PRANATA MANAJEMEN PEMBANGUNAN
AMDAL UNTUK PERENCANAAN RUMAH SAKIT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
hanya dengan berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya sehingga kami dapat
menyelesaikan tugas laporan Pranata dan Manajemen Pembangunan ini
dengan baik.
Makalah mengenai Amdal untuk perencanaan rumah sakit ini kami
buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Pranata Manajemen
Pembangunan. Dalam penyusunan tugas atau materi ini, tidak sedikit
hambatan yang kami hadapi. Namun kami menyadari bahwa kelancaran
dalam penyusunan materi ini berkat bantuan dari semua pihak, oleh
karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Beta
Suryokusumo. S selaku dosen pengampu Pranata Manajemen Pembangunan
kelas B.
Kami sangat berharap makalah ini bisa berguna bagi kita semua
dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan,
khususnya dalam bidang arsitektur.
Kami menyadari makalah ini belum sempurna, masih banyak
kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan
kritik dan saran untuk penyempurnaan makalah ini. Atas
perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Malang, 20 Juni 2012
Kelompok 11
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
.....................................................................................................................
1
DAFTAR ISI
...................................................................................................................................
2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR
BELAKANG………………………………………………….......................................
3
1.2 TUJUAN
PENULISAN……………………………………………….......................................
3
1.3 MANFAAT
PENULISAN……………………………………………......................................
4
BAB II ISI
2.1 PENGEERTIAN AMDAL
...........................................................................................
5
2.2 MANFAAT AMDAL
....................................................................................................
6
2.3 PENYUSUNAN KEGIATAN
......................................................................................
7
2.4 PELAKU KEGIATAN
.................................................................................................
7
2.5 SISTEMATIKA LAPORAN
......................................................................................
16
2.6 PENATALAKSANAAN AMDAL RUMAH SAKIT
................................................ 17
2.7 UKL DAN UPL
...........................................................................................................
20
2.8 KAITAN AMDAL DENGAN DOKUMEN/KAJIAN LINGKUNGAN
............................. 20
BAB III DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENYUSUN ANALISIS
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
.............................................................................................
22
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Program pembangunan pada periode Pembangunan Jangka Panjang
kedua adalah pembangunan berwawasan lingkungan, sebagai upaya sadar
dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam
pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.
Dalam setiap pembangunan akan ada berbagai usaha atau kegiatan yang
pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup,
oleh karena itu perlu dijaga keserasian antar usaha/kegiatan
tersebut dengan menganalisa dari sejak awal perencanaannya.
Dengan demikian langkah pengendalian dampak negatif dapat
dipersiapkan sedini mungkin. Rumah sakit sebagai salah satu hasil
pembangunan dan upaya penunjang pembangunan dalam bidang kesehatan
merupakan sarana pelayanan umum, tempat berkumpulnya orang sakit
maupun orang sehat yang memungkinkan terjadinya pencemaran
lingkungan, gangguan kesehatan dan dapat menjadi tempat penularan
penyakit. Untuk itu telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan
dampak lingkungan Rumah Sakit yang dimulai dari analisa dampak
lingkungan (AMDAL). Kenyataan, upaya tersebut tidak dapat
dilaksanakan karena berbagai kendala khususnya biaya.
Adanya Peraturan Pemerintah No. 51 Tahu n 1993 Tentang Analisis
Dampak Lingkungan, merupakan suatu terobosan baru yang memungkinkan
setiap Rumah Sakit yang terkena wajib AMDAL (Rumah Sakit dengan
kapasitas lebih dari 400 tempat tidur ) dapat melaksanakan dengan
baik. Sedangkan bagi yang tidak wajib AMDAL dapat melaksanakan
sesuai dengan situasi dan kondisi Rumah Sakit tetapi masih memenuhi
persyaratan sanitasi lingkungan yang baik.
1.2 Tujuan Penulisan AMDAL
Mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilakukan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup.
Mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan hidup yang akan
terkena dampak besar dan penting
Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usahan dan atau kegiatan
yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan
hidup.
1.3 Manfaat Penulisan AMDAL
Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada semua pihak, khususnya kepada mahasiswa maupun pelajar untuk
menambah pengetahuan dan wawasan tentang AMDAL perencanaan rumah
sakit. Manfaat lain dari penulisan makalah ini adalah dengan adanya
penulisan makalah ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan
dan acuan untuk pembelajaran lebih lanjut.
BAB II
AMDAL Dalam Penyusunan Perencanaan Rumah Sakit
2.1 Pengertian Amdal
AMDAL adalah salah satu studi yang mengidentifikasi,
memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh dari
suatu kegiatan manusia terhadap lingkungan. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 dikenal istilah Analisis mengenai
Dampak Lingkungan yang disingkat dengan AMDAL yang berarti hasil
studi mengenai dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan. Di samping pengertian tersebut, dewasa ini dikenal
pengertian :
a) AMDAL Kegiatan Terpadu/Multi Sektor yaitu hasil studi
mengenai dampak penting kegiatan yang terpadu yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem
dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung
jawab.
b) AMDAL Kawasan yaitu hasil studi dampak penting suatu kegiatan
yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan
hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang
bertanggung jawab.
c) AMDAL Regional yaitu hasil studi dampak penting suatu
kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu
kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah
sesuai rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan
lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab. Bagi kegiatan yang
diragukan dampak pentingnya, dilakukan proses penapisan untuk
memastikan apakah kegiatan tersebut berdampak penting atau tidak.
