1. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA JASA PERUSAHAAN BONGKAR MUAT No Komponen Uraian 1 Produk Pelayanan Pelayanan Izin Usaha Jasa Perusahaan Bongkar Muat 2 Persyarata n Pelayanan 1. Surat Permohonan; 2. Akte Perusahaan Khusus Untuk Usaha Perusahaan Bongkar Muat dan Perubahannya (jika ada); 3. Surat Pengesahan Akte Perusahaan dari Kementrian Hukum dan HAM; 4. NPWP Lokasi Provinsi Banten; 5. Modal Dasar Perusahaan Minimal Rp. 4M / Rp. 1M disetor penuh dengan Bukti Penyetoran; 6. Tenaga Ahli dibidang Transportasi; 7. Rekomendasi KSOP/UPP setempat dan Asosiasi; 8. Keterangan Domisili Perusahaan; 9. FC KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
150
Embed
dpmptsp.bantenprov.go.id · Web viewMemiliki/Menguasai fasilitas Penyimpanan Kendaraan (Pool) yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1. STANDAR PELAYANAN IZIN USAHA JASA PERUSAHAAN
BONGKAR MUATNo Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Usaha Jasa Perusahaan Bongkar Muat
2 Persyaratan Pelayanan
1. Surat Permohonan;2. Akte Perusahaan Khusus
Untuk Usaha Perusahaan Bongkar Muat dan Perubahannya (jika ada);
3. Surat Pengesahan Akte Perusahaan dari Kementrian Hukum dan HAM;
4. NPWP Lokasi Provinsi Banten;5. Modal Dasar Perusahaan
Minimal Rp. 4M / Rp. 1M disetor penuh dengan Bukti Penyetoran;
6. Tenaga Ahli dibidang Transportasi;
7. Rekomendasi KSOP/UPP setempat dan Asosiasi;
8. Keterangan Domisili Perusahaan;
9. FC KTP Penanggung Jawab Perusahaan;
10.Daftar Inventaris Kantor dan Peralatan Operasional.
3 Sistem, Mekanisme, dan
1.Pemohon mendaftar secara online;
Prosedur 2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Usaha Jasa Perusahaan Pelayaran Rakyat
2 Persyaratan Pelayanan
1.Surat Permohonan;2.Akte Pendirian Perusahaan /
KTP bagi Perorangan WNI;3.NPWP Lokasi Provinsi Banten;4.Surat Keterangan Memiliki
Tenaga Ahli Transportasi/ Nautika/ Ilmu Pelayaran;
5.Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
6.Tenaga Ahli Pelayaran;7.Persyaratan Teknis:
a. Kapal Layar Berbendera Indonesia yang Laik Laut dan Digerakan Sepenuhnya dengan Tenaga Mesin;
b. Kapal Layar Motor (KLM) Tradisional berbendera Indonesia yang Laik Laut berukuran sampai dengan GT
500 dan digunakan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai penggerak tenaga bantu;
c.Kapal Motor ( KM) Berbendera Indonesia yang Laik Laut berukuran paling kecil GT 7 paling besar GT 35 yang dibuktikan dengan salinan gross akte, surat ukur, dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah
lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Usaha Jasa Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat
2 Persyaratan Pelayanan
1. Surat Permohonan;2. Surat Persetujuan Pembukaan
Kantor Cabang dari Pemberi Izin;
3. Akte Pendirian Perusahaan / KTP bagi Perorangan WNI;
4. NPWP Lokasi Provinsi Banten;5. Memiliki Penanggung Jawab;6. Surat Keterangan Domisili
Perusahaan;7. Tenaga Ahli Pelayaran;8. Persyaratan Teknis:
a. Kapal Layar Berbendera Indonesia yang Laik Laut dan Digerakan Sepenuhnya dengan Tenaga Mesin;
b. Kapal Layar Motor (KLM) Tradisional berbendera Indonesia yang Laik Laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digunakan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai penggerak tenaga bantu;
c.Kapal Motor ( KM) Berbendera Indonesia yang Laik Laut berukuran paling kecil GT 7 paling besar GT 35 yang dibuktikan dengan salinan gross akte, surat ukur, dan sertifikat keselamatan yang masih berlaku.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
BERDOMISILI DENGAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR
KAB./KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SETEMPAT
No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Usaha Jasa Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang berdomisili Dengan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat
2 Persyaratan Pelayanan
1. Surat Permohonan;2. Akte Pendirian Perusahaan;3. NPWP Lokasi Provinsi Banten;4. Penanggung Jawab;5. Surat Keterangan Domisili
Perusahaan;6. Memiliki Tenaga Ahli
Pelayaran;7. Persyaratan Teknis:
a. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175;
b. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan daya motor penggerak paling kecil 150 tenaga kuda dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175;
c.Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175;
d. Memiliki tongkang bermesin berbendera
Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
JASA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT BAGI PERUSAHAAN YANG
BERDOMISILI DENGAN BEROPERASI PADA LINTAS PELABUHAN ANTAR
KAB./KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SETEMPAT
No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Daftar Ulang Izin Usaha Jasa Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang Berdomisli Dengan Beroperasi Pada lintas Pelabuhan Antar Kab./Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat
2 Persyaratan Pelayanan
