akuntansi6c.files.wordpress.com  · Web view2017. 4. 26. · PT Indosat mempunyai dua anak perusahaan konsolidasi yaitu Indosat Mega Media dan Lintasarta. Kedua anak perusahaan itu

TAX MANAGEMENT (TM)

MAKALAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata KuliahAkuntansi Topik Khusus

Dosen : Yogi Ginanjar, SE., AAk

Disusun Oleh :

Fanny Ayu Lestari 14.06.1.0079

Irma Rahayu 14.06.1.0084

Sri Fitriyani 14.06.1.0101

Kelompok 4

Akuntansi C

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MAJALENGKA

2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

hidayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada kelompok kami, sehingga

kelompok kami dapat menyelesaikan Tugas Akuntansi Topik Khusus yang

berjudul “TAX MANAGEMENT (TM)”.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, oleh

karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dan

kami terima untuk perbaikan makalah selanjutnya. Kami ucapkan banyak terima

kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan makalah ini.

Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat

menambah pengetahuan khususnya untuk meningkatkan motivasi semangat

belajar terhadap Mata Kuliah Akuntansi Topik Khusus.

Majalengka, April 2017

Penyusun

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................... iDAFTAR ISI..................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang..............................................................................11.2 Identifikasi Masalah......................................................................21.3 Maksud dan Tujuan......................................................................3

1.3.1 Maksud..............................................................................31.3.2 Tujuan...............................................................................3

BAB II PEMBAHASAN2.1 Manajemen Pajak..........................................................................5

2.1.1 Pengertian Manajemen Pajak ...........................................52.1.2 Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak ....................6

2.2 Landasan Hukum..........................................................................82.2.1 Dasar Hukum....................................................................82.2.2 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyerahan,

Penyetoran, dan Pelaporan PPh........................................82.2.3 PPN (Pajak Pertambahan Nilai)........................................9

2.3 Tujuan Manajemen Pajak............................................................102.4 Fungsi dari Manajemen Pajak......................................................102.5 Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Pajak .....................132.6 Manajemen Pajak dilaksanakan dengan ekonomis, efisien, & efektif.......................................................................................132.7 Langkah penerapan Manajemen Pajak........................................132.8 Tahapan Perencanaan Pajak.........................................................172.9 Strategi umum yang dilakukan dalam Perencanaan Pajak..........17

BAB III CONTOH KASUS 3.1 Gambaran Umum Perusahaan.....................................................20

3.1.1 Sejarah PT. Indosat Multi Media (IM3)...........................233.1.2 Kasus Penggelapan Pajak PT. Indosat Multi Media (IM3)

..........................................................................................25BAB IV KESIMPULAN...............................................................................28

DAFTAR PUSTAKA

ii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang. Indonesia masih

terus melaksanakan pembangunan negara untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat sehingga terciptalah kesejahteraan nasional. Dalam melaksanakan

pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang tidak sedikit pajak merupakan

salah satu unsur terbesar dalam penerimaan Indonesia yang digunakan pemerintah

dalam membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pembangunan.

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur pemerintah agar tetap mampu

mempertahan penerimaan negara. Penentu kebijakan pembayaran pajak adalah

wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama eksekutif yang hasilnya

dituangkan dalam undang-undang perpajakan. Tujuan dituangkannya kebijakan

perpajakan itu ke dalam bentuk undang-undang adalah untuk mengikat semua

orang agar dapat mematuhi aturan yang berlaku dan terciptanya keadilan serta

kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

Berbagai cara dilakukan pemerintah dalam mensosialisasikan pentingnya

pajak. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga negara

untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara melalui pembayaran pajak.

Pemerintah pun selalu melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap

peraturan-peraturan perpajakan di Indonesia dengan memperbaiki sistem

perpajakan dan meningkatkan jumlah penerimaan negara dibagian pajak, yang

dikenal dengan reformasi pajak. Banyak hal yang dipertimbangkan oleh

1

pemerintah dalam menyusun reformasi pajak. Reformasi pajak yang kurang

optimal yang diperparah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, justru akan

menyebabkan pemerintah semakin sulit dalam memungut pajaknya.

