PERAN STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Makalah ini Disusun Untuk Memenuhi Mata Kuliah Seminar Masalah-Masalah/Isu-Isu Lingkungan Yang Diampu Oleh Bapak Drs. Mochamad Rozikin M.AP Kelompok 8: Muhammad Rijal Faozan (135030107111065) Daning Eka Pratiwi (135030100111007) Amanda Rachma Debyasari (135030100111030) Kelas B ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRAS
51
Embed
€¦ · Web viewProses pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan faktor internal dan eksternal. ... pemerintah mengembangkan sistem audit yang dilaksanakan oleh Kementrian Lingkungan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERAN STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI INDONESIA
Makalah ini Disusun Untuk Memenuhi Mata Kuliah Seminar Masalah-Masalah/Isu-Isu
Lingkungan Yang Diampu Oleh Bapak Drs. Mochamad Rozikin M.AP
Kelompok 8:
Muhammad Rijal Faozan (135030107111065)
Daning Eka Pratiwi (135030100111007)
Amanda Rachma Debyasari (135030100111030)
Kelas B
ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRAS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016
BAB I
LATAR BELAKANG
1.1 Latar Belakang
Isu lingkungan merupakan isu yang semakin marak diperbincangkan di dunia
internasional, banyak dijumpai forum internasional yang mengkaji masalah lingkungan, tidak
hanya tingkat regional melainkan juga tingkat global. Dalam memenuhi tuntutan
pembangunan yang terus menerus, alam dan linggkungan akan terus menerus dieksploitasi
dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akan tetapi justru hal inilah yang menyebabkan
penurunan daya dukung lingkungan, kelengkapan sumber daya alam atau yang lebih parah
lagi kepunahan sumber daya alam.
Isu lingkungan mulai terangkat ke permukaan pasca terjadinya revolusi industri.
Revolusi industri menyebabkan maraknya pertumbuhan industri tanpa kontrol yang baik
sehingga mengakibatkan pencemaran yang berdampak sangat besar bagi lingkungan akibat
limbah dari pabrik-pabrik tersebut. Belum lagi saat itu juga sudah ada pembukaan lahan,
eksplorasi dan eksploitasi terhadap barang-barang tambang seperti minyak, gas, dan batu bara
serta tambang lainnya yang tidak hanya menghasilkan limbah, tetapi juga menyebabkan
kerusakan lingkungan dan ekosistem akibat proses penambangan yang masih menekankan
pada profit, tanpa terlalu memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem yang
ada.
Dewasa ini terdapat empat isu global menyangkut agenda pelestarian lingkungan
sebagai pembangunan di Indonesia, yaitu:
1. Polusi, antara lain polusi udara, hujan asam, perubahan iklim, polusi air, polusi akibat
bahan-bahan kimia, limbah industri, limbah nuklir, dan seterusnya.
2. Sumber alam; antara lain isu deforestasi, hilangnya sumber-sumber genetika, erosi tanah
dan desertifikasi problema lahan kritis, kerusakan sumber-sumber kelautan, degradasi
kemampuan lahan, hilangnya lahan-lahan pertanian dan sebagainya.
3.Perkotaan; antara lain penggunaan tanah/lahan di kota besar, sanitasi lingkungan, air bersih,
manajemen pertumbuhan kota, kesejahteraan sosial dan pendidikan, lingkungan dan
perumahan kumuh, penghijauan kota dan sebagainya.
4. Manajemen; antara lain monitoring dan pelaporan, analisis investasi, analisis biaya-
manfaat, efektifitas biaya, analisis resiko seperti AMDAL dan sebagainya.
Sudah saatnya Indonesia untuk serius melaksanakan pembangunan berkelanjutan.
Meskipun kita sadari bahwa untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak
tangan. Apalagi sebagai negara berkembang, yang masih dihadapkan pada isu-isu seperti
kemiskinan, ledakan populasi dan pengangguran. Isu-isu tersebut seringkali justru menjadi
masalah utama kerusakan lingkungan itu sendiri, dan harus diakui pula masih menjadi
maslaah yang harus dihadapi negara kita. Meskipun negara kita masih harus menyelesaikan
agenda untuk menuntaskan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, kita tetap harus
bersama-sama memulai dan terus belajar untuk pengimplementasikan pembangunan
berkelanjutan.
