BAB III PEMBAHASAN 3.1 Tinjauan Pustaka 3.1.1 Pengertian Sistem Definisi mengenai sistem banyak para ahli yang telah mengemukakan pendapatnya dan mendefinisikan sistem sesuai dengan rumusannya masing-masing yang berbeda-beda tetapi mengandung makna yang serupa seperti dapat dilihat dalam pernyataan Mulyadi. (2010, h.2-3) pengertian mengenai sistem yaitu: 1. Setiap Sistem Terdiri dari Unsur-unsur, Sistem pernapasan kita terdiri suatu kelompok unsur, yaitu hidung, saluran pernapasan, paru-paru dan darah. Unsur- unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut. 2. Unsur-unsur Tersebut Merupakan Bagian Terpadu Sistem Yang Bersangkutan. Unsur- unsur sistem berhubungan erat satu dangan yang lainnya dan sifat serta kerja sama antar unsur sistem tersebut yang memiliki bentuk tertentu. 3. Unsur Sistem Tersebut Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Sistem. Setiap sistem memiliki tujuan tertentu. Sistem pernapasan kita bertujuan menyediakan oksigen dan pembuangan karbon dioksida dari tubuh kita bagi kepentingan kelangsungan hidup kita. … 23
46
Embed
eprints.undip.ac.ideprints.undip.ac.id/60525/3/BAB_III.doc · Web viewBAB III PEMBAHASAN Tinjauan Pustaka Pengertian Sistem Definisi mengenai sistem banyak para ahli yang telah mengemukakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB III
PEMBAHASAN
3.1 Tinjauan Pustaka
3.1.1 Pengertian Sistem
Definisi mengenai sistem banyak para ahli yang telah
mengemukakan pendapatnya dan mendefinisikan sistem sesuai
dengan rumusannya masing-masing yang berbeda-beda tetapi
mengandung makna yang serupa seperti dapat dilihat dalam
pernyataan Mulyadi. (2010, h.2-3) pengertian mengenai sistem yaitu:
1. Setiap Sistem Terdiri dari Unsur-unsur, Sistem pernapasan kita terdiri suatu kelompok unsur, yaitu hidung, saluran pernapasan, paru-paru dan darah. Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut.
2. Unsur-unsur Tersebut Merupakan Bagian Terpadu Sistem Yang Bersangkutan. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dangan yang lainnya dan sifat serta kerja sama antar unsur sistem tersebut yang memiliki bentuk tertentu.
3. Unsur Sistem Tersebut Bekerjasama Untuk Mencapai Tujuan Sistem. Setiap sistem memiliki tujuan tertentu. Sistem pernapasan kita bertujuan menyediakan oksigen dan pembuangan karbon dioksida dari tubuh kita bagi kepentingan kelangsungan hidup kita. …
4. Suatu Sistem Merupakan Bagian dari Sistem lain Yang Lebih Besar. Sistem pernapasan kita merupakan salah satu sistem dalam tubuh kita, yang merupakan bagian dari sistem metabolisme tubuh. …
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan
rangkaian dari beberapa komponen dan unsur–unsur kecil yang
digabungkan menjadi satu yang saling memiliki keterkaitan dan saling
melengkapi yang berujung pada tercapainya tujuan yang diharapkan.
3.1.2 Pengertian Pengelolaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata
pengelolaan, mempunyai 4 (empat) pengertian, yaitu:
1. Pengelolaan adalah proses, cara dan perbuatan mengelola.
23
24
2. Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan
menggerakkan tenaga orang lain.
3. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan
kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
4. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada
semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan
pencapaian tujuan.
Pengertian dana menurut Frianto Pandia. (2012, h.1)
menjelaskan bahwa “ Dana adalalah uang tunai dan/atau aktiva
lainya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau
disisihkan untuk maksud tertentu”.
