· Web viewKalimantan Timur 118 93.897 16, Kalimantan Tengah 55 37.120 17. Kalimantan Selatan 23 10.061 18. Sulawesi Utara 19 32.412 19. Sulawesi Tengah 4 3.083 20. Sulawesi Tenggara

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

B A B V

PENGEMBANGAN DUNIA USAHA

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, pengembangan dunia usaha memperoleh perhatian khusus, dengan cara memberikan pengarahan dan bimbingan, serta menciptakan iklim yang meng-gairahkan bagi kegiatan masyarakat. Dunia usaha di Indonesia meliputi golongan Swasta Nasional, perusahaan-perusahaan milik negara dan perusahaan-perusahaan asing. Di dalam golongan swasta nasional, golongan ekonomi lemah merupakan bagian terbesar dan berwujud kesatuan-kesatuan usaha kecil-kecil yang tersebar di manamana. Mereka pada umumnya berdiri sendiri-sendiri dan karena itu berkedudukan lemah.

Berbagai kebijaksanaan telah ditempuh untuk menunjang perkembangan dunia usaha, antara lain dalam bentuk undang-undang penanaman modal dalam negeri dan asing dan melalui lembagalembaga keuangan. Sejak dimulainya Repelita II, Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada golongan ekonomi lemah agar dapat berkembang semakin cepat dan dapat memegang peranan yang lebih besar dalam perkembangan perekonomian Indonesia.

Untuk ini telah ditingkatkan bantuan permodalan dalam rangka program Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), bantuan management dan penyertaan modal oleh PT BAHANA Pembinaan Usaha Indonesia, serta PT ASKRINDO yang berfungsi memberikan asuransi kredit. Selain itu dilaksanakan pula program-program bimbingan tehnis, latihan-latihan ketrampilan, dan bimbingan

management oleh berbagai Departemen-departemen dan lembaga-lembaga, agar maraca dapat berusaha secara lebih baik.

195

B. KEBIJAKSANAAN-KEBIJAKSANAAN DI BIDANG PENANAMAN MODALMaksud UU No. 1 tahun 1967 tentang PMA dan

UU No. 6 tahun 1968 tentang PMDN, adalah untuk mendorong penanaman modal melalui penyediaan fasilitas, seperti pembebasan atau keringanan pajak dan bea masuk untuk pengimporan mesin dan per-alatan, pembebasan bea meterai modal, penyusutan yang dipercepat, fasilitas pemutihan modal (PMDN), dan sebagainya. Bagi PMA se-gala fasilitas tersebut masih disertai beberapa fasilitas lain, yang berupa jaminan-jaminan penanaman modalnya dan kelonggaran-kelonggaran pengelolaan perusahaannya.

Kedua Undang-undang tersebut mengalami penyempurnaan dengan UU No. 11 tahun 1970 dan No. 12 tahun 1970 tentang perobahan dan tambahan dari UU No. 1 tahun 1967 dan UU No. 6 tahun 1968, yang memberikan fasilitas yang lebih baik bagi penanaman modal.

Pengarahan dalam penanaman modal telah ditentukan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengatur hak suara pemegang saham dalam Perseroan, penyusunan bentuk-bentuk usaha negara sesuai dengan fungsinya, peraturan-peraturan perpajakan dan perkreditan, penetapan peranan lembaga-lembaga keuangan bukan bank. dalam pembiayaan kegiatan joint venture PMA, dan kebijaksanaankebijaksanaan di bidang tenaga kerja using secara umum.

Sejalan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut di atas, maka untuk mengarahkan kegiatan PMA dan PMDN telah ditentukan skala prioritas, berdasar mana disediakan fasilitas penanaman modal. Penetapan Daftar skala prioritas tersebut 196

akan ditinjau kembali secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan. Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk penentuan prioritas adalah sesuai dengan ketentuan dalam Repelita II, yaitu dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kejenuhan dalam suatu bidang usaha, perlindungan untuk usaha kecil/nasional, peningkatan penghasilan ekspor dan penghematan devisa, serta perluasan kesempatan kerja yang luas.

Kecuali pengarahan berdasar skala prioritas penanaman modal, direncanakan pula peningkatan penyertaan fihak Indonesia dalam PMA. Pelaksanaannya diselenggarakan secara bertahap dan penyelenggaraannya dilakukan melalui lembaga pasar uang dan modal. Berhubung dengan ketentuan tersebut, oleh pemerintah diusahakan peningkatan persiapan-persiapan untuk penyelenggaraan lembaga pasar uang dan modal.

Dalam rangka pembentukan pasar uang dan modal berbagai kebijaksanaan sedang dipersiapkan. Dalam hubungan ini, telah diterbitkan surat keputusan mengenai tatacara penawaran dan perda-gangan saham di pasar modal. Di bidang kelembagaan telah dibentuk lembaga keuangan bukan bank, dengan kegiatan utamanya di bidang pengembangan pasar modal/perdagangan salaam. Selain dari itu masih diperlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendorong fihakfihak yang bersangkutan dalam pembentukan pasar uang dan modal.

Peningkatan peranan fihak Indonesia selain di bidang pemilikan saham, juga diarahkan kepada peningkatan penggunaan tenaga serta unsur management dari fihak Indonesia dalam perusahaan joint venture dengan sejauh mungkin menggunakan tenaga kerja dan pimpinan Indonesia. Pengaturan mengenai ini telah ditetapkan dalam bentuk peraturan-peraturan, terutama kewajiban mendidik tenaga Indonesia, penyelenggaraan penggantian tenaga asing dengan tenaga Indonesia secara bertahap, serta penetapan sanksi-sanksi jika ada pelanggaran.

Mengenai izin usaha diambil langkah untuk mencabut izin tersebut bagi investor-investor PMA/PMDN yang tidak melaksanakan proyeknya

197

(terbengkalai). Namun untuk proyek-proyek PMA/PMDN yang belum dilaksanakan, masih dapat dipertimbangkan perpanjangan izin usahanya, asalkan proyek-proyek dimaksud dipandang masih perlu ditunjang. Bagi proyek-proyek PMA yang belum dilaksanakan dan mendapatkan perpanjangan izin usaha, masih diberi kesempatan pula untuk mengganti peserta-peserta yang tidak sungguh-sungguh dengan calon peserta lain yang bonafide dan bersungguh-sungguh.

Dalam rangka kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap proyek-proyek PMA/PMDN yang telah disetujui, ikut sertanya

BKPM Daerah/Team Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal telah ditingkatkan, sehingga tercipta suatu mekanisme "komunikasi dua arah" antara instansi-instansi Pusat dengan instansi di Daerah. Tujuan utama kegiatan pembinaan dan pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran/penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan/persyaratan-persyaratan penanaman modal yang berlaku.

Untuk mendorong usaha penanaman modal dalam bidang industri untuk pengusaha dalam rangka PMA dan PMDN, Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah telah mendirikan proyek industrial estate di Jakarta, Surabaya dan Cilacap. Pembangunan industrial estate di Medan sedang dalam persiapan, sedang pembangunan industrial estate. di Ujung Pandang, Semarang dan Kalimantan Timur, masih dalam taraf penelitian. Dalam tahun terakhir Repelita I, industrial estate di Jakarta, telah selesai dibangun dan telah beroperasi. Sementara itu industrial estate Surabaya sejak 1974/75 telah dapat menampung perkembangan industri.