Trade off antara mengedepankan kepentingan jangka pendek (kepentingan generasi
sekarang) dengan kepentingan jangka panjang (kepentingan generasi mendatang) harus
segera diambil keputusannya. Sudah saatnya kita hidup bukan hanya untuk kepentingan
jangka pendek, namun harus memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Oleh karena
itu harus ada perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi agar supaya keputusan
apapun yang diambil akan menggunakan perspektif jangka panjang, mengedepankan
pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan mengharmonikan infrastruktur dan dan
bangunan dalam jaringan dan lingkup yang lebih luas, terkait aspek-aspek iklim, sumber daya
alam/lingkungan, ekonomi serta sosial dan budaya.
Kehadiran pembangunan mungkin tidak akan menyumbang kerusakan tata ekologi
separah yang terjadi sekarang, bila paradigma atas pembangunan itu dilihat sebagai hubungan
yang tidak bertolak belakang dengan persoalan lingkungan. Akan tetapi, justru pembangunan
ditafsirkan sebagai tujuan dari segalanya karena kecenderungan pembangunan itu dapat
menyelesaikan kemiskinan, keterbelakangan dan masalah-masalah sosial ekonomi lainnya.
Secara normatif, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam
wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kelestarian fungsi dan kemampuannya
demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan
dan sumber daya alamnya tidak saja diperuntukan untuk dinikmati di masa sekarang saja,
akan tetapi wajib untuk memperhatikan kehidupan generasi yang akan datang. Sehingga
dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alamnya sudah sewajarnya
dilakukan suatu aksi atau tindakan pencegahan dan pengendalian akan dampak negatif
pembangunan melalui peran serta aktif dari para pihak sebagai stakeholders dalam
pembangunan, seperti unsur masyarakat, investor, dan pemerintah. Oleh karena itu penulis
mengambil judul “Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di
Indonesia” pada makalah ini.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apa prinsip dan indikator pembangunan berkelanjutan?
1.2.2 Bagaimana peraan stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan?
1.2.3 Bagaimana keterkaitan Stakeholder untuk mewujudkan Good Environmental
Governance?
1.3 Tujuan
1.3.1 Untuk mengetahui prinsip dan indikator pembangunan berkelanjutan.
1.2.2 Untuk mengetahui peran stakeholder dalam pembangunan berkelanjutan.
1.2.3 Untuk mengetahui keterkaitan Stakeholder untuk mewujudkan Good Environmental
Governance.
BAB II
Landasan Teori
2.1. Kebijakan Lingkungan
Kebijakan menurut para ahli seperti yang telah dikemukaan oleh Dye dalam (Leo
Agustino, 2008:7) mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh
pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Sementara menurut Carl Friedrich dalam
(Leo Agustino, 2008:7) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu.
Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan
tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah.
Kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang
ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-
nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika
diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai
dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah dalam penelitian ini adalah suatu
lingkup kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah atau aktor pejabat pemerintah yang
dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah atau kelompok lain untuk
mencapai tujuan tertentu.
Oleh karena itu dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan lingkungan adalah
setiap tindakan yang sengaja diambil (atau tidak diambil) untuk mengelola kegiatan manusia
dengan maksud untuk mencegah, mengurangi, atau mengurangi efek yang merugikan pada
sumber daya alam dan alam. Kebijakan lingkungan adalah sebuah pernyataan sikap yang
disepakati didokumentasikan dari sebuah perusahaan terhadap lingkungan di mana ia
beroperasi. Kebijakan lingkungan mengacu pada dimensi ekologis (ekosistem), tetapi juga
bisa memperhitungkan dimensi sosial (kualitas hidup) dan dimensi ekonomi (manajemen
sumber daya). Kebijakan dapat didefinisikan sebagai "tindakan atau prinsip yang ditetapkan
atau diusulkan oleh, pihak bisnis pemerintah, atau individu" . Dengan demikian, kebijakan
lingkungan berfokus pada masalah yang timbul dari dampak manusia terhadap lingkungan,
yang retroacts ke masyarakat manusia dengan memiliki dampak (negatif) terhadap nilai-nilai
kemanusiaan seperti kesehatan yang baik atau lingkungan 'bersih dan hijau'.
2.2 Stakeholder
Pengertian teori stakeholder menurut Freeman dan Reed (Ulum, 2009, p4) adalah
sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi kegiatan
perusahaan ataupun dapat dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan. De Wit dan Meyer (Duran
dan Radoijic, 2004, p14) berpendapat bahwa para pemegang saham, para pekerja, para
supplier, bank, para customer, pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam
organisasi (berperan sebagai stakeholder), untuk itu korporasi harus memperhitungkan semua
kepentingan dan nilai-nilai dari para stakeholdernya.
