· Web viewPengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan rutin Pemerintah, sehingga roda Pemerintahan dapat berja- lan dengan baik. Beberapa jenis pengeluaran

KEUANGAN NEGARA

B A B II KEUANGAN NEGARA

A. PENDAHULUANDi dalam pelaksanaan APBN tahun 1976/77 yang

merupakan tahun ketiga REPELITA II, prinsip anggaran berimbang yang dinamis tetap merupakan salah satu pokok kebijaksanaan fiskal yang digunakan untuk menunjang usaha stabilisasi dan pembangunan. Dalam rangka menunjang prinsip anggaran berimbang dan dinamis tersebut maka terus diadakan penyesuaian baik di bidang penerimaan maupun pengeluaran negara.

Di bidang penerimaan, kebijaksanaan yang telah diambil bukan hanya diarahkan untuk meningkatkan penerimaan dengan sebesar- besarnya melainkan juga diarahkan untuk menstabilkan tingkat harga, menciptakan iklim fiskal yang baik bagi usaha penanaman modal, mengembangkan pasar uang dan modal, mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, serta mewujudkan pemerataan pembangunan ke seluruh daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutin di samping untuk meningkatkan tabungan Pemerintah melalui penghematan, pengarahan serta pengendalian atas pengeluaran, juga semakin diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan kebijaksanaan di bidang pengeluaran pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan merubah struktur perekonomian dari struktur yang terlampau berat sebelah pada sektor pertanian menjadi struktur yang lebih berimbang. Di samping itu juga diarahkan agar usaha pembangunan itu dapat meliputi seluruh aspek

kehidupan masyarakat dan hasil-hasilnya dapat dinikmati secara merata.

Hasil-hasil yang telah dicapai di bidang penerimaan dan pengeluaran negara sejak tahun 1973/74 sampai dengan tahun 1976/77 dapat dilihat pada Tabel II - 1 dan Grafik II — 1.

67

TABEL II-1RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA, 1973/74 – 1976/77(da lam mi lyar rupiah)

1) Termasuk realisasi pinjaman sebesar US $ 147 juta bag' proyek-proyek di sektor minyak dan gas bumi yang dalam tahun-tahun sebelumnya tidak dimasukkan dalam APBN Jumlah tersebut juga tidak dimasukkan dalam APBN 1974/75

2) Termasuk realisasi pinjaman dalam rangka kredit ekspor yang tidak dimasukkan dalam APBN 1975/76, dan tahun-tahun sebelumnya.

3) Termasuk realisasi pinjaman dalam rangka kredit ekspor yang telah dimasukkan dalam APBN 1976/77

68

GRAFIK II – 1RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA,

1973/74 – 1976/77

69

Penerimaan dalam negeri yang dalam tahun 1974/75 telah mencapai Rp. 1.753,7 milyar, meningkat menjadi Rp. 2.241,9 milyar dalam tahun 1975/76. Dalam tahun 1976/77 jumlah tersebut telah berhasil ditingkatkan lagi menjadi Rp. 2.906,0 milyar atau suatu kenaikan sebesar 29,6% bila dibandingkan dengan tahun 1975/76. Perkem- bangan penerimaan tersebut mencerminkan usaha Pemerintah secara terus-menerus untuk sedapat mungkin membiayai seluruh kegiatan pembangunan dengan sumber-sumber dalam negeri.

Penerimaan dalam negeri sebesar Rp. 2.906,0 milyar dalam tahun 1976/77 terdiri dari penerimaan pajak langsung sebesar Rp. 2.046,6 milyar, pajak tidak langsung sebesar Rp. 740,9 milyar dan penerimaan bukan pajak Rp. 118,5 milyar.

Sementara itu jumlah pengeluaran rutin dalam tahun 1976/77 mencapai Rp. 1.629,8 milyar yang berarti meningkat dengan Rp. 297,2 milyar atau 22,3% lebih tinggi dari realisasi tahun 1975/76.

Tabungan Pemerintah yang dapat dihimpun selama tahun 1976/77 adalah Rp. 1.276,2 milyar. Dibandingkan dengan tahun 1975/76, tabungan Pemerintah telah meningkat dengan Rp. 366,9 milyar atau sebesar 40,3%.

Di samping tabungan Pemerintah diperlukan pula dana bantuan luar negeri sebagai pelengkap dan yang terutama diperoleh dalam bentuk bantuan proyek. Penerimaan bantuan proyek dalam tahun 1976/77 adalah sebesar Rp. 773,6 milyar yang berarti meningkat dengan Rp. 302,2 milyar atau 64,1% dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76. Sebaliknya peranan daripada penerimaan bantuan luar negeri dalam bentuk nilai lawan bantuan program makin menurun. Jika dalam tahun 1974/75 penerimaan nilai lawan bantuan program

berjumlah Rp. 36,1 milyar, maka dalam tahun 1975/76 turun menjadi Rp. 20,2 milyar dan dalam tahun 1976/77 menurun lagi menjadi Rp. 10,2 milyar.

Tabungan Pemerintah bersama-sama dengan penerimaan bantuan luar negeri membentuk dana pembangunan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Pengeluaran pembangunan yang dalam tahun 1975/76 berjumlah Rp. 1.397,7 milyar, telah me-

70

ningkat dengan Rp. 656,8 milyar atau 47,0% di dalam tahun 1976/77 menjadi Rp. 2.054,5 milyar.

B. PENERIMAAN DALAM NEGERI.

Peningkatan penerimaan dalam negeri terus diusahakan sesuai dengan prinsip anggaran berimbang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang selaras dengan lajunya pembangunan. Usaha Peningkatan penerimaan dalam negeri ini dibarengi pula dengan berbagai kebijaksanaan untuk menggairahkan hasrat masyarakat untuk menabung dan menjalankan investasi-investasi yang produktif. Oleh karena itu telah diadakan penyempurnaan-penyempurnaan tarif yang bersifat menu-runkan atau membebaskan sebagian atau seluruhnya beban pajak yang terhutang. Hal ini sesuai pula dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan melalui pembagian beban pajak serta pembagian pendapatan yang lebih merata. Usaha pemerataan pendapatan telah mulai dirintis pula melalui pembentukan pasar uang dan modal, di mana masyarakat luas diharapkan dapat ikut memiliki saham-saham perusahaan. Untuk merangsang kelancaran pasar uang dan modal tersebut telah diberikan keringanan pajak dan pemutihan modal yang dimulai sejak awalJanuari 1977. Kebijaksanaan Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penanaman modal asing telah pula dipupuk melalui kerja sama dengan luar negeri dalam bentuk usaha penghin- daran pajak berganda. Dengan demikian dapat diharapkan akan menambah kegairahan investor luar negeri untuk melakukan investasinyadi Indonesia.

