Nomor : W11-A/ 1417 /HM.00/V/2014 Semarang, 28 Mei 2014 Lamp : 1 ( Satu ) berkas Hal : Lomba dan Penilaian Program Prioritas Yth: Ketua Pengadilan Agama Se Jawa Tengah Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dalam rangka memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia akan diadakan lomba dan penilaian secara nasional terhadap pelaksanaan program prioritas meliputi : 1. Penilaian implementasi SIADPA Plus 2. Pemanfaatan Website 3. Penggunaan SIMPEG dan E-Doc 4. Pelayanan Publik dan Meja Informasi 5. Pemberkasan Perkara 6. Penulisan Karya Ilmiah Sehubungan dengan hal itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan melakukan penilaian terhadap Pengadilan Agama untuk diikutsertakan dalam lomba dan penilaian secara nasional atas program priortas tersebut. Untuk itu diperintahkan agar Saudara mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lomba tersebut. Adapun ketentuan penilaian sebagaimana tersebut dalam lampiran surat edaran ini. Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Ketua, DR. H. WILDAN SUYUTHI M.,S.H,M.H NIP. 19470821 197603 1 001 Tembusan : 1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial 2. YM. Ketua Kamar Pembinaan MA-RI 3. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama MA-RI 4. Yth. Sekretaris MA-RI 5. Yth.Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta; Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866 Semarang 50146 http://www.pta-semarang.go.id/ E-Mail : [email protected]
56
Embed
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. - pta-semarang.go.id Program.pdf · Pengumuman Pemenang Siadpa Plus tingkat Nasional akan diumumkan pada ... Jenderal Badan Peradi lan Agama Mahkamah Agung
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Nomor : W11-A/ 1417 /HM.00/V/2014 Semarang, 28 Mei 2014
Lamp : 1 ( Satu ) berkas
Hal : Lomba dan Penilaian Program Prioritas
Yth:
Ketua Pengadilan Agama
Se Jawa Tengah
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik
Indonesia akan diadakan lomba dan penilaian secara nasional terhadap pelaksanaan program
prioritas meliputi :
1. Penilaian implementasi SIADPA Plus
2. Pemanfaatan Website
3. Penggunaan SIMPEG dan E-Doc
4. Pelayanan Publik dan Meja Informasi
5. Pemberkasan Perkara
6. Penulisan Karya Ilmiah
Sehubungan dengan hal itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan melakukan
penilaian terhadap Pengadilan Agama untuk diikutsertakan dalam lomba dan penilaian secara
nasional atas program priortas tersebut. Untuk itu diperintahkan agar Saudara mempersiapkan
segala sesuatunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan lomba tersebut. Adapun ketentuan
penilaian sebagaimana tersebut dalam lampiran surat edaran ini.
Demikian atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Ketua,
DR. H. WILDAN SUYUTHI M.,S.H,M.H
NIP. 19470821 197603 1 001
Tembusan :
1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan MA-RI
3. YM. Ketua Kamar Peradilan Agama MA-RI
4. Yth. Sekretaris MA-RI
5. Yth.Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
lengkap sesuai dengan standar aturan yang berlaku (standar LAKIP).
Informasi tidak tersedia secara
lengkap sesuai dengan standar aturan yang berlaku.
Tidak ada sama sekali.
3. Ringkasan laporan keuangan:
a. rencana dan laporan realisasi anggaran; dan
Kategori Informasi tersebut
tersedia secara lengkap berikut inform
asi detail di dalam
nya per bulan.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
b. neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris.
Tersedia inform
asi terkait ringkasan daftar aset dan inventaris aset secara detail.
Informasi terkait ringkasan
daftar aset dan inventaris aset tersedia secara tidak lengkap atau detail.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
0
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
5. Informasi tentang
pengumum
an pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Terdapat keterbukaan inform
asi soal pengumum
an pengadaan barang dan jasa berikut dengan: (1) prosedur pengadaan barang dan jasa; (2) alam
at dan kontak pengajuan pengadaan barang dan jasa; (3) m
ekanisme
prosedur yang berlaku; (4) m
ekanisme keberatan dan
pengaduan atas hasil pengadaan barang dan jasa.
Salah satu kategori informasi
terkait dengan pengadaan barang dan jasa tidak ada atau tidak lengkap.
