri ( SKDLN )
11. Kartu Identitas Anak ( KIA )
II. Pelayanan Pencatatan Sipil
1. Akta Kelahiran
2. Akta Kematian
3. Akta Perkawinan
4. Akta Perceraian
5. Akta Pengakuan/Pengesahan Anak dan Pengangkatan Anak
6. Akta Perubahan Nama
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah :
26
Rencana Strategis 2018-2023
1. Semua anak di Kabupaten Probolinggo tercatat kelahirannya, dilatar
belakangi oleh keinginan untuk melaksanakan amanah konstitusi dalam
perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran sebagaimana
ditentukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 dan UU Nomor 26 Tahun
2013, masih banyak anak di Kabupaten Probolinggo yang identitasnya
belum tercatat dalam akta kelahiran – de jure dianggap tidak pernah ada
oleh Pemerintah Kabupaten, tidak terlindungi keberadaanya, mendorong
manipulasi identitas untuk tindak kejahatan dan kekerasan, dengan
demikian semakin cepat tercatat – diperoleh data anak untuk perumusan
kebijaksanaan.
2. Terbentuknya database yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya sehingga perlu diadakan pemutakhiran data penduduk
secara berkala, karena biodata akan menjadi data awal gambaran
penduduk dengan berbagai karakteristiknya seperti jenis kelamin, umur,
pekerjaan dan sebagainya. Perkembangannya diikuti dengan keterangan
kependudukan seperti lahir, mati, pindah dan datang. Penerbitan Kartu
Keluarga (KK) dan KTP mutakhir dan pelayanan publik akan lebih mudah
dan cepat melalui komputerisasi informasi kependudukan .
A. Kelemahan dan kekuatan Internal
Kelemahan :
1. Belum memadainya perangkat tekhnologi informasi dan sarana prasarana
pendukung pelayanan.
2. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
3. Belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia ( SDM )
4. Belum memadainya system tekhnologi informasi.
27
Rencana Strategis 2018-2023
Kekuatan :
1. Tersedianya UU, PP, dan PERPRES
2. Tersedianya Perda tentang administrasi kependudukan
3. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan
pelayanan prima
4. Tersedianya SDM yang memadai dibidang tekhnologi informasi.
Peluang :
1. Keinginan kuat dari berbagai pihak untuk mendukung Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan ( SIAK )
2. Adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 14
Tahun 2013.
3. Adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk terus melakukan perbaikan
dan penyempurnaan pelayanan.
Tantangan :
1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi
kependudukan
2. Adanya anggapan masyarakat tentang sulit dan mahalnya pengurusan
dokumen kependudukan
3. Adanya potensi tindak kejahatan penyalahgunaan hak akses database
kependudukan dan manipulasi data dokumen kependudukan.