Dalam tahun 1976/77 jumlah penerimaan dalam

negeri mencapai realisasi sebesar Rp. 2.906,0 milyar atau suatu kenaikan sebesar 29,6% dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76. Dilihat dari komponen-komponennya, penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak masing-masing telah meningkat dengan 28,5%, 37,4% dan 7,3% dalam tahun 1976/77 bila di-bandingkan dengan tahun 1975/76. (Lihat Tabel II — 2 dan Grafik II - 2).

71

TABEL II ― 2PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1973/74 —

1976/77 (dalam milyar rupiah)

1976/77Jenis Penerimaan 1973/74 1974/75 1975/76 A P B

N Reali-

sasi%

kenaikan(realisasi)

1. Pajak Langsung 505,0 1.228,7 1.592,1. 2.082,2 2.046,6 + 28,5

2. Pajak Tidak Langsung 412,9 458,4 539,4 662,9 740,9 + 37,4

3. Bukan Pajak 49,8 66,6 110,4 58,1 118,5 + 7,3

J u m l a h : 967,7 1.753,7 2.241,9 2.803,2 . 2.906,0 + 29,6

72

GRAFIK II – 2

PENERIMAAN DALAM NEGERI, 1973/74 – 1976/77

73

Sejalan dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, maka diusahakan pula agar perkembangan pajak langsung dapat terus meningkat dengan pesat demi tercapainya tujuan pembagian beban pajak yang lebih merata. Jika dalam tahun 1974/75 penerimaan pajak langsung adalah sebesar Rp. 1.228,7 milyar maka dalam tahun 1975/76 meningkat menjadi Rp. 1.592,1 milyar dan kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 2.046,6 milyar dalam tahun 1976/77.

Di bidang pajak langsung usaha penciptaan wajib pajak baru selalu ditingkatkan. Kebijaksanaan yang telah dijalankan antara lain meningkatkan kesadaran para wajib pajak dengan memberikan pene- rangan dan bimbingan. Khususnya kepada para pejabat eselon III ke- atas, pimpinan perusahaan Negara dan ABRI ditingkatkan pula di- siplin kewajiban untuk mengisi surat pemberitahuan (SPT) pajak kekayaan dan pendapatan. Di samping itu , dilakukan usaha-usaha memperbaiki prasarana dan administrasi, menertibkan aparatur dan meningkatkan mutu para petugas pemungut pajak, mengintensifkan pungutan- pungutan dan penagihan serta tunggakan-tunggakan pajak. Untuk menunjang kebijaksanaan ini semua, telah dikeluarkan pula kebijaksanaan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menambah tempat-tempat pembayaran pajak melalui Bank-bank Pemerintah seba-gai tempat pembayaran pajak yang syah. Adapun perincian perkembangan penerimaan pajak langsung dapat dilihat pada Tabel II ― 3 dan Grafik II ― 3.

Realisasi pajak pendapatan dalam tahun 1976/77 telah meningkat dengan 36,5% yaitu dari Rp. 61,7 milyar dalam tahun 1975/76 menjadi Rp. 84,2 milyar dalam tahun 1976/77. Bila dibandingkan dengan

74

jumlah yang direncanakan dalam APBN penerimaan tersebut telah melampaui anggarannya sebesar Rp. 2,7 milyar atau 3.3%. Pening- katan penerimaan pajak pendapatan antara lain disebabkan karena pengaruh perkembangan ekonomi pada umumnya serta peningkatan efisiensi pemungutan pajak. Di lain pihak, untuk tahun pajak 1977 juga telah dilaksanakan penurunan beban pajak dengan merubah la- pisan pendapatan sisa kena pajak serta kebijaksanaan menaikkan batas pendapatan bebas pajak. Di samping untuk mencapai pemerataan di dalam pembagian beban pajak, usaha penurunan beban pajak pen-

TABEL II - 3

PENERIMAAN PAJAK LANGSUNG, 1973/74 ― 1976/77(dalam milyar rupiah)

Jenis Penerimaan 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 A P B N Reali-

sasi%

kenaikan(realisasi

1. Pajak Pendapatan 34,4 43,3 61,7 81,5 84,2 + 36,52. Pajak Perseroan 44,2 91,2 128,2 161,0 127,2 ― 0,8

3. Pajak Perseroan Minyak

344,6 973,1 1.249,1 1.656,5 1.619,4

+ 29,6

4. M P O 56,8 83,3 97,3 123,5 148,4 + 52,55. I P E D A 19,5 28,0 34,6 35,2 42,2 + 22,0

6: Lain-lain 5,5 9,8 21,2 24,5 25,2 + 18,9

J u m l a h : 505,0 1.228,7 1.592,1 2.082,2 2.046,6

+ 28,5

75

GRAFIK II – 3PENERIMAAN PAJAK LANGSUNG

1973/74 – 1976/77

76

dapatan ini dimaksudkan juga untuk mendorong kegiatan investasi serta meningkatkan tabungan masyarakat.

Realisasi penerimaan pajak perseroan dalam tahun 1976/77 hanya mencapai Rp. 127,2 milyar atau 21,0% lebih rendah dari yang dianggarkan dan 0,8 lebih rendah dari tahun 1975/76. Rendahnya peneri-maan pajak Perseroan ini antara lain disebabkan karena adanya fasili- tas bebas pajak yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yangmenanam kembali laba perusahaannya. Sementara itu dengan menu- runnya lain yang diperoleh beberapa perusahaan negara maupun swasta maka berkurang pula penerimaan pajak perseroan tersebut.

Penerimaan pajak perseroan minyak dalam APBN 1976/77 di-rencanakan sebesar Rp. 1.656,5 milyar, namun dalam realisasinya hanya mencapai Rp. 1.619,4 milyar. Hal ini disebabkan karena adanya pembayaran hasil ekspor minyak mentah yang diperkirakan baru akan diterima dalam tahun 1977/78. Namun demikian jika dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76, penerimaan pajak perseroan minyak dalam tahun 1976/77 telah meningkat dengan Rp. 370,3 milyar atau 29,6%. Meningkatnya penerimaan pajak perseroan minyak terse- but antara lain disebabkan oleh kenaikan harga ekspor minyak dari US $ 12,80 per barrel yang telah berlaku sejak Oktober 1975 menjadi US $ 13,56 per barrel pada awal Januari 1977. Di samping itu, penerimaan pajak perseroan minyak dalam tahun 1976/77 juga meningkat oleh karena adanya kebijaksanaan pembaharuan persetujuan dalam rangka kontrak karya dan kontrak bagi hasil yang meningkatkan ba- gian penerimaan Pemerintah.

Jumlah penerimaan MPO dalam tahun 1976/77 adalah sebesar Rp. 148,4 milyar yang berarti Rp.

