i UNIVERSITAS INDONESIA WANPRESTASI SEBAGAI DASAR GUGATAN SENGKETA KONSTRUKSI STUDI KASUS : PT CITRAKATON DWIDAYALESTARI vs PT MUSTIKA HOTEL dkk SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana REBECCA AYUYANTRIE 0606080750 HUKUM DEPOK DESEMBER 2009 Wanprestasi sebagai..., Rebecca Ayuyantrie, FH UI, 2009
285
Embed
WANPRESTASI SEBAGAI DASAR GUGATAN SENGKETA STUDI …lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20322831-S21527... · WANPRESTASI SEBAGAI DASAR GUGATAN SENGKETA KONSTRUKSI . STUDI KASUS
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
UNIVERSITAS INDONESIA
WANPRESTASI SEBAGAI DASAR GUGATAN SENGKETA
KONSTRUKSI
STUDI KASUS : PT CITRAKATON DWIDAYALESTARI vs PT
MUSTIKA HOTEL dkk
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 November 2007 oleh
H. Abdul Kadir Mappong, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mieke
Komar, SH.MCL. dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. sebagai
Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Jum’at, tanggal 16 November 2007 oleh Ketua
Majelis, dengan dihadiri oleh I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. dan Dr.
Susanti Adi Nugroho, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
dibantu oleh Budi Hapsari, SH. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak;
Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :
ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.
ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.
ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.
Biaya-biaya : Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i ............. Rp 6.000,- ttd/Budi Hapsari, SH.
2. R e d a k s i ............ Rp 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-
J u m l a h .............. Rp 500.000,-
= =========
Oleh karena Anggota Majelis dalam perkara ini: I.B. Ngurah Adnyana,SH.MH. telah meninggal dunia pada hari: Senin, tanggal 14 Januari2008, maka putusan ini ditandatangani oleh Wakil Ketua MahkamahAgung RI Bidang Non Yudisial;
a. bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional;
c. bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai dengan karakteristiknya, yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c diperlukan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (1 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
4. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
5. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
6. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
7. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa;
8. Forum jasa konstruksi adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (2 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
9. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat;
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain;
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Pasal 3
Pengaturan jasa konstruksi bertujuan untuk :
a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
b. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (3 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.
BAB III
USAHA JASA KONSTRUKSI
Bagian Pertama
Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha
Pasal 4
(1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
(2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.
(3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
(4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.
Pasal 5
(1) Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk orang perseorangan atau badan usaha.
(2) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil.
(3) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (4 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
(4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.
Pasal 6
Bidang usaha jasa konstruksi mencakup pekerjaan arsitektural dan/atau sipil dan/atau mekanikal dan/atau elektrikal dan/atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.
Pasal 7
Ketentuan tentang jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua
Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan
Pasal 8
Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :
a. memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi;
b. memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.
Pasal 9
(1) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
(2) Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.
(3) Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (5 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
(4) Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja.
Pasal 10
Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan, dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Profesional
Pasal 11
(1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya.
(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
(3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat
Pengembangan Usaha
Pasal 12
(1) Usaha jasa konstruksi dikembangkan untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara usaha yang besar, menengah, dan kecil serta antara usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
(2) Usaha perencanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi dikembangkan ke arah usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(3) Usaha pelaksanaan konstruksi dikembangkan ke arah :
a. usaha yang bersifat umum dan spesialis;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (6 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
b. usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja.
Pasal 13
Untuk mengembangkan usaha jasa konstruksi diperlukan dukungan dari mitra usaha melalui :
a. perluasan dan peningkatan akses terhadap sumber pendanaan, serta kemudahan persyaratan dalam pendanaan,
b. pengembangan jenis usaha pertanggungan untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.
BAB IV
PENGIKATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Bagian Pertama
Para Pihak
Pasal 14
Para pihak dalam pekerjaan konstruksi terdiri dari :
a. pengguna jasa;
b. penyedia jasa.
Pasal 15
(1) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
(2) Pengguna jasa harus memiliki kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi yang didukung dengan dokumen pembuktian dari lembaga perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank.
(3) Bukti kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang disepakati dengan mempertimbangkan lokasi, tingkat kompleksitas, besaran biaya, dan/atau fungsi bangunan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
(4) Jika pengguna jasa adalah Pemerintah, pembuktian kemampuan untuk membayar
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (7 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.
(5) Pengguna jasa harus memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Pasal 16
(1) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri dari:
a. perencana konstruksi;
b. pelaksana konstruksi;
c. pengawas konstruksi.
(2) Layanan jasa yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tiap-tiap penyedia jasa secara terpisah dalam pekerjaan konstruksi.
(3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan besaran pekerjaan atau biaya, penggunaan teknologi canggih, serta risiko besar bagi para pihak ataupun kepentingan umum dalam satu pekerjaan konstruksi.
Bagian Kedua
Pengikatan Para Pihak
Pasal 17
(1) Pengikatan dalam hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum atau terbatas.
(2) Pelelangan terbatas hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi.
(3) Dalam keadaan tertentu, penetapan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung atau penunjukan langsung.
(4) Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.
(5) Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (8 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
(6) Badan-badan usaha yang dimiliki oleh satu atau kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan.
Pasal 18
(1) Kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan mencakup :
a. menerbitkan dokumen tentang pemilihan penyedia jasa yang memuat ketentuan-ketentuan secara lengkap, jelas dan benar serta dapat dipahami;
b. menetapkan penyedia jasa secara tertulis sebagai hasil pelaksanaan pemilihan.
(2) Dalam pengikatan, penyedia jasa wajib menyusun dokumen penawaran berdasarkan prinsip keahlian untuk disampaikan kepada pengguna jasa.
(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi kedua pihak dan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumen tersebut secara sepihak sampai dengan penandatanganan kontrak kerja konstruksi.
(4) Pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan suatu kontrak kerja konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Pasal 19
Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.
Pasal 20
Pengguna jasa dilarang memberikan pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi untuk mengerjakan satu pekerjaan konstruksi pada lokasi dan dalam kurun waktu yang sama tanpa melalui pelelangan umum ataupun pelelangan terbatas.
Pasal 21
(1) Ketentuan mengenai pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kewajiban
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (9 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku juga dalam pengikatan antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penerbitan dokumen dan penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Kontrak Kerja Konstruksi
Pasal 22
(1) Pengaturan hubungan kerja berdasarkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
(2) Kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakup uraian mengenai :
a. para pihak, yang memuat secara jelas identitas para pihak;
b. rumusan pekerjaan, yang memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, dan batasan waktu pelaksanaan;
c. masa pertanggungan dan/atau pemeliharaan, yang memuat tentang jangka waktu pertanggungan dan/atau pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa;
d. tenaga ahli, yang memuat ketentuan tentang jumlah, klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
e. hak dan kewajiban, yang memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil pekerjaan konstruksi serta kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan pekerjaan konstruksi.
f. cara pembayaran, yang memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil pekerjaan konstruksi;
g. cidera janji, yang memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
h. penyelesaian perselisihan, yang memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
i. pemutusan kontrak kerja konstruksi, yang memuat ketentuan tentang pemutusan
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (10 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
kontrak kerja konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
j. keadaan memaksa (force majeure), yang memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak, yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
k. kegagalan bangunan, yang memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan;
l. perlindungan pekerja, yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial;
m. aspek lingkungan, yang memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
(3) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan harus memuat ketentuan tentang hak atas kekayaan intelektual.
(4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.
(5) Kontrak kerja konstruksi untuk kegiatan pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, dapat memuat ketentuan tentang sub-penyedia jasa serta pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang harus memenuhi standar yang berlaku.
(6) Kontrak kerja konstruksi dibuat dalam bahasa Indonesia dan dalam hal kontrak kerja konstruksi dengan pihak asing, maka dapat dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
(7) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan subpenyedia jasa.
(8) Ketentuan mengenai kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan mengenai pemasok dan/atau komponen bahan bangunan dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB V
PENYELENGGARAAN
PEKERJAAN KONSTRUKSI
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (11 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
(1) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
(2) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
(3) Para pihak dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan untuk menjamin berlangsungnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 24
(1) Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat menggunakan subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan masing-masing tahapan pekerjaan konstruksi.
(2) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
(3) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak subpenyedia jasa sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
(4) Subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi antara penyedia jasa dan subpenyedia jasa.
BAB VI
KEGAGALAN BANGUNAN
Pasal 25
(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.
(2) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (12 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(3) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pihak ketiga selaku penilai ahli.
Pasal 26
(1) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi.
(2) Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang usaha dan dikenakan ganti rugi.
Pasal 27
Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan bangunan dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenai ganti rugi.
Pasal 28
Ketentuan mengenai jangka waktu dan penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanggung jawab perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 serta tanggung jawab pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
PERAN MASYARAKAT
Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban
Pasal 29
Masyarakat berhak untuk :
a. melakukan pengawasan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan jasa konstruksi;
b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (13 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Pasal 30
Masyarakat berkewajiban :
a. menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang pelaksanaan jasa konstruksi;
b. turut mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan umum.
Bagian Kedua
Masyarakat Jasa Konstruksi
Pasal 31
(1) Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
(2) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi.
(3) Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri.
Pasal 32
(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) terdiri atas unsur-unsur :
a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
d. masyarakat intelektual;
e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan/atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (14 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
(2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya menumbuhkembangkan usaha jasa konstruksi nasional yang berfungsi untuk :
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
c. tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;
d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
Pasal 33
(1) Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (3) beranggotakan wakil-wakil dari:
a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
d. instansi Pemerintah yang terkait.
(2) Tugas lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (15 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
(3) Untuk mendukung kegiatannya, lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan perolehan dana dari masyarakat jasa konstruksi yang berkepentingan.
Pasal 34
Ketentuan mengenai forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 35
(1) Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.
(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis.
(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi.
(6) Sebagian tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 36
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (16 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
(1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
(3) Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.
Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 37
(1) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
(2) Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.
(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk oleh Pemerintah dan/atau masyarakat jasa konstruksi.
Bagian Ketiga
Gugatan Masyarakat
Pasal 38
(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan secara :
a. orang perseorangan;
b. kelompok orang dengan pemberian kuasa;
c. kelompok orang tidak dengan kuasa melalui gugatan perwakilan.
(2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita sebagai akibat penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sedemikian rupa sehingga mempengaruhi peri kehidupan pokok masyarakat, Pemerintah wajib berpihak pada dan dapat bertindak untuk kepentingan
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (17 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 40
Tata cara pengajuan gugatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diajukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau lembaga kemasyarakatan dengan mengacu kepada Hukum Acara Perdata.
BAB X
SANKSI
Pasal 41
Penyelenggara pekerjaan konstruksi dapat dikenai sanksi administratif dan/atau pidana atas pelanggaran Undang-undang ini.
Pasal 42
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi;
c. pembatasan kegiatan usaha dan/atau profesi;
d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi;
e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa berupa :
a. peringatan tertulis;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (18 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
d. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi;
e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
(3) Ketentuan mengenai tata laksana dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 43
(1) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
(2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak.
(3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak.
BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 44
(1) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai diadakan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Penyedia jasa yang telah memperoleh perizinan sesuai dengan bidang usahanya
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (19 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
dalam waktu 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, terhitung sejak diundangkannya.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 46
Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 54
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (20 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
1. Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
2. Jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
Keandalan tersebut tercermin dalam daya saing dan kemampuan menyelenggarakan pekerjaan konstruksi secara lebih efisien dan efektif, sedangkan struktur usaha yang kokoh tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil, serta perlu diwujudkan pula ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban.
3. Dewasa ini, jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi.
Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia,
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (21 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan.
Hal ini disebabkan oleh karena persyaratan usaha serta persyaratan keahlian dan keterampilan belum diarahkan untuk mewujudkan keandalan usaha yang profesional.
Dengan tingkat kualifikasi dan kinerja tersebut, pada umumnya pangsa pasar pekerjaan konstruksi yang berteknologi tinggi belum sepenuhnya dapat dikuasai oleh usaha jasa konstruksi nasional.
Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu ditingkatkan, termasuk kepatuhan para pihak, yakni pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam pemenuhan kewajibannya serta pemenuhan terhadap ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, agar dapat mewujudkan bangunan yang berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.
Kondisi jasa konstruksi nasional dewasa ini sebagaimana tercermin dalam uraian tersebut di atas disebabkan oleh dua faktor:
a. faktor internal, yakni:
1) pada umumnya jasa konstruksi nasional masih mempunyai kelemahan dalam manajemen, penguasaan teknologi, dan permodalan, serta keterbatasan tenaga ahli dan tenaga terampil;
2) struktur usaha jasa konstruksi nasional belum tertata secara utuh dan kokoh yang tercermin dalam kenyataan belum terwujudnya kemitraan yang sinergis antar penyedia jasa dalam berbagai klasifikasi dan/atau kualifikasi;
b. faktor eksternal, yakni;
1) kekurangsetaraan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa; 2) belum mantapnya dukungan berbagai sektor secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi kinerja dan keandalan jasa konstruksi nasional, antara lain akses kepada permodalan,
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (22 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
pengembangan profesi keahlian dan profesi keterampilan, ketersediaan bahan dan komponen bangunan yang standar; 3). belum tertatanya pembinaan jasa konstruksi secara nasional, masih bersifat parsial dan sektoral.
Dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang dimilikinya, dalam dua dasa warsa terakhir, jasa konstruksi nasional telah menjadi salah satu potensi Pembangunan Nasional dalam mendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja serta peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian potensi jasa konstruksi nasional ini perlu ditumbuhkembangkan agar lebih mampu berperan dalam pembangunan nasional.
4. Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan perluasan cakupan, kualitas hasil maupun tertib pembangunan, telah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pekerjaan konstruksi, tuntutan efisiensi, tertib penyelenggaraan, dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi. Selain itu, tata ekonomi dunia telah mengamanatkan hubungan kerja sama ekonomi internasional yang semakin terbuka dan memberikan peluang yang semakin luas bagi jasa konstruksi nasional.
Kedua fenomena tersebut merupakan tantangan bagi jasa konstruksi nasional untuk meningkatkan kinerjanya agar mampu bersaing secara profesional dan mampu menghadapi dinamika perkembangan pasar dalam dan luar negeri.
5. Peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional memerlukan iklim usaha yang kondusif, yakni :
a. terbentuknya kepranataan usaha, meliputi :
1) persyaratan usaha yang mengatur klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi;
2) standard klasifikasi dan kualifikasi keahlian dan keterampilan yang mengatur bidang dan tingkat kemampuan orang perseorangan yang bekerja pada perusahaan jasa konstruksi ataupun yang melakukan usaha orang perseorangan;
3) tanggung jawab profesional yakni penegasan atas tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;
4) terwujudnya perlindungan bagi pekerja konstruksi yang meliputi: kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (23 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
5) terselenggaranya proses pengikatan yang terbuka dan adil, yang dilandasi oleh persaingan yang sehat;
6) pemenuhan kontrak kerja konstruksi yang dilandasi prinsip kesetaraan kedudukan antarpihak dalam hak dan kewajiban dalam suasana hubungan kerja yang bersifat terbuka, timbal balik, dan sinergis yang memungkinkan para pihak untuk mendudukkan diri pada fungsi masing-masing secara konsisten;
b. dukungan pengembangan usaha, meliputi:
1) tersedianya permodalan termasuk pertanggungan yang sesuai dengan karakteristik usaha jasa konstruksi;
2) terpenuhinya ketentuan tentang jaminan mutu;
3) berfungsinya asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi dalam memenuhi kepentingan anggotanya termasuk memperjuangkan ketentuan imbal jasa yang adil;
c. berkembangnya partisipasi masyarakat, yakni:
timbulnya kesadaran masyarakat akan mendorong terwujudnya tertib jasa konstruksi serta mampu untuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya;
d. terselenggaranya pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi bagi para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi agar mampu memenuhi berbagai ketentuan yang dipersyaratkan ataupun kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan;
e. perlunya Masyarakat Jasa Konstruksi dengan unsur asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi membentuk lembaga untuk pengembangan jasa konstruksi.
f. Untuk meningkatkan pemberdayaan potensi nasional secara optimal dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa perlu mengutamakan penggunaan jasa dan barang produksi nasional/dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang mengenai usaha kecil.
g. Untuk mengembangkan jasa konstruksi sebagaimana telah diuraikan di atas memerlukan pengaturan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh dalam bentuk Undang-undang sebagai landasan hukum.
h. Undang-undang tentang Jasa Konstruksi mengatur tentang ketentuan umum,
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (24 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa, sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
i. Pengaturan tersebut dilandasi oleh asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, serta keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
j. Dengan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi ini, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilakukan di Indonesia oleh pengguna jasa dan penyedia jasa, baik nasional maupun asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang tentang Jasa Konstruksi.
k. Undang-undang tentang Jasa Konstruksi ini menjadi landasan untuk menyesuaikan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait yang tidak sesuai. Undang-undang ini mempunyai hubungan komplementaritas dengan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain:
1) Undang-undang yang mengatur tentang wajib daftar perusahaan; 2) Undang-undang yang mengatur tentang perindustrian; 3) Undang-undang yang mengatur tentang ketenagalistrikan; 4) Undang-undang yang mengatur tentang kamar dagang dan industri; 5) Undang-undang yang mengatur tentang kesehatan kerja; 6) Undang-undang yang mengatur tentang usaha perasuransian; 7) Undang-undang yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja; 8) Undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas; 9) Undang-undang yang mengatur tentang usaha kecil; 10)Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta; 11)Undang-undang yang mengatur tentang paten; 12)Undang-undang yang mengatur tentang merek; 13)Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup; 14)Undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan; 15)Undang-undang yang mengatur tentang perbankan; 16)Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen; 17)Undang-undang yang mengatur tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 18)Undang-undang yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa; 19)Undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1 Dalam jasa konstruksi terdapat 2 (dua) pihak yang mengadakan hubungan kerja
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (25 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
berdasarkan hukum yakni pengguna jasa dan penyedia jasa.
Angka 2 Pekerjaan arsitektural mencakup antara lain : pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi.
Pekerjaan sipil mencakup antara lain : pembangunan pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan.
Pekerjaan mekanikal dan elektrikal merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri.
Pekerjaan mekanikal mencakup antara lain : pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik, kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas.
Pekerjaan elektrikal mencakup antara lain: pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya.
Pekerjaan tata lingkungan mencakup antara lain: pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya.
Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah dan/atau air.
Dalam pengertian menyatu dengan tempat kedudukan terkandung makna bahwa proses penyatuannya dilakukan melalui penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Pengertian menyatu dengan tempat kedudukan tersebut dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan adanya asas pemisahan horisontal dalam pemilikan hak atas tanah terhadap bangunan yang ada di atasnya, sebagaimana asas hukum yang dianut dalam Undang-undang mengenai agraria.
Hasil pekerjaan konstruksi ini dapat juga dalam bentuk fisik lain, antara lain : dokumen, gambar rencana, gambar teknis, tata ruang dalam (interior), dan tata ruang luar (exterior), atau penghancuran bangunan (demolition).
Angka 3 Pengertian orang perseorangan adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing. Pengertian badan adalah badan usaha dan bukan badan usaha, baik Indonesia maupun asing.
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (26 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, antara lain, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau bukan badan hukum, antara lain: CV, Firma.
Badan yang bukan badan usaha berbentuk badan hukum, antara lain instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah.
Pemilik pekerjaan/proyek adalah orang perseorangan atau badan yang memiliki pekerjaan/proyek yang menyediakan dana dan bertanggung jawab di bidang dana.
Angka 4 Pengertian orang perseorangan dan badan usaha, penjelasannya sama dengan penjelasan pada angka 3.
Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi penyedia jasa dapat berfungsi sebagai subpenyedia jasa dari penyedia jasa lainnya yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama.
Angka 5 Cukup jelas
Angka 6 Kesalahan penyedia jasa adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan direncanakan atau akibat ketidaktahuan atau kealpaan yang menyimpang dari kontrak kerja konstruksi sehingga menimbulkan kerugian.
Kesalahan pengguna jasa adalah perbuatan yang disebabkan karena pengelolaan bangunan yang tidak sesuai dengan fungsinya.
Angka 7 Cukup jelas
Angka 8 Cukup jelas
Angka 9 Cukup jelas
Angka 10 Cukup jelas
Angka 11 Cukup jelas
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (27 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Asas Kejujuran dan Keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
Asas Manfaat Asas Manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
Asas Keserasian Asas Keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
Asas Keseimbangan Asas Keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
Asas Kemandirian Asas Kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
Asas Keterbukaan Asas Keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
Asas Kemitraan Asas Kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik, dan sinergis.
Asas Keamanan dan Keselamatan Asas Keamanan dan Keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (28 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
Pasal 3
Huruf a Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam sistem pembangunan nasional, untuk mendukung berbagai bidang kehidupan masyarakat dan menumbuhkembangkan berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Huruf b Cukup jelas
Huruf c. Peran masyarakat meliputi baik peran yang bersifat langsung sebagai penyedia jasa, pengguna jasa, dan pemanfaat hasil pekerjaan konstruksi, maupun peran sebagai warganegara yang berkewajiban turut melaksanakan pengawasan untuk menegakkan ketertiban penyelenggaraan pembangunan jasa konstruksi dan melindungi kepentingan umum.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau perbagian dari kegiatan.
Studi pengembangan mencakup studi insepsion, studi fasibilitas, penyusunan kerangka usulan.
Ayat (3)
Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 5
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (29 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Ayat (2) Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
a. Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi.
b. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.
Penyelenggaraan jasa konstruksi berskala kecil pada dasarnya melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa orang perseorangan atau usaha kecil.
Untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ketentuan yang menyangkut keteknikan misalnya sertifikasi tenaga ahli harus tetap dipenuhi secara bertahap tergantung kondisi setempat.
Namun penerapan ketentuan perikatan dapat disederhanakan dan pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (30 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
atau penunjukkan langsung sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3).
Pasal 9
(ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4)
a. Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja setiap orang yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan.
Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi. Dengan demikian hanya orang perseorangan yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.
b. Standardisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standard imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.
c. Pelaksanaan ketentuan sertifikasi khususnya ayat (4) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi tenaga kerja konstruksi nasional dan tingkat kemampuan upaya pemberdayaannya.
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Mekanisme pertanggungan dimaksud dapat dilakukan melalui antara lain sistem asuransi. Di samping itu untuk memenuhi pertanggungjawaban kepada pengguna jasa, dikenakan sanksi administratif yang menyangkut profesi.
Pasal 12
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (31 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Ayat (1) Dengan pendekatan ini diharapkan terwujud restrukturisasi bidang usaha jasa konstruksi yang menunjang efisiensi usaha, karena kemampuan penyedia jasa baik dalam skala usaha maupun kualifikasi usaha akan saling mengisi dalam kemitraan yang sinergis dan komplementer, karena saling memerlukan, yang dalam hubungan transaksionalnya dilandasi oleh kesetaraan dalam hak dan kewajiban.
Ayat (2) Dalam pengembangan usaha tersebut, dimungkinkan tumbuhnya jasa antara lain dalam bentuk manajemen proyek, manajemen konstruksi, serta bentuk jasa lain sesuai dengan tuntutan dan pertumbuhan dunia jasa konstruksi.
Ayat (3) Sama dengan penjelasan ayat (2).
Pasal 13
Pendanaan berupa modal untuk investasi dan modal kerja dapat diperoleh melalui lembaga keuangan yang terdiri dari bank atau bukan bank sebagai mitra usaha.
Untuk mengatasi risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dapat ditempuh melalui pertanggungan dengan mitra usaha antara lain : Jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan sosial tenaga kerja, Construction All Risk Insurance, Professional Liability Insurance, Professional Indemnity Insurance.
Di samping itu jasa konstruksi juga memerlukan dukungan sumber informasi mengenai ketersediaan peralatan, bahan dan komponen bangunan.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1) Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang perseorangan atau badan yang diberi kuasa secara hukum untuk bertindak mewakili kepentingan pengguna jasa secara penuh atau terbatas dalam hubungannya dengan penyedia jasa.
Penunjukan wakil tersebut tidak melepaskan tanggung jawab pengguna jasa atas semua kewajiban dalam pekerjaan konstruksi yang harus dipenuhi kepada penyedia jasa.
Ayat (2)
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (32 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "bukti kemampuan membayar dalam bentuk lain" antara lain jaminan dalam bentuk barang bergerak dan/atau tidak bergerak.
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Yang dimaksud dengan "kelengkapan yang dipersyaratkan" adalah berbagai surat keterangan dan izin yang harus dimiliki oleh pengguna jasa yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Pasal 16
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) Penggabungan ketiga fungsi tersebut dikenal antara lain dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement, and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build) dengan tetap menjamin terwujudnya efisiensi.
Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada umumnya bersifat kompleks, memerlukan teknologi canggih serta berisiko besar seperti: pembangunan kilang minyak, pembangkit tenaga listrik, dan reaktor nuklir.
Dalam pemilihan penyedia jasa untuk pekerjaan tersebut di atas, tetap diwajibkan mengikuti ketentuan pengikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.
Pasal 17
Ayat (1) Pengikatan merupakan suatu proses yang ditempuh oleh pengguna jasa dan penyedia jasa pada kedudukan yang sejajar dalam mencapai suatu kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Dalam setiap tahapan proses ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil dan serasi yang disertai dengan sanksi.
Prinsip persaingan yang sehat mengandung pengertian, antara lain:
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (33 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
a. diakuinya kedudukan yang sejajar antara pengguna jasa dan penyedia jasa; b. terpenuhinya ketentuan asas keterbukaan dalam proses pemilihan dan penetapan; c. adanya peluang keikutsertaan dalam setiap tahapan persaingan yang sehat bagi
penyedia jasa sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan; d. keseluruhan pengertian tentang prinsip persaingan yang sehat tersebut dalam huruf a,
b, dan c dituangkan dalam dokumen yang jelas, lengkap, dan diketahui dengan baik oleh semua pihak serta bersifat mengikat.
Dengan pemilihan atas dasar prinsip persaingan yang sehat, pengguna jasa mendapatkan penyedia jasa yang andal dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan rencana konstruksi ataupun bangunan yang berkualitas sesuai dengan jangka waktu dan biaya yang ditetapkan. Di sisi lain merupakan upaya untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung tumbuh dan berkembangnya penyedia jasa yang semakin berkualitas dan mampu bersaing.
Pemilihan yang didasarkan atas persaingan yang sehat dilakukan secara umum, terbatas, ataupun langsung. Dalam pelelangan umum setiap penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi yang diminta dapat mengikutinya.
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Keadaan tertentu antara lain meliputi :
1. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat; 2. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa
yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak; 3. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan
keselamatan negara; 4. pekerjaan yang berskala kecil.
Ayat (4) Pertimbangan antarkesesuaian bidang serta keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja serta kinerja penyedia jasa dimaksudkan agar penyedia jasa yang terpilih betul-betul memiliki kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana yang diminta serta memiliki kemampuan nyata untuk melaksanakan pekerjaan.
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (34 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Ayat (2) Yang dimaksud dengan "prinsip keahlian dalam menyusun dokumen penawaran" adalah dengan mengindahkan prinsip profesionalisme, kesesuaian, dan pemenuhan ketentuan sebagaimana tersebut dalam dokumen pemilihan dan dokumen tersebut dapat dipertanggung jawabkan.
Ayat (3) Yang dimaksud dengan "mengikat", adalah bahwa materi yang tercantum dalam dokumen penawaran yang disampaikan penyedia jasa, atau dokumen pemilihan yang diterbitkan oleh pengguna jasa tidak diperkenankan diubah secara sepihak sejak penyampaian dokumen penawaran sampai dengan penetapan secara tertulis.
Ayat (4) Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Yang dimaksud dengan "perusahaan terafiliasi" adalah perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki oleh satu perusahaan induk. Pemberian pekerjaan kepada penyedia jasa yang terafiliasi dengan pengguna jasa tersebut dapat dibenarkan apabila pemilihannya didasarkan pada proses pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
Pasal 21
Ayat (1) Pada dasarnya subpenyedia jasa adalah penyedia jasa. Oleh karena itu sebagaimana perlakuan terhadap penyedia jasa yang berfungsi sebagai penyedia jasa utama, subpenyedia jasa mempunyai kewajiban yang sama dalam keikutsertaan untuk
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (35 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
melaksanakan pekerjaan konstruksi melalui persaingan yang sehat sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang dipersyaratkan.
Ayat (2) Cukup jelas
Pasal 22
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan "identitas para pihak" adalah nama, alamat, kewarganegaraan, wewenang penandatanganan, dan domisili.
Huruf b
Lingkup kerja meliputi hal-hal berikut.
1. Volume pekerjaan, yakni besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan termasuk volume pekerjaan tambah atau kurang. Dalam mengadakan perubahan volume pekerjaan, perlu ditetapkan besaran perubahan volume yang tidak memerlukan persetujuan para pihak terlebih dahulu.