Bagi rencana kegiatan yang tidak ada dampak pentingnya, dalam
rangka menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan diharuskan
melakukan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan
lingkungan (UPL). AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi
penyusunan berturut-turut :
a) Kerangka Acuan bagi penyusunan Analisis Dampak Lingkungan
(KA-ANDAL).
b) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).
c) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL).
d) Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
Jadi pengertian AMDAL di sini dapat berarti proses studi dan
dapat pula berarti hasil studi. Dengan ditetapkannya PP 51 tahun
1993 tentang AMDAL, tidak terdapat lagi ketentuan tentang AMDAL
bagi kegiatan yang sudah berjalan yang dikenal dengan SEMDAL. Namun
demikian bagi kegiatan bidang kesehatan yang semula ditetapkan
wajib SEMDAL tapi hingga saat ini belum membuat SEMDAL, Departemen
Kesehatan akan mengeluarkan ketentuan khusus yang mewajibkan
pembuatan standard operating procedure pengelolaan dan
pemantauan lingkungan yang dituangkan dalam rencana teknis
pengelolaan lingkungan dan rencana teknis pemantauan lingkungan,
sebagai pengganti kewajiban pembuatan SEMDAL. Dampak lingkungan
adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.
Pada mulanya dampak lingkungan digambarkan sebagai adanya benturan
antara dua kepentingan yaitu kepentingan antara perlunya
pelaksanaan kegiatan dan kepentingan usaha melestarikan kualitas
lingkungan yang baik. Benturan kepentingan tersebut hanyalah
mencerminkan adanya dampak yang merugikan (negatif) saja. Dalam
perkembangannya kemudian, yang dianalisis bukan hanya dampak
negatifnya saja tapi juga dampak positif suatu kegiatan dengan
bobot analisis yang sama. Sedangkan dampak penting adalah perubahan
lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu
kegiatan. Berkenaan dengan dampak lingkungan suatu kegiatan ada dua
hal pokok yang perlu dipahami yaitu :
a) Dampak setiap kegiatan bersifat khas dan unik (site
specific), artinya dampak lingkungan suatu kegiatan hanya
berlaku untuk ekosistem tertentu dan kelompok sosial tertentu yang
menghuni ruang dan waktu tertentu. Asumsi ini berangkat dari suatu
pengertian bahwa AMDAL hanya terfokus pada ruang tertentu dan kurun
waktu tertentu yang dihipotesakan terkena dampak suatu kegiatan.
Implikasi dari asumsi ini adalah walaupun jenis kegiatannya sama,
dampak yang ditimbulkan akan berbeda bila berada di ruang yang
berbeda.
b) Dampak suatu kegiatan bersifat kompleks. Asumsi ini berangkat
dari pengertian bahwa, setiap komponen lingkungan satu sama lain
saling terkait. Perubahan atau tekanan yang dialami oleh satu
komponen lingkungan akan mempengaruhi komponen lainnya. Hubungan
sebab akibat ini semakin sulit ditelusuri apabila dampak yang
ditimbulkan pada suatu komponen bersifat kumulatif dan baru tampak
setelah kurun waktu yang cukup lama. Implikasi hal ini adalah bahwa
studi AMDAL harus dilakukan secara lintas disiplin sesuai dengan
karakteristik dampak yang ditimbulkan. Jadi diperlukan spesialis
yang mengkaji masing-masing disiplin dari aspek yang terkait dan
ahli analisis sistim yang mengintegrasikan hasil kajian para
spesialis dalam kesatuan analisis.
2.2 Manfaat AMDAL
Telah disebutkan terdahulu bahwa AMDAL diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan suatu kegiatan. Ini berarti bahwa dokumen
AMDAL merupakan salah satu bahan pertimbangan, untuk menetapkan
apakah suatu kegiatan itu memungkinkan untuk dilaksanakan ditinjau
dari sudut kepentingan kelestarian lingkungan hidup. Dengan
demikian maka AMDAL bermanfaat untuk :
a) Mengetahui adanya dampak suatu rencana kegiatan terhadap
kualitas lingkungan hidup yang melampaui ambang batas yang telah
ditetapkan ataupun yang tidak dapat ditolerir serta membahayakan
kesehatan dan keselamatan manusia.
b) Mengetahui adanya dampak suatu rencana kegiatan terhadap
kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan.
c) Memberikan masukan bagi studi kelayakan teknis dan kelayakan
ekonomi sehingga dapat dilakukan optimasi, terutama dalam rangka
mengendalikan dampak negatif dan mengembangkan dampak
positifnya.
d) Memberikan informasi sejauh mana keadaan lingkungan dapat
menunjang perwujudan suatu rencana kegiatan, terutama informasi
tentang sumber daya yang diperlukan bagi kegiatan tersebut, seperti
energi, tenaga manusia, sarana dan prasarana angkutan dan
sebagainya.
e) Pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan hasil
pendugaan dan evaluasi dampak lingkungan yang dilakukan dalam
proses penyusunan AMDAL.
f) Pelaksanaan pemantauan lingkungan yang diperlukan bagi
penilaian ataupun pengawasan pelaksana pengelolaan lingkungan.
2.3 Penyusun Kegiatan
Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat
meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun
dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan
ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi
penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor
09/2000.
2.4 Pelaku Kegiatan
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi
Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.
Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen
AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan
Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi
pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota
berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup
Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan
warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam
Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi
Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi
dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh
atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan
alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal
dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi,
faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup,
dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.
Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan
menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.
Langkah-Langkah Dalam Studi AMDAL
Sesuai dengan definisi lingkungan yang berlaku di Indonesia
(Undang-undang No. 4 Tahun 1982) komponen lingkungan yang ditelaah
dalam studi AMDAL bagi suatu kegiatan meliputi komponen lingkungan
fisik kimia, komponen lingkungan hayati dan komponen sosial ekonomi
dan sosial budaya. Secara umum langkah-langkah pelaksanaan studi
AMDAL secara berurutan dapat digambarkan pada diagram alir sebagai
berikut :
Diagram Alir Studi AMDAL
Langkah-langkah yang digambarkan dalam diagram tersebut tidak
menggambarkan bentuk dokumen yang akan dihasilkan seperti yang
dimaksud dalam pengertian AMDAL menurut Peraturan Pemerintah No. 51
tahun 1993. Langkah-langkah yang selanjutnya akan diuraikan di
bawah ini lebih menjelaskan urutan pekerjaan studi AMDAL sejak
persiapan studi sampai langkah dari studi AMDAL yaitu evaluasi
dampak lingkungan dan alternatif pengelolaannya.
1) Langkah pertama : Persiapan meliputi :
a) Pembentukan Tim Penyusun.
b) Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan AMDAL, pedoman-pedoman, baku mutu lingkungan,
rencana kegiatan yang akan dikaji.
c) Pengenalan keadaan umum lokasi kegiatan (pra survai).
d) Penentuan ruang lingkup studi (scoping).
e) Penyusunan rencana kerja/usulan teknis.
2) Langkah kedua : Pengumpulan dan penyusunan informasi mengenai
kegiatan yang akan dikaji (pemerian kegiatan), sekurang-kurangnya
memuat :
a) Nama dan alamat pemrakarsa kegiatan.
b) Status, jenis, tujuan, dan kegunaan kegiatan.
c) Lokasi kegiatan.
d) Hasil (output) dan umur kegiatan.
e) Uraian kegiatan mulai dari fase persiapan sampai operasi.
f) Perkiraan biaya.
g) Rencana operasional atau alur proses kegiatan.
h) Rincian mengenai limbah kegiatan.
i) Uraian tentang sistim pengelolaan limbah.
3) Langkah ketiga : Penentuan rona lingkungan awal dimaksudkan
untuk memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan fisik,
biologis, dan sosial di wilayah yang diperkirakan terkena dampak
kegiatan, meliputi kegiatan :
a) Menetapkan komponen lingkungan yang akan dikaji.
b) Menetapkan metodologi pengukuran setiap komponen lingkungan
termasuk sampling
system dan sampling site-nya.
c) Menyusun daftar isian dan panduan-panduannya.
d) Menetapkan cara pengolahan dan analisa data.
e) Persiapan peralatan dan bahan-bahan.
f) Pelaksanaan pengukuran/penelitian di lapangan dan analisis di
laboratorium.
g) Pengolahan, analisis dan penyusunan hasil.
4) Langkah keempat :
a) Identifikasi dampak yaitu mengidentifikasi komponen
lingkungan yang mungkin terkena dampak rencana kegiatan/komponen
kegiatan.
b) Pendugaan dampak lingkungan yaitu memproyeksikan perubahan
komponen lingkungan yang mungkin terjadi akibat dilaksanakannya
rencana kegiatan.
5) Langkah kelima : Evaluasi dampak lingkungan dan alternative
pengelolaannya, meliputi :
a) Penentuan hubungan sebab akibat antara komponen rencana
kegiatan dan komponen lingkungan dengan dampak yang mungkin
ditimbulkan.
b) Uraian alternatif pengelolaan dampak lingkungan.
Dari langkah-langkah tersebut kemudian disusun laporan hasil
studi yang berbentuk beberapa dokumen yang meliputi : KA ANDAL,
ANDAL, serta RKL/RPL.
Diagram alir penyampaian dokumen AMDAL terlampir
Diagram 2.
Alur Pemrosesan Dokumen AMDAL Rumah Sakit
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1993, laporan
hasil studi AMDAL harus disusun dalam bentuk dokumen sebagai
berikut :
2.4.1 Kerangka Acuan ANDAL (KA-ANDAL)
2.4.2 Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Contoh Analisis Dampak Lingkungan Rumah Sakit :
ANALISIS ANDAL PADA RUMAH SAKIT1. Lingkungan
a. Lingkungan Rumah Sakit harus mempunyai batas yang jelas
dilengkapi dengan pagar yang kuat dan tida memungkinkan orang atau
binatang peliharaan keluar masuk dengan bebas b. Lingkungan
rumah sakit harus dilengkapi penerangan dengan intensitas cahaya
yang cukup c. Tidak becek, tidak berdebu dan tidak terdapat
genangan air serta dibuat landai menuju kesaluran terbuka/tertutup,
tersedia lubang penerima air masuk dan disesuaikan terhadap luas
halaman. d. Saluran air limbah harus tertutup dan dihubungkan
langsung dengan sistem pengolahan air limbah e. Ditempat
parkir, halaman, ruang tunggu dan tempat-tempat tertentu harus
tersedia tempat pengumpul sampah pada setiap radius 20
meter.
