“Kehadiran News Letter ini menjadi alternatif dalam memberikan
informasi dan
koreksi terhadap kegiatan BKM dalam rangka membantu pemberdayaan
dan
pengentasan kemiskinan di perkotaan. Diharapkan kegiatan BKM
menjadi
lebih bernilai dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada
masyarakat
maupun pihak-pihak lain yang terkait”. Ahmad Zainuri, S.Sos
[PJOK
Kecamatan Mergangsan]
Komentar Masyarakat
“Semoga kehadiran News Letter BKM dapat memberikan manfaat
bagi
masyarakat, khususnya dalam pengelolaan kredit dan pemberian
bantuan
sosial serta kegiatan fisik lingkungan. Sebaiknya
dikoordinasikan dengan
lembaga lain di tingkat kelurahan, agar tidak ”.
overlapping
MM Suprihastuti, S. Sos [Lurah Kelurahan Wirogunan]
“News Letter ini merupakan terobosan informasi bagi BKM,
sehingga
keberadaannya lebih transparan dan akuntabel, khususnya dalam
menyajikan
laporan keuangan untuk diketahui oleh masyarakat luas, dengan
laporan
sederhana dan mudah dibaca masyarakat awam”. Nuning Endah
Werdiningsih, SE, Akt, MPA [Tim Review Keuangan BKM]
“News Letter ini menjadi media informasi bagi BKM, khususnya
informasi
yang berkaitan dengan kredit bergulir, sehingga KSM dapat
mengetahui
proses dan mekanisme kredit. Di lain pihak agar KSM lebih tertib
dalam
pembayarannya dan bila perlu dicantumkan daftar KSM yang
pembayarannya kurang lancar atau tidak tertib”. Eny Trihastuti
[Ketua KSM
Wirausaha Mandiri]
“Saya menyambut baik terbitnya News Letter ini, sebagai media
komunikasi
antara BKM dan Masyarakat. Dengan komunikasi tersebut, BKM
dapat
menerima aspirasi, masukan, kritikan masyarakat, sehingga
keberadaannya
akan membantu mengurangi kemiskinan di Kota Yogyakarta”.
Henry Kuncoroyekti, SH. [Komisi II DPRD Kota Yogyakarta]
12345
NPM tahap II yang dilaksanakan oleh BKM Bhakti Wiraguna
Kelurahan Wirogunan terdiri dari kegiatan sarana fisik lingkungan
dan kegiatan sosial, sementara kegiatan pemberdayaan ekonomi belum
dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi kriteria yang
dipersyaratkan oleh PNPM tersebut
Dengan tidak terealisasinya kegiatan pemberdayaan ekonomi, maka
prosentase realisasi terbagi menjadi 10% untuk kegiatan sosial dan
90% untuk kegiatan sarana fisik lingkungan. Kegiatan tersebut
terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap I sebesar 140.000.000
[seratus empat puluh juta rupiah] dan tahap II sebesar 210.000.000
[dua ratus sepuluh juta rupiah]. Nilai tersebut termasuk untuk
kegiatan operasional sebesar 10.000.000 [sepuluh juta rupiah].
PNPM Tahap II
Pada tahap II kegiatan PNPM terbagi atas 3 Kegiatan sosial dan
38 kegiatan sarana fisik lingkungan. Kegiatan sarana fisik
lingkungan tersebar di 24 RW, dengan dana Rp 191.300.000 [seratus
sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah] dengan
rekapitulasi sebagai berikut :
1. KonblokisasiRp60.300.000
2. Perbaikan SAHRp7.500.000
3. Renovasi MCKRp 9.000.000
4. Pembuatan SPAHRp64.500.000
5. Peng. gerb. SampahRp3.000.000
6. Pengerasan JalanRp4.500.000
7. Pembuatan SALRp6.000.000
8. Perbaikan SALRp17.000.000
9. Renovasi PosYandu/LansiaRp19.500.000
Kegiatan sarana fisik lingkungan tersebut di kelola oleh Unit
Pengelola Lingkungan (UPL) sebagai unit pelaksana teknis BKM dan
KSM [Kelompok Swadaya Masyarakat] sebagai pelaksana kegiatan.
Sedangkan BKM melalui tim pendamping, menjadi media komunikasi
antara BKM, UPL dan masyarakat. Ketiga komponen tersebut bekerja
sama merealisasikan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dan
tertuang dalam BAPPUK [Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan
Kegiatan].