Pengelolaan keuangan bukan hanya berdasarkan sistem dan
prosedur saja, tetapi mencakup pengelolanya juga hal ini dapat dilihat
sesuai dengan penjelasan Hendra Karianga. (2011, h.49) menyatakan
bahwa:
Pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Pengelolaan keuangan atau dana harus dikelola secara efektif,
efisien dan ekonomis demi mendapatkan hasil yang maksimal sesuai
dengan pernyataan Abdul Halim dan Icuk Rangga Bawono. (2011,
h.3) menyatakan bahwa:
Setiap kegiaatan, haruslah diusahakan adanya Output yang jelas dan dihubungkan dengan input yang menghasilkan rasio yang paling ideal. Begitu pula output yang dihasilkan haruslah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
3.1.3 Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)
Penjelasan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun
2015 menerangkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota setelah
25
dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Desa
Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan
memenuhi segala kebutuhannya, Pemerintah Desa memerlukan pendanaan
yang cukup besar, adapun sumber-sumber pendapatan desa sesuai dengan
amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendapatan desa
adalah sebagai berikut:
3.2.1 Pendapatan Asli Desa (PADesa )
Pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang didapat dari
pengembangan desa sendiri, macam-macam PADesa:
a. Hasil usaha yaitu dari hasil bumdes dan Tanah Kas Desa (TKD).
b. Hasil aset yaitu tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian
umum dan jaringan irigasi.
c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong yang di maksud adalah
membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta
masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
d. Lain-lain pendapatan asli desa yaitu hasil pungutan desa.
3.2.2 Dana Transfer
Pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan
Pemerintah berupa bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan
Kabupaten atau Kota seperti:
a. Dana Desa (DD).
b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten atau Kota dan
Retribusi Daerah.
c. Alokasi Dana Desa (ADD)
d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan
khusus.
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten atau Kota dapat bersifat
umum dan khusus.
26
3.2.3 Pendapatan Lain-lain
a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, yang
artinya pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
b. Lain-lain pendapatan desa yang sah antara lain pendapatan sebagai
hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang
berlokasi di Desa.
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa-desa pada Kecamatan
Kedungadem sangat besar dalam APBDesa tahun anggaran 2016,
besaran pendapatan dana transfer ADD menempati urutan ke-2, yaitu
34 %. Dengan urutan pertama Dana Desa 39 %, Dana Alokasi Khusus
16 %, Tanah Kas Desa sebesar 10%, Bagi Hasil Pajak 1% dan Bagi
Hasil Retribusi sekitar 0,08% seperti pada gambar grafik persentase
pendapatan desa se-Kecamatan Kedungadem di bawah ini:
Gambar 3.1 Persentase Pendapatan Desa-desa se-Kecamatan Kedungadem
5Honor Kader Dan Rapat Posyandu Lansia Dan Balita,Kelas Ibi Hamil, Kb
13.000.000 40.600.000 53.600.000
6Insentif Dan Rapat Kader Ppkbd Dan Sub Ppkbd
15.620.000 34.150.000 49.770.000
7 Program ODF 34.175.000 161.967.000 196.142.000
8 Buku Dawis 35.270.000 34.812.000 70.082.000
9 Posyandu Balita 2.500.000 - 2.500.000
10 Insentif LPMD 5.950.000 8.700.000 14.650.000
11 Insentif KPMD 3.000.000 5.500.000 8.500.000
12 Posyandu Lansia 750.000 - 750.000
JUMLAH 478.518.350 576.562.440 1.055.080.790
40
Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa
Di Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa ADD, dianggarkan
setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bupati
menetapkan besaran sementara ADD, untuk masing-masing Desa
setiap tahun anggaran. Pemerintah Desa membuka Rekening Kas
Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang
Bojonegoro. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD,
kepada Bupati melalui Camat, Camat meneruskan permohonan
penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Bagian Pemerintahan
setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan Bagian
Pemerintahan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya
kepada BPKAD Kabupaten Bojonegoro. Kepala BPKAD Kabupaten
Bojonegoro menyalurkan dana ADD dari Kas Daerah ke Rekening
Kas Desa.
Penyaluran dana dilakukan 3 (tiga) tahap, melalui PT Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Bojonegoro dengan
besaran pertahap yaitu:
1. Tahap pertama pada bulan Februari sebesar 50 % (lima puluh
persen).