Tujuan pembangunan industrial estate ialah penyediaan saranasarana dan jasa bagi pembangunan suatu industri yang meliputi tanah, jalan, air, listrik, dan izin-izin bangunan/Undang-undang gangguan dari perusahaan yang bersangkutan. Di samping fungsi yang pokok tersebut, pembangunan industrial estate ini mempunyai kaitan langsung dengan berbagai rencana pembangunan lainnya, seperti planologi perkotaan, pembangunan daerah/regional, penyediaan lapangan kerja, pembinaan jenis-jenis industri tertentu dan sebagainya. Dasar pemikiran tentang bentuk hukum adalah bahwa industrial estate me-rupakan suatu perusahaan public utility

198

yang memberikan prioritas pelayanan kepada pengusaha industri dalam rangka PMDN.

Di samping kegiatan pembentukan industrial estate, beberapa daerah lainnya telah mengembangkan daerah-daerah industri sesuai dengan perencanaan tatakota di daerahnya masing-masing. Pengarahan penanaman modal ke lokasi daerah industri tersebut terus ditingkatkan.

Dalam rangka mendorong usaha penanaman modal yang mengolah bahan baku impor serta mengekspor kembali hasil produksinya

ke luar negeri, maka telah disediakan fasilitas Bonded Warehouse dan Entrepot-Entrepot swasta. Dengan sarana-sarana tersebut bahan yang diimpor dapat diangkut dari kapal ke tempat untuk diproses dengan cepat dan selama barang-barang tersebut berada di Bonded Warehouse atau entrepot belum dikenakan pembayaran bea masuk.

Sehubungan dengan terkaitnya kegiatan di dalam wilayah Bonded Warehouse dengan program pengembangan ekspor, Pemerintah meng-ambil langkah-langkah pengembangan Export Processing Zone, yang merupakan wilayah tempat kegiatan penanaman modal yang memproses barang-barang untuk ekspor. Untuk mendorong ekspor Pemerintah merencanakan membentuk Export Processing Zones baru di beberapa daerah.

C. PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN ASING

1. Penanaman Modal Dalam Negeri

Kegiatan investasi dalam rangka penanaman modal dalam negeri telah berkembang dan meliputi berbagai sektor ekonomi, seperti pertambangan, kehutanan, pertanian/peternakan, perikanan, pengangkutan/perhubungan, pariwisata/hotel, perindustrian, perumahan/perkantoran dan lain-lain. Proyek-proyek PMDN yang telah disetujui Pemerintah sejak Nopember 1968 sampai dengan Maret 1976 berjumlah 2.452 proyek dengan rencana investasi sebesar Rp. 1.799,6 milyar. Dari tahun ke tahun, jumlah proyek yang disetujui maupun jumlah rencana investasi yang ditanam/disetujui senantiasa terus meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V – 1.

199

Ditinjau dari jumlah proyek maupun jumlah rencana investasi yang telah disetujui, dapat disimpulkan bahwa sektor perindustrian yang meliputi industri dasar, industri ringan, industri tekstil, industri kimia dan industri farmasi menduduki tempat tertinggi. Sampai dengan akhir bulan Maret 1976, proyek-proyek di bidang perindustrian yang telah disetujui berjumlah 1.813 buah atau 73,9% dari seluruh proyek yang telah disetujui. Dari segi nilai investasinya sebesar Rp. 1.165,9

T A B E L V - 1PROYEK-PROYEK PMDN YANG DISETUJUI PEMERINTAH SEJAK NOPEMBER 1968

SAMPAI DENGAN MARET 1976(Rencana Investasi damns jutaan Rp.)

Nop. 1968 – Maret 1973

Nop. 1968 – Maret 1974

Nop. 1968 - Maret 1975

Nop. 1968 – Maret 1976SEKTOR Jumlah

ProyekRencanaInvestas

i

JumlahProyek

RencanaInvestasi

JumlahProyek

RencanaInvestasi

JumlahProyek

RencanaInvestasi

1. Pertambangan 7 39.492 11 48.774 13 50.045 1350.0452 Kehutanan 168 95.

120229 147.436 265 174.88.5 274

180.1893. Pertanian/Peternakan 30 38.003 55 47.278 68 59.205 8182.1614. Perikanan 10 4.149 19 11.445 21 15.351 2315.8465. Pengangkutan/Perhubungan 78 60

97889 85.764 97 94.569 105

104.4156. Pariwisata/Hotel 86 62.690 97 76.080 102 79.029 10379.6997. Perindustrian 1.133

467.3151.533 840.316 1.668 966.413 1.813

1.165.9098. Perumahan/Perkantoran 7 8.464 17.156 10 80.958 1598.204

9 Lain-lain 8 5.997 15 16.222 24 23.055 25 23.105

J u m l a h : 1.527 762.208 2.057 1.350.471 2.267 1.543.510 2.452 L799.573

200

milyar investasi di bidang industri merupakan 64,8% dari seluruh rencana penanaman modal dalam negeri yang telah disetujui oleh Pemerintah.

Di samping sektor perindustrian, bidang-bidang yang cukup menarik bagi para penanam modal, meliputi sektor kehutanan sebanyak 274 proyek, sektor pengangkutan/perhubungan 105 proyek, sektor pariwisata/hotel sebanyak 103 proyek, dan sektor pertanian/peternakan sebanyak 81 proyek. Berbeda dengan tahun sebelumnya, jumlah proyek sektor pengangkutan/perhubungan yang semula menempati urutan ke 4 sesudah sektor pariwisata/hotel, maka dalam tahun anggaran 1975/76, sektor pengangkutan/perhubungan dalam urutannya meningkat menjadi nomor 3, sedangkan sektor pariwisata/hotel menjadi nomor 4.

Rencana investasi yang disetujui dalam tahun 1974/75 menunjukkan angka yang menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi sebaliknya rencana investasi dalam tahun 1975/76 dibandingkan tahun 1974/75 menunjukkan angka peningkatan ialah dari Rp. 193,0 milyar pada tahun 1974/75 menjadi Rp. 256,1 milyar pada tahun 1975/76.

Meningkatnya jumlah investasi dalam tahun 1975/76 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagian disebabkan karena adanya harapan-harapan baru dari para penanam modal dalam negeri, yaitu berhubung dengan mulai adanya perbaikan perekonomian dunia pada satu pihak dan adanya kelonggaran-kelonggaran dalam kebijaksanaan perkreditan dalam negeri dilain pihak.

Proyek-proyek penanaman modal dalam negeri sebagian besar masih berlokasi di Jawa. Sampai dengan bulan Maret 1976, dari 2.452 proyek yang

201

telah disetujui, 663 buah proyek (27%) terletak di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian disusul berturut-turut Jawa Barat sebanyak 522 proyek (21,3%). Jawa Timur sebanyak 278 proyek (11,3%), Jawa Tengah 203 proyek (8,3%) dan 786 proyek (52%) berada di luar Jawa (lihat Tabel V— 2).