2. Ruang dan Bangunan
Ruang dan bangunan harus dalam keadaan bersih dan mudah
dibersihkan, tersedia tempat sampah sesuai dengan jenis sampahnya
serta tersedia fasilitas sanitasi sesuai dengan
kebutuhan Perbandingan jumlah tempat tidur dengan luas lantai
untuk ruang perawatan dan ruang isolasi sebagai berikut:
a. Ruang bayi: 1) Ruang perawatan minimal 2 m2/tempat
tidur 2) Ruang isolasi minimal 3,5 m2/tempat tidur
b. Ruang Dewasa 1) Ruang perawatan minimal 4,5 m2/tempat
tidur 2) Ruang isolasi minimal 6 m2/tempat tidur
Ruang dan bangunan harus bebas dari gangguan serangga, binatang
pengerat dan binatang penganggu lainnya. Lantai harus selalu
bersih, tingkat kebersihan lantai untuk ruang operasi 0-5 kuman/cm2
dan untuk ruang perawata 5-10 kuman/cm2. Mutu udara memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. tidak berbau (terutama H2S dan Amoniak)
b. kadar debu tidak melampaui 150 ug/m3 udara dalam pengukuran
rata-rata 24 jam
c. Angka kuman 1) Ruang operasi kurang dari 350 koloni/m3
udara dan bebas kuman pathogen alpha streptococus haemolitius) dan
spora gasn gangren 2) Ruang perawatan isolasi kurang dari 700
koloni/m3 udara dan bebas kuman pathogen alpha streptococus
haemolitius)
d. Kadar gas dan bahan berbahaya Kadar gas dan bahan
berbahaya dalam udara tidak melebihi konsentrasi, maksimum
e. Suhu dan kelembaban, kebisingan dan pencahayaan harus sesuai
dengan peraturan
3. Fasilitas Sanitasi
A. Fasilitas penyediaan air
1) Harus tersedia air minum sesuai dengan kebutuhan 2)
Tersedia air bersih minimal 500 lt/tempat tidur/hari 3) Air
minum dan air bersih tersedia pada setiap tempat kegiatan yang
membutuhkan secara berkesinambungan 4) Distribusi air minum
dan air bersih di setiap ruangan/kamar harus menggunakan jaringan
perpipaan yang mengalir dengan tekanan positif
B. Fasilitas toilet dan kamar mandi
1) Harus selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih 2)
Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin,
berwarna terang dan mudah dibersihkan 3) Pada setiap unit
ruangan harus tersedia toilet (jamban, peturasan dan tempat cuci
tangan) tersendiri. Khususnya untuk unit rawat inap da kamar
karyawan harus tersedia kamar mandi. 4) Pembuangan air limbah
dari toilet dan kamar mandi dilengkapi dengan penahan bau (water
seal)5) Letak toilet dan kamar mandi tidak berhubungan langsung
dengan dapur, kamar operasi, dan ruang khusus lainnya6) Lubang
penghawaan harus berhubungan langsung dengan udara luar 7)
Toilet dan kamar mandi pria dan wanita harus terpisah8) Toilet dan
kamar mandi unit rawat inap dan karyawan harus terpisah 9)
Toilet dan kamar mandi karyawan harus terpisah dengan toilet
pengunjung 10) Toilet pengunjung harus terletak ditempat yag
mudah terjangkau dan ada petunjuk arah. 11) Harus dilengkapi
dengan slogan atau peringatan untuk memelihara kebersihan 12)
Tidak terdapat tempat penampungan atau genangan air yang dapat
menjadi tempat perindukan nyamuk13) Tersedia toilet pengunjung
dengan perbandingan 1 toilet untuk 1-40 pengunjung wanita, 1 toilet
untuk 1-60 pengunjung pria.
C. Fasilitas pembuangan sampah/limbah padat 1) Tempat
pengumpul sampah
a) Terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat,
kedap air dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian
dalamnya b) Mempunyai tutup yag mudah dibuka dan ditutup tanpa
mengotori tangan c) Terdapat minimal 1 (satu) buah untuk
setiap kamar atau setiap radius 10 meter dan setiap radius 20 meter
pada ruang tunggu terbuka d) Setiap tempat pengumpul sampah
harus dilapisi kantong plastik sebagai pembungkus sampah dengan
lambang dan warna sebagai berikut: (1) Warna merah, untuk
kategori radioaktif (2) Warna kuning, untuk kategori
infeksius (3) Warga ungu, untuk citotoksis (4) Warna
hitam, untuk umum e) Kantong plastik diangkat setiap hari atau
kurang dari sehari apabila 2/3 bagian telah terisi sampah f)
Khusus untuk tempat pengumpul sampah kategori infeksius (plastik
kuning) dan sampak citotoksis (plastik ungu) segera dibersihkan dan
didesinfeksi setelah dikosongkan, apabila akan dipergunakan
kembali
2) Tempat penampungan sampah sementara a) Tersedia tempat
penampungan sampah yang tidak permanen b) Terletak pada lokasi
yang mudah dijangkau kendaraan pengangkut sampahc) Dikosongkan dan
dibersihkan sekurang-kurangnya satu kali 24 jam
3) Tempat pembuangan sampah akhir a) Sampah radio aktif
dibuang sesuai dengan persyaratan teknis dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku b) Sampah infeksius dan
citotoksis dimusnahkan melalui incinerator pada suhu di atas 1000 o
Cc) Sampah umum (domestik) dibuang ke tempat pembuangan sampah
akhir yang dikelola oleh PEMDA, atau badan lain sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku d) Sampah farmasi
dikembalikan kepada distributor, bila tidak memungkinkan supaya
dimusnahkan melalui incinerator pada suhu di atas 1000 o Ce) Sampah
bahan kimia berbahaya, bila mungkin dan ekonomis supaya di daur
ulang, bila tidak supaya pembuangannya dikonsultasikan terlebih
dahulu ke instansi yang berwenang
D. Fasilitas Pembuangan Limbah 1) Saluran pembuangan limbah
harus menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air dan limbah
harus mengalir dengan lancar 2) Rumah Sakit harus memiliki
unit pengelolaan limbah sendiri atau bersama-sama secara kolektif
dengan bangunan di sekitarnya yang memenuhi persyaratan teknis,
apabila belum ada atau tidak terjangkau sistem pengolahan air
limbah perkotaan3) Kualitas limnbah (effluent) rumah sakit yang
akan dibuang ke lingkungan harus memenuhi persyaratan Baku Mutu
effluent sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
E. Fasilitas pembuangan gas buagan (emisi)1) Rumah sakit harus
memiliki sarana pengendalian gas buangan (emisi)2) Gas buangan yang
dibuang ke dalam lingkungan harus memenuhi Baku Mutu Emisi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku
F. Fasilitas pengendalian serangga dan tikus 1) Setiap
lubang pada bangunan harus dipasang alat yang dapat mencegah
masuknya serangga atau tikus. 2) Setiap persilangan pipa dan
dinding harus rapat. 3) Setiap sarana penampungan air harus
bersih dan tertutup.