2. Tahap kedua bulan Agustus sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
3. Tahap kedua bulan Agustus sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
Kelengkapan dokumen untuk penyaluran Alokasi Dana Desa adalah:
1. Surat permohonan penyaluran dari Kepala Desa atau Pj. Kepala
Desa kepada Bupati, dalam hal pengajuan oleh Plt atau Plh. Kepala
Desa harus dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Musyawarah
yang dihadiri unsur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKMD), yang menyepakati pemberian
kewenangan pengajuan kepada PLT atau PLH hingga dilantiknya
Kepala Desa atau Pj Kepala Desa.
2. Fotocopy Rekening Kas Desa (mengetahui Kepala Desa).
41
3. Fotocopy SK Bendahara Desa (dilegalisir Kepala Desa).
4. Fotocopy SK Penunjukan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Cabang Bojonegoro sebagai Bank Penyimpan dan Pencairan
(dilegalisir Kepala Desa).
5. Kwitansi penerimaan bermaterai cukup.
6. Pakta Integritas bermaterai cukup.
7. Foto Copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa (dilegalisir
Camat).
Prosedur penyaluran ADD harus melalui tim pendamping
Kecamatan Kedungadem yang memiliki tugas untuk memverifikasi
dan merekomendasikan. Tim pendamping Kecamatan Kedungadem
dalam melakukan tugasnya berdasarkan atas beberapa pertimbangan
yaitu:
1. Semua pekerjaan atau kegiatan tahap sebelumnya telah
dilaksanakan, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai
ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Desa telah melakukan pemungutan pajak dan penyetoran PBB P2
berdasarkan target kinerja sesuai ketentuan untuk tahun
sebelumnya dan tahun yang berkenaan.
3. Mematuhi kebijakan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Pusat dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara.
Prosedur penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan
acuan bagi Pemerintah Desa, Pemerintah Desa harus mengikuti dan
mengacu sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga Pemerintah
Desa akan lebih mudah untuk menimplementasikannya, Pemerintah
Kabupaten sediri telah memberikan acuan tersebut yang dituangkan
dalam Peraturan Bupati, agar lebih jelas akan digambarkan dalam
bentuk bagan alir di bawah ini:
YA
42
Gambar 3.2 Bagan Alir Dokumen Penyaluran ADD
Mulai
Pemerintah DesaDesa XX
Kecamatan KedungademTim Pendamping
Melakukan Veifikasi
dan Rekomenda
si
surat Pemberitahuan untuk pengajuan proposal
Membuat Proposal Pengajuan
Membuka Rekening Kas Desa
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan
Pencairan ADD
1
Membuat dan atau menunjuk tim
pelaksana kegiatan dan penunjukan Bendahara Desa
Surat Pengantar Proposal
Pencairan ADD
TIDAK
Membuat Surat
Pengantar Pencairan
Surat Pengantar
43
Gambar 3.3 Lanjutan Bagan Alir Dokumen Penyaluran ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan
Pencairan ADD
T1
Kepala Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Bojonegoro BPKAD
Surat Pengantar Proposal
Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan
Pencairan ADD
TTD dan Ceklist
T
Surat Pengantar Proposal
Pencairan ADDProposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan Pencairan ADD
Proposal Permohonan
Pencairan ADD
Melakukan Pemeriksaan
Rincian Penggunaan dan
Kelengkapan Dokumen
Membuat Suarat
Pengantar
Surat Pengantar
3
Proposal Permohonan
Pencairan ADDProposal Permohonan
Pencairan ADD
Melakukan pengecekan pagu
anggaran dan Transfer ke
Rekening Kas Desa
Bukti Transfer
Rp
Transfer ke Rekening Kas Desa
2
2
44
3.5.2 Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Kewenangan dan tugas Kepala Desa beserta perangkat sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di
Kabupaten Bojonegoro, menyatakan bahwa Kepala Desa atau Pj.
Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Keuangan Desa (PKPKD)
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD, sedangkan
Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari
Sekretaris Desa selaku Koordinator administrasi, Bendahara yang
sekaligus sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak
yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan Kepala Urusan Pembangunan
(Kaur Pemb) sebagai pengawas pelaksaan kegiatan.
