'- WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SINGKAWANG, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Mengingat Negara dan menjamin kepastian masuk kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja perlu adanya absensi sidik jari; b. bahwa untuk menggunakan absensi sidik jari diperlukan adanya pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang. : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang @2015
14
Embed
WALIKOTA SINGKAWANG PROVINS! KALIMANTAN BARAT · 2015-10-12 · walikota singkawang provins! kalimantan barat peraturan walikota singkawang nomor 3 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
~ '-
WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINS! KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Aparatur Sipil
Mengingat
Negara dan menjamin kepastian masuk kerja sesuai
dengan ketentuan jam kerja perlu adanya absensi sidik
jari;
b. bahwa untuk menggunakan absensi sidik jari diperlukan
adanya pedoman pelaksanaan yang sesuai dengan
ketentuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Absensi Sidik Jari
dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang @2015
~
3. Undang-Undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 310);
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari
Kerja dilingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP/46/M.PAN/4/2004 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Singkawang
(Lembaran Daerah Kota SingkawangTclhun 2008 Nomor 5);
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang @2015
10. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah diLingkungan Pemerintah Kota Singkawang
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2012
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota
Singkawang Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 8 Tahun 2013
tentang Disiplin Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil
diLingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah
Kota SingkawangTahun 2013 Nomor 8);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
SINGKAWANG.
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Singkawang.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berkerja pada
instansi pemerintah.
Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Singkawang @2015
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang
undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
disingkat PPPK adalah Pegawai Negeri Sipil dari Pegawai
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang
undangan.
8. Absensi adalah suatu daftar yang diisi dan
ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang
dilihat dari adanya tandatangan yang bersangkutan.
9. Absensi sidik jari adalah suatu sistem yang terdiri dari