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menyebarkan lokasi proyek-proyek penanaman modal ke daerah-daerah, khususnya

TABEL V – 2JUMLAH PROYEK PMDN YANG DISETUJUI MENURUT

PENYEBARANNYA, NOPEMBER 1968 s/d MARET 1976

Total 1968 a/d Maret 1976No. Daerah Tingkat I Rencana Investasi

Jumlah Proyek (Dalam jutaan Rupiah)

1. DKI Jakarta Raya 665 488.8802. Jawa Barat 522 431.9803. Jawa Tengah 203 87.1834. D.I. Jogyakarta 41 24.6745. Jawa Timur 278 217.0066. D.I. Aceh 24 11.5747. Sumatera Utara 155 113.9068. Sumatera Barat 37 16.3109. R i a u 43 15.897

10. J a m b i 29 10.84611. Bengkulu 7 5.59712. L a m p u n g 46 23,66913. Sumatera Selatan 35 68.55914. Kalimantan Barat 63 19,19815. Kalimantan Timur 118 93.89716, Kalimantan Tengah 55 37.12017. Kalimantan Selatan 23 10.06118. Sulawesi Utara 19 32.41219. Sulawesi Tengah 4 3.08320. Sulawesi Tenggara 5 37.55921. Sulawesi Selatan 43 24.68022. M a 1 u k u 18 10.21423. B a 1 i 10 2.83924. Nusa Tenggara Barat 2 23825. Nusa Tenggara Timur 3 1.30326. Irian Jaya 4 888

J u m l a h : 2.452 1.799373

1) Angka-angka telah diperbaiki.

202

di luar Jawa, maka perkembangan penanaman modal dalam negeri dalam tahun 1975/76 ini menunjukkan gejala yang positip. Jumlah proyek-proyek yang berlokasi di luar Jawa telah meningkat dari 729 proyek pada tahun 1974/75 menjadi 743 proyek pada akhir tahun 1975/76.

Sejalan dengan pengarahan untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, maka proyek-proyek penanaman modal direncanakan dapat memberikan kesempatan kerja secara "langsung". Proyekproyek PMDN yang telah disetujui sampai dengan bulan Maret 1976 direncanakan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang menampung 755.570 orang sebagai tenaga kerja (lihat Tabel V — 3).

TABEL V — 3JUMLAH TENAGA KERJA PADA PROYEK PMDN MENURUT

SEKTOR,NOPEMBER 1968 s/d MARET 1976

Nomor S e k t o r Jumlah Tenaga

1. Pertanian 139.7432. Kehutanan 93.2773. Perikanan 6.1044. Pertambangan 32.8105. Perindustrian 425.4096. Konstruksi/Listrik 2.3997. Perhotelan 21.2668. Pengangkutan 28.4039. Real Estate/Perkantoran 3.788

jasa-jasa 2.371

J u m l a h 755.570

Tiap proyek penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah dalam rangka Undang-

203

undang No. 6 tahun 1968 dan Undang-undang No. 12 tahun 1970, diberi fasilitas perpajakan berupa fasilitas bebas pajak (tax holiday) atau fasilitas keringanan pajak (investment allowance). Pemberian fasilitas-fasilitas tersebut

ditetapkan untuk suatu jangka waktu tertentu. Dari proyek-proyek yang telah disetujui sejak tahun 1968 sampai dengan bulan Maret 1976, sebagian telah melakukan produksi komersiil. Sampai dengan Maret 1976 proyek-proyek yang telah habis masa bebas pajak ber-jumlah 502 proyek dengan rencana investasi sebesar Rp. 132,5 milyar dan yang telah habis masa keringanan pajaknya berjumlah 784 proyek dengan rencana investasi sebesar Rp. 333,4 milyar (lihat Tabel V — 4). Perlu dikemukakan bahwa sebelum tahun 1970/71 belum ada proyekproyek penanaman modal, yang berakhir masa bebas/keringanannya.

Terhadap proyek-proyek yang telah habis masa "bebas pajak"-nya maupun masa "keringanan pajak" nya mulai dikenakan ketentuanketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Penanaman Modal Asing

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 yang kemudian disempurnakan/ditambah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing, jumlah proyek maupun jumlah rencana investasinya yang telah disetujui oleh Pemerintah, terus meningkat dari tahun ke tahun.

Permohonan penanaman modal asing yang telah disetujui oleh Pemerintah sampai dengan Maret 1976 tercatat sebanyak 832 proyek dengan jumlah rencana investasi sebesar US $ 4,983.1 juta (lihat Tabel V — 5).

Sebagian proyek-proyek penanaman modal asing tersebut telah mengadakan penambahan-penambahan modalnya, sehingga rencana investasi yang semula

204

telah disetujui tersebut di atas sampai dengan Maret 1976 meningkat menjadi US $ 6,521.1 juta (lihat Tabel V — 5). Dengan demikian penambahan modal sampai Maret 1976 dari proyekproyek yang telah disetujui tersebut adalah sebesar US $ 6,521.1 juta — US $ 4,983.1 juta, sama dengan US $ 1,538 juta.

Seperti halnya pada penanaman modal dalam negeri, maka sektor perindustrian baik ditinjau dari jumlah proyeknya maupun rencana investasinya merupakan sektor yang paling banyak menarik pena-

TABEL V — 4

JUMLAH PROYEK DAN RENCANA PENANAMAN MODAL PMDNYANG TELAH HABIS MASA FASILITASNYA,

SEJAK 1971 s/d 1975

Jumlah proyek menurut jenis fasilitas Jumlah rencana penanaman menurutJanis fasilitas (dalam Rp. juta)

T a h u nBebas Pajak(Tax Holiday)

Keringanan Pajak(Investment Allowance)

Bebas Pajak(Tax Holiday)

Keringanan Pajak(Investment Allowance)

1970/71 14 14 — 5.245

1971/72 14 108 1301 42.028

1972/73 76 130 18.813 45.038

1973/74 119 214 28.041 91.856

1974/75 166 113 42.350 57.651

1975/76 113 205 41.952 91.639

Jumlah : 502 784 132.457 333.457

205

TABEL V – 5JUMLAH PROYEK DAN RENCANA INVESTASI DALAM RANGKA PMA

SEBELUM DAN SESUDAH DIADAKAN PEROBAH4N/PENAMBAHAN

JUMLAH PROYEK DAN INVESTASI YANG DISETUJUI

SEBELUM DIADAKAN PENAMBAHAN MODAL

NILAI INVESTASI YANG DISETUJUISETELAH DIADAKAI5 PENAMBAHAN MODAL 1)

1967 s/d Maret 1973

1967s/d'Maret 1974

1967 s/d Maret 1975 1967 s/d Maret 1976

Rencana InvestasiSEKTOR

Rencana Rencana Rencana Rencana

1967 s/d 1967s/d 1967 s/d 1967 s/dJumlahProye

Investasi

juta US

JumlahProyek

Investasi

juta WS

JumlahProyek

Investasijuta US S

JumlahProyek

Investasi

Juta US

Maret 1974

juta US $

Maret 1974

MU US$

Mares 1975

juta US S

Maret 1976juta US $

Pertambangan. 24 24 7721 24 772.8 24 772.8 780.8 780.8 1,476.3 1,476.3

Kehutanan 71 81 490.7 84 499.1 84 499.1 470.5 531.2 548.6 549.9Ind. Darat 72 98 439.3 109 540.7 122.