Prinsip yang di gunakan dalam pelaksanaan pengelolaan ADD,
adalah sebagai berikut yang pertama seluruh kegiatan dilaksanakan
secara transparan atau terbuka, akuntabel dan diketahui oleh
masyarakat luas, kedua masyarakat berperan aktif mulai proses
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan, ketiga
seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif,
teknis dan hukum, keempat memfungsikan peran lembaga
kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya, kelima hasil
kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya dan
Surat Pengantar
T
3 Selesai
T
45
hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara
berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi
masyarakat dan prosedur pengelolaannya pelaksanaan realisasi ADD
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:
1. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk
melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara
lain Rencana Anggaran Biaya.
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus di verifikasi oleh
Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.
3. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan
sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
4. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada
Kepala Desa.
5. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan
sebelum barang atau jasa diterima.
6. Pengajuan SPP terdiri atas:
a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
b. Pernyataan tanggungjawab belanja.
c. Lampiran bukti transaksi.
10. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana
dimaksud, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh
pelaksana kegiatan.
b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes
yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
c. Menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud.
46
d. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana
kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.
11. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa,
Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara
melakukan pembayaran.
12. Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud
selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
13. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka
pelaksanaan kewenangannya dilaksanakan melalui rekening kas
desa.
14. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah.
15. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional
Pemerintah Desa
16. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh)
dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penata usahaan dalam pengelolaan ADD adalah sebagai berikut:
1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan
dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan
secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui
laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada
Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Penatausahaan penerimaan dan menggunakan:
a. Buku Kas Umum.
47
b. Buku Kas Pembantu Pajak.
c. Buku Bank.
Proses pengelolaan ADD harus memenuhi prinsip-prinsip di atas
dan tersetruktur melaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan,
terlebih pada Bendahara Desa harus melakukan dan memahami sistem
akuntansi sesuai dengan peryataan Mulyadi. (2010, h.3) menyatakan
bahwa:
sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporanyang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Sesuai dengan penjabaran di atas agar lebih jelas akan digambarkan dalam bentuk bagan alir di bawah ini:
Gambar 3.4 Bagan Alir Dokumen Pengelolaan Add
#MM 2016##MM 2016#
Pelaksana Kegiatan atau Tim Pelaksana
Mulai
Melaksanakan kegiatan
dan pembelian
RAB Kegiatan
RAB Kegiatan
Tim lak membuat
RAB
Membuat Surat
Permintaan Pembayaran
(SPP) dan surat
Pernyataan tanggungjawab
belanja
Lampiran Bukti Transaksi/ Pembelian
buku pembantu
kas kegiatan (BPKK)
Rp
Melaksanakan Pelunasan
atau Pembayaran
dan Mencatat
dalam BPKK
Membuat Laporan
Pertanggungja- waban
1
3 7
YA
YA
TIDAK
YA
TIDAK
48
Gambar 3.5 Lanjutan Bagan Alir Dokumen Pengelolaan ADD
Sekretaris Desa / PTPKD Kepala Desa / PKPKD
RAB Kegiatan
Melakukan
Verifikasi
RAB Kegiata
n
TIDAK
2
Memberikan
Persetujuan
SPP
SPTB
Bukti Transaksi/ Pembelian
SPP
SPTB
Melakukan Pengeceka
n,pengujian,perhitunga
n, memutuska
n
Bukti Transaksi/ Pembelian
SPP
SPTB
RAB Kegiatan
RAB Kegiatan
SPPSPTB
menyetujui
permintaan
pembayaran
Bukti Transaksi/ Pembelian
SPPSPTB
Bukti Transaksi/ Pembelian
5
Laporan Pertangungja-
waban
Keterangan :
SPP : Surat Permintaan PembayaranSPTB : surat Pernyataan tanggungjawab belanjaBPKK : buku pembantu kas kegiatanBKU : Buku Kas UmumRAB : Rencana Anggaran Biaya
1
4
4
8
49
Gambar 3.6 Lanjutan Bagan Alir Dokumen Pengelolaan ADD
2 5
SPPSPTB
Bukti Transaksi/ Pembelian
Bendahara Desa
Memasukan ke Bank
Desa (Brankas)
Mengambil Uang Transfer
ADD, pada Rek Kas Desa (
Bank BPD Jatim)
Diotorisasi Kades
Melakukan Pencatatn dalam Buku Bank Desa
Laporan Pertangungja-
waban
T
Keterangan :
SPP : Surat Permintaan PembayaranSPTB : Surat Pernyataan Tanggungjawab BelanjaBPKK : Buku Pembantu Kas KegiatanBKU : Buku Kas UmumRAB : Rencana Anggaran BiayaPKPKD : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan DesaPTPKD : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3 6
6 8
PPh/ Pajak lainya setor ke rekening kas negara
50
3.5.3 Prosedur Pelaporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa
Berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil
Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten
Bojonegoro, bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai
dari ADD, adalah sebagi berikut:
1. Laporan semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi
belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli.