KEGIATAN SOSIAL
Kegiatan sosial pada Tahap II, terealisasi dana sebesar Rp
23.385.300 [dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
tiga ratus rupiah]. Jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
1. Penyuluhan dan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan
Menyusui sebesar Rp 6.628.900
2. Bantuan Sarana Pendidikan dan Bantuan Biaya Pendidikan
sebesar Rp 8.356.400
3. Penyediaan Media Informasi sebesar Rp 8.400.000
Kegiatan sosial mendapat respon yang positif dari masyarakat
kurang mampu, sehingga berbagai usulan dan saran kegiatan sosial
dari berbagai pihak tidak jarang diterima BKM, baik dari perorangan
maupun dari lembaga-lembaga sosial di wilayah Kelurahan
Wirogunan.
Bantuan sarana pendidikan yang diberikan berupa tas sekolah,
buku, pensil, pena, penggaris, penghapus dan dosgrip. Sedangkan
bantuan uang sekolah sebesar Rp 30.000 [tiga puluh ribu rupiah]
untuk setiap anak dengan jumlah anak sebanyak 96 anak tingkat
Sekolah Dasar.
Tahapan Kegiatan
Seluruh kegiatan PNPM tersebut, baik tahap I maupun tahap II
melalui proses/tahapan kegiatan dari PNPM. Tahapan tersebut
meliputi :
1. Sosialisasi awal dan RKM [Rembug Kesiapan Masyarakat].
2. Diskusi/pengkajian masalah kemiskinan setempat dan akar
permasalahannya.
3. Pemetaan Swadaya (PS) yang bersumber dari Refleksi
Kemiskinan.
4. Pembangunan BKM sebagai kesiapan lembaga dalam memfasilitasi
kegiatan.
5. Perencanaan Partisipatif PJM Pronangkis [Perencanaan Jangka
Menengah] dan Renta [Rencana Tahunan] yang berbasis IPM [Indeks
Pembangunan Manusia/Tingkat Kesejahteraan Masyarakat] dan MDGs
[Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Nasional]
6. Koordinasi Program IPM, yaitu mengintegrasikan Pronangkis
dalam Rencana Pembangunan Kelurahan berbasis IPM-MDGs,
7. Pembentukan KSM [Kelompok Swadaya Masyarakat], sebagai
pelaksana kegiatan.
Tahapan-tahapan tersebut di atas bertujuan untuk memberikan arah
yang jelas, sehingga PNPM dapat terealisasi sesuai dengan
tujuan.
Kegiatan PNPM tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah,
masyarakat dan pendamping.
Peran Pemerintah Daerah memfasilitasi masyarakat dalam rangka
penyusunan kebijakan pemerintah, perencanaan, pengaggaran dan
pengembangan program agar lebih berpihak kepada masyarakat miskin
[pro poor], sinergis [terpadu] dan berkeadilan.
Peran Pendamping [Fasilitator dan Konsultan], mensosialisasikan
dan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat agar mampu menumbuhkan
serta melembagakan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan
penanggulangan kemiskinan atas prakarsa sendiri.
Peran Masyarakat, melaksanakan PNPM melalui penumbuhan
kepedulian [modal sosial] dan kemitraan melalui berbagai pihak
[Pemerintah Daerah, LSM, dunia usaha dan akademisi] untuk mencapai
kemandirian.
Peran Kelompok Peduli, saling bersinergi [memadukan peranan]
untuk melakukan pengawasan [kontrol sosial] dalam proses
penanggulangan kemiskinan terpadu.
Peran-peran tersebut di atas akan memberikan nilai positif,
manakala mempunyai arah tujuan yang sama, yaitu berupaya untuk
menanggulangi kemiskinan.
Kemiskinan Mental
Kondisi saat ini, khususnya di wilayah Kelurahan Wirogunan tidak
hanya miskin lahiriah saja, namun ada sebagian masyarakat yang
telah mengidap kemiskinan mental. Upaya-upaya kegiatan dalam PNPM
tersebut di atas, merupakan salah satu upaya untuk mengurangi
tingkat kemiskinan lahiriah dalam masyarakat. Namun yang tidak
kalah pentingnya adalah mengurangi tingkat kemiskinan mental.
Kemiskinan mental dapat diupayakan dengan berbagai kegiatan
pencerahan, pemahaman dan pengertian, khususnya melalui pendekatan
moral [agama]. Kegiatan ini tidak hanya dapat dilakukan oleh
lembaga-lembaga sosial, namun peranserta masyarakat, khususnya
lingkungan terdekat menjadi faktor yang sangat menentukan.
_1277060608.unknown