BUPATI SOPPENG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 1 TAHUN 2012 T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOPPENG, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang
65
Embed
sulsel.bpk.go.id · Web view9.Lampiran IXDaftar Pinjaman Daerah dan Otonomi Daerah; Pasal 6 Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BUPATI SOPPENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENGNOMOR 1 TAHUN 2012
T E N T A N GANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHKABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal 3 Pebruari 2012;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 861/III/Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Soppeng tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENGdan
BUPATI SOPPENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 meliputi sebagai berikut :
1. Pendapatan Rp. 601.424.756.035,-2. Belanja Daerah Rp. 635.945.700.522,-
Surplus/(Defisit) (Rp. 34.520.944.487,-)
3. Pembiayaan Daerah :a. Penerimaan Rp. 46.030.535.877,-b. Pengeluaran Rp. 11.047.123.825,-
Pembiayaan Netto Rp. 34.983.412.052,-Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 462.467.565,-
.Pasal 2
(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 20.412.683.260,-b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 509.498.057.073,-c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp. 71.514.015.702,-(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis pendapatan :a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 3.147.294.522,-b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 12.774.188.738,-c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp. 2.510.000.000,-d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah
Rp. 1.981.200.000,-(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan sejumlah
Rp.29.255.838.073,-b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 446.410.179.000,-c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 33.832.040.000,-
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
sejumlah Rp.10.789.128.622,-b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
Rp. 48.555.181.080,-c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya Rp. 12.169.706.000,-
Pasal 3(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 423.383.995.046,-b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 212.561.705.476,-
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 393.998.563.419,-b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 738.316.747,-c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.880.000.000,-d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 264.576.578,-e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik sejumlah Rp.17.362.302.429,-
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 8.140.235.873,-(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari belanja :a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 27.307.702.000,-b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 90.340.130.370,-c. Belanja Modal sejumlah Rp. 94.913.873.106,-
Pasal 4
(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 46.030.535.877,-b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 11.047.123.825,-
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(SILPA) sejumlah Rp. 46.030.535.877,-b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-c Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
0,-d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,-b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 4.320.000.000,-c Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 6.727.123.825,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. ,-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di atas, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
1.2.
3.
4.
5.
6.
7.8.
9.
10.
11.
Lampiran ILampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VIILampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI
Ringkasan APBD,Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan PembiayaanRekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;Daftar Jumlah Piutang Daerah;Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lain-Lain Daerah;Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
12.13.
Lampiran XIILampiran XIII
Anggaran 2012;Daftar Dana Cadangan;Daftar Pinjaman Daerah.
Pasal 6
Penjabaran lebih lanjut APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012 yang merupakan landasan operasional pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.
Ditetapkan di WatansoppengPada Tanggal 8 Maret 2012 i 2011
BUPATI SOPPENG,
H. ANDI SOETOMO
Pasal 6
Penjabaran lebih lanjut APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012 yang merupakan landasan operasional pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.
Ditetapkan di WatansoppengPada Tanggal 8 Maret 2012
BUPATI SOPPENG,
ttd
H. ANDI SOETOMO
Diundangkan di WatansoppengPada Tanggal 8 Maret 2012 12 Mei 2011
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,
H. ANDI PAWELLOI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2012 NOMOR 1
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.
Ditetapkan di WatansoppengPada Tanggal 12 Mei 2011
BUPATI SOPPENG,
ttd
H. ANDI SOETOMO
Diundangkan di WatansoppengPada Tanggal 12 Mei 2011
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2011 NOMOR 115
BUPATI SOPPENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR : TAHUN 2009
TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Npmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 4548) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118),Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ( Lembaga Nnegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);kemudian diurut sesuai dengan tahun keluarrannya.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 429.436.133.849,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 10.583.639.988,- sehingga menjadi Rp. 440.019.773.837,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan a. Semula Rp.
429.436.133.849,-b. Bertambah/(berkurang) Rp.
10.583.639.988,- Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp.
440.019.773.837,-2. Belanja
a. Semula Rp. 461.513.569.591,00,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 47.523.644.855,51,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 509.037.214.446,51,-
37.140.004.867,51,-Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
73.521.313.847,51,-
b. Pengeluaran 1. Semula Rp.