1,436.5 251.1 545.3 740.7 1,644.7

Ind. Ringan 153 190 271.2

201 297.3 210 415.0

214.4 331.2 360.5 488.7Ind. Tekstil 41 58 522.4 65 619.9 66 621.9 282.8 733.4 8849 889.9Ind. Kimia 14 22 185.1 29 378.2 36 400.9 103.3 251.1 465.2 485.5

Ind. Farmasi 37 42 80.7 47 88.2 51 99.9 69.7 98.7 108.2 119.9Perikanan 15 16 302 21 44.9 21

44.9 30.8 41.8 64.9 64.9

Pengangkutan/Perhubungan 16 20 50.2 20 50.2 22 67.1 37.4 52.2 52.2 69.1Real Estate 29 38 199.9 45 289.7 44 292.7 115.9 120.9 296.7 313.3Pet. Jasa Pembangunan 23 41 62.3 51 78.5 57 83.2 47.2 83.1 100.3 105.0Perhotelan/Pariwisata 8 9

34.6 12 105.6 12 105.6 33.1 41.1 135.1

135.1Pertanian/Perkebunan 62 66 120.1 67 120.7 68 123.5

133.3 138.9 140.5 143.3Services dan Jasa 5 6 6.1 8 7.5 9 7.9 6.5 7.9 9.3 9.7

Con sultansJasa-jasa lainnya 9

1.5

4 12.1 4 12.1 4 12.1 8.5 19.1 19.1 22.5

J u m l a h 571

2349.3

715 787 3,905.6 832 4,983.1

2,555.4 3,776.7 5,402.5 6,521.1

1) Jumlah proyek setelah ada perobahan sama banyaknya dengan sebelum ada perobahan.

206

naman modal asing. Jumlah proyeknya sebanyak 485 buah dengan rencana investasi (termasuk penambahan-penambahan modal) sebesar US $ 3,635.7 juta.

Di dalam sektor industri tersebut dilihat dari segi proyeknya, maka sektor perindustrian ringan merupakan bidang usaha yang paling banyak menarik para penanam modal. Sampai dengan Maret 1976, menurut urutan jumiah proyek, penanaman modal asing di- bidang perindustrian ini berjumlah sebanyak 210 proyek dengan ren-cana investasi sebesar US $ 488.7 juta, kemudian disusul berturut-turut oleh perindustrian dasar sebanyak 122 proyek dengan rencana investasi US $ 1,644.7 juta, perindustrian tekstil sebanyak 66 proyek dengan rencana investasi US $ 889.9 juta, industri kimia sebanyak 36 proyek dengan rencana investasi US $ 488.5 juta. Pada tabel V – 5 terlihat bahwa rencana investasi dalam bidang industri dasar dalam tahun 1975/76 meningkat secara menyolok -menjadi US $ 1,644.7 juta. Hal ini disebabkan karena penambahan modal dari sebagian proyek-proyek yang telah disetujui dan karena masuknya proyekproyek barn dalam bidang industri dasar. Dari proyek-proyek baru tersebut, satu di antaranya adalah proyek Asahan, yang melakukan kegiatan pengolahan aluminium dengan rencana investasi sebesar US $ 860 juta.

Setelah sektor perindustrian, maka sektor-sektor lain yang banyak menarik para penanam modal asing adalah sektor-sektor kehutanan (84 proyek dengan rencana investasi seluruhnya sebesar US $ 549.9 juta), sektor pertanian/perkebunan (68 proyek dengan rencana investasi seluruhnya US $ 143.3 juta), jasa-jasa pembangunan/konstruksi (57 proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 105 juta) dan real estate (46 proyek dengan rencana investasi se-besar US $ 313.5 juta).

207

Sampai Maret 1976 terdapat perubahan-perubahan/penambahan modal dengan nilai yang cukup berarti, terutama di sektor pertambangan dengan tambahan modal sebesar US $ 703.5 juta dan sektor industri yang mengalami peningkatan modal sebesar US $ 657.6 juta. Sejalan dengan meningkatnya proyek-proyek dan rencana investasi yang te- lah disetujui, meningkat pula angka-angka realisasi investasi dari

tahun ke tahun. Kenaikan realisasi tersebut ditunjukkan oleh naik-nya prosentase angka-angka realisasi terhadap rencana investasi yang telah disetujui oleh Pemerintah. Berdasarkan rencana investasi "semula" sebelum adanya perubahan-perubahan/penambahan modal (Tabel V — 5) prosentase realisasi penanaman modalnya menun-jukkan 47,9% pada akhir tahun kedua Repelita II (Tabel V — 6).

Seperti halnya pada rencana investasi yang telah disetujui, maka sesuai dengan catatan Bank Indonesia realisasi penanaman modal asing yang terbesar juga terdapat pada sektor industri, ialah sebe-sar US $ 1,531.7 juta atau 51,4% dari rencana investasi di sektor tersebut sebelum ada perubahan-perubahan/penambahan modal. Pada sektor kehutanan jumlah realisasi penanaman modal asing adalah sebesar US $ 258.8 juta atau 51,8% dari rencana di sektor tersebut sebelum ada penambahan-penambahan modal (lihat Tabel V — 6).

Sampai dengan Maret 1976, dari 832 proyek penanaman mo-dal asing yang telah disetujui, 387 proyek atau 46,5% dari seluruh jumlah proyek, berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rencana investasi termasuk penambahan-penambahan modal sebesar US $ 1,323:3 juta.

Dalam periode yang sama di Jawa Barat tercatat 114 proyek atau 13,7% dari seluruh proyek dengan investasi sebesar US $ 1,236.5 juta. Sebagian besar proyek-proyek tersebut berlokasi di sekitar Jakarta. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah tercatat masing-masing sebesar 82 proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 2983 juta dan 26 proyek dengan rencana investasi sebesar US $ 173.1 juta. Daerah-daerah di luar Jawa yang rencana investasinya di atas US $ 100 juta dapat diuraikan menurut 208

urutannya adalah Sumatera Utara dengan rencana investasi sebesar US $ 1,005.9 juta (45 proyek), Irian Jaya dengan rencana investasi sebesar US $ 471.1 juta (13 proyek), Kalimantan Timur dengan rencana investasi sebesar US $ 335.3 juta (31 proyek), Sumatera Selatan dengan rencana investasi US $ 240.8 juta 08 proyek), Sulawesi Selatan dengan rencana investasi sebesar US $ 113 juta (14 proyek) dan Maluku dengan rencana investasi sebesar US $ 102.8 juta (9 proyek). Berlainan dengan proyek-proyek dalam rangka penanaman modal dalam

TABEL V - 6REALISASI PENANAMAN MODAL ASING MENURUT SEKTOR

1967 s/d MARET 1976

1967 s/dMaret 1973

1967 s/dMaret 1974

1967 s/dMaret 1975

1967 s/dMaret 1976

S E K T O R

Jum

lah

Proy

ek

Nila

iIn

vest

asi

(Jut

aan)

Jum

lah

Proy

ek

Nila

iIn

vest

asi

(Jut

aan)

Jum

lah

Proy

ek

Nila

iIn

vest

asi

(Jut

aan)

Jum

lah

Proy

ek

Nila

iIn

vest

asi

(Jut

aan)

US.$. US.$. US.$. Us.$.