1.Surat Permohonan;2.FC Surat Izin Lama;3.FC Daftar Ulang Terakhir;4.NPWP Lokasi Provinsi Banten.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi
persyaratan;8.Menyampaikan Informasi
kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
Pelayanan Izin Trayek / Izin Operasi Peremajaan dan Penggantian Kendaraan
2 Persyaratan Pelayanan
1. Surat Permohonan;2. Fotokopi Surat Bukti Identitas
Pemohon (Pemilik atau Perusahaan atau Koperasi);
3. Surat Keputusan Izin Trayek atau Surat Keputusan Izin Operasi asli yang lama;
4. Kartu Pengawasan asli yang lama;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
6. Fotokopi Uji Kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku;
8. Fotokopi Surat Bukti Tanda Pembayaran Iuran Wajib Asuransi AK. JASA RAHARJA yang masih berlaku;
9. Fotokopi Surat Bukti tanda keanggotaan ORGANDA yang masih berlaku;
10.Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik/perusahaan/koperasi;
11.Bukti Perubahan Plat Nomor Kendaraan oleh Kepolisian
(plat kuning menjadi plat hitam) atau Surat Penghapusan Kendaraan dari daftar Kendaraan Wajib Uji oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk kendaraan lama yang tidak dioperasikan lagi;
12.Surat Pernyataan bermaterai dibuat oleh pemilik kendaraan untuk tidak mengoperasikan kendaraan lama sebagai angkutan penumpang umum.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi
persyaratan;8.Menyampaikan Informasi
kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
27. STANDAR PELAYANAN IZIN TRAYEK / IZIN OPERASI PERUBAHAN IDENTITAS
KENDARAAN No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Trayek / Izin Operasi Perubahan Identitas Kendaraan
2 Persyaratan Pelayanan
1. Surat Permohonan;2. Fotokopi Surat Bukti Identitas
Pemohon (Pemilik atau Perusahaan atau Koperasi);
3. Surat Keputusan Izin Trayek atau Surat Keputusan Izin Operasi asli yang lama;
4. Kartu Pengawasan asli yang lama;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan nama pemilik yang masih berlaku;
6. Fotokopi Uji Kendaraan atau Surat Tanda Uji Kendaraan yang masih berlaku;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Angkutan yang masih berlaku;
8. Fotokopi Surat Bukti Tanda Pembayaran Iuran Wajib Asuransi AK. JASA RAHARJA yang masih berlaku;
9. Fotokopi Surat Bukti tanda keanggotaan ORGANDA yang masih berlaku;
10.Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota sesuai domisili pemilik/perusahaan/koperasi;
11.Bukti Perubahan Plat Nomor Kendaraan oleh Kepolisian (plat kuning menjadi plat hitam) atau Surat Penghapusan Kendaraan dari daftar Kendaraan Wajib Uji oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota untuk kendaraan lama yang tidak dioperasikan lagi;
12.Surat Pernyataan bermaterai dibuat oleh pemilik kendaraan untuk tidak mengoperasikan kendaraan lama sebagai angkutan penumpang umum.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan
dan mengupload persyaratan;4.Petugas PTSP memverifikasi
persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Kegiatan Pengerukan didalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional
2 Persyaratan Pelayanan
1.Administrasi:a. Akte Pendirian
Perusahaan;b. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) Lokasi Provinsi Banten;
c.Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
d. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan.
2.Teknis:a. Keterangan mengenai
maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
b. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
c.Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;
d. Untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus
mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
e. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
f. Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
g. Hasil study analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku;
h. Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
3.Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan;
4.Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi
setempat;5.Study Kelayakan yang paling
sedikit memuat:a. Rencana volume
hasil kerja keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
b. Rencana jadwal rencana pengerukan;
c.Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan;
d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pengerukan.
6.Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
7.Referensi bank nasional yang memiliki aset Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Trilyun Rupiah)
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
30. STANDAR PELAYANAN IZIN KEGIATAN REKLAMASI DIDALAM
DLKr/DLKp PELABUHAN LAUT REGIONAL
No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Izin Kegiatan Reklamasi didalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional
2 Persyaratan Pelayanan
1.Administrasi:a. Akte Pendirian
Perusahaan;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lokasi Provinsi Banten;
c.Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
d. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan.
2.Teknis:a. Keterangan mengenai
maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
b. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
c.Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi;
d. Hasil study analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku.
3.Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaanyang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;
4.Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari
Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
5.Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau
6.Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat akan kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus;
7.Study Kelayakan yang paling sedikit memuat:a. Rencana
peruntukkan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi;
b. Rencana jadwal rencana reklamasi;
c.Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamasi;
d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi.
8.Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
9.Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Trilyun Rupiah)
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah
lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional
2 Persyaratan Pelayanan
1.Administrasi:a. Akte Pendirian
Perusahaan;b. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) Lokasi Provinsi Banten;
c.Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
d. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan.
2.Teknis:a. Keterangan mengenai
maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
b. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
c.Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;
d. Untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendapat izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
e. Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
f. Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
g. Hasil study analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku;
h. Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
3.Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan
dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan;
4.Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
5.Study Kelayakan yang paling sedikit memuat:a. Rencana volume
hasil kerja keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
b. Rencana jadwal rencana pengerukan;
c.Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan;
d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pengerukan.
6.Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
7.Referensi bank nasional yang memiliki aset Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Trilyun Rupiah)
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional
2 Persyaratan Pelayanan
1.Administrasi:a. Akte Pendirian
Perusahaan;b. Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) Lokasi Provinsi Banten;
c.Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
d. Keterangan Penanggung Jawab Kegiatan.
2.Teknis:a. Keterangan mengenai
maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;
b. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;
c.Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi;
d. Hasil study analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai
ketentuan yang berlaku.3.Surat pernyataan bahwa
pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi;
4.Rekomendasi dari syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat;
5.Rekomendasi dari Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan dari pelabuhan setempat akan kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada didalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan; atau
6.Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat akan kesesuaian dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus;
7.Study Kelayakan yang paling sedikit memuat:a. Rencana
peruntukkan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang digunakan serta metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi;
b. Rencana jadwal rencana reklamasi;
c.Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamasi;
d. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi.
8.Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir;
9.Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki aset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000,- (Lima Puluh Trilyun Rupiah)
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan
dan mengupload persyaratan;4.Petugas PTSP memverifikasi
persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Internasional Hub
2 Persyaratan Pelayanan
1.Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan;
2.Rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
3.Rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
4.Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang diusulkan oleh penyelengara pelabuhan;
5.Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan, luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
6.NPWP Lokasi Provinsi Banten.3 Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
Drs. Wahyu Wardhana, MA37. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENETAPAN
DLKr/DLKp PELABUHAN LAUT INTERNASIONAL
No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Internasional
2 Persyaratan Pelayanan
1.Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan;
2.Rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang
wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
3.Rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
4.Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang diusulkan oleh penyelengara pelabuhan;
5.Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
6.NPWP Lokasi Provinsi Banten.3 Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai
setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
PelayananPelayanan Rekomendasi Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Nasional
2 Persyaratan Pelayanan
1.Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan;
2.Rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
3.Rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
4.Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang diusulkan oleh penyelengara pelabuhan;
5.Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah
Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
6.NPWP Lokasi Provinsi Banten.3 Sistem,
Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.
40. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI RENCANA INDUK PELABUHAN PENYEBRANGAN, DLKr/DLKp YANG TERLETAK
PADA JARINGAN JALAN NASIONAL DAN ANTAR NEGARA SERTA JARINGAN JALUR KERETA API
No Komponen Uraian1 Produk
PelayananPelayanan Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyebrangan, DLKr/DLKp yang terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara serta Jaringan Jalur Kereta Api
2 Persyaratan Pelayanan
1.Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
2.Rekomendasi dari Gubernur mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
3.Rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
4.Hasil Kajian Rencana Induk Pelabuhan;
5.Keselamatan dan Keamanan lalu lintas kapal;
6.Rancangan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
7.NPWP Lokasi Provinsi Banten.
3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
1.Pemohon mendaftar secara online;
2.Server secara otomatis memberikan akun untuk login pendaftaran online;
3.Pemohon mendaftar perizinan dan mengupload persyaratan;
4.Petugas PTSP memverifikasi persyaratan yang diajukan pemohon dengan komunikasi secara virtual;
5.Pendaftaran online selesai setelah mendapatkan Nomor Pendaftaran Perizinan;
6.Proses diteruskan kepada OPD terkait apabila permohonan izin / non izin memerlukan kajian teknis;
7.Pencetakan surat izin / non izin untuk permohonan yang telah lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
8.Menyampaikan Informasi kepada pemohon bahwa surat izin / non izin sudah dapat diambil/diakses.