4.303.873.238,00,- 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
200.000.000,00,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.
4.503.873.238,00,-Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp.
69.017.440.609,51,-
Pasal 2
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 11.615.039.930,-2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
1.804.053.476,-Jumlah PAD Setelah Perubahan
Rp.13.419.093.406,-b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 393.269.310.314,-
2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 130.654.512,-Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp.393.399.964.826,-c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Semula Rp. 24.551.783.605,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 8.648.932.000,- Jumlah Lain-Lain PAD yang sah Setelah Perubahan
Rp.
33.200.715.605,-
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 2.319.332.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. (45.000.000),-Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.
2.274.332.000,-b. Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 6.432.123.930,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 582.465.599,-Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.
7.014.589.529,-c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 540.000.000,- 2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 466.587.877,-Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang sah Setelah Perubahan
Rp. 1.006.587.877,-d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula Rp. 2.323.584.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp 800.000.000,-Jumlah Lain-Lain PAD yang sah Setelah Perubahan
Rp.
3.123.584.000,-
(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp. 29.755.390.314,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 30.471.512,-Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.29.785.861.826,-
b. Dana Alokasi Umum1. Semula Rp. 317.480.920.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
Rp. 317.480.920.000,-c. Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 46.033.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 100.183.000 ,-Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan
Rp. 46.133.183.000,-
(4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari jenis pendapatan:a. Hibah
1. Semula Rp. 6.235.250.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp (6.235.250.000,-)Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp.
0,-b. Dana Darurat
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak1. Semula Rp. 5.387.894.605,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan
Rp. 5.387.894.605,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1. Semula Rp. 12.928.639.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 6.947.091.000,-Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 19.875.730.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya:1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 7.937.091.000,-Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 7.937.091.000,-
Pasal 3
(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp.242.181.379.846,002. Bertambah/(Berkurang)Rp. 38.581.531.125,51Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp.280.762.910.971,51
b. Belanja Langsung1. Semula Rp. 219.332.189.745,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 8.942.113.730,-Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp.228.274.303.475,-
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 202.571.653.264,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 15.517.366.282,-Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.
218.089.019.546,-b. Belanja Bunga
1. Semula Rp. 1.753.394.850,- 2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 1.753.394.850,-c. Belanja Subsidi
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan
Rp. 0,-d. Belanja Hibah
1. Semula Rp. 16.295.250.050,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. (6.545.250.050,-)Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan
Rp. 9.750.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial1. Semula Rp. 7.840.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 8.500.591.000,-Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan
Rp.
16.340.591.000,-f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp. 11.490.926.673,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan
Rp.
11.490.926.673,-g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula Rp. 230.155.009,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 230.155.009,-
h. Belanja Tidak Terduga1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)Rp.21.108.823.893,51 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
Rp. 23.108.823.893,51
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 21.207.738.200,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp.( 1.987.049.000,-)Jumlah Belanja Pegawai Setelah Peru1bahan
Rp. 19.220.689.200,-b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 74.289.922.405,-2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
(3.575.798.108,-)Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
Rp. 70.714.124.297,-c. Belanja Modal
1. Semula Rp. 123.834.529.140,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 14.504.960.838,-Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Rp. 138.339.489.978,-
Pasal 4
(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Penerimaan sejumlah
1. Semula Rp. 36.381.308.980,002. Bertambah/(Berkurang)Rp. 37.140.004.867,51,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp.
73.521.313.847,51,-
b. Pengeluaran sejumlah1. Semula Rp. 4.303.873.238,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 200.000.000,- Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.
4.503.873.238,-(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:a. SILPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp. 36.381.308.980,002. Bertambah/(Berkurang)Rp. 37.140.004.867,51,-Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah
Perubahan Rp. 73.521.313.847,51b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 0,-
2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah
Perubahan Rp. 0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,-d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. 0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan
Rp. 0,-(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pembentukan Dana Cadangan sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 0,-b. Penyertaan Modal (Investasi) daerah
1. Semula Rp. 2.000.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) daerah
Setelah Perubahan Rp.