Bagi pekerjaan perencanaan dan pengawasan, lingkup pekerjaan dapat berupa laporan hasil pekerjaan konstruksi yang wajib dipertanggungjawabkan yang merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.
2. Persyaratan administrasi, yakni prosedur yang harus dipenuhi oleh para pihak dalam mengadakan interaksi.
3. Persyaratan teknik, yakni ketentuan keteknikan yang wajib dipenuhi oleh penyedia jasa.
4. Pertanggungan atau jaminan yang merupakan bentuk perlindungan antara lain untuk pelaksanaan pekerjaan, penerimaan uang muka, kecelakaan bagi tenaga kerja dan
masyarakat. Perlindungan tersebut dapat berupa antara lain asuransi atau jaminan yang diterbitkan oleh bank atau lembaga bukan bank.
5. Laporan hasil pekerjaan konstruksi, yakni hasil kemajuan pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis.
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (36 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Nilai pekerjaan, yakni jumlah besaran biaya yang akan diterima oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan keseluruhan lingkup pekerjaan.
Batasan waktu pelaksanaan adalah jangka waktu untuk menyelesaikan keseluruhan lingkup pekerjaan termasuk masa pemeliharaan.
Huruf c dan d Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "informasi" adalah dokumen yang lengkap dan benar yang harus disediakan pengguna jasa bagi penyedia jasa agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
Dokumen tersebut, antara lain, meliputi izin mendirikan bangunan dan dokumen penyerahan penggunaan lapangan untuk bangunan beserta fasilitasnya.
Huruf f
Pembayaran dapat dilaksanakan secara berkala, atau atas dasar persentase tingkat kemajuan pelaksanaan pekerjaan, atau cara pembayaran yang dilakukan sekaligus setelah proyek selesai.
Huruf g
Cidera janji adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam kontrak kerja konstruksi:
1. tidak melakukan apa yang diperjanjikan; dan/atau 2. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
dan/atau 3. melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat; dan/atau 4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Yang dimaksud dengan tanggung jawab, antara lain, berupa pemberian kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pemberian ganti rugi.
Huruf h
Penyelesaian perselisihan memuat ketentuan tentang tatacara penyelesaian perselisihan yang diakibatkan antara lain oleh ketidaksepakatan dalam hal pengertian, penafsiran, atau pelaksanaan berbagai ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi serta ketentuan tentang tempat dan cara penyelesaian.
Penyelesaian perselisihan ditempuh melalui antara lain musyawarah, mediasi, arbitrase,
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (37 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
1. keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya;
2. keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya;
Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain, melalui lembaga pertanggungan (asuransi).
Huruf l
Perlindungan pekerja disesuaikan dengan ketentuan undang-undang mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta undang-undang mengenai jaminan sosial tenaga kerja.
Huruf m
Aspek lingkungan mengikuti ketentuan undang-undang mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
Ayat (3)
Kekayaan intelektual adalah hasil inovasi perencana konstruksi dalam suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi baik bentuk hasil akhir perencanaan dan/atau bagian-bagiannya yang kepemilikannya dapat diperjanjikan.
Penggunaan hak atas kekayaan intelektual yang sudah dipatenkan harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "insentif" adalah penghargaan yang diberikan kepada penyedia jasa atas prestasinya, antara lain, kemampuan menyelesaikan pekerjaan lebih awal daripada yang diperjanjikan dengan tetap menjaga mutu sesuai dengan yang dipersyaratkan.
Insentif dapat berupa uang ataupun bentuk lainnya.
Ayat (5)
Cukup jelas
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (38 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Tahapan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi adalah perencanaan yang meliputi : prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik; serta pelaksanaan beserta pengawasannya yang meliputi : pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan bangunan.
Kegiatan dalam setiap tahap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi:
a. penyiapan, yaitu kegiatan awal penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam memulai pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan fisik dan pengawasan;
b. pengerjaan, yaitu ;
1) dalam tahap perencanaan, merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan berbagai laporan tentang tingkat kelayakan, rencana umum/induk, dan rencana teknis; 2) dalam tahap pelaksanaan, merupakan serangkaian kegiatan pelaksanaan fisik beserta pengawasannya yang menghasilkan bangunan;
1. pengakhiran, yaitu kegiatan untuk menyelesaikan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
1) dalam tahap perencanaan, dengan disetujuinya laporan akhir dan dilaksanakannya pembayaran akhir; 2) dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan, dengan dilakukannya penyerahan akhir bangunan dan dilaksanakannya pembayaran akhir.
Ayat (2)
Ketentuan tentang keteknikan meliputi : standar konstruksi bangunan, standar mutu hasil pekerjaan, standar mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan standar mutu peralatan.
Ketentuan tentang ketenagakerjaan meliputi : persyaratan standar keahlian dan keterampilan yang meliputi bidang dan tingkat keahlian serta keterampilan yang
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (39 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Ayat (3)
Kewajiban para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi :
a. Dalam kegiatan penyiapan :
1. pengguna jasa, antara lain :
a. menyerahkan dokumen lapangan untuk pelaksanaan konstruksi, dan fasilitas sebagaimana ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi;
b. membayar uang muka atas penyerahan jaminan uang muka dari penyedia jasa apabila diperjanjikan.
2. penyedia jasa, antara lain :
a) menyampaikan usul rencana kerja dan penanggung jawab pekerjaan untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa;
b) memberikan jaminan uang muka kepada pengguna jasa apabila diperjanjikan;
c) mengusulkan calon subpenyedia jasa dan pemasok untuk mendapatkan persetujuan pengguna jasa apabila diperjanjikan.
b. Dalam kegiatan pengerjaan :
1. pengguna jasa, antara lain :
memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan kontrak kerja dan menanggung semua risiko atas ketidakbenaran permintaan, ketetapan yang dimintanya/ditetapkannya yang tertuang dalam kontrak kerja;
1. penyedia jasa, antara lain:
mempelajari, meneliti kontrak kerja, dan melaksanakan sepenuhnya semua materi kontrak kerja baik teknik dan administrasi, dan menanggung segala risiko akibat/kelalaiannya.
c. Dalam kegiatan pengakhiran :
1. pengguna jasa, antara lain :
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (40 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
memenuhi tanggung jawabnya sesuai kontrak kerja kepada penyedia jasa yang telah berhasil mengakhiri dan melaksanakan serah terima akhir secara teknis dan administratif kepada pengguna jasa sesuai kontrak kerja.
1. penyedia jasa, antara lain :
meneliti secara seksama keseluruhan pekerjaan yang dilaksanakannya serta menyelesaikannya dengan baik sebelum mengajukan serah terima akhir kepada pengguna jasa.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Pengikutsertaan subpenyedia jasa dibatasi oleh adanya tuntutan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan ditempuh melalui mekanisme subkontrak, dengan tidak mengurangi tanggung jawab penyedia jasa terhadap seluruh hasil pekerjaannya.
Bagian pekerjaan yang akan dilaksanakan subpenyedia jasa harus mendapat persetujuan pengguna jasa.
Pengikutsertaan subpenyedia jasa bertujuan memberikan peluang bagi subpenyedia jasa yang mempunyai keahlian spesifik melalui mekanisme keterkaitan dengan penyedia jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) Hak-hak subpenyedia jasa, antara lain adalah hak untuk menerima pembayaran secara tepat waktu dan tepat jumlah yang harus dijamin oleh penyedia jasa. Dalam hal ini pengguna jasa mempunyai kewajiban untuk memantau pelaksanaan pemenuhan hak subpenyedia jasa oleh penyedia jasa.
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (41 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Penetapan kegagalan hasil pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga selaku penilai ahli dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan penetapan suatu kegagalan hasil pekerjaan konstruksi.
Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau lembaga yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan profesional.
Pasal 26
Ayat (1)
Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggungan bagi perencana dan pengawas konstruksi.
Ayat (2)
Pertanggungjawaban pelaksana konstruksi di bidang usaha dikenakan kepada pelaksana konstruksi maupun sub pelaksana konstruksi dalam bentuk sanksi administrasi sesuai tingkat kesalahan.
Besaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi dalam hal terjadi kegagalan hasil pekerjaan konstruksi diperhitungkan dengan mempertimbangkan antara lain tingkat kegagalannya.
Pelaksanaan ganti rugi dapat dilakukan melalui mekanisme pertanggungan yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem pertanggungan bagi pelaksana konstruksi.
Pasal 27
Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (3).
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (42 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Hak masyarakat dalam melakukan pengawasan, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan, maupun pemanfaatan hasil-hasilnya.
Penggantian yang layak diberikan kepada yang dirugikan sepanjang dapat membuktikan bahwa secara langsung dirugikan sebagai akibat perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pekerjaan konstruksi didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 30
Kewajiban dimaksud mengandung makna bahwa setiap orang turut berperan serta dalam menjaga ketertiban dan memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang jasa konstruksi.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Asosiasi perusahaan jasa konstruksi, merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi para anggotanya.
Asosiasi profesi jasa konstruksi, merupakan satu atau lebih wadah organisasi atau himpunan perorangan, atas dasar kesamaan disiplin keilmuan di bidang konstruksi atau kesamaan profesi di bidang jasa konstruksi, dalam usaha mengembangkan keahlian dan memperjuangkan aspirasi anggota.
Asosiasi bersifat independen, mandiri dan memiliki serta menjunjung tinggi kode etik profesi.
Mitra usaha asosiasi perusahaan barang dan jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya di bidang penyediaan barang atau jasa baik langsung maupun tidak langsung mendukung usaha jasa konstruksi.
Wakil-wakil instansi Pemerintah yang duduk dalam forum jasa konstruksi
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (43 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
adalah pejabat yang ditunjuk oleh instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam bentuk pemberdayaan dan pengawasan di bidang jasa konstruksi.
Peran Pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi masih dominan, dengan Undang-Undang ini, pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi.
Dalam tahap awal pelaksanaan Undang-Undang ini peran Pemerintah masih diperlukan untuk:
a. mengambil inisiatif/prakarsa dalam mewujudkan peran forum; b. memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan untuk
memungkinkan terwujud dan berfungsinya peran masyarakat jasa konstruksi (wadah organisasi pengembangan jasa konstruksi) berikut lembaga-lembaga pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 33
Ayat (1)
Wakil instansi Pemerintah yang duduk dalam lembaga adalah yang ditunjuk oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan di bidang jasa konstruksi.Dalam mewujudkan peran lembaga, pada tahap awal Pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan lembaga, serta memberikan dukungan fasilitas termasuk pendanaan operasionalnya.
Ayat (2) Huruf a
Pengembangan jasa konstruksi yang dilakukan oleh lembaga dimaksudkan, antara lain:
1) agar penyedia jasa mampu memenuhi standar-standar nasional, regional, dan internasional;
2) mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional;
3) mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi.
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (44 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
a. Mengingat peran jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, maupun dalam mendukung perluasan kesempatan usaha dan lapangan kerja, serta mengingat kewajiban Pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional pada umumnya, maka Pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap jasa konstruksi.
b. Pembinaan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan, dilakukan oleh Pemerintah terhadap:
(1) jasa konstruksi, dengan tujuan:
a. menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan peran strategisnya dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya;
b. mendorong terwujudnya penyedia jasa untuk meningkatkan kemampuannya, baik secara langsung maupun melalui asosiasi, agar mampu memenuhi hak dan kewajibannya;
c. menjamin terpenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga mendorong terwujudnya tertib usaha jasa konstruksi maupun tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
2) pengguna jasa, dengan tujuan:
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (45 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
a. menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsinya serta hak dan kewajibannya dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
b. menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga mendorong terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
3) masyarakat, dengan tujuan:
a. menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
b. menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan dalam memanfaatkan hasil pekerjaan konstruksi;
c. dalam pelaksanaannya, pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah melalui suatu kegiatan dalam bentuk forum dan lembaga.
d. Forum merupakan fasilitas dan/atau sarana untuk mendorong terciptanya pemanfaatan dan pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi nasional bagi masyarakat pada umumnya dan atau masyarakat jasa konstruksi pada khususnya.
e. Lembaga merupakan wadah pembinaan pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi.
f. Sebagian pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 36
Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai suatu sengketa jasa konstruksi untuk menjamin kepastian hukum.
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (46 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Ayat (1) Ketentuan pada ayat ini untuk mempertegas bahwa sengketa jasa konstruksi dapat terjadi pada kegiatan para pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Ayat (2) Sejalan dengan ketentuan tentang kontrak kerja konstruksi para pihak telah menyetujui bahwa sengketa diantara mereka dapat diselesaikan dengan menggunakan jasa pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang arbitrase dan alternatif pilihan penyelesaian sengketa.
Penunjukan pihak ketiga tersebut dapat dilakukan sebelum sesuatu sengketa terjadi, yaitu dengan menyepakatinya dan mencantumkannya dalam kontrak kerja konstruksi.
Dalam hal penunjukan pihak ketiga dilakukan setelah sengketa terjadi, maka hal itu harus disepakati dalam suatu akta tertulis yang ditandatangani para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jasa pihak ketiga yang dimaksud di atas antara lain: arbitrase baik berupa lembaga atau ad-hoc yang bersifat nasional maupun internasional, mediasi, konsiliasi atau penilai ahli.
Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "hak mengajukan gugatan perwakilan" pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (47 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi, melainkan hanya terbatas gugatan lain, yaitu:
a. memohon kepada pengadilan agar salah satu pihak dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan kewajibannya atau tujuan dari kontrak kerja konstruksi;
b. menyatakan seseorang (salah satu pihak) telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan bersama dalam kontrak kerja konstruksi;
c. memerintahkan seseorang (salah satu pihak) yang melakukan usaha/kegiatan jasa konstruksi untuk membuat atau memperbaiki atau mengadakan penyelamatan bagi para pekerja jasa konstruksi.
Yang dimaksud dengan "biaya atau pengeluaran riil" adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan sudah dikeluarkan oleh masyarakat dalam kaitan dengan akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/produk_99/uu1999/uu-18-99.html (48 of 49)7/10/2006 3:11:16 PM
Pembangunan Nasional antara lain dapat diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh danberkembangnya jasa konstruksi secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing jasakonstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitaspenyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Dengan kemampuan jasa konstruksi nasional diharapkandapat terwujud peningkatan penggunaan barang dan jasa produksi nasional, sehingga mampumendukung upaya peningkatan penerimaan dan penghematan penggunaan devisa Negara, sertamendukung perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja.
Faktor kunci dalam pengembangan jasa konstruksi nasional adalah peningkatan kemampuanusaha, terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, serta peningkatan peranmasyarakat secara aktif dan mandiri dalam melaksanakan kedua upaya tersebut. Peningkatankemampuan usaha ditopang oleh peningkatan profesionalisme dan peningkatan efisiensi usaha.Sedangkan terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat dicapai antara lainmelalui pemenuhan hak dan kewajiban dan adanya kesetaraan kedudukan para pihak terkait.
