SALINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2Oi7 TENTANG EFISIENSI BEI.,ANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAM PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAM TAHUN ANGGAMN 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan: Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Ke4'a; 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 3. Jaksa Agung Republik Indonesia; 4. Sekretaris Kabinet; 5. Kepala Staf Kepresidenan; 6. Para Kepala kmbaga Pemerintah Non Kementerian; 7. Para Pimpinan Kesekretariatan kmbaga Negara. : Mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barang Kementerian/kmbaga Tahun Anggaran 2017 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk PERTAMA KEDUA: ...
18
Embed
web.kominfo.go.id · Created Date: 7/5/2017 12:14:01 PM
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SALINAN
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2Oi7
TENTANG
EFISIENSI BEI.,ANJA BARANG KEMENTERIAN/LEMBAGA DALAMPELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAM TAHUN
ANGGAMN 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017, dengan inimenginstruksikan:
Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Ke4'a;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan;
6. Para Kepala kmbaga Pemerintah Non Kementerian;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan kmbaga Negara.
: Mengambil langkah-langkah efisiensi belanja barangKementerian/kmbaga Tahun Anggaran 2017 sesuai tugas,fungsi, dan kewenangan masing-masing berdasarkan padaketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk
PERTAMA
KEDUA: ...
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
PRESIOENREPUBLIK INDONESIA
-2-
: l. Efisiensi belanja barang meliputi pe{alanan dinas danpaket meeting, honorarium tim/kegiatan, belanjaoperasional perkantoran, belanja jasa, belanjapemeliharaan, belanja barang operasional dan nonoperasional lainnya.
2, Untuk tahun 2OL7, besaran rincian efisiensi per
Kementerian/Iembaga sslqgaimana dimaksud pada
angka I tercantum dalam Lampiran Instruksi presiden ini.
Efisiensi belanja barang tidak termasuk belanja barang dari:
a. Pinjaman dan hibah dalam/luar negeri;
b. Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat
dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2OlT;c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (pNBp) dan pendapatan
Badan Layanan Umum (BLU);
d. Tambahan belanja hasil pembahasan Undang-Undang
Mengenai APBN Tahun Anggaran 2017 (Dana Optimalisasi)yang tidak sesuai kriteria menurut reviu Badan pengawasan
Keuangan dan Pembangunan;
e. Output cadangan.
r. Dalam rangka efisiensi belanja Kementerian/kmbagaTahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalamDiktum PERTAMA, masing-masing Kementerian / I*mbagamelakukan identifrkasi secara mandiri terhadap belanjabarang dari setiap program/kegiatan di dalam RencanaKerja dan Anggaran Kementerian/ Irmboga TahunAnggaran 2OL7, yang akan dihemat dan memastikananggarannya tidak dicairkan lself blockingl.
2. Dalam ...
KELIMA
KEENAM
PRES IDENREPU BLIK INOONESIA
-3-
2. Dalam melakukan efisiensi belanja barang,Menteri/ Pimpinan kmbaga tetap mengamankan programprioritas yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Menteri/ Pimpinan Lembaga menyampaikan revisi DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran (DIpA) sef blocking belanja
barang dengan mencantumkannya pada Catatan Halaman
IV DIPA kepada Menteri Keuangan c.q Direktur JenderalAnggaran untuk disahkan paling lambat 7 (tujuh) harisejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan sesuai mekanisme
revisi anggaran yang berlaku.
4. Tembusan usulan revisi DIPA self blocking belanja barang
disampaikan kepada Menteri Koordinator masing-masing
Kementerian/Lembaga, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan
Pembangunan Nasional, serta Kepala Staf Kepresidenan.
Untuk tahun 2017, pelaksanaan elisiensi belanja barang dalamDIPA Kementerian/kmbaga dilakukan setelah Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1g
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017 disahkan.
1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran danDirektur Jenderal perbendaharaan bersama-sama
mengoordinasikan efisiensi belanja barang melalui blokirmandiri (self bloclcingl dan/atau menunda/menghentikanpencairan dana kegiatan-kegiatan yang diefisienkan.
2. Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan efisiensibelanja barang kepada presiden.
KETUJUH: ...
KETUJUH
KEDELAPAN :
KESEMBII^AN:
PRES IDENREPUBLIK INOONESIA
-4-Para Menteri Koordinator, Menteri perencanaan pembangunan
Nasional/Kepala Badan perencanaan pembangunan Nasional,serta Kepala Staf Kepresidenan memantau pelaksanaanefisiensi belanja barang Anggaran pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2017.
Elisiensi belanja barang sebagaimana Diktum KEDUA sebagai
batas tertinggi pengalokasian belanja barang dalam RI{A-K/L2018.
Melaksanakan Instruksi presiden ini dengan penuh tanggungjawab.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni2OLT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinyaKEMENTERIAN SEKREf,ARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIAAsisten Deputi Bidang Perekonomian,
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2OI7TENTANG EFISIENSIKEMENTERIAN/LEMBAGAANGGARAN PENDAPATANANGGARAN 2017
RINCIAN EFISIENSI BEI,ANJA BARANG PER KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2017(SUMBER DANA RUPI.AH MURNI)
BELANJA BARANGDAI,AM PEI.AKSANAAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN
(dalamribuan rupiah)
NO.KODE
BA,PAGU DIPA
SEMUI,.A
BEI"ANJA BARANG.. . SEMUI,A
PENGHEI\{ATANBEI,ANJABARANG
PAGU DIPA HASILP.ENGHE'MATAN
. ':.... . - 1... i ..,:- ., ..
BEI,ANJA BARANG
PENGHEMATAN
1 2 3 4 5 6 7=4-6 8=5-6
1 001 MA.JELI S PERMUSYAWARATANRAKYAT 902.802.565,4 796.86L.109,0 902.802.565,4 796.861.108,0
2
PRES IDENREPUBLIK INDONESIA
-2-
NO.KODE
BA,,::,.
KEMENTERIANII,EMBAGA,:PAGU DIPA. .,,',,,:
SEMIJIA
2 oo2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 4.257.708.2tO,O 3.112.553.940,O 4.257.708.210,O 3.112.553.840,0
3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 2.740.8t4.130,O t.442.9L7.367,O 2.740.8t4.130,O 1.442-9t7.367,O
4 005 MAHKAMAH AGUNG 8.181.335.243,1 1.282.853. t74,O 8.181.335.243,L 1.282.853.174,O
5 006 KE.IAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 4.1o4.707.642,O 1.198.291.919,O 4.LO4.7O7.642,O 1.198.291.919,0
6 oo7 KEMENTERIAN SEKRETARIATNEGARA 1.358.992.160,1 866.449.811,0 36.O44.O74,4 t.322.948.085,7 830.405.736,6
7 010 KEMENTERIAN DAI,AM NEGERI 3.232.544.432,9 2.34L.218.79L,9 89.540.000,o 3.143.004.432,8 2.25t.678.79L,8
8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 7.L87.660.686,2 3.190.443.507,O 249.400.O0O,O 6.938.260.686,2 2.94t.O43.507,0
9 ot2 KEMENTERIAN PERTAHANAN 86.615.316.759,O 29.933.317.O12,O 86.615.316.759,O 29.933.3t7.O12,O
l0
PRES I DENREPUBLIK INDONESIA
-3-
NO"
- : :.:. .'
KODE',8A.
: I ..i ,,,,,.' .. ,t.
KEMENTERI,AN/LEMBAGAPAGU DIPA
SEMULABELTNJA BARANG, SEMUIA
PENGHEMATANBEI,ANJABARANG
,,,.,,:,PAGU:DIPA HASILPpNoHpuerew
10 ol3 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA RI 7.425.637.484,0 2.526.839.036,0 7.425.637.494,0 2.526.839.036,0
t1 o15 KEMENTERIAN KEUANGAN 28. 103.514.670,O 9.258.454.2t6,O 363.600.O0O,O 27.739.974.670,O 8.894.854.2L6,O
t2 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 21.595.316.749,O 19.o76.70L.150,O 437.473.700,3 2t.157.843.048,7 18.639.227.449,7
13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2.616.450.O24,O 1.406.797.114,O 227.O57.792,5 2.389.392.231,5 L.t79.739.321,5
t4 o20 KEMENTERIAN ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL 6.593.536.724,O 3.967.676.905,O 46t.068.692,6 6.L32.469.O4L,4 3.506.608.222,4
15 o22 KEMENTERTAN PERHUBUNGAN 34.885.420.969,8 I 1.951.020.007,8 2.OOO.OO5.OO0,O 32.885.415.969,8 9.951.015.007,8
t6 o23 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN 39.823.127.Otg,O 22.O31.300.948,0 r.882.505.O00,O 37.940.622.018,O 20.L48.795.948,0
L7 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 47.635.803.O40,O 13.435.1 11.475,0 1.908.513.563,9 45.727.2A9.476,1 Lt.526.597.911,1
18 025 KEMENTERIAN AGAMA 56.2L6.523.346,O 15.790.898.227,O 1.389.OO5.OO0,O 54.827.5L8.346,0 14.401.893 .227 ,O