2.000.000.000,-c. Pembayaran Pokok Utang
1. Semula Rp. 2.303.873.238,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 200.000.000,-Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan
Rp. 2.503.873.238,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD;2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran IIIRincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Otonomi Daerah;
Pasal 6
Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasioanl pelaksanaan.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.
Disahkan di Watansoppeng Pada Tanggal :
BUPATI SOPPENG,
.
H. ANDI SOETOMO
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.
Disahkan di Watansoppeng Pada Tanggal :
BUPATI SOPPENG,
ttd
H. ANDI SOETOMO
Diundangkan di WatansoppengPada tanggal
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SOPPENG,
ABDUL HARIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2009 NOMOR ..............
BUPATI SOPPENG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR
TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Npmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 4548) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118),Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ( Lembaga Nnegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);kemudian diurut sesuai dengan tahun keluarrannya.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 429.436.133.849,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 10.583.639.988,- sehingga menjadi Rp. 440.019.773.837,- dengan rincian sebagai berikut :1. Pendapatan
a. Semula Rp. 429.436.133.849,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.583.639.988,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 440.019.773.837,-2. Belanja
a. Semula Rp. 461.513.569.591,00,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 47.523.644.855,51,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 509.037.214.446,51,-
37.140.004.867,51,-Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
73.521.313.847,51,-
b. Pengeluaran 1. Semula Rp.
4.303.873.238,00,- 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
200.000.000,00,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.
4.503.873.238,00,-Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp.
69.017.440.609,51,-
Pasal 2
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 11.615.039.930,-2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
1.804.053.476,-Jumlah PAD Setelah Perubahan
Rp.13.419.093.406,-b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 393.269.310.314,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 130.654.512,-Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp.393.399.964.826,-c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Semula Rp. 24.551.783.605,-
2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 8.648.932.000,- Jumlah Lain-Lain PAD yang sah Setelah Perubahan
Rp.
33.200.715.605,-(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 2.319.332.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. (45.000.000),-Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.
2.274.332.000,-
b. Retribusi Daerah1. Semula Rp. 6.432.123.930,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 582.465.599,-Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.
7.014.589.529,-c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 540.000.000,- 2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 466.587.877,-Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang sah Setelah Perubahan
Rp. 1.006.587.877,-d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yan Sah
1. Semula Rp. 2.323.584.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp 800.000.000,-Jumlah Lain-Lain PAD yang sah Setelah Perubahan
Rp.
3.123.584.000,-(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp. 29.755.390.314,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 30.471.512,-Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.29.785.861.826,-
b. Dana Alokasi Umum1. Semula Rp. 317.480.920.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
Rp. 317.480.920.000,-
c. Dana Alokasi Khusus1. Semula Rp.46.033.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 100.183.000,-Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan
Rp. 46.133.183.000,-
(4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari jenis pendapatan:a. Hibah
1. Semula Rp. 6.235.250.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp (6.235.250.000,-)Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp.
0,-b. Dana Darurat
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak1. Semula Rp. 5.387.894.605,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan
Rp. 5.387.894.605,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1. Semula Rp. 12.928.639.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 6.947.091.000,-Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 19.875.730.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya:1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 7.937.091.000,-Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 7.937.091.000,-
Pasal 3
(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp.242.181.379.846,002. Bertambah/(Berkurang)Rp. 38.402.913.575,51
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.280.584.293.421,51,-
b. Belanja Langsung1. Semula Rp. 219.332.189.745,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 9.120.731.280,-Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp.228.452.921.025,-
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Belanja Pegawai 1. Semula Rp. 202.571.653.264,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 15.517.366.282,-Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan Rp.
218.089.019.546,-b. Belanja Bunga
1. Semula Rp. 1.753.394.850,- 2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 1.753.394.850,-
c. Belanja Subsidi1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan
Rp. 0,-d. Belanja Hibah
1. Semula Rp. 16.295.250.050,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. (6.545.250.050,-)Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan
Rp. 9.750.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial1. Semula Rp. 7.840.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 8.195.591.000,-Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan
Rp.
16.035.591.000,-f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp. 11.490.926.673,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan
Rp.
11.490.926.673,-g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula Rp. 230.155.009,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 230.155.009,-
h. Belanja Tidak Terduga1. Semula Rp. 2.000.000.000,002. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0.00 Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
Rp.2.000.000.000,-
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Belanja Pegawai1. Semula Rp. 21.207.738.200,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp.( 1.992.308.500,-)Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 19.215.429.700,-b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 74.289.922.405,-2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
( 3.838.051.200,-)Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
Rp. 70.451.871.205,-c. Belanja Modal
1. Semula Rp. 123.834.529.140,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 14.951.090.980,-Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Rp. 138.785.620.120,-
-
Pasal 4
(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Penerimaan sejumlah
1. Semula Rp. 36.381.308.980,00-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 37.140.004.867,51,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp.73.521.313.847,51,-
b. Pengeluaran sejumlah1. Semula Rp. 4.303.873.238,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 200.000.000,- Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.
4.503.873.238,-(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp. 36.381.308.980,00-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 37.140.004.867,51,-Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah
Perubahan
Rp.73.521.313.847,51,-b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah
Perubahan Rp. 0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,-d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. 0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan
Rp. 0,-(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pembentukan Dana Cadangan sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 0,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) daerah1. Semula Rp. 2.000.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) daerah
Setelah Perubahan Rp. 0,-
c. Pembayaran Pokok Utang1. Semula Rp. 2.303.873.238,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 200.000.000,-Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan
Rp. 2.303.873.238,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-
Pasal 5Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:1. Lampiran I Ringkasan APBD;2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran IIIRincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Otonomi Daerah;
Pasal 6
Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasioanl pelaksanaan.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.
Disahkan di Watansoppeng Pada Tanggal :
BUPATI SOPPENG,
H. ANDI SOETOMO
Diundangkan di WatansoppengPada tanggal
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SOPPENG,
ABDUL HARIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHU 2009 NOMOR ..........
BUPATI SOPPENG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR
TENTANGPERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan*) maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985
Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 );
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421 );
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Npmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaga Negara RI Tahun 2005 Nomor 4548) ;
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118),Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ( Lembaga Nnegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);kemudian diurut sesuai dengan tahun keluarrannya.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
27. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 06 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 429.436.133.849,- bertambah/berkurang sejumlah Rp. 10.583.639.988,- sehingga menjadi Rp. 440.019.773.837,- dengan rincian sebagai berikut :1. Pendapatan
a. Semula Rp. 429.436.133.849,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 10.583.639.988,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 440.019.773.837,-2. Belanja
a. Semula Rp. 461.513.569.591,00,-
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 47.523.644.855,51,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 509.037.214.446,51,-
37.140.004.867,51,-Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.
73.521.313.847,51,-
b. Pengeluaran 1. Semula Rp.
4.303.873.238,00,- 2. Bertambah/(berkurang) Rp.
200.000.000,00,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp.
4.503.873.238,00,-Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp.
69.017.440.609,51,-
Pasal 2
(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp. 11.615.039.930,-2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
1.804.053.476,-Jumlah PAD Setelah Perubahan
Rp.13.419.093.406,-b. Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 393.269.310.314,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 130.654.512,-Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp.393.399.964.826,-c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
1. Semula Rp. 24.551.783.605,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 8.648.932.000,- Jumlah Lain-Lain PAD yang sah Setelah Perubahan
Rp. 33.200.715.605,-
(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 2.319.332.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. (45.000.000),-Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp.
2.274.332.000,-
b. Retribusi Daerah1. Semula Rp. 6.432.123.930,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 582.465.599,-Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp.
7.014.589.529,-c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 540.000.000,- 2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 466.587.877,-Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang sah Setelah Perubahan
Rp. 1.006.587.877,-d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yan Sah
1. Semula Rp. 2.323.584.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp 800.000.000,-Jumlah Lain-Lain PAD yang sah Setelah Perubahan
Rp.
3.123.584.000,-(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:a. Dana Bagi Hasil
1. Semula Rp. 29.755.390.314,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 30.471.512,-Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan Rp.29.785.861.826,-
b. Dana Alokasi Umum1. Semula Rp. 317.480.920.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan
Rp. 317.480.920.000,-
c. Dana Alokasi Khusus1. Semula Rp.46.033.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 100.183.000,-Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan
Rp. 46.133.183.000,-
(4). Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah1. Semula Rp. 6.235.250.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp (6.235.250.000,-)Jumlah Hibah Setelah Perubahan Rp.
0,-b. Dana Darurat
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak1. Semula Rp. 5.387.894.605,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan
Rp. 5.387.894.605,-
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus1. Semula Rp. 12.928.639.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 6.947.091.000,-Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan Rp. 19.875.730.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya:1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 7.937.091.000,-Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 7.937.091.000,-
Pasal 3
(1). Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp.242.181.379.846,002. Bertambah/(Berkurang)Rp. 38.581.531.125,51
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.280.762.910.971,51,-
b. Belanja Langsung1. Semula Rp. 219.332.189.745,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 8.942.113.730,-Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp.228.274.303.475,-
(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 202.571.653.264,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 15.517.366.282,-Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 218.089.019.546,-b. Belanja Bunga
1. Semula Rp. 1.753.394.850,- 2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp. 1.753.394.850,-
c. Belanja Subsidi1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan
Rp. 0,-d. Belanja Hibah
1. Semula Rp. 16.295.250.050,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. (6.545.250.050,-)Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan
Rp. 9.750.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial1. Semula Rp. 7.840.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 8.195.591.000,-Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan
Rp.
16.035.591.000,-f. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp. 11.490.926.673,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan
Rp.
11.490.926.673,-g. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula Rp. 230.155.009,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 230.155.009,-
h. Belanja Tidak Terduga1. Semula Rp. 2.000.000.000,002. Bertambah/(Berkurang)Rp.21.108.823.893,51Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
Rp.23.108.823.893,51
(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:a. Belanja Pegawai
1. Semula Rp. 21.207.738.200,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp.( 2.087.038.500,-)Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 19.120.699.700,-b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 74.289.922.405,-2. Bertambah/(Berkurang) Rp.
( 3.583.821.200,-)Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
Rp. 70.706.101.205,-c. Belanja Modal
1. Semula Rp. 123.834.529.140,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 14.612.973.430,-Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Rp. 138.447.502.570,-
Pasal 4
(1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:a. Penerimaan sejumlah
1. Semula Rp. 36.381.308.980,00-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 37.140.004.867,51,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan
Rp.73.521.313.847,51,-
b. Pengeluaran sejumlah1. Semula Rp. 4.303.873.238,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 200.000.000,- Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.
4.503.873.238,-(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1. Semula Rp. 36.381.308.980,00-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 37.140.004.867,51,-Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya Setelah
Perubahan
Rp.73.521.313.847,51,-b. Pencairan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah
Perubahan Rp. 0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Setelah Perubahan Rp. 0,-
f. Penerimaan Piutang Daerah1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan
Rp. 0,-(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:a. Pembentukan Dana Cadangan
1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pembentukan Dana Cadangan sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 0,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) daerah1. Semula Rp. 2.000.000.000,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) daerah
Setelah Perubahan Rp. 0,-
c. Pembayaran Pokok Utang1. Semula Rp. 2.303.873.238,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 200.000.000,-Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan
Rp. 2.303.873.238,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah1. Semula Rp. 0,-2. Bertambah/(Berkurang)Rp. 0,-Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah Setelah Perubahan Rp. 0,-
Pasal 5Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIIRincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Otonomi Daerah;
Pasal 6Bupati menetapkan peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasioanl pelaksanaan.
Pasal 7Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.
Disahkan di Watansoppeng Pada Tanggal :
BUPATI SOPPENG,
ttd
H. ANDI SOETOMO
Diundangkan di WatansoppengPada tanggal
SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN SOPPENG,
ABDUL HARIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHU 2009 NOMOR ..........
APBD TA 2009 ------------------ > NO.02 TAHUN 09 TGL 25 PEBRUARI 2009LEMBARAN DAERAH NO.99 TGL 26 PEBRUARI 2009PENJABARAN TA 2009 ------ > NO.03/PER-BUP/II/2009 TGL 26 PEBRUARI 2009BERITA DAERAH NO.03/BD/II/2009 TGL 26 PEBRUARI 2009