24,9 milyar atau 20,2% melampaui jumlah yang dianggarkan. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar Rp. 51,1 milyar atau 52,5%. Kenaikan penerimaan MPO ini antara lain disebabkan karena adanya perluasan kegiatan usaha seperti ekspor, impor dan lain-lain. Dalam hubungan ini telah diadakan penyesuaian tarip MPO di bidang ekspor maupun impor sehingga lebih mendekati besarnya pajak pendapatan/ perseroan yang akan terhutang pada akhir tahun. Di samping kebijaksanaan tersebut maka dalam rangka mendorong pembangunan

77

rumah-rumah murah, menjelang akhir Juli 1976 telah dikeluarkan kebijaksanaan berupa pembebasan pungutan MPO atas pekerjaan pemborongan rumah murah tersebut.

Sementara itu realisasi iuran pembangunan daerah (IPEDA) dalam tahun 1976/77 juga telah dapat melampaui angka APBN. Hasil realisasi yang dicapai adalah sebesar Rp. 42,2 milyar yang berarti suatu kenaikan sebesar Rp. 7,6 milyar atau 22,0% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76. Hal ini antara lain disebabkan karena peningkatan efisiensi pemungutannya. Untuk lebih meningkatkan penerimaan Ipeda., maka di bidang organisasi dan administrasi telah diadakan penyempurnaan yaitu dengan pembentukan, Kantor Inspeksi Ipeda yang merupakan tindak lanjut dari pelimpahan Direktorat Ipeda dari Direktorat Jenderal Moneter ke dalam Direktorat Jenderal Pajak.

Realisasi pajak kekayaan, pajak atas bunga, deviden dan royalty (PBDR), dan penerimaan pajak langsung lainnya dalam tahun 1976/ 77 mencapai Rp. 25,2 milyar yang berarti Rp. 4,0 milyar atau 18,9% melebihi penerimaan tahun sebelumnya. Dalam pemungutan pajak atas bunga, deviden dan royalty mulai awal Nopember 1976 telah diadakan perubahan yaitu dengan pengisian S.P.T. (Surat Pemberita- huan) PBDR kepada para wajib pajak. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat sambil mengajak masyarakat berpartisipasi dalam menu- naikan kewajibannya.

Sejalan dengan semakin besarnya jumlah sumber pembiayaan yang diperlukan baik untuk pembelanjaan rutin maupun pembangunan, jumlah penerimaan pajak tidak langsung di dalam tahun

78

1976/77 telah meningkat. menjadi Rp. 740,9 milyar, yang berarti terdapat peningkatan sebesar Rp. 201,5 milyar atau 37,4% dibandingkan dengan tahun 1975/76.

Berbagai kebijaksanaan yang telah dijalankan di bidang pajak tidak langsung diarahkan untuk lebih mendorong perkembangan produksi dan konsumsi barang-barang hasil dalam negeri dan pemerataan pendapatan terutama yang bersangkutan dengan pembebasan pajak dan penekanan konsumsi mewah. Dalam pada itu, untuk melindungi produksi dalam negeri dari saingan barang-barang impor, maka ter-

hadap barang-barang tertentu yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dalam jumlah yang cukup dibebani syarat impor yang lebih berat. Hasil perkembangan penerimaan pajak tidak langsung terlihat pada Tabel II ― 4 dan Grafik II ― 4.

Penerimaan pajak penjualan dalam tahun 1976/77 mencapai Rp. 162,3 milyar yang berarti Rp. 10,6 milyar atau 7,0% lebih besar dari yang dianggarkan. Hal ini terutama disebabkan oleh karena berkembangnya produksi dan volume penjualan dalam negeri. Di samping itu efisiensi pemungutan pajak penjualan juga ditingkatkan dengan penunjukan bank-bank Pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara sebagai wajib pungut pajak penjualan.

Sebagaimana halnya dengan MPO maka pembebasan pajak penjualan juga telah diberikan untuk mendorong pembangunan rumah- murah. Kebijaksanaan pembebasan pajak penjualan juga berlaku bagi kendaraan bermotor komersil hasil perakitan dalam negeri yang sangat diperlukan untuk pengangkutan rakyat banyak. Sebaliknya terhadap kendaraan yang non komersil dikenakan tarif yang sama besarnya dengan barang-barang yang tergolong mewah.

Dalam usaha memajukan industri dalam negeri, pembebasan pajak penjualan selanjutnya diberikan terhadap tekstil hasil pertenun- an dan rajutan dalam negeri, sedangkan terhadap benang tenun dikenakan tarif efektif 2,5%.

Jumlah penerimaan cukai dalam tahun 1976/77 dapat mencapai Rp. 130,7 milyar yang berarti Rp. 7,8 milyar atau 6,3% lebih besar dari rencana APBN. Dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar Rp. 33,4 milyar atau 34,3%. Berkembangnya penerimaan cukai antara lain disebabkan karena adanya kenaikan harga dasar untuk

pengenaan cukai gula, bir serta alkohol sulingan. Terhadap hasil tembakau, telah pula diadakan penyesuaian pita cukainya sesuai dengan kenaikan harga bahan bakunya. Semen- tara itu untuk mengamankan segi penerimaannya, telah ditingkatkan usaha pemberantasan pengedaran rokok polos dan pemakaian pita palsu.

Jumlah penerimaan bea masuk dan pajak penjualan impor selama tahun 1976/77 masing-masing adalah sebesar Rp . 257,4 milyar

79

TABEL II – 4PENERIMAAN PAJAK TIDAK LANGSUNG, 1973/74 – 1976/77

(dalam milyar rupiah)

80

GRAFIK II – 4PENERIMAAN PAJAK TIDAK LANGSUNG,

1973/74 – 1976/77

81

dan Rp, 102,2 milyar yang berarti Rp. 34,1 milyar atau 15,3% dan Rp. 12,9 milyar atau 14,4% lebih besar dari yang dianggarkan dalam APBN. Peningkatan ini terjadi baik oleh karena kenaikan volume impor maupun karena berhasilnya usaha-usaha penanggulangan penyelundupan secara fisik dan administratif sehingga bea masuk atas impor dapat .dikenakan secara wajar.

Sama halnya dengan kebijaksanaan di bidang tarif pajak penjualan, juga telah diberikan pembebasan bea masuk dan pajak penjualan impor atas kendaraan bermotor komersil dalam keadaan CKD dan sebaliknya menaikkan tarif bea masuk dan pajak penjualan impor atas sedan dan station wagon. Kebijaksanaan impor untuk proteksi produksi dalam negeri dilakukan melalui peningkatan bea masuk di- sertai syarat-syarat tertentu lainnya terhadap barang-barang yang telah cukup diproduksi dalam negeri. Di lain pihak untuk tujuan pembangunan, terhadap impor bahan baku dan barang modal dikenakan tarif yang relatif rendah, bahkan dibebaskan sama sekali dari bea masuk.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76 maka penerimaan bea masuk dan pajak penjualan impor dalam tahun 1976/77 telah meningkat masing-masing dengan 47,9% dan 41,0% .

