-
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women) Disebut juga Konvensi Wanita Womens Convention
sekarang lebih dikenal sebagai Konvensi CEDAW Indonesia
Meratifikasi Konvensi CEDAW dengan UU No. 7 tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita
-
Makna Ratifikasi Konvensi Dengan UUSuatu perjanjian antar negara
(Treaty) yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas Negara yang
meratifikasinyaRatifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR
menjadikan Konvensi sebagai hukum formal bagian dari hukum
Nasional
-
U.U No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia
Pasal 7 ayat 2
(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara
Republik Indonesia yang menyangkut hak azasi manusia menjadi hukum
nasional
-
Konsekuensi Ratifikasi KonvensiNegara mengikatkan diri menjamin
melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan
tindakan khusus sementara sehingga terwujud kesetaraan dan keadilan
antara laki-laki dan perempuan terhapusnya segala bentuk
diskriminasi terhadap perempuan
-
UU No 39 tahun 1999tentang Hak Azasi Manusia
Pasal 71: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati,
melindungi, menegakkan, dan memajukan hak azasi manusia yang diatur
dalam undang - undang ini, peraturan perundang - undangan lain, dan
hukum internasional tentang hak azasi manusia yang diterima oleh
negara Republik Indonesia.
-
Pasal 72: Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif
dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
keamanan negara, dan bidang lain.
-
Mengapa Indonesia meratifikasi Konvensi?
Bagian MenimbangBahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya
di dalam hukum dan pemerintahan sehingga segala bentuk diskrimnasi
terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
Pancasila dan UUD 1945.
-
b. Bahwa ketentuan - ketentuan di dalam konvensi tersebut diatas
pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan
peraturan perundang - undangan Republik Indonesia.
-
Konvensi CEDAW: 30 PasalPasal 1 16: Ketentuan Substantif
Pasal 17 30: Strukturkelembagaan prosedur danmekanisme pelaporan
ratifikasi
-
Prinsip-Prinsip Konvensi
Prinsip Persamaan SubstantifPrinsip Non DiskriminasiPrinsip
Kewajiban Negara
-
Prinsip Persamaan SubstantifKesempatan yang sama menikmati
manfaat dan hasil yang samaPerlakuan yang sama mendapat akses dan
manfaat yang sama melalui penciptaan lingkungan yang kondusif
tindakan khusus sementara (temporary special measures)Hak yang sama
dalam: keluarga, kerja, upah, waris, pemilikan, kewarganegaraan,
perwakilan, pengambilan keputusan, partisipasi POLEKSOSBUD.
-
Prinsip non - diskriminasiPasal 1 Konvensi:Setiap pembedaan,
pengucilan, pembatasan,yang mempunyai pengaruh atau tujuan
untukmengurangi atau menghapus pengakuan,penikmatan, penggunaan hak
- hak asasimanusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang politik,
ekonomi, sosial, budaya, sipilatau apapun lainnya, oleh wanita,
terlepas daristatus perkawinan mereka, atas dasarpersamaan antara
pria dan wanita
-
Yang tidak dianggap diskriminasi:Langkah tindak khusus sementara
(Ps 4(1))Perlindungan kehamilan kehamilan sebagai fungsi sosial (Ps
4(2))
-
Prinsip Kewajiban NegaraMenjamin hak-hak wanita melalui hukum
dan kebijakan menjamin hasilnyaMenjamin pelaksanaan praktis hak-hak
itu aturan khusus sementara menciptakan kondisi khusus menciptakan
akses wanita
-
Negara tidak saja menjamin tetapi juga merealisasi hak-hak
wanitaTidak saja menjamin de-jure juga de-factoMengatur tidak saja
di sektor publik juga terhadap perorangan lembaga di sektor privat
(keluarga) dan swasta
-
Pasal 2 Konvensi CEDAWNegara wajib:Mengutuk diskriminasi
melarang segala bentuk diskriminasi thd wanita melalui peraturan
perundang-undangan kebijakan pelaksanaan
-
Menegakkan perlindungan hukum melalui peradilan nasional yang
kompeten dan badan pemerintah memberikan perlindungan efektif dari
setiap tindakan diskriminasiMencabut semua aturan dan kebijakan
kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap wanita
-
Pasal 3 Konvensi CEDAWMenetapkan kewajiban negara
untuk:Melakukan langkah proaktif di semua bidang khususnya: politik
ekonomi sosial budayaMenciptakan lingkungan dan kondisi menjamin
pengembangan dan kemajuan wanita
-
Pasal 4 Konvensi CEDAWNegara wajib melakukan langkah tindak
khusus sementara untuk:Mempercepat persamaan de-factoMencapai
perlakuan dan kesempatan sama bagi wanita dan pria(dikenal sebagai
temporary special measures)
-
Pasal 5 Konvensi CEDAWMerubah pola tingkah laku sosial budaya
pria dan wanita menghapus prasangka dan kebiasaan dan segala
praktek lainnya yg didasarkan atas inferioritas atau superioritas
salah satu jenis kelamin peran stereotipe pria dan wanita
-
Kehamilan sebagai fungsi sosial dan tanggung jawab bersama pria
dan wanita dalam membesarkan anak anak adalah pertimbangan utama
dalam segala hal
-
Pasal 6 Konvensi CEDAWNegara wajib:Melakukan langkah tindak
tepat termasuk membuat peraturan perundang-undangan memberantas
segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi pelacuran
-
Substansi Konvensi CEDAWKonvensi menetapkan bahwa wanita
memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus
dinikmati oleh wanita atas dasar persamaan (kesetaraan dan
keadilan) dengan pria terlepas dari status perkawinan (Pasal 1)
Konvensi menegaskan bahwa diskriminasi terhadap wanita merupakan
pelanggaran hak asasi manusiaKonvensi mewajibkan Negara untuk
melindungi, memajukan, dan memenuhi hak asasi wanita (Pasal 2)
-
Pasal 2:Memasukan prinsip kesetaraan antara pria dan wanita
dalam sistem hukum.Menegakan peradilan dan institusi publik lainnya
untuk menjamin perlindungan yang efektif pada wanita dari setiap
tindak diskriminasiMenjamin penghapusan segala perlakuan
diskriminatif terhadap wanita yang dilakukan oleh orang,
organisasi, dan perusahaan.Mencabut semua aturan dan kebijakan,
kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap wanita.
-
4. Konvensi mewajibkan Negara melakukan langkah-tindak proaktif
di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan
budaya, serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin
pengembangan dan kemajuan wanita (Pasal 3)5. Konvensi mewajibkan
Negara untuk melakukan langkah-tindak khusus sementara untuk
mempercepat persamaan perlakuan dan kesempatan antara wanita dan
pria. (Pasal 4)6. Konvensi mewajibkan Negara menghapus pola tingkah
laku sosial dan budaya berdasarkan inferioritas atau superioritas
salah satu jenis kelamin (Pasal 5(1))
-
7. Konvensi menegaskan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial
dan pengasuhan anak sebagai tugas bersama pria dan wanita (Pasal
5(2))8. Konvensi mewajibkan Negara untuk menghapus perdagangan
wanita dan eksploitasi pelacuran (Pasal 6)9. Konvensi mewajibkan
Negara mewujudkan persamaan substantif (kesetaraan dan keadilan)
antara wanita dan pria dalam bidang-bidang:
-
Kehidupan politik dan publik (Pasal 7)Mewakili negara di tingkat
internasional dan turut serta dalam pekerjaan organisasi
internasional (Pasal 8)Kewarganegaraan bagi wanita dan anak-anak
mereka (Pasal 9)Pendidikan, termasuk hak untuk turut serta dalam
kurikulum dan ujian yang sama, serta staf pengajar, gedung dan
peralatan sekolah dengan mutu yang sama (Pasal 10)
-
Pekerjaan, termasuk hak atas kesempatan kerja yang sama, secara
bebas memilih profesi dan pekerjaan, upah yang sama termasuk
tunjangan, dan perlakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan yang
sama nilainya, maupun hak atas jaminan sosial, perlindungan atas
kesehatan dan keselamatan kerja dan perlindungan fungsi reproduksi
(Pasal 11)Pemeliharaan kesehatan, termasuk hak untuk mendapatkan
pelayanan yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan dan
menyusui. (Pasal 12)
-
Hak atas tunjangan keluarga, pinjaman bank dan bentuk-bentuk
lain kredit permodalan, kegiatan rekreasi, olah raga dan lain-lain
(Pasal 13)Perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak untuk
memasuki jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak dan
kewajiban yang sama sebagai orang-tua dalam urusan yang terkait
dengan anak-anak mereka. (Pasal 16)
-
Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang
dihadapi oleh wanita perdesaan dan menghapus diskriminasi terhadap
wanita di daerah perdesaan sehingga mereka dapat turut serta dalam,
dan menikmati manfaat dari pembangunan desa (Pasal 14)Menjamin
persamaan hak wanita dan pria di muka hukum, kecakapan hukum yang
sama, dan menghormati mobilitas orang-orang serta pilihan tempat
tinggal dan domisili (Pasal 15)
-
Kewajiban negara memberikan laporan (kepada Sekretaris Jenderal
PBB-Komite CEDAW) mengenai langkah-tindak legislatif, yudikatif,
administratif atau langkah-langkah lain yang telah diambil untuk
melaksanakan ketentuan-ketentuan dari Konvensi dan laporan mengenai
kemajuan yang dicapai.
Setiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-waktu sesuai
permintaan Komite CEDAW
-
Hambatan utama pelaksanaanKonvensi CEDAWBelum/tidak paham
standar hak asasi manusia dan cara melaksanakan dan mencapainyaHak
asasi wanita belum menjadi bagian institusional dalam hukum proses
peradilan keputusan pengadilan kebijakan, program, anggaran, dan
pelaksanaannya
-
Kurangnya keahlian metodologi kemampuan menerapkan standar HAM
dalam analisis masalah sosial dan cara mengatasinya
-
Ada hambatan struktural:Budaya tidak ingin memenuhi HAMKesulitan
meraih keadilan kurang cara menghapus diskriminasiNorma budaya dan
praktek stereotipe bentuk seksisme lainnya
-
Wanita sendiri tidak menyadari hak asasi mereka cara menuntut
hak dan cara mengatasinya
-
Langkah Tindak Mewujudkan Kesetaran dan Keadilan Gender
Substansi hukum dan kebijakan:Integrasi prinsip persamaan dalam
sistem hukumMenghapus perat. UU yg diskriminatif menetapkan aturan
baru melarang diskriminasi thd wanita
-
Menerapkan norma dan standar Konvensi CEDAW dalam menyusun
kebijakan perencanaan pelaksanaan pemantauan tingkat nasional dan
lokal untk melindungi meningkatkan memenuhi hak asasi wanita
-
Struktur dan proses institusionalMengembangkan kapasitas lembaga
yang menegakan dan melaksanakan peraturan perund.undanganMenetapkan
mekanisme kelembagaan memantau perkembangan pemenuhan HAM wanita
dan memberikan laporan publik
-
Faktor BudayaMeningkatkan kesadaran dan komitmen eksekutif
yudikatif legislatif seluruh masyarakat persamaan hak asasi pria
dan wanita seperti ditetapkan dan dijamin dalam Konvensi CEDAW
-
Efektivitas Pelaksanaan Konvensi CEDAW1. Meningkatkan pemahaman
dan kesadaraan akan hak-hak wanita. Hak wanita adalah hak asasi
manusia. Hak-hak wanita dan pria sama sebagai hak asasi manusia.
Dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, seminar dsb.2.
Mengembangkan dan membentuk kepekaan gender untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dikalangan penegak hukum.3. Semua
pengemban kepentingan (stakeholder) bersama-sama dan secara
berkelanjutan melakukan upaya dan langkah tindak menghapus pola
tingkah laku sosial budaya berdasarkan inferioritas atau
superioritas salah satu jenis kelamin.
-
4. Mengembangkan kapasitas kelembagaan (institutional capacity
building) untuk menerapkan norma dan standar yang ditetapkan
Konvensi CEDAW dalam menyusun perencanaan, melaksanakan dan
memantau kebijakan ditingkat nasional dan lokal untuk melindungi,
meningkatkan, dan memenuhi hak asasi wanita.5. Menyusun rencana
aksi pelaksanaan Konvensi CEDAW. Melaksanakan langkah tindak yang
terencana mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.