Salah satu asas dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi yangmenjiwai Peraturan Pemerintah ini adalah asas kemitraan yang saling menguntungkan. Denganasas tersebut dapat diwujudkan keterkaitan yang makin erat dalam satu kesatuan yang efesiendan efektif antar penyedia jasa. Kemitraan yang demikian sekaligus berarti memberikan peluangusaha yang semakin besar tanpa mengabaikan kaidah-kaidah efisiensi dan efektivitas sertakemanfaatan.
Di samping asas kemitraan, asas lain yang cukup penting dan mendasar adalah asas keamanandan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.
Keamanan dan keselamatan ini perlu dilihat, baik dalam persyaratan usaha maupun persyaratankemampuan profesional agar berkembang pengusaha yang profesional yang mampumewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan menghasilkan bangunan yangberkualitas. Aspek keamanan dan keselamatan ini diuraikan pula dalam Bab Pengikatan, antaralain mempersyaratkan adanya perlindungan dan keselamatan kerja, baik bagi penyedia jasa,pengguna jasa, maupun masyarakat, disertai dengan tuntutan untuk menumbuhkan budayasadar lingkungan, sehingga keseluruhan ketentuan tersebut akan menciptakan lingkungan kerjayang aman dan menjamin keselamatan bagi para pihak.
Keamanan dan keselamatan masih berlanjut pada tahapan pasca penyelenggaraan pekerjaankonstruksi sebagaimana dituangkan dalam Bab tentang Kegagalan Bangunan yang menuntutterpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab dalam hal keamanan dan keselamatan dalampemanfaatan bangunan yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Dalam rangka menghapuskan inefisiensi, monopoli, dan praktek–praktek korupsi, kolusi, dannepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, telah dirumuskan asas keterbukaan secara lebih rincidalam pasal-pasal pengaturan yang diharapkan dapat mewujudkan tertib penyelenggaraandalam kegiatan jasa konstruksi yang bernuansa tersedianya kesempatan atau peluang yang adil
bagi masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi,persaingan yang sehat antar para penyedia jasa, kesetaraan kedudukan antara pengguna jasadengan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan akan peraturanperundang-undangan.
Guna mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang JasaKonstruksi, yaitu perusahaan nasional yang mampu menunjukkan komitmennya padapenyelenggaraan jasa konstruksi dalam bentuk peningkatan kemampuan personil, teknologi danpermodalan usahanya di Indonesia, maka
perusahaan nasional perlu diberikan kesempatan untuk bersaing dalam proses pelelangandengan tetap memperhatikan asas kejujuran dan keadilan, keseimbangan, keterbukaan, dankemitraan serta kriteria biaya, mutu, jadwal serta tidak boleh menimbulkan efek proteksi (non tarifbarier) maupun ketentuan-ketentuan lain yang diatur dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun1995 tentang Usaha Kecil serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam menghadapi kompetisi internasional, maka yang harus ditempuh yakni mewujudkankemampuan profesionalisme dan daya saing usaha jasa konstruksi yang sejajar dengan pelaku-pelaku di pasar internasional. Dari sisi dunia usaha jasa konstruksi diharapkan tumbuhkesadaran akan peningkatan kemampuan usaha, keahlian dan keterampilan melalui penataandan upaya-upaya yang mandiri. Sedangkan Pemerintah memberikan dukungan dalam bentukpemberdayaan dan regulasi ataupun memanfaatkan proyek-proyek Pemerintah sebagai wahanauntuk meningkatkan kemampuan usaha, keterampilan dan keahlian kerja. Langkah-langkahPemerintah tersebut adalah sejalan dengan berbagai kesepakatan internasional dan regionalyang telah diratifikasi.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Sesuai dengan asas keadilan dan keterbukaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maka pemilihan penyedia jasa harus dilakukan dengancara pelelangan umum atau pelelangan terbatas untuk memberikan kesempatan seluas-luasnyadan seadil-adilnya kepada penyedia jasa dalam mengikuti pemilihan.
Pemilihan langsung atau penunjukan langsung penyedia jasa pada dasarnya hanyadimungkinkan untuk pekerjaan-pekerjaan darurat dan mendesak yang menyangkut keamanandan keselamatan masyarakat dan Negara.
Prakualifikasi (pre qualification) dan pasca kualifikasi (post qualification) merupakan prosespemilihan penyedia jasa yang berbentuk badan usaha dan telah diregistrasi oleh Lembaga untukmenentukan kesesuaian bidang, sub bidang, kemampuan nyata, dan kinerjanya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Sesuai dengan asas kemitraan, persyaratan prakualifikasi dapat dipenuhi sebagai suatukesatuan oleh gabungan dari beberapa perusahaan baik antara perusahaan nasional maupunantara perusahaan nasional dan perusahaan asing dengan pengertian bahwa setiap anggotagabungan tidak perlu dapat memenuhi seluruh persyaratan prakualifikasi dan bahwa perusahaangabungan tersebut bertanggung jawab setara secara tanggung renteng kepada pengguna jasa.Perusahaan nasional yang mengadakan kerjasama dengan perusahaan asing di bidang jasakonstruksi sebagai perusahaan gabungan diperlakukan sebagai perusahaan nasional.
Evaluasi penawaran dilakukan oleh pengguna jasa untuk menentukan peringkat perencanakonstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara menilai penawaran dari segi kualitas (QBS)atau kualitas dan harga (QCBS) atau harga tetap (fixed cost) atau harga terendah (least cost).
1. Cara menilai penawaran dari segi kualitas (Quality Based Selection (QBS)).
Pada cara penilaian ini, penawar dengan rangking penilaian proposal teknik tertinggi diundanguntuk negosiasi proposal keuangan. Proposal keuangan dapat disampaikan bersama-samadengan pemasukan proposal teknik atau disampaikan pada saat diundang untuk negosiasi.
Cara penilaian ini dipakai untuk :
a) penugasan yang kompleks atau penugasan yang sangat khusus (sangat spesialis);
b) penugasan yang hasilnya memberikan impact sangat besar pada proses hilirnya;
c) penugasan yang dilakukan berbeda sekali dan sulit untuk diperbandingkan.
2. Cara menilai penawaran dari segi kualitas dan harga (Quality Cost Based Selection (QCBS)).
Pada cara penilaian ini penetapan rangking penawar didasarkan pada gabungan hasil penilaianterhadap proposal teknik dan proposal keuangan dengan rasio tertentu. Rasio untuk proposalkeuangan tidak boleh lebih besar dari 30 point (dari 100 point). Umumnya rasio untuk proposalkeuangan antara 10 - 20 point.
Penawar dengan rangking tertinggi ditetapkan sebagai pemenang. Pada waktu diadakannegosiasi untuk pembuatan kontrak kerja konstruksi, harga satuan (antara lain billing rate) tidakboleh dinegosiasikan, hanya boleh diklarifikasi.
Cara penilaian ini dapat dipakai untuk hampir semua pelelangan pekerjaan perencanaan ataupengawasan.
3. Cara menilai penawaran dari segi harga tetap (Fixed Cost)
Pada cara ini proposal teknik dan proposal keuangan dibuka bersama-sama. Penawar denganharga penawaran melebihi plafon anggaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu dinyatakangugur. Selanjutnya penawar yang lulus dan mendapat rangking penilaian proposal teknik tertinggiditetapkan sebagai pemenang dan diundang untuk negosiasi pembuatan kontrak.
Cara penilaian ini hanya cocok dipakai untuk penugasan yang sifatnya sederhana dan mudahditetapkan serta apabila plafon anggaran sudah dipastikan.
4. Cara menilai penawaran dari segi harga terendah (Least Cost).
Pada cara ini penawar dengan skor penilaian proposal teknik di bawah skor minimal dinyatakangugur. Selanjutnya proposal keuangan penawar yang lulus dibuka dan penawar dengan hargaterendah dinyatakan sebagai pemenang lelang. Harga penawaran tidak boleh dinegosiasi.
Cara penilaian ini lebih cocok dipakai untuk penugasan standar atau rutin (misalnya untukpelelangan pengawasan).
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)
Untuk pemilihan perencana konstruksi dan perencana sistem dapat dilakukan dengan carasayembara terbuka atau sayembara terbatas.
Sayembara terbuka atau sayembara terbatas pada dasarnya adalah merupakan bagian dariproses pemilihan penyedia jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Pekerjaan dengan risiko tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya dapatmembahayakan keselamatan umum.
Huruf b
Pekerjaan dengan teknologi tinggi adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannyabanyak menggunakan peralatan berat dan tenaga ahli maupun tenaga terampil.
Pengumuman dalam pelelangan terbatas perlu dilakukan untuk memberi kesempatan padapenyedia jasa untuk mengikuti prakualifikasi bagi penetapan daftar pendek.
1) risiko kecil, adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya tidak membahayakankeselamatan umum.
2) teknologi sederhana, adalah pekerjaan konstruksi yang dalam pelaksanaannya menggunakanalat kerja sederhana dan tidak memerlukan keahlian.
3) penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, adalah pekerja konstruksiyang dalam pelaksanaannya hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang berisiko kecil,berteknologi sederhana dan berbiaya kecil.
Penanganan darurat adalah merupakan upaya penanggulangan yang amat mendesak dan tidakmemungkinkan diadakan proses pemilihan langsung.
Untuk mengantisipasi terjadinya keadaan yang membahayakan bagi keamanan dan keselamatanmasyarakat atau untuk menghindarkan kerugian yang semakin besar akibat suatu keadaan yangtidak dapat dihindarkan antara lain : banjir, pipa gas berbahaya bocor, dan gempa bumi.
Pada evaluasi penawaran sekaligus dapat dilakukan pasca kualifikasi (post qualification).
Pasal 9
Ayat (1)
Tata cara pelelangan pada ayat ini dapat dilakukan dengan melalui penilaian kualifikasi secaraprakualifikasi atau pasca kualifikasi. Apabila dikehendaki adanya penilaian kualifikasi secaraprakualifikasi, maka tata caranya mengikuti ketentuan Pasal 10 ayat (3). Sedangkan apabiladikehendaki adanya penilaian kualifikasi secara pasca kualifikasi, maka tata caranya mengikutiketentuan Pasal 9 ayat (3).
Pada pengumuman harus dicantumkan cara penilaian kualifikasi mana yang akan dipakai.Selanjutnya pada pengumuman tidak boleh ada pembatasan yang akan mengganggu prosespenilaian kualifikasi.
Bukti kemampuan membayar dari pengguna jasa yang berbentuk badan usaha atau usaha orangperseorangan antara lain berupa bank garansi, jaminan dari lembaga keuangan.
Bukti kemampuan membayar untuk proyek-proyek Pemerintah antara lain Daftar Isian Proyekatau Daftar Isian Kegiatan.
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Pasal 16
Huruf a
Biaya yang boleh dipungut oleh pengguna jasa dalam proses pelelangan umum atau pelelanganterbatas hanya sebesar biaya nyata yang diperlukan untuk penggandaan dokumen pelelangan.
Dalam hal terjadi penolakan terhadap seluruh penawaran, pengguna jasa harus meninjau ulangdokumen pelelangan. Peninjauan ulang terhadap dokumen pelelangan meliputi syarat-syaratkontrak, desain dan spesifikasi, lingkup kontrak, atau kombinasi dari ketiganya. Penolakanterhadap seluruh penawaran karena alasan tidak tercapai kompetisi yang efektif jangan semata-mata didasarkan pada jumlah penawar (misalnya karena jumlah penawar kurang).
Jika penolakan terhadap seluruh penawaran karena alasan tidak tercapai kompetisi yang efektif,maka harus dipertimbangkan menyebarkan pengumuman (iklan) yang lebih luas.
Jika penolakan terhadap seluruh penawaran karena seluruh penawaran atau sebagain besarpenawaran tidak tanggap terhadap dokumen pelelangan, maka penawar baru yang sudahdiprakualifikasi dapat diundang.
Pengguna jasa tidak boleh menolak seluruh penawaran dan selanjutnya mengundangpenawaran baru dengan menggunakan dokumen pelelangan yang sama untuk mendapatkanharga penawaran yang lebih rendah.
Apabila harga terendah terevaluasi jauh lebih tinggi dari plafon biaya yang dimiliki pengguna jasa,maka pengguna jasa dapat :
a. mengubah dokumen pelelangan dan mengundang penawaran berdasar dokumen pelelanganbaru; atau
b. melakukan negosiasi dengan penawar terendah terevaluasi untuk mengurangi lingkup kontrak.
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sama dengan penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf e.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan terevaluasi adalah antara lain setelah dilakukan, perbaikan kesalahanperkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan (arithmatic correction).
Kontrak kerja konstruksi harus dituangkan dalam dokumen tertulis yang terpisah pada masing-masing penyedia jasa yaitu perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawaskonstruksi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Kontrak kerja konstruksi berdasarkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi :
1) tahun tunggal adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesaidalam 1 (satu) tahun.
2) tahun jamak adalah pekerjaan yang pendanaan dan pelaksanaannya direncanakan selesailebih dari 1 (satu) tahun.
Huruf c
Angka 1)
Pengukuran hasil pekerjaan berdasarkan kemajuan pekerjaan selain dilakukan dalam beberapatahapan kemajuan pekerjaan, bisa juga dilakukan sekaligus pada saat pekerjaan fisik selesai100% (turn key).
Angka 2)
Pengukuran hasil pekerjaan secara berkala umumnya dilakukan secara bulanan pada tiap akhirbulan.
Pasal 21
Ayat (1)
Pada pelelangan dengan bentuk imbalan Lump Sum, dalam hal terjadi pembetulan perhitunganperincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, maka harga penawaran
total tidak boleh diubah. Perubahan hanya boleh dilakukan pada salah satu atau volumepekerjaan atau harga satuan, dan semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksiaritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa, selanjutnya harga penawaranmenjadi harga kontrak (nilai pekerjaan).
Ayat (2)
Pada pelelangan dengan bentuk imbalan harga satuan dalam hal terjadi pembetulan perhitunganperincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penawaran totaldapat berubah, akan tetapi harga satuan tidak boleh diubah. Koreksi aritmatik hanya bolehdilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan atau penjumlahan hasil perkalianvolume dengan harga satuan. Semua risiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatikmenjadi tanggung jawab sepenuhnya penyedia jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkanharga penawaran terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak(nilai pekerjaan).
Harga satuan juga menganut prinsip Lump Sum.
