WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 448 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas diperlukan pedoman mengenai jenis, nama dan jumlah kebutuhan personil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja; b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Tahun 2013 Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
19
Embed
WALIKOTA YOGYAKARTA - hukum.jogjakota.go.id No 448 Tahun 2016 ttg... · Undang -Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan ... Penjaga Bendungan ... SMA / SMK - Administrasi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 448 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier
dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas diperlukan pedoman mengenai jenis, nama dan jumlah kebutuhan personil pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kerja;
b. bahwa Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Tahun 2013 Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut dan diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 75 Tahun 2004 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Penyusunan Formasi;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
M E M U T U S K A N:
Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS
JABATAN DAN BEBAN KERJA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.
KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas
Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
KEDUA : Hasil analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, serta sebagai pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai, syarat jabatan dalam pengangkatan jabatan struktural dan perencanaan
kebutuhan pendidikan dan latihan.
KETIGA : Hasil analisis jabatan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dievaluasi setiap tahun sebagai hasil analisis jabatan dan beban kerja tahun sebelumnya.
KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Nomor 383 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Analisa Jabatan dan Beban Kerja Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Tahun 2013 Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan : Yth.
1. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta; 2. Asisten Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta; 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Yogyakarta; 4. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Yogyakarta; 5. Kepala BKD Kota Yogyakarta; 6. Kepala DPDPK Kota Yogyakarta; 7. Kepala DBGAD Kota Yogyakarta; 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Yogyakarta; 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 23 September 2016
WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 448 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA
A. PETA JABATAN
No.Hasil
Anjab
1 1
2 1
3 1
4 2
5 1
6
No.Hasil
Anjab
No.Hasil
Anjab
No.Hasil
Anjab
No. Hasil
Anjab
1 1 1 1 1 1
1
2
2 7 2 12 2 1 2 8
3 1 3 1 3 1 3 3
4 4 4 1 4 5 4 2
5 1 15 5 4 5 1
14 6 Pengadministrasi Umum 1 16
13
No.Hasil
Anjab
No.Hasil
Anjab
No.
Hasil
Anjab
No. Hasil
Anjab
1 2
1 2 1 2 1
2
2 3
2 8 2 21 2 20
3 1 3 1 3 13 3 2
6 11 4 34
2
5 1 JUMLAH 26
40
KEPALA SEKSI PJU
Nama Jabatan
Pengadministrasi Umum
Pembina Jasa Konstruksi
Teknik Listrik PJU dan lampu
hias
JUMLAH
Operator Data Entry
Pengawas Lapangan Teknisi
Listrik PJU dan lampu hias
Teknik Jalan Dan Jembatan
Pengelola Pengendalian /
Monitoring dan Evaluasi
JUMLAH
JUMLAH
Pengelola kebersihan, pemukiman, jalan,
saluran dan selokan
Pengawas Jalan dan Jembatan
Nama Jabatan Nama Jabatan
Pengelola Perumahan dan Permukiman
JUMLAH JUMLAHPengadministrasi Nota Perhitungan
Pajak/Retribusi Daerah
Pengadministrasi Umum
Nama Jabatan
Juru Pungut Retribusi
JUMLAH
Pengolah Sarana Dan Prasarana Pengairan
Pengadministrasi Umum
Pengelola Tata Ruang dan
Konservasi Kawasan
Pengadministrasi Umum
Penata Ruang
KEPALA SEKSI SALURAN AIR LIMBAH
Pengadministrasi Umum
KEPALA SEKSI DRAINASE
Pengelola Pemantauan Pengelola Pemantauan
Pengolah Sarana Dan
Prasarana Pengairan
Penjaga Bendungan
KEPALA SEKSI TATA PERKOTAAN
Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan
Analis PembangunanPengolah Sarana Dan
Prasarana PengairanPengawas Jalan dan Jembatan Analis Perencanaan Wilayah Perumahan
KEPALA SEKSI PENGAIRAN
KEPALA DINAS
KEPALA BIDANG PENGAIRAN DAN
DRAINASE
KEPALA BIDANG BINA MARGAKEPALA BIDANG PERMUKIMAN DAN SALURAN AIR
LIMBAH
KEPALA BIDANG TATA PERKOTAAN DAN
PENERANGAN JALAN UMUM
Teknik Tata Bangunan Dan
Perumahan
Jabatan Fungsional
Teknik Jalan Dan
Jembatan
Teknik Pengairan
Pengadministrasi Umum
Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan
Penata Ruang
JUMLAH
KEPALA SEKSI BANGUNAN PELENGKAP JALAN
Pengadministrasi Umum
JUMLAH
Teknik Pengairan
KEPALA SEKSI JALAN DAN JEMBATAN KEPALA SEKSI PERMUKIMAN
Pengelola Sarana dan
Prasarana Pengairan Pengelola Pemantauan Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan
Pembina Jasa Konstruksi
Tata Usaha Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah
No.
Hasil
Anjab
No.
Hasil
Anjab
No.
Hasil
Anjab
1 3 1 2 1 2
2 2 2 1 2 2
3 1 3 1 4
4 2 4 2
5 3 5 3
6 12 6 1
23 10
1 19 17 17 19
2 186 192 192
3 6 6 5 5
211 22 216
Pengelola SAK
Pemegang Buku
Formasi Hasil Analisis Jabatan
Pengelola Gaji
Pengadministrasi keuangan
Pengadministrasi Barang
Pemelihara Barang
Jabatan Struktural
Jabatan Fungsional Umum
Jabatan Fungsional Tertentu
Jumlah
JUMLAH JUMLAH
215
Pengolah Data
JUMLAH
Pramu Kantor
Bendahara
Sopir/Pengemudi Mobil
KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI DATA
DAN PELAPORAN
Nama Jabatan Nama Jabatan Nama Jabatan
Analis Perencanaan Evaluasi dan
Pelaporan
Pengadministrasi Umum
Pengadministrasi Kepegawaian
Verifikator Keuangan
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
No.Hasil
Anjab
1 1
2 2
3 1
4
No.Hasil
AnjabNo.
Hasil
Anjab
1 Pengawas Rumah Susun Cokrodirjan 1 1 1
2 2 2 2
3 1 3 1
4 1 4 1
5 5
KA. UPT
Ka. Sub Bagian Tata Usaha
Nama Jabatan
Pengadministrasi Umum
Pengadministrasi Keuangan
UPT PENGELOLAAN RUSUNAWA
Pengadministrasi Umum
Pramu Kantor
Jumlah
RUSUN COKRODIRJAN RUSUN GRHA BINA HARAPAN
Petugas Keamanan Petugas Keamanan
Jumlah Jumlah
Nama Jabatan Nama Jabatan
Pengawas Rumah Susun GBH
Teknisi Gedung/Bangunan Teknisi Gedung/Bangunan
Pengadministrasi Umum
B. KUALIFIKASI JABATAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERSONIL
JUMLAH
GOL. KEBUTUHAN
RUANG PEGAWAI
1 3 4 5 6 7 8 9
G.
1 Kepala Dinas II b IV/b - IV/c - S2 Teknik Sipil / S2 Teknik Arsitektur /
S2 Magister Perencanaan Kota dan
Daerah / S2 Manajemen / S2 yang
serumpun diutamakan dengan latar
belakang pendidikan S1 Teknik Sipil,
S1 Teknik Planologi, S1 Teknik
Arsitektur
Diklatpim II - Manajemen Pembangunan Daerah 1
1
- Manajemen Pemerintahan Daerah
- Manajemen Perencanaan Perkotaan
- Manajemen pengairan
- Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas
- Manajemen Pengadaan Barang & Jasa
- Manajemen Pemeliharaan & Penilaian
Aset
- Manajemen Konversi Bangunan
- AKIP, AMDAL
2 Sekretaris III a IV/a - IV/b - S2 Teknik Sipil / S2 Teknik Arsitektur /
S2 Magister Perencanaan Kota dan
Daerah / S2 Manajemen / S2 yang
serumpun diutamakan dengan latar
belakang pendidikan S1 Teknik Sipil,
S1 Teknik Planologi, S1 Teknik
Arsitektur
Diklatpim III - AKIP 1
1
- Manajemen Kepegawaian
- Manajemen Pembangunan Daerah
- Manajemen Pemerintahan Daerah
- Manajemen Pengadaan Barang & Jasa
3 IV a III/c - III/d - S2 Manajemen / S2 Magister Adm.
Publik / S2 yang serumpun diutamakan
dengan latar belakang pendidikan S1
Sospol, S1 Ekonomi, S1 Hukum
Diklatpim IV - Manajemen Kepegawaian 1
1
- Administrasi Keuangan
KUALIFIKASI JABATAN DAN JUMLAH KEBUTUHAN PERSONIL
HASIL EVALUASI ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
No. NAMA JABATAN
K U A L I F I K A S I J A B A T A N
KETESELON
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN UMUM DIKLATPIM DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
2
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH
Kepala Sub Bag Umum dan
Kepegawaian
JUMLAH
GOL. KEBUTUHAN
RUANG PEGAWAI
1 3 4 5 6 7 8 9
No. NAMA JABATAN
K U A L I F I K A S I J A B A T A N
KETESELON
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN UMUM DIKLATPIM DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
2
DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA
WILAYAH
- Dasar-dasar Perencanaan
- Manajemen Perkantoran
- Diklat Pengelolaan Barang Daerah
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
- AKIP
a) Pengadministrasi Umum II/a - III/b - SMA / SMK - Tata Naskah Dinas, Kearsipan 3 3
- Administrasi Perkantoran
- Kursus Operator Komputer
b) Pengadministrasi Kepegawaian II/b - III/b - SMA / SMK - Administrasi Kepegawaian 2 2
- Tata Naskah Kepegawaian
- SIM Kepegawaian
- Penilaian Kinerja Pegawai
c) Pemelihara Barang II/b – III/b - SMA / SMK - Pengelola Barang 1 1
- Kursus SIMBADA
d) Pengadministrasi Barang II/a - III/b - SMA / SMK Ekonomi - Pengelola Barang 2 2