Tidak ada sama sekali.
4 A.4. Inform
asi Laporan Akses Inform
asi
Ringkasan laporan akses inform
asi.
a. jumlah perm
ohonan informasi
yang diterima;
Kategori Informasi tersebut
tersedia secara lengkap berikut inform
asi detail di dalam
nya.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
b. waktu yang diperlukan dalam
m
emenuhi setiap perm
ohonan inform
asi;
c. jumlah perm
ohonan informasi
yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan perm
ohonan inform
asi yang ditolak;
d. alasan penolakan permohonan
informasi.
5 A.5. Inform
asi Lain
Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat di setiap kantor pengadilan. (Keterangan: Inform
asi ini kurang relevan dengan w
ebsite, sehingga diganti dengan inform
asi terkait dengan tingkat kunjungan
Tersedia informasi lengkap:
(1) jumlah pengunjung
website secara total, per
bulan, dan per hari; dan (2) asal pengunjung w
ebsite (um
umnya negara).
Salah satu kategori informasi
tersebut tidak ada atau tidak lengkap.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
1
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
website)
B Inform
asi Yang Wajib Dium
umkan Secara berkala O
leh MA (pengadilan di baw
ahnya tidak akan dinilai dengan kategori penilaian ini)
C Inform
asi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan D
apat Diakses oleh Publik
1 C.1. U
mum
1. Seluruh informasi
lengkap yang termasuk
dalam kategori inform
asi yang w
ajib diumum
kan secara berkala oleh pengadilan dan M
A;
Lihat kategori penilaian di atas.
Lihat kategori penilaian di atas. Lihat kategori penilaian di atas.
2. Daftar Informasi
Publik yang sekurang-kurangnya m
emuat
(format sesuai SK 1-
144/2011):
a. nomor;
JENIS KATEG
ORISASI TIDAK RELEVAN
UN
TUK DIN
ILAI DALAM PEN
ILAIAN IN
FORM
ASI WEBSITE
PENG
ADILAN, M
ENG
INGAT FO
RMAT IN
I LEBIH TERKAIT DENG
AN PERM
OH
ON
AN IN
FORM
ASI SECARA FISIK.
b. ringkasan isi informasi;
c. pejabat atau unit/satuan kerja yang m
enyediakan informasi;
d. penanggungjawab pem
buatan atau penerbitan inform
asi;
e. waktu dan tem
pat pembuatan
informasi;
f. bentuk informasi yang tersedia
(cetak atau elektronik); dan
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
2
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
g. jangka waktu penyim
panan atau retensi arsip.
2 C.2. Inform
asi tentang Perkara dan Persidangan
1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum
tetap m
aupun yang belum
berkekuatan hukum
tetap.
Tersedia putusan dan penetapan pengadilan di tahun tertentu dengan jum
lah persentase 71-100%
dari jumlah perkara putus
tahun tertentu berdasarkan statistik perkara pengadilan yang bersangkutan.
(1) Tersedia hanya putusan atau penetapan saja di tahun tertentu dengan jum
lah persentase 71-100%
; atau (2) Tersedia jum
lah putusan dan penetapan pengadilan di tahun tertentu dengan jum
lah persentase hanya 41-70%
dari jum
lah perkara putus tahun tertentu berdasarkan statistik perkara pengadilan yang bersangkutan.
(1) Tersedia jumlah
putusan dan atau penetapan di tahun tertentu dengan jum
lah pesentase 0-40%
dari jum
lah perkara putus tahun tertentu berdasarkan statistik perkar; atau (2) Tidak ada sam
a sekali
2. Informasi dalam
Buku Register Perkara.
(1) Terdapat informasi
register perkara sesuai dengan kew
enangan atau kom
petensi absolut pengadilan yang bersangkutan; dan (2) Inform
asi register perkara tersebut terakhir kali dim
utakhirkan kurang dari 6(enam
) bulan lalu ketika assessm
ent dilakukan.
(1) Terdapat informasi register
perkara sesuai dengan kew
enangan atau kompetensi
absolut pengadilan yang bersangkutan nam
un tidak lengkap (m
isalnya hanya ada info perkara pidana saja atau info perkara perdata saja); atau (2) Inform
asi register perkara tersebut terakhir kali dim
utakhirkan lebih dari 6 (enam
) bulan lalu ketika assessm
ent dilakukan.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
3
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
3. Data statistik perkara, antara lain: jum
lah dan jenis perkara.