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi negara tetapi bagi perusahaan

pajak akan dihitung sebagi beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu

perusahaan. Kepentingan fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar

dan rutin akan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang

menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Dalam meminimumkan

jumlah pajak yang harus dibayarkan, perusahaan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar

tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak dapat

dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan

usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Manajemen

pajak disini tidak hanya sekedar mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan,

namun juga memastikan bahwa perusahaan sudah memenuhi aturan perpajakan

dengan benar sehingga di kemudian hari dapat terhindar dari denda pajak. Dan

salah bentuk manajemen pajak adalah perencanaan pajak (tax planning)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka

penyusun mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian Manajemen Pajak ?

2

2. Apa landasan hukum Manajemen Pajak dan Perencanaan Pajak?

3. Apa tujuan dari Manajemen Pajak ?

4. Apa saja fungsi dari Manajemen Pajak ?

5. Apa saja hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Pajak ?

6. Bagaimana Manajemen Pajak dilaksanakan dengan ekonomis, efisien dan

efektif ?

7. Bagaimana langkah penerapan Manajemen Pajak ?

8. Apa saja tahapan Perencanaan Pajak ?

9. Apa saja strategi umum yang dilakukan dalam Perencanaan Pajak ?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penulisan dan penyusunan makalah ini diantaranya ialah :

1. Untuk memenuhi salah satu tugas Akuntansi Topik Khusus

2. Untuk memahami dan memperjelas materi tentang Manajemen Pajak

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengertian Manajemen Pajak

2. Untuk mengetahui landasan hukum Manajemen Pajak dan Perencanaan

Pajak

3. Untuk mengetahui tujuan dari Manajemen Pajak

4. Untuk mengetahui fungsi dari Manajemen Pajak

3

5. Untuk mengetahui apa saja ha-hal yang diperlukan dalam Manajemen

Pajak

6. Untuk mengetahui bagaimana Manajemen Pajak dilaksanakan dengan

ekonomis, efisien dan efektif

7. Untuk mengetahui bagaimana langkah penerapan Manajemen Pajak

8. Untuk mengetahui apa saja tahapan Perencanaan Pajak

9. Untuk mengetahui strategi umum yang dilakukan dalam Perencanaan

Pajak

4

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Manajemen Perpajakan

2.1.1 Pengertian Manajemen Paajak

Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2005) mendefinisikan

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar

tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk

memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut R. Terry Manajemen adalah suatu proses unik dan khas yang

terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, serta penggerakan

dan pengendalian yang dilakukan guna menentukan arah serta mencapai tujuan

yang telah ditentukan sebelumnya melalui pemanfaatan SDM serta sumber daya

lain.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Perpajakan Menurut

undang-undang tersebut bahwa pengertian pajak adalah sebuah konstribusi wajib

kepada negara yang terhutang oleh setiap orang ataupun badan yang memiliki

sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan Undang-Undang dan tidak

mndapat imblaan secara langsung serta digunakan guna kebutuhan negara dan

kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak merupakan iuran atau pungutan

rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau

peralihan kekayaan dari sektor swasta kepada sektor publik yang dapat untuk

5

dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai gunakan untuk membiayai

kebutuhan negara.

Jadi dapat ditarik kesimpulan, manajemen perpajakan adalah suatu strategi

manajemen untuk mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-

aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan

dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan

perundang-undangan. Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung

suatu konsep manajeman pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan

tingkat likuiditas perusahaan. Sedangkan manajemen pajak sendiri memiliki

pengertian yaitu upaya atau sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan

benar dalam melakukan penghematan pajak secara legal tetapi jumlah pajak yang

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas

yang diharapkan. Manajemen perpajakan bertujuan untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan tanpa

membebani cash flow perusahaan serta terhindar dari penerbitan sanksi

administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak.