G. Fasilitas Sanitasi lainnya 1) Harus tersedia tempat
penampungan tinja, air seni, muntahan dan lain-lain, (Spoelhok)
yang terbuat dari logam tahan karat pada setiap unit
perawatan. 2) Tersedia ruang khusus untuk penyimpanan
perlengkapan kebersihan pada setiap unit perawatan.
2.4.3 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
2.4.4 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
2.5 Sistimatika Laporan
Berikut ini akan diuraikan secara singkat butir-butir yang harus
tercantum dalam setiap dokumen dan beberapa hal penting yang harus
ada pada setiap dokumen.
a) Kerangka Acuan ANDAL
Sesuai dengan pedoman teknis Kerangka Acuan ANDAL harus disusun
dengan sistimatika sebagai berikut :
1) Pendahuluan
2) Tujuan studi
3) Ruang lingkup studi
4) Metodologi
5) Tim studi ANDAL
6) Biaya
7) Waktu pelaksanaan
8) Daftar pustaka.
b) Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
Sesuai dengan pedoman teknis secara sistimatis dokumen ANDAL
rumah sakit harus memuat uraian tentang :
Ringkasan:
1) Pendahuluan
2) Dasar pembangunan rumah sakit
3) Rencana rumah sakit
4) Rona lingkungan hidup awal
5) Perkiraan dampak penting
6) Evaluasi dampak penting
7) Kepustakaan
8) Lampiran
Laporan hasil studi ANDAL harus disusun berdasarkan Kerangka
Acuan yang telah ditetapkan oleh Komisi. Untuk hal-hal yang
bersifat sangat rahasia dan tidak mungkin
diungkapkan dalam laporan misalnya menyangkut rahasia yang
dipatenkan harus diberikan catatan tersendiri dan hal ini
dituangkan dalam ringkasan ANDAL.
c) Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan (RPL). Sesuai dengan pedoman teknis RKL dan RPL harus
disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
RKL :
1) Identitas pemrakarsa
2) Uraian kegiatan
3) Tujuan, kegunaan, ruang lingkup, dan pendekatan pengelolaan
lingkungan
4) Rencana pengelolaan lingkungan
5) Kepustakaan.
RPL:
1) Identitas pemrakarsa
2) Uraian kegiatan
3) Tujuan, kegunaan, dan alternatif pemantauan lingkungan
4) Uraian rencana pemantauan lingkungan
5) Kepustakaan.
Uraian yang disajikan dalam laporan RKL dan RPL harus dapat
mengungkap secara jelas tentang apa, bagaimana, dimana, siapa, dan
kapan pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan dilakukan. Perlu
diingat bahwa dokumen RKL dan RPL termasuk dokumen yuridis yang
menjadi pegangan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan RKL dan RPL.
2.6 Penatalaksanaan AMDAL Rumah Sakit
2.6.1 Organisasi
Sesuai dengan PP 51 tahun 1993, satuan kerja yang bertanggung
jawab dalam penatalaksanaan AMDAL adalah Komisi AMDAL Bidang
Kesehatan yang berstatus pusat (perijinan atau pemilikannya) adalah
Komisi AMDAL Pusat Departemen Kesehatan yang pembentukannya
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.
041/MENKES/SK/I/1989 , dan telah diperbaharui dengan Surat
Keputusan Menteri Kesehatan No.280/MENKES/SK/I/1993 . Dalam rangka
pelaksanaan PP 51 tahun 1993 keanggotaan Komisi AMDAL Departemen
Kesehatan akan ditambah dengan wakil-wakil dari Badan Pertanahan
Nasional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam melaksanakan
tugasnya Komisi AMDAL Departemen Kesehatan melakukan hubungan kerja
dengan instansi yang bertanggung jawab dalam Rumah Sakit dalam hal
ini Direktorat Jenderal Pelayanan Medik. Hubungan kerja tersebut
lebih lanjut akan diuraikan dalam tata cara penyampaian dokumen
AMDAL Rumah Sakit.