Ayat (3)
Pada pelelangan dengan bentuk imbalan biaya tambah imbalan jasa, pembetulan hargapenawaran akibat koreksi aritmatik mengikuti pelelangan dengan bentuk imbalan Lump Sum ataupelelangan dengan bentuk imbalan harga satuan.
Yang dimaksud dengan penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga adalaheskalasi/deeskalasi yang rumusannya sudah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan.
Angka 4)
Cukup jelas
Angka 5)
Cukup jelas
Huruf c
Angka 1)
Jenis pertanggungan yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi mencakup jaminanuang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggunganterhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antaralain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihakketiga.
Jaminan uang muka adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepada pengguna jasasebelum penyedia jasa menerima uang muka untuk memulai pekerjaan konstruksi. Penggunajasa berhak mencairkan dan selanjutnya mempergunakan jaminan uang muka apabila penyediajasa tidak melunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusan kontrak kerjakonstruksi sepihak, karena kesalahan pengguna jasa, maka sisa uang muka yang belum dilunasidapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar oleh pengguna jasakepada penyedia jasa.
Jaminan pelaksanaan adalah jaminan bahwa penyedia jasa akan meyelesaikan pekerjaannyasesuai ketentuan kontrak kerja kontruksi. Jaminan pelaksanaan dapat diuangkan oleh penggunajasa dan uangnya menjadi milik pengguna jasa, apabila penyedia jasa tidak mampumenyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya atau kontrak kerja kontruksi diputus akibat kesalahanpenyedia jasa.
Jaminan atas mutu hasil pekerjaan adalah jaminan yang diberikan penyedia jasa kepadapengguna jasa selama masa tanggungan yaitu waktu antara penyerahan pertama kalinya hasilakhir pekerjaan dan penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan. Jaminan atas mutu hasilakhir pekerjaan antara lain dapat berupa jaminan pemeliharaan. Pengguna jasa berhakmencairkan jaminan dan selanjutnya mempergunakan uangnya untuk membiayai pemeliharaan/perbaikan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksana konstruksi tidak melaksanakan kewajibannyasesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.
Jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan baik untuk pekerjaan perencanaanmaupun pelaksanaan dan pengawasannya, pemberlakukannya disesuaikan dengan tingkatpengembangan sistem pertanggungan yang berlaku di Indonesia.
Asuransi pekerjaan/asuransi bahan dan asuransi peralatan/ asuransi tenaga kerja/asuransituntutan pihak ketiga adalah jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan kontruksi
yang harus disediakan oleh pelaksana konstruksi, sedangkan jaminan pertanggungan terhadapkegagalan pekerjaan konstruksi pada pekerjaan perencanaan atau pengawasan adalahprofessional indemnity insurance yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkatpengembangan sistem pertanggungan yang berlaku di Indonesia.
Angka 2)
Cukup jelas
Angka 3)
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
1) Hak dan kewajiban pengguna jasa antara lain meliputi :
a) hak pengguna jasa :
- mengubah sebagian isi kontrak kerja konstruksi tanpa mengubah lingkup kerja yang telahdiperjanjikan atas kesepakatan dengan penyedia jasa;
- menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa bekerja tidak sesuai ketentuankontrak kerja konstruksi;
- menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksiapabila penyedia jasa tidak mampu memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi;
- menolak usulan perubahan isi sebagian kontrak kerja konstruksi yang diusulkan penyedia jasa;
- menolak bahan dan atau hasil pekerjaan penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratanteknis;
- menetapkan dan atau mengubah besaran serta persyaratan pertanggungan atas kesepakatandengan penyedia jasa.
- mengganti tenaga penyedia jasa karena dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan;
- menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya;
- menolak usul sub penyedia jasa dan atau pemasok yang diusulkan penyedia jasa.
b) kewajiban pengguna jasa :
- menyerahkan sarana kerja kepada penyedia jasa untuk pelaksanaan pekerjaan sesuaikesepakatan kontrak kerja konstruksi;
- memberikan bukti kemampuan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan;
- menerima bahan dan atau hasil pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan teknis danadministrasi;
- memberikan imbalan atas prestasi lebih;
- membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai tahapan proses pembayaran yang disepakati;
- memenuhi pembayaran kompensasi atas kelalaian atau kesalahan pengguna jasa;
- menjaga kerahasiaan dokumen/proses kerja yang diminta penyedia jasa;
- melaksanakan pengawasan dan koreksi-koreksi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
2) Hak dan kewajiban penyedia jasa antara lain meliputi :
a) hak penyedia jasa :
- mengajukan usul perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi;
- mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya;
- mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerjakonstruksi yang diperintahkan pengguna jasa;
- menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya;
- menghentikan pekerjaan secara permanen dengan cara pemutusan kontrak kerja konstruksi,apabila pengguna jasa tidak mampu melanjutkan pekerjaan atau tidak mampu memenuhikewajibannya dan penyedia jasa berhak mendapat kompensasi atas kerugian yang timbul akibatpemutusan kontrak kerja konstruksi;
- menolak usul perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari pengguna jasa;
- menunjuk sub penyedia jasa dan atau pemasok atas persetujuan pengguna jasa.
b) kewajiban penyedia jasa :
- memberikan pendapat kepada pengguna jasa atas penugasannya, dokumen yang menjadiacuan pelaksanaan pekerjaan, data pendukung, kualitas sarana pekerjaan atau hal-hal lainnyayang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi;
- memperhitungkan risiko pelaksanaan dan hasil pekerjaan;
- memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda dan atau ganti rugi sesuai yangdipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi.
Denda akibat keterlambatan pembayaran adalah biaya uang (cost of money) yang dihitungberdasarkan bunga untuk hari-hari keterlambatan (interest of delay payment).
Ketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dimaksudkan agar para pihak membuatkesepakatan untuk hak memiliki hasil penemuan atau inovasi pelaksanaan pekerjaan dalampekerjaan yang diperjanjikan.
Penggunaan hal-hal yang telah didaftarkan hak atas kekayaan diatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 24
Dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pada tahap perencanaan maupun tahappelaksanaan beserta pengawasannya, dilakukan kegiatan penyiapan, pengerjaan, danpengakhiran yang melibatkan interaksi dan atau hubungan kerja antara pengguna jasa danpenyedia jasa yang antara lain meliputi :
1. Tahap Perencanaan
a. Dalam kegiatan penyiapan, pengguna jasa :
1) menyerahkan dokumen-dokumen dan atau fasilitas yang diperlukanoleh perencana konstruksi untuk dapat memulai pekerjaannya danbertanggung jawab atas kebenaran/ketepatan isi dokumen dan ataufasilitas dimaksud, termasuk kelengkapannya dan tepat waktu dalampenyerahannya;
2) menetapkan wakil pengguna jasa untuk penyelenggaraan pekerjaan;
3) memberi keputusan terhadap usul perencana konstruksi mengenaiwakil perencana konstruksi dan rencana kerja;
4) wajib membayar uang muka atas jaminan uang muka yangdiserahkan oleh perencana konstruksi (dalam hal diperjanjikan);
5) memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga perencanakonstruksi yang tidak sesuai keahliannya atau tidak memadai kinerjanyaatau berperilaku di luar kepatutan;
6) mencairkan jaminan uang muka, apabila perencana konstruksi tidakmelunasi pengembalian uang muka dan dalam hal terjadi pemutusankontrak kerja konstruksi sepihak karena kesalahan perencanakonstruksi, maka sisa uang muka yang belum dilunasi dapatdiperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayar olehpengguna jasa kepada perencana konstruksi serta pengguna jasa wajibmengembalikan jaminan uang muka;
7) mencairkan jaminan pelaksanaan apabila perencana konstruksi tidakmampu menyelesaikan pekerjaannya/kewajibannya (dalam haldiperjanjikan adanya jaminan pelaksanaan).
b. dalam kegiatan penyiapan, perencana konstruksi:
1) memberi pendapat atas dokumen yang diserahkan oleh penggunajasa;
2) mengajukan usulan wakil perencana konstruksi besertakewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa;
3) bertanggung jawab atas rencana kerja yang telah disetujui penggunajasa;
4) menyerahkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan (dalamhal diperjanjikan) dan atau jaminan pertanggungan terhadap kegagalanpekerjaan konstruksi dan atau kegagalan bangunan, dalam bentuk polisasuransi sesuai yang diperjanjikan;
5) mendapat ganti rugi atas :
a) ketidakbenaran dan ketidaktepatan isi dokumen dan ataufasilitas beserta kelengkapannya dan ketidaktepatan waktupenyerahan dari pengguna jasa yang mengakibatkan kerugianpada perencana konstruksi;
b) keterlambatan pengguna jasa dalam memberi keputusanterhadap usulan wakil perencana konstruksi dan usulan rencanakerja dari perencana konstruksi yang mengakibatkan kerugianpada perencana konstruksi;
c) keterlambatan pembayaran uang muka (apabiladiperjanjikan).
c. Dalam kegiatan pengerjaan, pengguna jasa :
1) bertanggung jawab atas segala konsekwensi yang timbul akibatperintah perubahan yang diberikan kepada perencana konstruksi;
2) memberi keputusan terhadap usulan perubahan dari perencanakonstruksi dalam batasan waktu yang diperjanjikan;
3) melakukan pembayaran untuk prestasi pekerjaan perencanakonstruksi atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwalpembayaran;
4) dapat memerintahkan perubahan pekerjaan;
5) dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagaiuang retensi untuk jaminan mutu hasil pekerjaan perencana konstruksi;
6) mendapat kompensasi sesuai persyaratan jaminan pertanggunganterhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila terjadi kegagalanpekerjaan konstruksi karena kesalahan perencana konstruksi.
d. Dalam kegiatan pengerjaan, perencana konstruksi :
1) melaksanakan setiap tahapan kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuairencana kerja yang sudah disetujui pengguna jasa;
2) menyampaikan laporan pelaksanaan tahapan kegiatan dan hasilnyauntuk mendapat persetujuan pengguna jasa;
3) bertanggung jawab atas kebenaran hasil pekerjaannya;
4) memberi pendapat atas perintah perubahan dari pengguna jasa danmenerima atas segala konsekuensinya apabila perencana konstruksitidak memberi pendapat;
5) bertanggung jawab terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi sampaipenyerahan hasil akhir pekerjaan;
6) mendapat ganti rugi :
a) apabila pengguna jasa mengubah keputusannya yang dapatmengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;
b) apabila terjadi pengurangan volume pekerjaan yang dapatmengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;
c) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan yangmengakibatkan kerugian pada perencana konstruksi;
d) akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan);
7) dapat mengusulkan perubahan metode dan atau tahapan kegiatanpekerjaan;
8) menahan hasil bagian pekerjaan yang belum dibayar.
e. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa :
1) memberi keputusan atas hasil akhir pekerjaan dalam batasan waktuyang diperjanjikan;
2) dalam hal diperjanjikan wajib memberi insentif apabila perencanakonstruksi menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yangdiperjanjikan;
3) melakukan pembayaran akhir untuk seluruh sisa pembayaran yangmenjadi kewajiban pengguna jasa, termasuk pelepasan uang retensi,atas dasar kesepakatan cara pembayaran dan jadwal pembayaran;
4) mengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminanpertanggungan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabilapengguna jasa menerima hasil akhir pekerjaan;
5) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunanpada akhir masa tanggungan;
6) mengenakan denda keterlambatan apabila perencana konstruksiterlambat meyelesaikan hasil akhir pekerjaan;
7) mempergunakan uang retensi untuk memperbaiki hasil akhirpekerjaan apabila perencana konstruksi tidak melakukan perbaikansesuai yang diminta pengguna jasa.
8) mendapat kompensasi sesuai ketentuan jaminan pertanggunganterhadap kegagalan bangunan apabila terjadi kegagalan bangunanselama masa pertanggungan karena kesalahan perencana konstruksi.
f. Dalam kegiatan pengakhiran, perencana konstruksi :
1) menyampaikan hasil akhir pekerjaan untuk mendapat persetujuanpengguna jasa;
2) menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses pengerjaansampai selesainya masa tanggungan;
3) bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan yang menjaditanggung jawabnya selama masa tanggungan;
4) mendapat ganti rugi :
a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap hasil akhir pekerjaan yang dapat mengakibatkankerugian pada perencana konstruksi;
b) akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabiladiperjanjikan);
c) apabila pengguna jasa menahan-nahan atau terlambatmengembalikan jaminan pelaksanaan dan atau jaminanpertanggungan pekerjaan konstruksi dan atau jaminan terhadapkegagalan bangunan yang mengakibatkan kerugian padaperencana konstruksi.
5) menahan hasil akhir pekerjaan yang belum dibayar;
6) mendapat insentif apabila menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dariwaktu yang diperjanjikan (dalam hal diperjanjikan).
2. Tahap Pelaksanaan beserta Pengawasannya
a. Dalam kegiatan penyiapan, pengguna jasa :
1) menyerahkan lapangan beserta fasilitasnya dan atau dokumen untukmenunjang pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan oleh pelaksanakonstruksi dan pengawas konstruksi untuk memulai pekerjaannya;
2) bertanggung jawab atas kebenaran, ketepatan dan kelengkapanlapangan, fasilitas, dan isi dokumen, termasuk tepat waktu dalampenyerahannya;
3) menetapkan wakilnya dan atau pengawas konstruksi disertai denganbatasan kewenangannya;
4) memberi keputusan terhadap usulan penanggung jawab pelaksanapekerjaan dari pelaksana konstruksi dan atau wakil pengawas konstruksidari pengawas konstruksi;
5) memberi keputusan terhadap usul rencana kerja dari pelaksanakonstruksi dan atau pengawas konstruksi;
6) memberikan tanggapan atas pendapat pelaksana konstruksi dan ataupengawas konstruksi terhadap dokumen perencanaan;
7) membayar uang muka atas jaminan uang muka yang diserahkan olehpelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi (dalam haldiperjanjikan).
8) memberi kepastian kepada pelaksana konstruksi atas ketepatanjumlah, mutu, dan waktu penyerahan bahan dan atau komponenbangunan dan atau peralatan konstruksi yang menjadi tanggungjawabnya (dalam hal diperjanjikan).
9) menyetujui atau tidak menyetujui usulan penanggung jawabpelaksana pekerjaan yang diajukan oleh pelaksana konstruksi dan ataupengawas konstruksi.
10) memberhentikan dan atau meminta ganti tenaga pelaksanakonstruksi dan atau pengawas konstruksi yang tidak sesuai keahliannyaatau tidak memadai kinerjanya atau berperilaku tidak pantas.