Istilah stakeholder sudah sangat fenomenal. Kata ini telah dipakai oleh banayak pihak
dan hubunganya dengan berbagi ilmu atau konteks,lembaga publik telah menggunakan istilah
stakeholder ini secara luas ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi
keputusan.secara sederhana stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak yang terkait
dengan suatu issu atau suatu rencana. Menurut ISO 26000 SR, stakeholder didefinisikan
“individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas
organisasi” sedangkan menurut standart pengelolaan stakeholder AA1000 SES, definisinya
adalah “kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh aktivitas, produk
layanan, serta kinerja organisasi”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengenalan
stakeholder tidak sekedar menjawab pertanyaan siapa stakeholder didalam suatu issu tetapi
juga sifat hubungan stakeholder dengan issu, sikap, pandangan dan pengaruh stakeholder itu
sendiri.
Berdasarkan kekuatan, posisi penting, dan pengaruh stakeholder terhadap suatu issu
stakeholder dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok. Menurut ODA (1995)
stakeholder dikategorikan menjadi stakeholder primer, sekunder, dan stakeholder kunci.
a. Stakeholder Utama (Primer)
Merupakan stakeholder yang memiliki keterkaitan kepentingan secara langsung
dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Dimana mereka harus ditempatkan sebagai
penentu utama ketika dalam melakukan proses pengambilan keputusan. Dimana
didalamnya terdiri dari:
- Masyarakat dan Tokoh Masyarakat
- Pihak Manajer Publik
b. Stakeholder Pendukung
Stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu
kebijakan, program, dan proyek tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan
sehingga dapat turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan
legal pemerintah. Yang didalamnya terdiri dari ;
- Lembaga (aparat) pemerintah suatu wilayah
- Lembaga pemerintah yang terkait issu
- Lembaga Swadaya Masyarakat setempat
- Perguruan Tinggi
- Pengusaha (Badan Usaha) terkait
c. Stakeholder Kunci
Merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legaldalam hal
pengambilan keputusan.Stakeholder kunci yang dimaksud juga adalah unsur aksekutif sesuai
dengan levelnya, legislative, dan instansi. Seperti misalnya untuk proyek level daerah
kabupaten.
- Pemerintah Kabupaten
- DPR Kabupaten
- Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan
2.3. Sustainable Development
Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup mulai berkembang setelah munculnya
buku “Silent Spring” oleh Rachel Carson pada tahun 1960-an yang membicarakan persoalan
lingkungan dalam ruang lingkup global. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan
(sustainability development) diartikan sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa
sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang. Konsep ini
setara dengan laporan “Our Common Future” oleh komisi bentukan Perserikatan Bangsa-
Bangsa, World Commission on Environment and Development (WCED) yang diketuai Ny.
Gro Brundtland, Perdana Menteri Norwegia pada tahun 1987 yang diterbitkan dengan tema
Sustainable Development, dan kemudian dikenal dengan “Laporan Brundtland”. Konsep ini
merupakan gagasan dasar yang berkembang hingga saat ini dengan mengikuti dinamika
perubahan dan menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan standar
lingkungan yang tinggi (Wibisono, 2007:14-15).
Masalah lingkungan merupakan suatu permasalahan kompleks yang dialami hampir
semua negara di belahan dunia. Berbagai isu penurunan kualitas lingkungan pun semakin
meluas. Oleh karena itu, saat ini kesadaran dan penilaian masalah lingkungan harus segera
diatasi, yaitu dengan meningkatkan pembangunan bewawasan lingkungan (eco development)
yang menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara bijaksana sehingga dapat
meningkatkan mutu lingkungan hidup.
Dalam memenuhi tuntutan pembangunan yang terus menerus, alam dan linggkungan
akan terus menerus dieksploitasi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akan tetapi justru
hal inilah yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan, kelengkapan sumber daya
alam atau yang lebih parah lagi kepunahan sumber daya alam.