2. Laporan akhir tahun penggunaan ADD memuat, pelaksanaan
kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya,
disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.
Laporan disampaikan kepada Tim Pendamping Kecamatan,
Tim Pendamping Kecamatan melaporkan kepada Bupati melalui Tim
Fasilitasi Kabupaten, jika Kepala Desa tidak atau terlambat
menyampaikan laporan tersebut, maka Bupati dapat menunda
penyaluran dana, untuk lebih jelasnya akan di gambarkan dalam
bentuk bagan alir dokumen.
Melakukan Pembayara Kepada Tim Pelaksana
Buku Bank Desa
Buku Kas
Umum (BKU)
Memotong pajak Mencatat
dalam BBD, BKU,dan Buku Kas Pembantu
Pajak
Buku Kas Pembantu
Pajak Selesai
T
Rp
7
51
Gambar 3.7 Bagan Alir Dokumen Pelaporan Pertanggungjawaban ADD
Kepala Desa Tim Pendamping Tim Fasilitasi
3.6 Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan ADD
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014
menyatakan bahwa masyarakat desa berhak:
1. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
3. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara
bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa
dan pemberdayaan masyarakat desa.
Penulis dalam kesempatan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi
bersama tim pendamping Kecamatan, sebagian besar Pemerintah Desa
dalam penyusunan rancangan pembangunan dan pengunaan ADD yang
dituangkan dalam APBDesa masih kurang melibatkan masyarakat, padahal
sesuai dengan ketentuan masyarakat punya hak-hak yang harus dipenuhi
tapi belum terpenuhi hal ini tercermin dalam proses perencanaan, seperti
Mulai
Pemerintah Desa
Membuat laporan
Semesteran
Laopran Semesteran 4X (Realesai Penerimaan dan Belanja)
1
Laopran Semesteran 4X (Realesai Penerimaan dan Belanja)
12 T
Laopran Semesteran 3X (Realesai Penerimaan dan Belanja)
T
Selesai
2
52
pengalian masukan dari masyarakat beserta keikut sertaan dari masyarakat
dalam Musrenbangdes masih sangat minim, hal ini bias menghambat proses
pembangunan desa karena aspirasi masyarakat kurang terserap secara
maksimal, sehingga terkadang ada pandangan negatif dari masyarakat,
sehingga dukungan serta peranserta masyarakat dalam proses pembangunan
juga minim, padahal pembangunan di pedesaan lebih banyak bersifat
swakelola yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat yang
bertumpu pada peranserta masyarakat.
Rendahnya pengelolaan data pada penyelenggara Pemerintah Desa,
seperti contoh dalam hal pembangunan berapa persentase pembangunan
yang telah terlaksana dari tahun ketahun, padahal kesuksesan tergantung
dari pemenuhan target yang menjadi tujuan sesuai dengan tujuan awal
seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMD) yang di turunkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) yang
di jalankan dalam bentuk kegiatan tahunan, dengan pengelolaan data yang
baik, Desa akan mudah melakukan evaluasi terhadap pelaksaan pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan.
Kewajiban masyarakat adalah membangun diri dan memelihara
lingkungan Desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik,
mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di Desa,
memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan,
kekeluargaan dan gotongroyong di Desa, serta berpartisipasi dalam berbagai
kegiatan di Desa. Pada kenyataannya masyarakat sering mengabaikan
kewajibannya, hal ini terlihat rendahnya peranserta masyarakat dalam
pembangunan desa.