(1) Informasi detail perkara
termasuk sisa tahun lalu,
perkara masuk, perkara
putus, perkara sisa; (2) Inform
asi detail perkara per jenis perkara; dan (3) Tersedia statistik m
inimal 2
tahun atau lebih ke belakang.
(1) Salah satu kategori inform
asi detail perkara tidak ada atau tidak lengkap atau tidak detail; atau (2) Tersedia statistik kurang dari 2 tahun ke belakang.
Tidak ada sama sekali.
4. Tahapan suatu perkara dalam
proses penanganan perkara;
Untuk pengadilan tingkat
pertama: (1) terdapat
informasi lengkap atas
prosedur pengajuan dari tingkat pertam
a sampai
dengan kasasi atau peninjauan kem
bali; dan atau (2) inform
asi prosedur pendaftaran dan acara peradilan di pengadilan yang bersangkutan tersedia secara lengkap. U
ntuk pengadilan tingkat banding: Terdapat inform
asi lengkap soal proses pengajuan perkara banding.
Informasi prosedur pengajuan,
pendaftaran, dan acara peradilan tidak tersedia secara lengkap.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
4
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
5. Laporan penggunaan biaya perkara.
(1) Tersedia informasi secara
detail dan rinci mengenai
penggunaan biaya perkara (berdasarkan SE M
A No.
9/2008) sekurang-kurangnya terdiri dari: (a) sisa aw
al periode laporan; (b) jum
lah uang m
asuk selama periode
pelaporan; (c) jumlah uang
terpakai selama periode
laporan; (d) jumlah uang
dikembalikan pada para
pihak selama periode
laporan; (e) sisa akhir periode laporan; dan (2) Inform
asi tersebut disajikan dalam
bentuk laporan bulanan dan atau laporan tahunan.
Salah satu detail atau kategori inform
asi terkait penggunaan biaya perkara tidak ada atau tidak tersedia.
Tidak ada sama sekali.
3 C.3. Inform
asi tentang Pengaw
asan dan Pendispilinan
1. Jumlah, jenis, dan
gambaran um
um
pelanggaran yang ditem
ukan pengawas
atau yang dilaporkan oleh m
asyarakat serta tindaklanjutnya.
Tersedia informasi lengkap
mengenai laporan atau data:
(1) jumlah laporan; (2) jenis
laporan; (3) gambaran um
um
yang ditemukan pengaw
as atau yang dilaporkan m
asyarakat; dan (4) tindak lanjut pelaporan
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam
pemeriksaan
dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim
atau pegaw
ai yang telah diketahui publik (m
isalnya sudah dimuat
dalam m
edia cetak atau
Tersedia langkah-langkah jelas (dan rinci) yang sedang dilakukan oleh pengadilan terkait pelanggaran oleh hakim
atau pegawai yang
telah diketahui publik.
- Tidak ada sam
a sekali. N
ilai hanya 2 & 0 (ada dan
tidak ada)
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
5
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
elektronik).
3. Jumlah hakim
atau pegaw
ai yang dijatuhi hukum
an disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukum
an disiplin yang dijatuhkan.
(1) Statistik jumlah hakim
atau pegaw
ai non hakim yang
dijatuhi hukuman; (2) Jenis
pelanggaran masing-m
asing hakim
dan pegawai yang
melanggar tersebut; dan (3)
Jenis hukuman disiplin yang
dijatuhkan.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
4. Inisial nama dan
unit/satuan kerja hakim
atau pegawai yang
dijatuhi hukuman
disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukum
an disiplin yang dijatuhkan.
Daftar atau tabel berisi: (1) inisial nam
a yang dijatuhi hukum
an disiplin; (2) unit/satuan kerja yang bersangkutan; (3) jenis pelanggaran yang dilakukan; (4) bentuk hukum
an disiplin yang dijatuhkan.
Salah satu kategori informasi
tidak ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
6
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
5. Putusan Majelis
Kehormatan H
akim.