Komisi AMDAL Departemen Kesehatan diketuai oleh Direktur
Jenderal PPM PLP dengan pertimbangan bahwa urusan pengelolaan
lingkungan secara fungsional menjadi tanggung jawab Direktur
Jenderal PPM PLP. Adapun anggota Komisi AMDAL Departemen Kesehatan
terdiri dari pejabat di lingkungan unit utama Departemen Kesehatan
yang tugas pokoknya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan
maupun
berkaitan dengan kegiatan bidang kesehatan yang wajib AMDAL.
Para pejabat tersebut terdiri dari :
1) Kepala Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan (sebagai Wakil
Ketua Komisi)
2) Kepala Pusat Data Kesehatan (sebagai Sekretaris Komisi)
3) Kepala Direktorat Penyehatan Lingkungan Pemukiman
4) Kepala Direktorat Penyehatan Air
5) Kepala Direktorat Pemberantasan Bersumber Binatang
6) Kepala Direktorat Pengawasan Obat dan Bahan Berbahaya
7) Kepala Direktorat Pengawasan Obat
8) Kepala Direktorat Pengawasan Obat Tradisional
9) Kepala Direktorat Instalasi Medik
10) Kepala Direktorat Rumah Sakit Umum dan Pendidikan
11) Kepala Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta
12) Kepala Direktorat Bina Peranserta Masyarakat
13) Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Dep.Kes.
14) Kepala Pusat Laboratorium Kesehatan
15) Wakil dari Departemen Dalam Negeri
16) Wakil dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan/Kantor
Menteri Negara KLH
17) Wakil dari Badan Pertanahan Nasional
18) Wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.
2.6.2 Tugas Komisi AMDAL
Adapun tugas Komisi AMDAL Departemen Kesehatan adalah :
a) Menyusun Pedoman Teknis Pembuatan AMDAL.
b) Menetapkan Kerangka Acuan bagi pembuatan ANDAL.
c) Menilai ANDAL.
d) Menilai RKL dan RPL.
e) Memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan berdasarkan
hasil penilaian AMDAL.
f) Membantu menyelesaikan diterbitkannya surat keputusan tentang
AMDAL.
g) Memberikan bimbingan kepada Komisi Daerah.
h) Menilai rencana teknis pengelolaan lingkungan dan rencana
teknis pemantauan lingkungan.
Untuk membantu pelaksanaan penilaian AMDAL, Komisi AMDAL dibantu
oleh Tim Teknis AMDAL yang anggotanya terdiri dari tenaga-tenaga
yang berkualifikasi AMDAL B yang berasal dari unit kerja di
lingkungan Departemen Kesehatan yang terkait dengan AMDAL.
2.6.3. Tata Cara Penyampaian Dokumen AMDAL Rumah Sakit
1) Dokumen Kerangka Acuan (KA).
3 Dokumen KA ANDAL disampaikan oleh pemrakarsa kepada Komisi
AMDAL Departemen Kesehatan
4 Komisi AMDAL setelah membahas Kerangka Acuan tersebut
memberikan tanggapan dan komentar tertulis terhadap KA tersebut dan
menyampaikannya kembali kepada pemrakarsa selambat-lambatnya 12
hari seiak dokumen tersebut diterima oleh Komisi AMDAL.
2) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL
5 ANDAL, RKL dan RPL diajukan sekaligus oleh pemrakarsa kepada
Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
6 Direktorat Jenderal Pelayanan Medik memberikan bukti
penerimaan dokumen-dokumen tersebut kepada pemrakarsa dengan
mencantumkan tanggal penerimaan.
7 Dokumen tersebut diteruskan kepada Komisi AMDAL Departemen
Kesehatan untuk kemudian dilakukan pembahasan dan penilaian.
8 Berdasarkan hasil penilaian Komisi terhadap dokumen-dokumen
tersebut, Direktur Jenderal Yanmed menetapkan keputusan tentang
dokumen tersebut selambat-lambatnya 45 hari sejak tanggal
pengajuan.
1. Apabila keputusan tersebut berupa penolakan karena
dokumen-dokumen tersebut dinilai belum memenuhi persyaratan maka
dokumen tersebut harus diajukan kembali kepada Dirjen Yanmed, dan
selambat-lambatnya 30 hari sejak pengajuan kembali harus sudah
dikeluarkan keputusan atas dokumen- dokumen tersebut berdasarkan
hasil penilaian Komisi AMDAL.
2. Apabila hasil penilaian menyimpulkan bahwa dampak negatif
tidak dapat ditanggulangi berdasarkan IPTEK dan biaya
penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dengan hasil
dampak positifnya, maka Dirjen Yanmed memutuskan menolak rencana
kegiatan rumah sakit
3. Pengajuan keberatan atas keputusan dapat disampaikan kepada
Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Bapedal selambat-lambatnya
14 hari sejak diterimanya keputusan penolakan.
4. Menteri Kesehatan akan memberikan keputusan terhadap
pengajuan keberatan tersebut setelah mendapat pertimbangan dari
Bapedal selambat-lambatnya 30 hari sejak diterima pengajuan
tersebut dan keputusan ini merupakan keputusan terakhir.
2.7 UKL dan UPL
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab
dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup).
Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus
melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan
lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak
diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan
teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan
lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk
menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.
Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi
dengan menggunakan formulir isian yang berisi :
· Identitas pemrakarsa
· Rencana Usaha dan/atau kegiatan
· Dampak Lingkungan yang akan terjadi
· Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
· Tanda tangan dan cap
· Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :
· Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan
lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada
satu wilayah kabupaten/kota
· Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan
lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari
satu Kabupaten/Kota
· Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan
lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan
yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas
Negara
2.8 Kaitan AMDAL dengan Dokumen/Kajian Lingkungan
2.8.1 AMDAL dan UKL-UPL
Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL
tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan
Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah
diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.
2.8.2 AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib
Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen
pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam
operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan
hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL,
untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit
Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan
yang Diwajibkan. Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen
lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu
secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat
kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh
Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah
berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak
membutuhkan AMDAL baru.
2.8.3 AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela
Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya
menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan
lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela
yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat
internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994
tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan. Penerapan
perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan
yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari
kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen
sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena
sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan
lingkungan sekaligus dapat "memperbaiki" ketidaksempurnaan yang ada
dalam dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini
sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk
dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri.
Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan
Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000,
dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh
asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.
BAB III
DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENYUSUN ANALISIS MENGENAI
DAMPAK LINGKUNGAN
No.
Materi
PP 29/1986
PP 51/1993
1.
Kegiatan Wajib AMDAL
(Penapisan)
Pasal 2 ayat (2) :
Ditetapkan oleh Menteri/
Pimpinan LPND yang
membidangi........dst
Pasal 2 ayat (3) :
Ditetapkan Menteri LH/
Kepala BAPEDAL setelah mendengar dan
memperhatikan saran
dan pendapat instansi
yang bertanggung jawab.
Pasal 2 ayat (4) :
Penapisan kegiatan
ditinjau secara berkala
sekurang-kurangnya
sekali dalam 5 (lima)
tahun.
2.
Kaitan antara AMDAL dengan Perizinan
Pasal 5 :
Keputusan tentang
pemberian izin terhadap
rencana kegiatan oleh
instansi yang berwenang
di bidang perizinan
hanya dapat diberikan
setelah adanya keputusan
persetujuan atas RKU
RPL
Pasal 5:
Pemberian izin usaha dan kegiatan oleh instansi yang berwenang
untuk jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat
diberikan setelah adanya pelaksanaan rencana
pengelolaan lingkungan
dan rencana pemantauan lingkungan yang telah disetujui oleh
instansi yang bertanggung jawab.
3.
Kedudukan dan AMDAL
Pasal 6:
ayat (1) : AMDAL
merupakan komponen
studi kelayakan rencana
kegiatan
Pasal 6:
ayat (1) : AMDAL merupakan bagian kegiatan studi kelayakan
rencana usaha dan kegiatan
ayat (2) : Hasil studi
AMDAL digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan
wilayah.
4.
Lama waktu penilaian AMDAL (Putusan persetujuan)
Pasal 10 : PIL = 30 hari
Pasal 12 : KA = 30 hari
Pasal 16 : ANDAL =
90 hari
Pasal 19 : RKL = 30 hari
Pasal 20 : RPL = 30 hari
PIL dihilangkan
Pasal 7 :
- KA hanya perlu tanggapan tertulis dari
komisi
- Batas waktu tanggapan tertulis KA sejak diterima oleh Komisi
adalah 12 hari
Pasal 10 :
Batas waktu penetapan
ANDAL, RKL/RPL
sejak diterima oleh
Komisi adalah 45 hari
5.
AMDAL
Kegiatan Terpadu
-
Pasal 12:
Kegiatan
- Bagi kegiatan yang Terpadu saling terkait, berada dalam satu
ekosistem dan dimiliki oleh satu Pemrakarsa Pedoman teknis,
penilaian dan persetujuan oleh
instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Komisi
AMDAL Terpadu merupakan komisi gabungan yang ditetapkan oleh
Menteri LH/Kepala BAPEDAL.
6.
AMDAL Kawasan
-
Pasal 13:
-berada dalam
kawasan sesuai peraturan perundangan
-Pedoman teknis, penilaian dan persetujuan oleh instansi yang
bertanggung jawab
7.
AMDAL Regional
-
Pasal 14:
Amdal regional akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri
LH/Kepala Bapedal
8.
Kadaluwarsa persetujuan AMDAL
Pasal 21:
Kadaluwarsa, apabila
dalam 5 (lima) tahun
rencana kegiatan tidak
dilaksanakan
Pasal 15:
Kadaluwarsa, apabila
dalam 3 (tiga) tahun
rencana kegiatan tidak
dilaksanakan.
9.
Komisi:
Komisi Pusat
Komisi Daerah
Pasal 23
Hanya ada 2, yaitu :
- Komisi AMDAL Pusat
- Komisi AMDAL Daerah
Pasal 17
18 : (tetap)
Keanggotaan komisi ditambahkan unsur BPN, BKPM sebagai anggota
tetap dan LSM sebagai anggota tidak tetap.
Lisensi dihilangkan
10.
Pembinaan
Pasal 30:
Pengawasan
Kualifikasi penyusun
AMDAL dengan pem-
berian lisensi ... dst.
Pasal 20 :
Pendidikan, pelatihan,
penelitian, dan
pengembangan AMDAL
diselenggarakan dengan koordinasi BAPEDAL.
11.