11) menyetujui atau tidak menyetujui atau mengubah atau meminta gantiusulan rencana kerja yang diajukan pelaksana konstruksi dan ataupengawas konstruksi.
12) mencairkan jaminan uang muka apabila pelaksana konstruksi danatau pengawas konstruksi tidak melunasi pengembalian uang muka dandalam hal terjadi pemutusan kontrak kerja konstruksi sepihak karenakesalahan penyedia jasa, maka sisa uang muka yang belum dilunasi
dapat diperhitungkan sebagai bagian dari ganti rugi yang harus dibayaroleh pengguna jasa kepada pelaksana konstruksi dan atau pengawaskonstruksi serta pengguna jasa mengembalikan jaminan uang muka.
13) mencairkan jaminan pelaksanaan dan memiliki uangnya apabilapelaksana konstruksi tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.
14) menolak dan atau memberhentikan dan atau meminta ganti subpenyedia jasa atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan danatau peralatan.
15) melakukan intervensi terhadap hubungan antara pelaksanakonstruksi dengan sub penyedia jasa/pemasok dalam hal pembayarandari pelaksana konstruksi kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambatkarena adanya itikad tidak baik dari pelaksana konstruksi.
16) berhubungan langsung dengan sub pelaksana konstruksi/pemasokapabila dipandang perlu untuk terpenuhinya pemasok pelaksanaanpekerjaan.
17) melakukan pemutusan kontrak kerja konstruksi apabila pelaksanakonstruksi mempekerjakan sub penyedia jasa/pemasok tanpa seizinpengguna jasa.
b. dalam kegiatan penyiapan, pelaksana konstruksi :
1) mengajukan usulan penanggung jawab pelaksana pekerjaan besertakewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.
2) mengajukan usulan rencana kerja pelaksanaan fisik dan rencanakerja yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja untukmendapat persetujuan pengguna jasa.
3) memberikan pendapat terhadap dokumen perencanaan.
4) menyerahkan jaminan uang muka dalam hal diperjanjikan, jaminanpelaksanaan dan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan pekerjaankonstruksi dalam bentuk polis asuransi sesuai yang diperjanjikan padakontrak kerja konstruksi.
5) mengajukan usulan sub penyedia jasa atau pemasok bahan dan ataukomponen bangunan dan atau peralatan yang tidak tercantum dalamkontrak kerja konstruksi.
6) mendapat ganti rugi :
a) apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan lapangan danatau fasilitas, atau fasilitasnya tidak lengkap yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;
b) apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan dokumen atauatas ketidakbenaran isi dokumen yang dapat mengakibatkankerugian pada pelaksana konstruksi;
c) apabila pengguna jasa terlambat menetapkan wakilnya atauterlambat menetapkan pengawas konstruksi yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;
d) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap usulan penanggung jawab pelaksana pekerjaan daripelaksana konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian padapelaksana konstruksi;
e) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap usulan rencana kerja dari pelaksana konstruksi yangdapat mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;
f) apabila pengguna jasa mengubah dan mengganti rencanakerja yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksanakonstruksi;
g) akibat pengguna jasa terlambat membayar uang muka;
h) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak dapatmemberi kepastian atas ketepatan jumlah, mutu, dan waktupenyerahan bahan dan atau komponen bangunan dan atauperalatan yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;
i) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusan usulansub penyedia jasa dan atau pemasok yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi.
c. Dalam kegiatan penyiapan, pengawas konstruksi :
1) mengajukan usulan rencana kerja pengawasan untuk mendapatpersetujuan pengguna jasa.
2) memberikan pendapat terhadap dokumen perencanaan.
3) mengajukan usulan wakil pengawas konstruksi besertakewenangannya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa.
4) menyerahkan jaminan uang muka, dalam hal diperjanjikan adanyapembayaran uang muka.
5) mendapat ganti rugi :
a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap usulan rencana kerja pengawasan dan usulan wakilpengawas konstruksi yang dapat mengakibatkan kerugian padapengawas konstruksi;
b) akibat pengguna jasa terlambat membayar uang muka.
1) bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul akibatperintah perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja, baik daripengguna jasa dan atau dari pengawas konstruksi.
2) memberi keputusan terhadap usulan perubahan pekerjaan dan ataurencana kerja dari pelaksana konstruksi.
3) memberi keputusan terhadap usulan perubahan rencana kerjapengawasan dari pengawas konstruksi.
4) menyerahkan bahan dan atau komponen bangunan dan atauperalatan yang menjadi tanggung jawabnya tepat jumlah dan sesuaijadwal yang disepakati, kepada pelaksana konstruksi (dalam haldiperjanjikan).
5) menyerahkan fasilitas kerja dan atau dokumen sesuai jadwal yangdisepakati kepada pengawas konstruksi (dalam hal diperjanjikan).
6) melakukan pembayaran prestasi kerja atas permintaan pelaksanakonstruksi dan atau pengawas konstruksi atas dasar kesepakatan carapembayaran dan jadwal pembayaran.
7) memberi pendapat dan atau keputusan terhadap laporan hasilpengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaan dan laporan akhirpengawasan.
8) bertanggung jawab atas akibat penggunaan hasil pekerjaan, baik hasilsementara yang sudah dipergunakan atau hasil akhir pekerjaan yangdiserahkan untuk pertama kalinya.
9) memberi insentif apabila pelaksana konstruksi dapat menyelesaikanpekerjaan lebih cepat dari waktu yang diperjanjikan.
10) meminta perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaankepada pelaksana konstruksi atau perubahan rencana kerjapengawasan kepada pengawas konstruksi.
11) menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan pekerjaan danatau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksana konstruksi atau usulanperubahan rencana pengawasan dari pengawas konstruksi.
12) mendapat kompensasi sesuai persyaratan jaminan pertanggunganterhadap kegagalan pekerjaan konstruksi apabila terjadi kegagalanpekerjaan konstruksi karena kesalahan pelaksana konstruksi.
13) menolak penyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan daripelaksana konstruksi apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengandokumen kontrak.
14) menahan sebagian pembayaran kepada pelaksana konstruksisebagai uang retensi untuk jaminan mutu hasil pekerjaan sampaipenyerahan akhir hasil pekerjaan.
15) mengenakan denda keterlambatan apabila pelaksana konstruksiterlambat menyerahkan hasil akhir pekerjaan.
e. Dalam kegiatan pengerjaan, pelaksana konstruksi :
1) meminta izin untuk melaksanakan setiap bagian kegiatan pekerjaankepada pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.
2) melaksanakan setiap bagian kegiatan pekerjaan sesuai rencana kerjayang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.
3) bertanggung jawab terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi sampaipenyerahan akhir hasil akhir pekerjaan dari pelaksana konstruksi.
4) menyampaikan laporan pelaksanaan bagian kegiatan pekerjaan danhasilnya untuk mendapat persetujuan pengguna jasa dan ataupengawas konstruksi.
5) menjaga dan memelihara bagian kegiatan pekerjaan yang telahmendapat persetujuan pengguna jasa dan atau pengawas konstruksisampai adanya penyerahan pertama pekerjaan.
6) memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan daripengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.
7) menerima segala konsekuensinya apabila tidak memberi pendapatterhadap permintaan perubahan pekerjaan dari pengguna jasa dan ataupengawas konstruksi.
8) bertanggung jawab atas segala konsekuensinya apabila mengajukanusul perubahan pekerjaan dan atau rencana kerja.
9) menyerahkan untuk pertama kalinya hasil akhir pekerjaan untukmendapat persetujuan pengguna jasa.
10) menyerahkan jaminan atas mutu hasil pekerjaan sebagai penggantiatas penerimaan uang rentensi, setelah diterimanya penyerahanpertama hasil akhir pekerjaan oleh pengguna jasa (dalam haldiperjanjikan).
11) berhak mendapat ganti rugi :
a) apabila pengguna jasa dan atau pengawas konstruksimenunda-nunda atau terlambat memberi keputusan terhadapusulan pengguna jasa, yang dapat mengakibatkan kerugianpada pelaksana konstruksi;
b) apabila ketidakhadiran wakil pengguna jasa atau pengawaskonstruksi mengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi;
c) apabila pengguna jasa dan atau pengawas konstruksimenunda-nunda atau menghambat atau terlambat menerima
hasil bagian kegiatan pekerjaan yang dapat mengakibatkankerugian pada pelaksana konstruksi;
d) apabila terjadi perubahan secara mendasar akibat permintaanperubahan pekerjaan dari pengguna jasa;
e) apabila ...
e) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak tepat jumlahatau sama sekali tidak memenuhi kewajibannya untukmenyerahkan bahan dan atau komponen bangunan dan atauperalatan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksanakonstruksi;
f. akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan);
g. apabila pengguna jasa menunda-nunda atau menghambatatau terlambat menerima penyerahan pertama kalinya hasil akhirpekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksanakonstruksi;
h. apabila pengguna jasa terlambat menyerahkan kembalijaminan pelaksanaan dan atau jaminan pertanggungan terhadapkegagalan pekerjaan konstruksi yang dapat mengakibatkankerugian pada pelaksana konstruksi.
12) mendapat insentif apabila dapat menyelesaikan pekerjaan lebihcepat (dalam hal diperjanjikan).
13) menyetujui atau tidak menyetujui permintaan perubahan pekerjaandan atau rencana kerja dari pengguna jasa dan atau pengawaskonstruksi.
14) mengajukan usul perubahan pekerjaan dan rencana kerja.
f. Dalam kegiatan pengerjaan, pengawas konstruksi :
1) memberi keputusan terhadap usulan untuk melaksanakan bagiankegiatan pekerjaan dari pelaksana konstruksi.
2) memberi pendapat terhadap permintaan perubahan pekerjaan danatau rencana kerja pelaksanaan dari pengguna jasa.
3) memberi pendapat kepada pengguna jasa atau memberi keputusanberdasar kewenangan dari pengguna jasa, terhadap usulan perubahanpekerjaan dan atau rencana kerja pelaksanaan dari pelaksanakonstruksi.
4) memberi laporan hasil pengawasan setiap bagian kegiatan pekerjaandan laporan akhir pengawasan untuk mendapat persetujuan penggunajasa.
5) memberi pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulanpenyerahan pertama kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksanakonstruksi.
6) dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yangdilaksanakan tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pengawaskonstruksi.
7) dapat menolak menerima hasil bagian kegiatan pekerjaan yang tidakmemenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi dan atau rencana kerjayang telah disetujui pengguna jasa dan atau pengawas konstruksi.
8) mengajukan usul perubahan rencana kerja pengawasan.
9) mendapat ganti rugi :
a) apabila pengguna jasa terlambat memberi keputusanterhadap laporan akhir pengawasan dari pengawas konstruksiyang dapat mengakibatkan kerugian pada pengawas konstruksi;
b) apabila pengguna jasa terlambat dan atau tidak lengkap danatau tidak akurat atau sama sekali tidak memenuhikewajibannya untuk menyerahkan fasilitas dan atau dokumenyang dapat mengakibat-kan kerugian pada pengawaskonstruksi;
c) akibat keterlambatan pembayaran (apabila diperjanjikan).
10) mendapat insentif apabila hasil akhir pekerjaan dapat diselesaikanlebih cepat (apabila diperjanjikan).
g. Dalam kegiatan pengakhiran, pengguna jasa :
1) menyelesaikan klaim dari pelaksana konstruksi yang sudah diterimapengguna jasa selambat-lambatnya sebelum penyerahan kedua kalinyahasil akhir pekerjaan.
2) melakukan pembayaran akhir, termasuk membayar seluruh uangretensi (apabila uang retensi belum dibayarkan), setelah menerimapenyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dan atau setelah seluruhklaim dari pelaksana konstruksi diselesaikan.
3) melakukan pembayaran akhir kepada pengawas konstruksi setelahmenerima laporan akhir hasil pengawasan.
4) mengembalikan jaminan atas mutu hasil pekerjaan setelah menerimapenyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksanakonstruksi (dalam hal diperjanjikan).
5) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap jaminan kegagalanpekerjaan konstruksi setelah menerima penyerahan kedua kalinya hasilakhir pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
6) melepaskan jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunanpada akhir masa pertanggungan.
7) dapat menolak penyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan daripelaksana konstruksi apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengandokumen kontrak.
8) menggunakan uang retensi atau dalam hal diperjanjikan adanyajaminan atas mutu hasil pekerjaan, menyita dan mencairkan jaminanuntuk membiayai pemeliharaan hasil akhir pekerjaan apabila pelaksanakonstruksi tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan kontrakkerja konstruksi selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.
9) mendapat kompensasi sesuai ketentuan jaminan pertanggunganterhadap kegagalan bangunan apabila terjadi kegagalan bangunanselama masa pertanggungan akibat kesalahan pelaksana konstruksi.
h. Dalam kegiatan pengakhiran, pelaksana konstruksi :
1) melakukan pemeliharaan/penjagaan mutu terhadap hasil akhirpekerjaan selama masa jaminan atas mutu hasil pekerjaan.
2) menyerahkan untuk kedua kalinya hasil akhir pekerjaan disertaidokumen kelengkapannya setelah selesai masa pemeliharaan untukmendapat persetujuan dari pengguna jasa.
3) menyimpan dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaankonstruksi sampai selesainya masa pertanggungan.
4) mendapat ganti rugi apabila pengguna jasa menunda-nunda ataumenghambat atau terlambat menerima penyerahan kedua kalinya hasilakhir pekerjaan yang dapat mengakibatkan kerugian pada pelaksanakonstruksi.
5) mendapat ganti rugi apabila pengguna jasa menahan-nahan atauterlambat mengembalikan jaminan atas mutu hasil pekerjaan dan ataujaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan yang dapatmengakibatkan kerugian pada pelaksana konstruksi.
i. Dalam kegiatan pengakhiran, pengawas konstruksi :
1) memberikan pendapat kepada pengguna jasa terhadap usulanpenyerahan kedua kalinya hasil akhir pekerjaan dari pelaksanakonstruksi.
2) menyerahkan laporan akhir hasil pengawasan beserta dokumen yangberkaitan dengan proses pengawasan konstruksi kepada penggunajasa.
3) mendapat ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran akhir (apabiladiperjanjikan).
Pekerjaan konstruksi dengan risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yangpelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, hartabenda, jiwa manusia, dan lingkungan.
Ayat (2)
Pekerjaan konstruksi dengan risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yangpelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, hartabenda, dan jiwa manusia.
Ayat (3)
Pekerjaan konstruksi dengan risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yangpelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda.
Pasal 27
Ayat (1)
Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, perencana konstruksi dapat menunjuk subperencana yang mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapatpersetujuan dari pengguna jasa.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, pelaksana konstruksi dan pengawaskonstruksi dapat menunjuk sub pelaksana dan sub pengawas yang mempunyaikeahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari penggunajasa.
Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu yang memerlukan uji coba antara lain: bendungan oleh instansi yang membidangi pengairan, pembangkit listrik olehinstansi yang membidangi energi dan nuklir oleh instansi yang membidangikenukliran.
Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Ketentuan ini tidak termasuk keselamatan dan kesehatan kerja di bidang tertentuyang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangantersendiri.
Pasal 31
Kegagalan pekerjaan konstruksi terjadi selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Untuk keamanan dan keselamatan umum, Pemerintah dapat mengambil tindakan antara lain :
a. Menghentikan sementara pekerjaan konstruksi;
b. Meneruskan pekerjaan dengan persyaratan tertentu; atau
Pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan untuk perencana konstruksimengikuti kaidah teknik perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. selama masa tanggungan atas kegagalan bangunan di bawah 10 (sepuluh) tahunberlaku ketentuan sanksi profesi dan ganti rugi;
b. untuk kegagalan bangunan lewat dari masa tanggungan dikenakan ketentuan sanksiprofesi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 36
Ayat (1)
Yang dimaksud penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi.
Penilai ahli terdiri dari orang perseorangan, atau kelompok orang atau badanusaha yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampumemberikan penilaian secara obyektif dan profesional.
Perencana konstruksi dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalanbangunan sebagai akibat dari rencana yang diubah pengguna jasa dan ataupelaksana konstruksi tanpa persetujuan tertulis dari perencana konstruksi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Untuk perencana konstruksi, lama waktu menyimpan dan memelihara dokumenpelaksanaan konstruksi mengikuti ketentuan sesuai penjelasan Pasal 35 ayat(1).
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi adalahhasil pekerjaan konstruksi yang berupa dokumen studi kelayakan, dokumenperencanaan teknik, gambar rencana, dokumen pengawasan teknik/supervisi,tata ruang dalam (interior design), tata ruang luar (exterior design),penghancuran bangunan (demolition), dan pemeliharaan.
Kegagalan bentuk fisik lain adalah keadaan hasil pekerjaan yang tidak sesuaidengan persyaratan teknis dalam dokumen kontrak kerja konstruksi.
a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dan peningkatan peran masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (1 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
2. Pelelangan terbatas adalah pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.
3. Pemilihan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
4. Penunjukan langsung adalah pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
5. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi.
Pasal 2
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (2 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Lingkup pengaturan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kegagalan bangunan, penyelesaian sengketa, larangan persekongkolan, dan sanksi administratif.
BAB II
PEMILIHAN PENYEDIA JASA
Bagian Pertama Umum
Pasal 3
(1) Pemilihan penyedia jasa yang meliputi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.
(2) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa dapat melakukan prakualifikasi dan pasca kualifikasi.
(3) Dalam pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengguna jasa wajib melakukan prakualifikasi.
(4) Perusahaan nasional yang mengadakan kerja sama dengan perusahaan nasional lainnya dan atau perusahaan asing dapat mengikuti prakualifikasi dan dinilai sebagai perusahaan gabungan.
(5) Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia jasa, pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) perusahaan nasional.
(6) Dalam pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dapat disyaratkan adanya kewajiban :
a. jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan pekerjaan perencanaan untuk perencana konstruksi; atau
b. jaminan penawaran untuk pengawas konstruksi, apabila hal tersebut disepakati oleh pengguna jasa dan penyedia jasa yang mengikuti pemilihan.
Bagian Kedua Perencana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi
Pasal 4
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (3 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(1) Pemilihan perencana konstruksi dan atau pengawas konstruksi oleh pengguna jasa dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), berlaku untuk semua pekerjaan perencanaan dan pengawasan konstruksi.
(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :
a. diumumkan secara luas melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;
b. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
c. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. pengumuman;
b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
c. penjelasan;
d. pemasukan penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
g. pengumuman calon pemenang;
h. masa sanggah; dan
i. penetapan pemenang.
(4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf e ditetapkan oleh pengguna jasa.
Pasal 5
(1) Pemilihan perencana konstruksi untuk mendapatkan gagasan arsitektural terbaik dan perencana konstruksi untuk perencanaan sistem dapat dilakukan melalui sayembara terbuka atau terbatas.
(2) Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen termasuk tata cara
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (4 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
mengenai sayembara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai acuan bagi pengguna jasa.
Pasal 6
(1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan untuk pekerjaan yang :
a. mempunyai risiko tinggi; dan atau
b. mempunyai teknologi tinggi.
(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :
a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum;
b. jumlah penyedia jasa yang tersedia terbatas;
c. melalui proses prakualifikasi untuk menetapkan daftar pendek peserta pelelangan;
d. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
e. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; dan
f. kriteria penetapan daftar pendek sebagaimana dimaksud butir c meliputi :
1) pengalaman perusahaan untuk pekerjaan sejenis; dan
2) kualifikasi tenaga ahli yang dimiliki.
(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. pengumuman prakualifikasi;
b. pemasukan dokumen prakualifikasi;
c. evaluasi prakualifikasi dan menetapkan daftar pendek;
d. undangan para peserta yang termasuk dalam daftar pendek;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (5 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
h. penetapan calon pemenang dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
i. pengumuman calon pemenang;
j. masa sanggah; dan
k. penetapan pemenang.
(4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g ditetapkan oleh pengguna jasa.
Pasal 7
(1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu :
a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang masih memungkinkan untuk mengadakan pemilihan langsung;
b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya, dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dilakukan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya sangat terbatas;
c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan atau
d. pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :
1) untuk kepentingan pelayanan umum;
2) mempunyai risiko kecil;
3) menggunakan teknologi sederhana; dan atau
4) dilaksanakan penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil.
(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (6 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
a. mengundang sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar;
b. memilih dari beberapa penawar;
c. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
d. tenaga terampil dan ahli yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3) Tata cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. undangan;
b. penjelasan;
c. pemasukan penawaran;
d. evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penilaian kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau harga tetap dan atau harga terendah;
e. klarifikasi dan negosiasi setelah ditentukan peringkatnya; dan
f. penetapan pemenang.
(4) Pemilihan cara evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d ditetapkan oleh pengguna jasa.
Pasal 8
(1) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi dengan cara penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk :
a. keadaan tertentu, yaitu :
1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan dengan segera;
2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa yang sangat terbatas jumlahnya dengan ketentuan pekerjaan hanya dapat dikerjakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;
3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden;
4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (7 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil;
dan atau
5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
b. pekerjaan yang hanya dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
(2) Pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :
a. penyedia jasa yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
b. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga; atau
c. penyedia jasa yang bersangkutan merupakan pemegang hak cipta atau pihak lain yang telah mendapat lisensi.
(3) Tata cara pemilihan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. undangan;
b. penjelasan;
c. pemasukan penawaran;
d. negosiasi; dan
e. penetapan pemenang.
Bagian Ketiga Pelaksana Konstruksi
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (8 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk semua pekerjaan pelaksanaan konstruksi.
(2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :
a. diumumkan secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman;
b. dilakukan penilaian kualifikasi baik prakualifikasi maupun pasca kualifikasi;
c. peserta yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
d. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3) Tata cara pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tediri dari :
a. pengumuman;
b. pendaftaran untuk mengikuti pelelangan;
c. penjelasan;
d. pemasukan penawaran;
e. evaluasi penawaran;
f. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
g. pengumuman calon pemenang;
h. masa sanggah; dan
i. penetapan pemenang.
Pasal 10
(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk pekerjaan dengan ketentuan :
a. mempunyai risiko tinggi; dan
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (9 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(2) Pemilihan pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :
a. diumumkan melalui media massa sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi;
b. jumlah penyedia jasa terbatas;
c. melalui proses prakualifikasi;
d. peserta pelelangan yang berbentuk badan usaha harus sudah diregistrasi pada Lembaga; dan
e. tenaga ahli dan tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha atau usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga.
(3) Tata cara pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
a. pengumuman untuk prakualifikasi;
b. pemasukan dokumen prakualifikasi;
c. evaluasi prakualifikasi;
d. undangan berdasarkan hasil prakualifikasi;
e. penjelasan;
f. pemasukan penawaran;
g. evaluasi penawaran;
h. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
i. pengumuman calon pemenang;
j. masa sanggah; dan
k. penetapan pemenang.
Pasal 11
(1) Pemilihan pelaksana konstruksi dengan cara pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk keadaan tertentu, yaitu :
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (10 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(1) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk :
a. keadaan tertentu, yaitu :
1) penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;
2) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya satu-satunya;
3) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden;
4) pekerjaan yang berskala kecil dengan ketentuan :
a) untuk keperluan sendiri;
b) mempunyai risiko kecil;
c) menggunakan teknologi sederhana; dan atau
d) dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil,
dan atau
5) pekerjaan lanjutan yang secara teknis merupakan kesatuan konstruksi yang sifat pertanggungannya terhadap kegagalan bangunan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya; atau
b. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin.
(2) Penunjukan langsung pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan syarat :
a. peserta yang berbentuk badan usaha atau usaha orang perseorangan harus sudah diregistrasi pada Lembaga;
b. tenaga ahli dan atau tenaga terampil yang dipekerjakan oleh badan usaha dan usaha orang perseorangan harus bersertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (12 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
h. penetapan calon pemenang berdasarkan harga terendah terevaluasi diantara penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta tanggap terhadap dokumen pelelangan;
i. pengumuman calon pemenang;
j. masa sanggah; dan
k. penetapan pemenang.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dan pekerjaan yang dapat dilakukan secara terintegrasi ditentukan oleh Menteri.
Pasal 14
(1) Lembaga merumuskan dan menerbitkan model dokumen untuk pemilihan penyedia jasa sebagai acuan bagi pengguna jasa dalam melaksanakan pemilihan penyedia jasa konstruksi.
(2) Pedoman tentang tata cara pelelangan umum dan tata cara evaluasi ditetapkan oleh Lembaga.
(3) Petunjuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang pembiayaannya dibebankan pada anggaran Negara yang meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun dana bantuan luar negeri, ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Pengguna Jasa
Pasal 15
Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :
a. mengumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan dengan cara pelelangan umum atau
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (14 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
b. menerbitkan dokumen pelelangan umum, pelelangan terbatas, dan pemilihan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami, yang memuat :
1) petunjuk bagi penawaran;
2) tata cara pelelangan dan atau pemilihan mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan;
3) persyaratan kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus; dan
4) ketentuan evaluasi;
c. mengundang semua penyedia jasa yang lulus prakualifikasi untuk memasukkan penawaran;
d. menerbitkan dokumen penunjukan langsung secara lengkap, jelas, dan benar serta dapat dipahami yang memuat :
1) tata cara penunjukan langsung mencakup prosedur, persyaratan, dan kewenangan; dan
2) syarat-syarat kontrak mencakup syarat umum dan syarat khusus;
e. memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
f. memberikan tanggapan terhadap sanggahan dari penyedia jasa;
g. menetapkan penyedia jasa dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
h. mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa yang menang mengikuti ketentuan yang diatur dalam dokumen pelelangan;
i. menunjukkan bukti kemampuan membayar;
j. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang;
k. mengganti biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa untuk penyiapan pelelangan apabila pengguna jasa membatalkan pemilihan penyedia jasa; dan
l. memberikan penjelasan tentang risiko pekerjaan termasuk kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam pekerjaan konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan.
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (15 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Pengguna jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk :
a. memungut biaya penggandaan dokumen pelelangan umum dan pelelangan terbatas dari penyedia jasa;
b. mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya memiliki uangnya dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi ketentuan pelelangan; dan
c. menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumen pelelangan.
Bagian Kelima Kewajiban dan Hak Penyedia Jasa
Pasal 17
Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berkewajiban untuk :
a. menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan tenaga ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan kerja, dan peralatan;
b. menyerahkan jaminan penawaran; dan
c. menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang.
Pasal 18
Penyedia jasa dalam pemilihan penyedia jasa berhak untuk :
a. memperoleh penjelasan pekerjaan;
b. melakukan peninjauan lapangan apabila diperlukan;
c. mengajukan sanggahan terhadap pengumuman hasil lelang;
d. menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa yang kalah; dan
e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dokumen lelang.
Bagian Keenam
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (16 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(1) Pengguna jasa atau wakil yang diberi wewenang, menetapkan secara tertulis penyedia jasa sebagai pemenang dalam pemilihan penyedia jasa.
(2) Penetapan perencana konstruksi dan pengawas konstruksi didasarkan pada pemilihan kualitas dan atau gabungan kualitas dan harga dan atau kualitas dengan harga tetap dan atau harga terendah.
(3) Penetapan pelaksana konstruksi didasarkan pada harga terendah terevaluasi di antara penawaran yang telah memenuhi persyaratan serta tanggap terhadap dokumen pelelangan.
(4) Penetapan penyedia jasa dalam penunjukan langsung didasarkan pada hasil negosiasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
BAB III
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
Pasal 20
(1) Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstuksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.
(2) Dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi.
(3) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan berdasarkan :
a. Bentuk imbalan yang terdiri dari :
1) Lump Sum;
2) harga satuan;
3) biaya tambah imbalan jasa;
4) gabungan Lump Sum dan harga satuan; atau
5) Aliansi.
b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang terdiri dari :
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (17 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(1) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Lump Sum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah.
(2) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.
(3) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Biaya Tambah Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 3 merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, dimana jenis-jenis pekerjaan dan volumenya belum diketahui dengan pasti, sedangkan pembayarannya dilakukan berdasarkan pengeluaran biaya yang meliputi pembelian bahan, sewa peralatan, upah pekerja dan lain-lain, ditambah imbalan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
(4) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan gabungan Lump Sum dan atau harga satuan dan atau tambah imbalan jasa dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan sejauh yang disepakati para pihak dalam kontrak kerja konstruksi.
(5) Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Aliansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 4 merupakan kontrak pengadaan jasa dimana suatu harga kontrak referensi ditetapkan lingkup dan volume pekerjaan yang belum diketahui ataupun diperinci secara pasti sedangkan pembayarannya dilakukan secara biaya tambah imbal jasa dengan suatu pembagian tertentu yang disepakati bersama atas penghematan ataupun biaya lebih yang timbul dari perbedaan biaya sebenarnya dan harga kontrak referensi.
Pasal 22
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (18 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat dokumen yang meliputi :
a. surat perjanjian yang ditandatangani pengguna jasa dan penyedia jasa yang memuat antara lain :
1) uraian para pihak;
2) konsiderasi;
3) lingkup pekerjaan;
4) hal-hal pokok seperti nilai kontrak, jangka waktu pelaksanaan; dan
5) daftar dokumen-dokumen yang mengikat beserta urutan keberlakuannya;
b. dokumen lelang, yaitu dokumen yang disusun oleh pengguna jasa yang merupakan dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun usulan atau penawaran untuk pelaksanaan tugas yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya (umum dan khusus, teknis dan administratif, kondisi kontrak);
c. usulan atau penawaran, yaitu dokumen yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen lelang yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;
d. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa antara lain klarifikasi atas hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan;
e. surat pernyataan dari pengguna jasa menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa; dan
f. surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.
Pasal 23
(1) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat uraian mengenai :
a. Para pihak yang meliputi :
1) akta badan usaha atau usaha orang perseorangan;
2) nama wakil/kuasa badan usaha sesuai kewenangan pada akta badan usaha atau sertifikat keahlian kerja dan sertifikat keterampilan kerja bagi usaha orang perseorangan; dan
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (19 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
3) tempat kedudukan dan alamat badan usaha atau usaha orang perseorangan;
b. Rumusan pekerjaan yang meliputi :
1) pokok-pokok pekerjaan yang diperjanjikan;
2) volume atau besaran pekerjaan yang harus dilaksanakan;
3) nilai pekerjaan dan ketentuan mengenai penyesuaian nilai pekerjaan akibat fluktuasi harga untuk kontrak kerja konstruksi bertahun jamak;
4) tata cara penilaian hasil pekerjaan dan pembayaran; dan
5) jangka waktu pelaksanaan;
c. Pertanggungan dalam kontrak kerja konstruksi meliputi :
1) jenis pertanggungan yang menjadi kewajiban penyedia jasa yang berkaitan dengan pembayaran uang muka, pelaksanaan pekerjaan, hasil pekerjaan, tenaga kerja, tuntutan pihak ketiga dan kegagalan bangunan;
2) pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) memuat :
a) nilai jaminan;
b) jangka waktu pertanggungan;
c) prosedur pencairan; dan
d) hak dan kewajiban masing-masing pihak; dan
3) Dalam hal penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa dapat mencairkan dan selanjutnya menggunakan jaminan dari penyedia jasa sebagai kompensasi pemenuhan kewajiban penyedia jasa;
d. Tenaga ahli yang meliputi :
1) persyaratan klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli;
2) prosedur penerimaan dan atau pemberhentian tenaga ahli yang dipekerjakan; dan
3) jumlah tenaga ahli sesuai dengan jenis pekerjaan;
e. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerja konstruksi meliputi :
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (20 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
g. Ketentuan mengenai cidera janji yang meliputi :
1) bentuk cidera janji :
a) oleh penyedia jasa yang meliputi :
- tidak menyelesaikan tugas;
- tidak memenuhi mutu;
- tidak memenuhi kuantitas; dan
- tidak menyerahkan hasil pekerjaan; dan
b) oleh pengguna jasa yang meliputi :
- terlambat membayar;
- tidak membayar; dan
- terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan; dan
2) Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi;
h. Penyelesaian perselisihan memuat :
1) penyelesaian di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (21 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
b. pemenuhan kewajiban terhadap hak cipta atas hasil perencanaan yang telah dimiliki oleh pemegang hak cipta dan hak paten yang telah dimiliki oleh pemegang hak paten sesuai undang-undang tentang hak cipta dan undang-undang tentang hak paten.
(3) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang insentif yang mencakup persyaratan pemberian insentif, dan bentuk insentif.
(4) Kontrak kerja konstruksi dapat memuat ketentuan tentang sub penyedia jasa dan atau pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan mengenai hal-hal :
a. pengusulan oleh penyedia jasa dan pemberian izin oleh pengguna jasa untuk sub penyedia jasa/pemasok bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan;
b. tanggung jawab penyedia jasa dalam kaitan penggunaan sub penyedia jasa/pemasok terhadap pemenuhan ketentuan kontrak kerja konstruksi; dan
c. hak intervensi pengguna jasa dalam hal :
1) pembayaran dari penyedia jasa kepada sub penyedia jasa/pemasok terlambat; dan
2) sub penyedia jasa/pemasok tidak memenuhi ketentuan kontrak kerja konstruksi.
(5) Pada kontrak kerja konstruksi dengan mempergunakan 2 (dua) bahasa harus dinyatakan secara tegas hanya 1 (satu) bahasa yang mengikat secara hukum.
(6) Kontrak kerja konstruksi tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
BAB IV
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Bagian Pertama Umum
Pasal 24
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi wajib dimulai dengan tahap perencanaan yang selanjutnya diikuti dengan tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
Bagian Kedua Tahap Perencanaan
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (23 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
Pasal 26
(1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
(2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
(3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.
Pasal 27
(1) Perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 wajib didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, dan peralatan serta tenaga kerja konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.
(2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
(3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan penyedia jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
Bagian Ketiga Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasannya
Pasal 28
(1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.
(2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
(3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.
Pasal 29
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (24 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
(2) Penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
(3) Pengguna jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.
(4) Untuk pekerjaan tertentu uji coba wajib dilakukan atau disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagian Keempat Standar Keteknikan, Ketenaga Kerjaan,
dan Tata Lingkungan
Pasal 30
(1) Untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan tentang :
a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur oleh Menteri teknis yang bersangkutan.
(3) Ketentuan pembinaan dan pengendalian tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kegiatan konstruksi diatur lebih lanjut oleh Menteri bersama Menteri teknis yang terkait.
Bagian Kelima Kegagalan Pekerjaan Konstruksi
Pasal 31
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (25 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa.
Pasal 32
(1) Perencana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
(2) Pelaksana konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
(3) Pengawas konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan pengguna jasa, perencana konstruksi, dan pelaksana konstruksi.
(4) Penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang disebabkan kesalahan penyedia jasa atas biaya sendiri.
Pasal 33
Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugian dan atau gangguan terhadap keselamatan umum.
BAB V KEGAGALAN BANGUNAN
Bagian Pertama Umum
Pasal 34
Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
Bagian Kedua Jangka Waktu Pertanggungjawaban
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (26 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
(2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
(3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.
Bagian Ketiga Penilaian Kegagalan Bangunan
Pasal 36
(1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan.
(2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih, dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa.
(3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.
Pasal 37
Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga.
Pasal 38
(1) Penilai ahli, bertugas untuk antara lain :
a. menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
b. menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
c. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (27 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
d. menetapkan besarnya kerugian, serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan;
e. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian.
(2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya.
Pasal 39
Penilai ahli berwenang untuk :
a. menghubungi pihak-pihak terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
b. memperoleh data yang diperlukan;
c. melakukan pengujian yang diperlukan;
d. memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.
Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa
Pasal 40
(1) Sebagai dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen lelang, dilengkapi dengan penjelasannya.
(2) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah.
(3) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pelaksana konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.
(4) Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha pengawas konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.
Pasal 41
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (28 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(1) Penyedia jasa konstruksi diwajibkan menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi kegagalan bangunan.
(2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi adalah sesuai dengan jangka waktu pertanggungan, dengan maksimal lama pertanggungan selama 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
Pasal 42
Pertanggungjawaban berupa sanksi profesi dan atau adminsitratif dapat dikenakan pada orang perseorangan dan atau badan usaha penandatangan kontrak kerja konstruksi.
Pasal 43
Sub penyedia jasa berbentuk usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang dinyatakan terkait dalam terjadinya kegagalan bangunan bertanggung jawab kepada penyedia jasa utama.
Pasal 44
(1) Apabila dokumen perencanaan sebagai bentuk fisik lain dari hasil pekerjaan konstruksi tidak segera dilaksanakan, maka yang dimaksud dengan kegagalan bentuk lain hasil pekerjaan konstruksi ini adalah keadaan apabila dokumen perencanaan tersebut dipakai sebagai acuan pekerjaan konstruksi menyebabkan terjadinya kegagalan bangunan karena kesalahan perencanaannya.
(2) Apabila terjadi seperti dimaksud pada ayat (1), maka tanggung jawab perencana konstruksi, dalam hal dokumen perencanaannya tidak segera dilaksanakan tetap sebatas umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak penyerahan dokumen perencanaan tersebut.
Bagian Kelima Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa
Pasal 45
(1) Pengguna jasa wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang berwenang dan Lembaga.
(2) Pengguna jasa bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna jasa.
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (29 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Bagian Keenam Ganti Rugi dalam Hal Kegagalan Bangunan
Pasal 46
(1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan :
a. persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan atas dasar kesepakatan;
b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.
(2) Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukan biaya premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungan/asuransi ini diatur oleh instansi yang berwenang dalam bidang asuransi.
Pasal 47
Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat.
Pasal 48
(1) Biaya penilai ahli menjadi beban pihak atau pihak-pihak yang melakukan kesalahan.
(2) Selama penilai ahli melakukan tugasnya, maka pengguna jasa menanggung pembiayaan pendahuluan.
BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 49
(1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :
a. melalui pihak ketiga yaitu :
1) mediasi (yang ditunjuk oleh para pihak atau oleh Lembaga Arbitrase dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa);
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (30 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
b. arbitrase melalui Lembaga Arbitrase atau Arbitrase Ad Hoc.
(2) Penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat dibantu penilai ahli untuk memberikan pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan.
Pasal 50
(1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 1) dilakukan dengan bantuan satu orang mediator.
(2) Mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
(3) Mediator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga.
(4) Apabila diperlukan, mediator dapat minta bantuan penilai ahli.
(5) Mediator bertindak sebagai fasilitator yaitu hanya membimbing para pihak yang bersengketa untuk mengatur pertemuan dan mencapai suatu kesepakatan.
(6) Kesepakatan tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
Pasal 51
(1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa konsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a angka 2) dilakukan dengan bantuan seorang konsiliator.
(2) Konsiliator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa.
(3) Konsiliator tersebut harus mempunyai sertifikat keahlian yang ditetapkan oleh Lembaga.
(4) Konsiliator menyusun dan merumuskan upaya penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak.
(5) Jika rumusan tersebut disetujui oleh para pihak, maka solusi yang dibuat konsiliator menjadi rumusan pemecahan masalah.
(6) Rumusan pemecahan masalah sebagaimana tersebut pada ayat (5) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (31 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Kesepakatan tertulis dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a butir 1 dan butir 2, Pasal 50, dan Pasal 51 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik.
Pasal 53
(1) Penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan dengan melalui arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat.
Pasal 54
Tata cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dilakukan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.
BAB VII LARANGAN PERSEKONGKOLAN
Pasal 55
(1) Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
(2) Pengguna jasa dan penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan atau keuangan Negara.
(3) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.
(4) Pelaksana konstruksi dan atau sub pelaksana konstruksi dan atau pengawas konstruksi dan atau sub pengawas konstruksi dan atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan atau komponen bangunan dan atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan pengguna jasa dan atau masyarakat.
(5) Pengguna jasa dan atau penyedia jasa dan atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (32 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 56
(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada Lembaga, berupa peringatan tertulis.
(2) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
c. pembekuan izin usaha;
d. pencabutan izin usaha;
e. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
f. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
g. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi; atau
h. larangan melakukan pekerjaan.
(3) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pemerintah kepada pengguna jasa, berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
c. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
d. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; atau
e. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.
(4) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :
a. peringatan tertulis; atau
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (33 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
(5) Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh asosiasi kepada anggota, berupa :
a. peringatan tertulis; atau
b. pembekuan sertifikat.
Pasal 57
(1) Pengguna jasa yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 9 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 10 ayat (2) huruf a dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2) huruf a, Pasal 13 ayat (3) huruf a dan ayat (4), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administrtif berupa peringatan tertulis.
(2) Pengguna jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, serta dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi Pasal 26, maka pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi.
(3) Pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 26, 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
(4) Pengguna jasa dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak melaksanakan ketentuan Pasal 26 sehingga mengakibatkan kerugian/gangguan keselamatan umum, harta benda dan atau kerusakan lingkungan, maka pengguna jasa dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dan atau pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Pasal 58
(1) Perencana konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi berupa :
a. peringatan tertulis dan atau penghentian sementara pekerjaan;
b. pembatasan bidang usaha dan atau profesi atau pembekuan izin usaha dan atau profesi apabila perencana konstruksi tidak memenuhi persyaratan perencanaan paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pelaksanaan pekerjaan;
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (34 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
c. pembekuan atau pencabutan izin usaha dan atau profesi apabila dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi mengakibat-kan kerugian/kerusakan keselamatan umum, harta benda dan atau keselamatan nyawa manusia dan atau lingkungan.
(2) Pelaksana konstruksi dalam hal :
a. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan pekerjaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
b. tidak memenuhi persyaratan perencanaan tersebut pada huruf a paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan bidang usaha dan atau profesi atau pembekuan izin usaha dan atau profesi;
c. pelaksanaan kegiatan menimbulkan gangguan pada keselamatan dan atau kerugian harta benda dan atau keselamatan nyawa manusia dan atau bangunan/kerusakan pada lingkungan sebagai akibat menggunakan rencana yang tidak memenuhi persyaratan perencanaan tersebut pada huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan izin atau pencabutan izin usaha dan atau profesi;
d. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam pelaksanaan pekerjaan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan.
(3) Pengawas konstruksi dalam hal :
a. menggunakan rencana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam pelaksanaan pengawasan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
b. apabila pengawas tidak memenuhi ketentuan perencanaan tersebut pada huruf a paling lama 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis dan atau penghentian sementara, dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan bidang usaha dan atau pembekuan izin usaha dan atau profesi.
(4) Penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan atau pembatasan bidang usaha dan atau profesi.
Pasal 59
Pengguna jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (35 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara sementara atau keseluruhan pekerjaan konstruksi;
c. pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi;
d. pembekuan izin usaha dan atau profesi;
e. pencabutan izin usaha dan atau profesi;
f. pembekuan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
g. pencabutan izin pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan atau
h. larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi.
Pasal 60
Pengguna jasa dan penyedia jasa atau antar penyedia jasa dan atau sub penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dikenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau keseluruhan pekerjaan konstruksi atau pembatasan kegiatan usaha atau profesi.
Pasal 61
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Pasal 62
(1) Tata laksana dan penerapan sanksi administratif terhadap pengguna jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(2) Tata laksana dan penerapan sanksi administratif terhadap pengguna jasa instansi/lembaga pemerintah dan atau lembaga Negara diatur lebih lanjut oleh Menteri.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (36 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi yang telah ada sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB X KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BONDAN GUNAWAN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 64
Penjelasan
http://www.indonesia.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp-29-00.html (37 of 37)7/10/2006 3:46:36 PM