Penerimaan pajak ekspor tahun 1976/77 adalah sebesar Rp. 61,7 milyar yang berarti Rp. 25,4 milyar atau 70,0% melampaui angka APBN. Meningkatnya penerimaan pajak ekspor antara lain adalah akibat serangkaian kebijaksanaan Pemerintah yang diarahkan untuk mendorong ekspor. Di samping itu, pulihnya kembali kegiatan ekonomi di negara-negara industri juga langsung mempengaruhi permintaan akan ekspor Indonesia di luar negeri.

Penerimaan minyak lainnya untuk tahun 1976/77 adalah Rp. 15,9 milyar yang berarti 10,2% di bawah APBN 1976/77 akan tetapi jauh di atas realisasi penerimaan tahun 1975/76 yang negatif (defisit). Besar kecilnya penerimaan minyak lainnya sangat dipenga- ruhi oleh kenaikan harga minyak mentah serta kebijaksanaan harga bahan bakar di dalam negeri.

82

Jumlah penerimaan bea meterai, bea lelang dan penerimaan pajak tidak langsung lainnya adalah Rp. 10,7 milyar atau 50,7% lebih rendah dari APBN 1976/77 dan 32,7% lebih rendah dan realisasi tahun 1975/76. Rendahnya penerimaan ini antara lain disebabkan oleh karena penurunan tarif bea meterai modal dan bea meterai kredit dalam rangka pengembangan dunia usaha. Sementara itu telah dikeluarkan pula kebijaksanaan untuk tidak memungut lagi bea meterai dagang untuk hasil bumi tertentu dengan maksud untuk merangsang peningkatan ekspor dan menunjang kelancaran perdagangan hasil bumi di dalam negeri.

Penerimaan bukan pajak dalam tahun 1976/77 mencapai Rp. 118,5 milyar, yang di dalamnya termasuk surplus anggaran tahun 1975/76 dan penerimaan SPP masing-masing sebesar Rp. 3,2 milyar dan Rp. 14,3 milyar. Bila dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak tahun 1975/76 terdapat kenaikan sebesar Rp. 8,1 milyar atau 7,3%. Meningkatnya penerimaan tersebut adalah akibat per-kembangan dunia usaha pada umumnya serta adanya perbaikan dalam bidang administrasi maupun prosedur pemungutannya.

C. PENGELUARAN RUTIN

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan rutin Pemerintah, sehingga roda Pemerintahan dapat berja- lan dengan baik. Beberapa jenis pengeluaran rutin erat hubungannya dengan perkembangan pembangunan dan penyempurnaan aparatur Pemerintahan. Dengan tercapainya beberapa tahap pembangunan dan penyelesaian berbagai proyek maka diperlukan pula pembiayaan rutin yang semakin besar untuk pemeliharaan dan pengamanan dalam rangka

penggunaan hasil pembangunan tersebut. Demikian pula penyempurnaan aparatur Pemerintah baik berupa perbaikan struktur personalia maupun berupa peningkatan jumlah dan mutu peralatan- nya, membutuhkan peningkatan pengeluaran rutin yang lebih besar.Tuntutan terhadap penyempurnaan aparatur Pemerintahan itu sejalan dengan semakin luas dan semakin beratnya tugas-tugas Pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.

83

Kebijaksanaan di bidang pengeluaran rutin antara lain meliputi peningkatan kesejahteraan pegawai negeri/ABRI dan pensiun, penyempurnaan sistim pengadaan dan pembelian Pemerintah dalam belanja barang, penyediaan dana yang cukup untuk membayar kembali hutang-hutang luar negeri dan usaha untuk tetap menjaga kestabilan harga terutama harga pangan.

Kebijaksanaan penghematan dan pengarahan penggunaan pengeluaran rutin melalui sistim DIK terus disempurnakan. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan daya guna dan tepat guna penggunaan Adanya pembiayaan rutin serta untuk pemupukan tabungan Pemerintah.

Realisasi pengeluaran rutin dalam tahun 1976/77 adalah sebesar Rp. 1.629,8 milyar. Jumlah tersebut tampak meningkat dengan Rp. 297,2 milyar atau 22,3% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76 (lihat Tabel II ― 5 dan Grafik II ― 5). Peningkatan tersebut mencerminkan hasil dari pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kebijaksanaan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri/ABRI dan pensiunan dalam tahun 1976/77 berupa penyempurnaan sistim gaji dan pensiun yang bertujuan untuk memperbaiki penghasilan pegawai negeri/ABRI serta pensiun dan untuk mempermudah cara perhitungannya.

Realisasi belanja pegawai dalam tahun 1976/77 berjumlah Rp. 636,6 milyar yang berarti suatu peningkatan sebesar Rp. 42,7 milyar atau 7,2% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76 akan tetapi sedikit lebih rendah dari jumlah yang ,

dianggarkan. Peningkatan tersebut antara lain tercermin dalam realisasi gaji pegawai/ pensiun serta tunjangan beras dan uang makan/lauk pauk karena

telah dilakukannya perbaikan minimum gaji pegawai golongan rendah dan penyesuaian harga beras dengan harga pasar yang berlaku. Demikian pula lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri menunjukkan Jumlah yang. meningkat masing-masing dengan Rp. 11,1 milyar atau 43,0% dan Rp. 1,6 milyar atau 12,6% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76. Pening-

84

TABEL II ― 5PENGELUARAN RUTIN, 1973/74 ― 1976/77


1976/77

1973/74 1974/75 1975/76APBN Realisasi

% kenaikan(realisasi)

268,9 420,1 593,9 644,8 636,6 + 7,2110,1 .175,2 304,9 312,9 339,8 + 11,4

( 98,3) (158,4) (283,1) (293,3) (320,9) (+ 13,4)

( 11,8) ( 16,8) ( 21,8) ( 19;6) ( 18,9) (- 13,3)

108,6 201,9 284,5. 307,0 313,0 + 1-0,0

( 14,3) (. 18,7) ( 19,7) 19,7) (+ 5,3)

( 98,3) (187,6) (265,8) 1287,3) (293,3) (+ 10,3)

73,7 78,5. 179,4 189,5 + 141,4

( 8,2) ( 6,4) ( 6,8) ( 7,2) ( 24,4) (+ 258,8)( 62,5) 61,3) ( 71,7.) (1.72,2) (165,1) (+ 130,3)

155,0 145,2 70,8 156,2 150,9 + 113,1

713,3 1.016,1 1.332,6 . 1.600,3. 1.629,8 + 22,3

No. Jenis Pengeluaran

1. Belanja pegawai

2 Belanja barang%

a. dalam negeri

b. Iuar negeri

3. Subsidi daerah otonom

a. Irian Jaya

b. Daerah otonom Iainnya

4. Bunga dan cicilan hutang

a. dalam negeri

b. luar negeri5. Lain - lain 1)

J u m l a h

1) Di dalam lain-lain pengeluaran rutin termasuk pengeluaran untuk subsidi impor komersil pangan (beras, gandum dan gula).

85

GRAFIK II – 5PENGELUARAN RUTIN,

1973/74 – 1976/76

86

katan realisasi lain-lain belanja pegawai dalam negeri tersebut antara lain disebabkan karena dimasukkannya penggunaan dana SPP tahun 1976/77. Sedangkan kenaikan realisasi belanja pegawai luar negeri disebabkan oleh karena adanya tambahan pembukaan perwakilanperwakilan baru. Gambaran tentang realisasi belanja pegawai serta masing-masing komponennya sejak tahun 1973/74 sampai dengan tahun 1976/77 dapat dilihat pada Tabel II — 6. Peningkatan belanja barang berhubungan erat

dengan perkembangan pembangunan dan penyempurnaan aparatur pemerintahan. Wa-laupun demikian, peningkatan belanja barang tersebut .senantiasa di- kaitkan dengan usaha-usaha standardisasi peralatan dan peningkatan efisiensi penggunaannya.

Belanja barang dalam tahun 1976/77 mencapai jumlah sebesar Rp. 339,8 milyar yang terdiri dari belanja barang dalam negeri sebesar Rp. 320,9 milyar dan belanja barang luar negeri sebesar Rp. 18,9 milyar. Dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76 se- -besar Rp. 304,9 milyar, maka realisasi tahun 1976/77 tersebut meningkat dengan 11,4%. Realisasi belanja barang tahun 1976/77 yang lebih

tinggi terse- but antara lain disebabkan karena adanya peningkatan belanja barang Departemen Hankam dalam rangka misi ke Timur Tengah serta pe-ningkatan kebutuhan bahan bakar. Selain itu juga terjadi kenaikan belanja barang dalam rangka penggunaan dana SPP dan tambahan belanja barang dari beberapa Departemen. Subsidi Daerah Otonom terutama dipergunakan untuk membantu daerah dalam menutup

belanja rutinnya yang berupa gaji dan tunjangan beras. Pengeluaran ini meningkat sejalan dengan kebijaksanaan peningkatan gaji pegawai dan pensiun serta tunjangan beras bagi pegawai negeri pusat. Pengeluaran subsidi daerah otonom dalam tahun 1976/77 mencapai realisasi sebesar Rp. 313,0 milyar, yang berarti suatu pening-

87

TABEL II ― 6BELANJA PEGAWAI,


1976/77No. Jenis

Pengeluaran1973/74 1974/75 1975/7

6 % kenaikanA P B N Realisas

i(realisa

si)1. Tunjangan beras .50,6 59,5 111,9 119,3 114,9 + 2,72. Gaji pegawai/pensiun 173,9 301,7 400,0 438,0 424,8 + 6,23. Uang makan/lauk

pauk16,8 24,4 43,5 45,7 45,7 + 5,1

4. Lain-lain belanja pegawaidalam negeri 20,2 24,7 25,8 27,8 36,9 ± 43,0

5 Belanja pegawai luar negeri

7,4 9,8 12,7 14;0 .14,3 + 12,6J u m l a h : 268,9 420,1 593,9 644,8 636,6 + 7,2

88

katan sebesar Rp. 28,5 milyar atau 10,0% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76. Kenaikan tersebut disebabkan karena , adanya pengeluaran untuk gaji tambahan guru Sekolah Dasar dan perawat, di samping adanya perayaan sebagai pengganti dihapus- kannya SPP kelas satu sampai dengan kelas tiga Sekolah Dasar sejak 1 Januari 1977. Di samping itu subsidi daerah otonom telah pula me-ningkat. Hal ini disebabkan karena antara lain pembiayaan kegiatan Pemerintah Daerah Timor Timur setelah wilayah tersebut masuk se- -bagai propinsi ke-27 dalam Negara Republik Indonesia.

Penyediaan anggaran untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang merupakan beban tetap dalam kebijaksanaan pengeluaran rutin. Pembayaran bunga dan cicilan hutang tersebut mencapai jumlah sebesar Rp. 189,5 milyar dalam tahun 1976/77 yang berarti suatu kenaikan sebesar Rp. 111,0 milyar atau 141,4% dibandingkan dengan realisasi, tahun 1975/76.

Bunga dan cicilan hutang terdiri dari hutang-hutang dalam negeri dan hutang-hutang luar negeri. Realisasi pembayaran bunga dan cicilan hutang dalam negeri tahun 1976/77 mencapai jumlah sebesar Rp. 24,4 milyar atau suatu peningkatan sebesar 258,8% dibandingkan dengan tahun 1975/76. Sedangkan realisasi pembayaran hutang luar negeri mencapai jumlah sebesar Rp. 165,1 milyar atau meningkat dengan 130,3%. Kenaikan dalam pembayaran hutang dalam negeri antara lain disebabkan karena adanya pembayaran untuk pelunasan tunggakan tagihan Perum Telekom, PLN dan pembayaran bunga kepada Bank Indonesia. Kenaikan dalam pembayaran hutang luar negeri disebabkan karena mulai adanya kewajiban pelunasan

kredit ekspor.Lain-lain pengeluaran rutin menampung

pengeluaran-pengeluaran yang bersifat non-departemental, kewajiban iuran terhadap badan- badan internasional, subsidi impor pangan serta pembiayaan persiap- an dan penyelenggaraan Pemilu dan lain-lain.

Dalam tahun 1976/77 lain-lain pengeluaran rutin ini mencapai jumlah sebesar Rp. 150,9 milyar atau dua kali lebih besar bila di-

bandingkan dengan realisasi tahun 1975/76 sebesar Rp. 70,8 milyar. Lain-lain pengeluaran rutin tahun 1976/77 terdiri dari Rp. 39,1 milyar untuk subsidi impor pangan, Rp. 37,0 milyar untuk Pemilu dan Rp. 74,8 milyar untuk lain-lain. Dalam pengeluaran rutin lainnya sebesar Rp. 74,8 milyar tersebut antara lain termasuk bantuan Pe- merintah kepada Pertamina sebesar Rp. 30,9 milyar dan PT Kra- katau Steel sebesar Rp. 37,4 milyar,

D. DANA PEMBANGUNAN

Tabungan Pemerintah dan dana bantuan luar negeri merupakan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan. Tabungan Pemerin- tah adalah selisih antara penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin, sedangkan nilai lawan bantuan program dan nilai lawan bantuan proyek merupakan dana bantuan luar negeri.