Putusan Majelis Kehorm
atan di-upload secara lengkap sesuai dengan jum
lah perkara yang ada yang m
elibatkan hakim
pengadilan yang bersangkutan. Apabila tidak ada satupun hakim
pengadilan yang bersangkutan diajukan ke M
ajelis Kehormatan, m
aka inform
asi tentang tidak adanya hakim
yang diajukan ke M
ajelis Kehormatan
Hakim dicantum
kan di dalam
website.
Putusan Majelis Kehorm
atan di-upload nam
un tidak secara lengkap dan tidak sesuai dengan jum
lah perkara yang ada yang m
elibatkan hakim
pengadilan yang bersangkutan.
Tidak ada sama sekali.
4
C.4. Informasi
tentang Peraturan, Kebijakan dan H
asil Penelitian
1. Peraturan MA,
Keputusan Ketua dan W
akil Ketua MA, Surat
Edaran MA yang telah
disahkan atau ditetapkan.
Setiap Peraturan MA,
Keputusan Ketua dan Wakil
Ketua MA, Surat Edaran M
A yang telah disahkan atau ditetapkan disajikan dengan lengkap, dengan m
elihat ke belakang hingga 2 (dua) tahun
(1) Peraturan MA, Keputusan
Ketua dan Wakil Ketua M
A, Surat Edaran M
A yang telah disahkan atau ditetapkan telah disajikan nam
un tidak lengkap atau tidak sem
uanya di-upload; atau (2) Peraturan M
A, Keputusan Ketua M
A, dan Surat Edaran M
A yang telah disahkan/ditetapkan tersedia nam
un kurang dari 2 (dua) tahun ke belakang
Tidak ada sama sekali
2. Naskah seluruh
Peraturan MA,
Keputusan Ketua dan W
akil Ketua MA dan
Surat Edaran MA yang
telah disahkan atau ditetapkan yang m
engikat dan/atau berdam
pak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. dokumen pendukung seperti
naskah akademis, kajian atau
pertimbangan yang m
endasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam
hal dokum
en tersebut mem
ang dipersiapkan;
Tersedia informasi kategori
ini secara lengkap dan detail. Salah satu jenis inform
asi tidak ada atau tidak lengkap.
Tidak ada sama sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
7
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
b. masukan-m
asukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam
hal tersedia;
c. risalah rapat dari proses pem
bentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam
tahap setelah draft awal
sudah siap disikusikan secara lebih luas;
d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
e. tahap perumusan peraturan,
keputusan atau kebijakan tersebut.
3. Pertimbangan atau
nasihat hukum yang
diberikan MA sesuai
dengan kewenangan
dalam peraturan
perundang-undangan.
Terdapat informasi m
engenai pertim
bangan atau nasihat hukum
yang diberikan MA
sesuai dengan kewenangan
dalam peraturan perundang-
undangan (bila mem
ang tersedia).
-- Tidak ada sam
a sekali. N
ilai hanya 2 dan 0 (ada dan tidak ada).
4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan.
Tersedia inform
asi mengenai
Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan.
Tersedia hanya rencana strategis saja atau rencana kerja pengadilansaja.
Tidak ada sama sekali.
5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
Terdapat daftar hasil penelitian yang dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan dan seluruhnya di-upload di w
ebsite (bila m
emang ada penelitian).
- Tidak ada sam
a sekali. N
ilai hanya 2 dan 0 (ada dan tidak ada).
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
8
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
6. Informasi dan
kebijakan yang disam
paikan oleh pejabat pengadilan dalam
pertem
uan yang terbuka untuk um
um.
Tersedia informasi yang
terkait dengan informasi atau
kebijakan oleh pejabat pengadilan dalam
pertemuan
yang terbuka untuk umum
.
- Tidak ada sam
a sekali.
Nilai hanya 2 dan 0 (ada dan
tidak ada). Contoh kebijakan: pidato pim
pinan pengadilan atau sam
butan, seminar, press
release, dan sebagainya yang relevan.
5
C.5. Informasi
tentang Organisasi,
Administrasi,
Kepegawaian dan
Keuangan
1. Pedoman pengelolaan
organisasi, administrasi,
personel dan keuangan pengadilan.
Pengadilan menyajikan
informasi lengkap: (1)
pedoman pengelolaan
organisasi; (2) pedoman
adminitrasi; (3) pedom
an terkait personil; dan (4) pedom
an keuangan pengadilan.
Salah satu jenis informasi tidak
ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
2. Standar dan Maklum
at Pelayanan Pengadilan.