Dalam Hadi (2005:2) pembangunan berkelanjutan (sustainable development) oleh
Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan / WCED (World Commission on
Environmental and Development) didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukkan untuk
memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang
akan datang untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
Dalam UU PPLH menyebutkan pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,
kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Karena itu,
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Upaya dalam menata dan memelihara kelestarian lingkingan, tidaklah hanya
mengandalkan pemerintah saja, namun lebih jauh masyarakat pun mempunyai peranan
penting dalam upaya mewujudkan hal itu. Diantaranya yaitu dengan pola pendidikan melalui
berbagai penyuluhan-penyuluhan tentang pentingnya menata dan memelihara kelestarian
lingkungan hisup. Membangun kesadaran masyarakat yang mempunyai wawasan lingkungan
yang luas merupakan “pilar” dalam menjaga kondisi lingkungan benar-benar jauh dari
berbagai sumber pengrusakan dan pencemaran lingungan. Sebab, pada dasarnya masalah
lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan-tangan
manusia sendiri. Masyarakat yang berwawasan lingkungan dengan etika atau moral
lingkungan yang tinggi benar-benar dibutuhkanl dalam setiap pembangunan di Indonesia.
Tidak terkecuali adanya penegakkan hukum lingkungan secara tegas dan terarah. Lebih jauh,
dengan mengacu pada hal tersebut setidaknya wawasan lingkungan maupun ilmu
pengetahuan dan teknologi akan mengarah pada pemeliharaan dan pelestarian lingkungan
hidup.
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Prinsip dan indikator pembangunan berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sebagai salah satu
paradigma dari pembangunan memiliki fokus utama yaitu mewujudkan keseimbangan
pembangunan sosial dan lingkungan agar mendukung pertumbuhan ekonomi (Suryono, 2010,
h.82). Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan suatu konsep yang
sederhana namun kompleks yang tidak hanya memperhatikan nilai keadilan antargenerasi,
namun juga terdapat nilai-nilai yang menyebabkan penekanan yang berbeda terhadap apa
yang harus dipertahankan dan apa yang harus dikembangkan yaitu seperti freedom, equality,
solidarity, tolerance, respect for nature, and shared responsibility (Roehrl, 2013, h.9).
A.Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Menurut Prof. Dr. Emil Salim menyatakan pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) diartikan sebagai suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat
dari sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menyerasikan sumber alam dan
manusia dalam pembangunan. Menurut Salim, konsep pembangunan berkelanjutan ini
didasari oleh lima ide pokok besar, yaitu sebagai berikut:
”Pertama, proses pembangunan mesti berlangsung secara berlanjut, terus-menerus,
dan kontinyu, yang ditopang oleh sumber alam, kualitas lingkungan, dan manusia yang
berkembang secara berlanjut pula. Kedua, sumber alam (terutama udara, air, dan tanah)
memiliki ambang batas, di mana penggunaannya akan menciutkan kuantitas, dan kualitasnya.
Ketiga, kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup. Keempat, bahwa
pola penggunaan sumber alam saat ini mestinya tidak menutup kemungkinan memilih opsi
atau pilihan lain di masa depan. Dan kelima, pembangunan berkelanjutan mengandaikan
solidaritas transgenerasi, sehingga kesejahteraan bagi generasi sekarang tidak mengurangi
kemungkinan bagi generasi selanjutnya untuk meningkatkan kesejahteraannya pula”.
Sedangkan, Budimanta (2005) mengungkapkan Prinsip dasar pembangunan
berkelanjutan meliputi:
Pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Dalam hal ini pembangunan berkelanjutan
harus menjamin adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan yang akan datang,
berupa pemerataan distribusi sumber lahan, faktor produksi dan ekonomi yang
berkeseimbangan (adil), berupa kesejahteran semua lapisan masyarakat.
Kedua, menghargai keaneragaman (diversity). Perlu dijaga berupa keanegaragaman
hayati dan keanegaraman budaya. Keaneragaman hayati adalah prasyarat untuk
memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa
kini dan yang akan datang. Pemeliharaan keaneragaman budaya akan mendorong
perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi
berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.
Ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Pembangunan berkelanjutan mengutamakan
keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara
bermanfaat dan merusak Karena itu, pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman
akan kompleknya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial dengan cara-cara yang
lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan.
Keempat, perspektif jangka panjang, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan seringkali
diabaikan, karena masyarakat cenderung menilai masa kini lebih utama dari masa akan
datang. Karena itu persepsi semacam itu perlu dirubah.
Pembangunan berkelanjutan yang dianut Indonesia adalah pembangunan yang dapat
memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi
pemenuhan aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi mendatang.Pemerintah berupaya
mewujudkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan dalam berbagai pembentukan dan
pelaksanaan hukum lingkungan.UU-PPLH yangdisahkan pada tahun 2009 memuat prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di Indonesia. Prinsip-prinsip dimaksud yakni: