lamongankab.go.id · Web viewPEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN PACIRANRENCANA KERJA ( RENJA )TAHUN 2019KECAMATAN PACIRANKABUPATEN LAMONGAN. KATA PENGANTAR. Alhamdulillah Berkat

RENCANA KERJA KECAMATAN PACIRAN TAHUN 2019 [Type text] Page 1

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN PACIRAN

RENCANA KERJA ( RENJA )TAHUN 2019

KECAMATAN PACIRANKABUPATEN LAMONGAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya

telah tersusun Rencana Kerja OPD Kecamatan Paciran Kabupaten

Lamongan tahun 2019.

Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2018-2021.

Dalam laporan ini masih jauh dari krIteria sempurna masih

banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami

mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua

pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten

Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga

pelaksanaan Laporan Rencana Kerja OPD Kecamatan Paciran Tahun

2019dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan .

Paciran, Maret 2018

CAMAT PACIRAN

Drs. FADHELI PURWANTO, MMPembina Tk.I

Nip. 19691125 198911 1001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTARDAFTAR ISIBAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistimatika Penulisan

BAB.II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 20182.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu

dan Capaian Rentra OPD2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang

tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ......

2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ........

2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan ...............................

2.1.4 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan ...............................................

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD ............

2.1.6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut...................................................


2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi OPD.1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD............................................

2. Permasalahandan hambatan dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD..................................................

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ) .........................................................

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, dan

5. Formulasi isu – isu pentingberupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .............................................

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD1. Proses yang dilakukan yaitu

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.......................................

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan giatan cocok namun besaranya berbeda. ...................................


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . ..................................1. Penjelasan tentang proses bagamana

usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..........3.2 Telaahan Renstra..............................................3.3 Tujuan dan Sasaran Renja OPD .......................

1. Faktor – faktor yang menjadi hambatan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan..................................

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. ................................

3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

4. Tabel rencana program dan kegiatan. ......

BAB. IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB. V PENUTUPa Catatan Pentingb Kaidah – kaidah Pelaksanaanc Rencana Tindak Lanjut


BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .

Rencana Kerja Tahun 2019 OPD Kecamatan Paciran yang

selanjutnya disebut ( RENJA ) adalah dokumen perencanaan

pembangunan OPD Kecamatan Paciran, dan pelaksana tugas

pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan

strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat,

menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan

sifat pelayanan OPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 OPD

Kecamatan Paciran dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah

dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan

Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang –

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4

ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat,

dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya

kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan

daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan


dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi

Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia .

Dalam melaksanakan kewenangan dengan

memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan

Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan

mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan

maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah

Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2019 OPD Kecamatan

Paciran memuat usulan program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan Paciran

serta kerangka pendanaan daerah, Renja OPD Kecamatan

Paciran secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda OPD

dan rencana resmi daerah ( RKPD, RPJMD dan Renstra OPD )

dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak

lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan

amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan

Pembangunan harus mencakup 5 ( lima ) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program – program yang

ditawarkan oleh Kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan

melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .

3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses


penyusunan perencanaan pembangunan harus

melibatkanmasyarakat sebagai pihak yang berkepentingan

(Stake holder) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down ( Atas – Bawah ) yaitu bahwa

penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan

program – program jenjang pemerintah diatasnya .

5. Pendekatan Botom – Up ( Bawah – Atas ) yaitu penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan

dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui

musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Paciran

Tahun 2019 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

OPD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten

Lamongan Tahun 2019, Renstra OPD, hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

1.2. Landasan Hukum.Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )

Tahun 2019 PD Kecamatan Paciran adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila

2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945

3. Landasan Operasional :

1) UU NO. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –

daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur

( Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus


1950 );

2 ). UU NO. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme

( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3886 );

3 ). Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003. Tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4287 )

4 ). Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang

Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ) ;

5). Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;

6). Undang – undang Nomor 23 tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah, ( Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana

telah diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12

Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844 ) ;

7). Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang


Pembentukan Peraturan Perundang – undangan



Nomor 5234 ) ;

8 ). Undang – Undang Nomor : 58 Tahun 2005, tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

9 ). Undang – Undang Nomor : 79 Tahun 2005, tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ) ;

10). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 4663 ) ;

11). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia


Republik Indonesia Nomor 3747 ) ;


Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140,


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578 ) ;


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4815 ) ;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



Nomor 4817 ) ;

15). Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun

2010 – 2014 ;

16). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006,

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

17). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,

tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 86

Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi

rancangan peraturan daerah tentang rencana

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, ( Berita Negara


Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312 ) ;

18). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah ( RPJPD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025

( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 1 / E ) ;

19). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 –

2014 ( Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009

Nomor 38 / E ) ;

20 ). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun

2006, tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Kabupaten

Lamongan ( Lembaran Daerah kabupaten Lamongan

Tahun 2006 Nomor 1 / E ) ;

22). Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun

2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongan tahun 2018-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan. Maksud :Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Paciran

Tahun 2019, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi

Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan

yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program –


program, kebijakan – kebijakan dan tujuan pembangunan yang

termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan .

Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan

dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan

Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada

prinsip – prinsip GOOD GOVERMANT .

Tujuan :penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Paciran

tahun 2019 adalah untuk merencanakan pembangunan yang

memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran – sasaran

strategis, program – program pembangunan selama tahun 2019

yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Kabupaten Lamongantahun 2018-2021.

1.4. Sistimatika Penulisan Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Paciran .Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum

penyusunan Rancangan Renja PD agar substansi pada bab – bab

berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD,

Proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja OPD

dengan dokumen RKPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L

dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya


dengan proses penyusunan RAPBD ;

1.2. Landasan Hukum :Memuat penjelasan tentang undang – undang peraturan

pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan

fungsi, kewenangan OPD, srta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

OPD.

1.3. Maksud dan Tujuan :Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja OPD.

1.4. Sistematika Penulisan :Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD,

serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD.Pada Bab ini memuat kajian ( Review ) terhadap hasil

evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu ( tahun n-2 )

dan perkiraan capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan,

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra

OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja OPD tahun - tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD

Tahun Lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada


hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi

APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini

antara lain :

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi

target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan.

3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya

terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program /

Kegiatan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian

program Renstra PD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.Memuat tentang kajian terhadap capaian

kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38

Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan


tugas dan fungsi masing - masing OPD, serta

ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait

dengan kinerja.

Jika OPD bersangkutan belum mempunyai

tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka

setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan

bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan

indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai

tugas pokok dan fungsi, serta norma standard

pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal

kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi

kepala daerah, terhadap capaian program

nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs

( Millenium Development Goals )

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan

pelayanan OPD, dan.

5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan

catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun

yang direncanakan .


2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.Bagian ini berisikan uraian mengenai :

1. Prosesyang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses

tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan

dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program

dan giatan cocok namun besaranya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program / kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan , baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi -

asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari OPD

Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD

Propinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan

pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten

( bila sudah dilakukan ).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini

antara lain :


1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan

program / kegiatan usulan pemangku kepentingan

tersebut diperoleh

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan

dengan isu – isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD

BAB III Tujuan. Sasaran, Program Dan Kegiatan3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan

sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang

menyangkut arahan kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi OPD.

Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu

padakertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan

nasional :

3.2. Telaahan Renstra.Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas

rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja Renstra OPD.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.Bagian ini berisikan mengenai penjelasan :

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan .

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program

dan kegiatan.


c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan

tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun

kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab. IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab. V Berisikan uraian penutup, berupa :a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya

ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut.


BAB. IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD.

Kecamatan Paciran telah mereview terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan kinerja tahun 2017 dan perkiraan capaian kinerja

tahun berjalan ( tahun 2018 ), bahwa dalam mencapai kinerja

program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan

berdasarkan RPJMD tahun 2016 – 2021 telah dilaksanakan

dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2018,

dan realisasi renstra OPD Kecamatan Paciran yang mengacu pada

hasil laporan kinerja tahunan antara lain :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Semua program dan kegiatan tahun 2017 telah terealisasi


sesuai dengan target yang diusulkan ( 100 % ).

2. Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2017 yang telah

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

sebagaimana tabel di bawah.

Tabel. 2.1

Realisasi Program / Kegiatan Tahun 2017NO PROGRAM /

KEGIATANINDIKATOR

KINERJACAPAIAN KINERJA PRO

SENTASETARGET REALISASI1 2 3 4 5 6


1 Program :Pelayanan Administrasi PerkantoranKegiatan :1. Penyediaan

Jasa Perkantoran

Penyediaan Pegawai HonorerPenyediaan Tenaga administrasi teknis kegiatan

Jumlah pembayaran : Rek.ListrikRek.Telepon

Jumlah Jasa Service peralatan dan perlengkapan Kantor

Jumlah Jasa Cleaning service

Jumlah pembayaran STNK kendaraan dinas Roda 4Roda 2

5 orang

5 orang

3 Rek3 Rek

20 unit

3 orang

1 unit2 unit

3 orang

5 orang

3 Rek3 Rek

20 unit

3 orang

1 unit2 unit

90%

100%

100%100%

100%

100%

100%

2. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran

Jumlah Belanja kebutuhan alat tulis kantor

45 Item 45 Item 100%

Jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan

11 Item 11 Item 100%

Jumlah belanja makan minum :- Nasi box 680 box 680 box

100%


biasa- Snack biasa- Makanan

minum- Nasi box

khusus

960 box60 box

60 box

960 box60 box

60 box

Jumlah belanja Alat Listrik dan Elektronik

10 Jenis 10 Jenis 100%

Jumlah Belanja Perlengkapan Komputer dan Priter

1 Paket 1 Paket 100%

Jumlah belanja surat kabar/ majalah

1 paket 1 paket 100%

2 Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :1. Pengadaan

Peralatan Kantor

Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan Blimbing

6 Unit 6 Unit 100%

2. Pengadaan Meubelair kantor.

Jumlah pengadaan meubelair kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan Paciran

7 Unit 7 Unit 100%

3. Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor

Jumlah pemeliharaan bangunan gedung kantor

5 Unit 5 Unit 100%


4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharan kendaraan dinas yang baik kendaraan dinas /operasional

1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100%

5. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor

Jumlah rehabilitasi sedang / berat gedung kantor dan Mushola

Nihil Nihil 0%

3 Program :Peningkatan Disiplin AparaturKegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Nihil Nihil 0%

4 Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan :1. Penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang harus disusun

5 Laporan 5 Laporan 100%

2. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah laporan keuangan semesrteran yang harus disusun


3. Penyusunan laporan keuangan akhir

Jumlah laporan keuangan



tahun akhir tahun yang harus disusun

4. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang harus disusun

5 Dokumen 5 Dokumen 100%

5 Program :Peningkatan Kualitas Pelayanan KecamatanKegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi terpadu (PATEN) di Kecamatan

1 Paket 1 Paket 100%

6 Program :Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan KecamatanKegiatan :1. Pelaksanaan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

2. Pembinaan organisasi kepemudaan

3. Pengendalian keamanan lingkungan

4. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa

Jumlah desa yang di laksanakan monitoring dan evaluasi APBD- desa

Jumlah Desa yang di laksanakan pembinaan

Jumlah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah desa dilaksanakan kegiatan

16 Desa

16 desa

16 desa

16Desa

16 desa

16 desa

100%

100%

100%


5. Fasilitasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa

7. Forum kegiatan kelembagaan RT/RW

monitoring dan evaluasi APBD desa

Jumlah desa yang di fasilitasi Pemdes

Jumlah RT/RW yang melaksanakan kegiatan kelembagaan

16 desa

68 RT/12 RW

16 desa

68 RT/12 RW

100%

100%

1. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua

program dan kegiatan terlaksana 100 %

2. Faktor – faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau

melebihi target kinerja Program / Kegiatan,

Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan

sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya

beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan

dalam pelaksanaan di tahun 2017, faktor – faktor penyebabnya

adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing –

masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di

Kecamatan Paciran.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra

OPD.

Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021 belum

tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan

rencana kerja ( Renja ).


4. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

adalah.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk

program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja

Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab

terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja

lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah

dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta

menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan,

Kasi, Kasubag dan Staf .


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.Dalam mencapai kinerja pelayanan PD Kecamatan Paciran tahun 2018, berdasarkan indikator

kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai

tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Paciran merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja

pelayanan PD Kecamatan Paciran.


Tabel 2.1Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Paciran

Kabupaten Lamongan

NOIndikator Kinerja sesuai Tugas &

Fungsi OPD

Target SPM

Target IKK

Target Indikator lainnya

Target Renstra OPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke -

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2017( % )

Tahun 2018( % )

Tahun 2019 ( % )

Tahun 2020( % )

Tahun 2021( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Bidang Sekretariat

1. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan.

- - Jml. Surat masuk 1.225 1.225 1.200 1.200 875 1.664 - - - - 135,8 - - - -

Jml surat keluar 1.275 1.250 1.260 1.225 925 1.846 - - - - 144,7 - - - -Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang tersusun

25 Lap 25 Lap

25 Lap 25 Lap

25 Lap

25 Lap - - - -

100%- - - -

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun

7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap- - - -

100%- - - -

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap- - - -

100%- - - -

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok- - - -

100%- - - -

2. Meningkatnya - - Rapat Staf12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 15

Kali - - - -125%

- - - -


pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan

Apel pagi - siang 152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

152 Kali

100%- - - -

SKJ 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali 48 Kali - - - -

100%- - - -

1 Bidang Sekretariat

3. Menigkatnya kualitas aparatur pemerintah Kecamatan

- - Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan

1 1 2 2 1 1- - - -

100%- - - -

2 Bidang Tata Pemerintahan

1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral.

Jumlah Rapat Koordinasi , Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Lurah.

12 12 12 12 12 12 - - - -100%

- - - -

Jumlah Rapat , Dinas Kepala Desa / Lurah dan Perangkat Desa / Kelurahan

12 12 12 12 12 12 - - - -100%

- - - -

2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Jumlah Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan .

12 12 12 12 12 12 - - - -100%

- - - -

3. Meningkatnya Tertib

Jumlah Laporan bulanan

12 12 12 12 12 12 - - - -100%

- - - -


Administrasi Kependudukan

Kependudukan yang tersusun

4. Meningkatnya Pelayanan Publik

Jumlah pelayanan KTP.

100 400 700 1.800 950 115 - - - - 115% - - - -

Jumlah pelayanan KK

3.600 3.300 3.120 3.360 5.400 3.773 - - - - 104,8%

- - - -

5. Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Jumlah desa yang di monitor dan di evaluasi APBDes nya

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

100%- - - -

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga.

1. Jumlah organisasi kepemudaan( karang taruna) yang dibina

17 17 17 17 17 17 - - - -100%

- - - -

2. Jumlah Pemuda yang berprestasi (Pemuda Pelopor)

1 1 1 1 1 1- - - -

100%- - - -

2. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat miskin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Jumlah monitoring penyaluran beras raskin dan program – program sosial lainnya.

6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali - - - -100%

- - - -

2. Jumlah monitoring dan fasilitasi

3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 0 3 Kali - - - -100%

- - - -


penyerahan bantuan PKH kepada masyarakat

3. Jumlah penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - - - - - - - - -

4. Jumlahmonitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - - - - - - - - -

5. Jumlah penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD.

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali - - - -100%

- - - -

4 Bidang Tramtibum1. Meningkatnya

Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah

1 . Jumlah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah

12 Kali 12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali

12 Kali - - - -

100%- - - -


Kecamatan Paciran.

Kecamatan Paciran.

2. Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

----

----

1. Jumlah Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP

1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali- - - -

100%- - - -

2. Jumlah Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Paciran


- - - -

3. Jumlah penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

- - - -100%

- - - -


4. Jumlah pemantauan dan pemberian bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut.


- - - -

5 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan


- - - -

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Jumlah RT yang mendapat bantuan stimulan pembangunan desa

68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 68 RT 68 RT - - - -100%

- - - -

3. Meningkatkan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa

Jumlah Desa yang mendapat bantuanPembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

16 Desa

- - - -100%

- - - -

4. Meningkatkan Pembangunan

Jumlah Desa/Kel yang mendapat

17 Desa/

17 Desa/

17 Desa/

17 Desa/

17 Desa/

17 Desa/

- - - -100%

- - - -


Sarana dan Prasarana Desa / Kelurahan

bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa / Kelurahan

Kel Kel Kel Kel Kel Kel


2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Paciran.

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan OPD Kecamatan

Paciran telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Paciran

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Paciran

antara lain :

a. Jumlah personil di Kecamatan Paciran pada tahun 2017,

sebanyak 27 Orang dengan perincian sebagai berikut :

Pejabat Struktural sebanyak : 8 OrangPNS

Staf sebanyak : 10 Orang PNS

Tenaga Kontrak Ban Pol PP sebanyak : 1 Orang

Tenaga Kontrak Pemda sebanyak : 3 Orang

Tenaga Kontrak Kecamatan : 5 Orang

Dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam

melaksanakan tugas masih banyak personil yang merangkap

pekerjaan lain dan melakukan kerja ekstra.

b. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi

masing – masing pejabat struktural sehingga dalam

melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .

c. Belum semuanya terpenuhi usulan – usulan pembangunan di

wilayah Kecamatan Paciran hal ini disebabkan karena

terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.

Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Paciran sudah

cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya,

khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan


pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap

dilakukan pembangunan melalui berbagai program

pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah

Kecamatan Paciran terkendala dengan cepatnya usia

fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas

yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang

air sehingga usia teknis menjadi pendek ;

3. Dampaknyaterhadappencapaian Visi dan Misi Kepala

Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional,

seperti SPM dan MDGs ( Millenium Development Goals ).

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

OPD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan

Paciran beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam

melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi

pelayanan Kecamatan Paciran diantaranya :

1. Jumlah personil di Kecamatan Paciran pada tahun 2018,

sebanyak 27 Orang dengan perincian sebagai berikut :

Pejabat Struktural sebanyak : 8 orang PNS

Staf sebanyak : 10 orang PNS

Tenaga Kontrak Ban Pol PP sebanyak : 1 orang

Tenaga Kontrak Pemda sebanyak : 3 orang

Tenaga Kontrak Kecamatan : 5 orang

dengan jumlah SDM yang terbatas maka dalam

melaksanakan tugas masih banyak personil yang

merangkap pekerjaan lain dan melakukan kerja ekstra.


2. Sarana dan prasarana komputer di Kecamatan Paciran masih kurang memadahi sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran ;

3. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum

diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan

mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan

Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan

biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan

anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah

terkait ;

4. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara

optimal / maksimal, dan tepat waktu ;

5. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial

ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari

masyarakat ;

6. Pemohon KK dan KTP di wilayah Kecamatan Paciran

cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 3

( tiga ) orang maka diperlukan kerja ekstra untuk

mencukupi target tersebut ;.

7. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik

dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap

dinamika pembangunan masyarakat.

Sedangkan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam

rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Paciran

antara lain :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara

pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan,


sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang

nyaman dan kondusif ;

2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara

Kecamatan Paciran dengan Muspika, Dinas Instansi,

UPT, Kepala Desa / Lurah, Perangkat Desa /

Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh

Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka

meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan,

keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat

koordinasi ;

3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam

proses perencanaan pembangunan ;

4. Penerapan Otonomi Daerah dan tuntutan implementasi

Good Governance merupakan peluang untuk

meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan

bagi Kecamatan Paciran dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan ;

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas

SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan

pendidikan latihan bagi setiap pegawai ;

6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagi mitra

pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang

dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan

pembangunan melalui koordinasi dan dalam

implementasi program pembangunan ;

5. Formula isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan


program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan,

adalah :

a. Urusan Perencanaan Pembangunan .

Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun

anggaran 2018, telah dilaksanakan melalui Musrenbang,

tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan ,

dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai

dengan program RPJMD, sehingga program tersebut

tidak bisa terealisasi.

b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

Kecamatan Paciran mengharapkan kepada

Pemerintah agar terus melakukan pembinaan –

pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu

tumbuhnya bibit – bibit atlit yang berkualitas , sehingga

mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta

harus pula memberikan perhatian lebih kepada para

pemuda berprestasi.

c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.Pada tahun anggaran 2018, SKPD Kecamatan

Paciran, melalui Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan

penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah

Kecamatan Paciran dalam kondisi aman, nyaman, tertib

dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya

tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang

mendukung.

d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,


Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian.

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil

dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Paciran melalui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja

perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran

yang mendukung.

e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

Pada tahun anggaran 2018, telah berhasil

dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Paciran melalui

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipas

Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam

penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan

kegiatan yang masih belum sinkron dengan RPJM

Kabupaten .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa,

Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat

Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas

pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang

Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran .


2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan

masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riel

masyarakat( prosedur Bottom Up ).

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut

dilaksanakan adalah untuk menganalisa program – program

usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk di

dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi

masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan

program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun

berikutnya .


REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019KECAMATAN PACIRAN

NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTI

NG

PROGRAM / KEGIATAN

LOKASIINDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

PAGU INDIKATIF

PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJATARGET

CAPAIANKEBUTUHAN

DANA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program :Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kecamatan Paciran

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

Program :Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Kecamatan Paciran

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik

APBD

Kegiatan :1. Penyediaan

Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Jumlah Rekening Jasa Komunikasi:

- Telepon- Listrik

2 Rek3 Rek

4.000.00040.000.000

Kegiatan :1. Penyediaan

Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik

Jumlah Rekening Jasa Komunikasi:

- Telepon- Listrik

2 Rek3 Rek

4.000.00040.000.000

2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

6 Jenis 18.000.000 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

6 Jenis 18.000.000


3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.

Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional

- 1 Unit mobil

- 3 unit sepeda motor

1.500.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.

Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional

- 1 Unit mobil

- 3 unit sepeda motor

1.500.000

4. Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Item belanja ATK

48 Item 84.000.000 4. Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah Item belanja ATK

48 Item 84.000.000

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan

14 Item 40.000.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan

14 Item 40.000.000

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10 Item 3.780.000 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah Item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10 Item 3.780.000

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6 Jenis 7.440.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6 Jenis 7.440.000

8. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

60 kali rapat 40.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu

60 kali rapat 40.000.000


9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan yang dicukupi

5 Orang 125.000.000

9. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan yang dicukupi

5 Orang 125.000.000

2 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Paciran

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kecamatan Paciran

Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik

APBD

Kegiatan :1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi

7 unit 82.000.000 Kegiatan :1. Pengadaan

Peralatan Gedung Kantor


7 unit 82.000.000

2. Pengadaan Meubelair

Jumlah Unit Mebeleur yang dicukupi

9 Unit 52.500.000 2. Pengadaan Meubelair

Jumlah Unit Mebeleur yang dicukupi

9 Unit 52.500.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

7 Unit 68.800.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

7 Unit 68.800.000


4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

1 Unit mobil

56.000.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara

1 Unit mobil

56.000.000

5. Rehabilitasi sedang/berat Pagar Depan Kantor Kecamatan

Jumlah / Volume Panjang Pagar Kantor Kecamatan yang direhab

40 m 100.000.000 5. Rehabilitasi sedang/berat Pagar Depan Kantor Kecamatan

Jumlah / Volume Panjang Pagar Kantor Kecamatan yang direhab

40 m 100.000.000

6. Rehabilitasi sedang/berat

Gapura Depan Kantor Kecamatan

Jumlah / Volume Gapura Kantor Kecamatan yang direhab

1 paket 100.000.000 5. Rehabilitasi sedang/berat Pagar Depan Kantor Kecamatan

Jumlah / Volume Gapura Kantor Kecamatan yang direhab

1 paket 100.000.000

7. Pembangunan Taman Kantor Kecamatan Paciran

Jumlah Volume Taman kantor Paciran yang dibangun

50 m² 100.000.000 7. Pembangunan Taman Kantor Kecamatan Paciran

Jumlah Volume Taman kantor Paciran yang dibangun

50 m² 100.000.000

3 Program :Peningkatan Disiplin

Aparatur

Kecamatan Paciran

Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur

Program :Peningkatan Disiplin

Aparatur

Kecamatan Paciran

Prosentase Peningkatan disiplin Aparatur

APBD

Kegiatan :Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Kain Batik Staf Kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan

47 lembar

15.000.000Kegiatan :Pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya

Jumlah Kain Batik Staf Kantor Kecamatan Paciran dan Kelurahan

47 lembar

15.000.000


Blimbing Blimbing

4 Program:Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kecamatan Paciran

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan

Program:Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Kecamatan Paciran

Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan

APBD

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang Tersusun

2 5 dokumen 5.000.000Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang Tersusun

2 5 dokumen 5.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah Dokumen yang Tersusun

7 dokumen 5.000.000Penyusunan laporan keuangan semesteran


7 dokumen 5.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen yang Tersusun

8 dokumen 5.000.000Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen yang Tersusun

8 dokumen 5.000.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


5 Dokumen 15.000.000Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi


5 Dokumen 15.000.000


5 Program :Peningkatan

Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Paciran

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Program :Peningkatan

Kualitas Pelayanan Kecamatan

Kecamatan Paciran

Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

APBD

Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah Nilai IKM B 44.000.000Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah Nilai IKM

B 44.000.000

6 Program :Peningkatan

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kecamatan Paciran

Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah

Program :Peningkatan

Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kecamatan Paciran

Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah

APBD

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

3 Kegiatan 10.000.000 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

3 Kegiatan 10.000.000


2. Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Kegiatan 10.000.000 2. Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Kegiatan 10.000.000

3. Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

3 Pemb 30.840.000 3. Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

3 Pemb 30.840.000

4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Desa yang di monitor dan di Evaluasi APBD desa dan Perdes

16 Desa 60.000.000 4. Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes

Jumlah Desa yang di monitor dan di Evaluasi APBD desa dan Perdes

16 Desa 60.000.000

5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah Desa yang di Fasilitasi terkait pembinaan aparatur pemerintahan desa

16 Desa 24.000.000 5. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah Desa yang di Fasilitasi terkait pembinaan aparatur pemerintahan desa

16 Desa 24.000.000

6. Pemberian stimulan pembangunan desa

Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan Paciran

68 Rt 714.000.000 6. Pemberian stimulan pembangunan desa

Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan Paciran

68 Rt 714.000.000

7. Forum kegiatan kelenmbagaan

Jumlah peningkatan pelayanan

68 Rt 57.600.000 7. Forum kegiatan

Jumlah peningkatan pelayanan

68 Rt 57.600.000


Rt / Rw masyarakat tingkat Rt / Rw

kelenmbagaan Rt / Rw

masyarakat tingkat Rt / Rw

8. Fasilitasi kemiskinan

Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

16 Desa / 1 Kel.

15.000.000 8. Fasilitasi kemiskinan

Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

16 Desa / 1 Kel.

15.000.000


2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.a. Bahwa Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam

musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian

gagasan dari tingkat Dusun / Lingkungan melibatkan

unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur

Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga

menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum

Musrenbangdes.

b. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas

usulan tingkat Desa / Kelurahan selanjutnya ditunjuk

perwakilan dari Desa / Kelurahan untuk mengawal usulan

tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

c. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas

program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel

masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing

SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat

Kecamatan


BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil

untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-

kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar

pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara

efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban

oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah

dirumuskan dan dapat memenuhi standart penyelenggaraan

good governance and akuntabilitas public. Sesuai dengan

tema pembangunan tahun 2018 “ Penguatan SDM dan

usaaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan

berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan

dengan didukung peningkatan infrastruktur”. Peranan

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sangat

diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakankebijakan

dalam upaya mengoptimalkan penyelengaraan fungsi

Kecamatan Paciran adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian

pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan


ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan peraturan perundang-undangan,

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,

penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat

kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan.

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk

menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang

meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi,

pembinaan, pengawasan, fasilitas,

penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang

dilimpahkan;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Paciran.Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan berlandaskan

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2021.

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas

dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2018-2021.

yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi ke-4 ditetapkan

tujuan :


“Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan“

serta 4 ( Empat ) sasaran strategis. Sasaran strategis yang

berkaitan dengan pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi

Kecamatan adalah “ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan ”.

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran

RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam kurun

waktu 5 (lima) tahun ke depan. tujuan ini dirumuskan untuk

memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik

urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh

Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sedangkan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata,

spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara

berkesinambungan sejalan dengan tujuan. tujuan dan

sasaran Kecamatan Paciran tahun 2018-2021 adalah;

Tujuan:Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Sasaran :1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.

2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan.

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

pembangunan.

4. Meningkatkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi


Pemerintah.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :1. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun

2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk

dilaksanakan

3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Paciran.

b. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis

program / kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi

keduanya adalah :

Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan,

pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap

dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang

telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan

yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan

melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.


Tabel 3.Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

Kecamatan Paciran



KODEURUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2019 CATATAN PENTING

LOKASITARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF

1 2 3 4 5 6 74 10 KECAMATAN 869.320.000,00

4 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

309.720.000,00

4 10 1 2 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pegawai Honorer / tidak tetap

Kec. Paciran 5 orang 59.500.000

APBD II

1 20 01 03 Jumlah Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

Kec. Paciran 5 orang 45.500.000,00 APBD II

1 20 01 06 Jumlah Rek Telepon dan Listrik yang harus dibayar dalam satu tahun

Kec. Paciran 2 Rek Telp 3 Rek Listrik

27.000.000,00

APBD II

4 10 1 10 Jumlah peralatan kantor yang harus diservis dalam 1 tahun

Kec. Paciran 6 jenis 18.000.000,00 APBD II

1 20 01 11 Jumlah Tenaga Kebersihan Cleaning Service

Kec. Paciran 3 orang 25.000.000,00 APBD II

1 20 01 12 Jumlah Kendaraan yang mendapatkan perijinan surat tanda nomor kendaraan

Kec. Paciran 1 mobil 1.500.000,00 APBD II

4 10 1 15 Penyediaan Barang Pakai Habis Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

Kec. Paciran 48 item 48.970.000,00 APBD II

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah Belanja perlengkapan komputer dan printer


Jumlah jenis belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kec. Paciran 1 Paket 7.440.000,00 APBD II

4 10 1 17 Jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan

Kec. Paciran 60.000 lembar

12.000.000,00 APBD II

4 10 1 19 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

Kec. Paciran 60 kali rapat 40.000.000,00 APBD II

4 10 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

283.200.000,00

4 10 2 9 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor


Kec. Paciran Komputer 3 Unit Laptop

3 Unit Printer 4 Unit AC 4

Unit

106.000.000,00 APBD II

Paciran, 05 Maret 2018

CAMAT PACIRAN

Drs. FADHELI PURWANTO, MMPEMBINA TK. I

NIP. 19692511 198911 1 001


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini menguraikan tentang rencana kerja pendanaan OPD Kecamatan Paciran sebagaimana tabel tersebut dibawah ini.