2.1.2 Motivasi dilakukannya Perencanaa Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak. Ada 3

(tiga) unsur perpajakan yang memotivasi dilakukannya perencanaan pajak:

1. Kebijaksanaan Perpajakan (Tax Policy)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang

hendak dituju dalam sistem perpajakan. Terdapat faktor yang mendorong

dilakukannya suatu perencanaan pajak, yaitu:

6

1. Pajak yang akan dipungut

2. Siapa yang akan dijadikan subjek pajak

3. Apa saja yang merupakan objek pajak

4. Berapa besarnya tarif pajak

5. Bagaimana prosedurnya

2. Undang-undang Perpajakan (Tax Law)

Kita menyadari bahwa kenyataannya di manapun tidak ada undang-

undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna, maka dalam

pelaksanaannya selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain(Peraturan Pemerintah

Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan DIrektur Jendral Pajak),

maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-

undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan

dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya terutama masalah perpajakan.

3. Administrasi Perpajakan (Tax Administration)

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah

memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi dalam

pengembalian keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk

melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan

peluang atau kesempatan yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat

oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang

secara ekonomi hakikatnya sama (karena pemerintah mempunyai tujuan lain

tertentu) dengan memanfaatkan:

1. Perbedaan tarif pajak (Tax Rates)

7

2. Perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak (Tax

Base)

3. Loopholes (celah) , Shelters ( berlindung)

2.2 Landasan Hukum

2.2.1 Dasar hukum

Dasar hukum mengenai manajemen perpajakan diantaranya adalah :

1. UU No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

2. UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

3. UU No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 Tentang Pedoman

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan

Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan

Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

5. Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER-12/PJ./2009 Tentang Tata Cara

Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva

Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.

2.2.2 Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan

PPh

Adapun pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan

PPh, yaitu :

a. PPh Pasal 21/26

8

Pasal 21/26, mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor

Per-31/PJ/2012 tanggal 27 Desember 2012

b. PPh Pasal 22

Dalam hal Wajib Pajak ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22, maka wajib

memungut, membayarkan dan melaporkan PPh pasal 22.

c. PPh Pasal 23 

Berbeda dengan ketentuan berkaitan dengan PPh pasal 21 di atas, sesuai

dengan ketentuan pasal 23 UU PPh disebutkan “………dipotong pajak oleh pihak

yang wajib membayarkan.” Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa atas PPh

pasal 23 akan terutang ditempat dilakukannya pembayaran Penghasilan.  Apabila

pembayaran penghasilan dilakukan oleh kantor cabang, maka PPh pasal 23 akan

dipotong , disetorkan dan dilaporkan oleh kantor cabang. Namun, sebaliknya

apabila pembayaran penghasilan dilakukan oleh kantor pusat, maka PPh pasal 23

akan dipotong, disetor  dan dilaporkan oleh kantor pusat.

d. PPh Pasal 4(2)

Wajib pajak sesuai kriteria PP-46 dengan tarif 1% dari omset masing-masing

cabang wajib menyetorkan PPh-nya menggunakan NPWP cabang. Termasuk juga

wajib pajak yang melakukan transaksi Penjualan tanah dan/atau bangunan, atau

Persewaan tanah dan/atau bangunan, pembayarannya oleh cabang dimana lokasi

tanah dan/atau bangunan itu berada.

2.2.3 PPN

PPN dapat terutang di kantor cabang bila terdapat penyerahan Barang atau

Jasa Kena Pajak dan perusahaan tidak melakukan sentralisasi (pemusatan) tempat

9

terutangnya PPN. Khusus untuk Pengusaha yang melakukan usaha dibidang

Penjualan Tanah dan/atau bangunan, berlaku pemungutan, pembayaran dan

pelaporan PPN-nya di lokasi usaha (cabang)/tidak berlaku sentralisasi

(pemusatan) PPN, (Perdirjen pajak nomor PER-25/PJ.2013 tanggal 3 Juli 2013).

2.3 Tujuan Manajemen Pajak

Ada empat tujuan pokok dari manajemen pajak, yaitu:

1. Secara financial mikro, tujuan manajemen pajak adalah meminimalisasi laba

setelah pajak.

2. Secara organisasional-makro, tujuan manajemen pajak adalah

memaksimalisasi laba setelah pajak.

3. Secara praktikal, tujuan manajemen pajak adalah mengurangi kejutan-kejutan

saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak.

4. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.4 Fungsi dari Manajemen Pajak

Adapun fungsi dari Manajemen Pajak adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.

Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan

seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada

tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap

10

peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan

penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, perencanaan pajak (tax

planning) merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak.

Penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimimalisasi

kewajiban pajak. Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan suatu

perencanaan pajak sehingga dapat mencapai suatu penghematan pajak (tax

savings) dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan. Bertujuan untuk

melakukan penghematan pajak atau juga penghindaran pajak yang diperbolehkan

oleh undang-undang (tax avoidance), tahapan Tax Planning adalah sebagai

berikut :

a. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)

b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one

or more possible tax plans)

c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)

d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging

the tax plans)

e. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)

Adapun syarat-syarat perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan

2. Secara bisnis dapat diterima, dan

3. Bukti-bukti pendukungnya memadai

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)

11

Memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah memenuhi

peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila pada tahap perencanaan pajak telah

dilakukan sesuai dengan faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan

penghematan pajak maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya

baik secara formal maupun material. Harus dipastikan bahwa pelaksanaan

kewajiban perpajakan telah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam

pelaksanaanya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut

telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.

3. Pengendalian Pajak (Tax Control)

Memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Yang terpenting

adalah pengecekan pembayaran pajak. Pengendalian pajak bertujuan untuk

memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah

direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal

terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak.Oleh

sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi

penghematan pajak, misalnya melakukan pembayaran pajak pada saat terakhir

tentu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan membayar lebih awal.

Pengendalian pajak termasuk pemeriksaan jika perusahaan telah membayar pajak

lebih besar dari jumlah pajak terutang. Cara untuk mencapai tujuan manajemen

pajak, memahami ketentuan peraturan perpajakan. Dengan mempelajari undang-

undang, keputusan dan edaran, kita dapat melihat celah-celah yang

menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

12

2.5 Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Pajak

Hal-hal yang diperlukan dalam Manajemen Pajak diantaranya adalah:

1. Memahami ketentuan perpajakan.

Pemahaman yang baik atas aturan perpajakan dapat dimanfaatkan untuk

menghemat beban pajak.

2. Pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan itu merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi

perusahaan namun juga bagi laporan perpajakan. Pembukuan yang baik sangatlah

berguna bagi pelaksanaan manajemen pajak yang baik.

2.6 Manajemen Pajak dilaksanakan dengan Ekonomis, Efisien dan

Efektif

Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak, dapat dilakukan berbagai

cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (lawful) maupun yang

melanggar peraturan perpajakan (unlawful), seperti tax avoidance dan tax evasion.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah

suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Apabila kejadian

tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan

untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya.

2.7 Langkah Penerapan Manajemen Pajak

Adapun langkah penerapan manajemen pajak adalah sebagai berikut :

a. Analisis informasi yang ada

13

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah

menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek

dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Ini hanya

bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik

secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yangharus dapat dirumuskan

sebagai perencanaan pajak yang paling efesien juga penting untuk

memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan

pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi.

Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor

baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

1) Fakta yang relevan

2) Faktor pajak

3) Faktor non pajak lainnya

b. Design of one more possible tax plans (Buat satu model atau lebih rencana

kemungkinan besarnya pajak)

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan

berikut:

1. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.Pemilihan

dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen

dari negara tersebut.

2. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

3. Evaluasi pelaksanaan rencana pajak

14

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari

seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan

evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak

terhadap beban pajak. Perbedaan labakotor dan pengeluaran selain pajak atas

berbagai alternatif perencanaan.

Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan

hipotesis sebagai berikut:

1. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan

2. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik

3. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal.

Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda.

Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah

perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

c. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana

yang di buat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk

transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat

sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang di inginkan. Kadang

suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan.

Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan

biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar

penghematan pajak (tax saving) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap

di jalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan

15

kerugian minimal. Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana

disertai dengan pemberian gambaran/ perkiraan berapa peluang kesuksesan dan

berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial

jika terjadi kegagalan.

d. Rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah

berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yangterjadi

baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas

tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari

suatu perjanjian, yang berkenan dengan perubahan yang terjadi diluar negeri atas

berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat

terbatas. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu

dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan

memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi

yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang

merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil

kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial. Perencanaan pajak

merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri

merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetap

jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk

memperoleh laba dan likuiditas yangdiharapkan.

e. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax

implementation) dan pengendalian pajak (tax control)

16

2.8 Tahapan Perencanaan Pajak

Adapun tahapan perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis informasi yang ada (analyzing the existing data base)

2. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (designing one or

more possible tax plans)

3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (evaluating a tax plan)

4. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (debugging the

tax plans)

5. Memutakhirkan rencana pajak (updating the tax plan)

2.9 Strategi umum yang dilakukan dalam Perencanaan Pajak

Adapun strategi umum yang dilakukan dalam perencanaan pajak adalah

sebagai berikut:

a. Tax saving

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui

pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari Rp.

100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan

menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. Tax avoidance

Tax avoidance  merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan

menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan

objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami

17

kerugian,perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi

pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh

Pasal21. 

c. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan

dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:

1) Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan;

2) Sanksi pidana: pidana atau kurungan.

d. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturanyang

berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini

dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga  batas

waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualankredit. Dalam hal

ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya

setelah bulan penyerahan barang.

e. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai

pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar

dimuka. Misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dan/ atau impor dan

Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai.

Dalam kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapat

menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak

standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang

18

(delivery order) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung

terigu, PNBP (Faktur NotaBon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh

Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM, dan tanda

pembayaran atau kwitansi telepon.

19

BAB III

CONTOH KASUS

3.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Indosat Satellite Corporation  (PT Indosat Tbk) adalah sebuah

perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi internasional terkemuka di

Indonesia. Kegiatan utama perusahaan adalah menyediakan jasa telekomunikasi

internasional melalui switching, termasuk telepon, teleks, telegram, komunikasi

data paket, faksimili dengan fasilitas store and forward, serta jasa indosat untuk

sistem komunikasi bergerak global. Perusahaan juga menyediakan jasa

telekomunikasi internasional non switching seperti sirkuit sewa berkecepatan

rendah maupun tinggi, konferensi video, jasa transmisi suara. Untuk jasa - jasa

switching memerlukan penyaluran melalui jaringan telepon domestik, sedangkan

untuk jasa non switching terhubung langsung ke fasilitas Indosat.

PT Indosat Satellite Corporation (PT Indosat Tbk) didirikan pada tanggal

20 November 1967 merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Republik

Indonesia dengan ITT (International Telephone and Telegraph) untuk

membangun stasiun Bumi yang dioperasikan pada tahun 1969, dalam

perkembangannya melihat posisi telekomunikasi internasional yang strategis

dalam menerima dan menyalurkan informasi dari dan keluar negeri, maka pada

tahun 1980 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengambil alih seluruh

saham PT Indosat melalui pelaksanaan akuisisi berdasarkan peraturan pemerintah

Nomor  52, 53, dan 54 tahun 1980.

20

Mulai tahun 1980 PT Indosat berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang juga dapat menangkis keraguan kalangan internasional akan

kemampuan mengoperasikan jasa telekomunikasi internasional tanpa ITT. Pada

tahun 1992 Indosat kembali menjawab keraguan kemampuan Indosat dalam

bersaing dengan pihak swasta yaitu Satelindo, dimana Indosat mempertahankan

pangsa pasar sekitar 90%.

Pada 18 Oktober 1994 Indosat menjadi perusahaan Indonesia pertama

yang mencatat sahamnya di New York Exchange dengan ”The best IPO deal of

the year”, sedangkan di dalam negeri saham Indosat tercatat Bursa Efek Jakarta

dan Bursa Efek Surabaya, dengan kata lain Indosat menjadi perusahaan terbuka

yang dituntut untuk selalu menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham secara

berkesinambungan. Komposisi saham Indosat saat itu, 57% pemerintah RI

(diwakili Meneg BUMN) dan 47% diperdagangkan di pasar modal, Bursa Efek

Jakarta dan, Bursa Efek Surabaya. Kantor pusat Indosat berada di Jalan Medan

Merdeka Barat Nomor 21 Jakarta. Kantor ini mempunyai pusat pendidikan dan

latihan yaitu Indosat Trambing & Conference Centre (ITCC) di Jatiluhur, Jakarta

Barat, sebagai pusat pembentukan insan-insan Indosat yang profesional.

Untuk pengoperasian layanan PT Indosat menggunakan perangkat

telekomunikasi internasional antara lain Sentral Gerbang Internasional (SGI)

1sampai dengan 4, transmisi stasiun yang terssebar di berbagai lokasi di

Indonesia, (Jakarta, Jatiluhur, Medan, Pantai Cermin, Batam, Surabaya dan Urip).

Perangkat jaringan telekomunikasi internasional tersebut memungkinkan

pelanggan PT Indosat untuk menghubungi relasinya di 240 negara tujuan. Sampai

21

saat ini PT  Indosat menawarkan produk - produk yang meliputi 24 jenis jasa

telekomunikasi internasional dan domestik. Sentral Gerbang Internasional (SGI)

Indonesia saat ini juga berfungsi sebagai sentral lokal, dimana Indosat telah

menyelenggarakan layanan telekomunikasi lokal dan sedang mempersiapkan jasa

internasional.

PT Indosat telah memperoleh sertifikat International Standard

Organitation (ISO) 9002: 1994 sejak 17 Januari 1997, dan pada 21 September

2001 berhasil mengkonvensikan seluruh sistem manajemen mutunya sesuai

standar ISO yang baru yaitu versi ISO 9001:2000. Mulai tahun 2001, kepemilikan

silang antara Indosat dan Telkom dihapuskan. Secara bertahap hak eksklusivitas

kedua penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dihilangkan. Indosat

menindaklanjuti upaya untuk memasuki bisnis seluler melalui pendirian PT

Indosat Multi Media Mobile (IM3) di tahun 2001 dan akuisisi penuh PT Satelit

Palapa Indonesia (Satelindo) di tahun 2001 dan akuisisi penuh PT Satelit Palapa

Indonesia (Satelindo) di tahun 2002.

Pada akhir tahun 2002, pemerintah Indonesia melakukan investasi saham

Indosat yang dimilkinya sebesar 41,49% kepada Singapore Technologis

Telemedia Pte, Ltd melalui Indonesia Communications Limited (ICL). Dengan

demikian status Indosat kembali menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing

(PMA) sebagai penyelenggara jaringan dan jasa terpadu, penyedia solusi

informasi dan telekomunikasi. Pada tanggal 20 Nopember 2003, melalui

penandatanganan penggabungan usaha antara Satelindo, IM3 dan Bimagrahake

dalam Indosat, menjadikan Indosat sebagai Full Network Service Provide (FNSP)

22

yang fokus pada seluler terbesar kedua di Indonesia. Melalui layanan jasa seluler,

telekomunikasi tetap yang menyatu dalam organisasi, Indosat menyatakan diri

sebagai penyelenggara terlengkap di Indonesia.

PT Indosat mempunyai dua anak perusahaan konsolidasi yaitu Indosat

Mega Media dan Lintasarta. Kedua anak perusahaan itu beroperasi bersama

Indosat membentuk inti kelompok usaha Indosat sebagai implementasi strategi

bisnis Indosat. Kepemilikan saham PT Indosat, Tbk saat ini terdiri dari :

a. Publik memiliki 44,9%

b. QTEL memiliki 40,8%

c. Pemerintah memiliki 14,3%

3.1.1 Perkembangan PT Indosat Tbk

PT Indosat Tbk didrikan dengan akta notaris MS Tadjoedin No. 55 tanggal

10 Nopember 1967, kemudian dirubah dengan akte notaris Poerbaningsih Adi

Warsito, SH No. 33 tanggal 10 Mei 2001 sebagai perusahaan Penanaman Modal

Asing (PMA), sahamya dimiliki oleh International Telephone Telegraph

Corporation (ITT) dari Amerika.

PT Indosat (29 September) mengoperasikan stasiun Bumi Jatiluhur

sehingga dapat mengakses ke Intelsat yaitu Samudra Hindia (IOR) dan Samudra

Pasifik (POR). Saat ini stasiun Bumi Jatiluhur memiliki lima buah antena Intelsar

dan satu buah antena Inmarsat, selain itu juga terdapat di Pantai Cermin, Medan,

Banyu Urip Surabaya, Bukit Mata Kucing Batam. PT Indosat mulai

mengoperasikan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL).

23

1. Pada tahun 1980 Pemerintah RI membeli 100% saham International

Telephone Telegraph (ITT), maka sejak 1980 PT Indosat menjadi Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) penyelenggara telekomunikasi untuk umum.

2. Pada tahun 1983 PT Indosat memperkenalkan jasa Sambungan Langsung

Internasional (SLI).

3. Pada tahun 1984 PT Indosat Medan (SGI-2) beroperasi di Medan untuk

melayani telekomunikasi internasional dari seluruh Sumatera.

4. Pada tahun 198 Peresmian kabel laut Medan-Penang dan Medan Singapore.

5. Pada tahun 1992 PT Indosat (SGI-3) Batam beroperasi di Batam.

6. Pada tahun 1994 PT Indosat merupakan BUMN pertama di Indonesia yang

Go Public, mencatatkan saham di bursa efek New York, Jakarta dan Surabaya.

7. Pada tahun 1994 Peresmian stasiun Bumi Pantai Cermin.

8. Pada tahun 1999 Pemerintah mengeluarkan UU No. 36/1999, efektif berlaku

8 September 2000. Indosat diberi izin menjadi penyelenggara telekomunikasi

lokal yang disebut Full Service Network Provider (FSNP). 

9. Pada tahun 2000 Pemerintah memberikan izin prinsip kepada Indosat untuk

menyelenggarakan Seluler Indosat Multi Media Mobile (IM3).

10. Pada tahun 2001 Peluncuran Seluler Indosat IM3 di Batam.

11. Pada tahun 2001 PT Indosat memiliki 100% saham PT Satelindo

12. Pada tahun 2001 PT Indosat Regional Barat membuka kantor cabang di

Pekan Baru (area Sumbagsel) melayani Provinsi Riau (daratan), Jambi,

Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, sedangkan area Sumbagut melayani

Provinsi Sumatera Utara, aceh dan Sumatera Barat.

24

13. Pada tahun 2002 Diinvestasi saham 41,94% saham Indosat kepada Singapore

Teknologi Telemedia (STT) Singapore, pemerintah 14,96%, publik 43,10%.

Indosat berubah menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

14. Pada tahun 2003 Legal Merger Indosat (penggabungan Satelindo, Indosat

Multi Media Mobile) ke dalam Indosat.

15. Pada tahun 2004 Launching CDMA Indosat “ Star One”.

16. Pada tahun 2004 Launching Selular IM3 di Medan.

17. Pada tahun 2005 Launching CDMA Indosat “ Star One” di Medan.

3.1.2 KASUS PENGGELAPAN PAJAK PT. INDOSAT MULTI MEDIA

(IM3)

IM3 diduga melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ( SPT Masa PPN) ke kantor

pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002. Jika pajak masukan

lebih besar dari pajak keluaran, dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu,

IM3 melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. 750 penanam modal asing

(PMA) terindikasi tidak membayar pajak dengan cara melaporkan rugi selama

lima tahun terakhir secara berturut-turut. Dalam kasus ini terungkap bahwa pihak

manajemen berkonspirasi dengan para pejabat tinggi negara dan otoritas terkait

dalam melakukan penipuan akuntansi. Manajemen juga melakukan konspirasi

dengan auditor dari kantor akuntan publik dalam melakukan manipulasi laba yang

menguntungkan dirinya dan korporasi, sehingga merugikan banyak pihak dan

pemerintah. Kemungkinan telah terjadi mekanisme penyuapan (bribery) dalam

kasus tersebut. Seperti diketahui, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, M Rosyid

25

Hidayat mengungkapkan kecurigaan adanya dugaan korupsi pajak atau

penggelapan pajak yang dilakukan PT Indosat Multimedia (IM3). Rosyid

mengungkapkan, IM3 melakukan penggelapan pajak dengan cara memanipulasi

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) ke kantor

Pajak untuk tahun buku Desember 2001 dan Desember 2002.

Untuk SPT masa PPN 2001 yang dilaporkan ke kantor pajak pada Februari

2002 dilaporkan bahwa total pajak keluaran tahun 2001 sebesar Rp 846,43 juta.

Sedangkan total pajak masukan sebesar Rp 66,62 miliar sehingga selisih pajak

keluaran dan masukan sebesar Rp 65,77 miliar.

Sesuai aturan, kata Rosyid, jika pajak masukan lebih besar dari pajak

keluaran, maka selisihnya dapat direstitusi atau ditarik kembali. Karena itu, IM3

melakukan restitusi sebesar Rp 65,7 miliar. Menurut Rasyid, selintas memang

tidak terjadi kejanggalan dari hal tersebut. Namun, jika lampiran pajak masukan

dicermati, IM3 menyebut adanya pajak masukan ke PT Indosat sebesar Rp 65,07

miliar. Namun setelah dicek ulang, dalam SPT Masa PPN PT Indosat, ternyata

tidak ditemukan angka pajak masukan yang diklaim IM3. Padahal, kata dia,

seharusnya angka Pajak Masukan IM3 tersebut muncul pada laporan pajak

keluaran PT Indosat untuk tahun buku yang sama. Bahkan, PT Indosat hanya

melaporkan pajak keluaran sebesar Rp 19,41 miliar yang sebagian besar berasal

dari transaksi dengan PT Telkom bukan dengan IM3.

Hal serupa juga dilakukan pada 2002, bahkan nilainya lebih besar. Untuk

SPT Masa PPN 2002 per Desember 2002, IM3 melaporkan kelebihan pajak

masukan sebesar Rp 109 miliar. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

26

(SKPLB) nomor 00008/407/02/051/03 uang tersebut sudah ditransfer oleh kantor

pajak ke IM3. Dalam kasus diatas IM3 menggelapkan pajak, dengan cara para

investor melakukan penipuan berupa pemalsuan laporan laba rugi dengan

menyebutkan bahwa perusahaan mengalami kerugian selama 5 tahun, dan seperti

kita ketahui perusahaan yang rugi tidak perlu membayar pajak pendapatan. Hal ini

bisa terjadi karena adanya konspirasi dengan para pejabat tinggi, dan mereka mau

membantu tentu saja dengan adanya timbal balik berupa jabatan di kursi

pemerintahan, oleh karena itu kasus ini merupakan pelanggaran terhadap etika

politik, karena menggunakan kekuasaannya untuk melakukan penipuan.

27

BAB IV

KESIMPULAN

Manajemen perpajakan adalah suatu strategi manajemen untuk

mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan

dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap

melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan perundang-undangan.

Sehingga dengan adanya perencanaan pajak yang didukung suatu konsep

manajeman pajak yang jelas, diharapkan dapat mengoptimalkan tingkat likuiditas

perusahaan. Sedangkan manajemen pajak sendiri memiliki pengertian yaitu sarana

untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang

dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas

yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan

penghematan pajak secara legal. Manajemen perpajakan bertujuan untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan dengan

tanpa membebani cash flow perusahaan serta terhindar dari penerbitan sanksi

administrasi perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Di dalam manajemen pajak juga menjelaskan prinsip dasar hukum

manajemen pajak, syarat-syarat perencanaan pajak, tujuan manajemen pajak,

fungsi manajemen pajak, tahapan perencanaan pajak, hal-hal yang diperlukan

panajemen pajak, strategi umum yang dilakukan dalan perencanaan pajak dan lain

sebagainya.

28

DAFTAR PUSTAKA

Handoko, Rukiah. Pengantar Hukum Pajak: Seri Buku Ajar. Depok: Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2000.

http://lianlobay.blogspot.co.id/2014/11/penggelapan-pajak-pt-indosat-

multi.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Indosat_Ooredoo

http://asal-usul-motivasi.blogspot.co.id/2011/05/asal-usul-sejarah-indosat.html

https://aviantara.wordpress.com/2008/07/21/tax-planning/

http://pengertiandefenisi.blogspot.co.id/2016/10/pengertian-manajemen-

perpajakan-dan.html?m=1

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, No. 14 Tahun 2002.

“Pengawasan terhadap Hakim-hakim Pengadilan Pajak Belum

Berjalan.”<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id