1. Pertambangan(di luar minyak). 17 169.5 17 1693 17 169.5 17 248.6

2. Kehutanan 60 121.6 65 160,3 70 219.5 70 258.83. Industri 179 400.1 226 707.6 28 1,155.4 295 1,531.4. Industri Pharmasi 19 14.0 28 46.3 42 52.9 42 57.35. Perikanan 10 20.4 11 28.9 11 43.0 11 53.76. Perhubungan 10 7.6 11 9.9 15 19.1 15 19.67. Real Estate 9 7.9 9 18.7 11 21.5 22 78.78. Perusahaan Jasa - - - - - - -9. Pembangunan 8 5.4 8 6.8 35 55.8 46 37.9

10. PerhotelanPariwisata 7 26.8 18 46.5 21 58.9 21 70.0

11. Pertanian dan15 18.0 18 20.9 25 27.7 29 33.8Perkebunan

Jumlah : 334 791.3 41'1 1,215.4

527 1,823.3 568 2,390.1209

negeri, maka penyebaran lokasi proyek-proyek penanaman modal asing ke luar Jawa belum menunjukkan kemajuan-kemajuan seperti diharapkan (lihat Tabel V -- 7).

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah tanggal 22 Januari 1974, proyek-proyek dalam rangka penanaman modal asing ditetapkan berbentuk joint venture, kecuali beberapa proyek yang memerlukan modal besar dan tehnologi tinggi. Jumlah proyek PMA joint venture sampai Maret 1976 adalah 702 atau 84,4% dari seluruh proyek-proyek penanaman modal asing yang telah disetujui. Jumlah proyek investasi langsung dan kontrak karya masing-masing 113 proyek dan 17 proyek (Tabel V — 8).

Dalam pada itu berhubung belum selesainya penyusunan peraturan yang merupakan dasar bagi kontrak karya di bidang pertambangan (pada generasi ketiga), maka proyek-proyek penanaman modal asing di bidang ini belum mengalami pertambahan.

Dalam rangka memperluas kesempatan kerja, proyek penanaman modal asing ikut memberikan sumbangan. Dari proyek-proyek penanaman modal asing yang telah disetujui sampai dengan Maret 1976, dapat menambah lapangan kerja sebanyak 419.231 orang, ter- diri dari 391.244 tenaga kerja Indonesia dan 27.969 tenaga Asing pendatang (lihat Tabel V — 9).

Seperti halnya pada Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagian dari proyek-proyek Penanaman Modal Asing telah melakukan produksi komersiil. Sebagian dari proyek-proyek tersebut, sejumlah 236 proyek telah habis masa bebas pajaknya (tax-holiday) dengan rencana investasi sebesar US $ 326.5 juta, dan sejumlah 784 proyek telah habis masa keringanan pajaknya (investment allowance) dengan rencana investasi sebesar US $ 333.3 juta' (lihat Tabel V — 10).

Terhadap proyek-proyek yang telah habis masa fasilitasnya ter. sebut dikenakan ketentuan-ketentuan perpajakan-perpajakan yang berlaku.

D. PENGEMBANGAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH

Dalam Repelita II pengembangan golongan ekonomi lemah mendapat perhatian khusus. Dalam hubungan ini Pemerintah telah

210

TABEL V – 7PENANAMAN MODAL ASING YANG DISETUJUI MENURUT LOKASI

(Sebelum diadakan penambahan dan setelah diadakan penambahan modal)1967 s/d Maret 1976

211

TABEL V — 8JUMLAH PROYEK PENANAMAN MODAL. ASING YANGTELAH DISETUJUI MENURUT BENTUK-BENTUKNYA,

1967 s/d MARET 1976

Keterangan 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 s/d Maret Jumlah1976

Investasilangsung 14 14 16 48 15 2 4 — — — 113

J o i n t 11 53 65 121 87 129 92 43 11 702

KontrakKarya 1 2 5 1 5 3 — — — 17

J u m 1 a h : 26 69 86 170 107 95 133 92 43 11 832

212

TABEL V 9JUMLAH TENAGA KERJA PADA PROYEK-PROYEK

PENANAMANMODAL ASING, MENURUT SEKTOR,

1967 s/d Maret 1976

Nomor S e k t o r Tenaga Asing Tenaga Indonesia Jumlah

1. Pertanian 250 94.620 94.8702. Kehutanan 17.111 86.235 103.3463. Pertam-

bangan 2.939 11.393 14.3324. Perindus-

trian 4.957 141.427 146.3845. Konstruksi 1.186 26.153 27.3396. H o t e l 376 9.995 10.3717. Real estate 784 15.819 16.6038. Jasa-jasa

lainnya 366 5.602 5.968

J u m l a h 27.969 391.244 449.213

TABEL V — 10JUMLAH PROYEK DAN RENCANA

PENANAMAN MODAL ASING YANG TELAH HABISMASA FASILITASNYA SEJAK TAHUN 1970 s/d 1975/76

213

Jumlah proyek menurutjenis fasilitas

Investment Tax holiday allowance

Jumlah rencana penanam-an menurut jenis fasilitas

(dim. US $ juta)

Investment Tax holiday allowance

Tahun

1970/71 18 14 34,5 5,21971/72 30 108 36,6 42,01972/73 22 130 7,5 45,01973/74, 44 214 44,8 91,81974/75 66 113 128,2 57,61975/76 56 205 74,9 91,7

Jumlah : 236 784 326,5 333,3

menyediakan pembiayaan dari anggaran belanja negara untuk program-program pengembangan ekonomi lemah. Di samping itu disediakan pula pembiayaan melalui perbankan untuk para pengusaha golongan ekonomi lemah tersebut.

Di samping bantuan permodalan, juga diberikan bantuan tehnis dalam bentuk bimbingan serta konsultasi maupun latihan-latihan ketrampilan, dan penyediaan sarana-sarana usaha agar golongan ini dapat berkembang lebih dinamis sehingga peranannya dalam tata perekonomian kita dapat ditingkatkan.

1. Pembiayaan Program Pengembangan Golongan Ekonomi lemah

Berbagai lembaga keuangan dan program telah dibentuk oleh pemerintah guna membantu perkembangan golongan ekonomi lemah melalui bantuan permodalan dalam bentuk Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), dan Kredit mini. Pembentukan Lembaga pertanggungan atas resiko kredit yang dibebankan pada perbankan untuk golongan ekonomi lemah, (PT Askrindo), telah dapat memperlancar pelaksanaan kredit dari per. bankan.