Pengadilan menyajikan
informasi lengkap m
engenai standar pelayanan dan m
aklumat pelayanan
pengadilan.
Hanya ada standar pelayanan saja atau m
aklumat pelayanan
pengadilan saja. Tidak ada sam
a sekali.
3. Profil hakim dan
pegawai yang m
eliputi:
a. nama;
Informasi profil hakim
dan pegaw
ai tersedia secara lengkap m
engikuti kolom
detail informasi.
(1) Salah satu kategori inform
asi tidak ada atau tidak tersedia, atau (2) Inform
asi profil hakim
dan pegawai
tersedia mengikuti kolom
detail inform
asi, namun tidak
lengkap.
Tidak ada sama sekali.
b. riwayat pekerjaan;
c. posisi;
d. riwayat pendidikan; dan
e. penghargaan yang diterima
(apabila ada).
4. Data statistik kepegaw
aian, yang m
eliputi, antara lain, jum
lah, komposisi dan
penyebaran hakim dan
pegawai.
Tersedia statistik lengkap kepegaw
aian, setidaknya m
eliputi: (1) jumlah pegaw
ai; (2) kom
posisi dan penyebaran hakim
dan pegaw
ai.
Salah satu jenis informasi tidak
ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 4
9
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
5. Anggaran pengadilan m
aupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.
Tersedia informasi detail
mengenai: (1) anggaran
pengadilan tahunan dan per bulan; (2) unit pelaksana teknis keuangan; (3) laporan keuangan bulanan dan tahunan.
Salah satu jenis informasi tidak
ada atau tidak lengkap. Tidak ada sam
a sekali.
6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokum
en pendukungnya.
JEN
IS DOKU
MEN
INI TIDAK RELEVAN
UN
TUK DIN
ILAI (TERMASU
K DIMU
AT) DI DALAM W
EBSITE M
ENG
ING
AT SIFAT CON
FIDENTIAL-N
YA.
7. Surat menyurat
pimpinan atau pejabat
pengadilan dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
Tersedia informasi berupa
surat menyurat pim
pinan atau pejabat pengadilan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia
- Tidak ada sam
a sekali.
Nilai hanya 2 dan 0 (ada dan
tidak ada).
8. Agenda kerja pim
pinan pengadilan atau satuan kerja.
Tersedia Informasi jelas
mengenai agenda kerja
pengadilan atau satuan kerja per bulan atau per tahun.
- Tidak ada sam
a sekali.
Nilai hanya 2 dan 0 (ada dan
tidak ada).
6 C.6. Inform
asi Lain
1. Termasuk dalam
kategori inform
asi yang dapat diakses pem
ohon adalah inform
asi selain yang disebutkan dalam
bagian II.A, II.B dan II.C yang:
a. tidak termasuk kategori
informasi yang dikecualikan
(bagian II.D), yakni setelah dilakukan uji konsekuensi sebagaim
ana dimaksud bagian II.D
butir 1;
JENIS KATEG
ORISASI TIDAK RELEVAN
UN
TUK DIN
ILAI DALAM PEN
ILAIAN IN
FORM
ASI WEBSITE
PENG
ADILAN
Pan
du
an L
om
ba M
em
perin
gati 2
5 Tah
un
Un
dan
g-U
nd
ang
Perad
ilan A
gam
a |D
itjen B
ad
ilag M
A R
I 20
14 5
0
No.
Kategori Informasi
Sub Kategori Informasi
Detail Inform
asi Kategori Skor
Keterangan 2 (Lengkap)
1 (Tidak Lengkap) 0 (Tidak Ada)
b. telah dinyatakan sebagai inform
asi yang dapat diakses berdasarkan keputusan Atasan PPID, PPID, putusan Kom
isi Inform
asi dan/atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap.
2. Pemohon inform
asi yang m
erupakan calon Hakim
atau calon pegaw
ai dapat mem
inta inform
asi mengenai hasil
penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerim
aan Hakim
dan/atau pegaw
ai.
3. Para pihak berperkara atau kuasanya dapat m
eminta inform
asi m
engenai Berita Acara Sidang dan surat-surat yang diajukan dalam
persidangan.
4. Penggunaan bahasa asing (tam
bahan Tim
Penilai)
a. Bahasa Inggris;
(1) Tersedia di semua m
enu dan isi w
ebsite; dan (2) Penerjem
ahan dilakukan bukan m
enggunakan mesin
penerjemah.
(1) Tersedia di website nam
un belum
di semua m
enu dan isi w
ebsite; (2) Penerjemahan
menggunakan fasilitas m
esin penterjem
ah.
Tidak ada sama sekali atau
menu penerjem
ahan ada tapi tidak bisa diakses.
b. Bahasa non Inggris. Tersedia di sem
ua menu dan
isi website.
Tersedia di website nam
un belum
di semua m
enu dan isi w
ebsite.
Tidak ada sama sekali atau
menu penerjem
ahan ada tapi tidak bisa diakses.
Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama |Ditjen Badilag MA RI 2014 51
Kode Kriteria Penilaian Website Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama
Keterangan Kriteria Kode
Kriteria
A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan
A1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan
1. Profil pengadilan, meliputi
a. Tugas pokok dan fungsi,serta yurisdiksi pengadilan; A1.1A
b. struktur organisasi pengadilan; A1.1B
c. alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi pengadilan (ket: situs resmi diganti dengan alamat email); A1.1C
d. daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan; A1.1D
e. profil singkat pejabat struktural; dan A1.1E
f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di pengadilan tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.
A1.1F
2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan pengadilan. A1.2
3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan.
A1.3
4. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama A1.4
A.2. Informasi yang Berkaitan dengan Hak Masyarakat
1. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan.
A2.1
2. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai. A2.2
3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai. A2.3
4. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi.
A2.4
5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi. A2.5
6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi. A2.6
A.3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan, dan Kinerja Pengadilan
1. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
A3.1
a. nama program dan kegiatan;
b. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
c. target dan/atau capaian program dan kegiatan;
d. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan; dan
e. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya meliputi Daftar Isian Penggunaan Anggaran(DIPA).
2. Ringkasan Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). A3.2
3. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
A3.3 a. rencana dan laporan realisasi anggaran;
b. neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Ringkasan daftar aset dan inventaris. A3.4
Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama |Ditjen Badilag MA RI 2014 52
Keterangan Kriteria Kode
Kriteria
5. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. A3.5
A.4. Informasi Laporan Akses Informasi
A4
Ringkasan laporan akses informasi yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
a. jumlah permohonan informasi yang diterima;
b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
c. jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
d. alasan penolakan permohonan informasi.
A.5. Informasi Lain
A5
Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor pengadilan (ket: diganti dengan informasi terkait dengan pengunjung website)
B. Informasi Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh MA
C. Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik
C.1. Umum
Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan danMA sebagaimana dimaksud bagian II.A dan II.B di atas.2.
C.2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan
1. Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).
C2.1
2. Informasi dalam Buku Register Perkara. C2.2
3. Data statistik perkara, antara lain: jumlah dan jenis perkara. C2.3
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara. C2.4
5. Laporan penggunaan biaya perkara. C2.5
C.3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendispilinan
1. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya.
C3.1
2. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui publik (misalnya sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik).
C3.2
3. Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan.
C3.3
4. Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan.
C3.4
5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim. C3.5
C.4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian
1. Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan. C4.1
2. Naskah seluruh Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA dan Surat Edaran MA yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat da/atau berdampak penting bagi publik, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
C4.2 a. dokumen pendukung seperti naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal dokumen tersebut memang dipersiapkan;
b. masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut, dalam hal tersedia;
Panduan Lomba Memperingati 25 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama |Ditjen Badilag MA RI 2014 53
Keterangan Kriteria Kode
Kriteria
c. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;
d. rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan
e. tahap kewenangan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan. C4.3
4. Rencana strategis dan rencana kerja pengadilan. C4.4
5. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan. C4.5
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum C4.6
C.5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan
1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan pengadilan. C5.1
2. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan. C5.2
3. Profil hakim dan pegawai yang meliputi:
C5.3
a. nama;
b. riwayat pekerjaan;
c. posisi;
d. riwayat pendidikan; dan
e. penghargaan yang diterima (apabila ada).
4. Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan penyebaran hakim dan pegawai. C5.4
5. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. C5.5
6. Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya. C5.6
7. Surat-menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.
C5.7
8. Agenda kerja pimpinan pengadilan atau satuan kerja. C5.8