Pengelolaan ADD masih kurang tertib dalam menjalankan sistem
akuntansi dan masih sangat minim, hal ini terlihat pada pengisian
pembukuan yang ada di Desa, terlihat dalam hasil monitoring, Bendahara
Desa masih ada saja yang belum mengisi Buku Kas Umum (BKU) padahal
53
dasar pengeluaran dan penerimaan kas harus tercatat sesuai dengan
kejadian, hal ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu contoh
adalah latar belakang disiplin ilmu dan dalam hal penunjukan Bendahara
Desa masih kurangnya menjalankan prosedur seperti halnya melakukan
musyawarah dengan unsur-unsur penyelenggara Pemerintah Desa, serta
kurangnya peran aktif tim pelaksana seperti halnya melakukan pengarsipan
dokumen-dokumen kegiatan.
3.7 Peran Kecamatan Kedungadem Dalam Pendampingan dan Pembinaan
Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor
32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi
Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Untuk Desa di Kabupaten
Bojonegoro. Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Tim Pendamping mempunyai tugas:
a. Melakukan verifikasi kelayakan permohonan penyaluran ADD,
Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi.
b. Melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan
ADD, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi.
c. Melakukan pembinaan administrasi keuangan Desa.
d. Melakukan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.
e. Memberikan laporan kepada tim fasilitasi.
Peran Kecamatan Kedungadem seperti ketentuan tugas yang
diembannya berdasarkan sifat pendelegasian dari Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro, Aparatur Pemerintah Kecamatan Kedungadem telah berperan
aktif dalam upaya memverifikasi, pembinaan dan pengawasan khususnya
tim pendamping Kecamatan dalam mengawal dana transfer Alokasi Dana
Desa, tim pendamping kecamatan selalu mendampingi Pemerintah Desa
mulai dari perencanaan yang diawali dari proses Musayawarah Rencana
Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Pemerintah Kecamatan Kedungadem
ikut mengawal dalam proses perencanaan, dalam kegiatan tersebut
Pemerintah Kecamatan dan seluruh perwakilan Dinas UPT memberikan
54
arah dan penyampaian kebijakan dan program-program dari Pemerintah
Kabupaten, hal ini diharapkan adanya keserasian dan keselarasan dalam
proses perencanaan kedepan dalam pembuatan dan penyususnan Anggaran
Pendapatan dan Belaja Desa ( APBDesa).
Pengawasan dan pembinaan juga terus dilakukan sebagai contoh
dalam proses pengelolaan dana transfer Alokasi Dana Desa (ADD) tahun
anggaran 2016. Tim pendamping Kecamatan selalu memberikan arahan dan
bimbingan mulai dari tahap awal, yaitu permohonan pencairan Alokasi
Dana Desa pada tahap I sebesar 25 % dan tambahan 25% sesuai dengan
tugas yang di embannya tim pendamping melakukan verifikasi dan
pengecekan berkas permohonan beserta mencocokannya dalam APBDesa
dan mengantarkan proposal-proposal dari Desa ke tim Fasilitasi, untuk
tahap selanjutnya adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev), dalam proses
pengelolaan atau merealisasikan kegiatan, secara kebetulan penulis
melakukan Kuliah Kerja Praktek (KKP) pada Kecamatan Kedungadem, tim
pendamping memberi kesempatan dan mengajak penulis untuk
melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan desa khususnya pengelolaan ADD, tim pendamping
melakukan pengecekan buku-buku register desa dan tingkat penyerapan
atau realisasi ADD, dalam kegiatan tersebut tim pendamping memberikan
beberapa catatan-catatan dan pembinaan, untuk tindak lanjut dari catatan-
catatan tersebut tim pendamping mengundang untuk konferensi bagi
PTPKD dalam hal ini Sekretaris Desa dan Bendahara Desa ke Kecamatan
Kedungadem untuk di lakukan evaluasi menyeluruh dari hasil catatan-
catatan tersebut dan memberikan pembinaan beserta mencari jalan