Jumlah dana pembangunan dalam tahun 1976/77 seluruhnya mencapai Rp. 2,060,0 milyar yang terdiri dari tabungan Pemerintah sebesar Rp. 1.276,2 milyar dan dana bantuan luar negeri sebesar Rp. 783,8 milyar (Lihat Tabel II ― 7). Dalam tahun 1976/77 tabungan Pemerintah merupakan 62,0% dari jumlah dana pembangunan sedang dana bantuan luar negeri- merupakan 38,0% dari jumlah dana pembangunan.

Bila dibandingkan dengan tahun 1975/76 maka proporsi tabungan Pemerintah dari jumlah dana pembangunan dalam tahun 1976/77 menurun dari 64,9% menjadi 62,0% oleh karena meningkatnya peranan kredit ekspor dalam dana bantuan luar negeri. Walaupun demikian secara absolut jumlah tabungan Pemerintah meningkat dengan Rp. 366,9 milyar. Peningkatan ini sejalan dengan usaha pe-

ningkatan penerimaan dalam negeri di satu pihak dan usaha penghematan pengeluaran rutin di lain pihak. Dana bantuan luar negeri dalam tahun 1976/77 meningkat dengan Rp. 292,2 milyar atau 59,4% bila dibandingkan dengan tahun 1975/76. Dalam tahun 1976/ 77 realisasi nilai lawan bantuan program adalah Rp. 10,2 milyar dan nilai lawan bantuan proyek termasuk kredit ekspor mencapai jumlah Rp. 773,6 milyar.

90

E. PENGELUARAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan APBN tahun 1976/77 juga diarahkan

untuk mencapai sasaran pembangunan yang tercantum dalam Repelita II, yaitu perbaikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Realisasi pengeluaran pembangunan tahun 1976/77 termasuk bantuan proyek mencapai jumlah Rp. 2.054,5 milyar, yang berarti Rp. 656,8 milyar atau 47,0% lebih tinggi dari realisasi tahun 1975/ 76. jumlah pengeluaran tersebut terdiri dari pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek sebesar Rp. 1.280,9 milyar dan bantuan proyek termasuk kredit ekspor sebesar Rp. 773,6 milyar. Realisasi komponen-komponen pengeluaran tersebut di dalam tahun 1976/77 menunjukkan peningkatan sebesar masing-masing Rp. 354,6 milyar atau 38,3% dan Rp. 302,2 milyar atau 64,1% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76. Pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek dalam tahun 1976/77 meliputi pembiayaan berbagai macam proyek yang dilaksanakan

1973/74

1974/75 1975/76 1976/77

TABUNGAN PEMERINTAH DAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI, 1973/74 ― 1976/77


TABEL 11 - 7

PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN,

JumlahDana Pembangunan

TabunganPemerintah

458,3 (100%) 254,4 (55,5%)969,6 (100%) 737,6 (76,1%)1.400,9 (100%) 909,3 (64,9%)2.060,0 (100%). 1.276.,2 (62,0%)

203,9 (44,5%) 232,0 (23,9%) 491,6. (35,1%) 783,$ (38,0%)

Tahun Anggaran

Dana bantuan luar Negeri

melalui Departemen/Lembaga sebesar Rp. 590,9 milyar, pembiayaan pembangunan untuk daerah termasuk bantuan pembangunan Sekolah Dasar, bantuan Pelayanan Kesehatan/Puskesmas, bantuan untuk pembangunan daerah Irian Jaya, bantuan pembangunan dan

91

pemugaran pasar, bantuan penghijauan dan reboisasi dan Ipeda sebesar Rp. 285,0 milyar dan pengeluaran pembangunan lainnya sebesar Rp. 405,0 milyar (Lihat Tabel II — 8 dan Grafik II — 6).

Bila dibandingkan dengan tahun 1975/76, jumlah pengeluaran pembangunan Departemen/Lembaga dalam tahun 1976/77 mengalami peningkatan sebesar Rp. 206,0 milyar atau 53,5%.

Bantuan pembangunan untuk daerah dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan bantuan tersebut sejalan dengan tujuan agar hasil pembangunan dapat disebarkan secara merata ke seluruh daerah. Di samping itu bantuan tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat daerah dalam pembangunan terutama melalui pembangunan berbagai proyek yang bersifat padat karya. Bantuan pembangunan untuk daerah dikeluarkan sejalan dengan kebijaksanaan penyediaan pembiayaan triwulan yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Pembiayaan triwulan tersebut dananya disediakan pada awal tahun dengan menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) secara sekaligus untuk satu tahun anggaran. Kebijaksanaan tersebut dimaksudkan untuk memungkinkan kelancaran dalam pembiayaan proyek serta untuk memperlancar penyelesaian proyek secara fisik.

Dalam tahun 1976/77 bantuan pembangunan untuk daerah ditambah lagi dengan dua jenis bantuan baru yaitu bantuan Inpres Pasar dan bantuan Inpres Penghijauan sehingga realisasi pembiayaan pembangunan untuk daerah tahun 1976/77 mencapai jumlah Rp. 285,0 milyar yang berarti kenaikan sebesar Rp. 50,8 milyar atau 21,7% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76.

Realisasi bantuan pembangunan desa dalam tahun 1976/77 mencapai jumlah sebesar Rp. 19,8 milyar,

berarti meningkat dengan Rp. 3,9 milyar atau 24,5% bila dibandingkan dengan realisasi dalam tahun 1975/76. Bantuan ini seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya dimaksudkan untuk meningkatkan usaha swadaya gotong royong dengan memberikan bantuan kepada desa guna memajukan dan me-ngembangkan potensi desa serta mengarahkan usaha-usaha masyarakat ke arah pembangunan secara berencana. Bila selama Repelita I tiap-tiap desa setiap tahunnya mendapat bantuan sebesar Rp. 100.000,― maka selama tahun 1974/75 sampai dengan tahun

92

TABEL II – 8PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI LUAR BANTUAN PROYEK, 1973/74 – 1976/77


93

GRAFIK II – 6PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI LUAR BANTUAN PROYEK

1973/74 – 1976/77

94

1976/77 jumlah tersebut ditingkatkan lagi secara bertahap sehingga mencapai Rp. 300.000,― per desa. Dalam tahun 1976/77 bantuan pembangunan desa tetap diberikan sebesar Rp. 300.000,― per desa akan tetapi jumlah desa berkembang dari 45.303 desa dalam tahun 1975/76 menjadi 58.675 desa dalam tahun 1976/77.

Bantuan pembangunan Kabupaten/Kotamadya dalam tahun 1976/77 mencapai jumlah sebesar Rp. 62,4 milyar, berarti meningkat dengan Rp. 3,3 milyar atau 5,6%. Jumlah bantuan tersebut dida- sarkan alas perhitungan 135 juta jiwa penduduk dimana masing- masing jiwa mendapat bantuan sebesar Rp. 400 ,― dan dengan jumlah bantuan serendah-rendahnya Rp. 30 juta per Kabupaten/Kota-madya. Selain itu juga diberikan tambahan bantuan berupa sebuah mesin gilas jalan untuk tiap-tiap Kabupaten. Dalam perkembangan- nya, dasar perhitungan bantuan Kabupaten ini telah mengalami beberapa kali peningkatan sejak tahun 1973/74.

Sesuai dengan urutan prioritas maka pelaksanaan bantuan Kabu- paten terutama diarahkan kepada proyek-proyek prasarana perhu- -

bungan seperti rehabilitasi/pembangunan jalan, jembatan, rambu- rambu lalu lintas dan prasarana pengairan yang meliputi rehabilitasi/ pembangunan dam, waduk, bendungan, saluran irigasi dan pintu pembagi. Selanjutnya bantuan ini dapat juga digunakan untuk pencegahan bencana alam, pengawetan tanah, pencegahan tanah longsor dan pencegahan banjir. Sedang untuk daerah kotamadya sasarannya adalah proyek-proyek yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat seperti pembuatan riool/drainage, perbaikan selokan/pembu- angan

air, pasar, terminal bis dan perbaikan kampung.Bantuan pembangunan Dati I bertujuan untuk

meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dengan pembangunan regional serta mengusahakan keserasian laju pertumbuhan antar daerah dan mera- takan hasil pembangunan. Bantuan ini penggunaannya sebagian diarahkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sebagian lagi diten- .tukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dengan tetap berpedoman kepada program pembangunan. Realisasi bantuan ini dalam tahun 1976/ 77 mencapai jumlah Rp. 61,5 milyar dengan minimum bantuan se-

95

besar Rp. 1 milyar per Dati I sedang dalam tahun 1975/76 realisasinya berjumlah Rp. 54,0 milyar dengan minimum bantuan Rp. 750,― juta.

Bantuan pembangunan Irian Jaya dalam tahun 1976/77 berjumlah Rp. 5 milyar dan digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah tersebut agar tingkat hidupnya dapat setaraf dengan daerah lainnya di Indonesia.

Bantuan pembangunan Sekolah Dasar dalam tahun 1976/77, dimaksudkan sebagai pelaksanaan tahap kedua bantuan pembangunan sekolah dasar tahun 1975/76. Realisasi pembiayaan bantuan pembangunan ini dalam tahun 1976/77 mencapai jumlah Rp. 57,3 milyar yang berarti meningkat dengan Rp. 7,4 milyar atau 14,8% bila dibandingkan dengan tahun 1975/76. Kenaikan ini antara lain disebabkan karena meningkatnya biaya perbaikan kembali gedung Se- kolah Dasar lama dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, disamping bertambahnya jumlah buku pelajaran dan buku bacaan yang diberikan.

Selanjutnya, pelaksanaan bantuan pembangunan sarana kesehatan/Puskesmas dalam tahun 1976/77 mencapai jumlah Rp. 20,8 milyar. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76 maka dalam pelaksanaan tahun 1976/77 telah terjadi peningkatan sebesar Rp. 5,6 milyar atau 36,8%. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan karena dalam tahun 1976/77 biaya yang disediakan meliputi bantuan untuk pembangunan rumah dokter dan perawat bagi Puskes- mas lama dan kenaikan perhitungan bantuan obat-obatan. Bantuan ini juga telah digunakan antara lain untuk membangun 350 gedung Puskesmas baru, lengkap dengan peralatan medis sederhana dan tiga buah rumah petugas Puskesmas, dan untuk penyediaan obat-obatan serta biaya operasional.96

Dalam tahun anggaran 1976/77, untuk pertama kalinya bantuan penghijauan dan reboisasi diberikan kepada daerah. Bantuan ini merupakan bantuan langsung atas beban APBN kepada Pemerin- tah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan penghijauan dan untuk pengadaan bibit. Pelaksanaan bantuan ini dimaksudkan untuk menye-lamatkan kelestarian sumber-sumber alam tanah, hutan dan air, ter-

utama di daerah kritis. Realisasi bantuan penghijauan dan reboisasi dalam tahun 1976/77 adalah sebesar Rp. 16,0 milyar berarti sesuai dengan yang direncanakan dalam APBN tahun 1976/77.

Bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar adalah bantuan lainnya yang untuk pertama kalinya diberikan kepada daerah dalam tahun anggaran 1976/77. Bantuan kredit ini diberikan untuk membantu pembangunan dan pemugaran pasar di Kotamadya dan ibukota Kabupaten serta di wilayah DKI Jakarta Raya. Bantuan Inpres pasar ini diberikan dalam bentuk subsidi bunga atas kredit yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia/Bank Eksim kepada Pemerintah Daerah sehingga sewa pasar dapat ditetapkan seringan mungkin dengan tujuan membantu pedagang golongan ekonomi lemah. Realisasi bantuan ini dalam tahun 1976/77 hanya mencapai jumlah Rp. 15 juta dibandingkan dengan biaya yang disediakan sebesar Rp. 5,0 milyar dalam APBN 1976/77. Hal ini disebabkan karena realisasi pembiayaan dalam tahun 1976/77 baru dibutuhkan untuk pembayaran biaya administrasi, sedangkan pembayaran bunga kreditnya baru dilaksanakan pada bulan Juli 1977 karena pelaksanaan pinjaman dari bank harus dilakukan dengan persetujuan masing-masing Dewan Perwa- kilan Rakyat Daerah.

Dalam tahun 1976/77 jenis pembiayaan pembangunan untuk daerah berupa pengeluaran pembangunan melalui dana Ipeda mencapai jumlah sebesar Rp. 42,2 milyar. Jumlah tersebut tercatat dalam pem- bukuan anggaran baik sebagai penerimaan maupun sebagai pengeluaran. Perkembangan pelaksanaan pembiayaan pembangunan melalui dana Ipeda ini juga terus meningkat setiap tahun sejak tahun 1973/74.

Selanjutnya pengeluaran pembangunan lainnya dalam tahun 1976/77 mencapai jumlah sebesar Rp. 405,0 milyar yaitu untuk subsidi pupuk sebesar Rp. 107,3 milyar, penyertaan modal Pemerintah sebesar Rp. 217,9 milyar dan lain-lain pengeluaran pembangunan sebesar Rp. 79,8 milyar.

Realisasi subsidi pupuk sebesar Rp. 107,3 milyar tersebut diper-gunakan untuk pembiayaan subsidi pupuk dalam negeri, pembayaran kompensasi biaya pemasaran pupuk, pembayaran subsidi angkutan pupuk dan subsidi impor pupuk/insektisida.

97

Subsidi pupuk mencapai jumlah yang tertinggi dalam tahun pertama Repelita 3I oleh karena meningkatnya jumlah pupuk yang di impor untuk persediaan dan kenaikan harga pupuk impor di pasaran internasional. Sejak itu subsidi pupuk terus menurun oleh karena peningkatan produksi dalam negeri yang mengakibatkan penurunan impor pupuk.

Penyertaan Modal Pemerintah dalam tahun 1976/77 berjumlah Rp. 217,9 milyar yang berarti suatu peningkatan sebesar Rp. 109,2 milyar atau 100,5% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/ 76. Jumlah tersebut antara lain digunakan untuk pembayaran subsidi bunga deposito sebesar Rp. 59,5 milyar, penyertaan modal pada bank- bank Pemerintah sebesar Rp. 23,6 milyar, pada proyek-proyek Peme- rintah sebesar Rp. 96,1 milyar, pada lembaga-lembaga internasional sebesar Rp. 10,3 milyar dan lain-lain sebesar Rp. 28,4 milyar.

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk mempercepat lalu pembangunan ekonomi, maka realisasi Penyertaan Modal Peme- rintah terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini disebabkan karena Pemerintah memberikan bantuan permodalan kepada beberapa badan usaha negara untuk menunjang proyek-proyek Pemerintah dan kepada swasta yang memperoleh prioritas dengan pembiayaan yang di-

salurkan melalui perbankan.Lain-lain pengeluaran pembangunan dalam tahun

1976/77 mencapai jumlah Rp. 79,8 milyar. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76 jumlah ini telah meningkat dengan Rp. 15,8 milyar atau 24,7%. Jumlah tersebut dalam tahun 1976/77, miliputi pembiayaan perluasan pabrik pupuk Pusri sebesar Rp. 35,0 milyar, pabrik pupuk Kujang sebesar Rp. 13,2 milyar, Perumnas sebesar Rp.

98

18,4 milyar, program keluarga berencana sebesar Rp. 6,6 milyar dan lain- lainnya sebesar Rp. 6,6 milyar.

Tabel II ― 9 menunjukkan perkembangan pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek secara sektoral sedang perkembangan bantuan proyek secara sektoral dapat diikuti pada Tabel II ― 10. Secara sektoral, pengeluaran pembangunan di luar bantuan proyek dalam tahun 1976/77 terutama diarahkan kepada sektor pertanian dan pengairan yang meningkat dengan 16,5% menjadi Rp. 249,4

TABEL II – 9PENGELUARAN PEMBANGUNAN DI LUAR BANTUAN

PROYEK, 1973/74 – 1976/77


*) Pembagian sektor dalam Repelita II diperluas menjadi 17 sektor, sedangkan dalam Repelita I hanya berjumlah 13 Sektor. Nama-nama Sektor dalam Repelita II tidak seluruhnya sama dengan Repelita I. Oleh karena itu untuk tahun 1973/74 beberapa sektor di gabung jumlahnya. Angka 16,6 merupakan penjumlahan dari beberapa Sektor yang bertanda *)

99

milyar, sektor penyertaan modal Pemerintah yang meningkat dengan 100,4% menjadi Rp. 217,9 milyar, sektor pembangunan regional dan daerah yang meningkat dengan 9,2% menjadi Rp. 188,5 milyar, sektor pendidikan, kebudayaan nasional dan pembinaan generasi muda yang meningkat dengan 22,4% menjadi Rp. 130,2 milyar, dan sektor perhubungan dan pariwisata yang meningkat, dengan 46,9% menjadi Rp. 125,0 milyar sedangkan seluruh sektor-sektor lain meningkat dengan 54,4% menjadi Rp. 369,9 milyar.

Pengeluaran pembangunan bantuan proyek juga dicatat dalam jumlah yang sama sebagai penerimaan Anggaran Pendapatan Negara. Penerimaan bantuan ini merupakan pinjaman dari luar negeri yang diterima langsung oleh Pemerintah baik dalam bentuk barang maupun dalam bentuk peralatan dan jasa. Pinjaman dari luar negeri ini berasal dari Pemerintah negara-negara asing, badan-badan internasional, bank-bank maupun badan-badan asing lainnya. Perkembangan bantuan ini seperti terlihat pada Tabel II ― 10, dan Grafik II ― 7 menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun. Realisasi bantuan proyek ini termasuk realisasi kredit ekspor dalam tahun 1976/77 mencapai jumlah Rp. 773,6 milyar yang berarti suatu peningkatan sebesar Rp. 302,2 milyar atau 64,1% dari realisasi tahun 1975/76.

Realisasi bantuan proyek tahun 1976/77 seperti tercantum dalam Tabel II ― 10 menunjukkan bahwa sektor perhubungan dan pariwisata merupakan sektor yang mendapat alokasi terbesar yaitu Rp. 303,8 milyar atau 39,3% dari seluruh realisasi bantuan proyek. Sektor-sektor lain yang juga mendapat alokasi yang besar antara lain adalah sektor tenaga listrik sebesar Rp. 165,2 milyar, sektor industri dan pertambangan Rp. 1.37,3 milyar dan sektor pertanian dan pengairan sebesar Rp. 106,7 milyar.

Secara keseluruhan realisasi pengeluaran

pembangunan termasuk bantuan proyek dalam tahun 1976/77 berjumlah Rp. 2.054,5 milyar (lihat Tabel II ― 11). Jumlah tersebut antara lain ditujukan pada sektor pertanian dan pengairan sebesar Rp. 356,1 milyar, sektor industri dan pertambangan Rp. 194,9 milyar, tenaga listrik Rp. 218,1 milyar, perhubungan dan pariwisata Rp. 428,8 milyar, pembangunan regional dan daerah Rp. 190,0 milyar, pendidikan, kebudayaan nasional dan pembinaan generasi muda Rp. 135,5 milyar dan penyertaan

100

TABEL II – 10REALISASI BANTUAN PROYEK, 1973/74 – 1976/77


1) Termasuk realisasi pinjaman dalam rangka kredit ekspor yang tidak terdapat dalam realisasi tahun-tahun sebelumnya. Seluruh realisasi ini merupakan perkiraan menurut jadwal kontrak.

2) Angka 5, 8 merupakan penjumlahan dari beberapa sektor yang bertanda ²)

101

GRAFIK II – 7REALISASI BANTUAN PROYEK,

1973/74 – 1976/77

102

TABEL II – 11PENGELOLAAN PEMBANGUNAN, 1976/77


103

modal Pemerintah Rp. 225,2 milyar. Sektor-sektor lainnya walaupun masing-masing memperoleh jumlah di bawah Rp. 60,0 milyar namun juga mengalami peningkatan dalam tahun 1976/77 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 1975/76. Dengan demikian maka pelaksanaan pengeluaran pembangunan tetap mengikuti prioritas dan sasaran Repelita II.

104

· Web viewPengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk membiayai berbagai kegiatan rutin Pemerintah, sehingga roda Pemerintahan dapat berja- lan dengan baik. Beberapa jenis pengeluaran

Documents