Tabel 4.1Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019

KODEURUSAN / BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM / KEGIATAN

RENCANA KERJA TAHUN 2019

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020

LOKASITARGET CAPAIAN KINERJA


TARGET CAPAIAN KINERJA


1 2 3 4 5 6 7 8 94 10 KECAMATAN 869.320.000,00 869.320.000,00

4 10 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

309.720.000,00 309.720.000,00

4 10 1 2 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Pegawai Honorer / tidak tetap

Kec. Paciran

5 orang 59.500.000

APBD II 5 orang 59.500.000,00

1 20 01 03 Jumlah Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

Kec. Paciran

5 orang 45.500.000,00 APBD II 5 orang 45.500.000,00

1 20 01 06 Jumlah Rek Telepon dan Listrik yang harus dibayar dalam satu tahun

Kec. Paciran

2 Rek Telp 3 Rek Listrik

27.000.000,00

APBD II 2 Rek Telp 3 Rek Listrik

27.000.000,00

4 10 1 10 Jumlah peralatan kantor yang harus diservis dalam 1 tahun

Kec. Paciran

6 jenis 18.000.000,00 APBD II 6 jenis 18.000.000,00

1 20 01 11 Jumlah Tenaga Kebersihan

Kec. Paciran

3 orang 25.000.000,00 APBD II 3 orang 25.000.000,00


Cleaning Service1 20 01 12 Jumlah Kendaraan yang mendapatkan perijinan surat tanda nomor kendaraan

Kec. Paciran

1 mobil 1.500.000,00 APBD II 1 mobil 1.500.000,00

4 10 1 15 Penyediaan Barang Pakai Habis Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

Kec. Paciran

48 item 48.970.000,00 APBD II 48 item 48.970.000,00

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kec. Paciran

12 item 3.780.000,00 APBD II 12 item 3.780.000,00

Jumlah Belanja perlengkapan komputer dan printer

Kec. Paciran

7 item 21.030.000,00 APBD II 7 item 21.030.000,00

Jumlah jenis belanja bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kec. Paciran

1 Paket 7.440.000,00 APBD II 1 Paket 7.440.000,00

4 10 1 17 Jumlah belanja barang cetakan dan penggandaan

Kec. Paciran

60.000 lembar

12.000.000,00 APBD II 60.000 lembar 12.000.000,00

4 10 1 19 Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

Kec. Paciran

60 kali rapat

40.000.000,00 APBD II 60 kali rapat 40.000.000,00

4 10 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

283.200.000,00

4 10 2 9 Pengadaan Perlengkapan dan Jumlah unit Kec. Komputer 106.000.000,00 APBD II Komputer 3 106.000.000,00


Peralatan Gedung Kantor peralatan gedung kantor yang dicukupi

Paciran 3 Unit Laptop 3

Unit Printer 4 Unit AC

4 Unit

Unit Laptop 3 Unit Printer 4 Unit AC 4 Unit

4 10 2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah unit mebelair kantor yang dicukupi

Kec. Paciran

Kursi Lipat 100 Unit Lemari Arsip 4

Unit

52.400.000,00 APBD II Kursi Lipat 100 Unit

Lemari Arsip 4 Unit

52.400.000,00

4 10 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec. Paciran

7 unit 68.800.000,00 APBD II 7 unit 68.800.000,00

4 10 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara

Kec. Paciran

1 unit mobil 26

unit Kendaraan

roda 2

56.000.000,00 APBD II 2 unit mobil 56.000.000,00

4 10 2 42 Rehabilitasi sedang / berat bangunan gedung kantor

Jumlah volume Rehab Kantor Pol. PP Kecamatan Sebelah Timur

Kec. Paciran

1 Paket 0,00 APBD II 1 Paket 800.000.000

Pembangunan Gedung Ruang Arsip

Kec. Paciran

1 Paket 0,00 APBD II 1 Paket 500.000.000

4 10 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

20.000.000,00 20.000.000,00

4 10 3 2 Pengadaan Kain Batik Jumlah pengadaan kain batik kantor kecamatan dan kelurahan

Kec. Paciran

50 lembar 20.000.000,00 APBD II 50 lembar 20.000.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0,00 -


2 2 17 003 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Aparatur yang mengikuti

pelatihan

Kec. Paciran

- 0,00 - -

4 10 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

25.000.000,00 25.000.000,00

4 10 6 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Secara Berkala

Jumlah penyusunan dokumen Pelaporan Keuangan secara berkala

Kec. Paciran

25 dokumen

5.000.000,00 APBD II 8 dokumen 5.000.000,00

4 10 6 6 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan Evaluasi

Kec. Paciran

5 dokumen 10.000.000,00 APBD II 5 dokumen 10.000.000,00

4 10 6 4 Penyusunan Pelaporan Barang Dan Aset

Jumlah penyusunan dokumen Pelaporan Barang dan Aset

Kec. Paciran


4 10 6 6 Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Minimal

Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Kec. Paciran


4 10 15Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan 44.000.000,00 44.000.000,00

4 10 15 2 Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah nilai IKM Kec. Paciran

BB 44.000.000,00 APBD II BB 44.000.000,00

4 10 16 Program Penyelenggaran Pemerintahan dan pembangunan kecamatan

187.400.000,00 187.400.000,00


4 10 16 1 Pelaksanaan Musyawara Perencanaan Pembangunan

Jumlah pelaksanaan musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

Kec. Paciran

3 kegiatan 5.000.000,00 APBD II 3 kegiatan 5.000.000,0

4 10 16 2 Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan yang dilaksanakan

Kec. Paciran 3 kegiatan

10.000.000,00APBD II 3 kegiatan 10.000.000,00

4 10 16 3 Pengendalian Keamanan Lingkungan

Jumlah Kegiatan pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

Kec. Paciran 8

pembinaan

23.840.000,00 APBD II

8 pembinaan

23.840.000,00

4 10 16 4 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes

Jumlah Desa yang di Monitor dan di Evaluasi APBD Desa dan Perdes

Kec. Paciran

16 Desa

36.960.000,00 APBD II

16 Desa

36.960.000,00

4 10 16 6 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang di fasilitasi terkait pembinaan aparatur Pemerintahan desa

Kec. Paciran 16 desa 24.000.000,00 APBD II 16 desa 24.000.000,00

4 10 16 7 Forum Kegiatan Kelembagaan Rt/ Rw

Jumlah RT/RW yang melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat

Kec. Paciran

68 RT/ 12 RW

57.600.000,00 APBD II 68 RT/ 12 RW 57.600.000,00

4 10 16 8 Fasilitas Kemiskinan Jumlah desa/kelurahan yang di Fasilitasi

Kec. Paciran

16 desa/ 1 kel

15.000.000,00

APBD II 16 desa/ 1 kel 15.000.000,00


terkait pendataan Kemiskinan

4 10 16 8 Fasilitasi Dana Desa Jumlah Desa yang di fasilitasi terkait penyaluran dana desa

Kec. Paciran

16 Desa 15.000.000,00

APBD II 16 Desa 15.000.000,00

4 10 16 Operasional Posyandu di Kelurahan

Jumlah Unit Posyandu di Kelurahan

Kec. Paciran

1 Unit - APBD II 1 Unit 2.000.000,00

4 10 16 Operasional Mobil Sehat Kelurahan Jumlah Unit Mobil Sehat

Kec. Paciran

1 Unit -

APBD II 1 Unit 24.000.000.00

4 10 16 Operasional PKK Kecamatan Jumlah Unit PKK Kecamatan

Kec. Paciran

1 Unit -

APBD II 1 Unit 5.000.000.00

4 10 16 Operasional PKK Kelurahan Jumlah Unit PKK Kelurahan

Kec. Paciran

1 Unit -

APBD II 1 Unit 3.500.000.00

J U M L A H 869.320.000 2.203.820.000.00

Paciran, 05 Maret 2018

CAMAT PACIRAN


Drs. FADHELI PURWANTO, MM

PEMBINA TK. I

NIP. 19692511 198911 1 001


BAB. VPENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, OPD

Kecamatan Paciran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang

merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian

tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga

kinerja pelayanan OPD Kecamatan Paciran merupakan bagian

integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna

terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil

guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme, maka sangat perlu sekali adanya program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat

dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa

dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih

mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana

pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran

yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK

tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan


melalui tahun anggaran berikutnya .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan

rencana kerja OPD Kecamatan Paciran dan mengacu pada DPA

dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

c. Rencana tindak lanjut OPD Kecamatan Paciran pada tahun 2019

mendatang akan menetapkan 6 program, 30 kegiatan sesuai dengan

program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2019.

Rencana Kerja OPD Kecamatan Paciran tahun 2019

merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman

perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan 1 ( satu ) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja OPD Kecamatan Pacirantahun 2019

disusun, diharapkan mampu melaksanakan tugas – tugas sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurnah maupun

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara

umum rencana kerja OPD Kecamatan Paciran tersebut sudah

mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta

pemberdayaan kepada masyarakat.

Paciran, Maret 2018CAMAT PACIRAN

Drs. FADHELI PURWANTO, MMPembina Tk. I


Nip. 19691125 198911 1 001



lamongankab.go.id · Web viewPEMERINTAH KABUPATEN LAMONGANKECAMATAN PACIRANRENCANA KERJA ( RENJA )TAHUN 2019KECAMATAN PACIRANKABUPATEN LAMONGAN. KATA PENGANTAR. Alhamdulillah Berkat

Documents