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dibentuk untuk memberikan bantuan management dan penyertaan modal dalam perusahaan-perusahaan yang dikatagorisasikan dalam golongan ekonomi lemah. Di samping itu telah didirikan PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO/IDFC) pada tahun 1972 dan PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI) pada tahun 1973, yang bergerak dalam pembiayaan pembangunan terma-suk untuk golongan ekonomi

214

lemah.Khusus mengenai kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang perkreditan membantu para pengusaha golongan ekonomi lemah, dise-diakan kredit KIK/KMKP yang telah dimulai pada bulan Desember 1973, dengan persyaratan-persyaratan yang lebih ringan serta prosedur/pemberian kredit yang lebih sederhana daripada kredit investasi atau kredit eksploitasi biasa.

Jumlah KIK maupun KMKP adalah masing-masing maksimum Rp. 5 juta (atau maksimum Rp. 10 juta per nasabah yang menerima KIK dan KMKP sekaligus) dengan jangka waktu maksimum 5 tahun untuk KIK dan 3 tahun untuk KMKP. Besarnya suku bunga ditetapkan 12% setahun untuk KIK dan 15% setahun untuk KMKP dengan kemungkinan masa tenggang waktu.

Sifat-sifat program KIK/KMKP antara lain adalah :

(1) Pada prinsipnya kredit-kredit disetujui untuk segala usaha terutama unit-unit produksi yang melakukan usaha rehabilitasi dan perluasan, yang menghasilkan barang dan jasa-jasa.

(2) Dapat diberikan secara massal/berkelompok (jadi tidak hanya secara individuil), di mana Instansi Pemerintah ikut aktip melakukan pembinaan, pengarahan, bimbingan dan lain-lain.

(3) Untuk KIK tidak ada kewajiban tertentu dari pihak pengusaha guna menyediakan pembiayaan sendiri dalam suatu prosentase minimum dari jumlah kreditnya.

(4) Persyaratan yang lunak dalam penyediaan jaminan oleh nasabah pada banknya.

(5) Adanya asuransi risiko kredit dari PT Askrindo, dengan premi asuransi yang tidak dibebankan kepada pengusaha, tetapi dibayar oleh perbankan.Bank-bank pelaksana adalah semua Bank-bank

Umum Pemerintah dan Bapindo. Tiap bank melayani sektor-sektor tertentu dengan catatan bahwa khusus untuk Bapindo ada kerjasama antara Bapindo dan Bank-bank Pembangunan Daerah yang bertindak sebagai bank pelaksana untuk semua sektor. Beberapa insentip disediakan oleh Pemerintah/Bank

215

Indonesia untuk membantu bank-bank pelaksana ini di dalam peranan khusus mereka guna mendorong atau mengembangkan pengusaha golongan ekonomi lemah, antara lain dengan menyediakan jumlah kredit likwiditas yang besar dengan suku bunga yang relatip rendah.

Dari tabel (V 11) dapat dilihat bahwa program KIK/KMKP sejak Desember 1973 s/d bulan Maret 1976 menunjukkan perkembangan yang pesat.

TABEL V — 11PERKEMBANGAN KREDIT INVESTASI KECIL DAN KREDIT MODAL

KERJA PERMANEN, 1973/74 1) — 1975/76

Jumlah nilai kredit yang disetujui(Jumlah Rp. dalam jutaan)

Jumlah permohonan-permohonan yang disetujui(Jumlah nasabah)

KIK KMKP Jumlah KIK KMKP Jumlah

Desember '73s/d Maret'74 5.667 4.488 10.155 4.611 3.303 7.914

Dalam tahun 13.101 13.426 26.527 6.713 12.466 19.179

Dalam tahun 15322 22.842 38.164 8.480 67.512 75.992

Desember'73s/d Maret'76 34.090 40.756 74.846 19.804 83.281 103.085

1) sejak Desember 1973.

216

Dapat ditambahkan, bahwa pada saat program KIK/KMKP mulai dilaksanakan dalam bulan Desember 1973 jumlah permohonanpermohonan yang disampaikan kepada bank-bank pelaksana besar sekali, sehingga pada tahap permulaan dirasakan adanya, kelambatan dalam memproses dan menilai permohonan-permohonan itu. Walaupun begitu secara berangsur-angsur jumlah kredit yang disetujui untuk KIK dan KMKP maupun jumlah nasabah yang menerimanya terus naik dari bulan ke bulan sehingga pada akhir Maret 1976 berjumlah Rp. 34,09 milyar untuk KIK dan Rp. 40,75 milyar untuk KMKP dengan jumlah nasabah/pengusaha sekitar 103.085.

Pada akhir Maret 1976 nilai rata-rata permohonan KIK yang sudah disetujui adalah Rp. 1,7 juta sedang nilai rata-rata untuk KMKP adalah Rp. 0,5 juta. Rendahnya nilai rata-rata KMKP disebabkan karena makin banyaknya pemberian kredit massal/berkelompok kepada sektor pertanian. Sebagai contoh mengenai kredit massal/berkelompok di bidang pertanian tersebut adalah kredit untuk usaha di bidang lada, cengkeh, ternak potong, pembibitan ternak, intensifikasi ayam, tebu rakyat, kapas rakyat dan lain-lain.

Distribusi sektoral dari pada nilai total kredit KIK dan KMKP yang sudah disetujui sejak akhir 1973 sampai dengan akhir Maret 1976 menurut sektor-sektor ekonomi adalah (dalam prosentase) :

KIK KMKP KIK + KMKP

Pertanian 28,8 32,3 30,7Perindustrian 20,2 25,4 23,0Perdagangan 22, 36,0 29,7Perhubungan 25,0 2,0 12,4Lain-lain 4,0 4,3 4,2

217

100% 100% 100%

Perlu ditambahkan, bahwa dalam jumlah kredit KIK/KMKP seperti tersebut di atas sudah termasuk kredit massal/berkelompok yang pada dasarnya disediakan untuk sektor pertanian. Dari gam-

baran angka % tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa distribusi sektoral daripada kredit-kredit KIK maupun KMKP sesuai dengan prioritas-prioritas dalam Repelita IT.

Pada tabel (V — 12) dapat dilihat distribusi regional dark pada nilai total kredit KIK dan KMKP, yang sudah disetujui sejak Desem-ber 1973 sampai dengan Maret 1976.

Dapat ditambahkan, bahwa pada akhir Maret 1976 kira-kira 89% dark jumlah nasabah KIK/KMKP untuk seluruh Indonesia adalah penduduk di luar daerah kota-kota besar yaitu penduduk di dae-rah-daerah pedesaan, dengan nilai kredit sekitar 74% dark total kredit yang disetujui.

Walaupun pelaksanaan program KIK/KMKP yang relatip masih baru, perkembangannya cukup menggembirakan, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut oleh semua fihak yang bersangkutan. Langkah-langkah konkrit yang perlu segera diambil adalah intensifikasi peranan perbankan dengan identifikasi nasabah/ proyek yang lebih aktip, penilaian proyek yang lebih lancar dan mendalam. Sekaligus diusahakan mengetrapkan pengawasan kredit yang lebih teratur, yang mendorong penciptaan komunikasi dua arah antara bank dan nasabah.

Di samping itu usaha penataran pegawai-pegawai bank yang ditugaskan untuk identifikasi dan penilaian proyek/kredit maupun pengawasan kredit mendapat perhatian khusus. Di lain pihak telah ditingkatkan usaha-usaha pembinaan dan penyuluhan bagi pengusaha-pengusaha kecil tersebut oleh berbagai instansi Pemerintah.

Dapat ditambahkan bahwa untuk tahun 1975/1976 Pemerintah telah menetapkan program 218

KIK/KMKP sebagai program yang memperoleh prioritas utama, sehingga untuk itu telah disediakan dana yang cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut maka di samping bank-bank Pemerintah juga bank-bank swasta baik secara langsung maupun dengan bekerja lama dengan Bank-bank Pemerintah akan ditunjuk pula sebagai bank-bank pelaksana penyalur KIK/KMKP tersebut.

TABEL V — 12DISTRIBUSI REGIONAL DARIPADA KREDIT INVESTASI KECIL DAN

KREDIT MODAL KERJA PERMANEN, 1973/74 1) — 1975/76

(dalam prosentase)

Nomor P r o p i n s i Nilai permohonan-permohonan yang sudah disetujui 2) (% dari jumlah)

KIK KMKP

1. A c e h 3,9 2,02. Sumatera Utara 5,6 6,33. Sumatera Barat 3,8 3,44. R i a u 1,4 1,45. J a m b i 0,5 0,46. Sumatera Selatan 1,4 1,17. Bengkulu 0,5 0,48. Lampung 1,2 1,69. Jawa Barat 12,1 8,3

10. DKI Jakarta Raya 9,3 3,811. Jawa Tengah 16,3 22,012. D.I. Yogyakarta 3,0 4,313. Jawa Timur 18;0 28,314. Kalimantan Barat 0,9 0,615. Kalimantan Selatan 1,6 1,116. Kalimantan Tengah 0,6 0,317. Kalimantan Timur 1,1 1,018. Sulawesi Utara 2,2 1,719. Sulawesi Tengah 1,2 1,420. Sulawesi Selatan 6,3 3,021. Sulawesi Tenggara 0,4 0,422. M a l u k u 0,9 0,423. Irian Jaya 1,3 1,124. Nusatenggara Timur 05 0,325. Nusatenggara Barat 1,5 1,126. B a 1 i 4,5 4,3

J u m l a h : 100,0% 100,0%

1) sejak Desember 1973.2) per 31 Maret 1976.

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi regional daripada KIK dan KMKP cukup merata sesuai dengan penyebaran penduduk.

219

Sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang perkreditan, karena pada prinsipnya sistim perjanjian asuransi yang berlaku tidak dapat menampung kredit-kredit KIK dan KMKP, maka oleh PT Askrindo diadakan sistim perjanjian asuransi kredit yang baru dengan isi sebagai berikut:

a. Penutupan pertanggungan dapat dipergunakan untuk kreditkredit berjangka waktu lebih dari 12 bulan.

b. Pelaksanaan penutupan pertanggungan secara wajib serta otomatis.

c. Maksimum kredit yang dapat ditutup pertanggungannya secara otomatis, sampai maksimumnya (plafond) untuk KIK Rp. 5 juta, dan untuk KMKP Rp. 5 juta.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka pada tahun kerja 1975/76 kegiatan PT ASKRINDO lebih mengarah kepada penutupan pertanggungan atas kredit-kredit yang terencana dan terarah. Untuk pelaksanaannya di samping menggunakan sistim biasa, PT ASKRINDO memperkenalkan sistim penutupan pertanggungan yang dinamakan "project approach". Pada prinsipnya sistim ini melakukan pe-nanganan pembiayaan dengan mengkoordinir Bank pembiaya, Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Tehnis. Sistim ini menangani sekelompok pengusaha menengah dan kecil yang sejenis dalam satu wilayah, sehingga lebih efektif dan pengawasannya akan lebih mudah.

Dengan melihat angka-angka di bawah ini, jelas dapat diketahui peningkatan penutupan pertanggungan dengan cara biasa maupun dengan

220

project approach tersebut di atas.

Dari jumlah produksi (penutupan pertanggungan) pada tahun 1975 yang terlihat dalam tabel di atas, yang merupakan hasil project approach sebesar Rp. 2.329,3 juta dengan jumlah debitur sebanyak 21.648.

TABEL V 13

PRODUKSI P.T. ASKRINDO,1974 — 1975

(dalam jutaan Rp.)1 97 4 1 9 75

S e k t o r JumlahDebitur

PlafondKredit

JumlahDebitur

PlafondKredit

a. Pertanian 23.978 4.398,0 44.764 9.428,4b. Industri 5.494 7.685,7 4.049 5.335,0c. Perdagangan 32.881 13.732,5 29.647 16.672,4d. Jasa-jasa 4.123 6.836,3 5.654 8.112,0e. Lain-lain 23.091 3.629,4 29.829 4.361;8

Jumlah : 89367 36281,9

113.942 43.908,6

Produksi dalam periode bulan Januari s/d Maret 1976 adalah sebagai berikut

221

Sektor Ekonomi Jumlah Debitur

Plafond Kredit(dalam jutaan

rp).

a Pertanianb. Industric. Perdagangand. Jasa-jasa

Lain-

5.862 Rp. 3.586,91.357 Rp. 1.939,97.111 Rp. 5.715,21.633 Rp. 2.911,65.710 Rp. 1.303,3

21.673 Rp. 15.456,9

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT Bahana PUI) dalam tahun 1975/76 telah menerima aplikasi sejumlah 160 perusahaan, sebagai hasil pencaharian/scouting ke daerah-daerah dan aplikasi

langsung. Dari jumlah tersebut baru 43 perusahaan telah ditangani, di antaranya 13 buah sampai tingkat penjajagan, sebanyak 21 buah pada tingkat evaluasi pendahuluan dan 9 buah pada tingkat feasibility study.

Di samping melakukan penyertaan modal pada perusahaan kecil dan menengah, PT Bahana PUI juga melakukan diversifikasi pengembangan jasa, antara lain telah memberikan kredit (bridging financing) yang telah mendapat izin dari Departemen Keuangan, memberikan bantuan management pada anak perusahaan, serta ikut dalam kegiatan-kegiatan kursus-kursus.

Masalah-masalah yang menghambat, sehingga sasaran pengembangan pengusaha ekonomi lemah belum terpenuhi :(1) Jasa pengembangan yang ditawarkan PT Bahana

PUI kepada para pengusaha ekonomi lemah, pada saat ini dirasakan kurang menarik, antara lain disebabkan oleh :

(i). Sebagian terbesar dari para pengusaha ekonomi lemah membutuhkan modal kerja, bukan modal investasi;

(ii). Sebagian besar dari para pengusaha ekonomi lemah sangat membutuhkan bantuan pemasaran hasil produksinya;

(iii). Tidak ada kepastian dari bank-bank pemerintah untuk memberikan kredit investasi sebesar 75% dan kredit modal kerja sebesar 70% yang diperlukan oleh perusahaanperusahaan yang -telah dibantu PT Bahana;

(iv). Proyek yang dapat ditangani oleh PT Bahana PUI terbatas pada kategori kredit

222

investasi golongan I dan golongan II.(2) Dalam pemilihan proyek yang Akan

dikembangkan, diterapkan standard-standard yang sangat ketat sebagai prasyarat.

(3) Jumlah personil PT Bahana PUI masih sangat kurang.

Untuk menanggulangi masalah-masalah di atas, khususnya untuk memperkuat aspek organisasi PT Bahana PUI sedang dilakukan penambahan staf dan training pegawai di dalam maupun di luar negeri.

UPPINDO/IDFC: didirikan dengan nama "PT Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia atau PT Indonesia Development Finance Company" pada tahun 1972, yang bertujuan untuk menunjang dan meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia, dengan memberikan bantuan pembiayaan dan bantuan lainnya bagi, pendirian, perluasan atau rehabilitasi proyek-proyek yang secara komersiil dapat dipertanggung-jawabkan. Adapun bentuk-bentuk bantuannya adalah: seperti berikut(a) memberikan pinjaman-pinjaman jangka menengah

dan panjang, bilamana perlu membantu untuk mendapatkan pembiayaan tambahan dari sumber-sumber lain, dari dalam maupun dari luar negeri.

(b) ikut serta dalam permodalan (equity) dan jika perlu membantu. mendapatkan dana-dana tambahan dari dalam ataupun luar negeri untuk modal saham.

(c) bertindak sebagai perantara untuk memperoleh petunjuk dan nasehat-nasehat dari para ahli (expert) ataupun untuk memperoleh tenaga-tenaga ahli dan tenaga-tenaga staf yang berpenga-laman.Bantuan pembiayaan yang sudah diberikan oleh

UPPINDO sampai 31 Maret 1976 berjumlah Rp. 5.851,931 juta dan jika dibandingkan dengan jumlah Rp. 5.085,447 juta pada akhir Maret 1975 telah meningkat dengan sekitar 15%. Jumlah persetujuan pembiayaan sampai 31 Maret 1976 meliputi 30 pemohon. Pemerintah menetap-kan prioritas utama dalam operasi Lembaga Keuangan Pembangunan ini (Bank Indonesia merupakan pemegang saham terbesar) pada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah.

Untuk keperluan tersebut, maka Bank Indonesia 223

dalam memper-kuat keuangan UPPINDO, pada tahun 1975 telah menyediakan fasi- litas yang berupa suatu pinjaman "Special Fund" yang dalam tahap pertama berjumlah Rp. 1.500 juta.

Proyek-proyek yang telah berkembang baik dalam rangka bantuan KIK dan KMKP, akan mendapat perhatian khusus dari UPPINDO

untuk dikembangkan lebih lanjut. Selanjutnya telah diperoleh katasepakat antara UPPINDO dengan PT BAHANA (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) untuk mengadakan kerja-sama yang erat, dalam memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Dengan demikian peningkatan kegiatan diarahkan pada proyek-proyek kecil dan menengah. UPPINDO bermaksud pula untuk mengadakan suatu kerjasama dengan PT ASKRINDO (PT Asuransi Kredit Indonesia) untuk mempertanggungkan investasi-investasi yang dilaksanakan oleh UPPINDO dalam sektor tersebut.

2. Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah

Dalam usaha mengembangkan golongan ekonomi lemah di samping memberikan bantuan modal, pemerintah telah berusaha memberikan bantuan berupa pembinaan-pembinaan tehnis manajemen dan pemasaran.

Anggaran yang disediakan untuk bantuan tersebut dialokasikan pada Departemen Perindustrian, Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi, dan Departemen Perdagangan dengan ketentuan pengarahan program pada pembinaan golongan ekonomi lemah.

Untuk mengukur hasil usaha bimbingan tersebut, pada waktu ini belum dapat dilakukan, sebab pengaruh bimbingan itu memerlukan waktu yang lama dengan tehnik bimbingan yang harus bermutu dan dapat diterima oleh golongan ekonomi lemah.

Departemen Perindustrian dalam usaha membina golongan ekonomi lemah mempunyai dua saluran, yaitu proyek BIPIK dan BIKKRA. BIPIK telah melakukan bimbingan dibeberapa tempat yang

224

dipandang sebagai pusat potensi pengembangan industri, dengan cara menyelenggarakan kursus-kursus, bantuan tehnik dan tehnologi. BIKKRA ber-usaha meningkatkan ketrampilan tehnis dan usaha.

Untuk tahun 1975176 Departemen Perindustrian memusatkan perhatiannya pada pengembangan 4 macam komoditi, yaitu (1) Kerajinan Kulit — Cibaduyut dan Magetan; (2) Kerajinan Ukiran Kayu — Jepara; (3) Kerajinan Anyaman Rotan — Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan; (4) Minyak Nilam Rakyat — Aceh.

Departemen Perdagangan melakukan usaha mengembangkan golongan ekonomi lemah pada sektor perdagangan melalui proyek Pembinaan Golongan Ekonomi Lemah dan program pengembangan ekspor. Dalam rangka Proyek Pembinaan Golongan Ekonomi telah diadakan penataran dan konsultasi melalui kerja sama dengan beberapa universitas negeri. Untuk tahun anggaran 1975/76 telah dilakukan penataran di Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Pontianak, Teluk Be-tung/Tanjung Karang, Palembang dan Medan dengan 398 orang peserta. Mengingat besarnya potensi ekspor untuk barang-barang kerajinan yang dihasilkan oleh golongan ekonomi lemah, BPEN beberapa kali telah mengadakan loka karya yang disertai pameran seperti barangbarang anyaman, furniture, kulit, ukir-ukiran dan bunga-bungaan.

Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, melalui Pusat-pusat Latihan Kerja (PLK) Industri, Pertanian, Kehutanan dan manajemen telah menghasilkan tenaga-tenaga yang diberi ketrampilan -

ketrampilan tertentu., Usaha meningkatkan kemampuan untuk melatih tenaga-tenaga trampil masih terus dilakukan untuk semua daerah di Indonesia. Hingga tahun 1975/76 telah diadakan latihan untuk 38.649 orang.

Pusat Produktivitas Nasional Indonesia (PPNI) dalam Repelita ini menitik-beratkan aktivitas pada usaha meningkatkan produktivitas bagi golongan ekonomi lemah. Dalam tugasnya PPNI memberikan penataran manajemen dan memberikan konsultasi kepada para pengusaha golongan ekonomi lemah. Pada tahun anggaran 1975/76 telah mengadakan penataran di Medan, Palembang, Tangerang, Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan peserta 225 pengusaha.

225