Pengawasan
Pasal 31, 32, 33
Pasal 22 25
Setiap rencana usaha/
kegiatan wajib diumumkan oleh instansi yang bertanggung
jawab
Dokumen AMDAL
bersifat terbuka untuk
umurn
- Peran serta masyarakat dalam bentuk saran dan pemikiran (lisan
atau tertulis) kepada Komisi sebelum dokumen AMDAL disetujui
BAPEDAL menggunakan dokumen
AMDAL sebagai bahan penguji hasil pemantauan BAPEDAL dapat
melakukan koordinasi dalam pengawasan
Adapun Undang-Undang dan Peraturan lain yang terkait, yaitu
:
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan
Angkutan Jalan
3. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
4. KepMen LH No. 12/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
5. KepMen LH No. 13/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Susunan
Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL
6. KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
7. KepMen LH No. 15/MENLH/3/ 1994 tentang Pembentukan Komisi
AMDAL Terpadu
8. KepMen LH No. 42/MENLH/1 1/ 1994 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Audit Lingkungan
9. KepMen LH No. 54/MENLH/1 1/ 1995 tentang Pembentukan Komisi
AMDAL Terpadu/ Multisektor dan Regional
10. KepMen LH No. 55/MENLH/1 1/ 1995 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Regional
11. KepMen LH No. 57/MENLH/12/ 1995 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor
12. KepMen LH No. 02/MENLH/1/ 1998 tentang Penetapan Pedoman
Baku Mutu Lingkungan
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun
2006 Tentan Pedoman penyusunan analisis mengenai Dampak lingkungan
hidup
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun
2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum
memiliki dokumen lingkungan hidup
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Memillki
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
21. KepMen LH No. 30/MENLH/1 0/ 1999 tentang Panduan Penyusunan
Dokumen Pengelolaan Lingkungan
22. KepMen LH No. 42/MENLH/1999 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Audit Lingkungan
23. KepMen LH No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman PenilaianDokumen
AMDAL
24. KepMen LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL
Kegiatan PembangunanPermukiman Terpadu
25. KepMen LH No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL
Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
26. KepMen LH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata KerjaKomisi
Penilai AMDAL
27. KepMen LH No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan
Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
28. KepMen LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan
Komisi Penilai Tim Teknis AnalisisMengenai Dampak Lingkungan
Hidup
29. KepMen LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha
Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL
30. KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup
31. KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan
Audit Lingkungan Hidup Yang diwajibkan
32. KepMen LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
92/MENKES/PER/IV/2010 TentangPersyaratan Kualitas Air Minum
34. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air,
Pengendalian Pencemaran Air
35. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/7/ 1995 tentang Program Kali
Bersih (PROKASIH)
36. KepMen LH No. Kep-35A/ MenLH /7/ 1995 tentang Program
Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian
Pencemaran di Lingkup Kegiatan PROKASIH (Proper Prokasih)
37. KepMen LH No. 58/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah
Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
38. KepMen LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata
Cara Perizinan Pemanfaatan Air
39. KepMen LH No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis
Kualitas” Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
40. KepMen LH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya
Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air
41. KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat
dan Tata Cara PerizinanSerta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah
ke Air atau Sumber Air
42. KepMen LH No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah
Domestik
43. KepMen LH No. 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian
tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air
44. KepMen LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan
Status Mutu Air
45. KepMen LH No. 142 Tahun 2003 tentang Perubahan KepMen LH No.
111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara
Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau
Sumber Air
46. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
47. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sunber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup.
48. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
49. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1999
tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
50. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan
Beracun
51. Kep. Dirjen Batan No. 119/DJ/III/1992 tentang Pedoman Teknis
Penyusunan AMDAL Untuk Kegiatan Nuklir di Bidang Nuklir Non –
Reaktor
52. Kep. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/1992 tentang Nilai Batas
Radioaktif di Lingkungan
53. PP. No, 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran
dan/atau Perusakan Laut.
54. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
55. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian
Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006
56. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 07 tahun 2010 Tentang Sertifikasi kompetensi penyusun dokumen
analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga
pelatihan Kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai
dampak Lingkungan hidup
57. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06
tahun 2006 tentang Pedoman Umum
Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa
Lingkungan
58. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 tentang Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan.
59. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedian Jasa
Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan
60. KepMen LH No. 07/ MENLH/2001 tentang Pejabat Pengawasan
Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
61. Keputusan Bersama Meneg LH dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara No. 08 & 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup dan Angka
Kreditnya
62. KepMen LH No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan
Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
63. KepMen LH No. 58Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup di PropinsiKabupaten/Kota.
64. Kep. MENPAN Nomor : 47/KEP/M.PAN//8/2002 tentang Jabatan
Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Angka
Kreditnya.
65. Keputusan Bersama Men PAN dan Mendagri Nomor : 01
/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah.
66. Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
67. KepMen LH No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan
Angka Kreditnya.
68. KepMen LH No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi
Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak
Lingkungan.
69. KepMen LH No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi
Pengendali Dampak Lingkungan.
70. KepMen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota.
71. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
72. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
73. KepMen LH No. 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan
Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan.
Disusun Oleh:
KELOMPOK 11 / KELAS B
REDISYA GILANG P. 105060500111036
SONA MAHARAHMI105060500111061
SALMAN ALFARISI105060507111026
SAVRIA VILIA ROZA 105060503111004
M. SYARIF HIDAYATULLAH105060507111015
DOSEN PENGAMPU : BETA SURYOKUSUMO S., ST.,MT.�
JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA