1 WALIKOTA PARIAMAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KOTA PARIAMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PARIAMAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan melancarkan tugas-tugas pemerintah desa dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu adanya keikutsertaan dari lapisan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kota Pariaman; Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187); 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun
46
Embed
WALIKOTA PARIAMAN - jdih.setjen.kemendagri.go.id · BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Pariaman. ... (MPKT) adalah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
KOTA PARIAMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
Tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan;
b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan
melancarkan tugas-tugas pemerintah desa dan
kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan, maka perlu adanya keikutsertaan
dari lapisan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b
diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kota Pariaman Tentang Pedoman Pembentukan
Lembaga Kemasyarakatan di Kota Pariaman;
Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4187);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4437) sebagimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun
2
2008( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005
tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penatan Lembaga Kemasyarakatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui
gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12
Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Pembentukan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di
Sumatera Barat;
3
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun
2007 Tentang Desa (lembaran daerah kota pariaman
nomor 1 Tahun 2007);
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KOTA PARIAMAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam
memberdayakan masyarakat.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota
dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara
aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
9. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan
sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala
bidang baik di desa maupun kelurahan.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM
adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
sebagai mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menampung dan
mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang
pembangunan.
11. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja
dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di
dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat
tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di
dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk
mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan
kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat
dan hukum adat yang berlaku.
12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan
adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan
organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator,
perencana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang
pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
13. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutya
disingkat Gerakan PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan
masyarakat ynag tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh
dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan
berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan
keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Rukun Tetangga , untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga
yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam
rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan
oleh Lurah.
5
15. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya
adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dan
merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT
di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
16. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan
wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang
atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan
untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan
atau komunitas adat sederajat yang bergerak terutama di bidang
usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan
dikembangkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
17. Majelis Pertimbangan Karang Taruna (MPKT) adalah wadah
berhimpun mantan pengurus Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat
yang berjasa dan bermanfaat bagi kemajuan Karang Taruna, yang
tidak memiliki hubungan struktural dengan Kepengurusan Karang
Tarunanya.
18. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
Desa/Kelurahan.
BAB II
PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2
(1) Di Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah
Desa/Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman
pada Peraturan Daerah Kota Pariaman.
6
Pasal 3
Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
terdiri dari :
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK);
b. Lembaga Adat;
c. Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan;
d. RT / RW;
e. Karang Taruna ; dan
f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 4
Maksud dan Tujuan yaitu :
(1) Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk
mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah
Desa/ Kelurahan dalam memberdayakan Masyarakat.
(2) Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk
Menampung dan menjabarkan aspirasi masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan
pemberdayaan.
Bagian Ketiga
Organisasi dan Kepengurusan
Pasal 5
(1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
a. Ketua/Wakil Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Bidang-bidang;
(2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan
lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
(3) Organisasi Lembaga Kemasyarakatan dapat dikembangkan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan setempat.
7
Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi
Pasal 6
(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas membantu
Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan
masyarakat desa.
(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi :
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan
mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan
swadaya masyarakat; dan
d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.
(3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu
Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pasal 7
(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) mempunyai
fungsi :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan
pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta
swadaya gotong royong masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
8
g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan
obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h. pemberdayaan hak politik masyarakat;
i. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara
pemerintah desa dan masyarakat.
(2) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai fungsi :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta
pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil
pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, erta
swadaya gotong-royong masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya
serta keserasian lingkungan hidup;
g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan
obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
i. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara
pemerintah kelurahan dan masyarakat.
Pasal 8
Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui :
a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat setempat.
9
Pasal 9
Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dibantu Kader
Pemberdayaan Masyarakat.
BAB III
Bagian Pertama
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa/ Kelurahan
Pasal 10
LPM Desa/ Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa
masyarakat sebagai wadah warga dalam menampung dan mewujudkan
aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
Pasal 11
LPM Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan
mengendalikan pembangunan.
Pasal 12
LPM Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta
pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan
secara partisipatif;
e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta
swadaya gotong-royong masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya
serta keserasian lingkungan hidup;
g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan
obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
h. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
i. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara
pemerintah kelurahan dan masyarakat.
10
Pasal 13
LPM Desa/Kelurahan mempunyai kewajiban dalam hal :
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak terkait;
c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
e. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Pasal 14
Anggota LPM Desa/Kelurahan dipilih dari kalangan tokoh masyarakat,
tokoh agama, cendikiawan dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat
yang ada di desa/kelurahan.
Pasal 15
Pengurus LPM Desa/Kelurahan dipilih dari dan oleh masyarakat
desa/kelurahan setempat dengan syarat sebagai berikut :
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat;
4. Berumur sekurang-kurangnya 20 tahun atau sudah menikah;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berkelakuan baik, bermoral, jujur, adil, bertanggung jawab dan penuh
pebngabdian kepada masyarakat;
7. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang
ancaman hukumannya diatas 5 tahun;
8. Tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan
yang mempunyai ketetapan hukum tetap;
9. Berdomisili tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan sekurang-
kurangnya 1 (satu) tahun, memiliki KTP berturut-turut selama 1 (satu)
tahun di desa/kelurahan yang bersangkutan dan memiliki tempat
tinggal tetap;
11
10. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa/kelurahan
setempat;
11. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya
memberdayakan dan membangun masyarakat;
12. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus LPM Desa/Kelurahan yang
bersangkutan;
13. Pengurus tidak sedang bertugas sebagai aparat desa atau pegawai di
kelurahan yang bersangkutan;
14. Bukan pengurus partai politik;
15. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh masyarakat
setempat.
Pasal 16
(1) Masa bakti pengurus LPM Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak
pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode
berikutnya.
(2) Masa bhakti pengurus LPM Kelurahan selama 3 (tiga) tahun terhitung
sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode
berikutnya.
(3) Pengurus dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang
diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
(4) Forum musyawarah menetapkan tata cara pemilihan pengurus LPM;
(5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
dalam forum musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah
Desa/Kelurahan.
(6) Pengurus LPM yang terpilih di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa/Lurah diketahui Camat.
Pasal 17
(1) Pengurus LPM bertanggung jawab kepada forum musyawarah LPM.
(2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa baktinya berakhir, Camat
melalui Kepala Desa/Lurah memberitahukan kepada pengurus LPM
untuk melaksanakan pembentukan Panitia Pemilihan LPM yang baru.
(3) Pembentukan Panitia Pemilihan LPM yang baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tokoh masyarakat yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
12
Pasal 18
(1) Pengurus LPM berhenti karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. diberhentikan;
(2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diberhentikan karena :
a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah terpilih pengurus LPM
yang baru;
b. pindah keluar wilayah desa/kelurahan;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;
e. berhalangan tetap;
Pasal 19
(1) Ketua LPM yang diberhentikan sebelum masa baktinya habis
digantikan oleh wakil ketua sampai diadakan pemilihan pengurus LPM
yang baru.
(2) Pemberhentian dan penggantian pengurus LPM selain Ketua
ditetapkan dengan Keputusan dalam Forum Musyawarah LPM.
(3) Penggantian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah diketahui
Camat.
Bagian Kedua
Sistem Organisasi LPMD/ LPMK
Pasal 20
(1) Susunan organisasi LPM Desa/Kelurahan sebagai berikut :
a. Ketua;
b. Wakil ketua;
c. Sekretaris;
d. Bendahara; dan
e. Bidang-bidang.
(2) Bidang-bidang dalam LPM Desa/Kelurahan terdiri dari :
a. Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
b. Bidang Hukum;
13
c. Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya;
d. Bidang Ekonomi dan Koperasi;
e. Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
f. Bidang Prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Daya Alam;
g. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
(3) Pada setiap bidang dalam ayat (2) ini, pengurus dimasing-masing
bidang terdiri dari ketua bidang, sekretaris bidang dan beberapa
anggota.
Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 21
(1) Ketua LPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. sebagai pimpinan dan penanggung jawab kegiatan LPM;
b. mengkoordinasikan seluruh kegiatan LPM;
c. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan LPM secara intern
maupun ekstern di bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
(2) Wakil ketua LPM mempunyai tugas membantu Ketua dalam
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan LPM untuk
melaksanakan tugasnya dalam hal :
a. melaksanakan tugas, mengkoordinasikan terhadap seluruh
kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang masing-masing;
b. melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPM;
c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua LPM apabila Ketua
berhalangan.
(3) Sekretaris LPM mempunyai tugas dan fungsi membantu Ketua dalam
menyelenggarakan administrasi dan pelayanan dalam hal :
a. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi surat menyurat,
kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua LPM;
c. melaksanakan tugas dan fungsi Ketua dan Wakil Ketua LPM apabila
berhalangan.
(4) Bendahara LPM mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
keuangan, termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak, dan
mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan,
menyimpan uang dan penyiapan uang;
b. mengadakan pencatatan partisipasi, swadaya gotong-royong
masyarakat dalam pembangunan baik fisik maupun non fisik.
14
(5) Ketua-ketua bidang dalam LPM yang dibantu oleh Sekretaris dan
Anggota mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan bidang
masing-masing, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. menyusun rencana/program pembangunan sesuai
rencana/program;
b. menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai
rencana/program;
c. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain untuk
terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
d. mencatat semua kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing
bidang;
e. mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan
rencana/program dari masing-masing bidang;
f. menyusun laporan secara berkala untuk disampaikan kepada Ketua
LPM;
g. memberikan pertimbangan, pengusulan kepada Ketua LPM;
h. menyelenggarakan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPM.
Pasal 22
(1) Bidang Keagamaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas dan fungsi :
a. membantu usaha-usaha di bidang peningkatan pembinaan,
kerukunan dan bekerjasama dalam kehidupan antar umat
beragama;
b. memelihara sarana tempat peribadatan;
c. membantu usaha-usaha dibidang potensi Sumber Daya Manusia.
(2) Bidang Hukum mempunyai tugas dan fungsi :
a. penyuluhan hukum yang berkepentingan dengan masyarakat;
b. penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
c. penguatan sistem keamanan lingkungan;
d. pembangunan dan pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan;
e. bekerjasama dengan Babinsa dan Babinkantibmas;
f. kegaiatan lainnya yang berhubungan dengan Hukum dan HAM.
(3) Bidang Pemuda dan Olah Raga serta Seni Budaya :
a. mengusahakan tempat-tempat kegiatan berolah raga;
b. mengusahakan bantuan untuk pengadaan alat-alat olahraga dan
kesenian serta mengadakan pertandingan olahraga;
15
c. mengadakan pertunjukan kesenian rakyat;
d. meningkatkan usaha keterampilan;
e. meningkatkan kegiatan karang taruna;
f. melaksanakan penyuluhan tentang kenakalan remaja;
g. membantu para pemuda dibidang olahraga dan seni budaya.
(4) Bidang Ekonomi dan Koperasi :
a. melaksanakan penguatan koperasi dalam mendukung
perekonomian masyarakat;
b. membantu semangat kewirausahaan masyarakat dan
kewiraswastaan yang berbasis ekonomi;
c. membantu pengembangan lembaga simpan pinjam;
d. membantu pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan;
e. penyuluhan tentang manfaat menabung;
f. meningkatkan pemasyarakatan dan pembudayaan Teknologi Tepat
Guna untuk kesejahteraan masyarakat;
g. meningkatkan usaha-usaha kerajinan tangan, kelautan dan
perikanan;
h. mengembangkan usaha-usaha dibidang perekonomian masyarakat.
(5) Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup :
a. melaksanakan penyuluhan tentang kesehatan;
b. membantu pengelolaan POSYANDU dalam upaya melaksanakan
program pelayanan kesehatan ibu dan anak;
c. melaksanakan gerakan kebersihan tempat mandi dan cuci kakus
(MCK);
d. melaksanakan pelayanan kesehatan massal;
e. melaksanakan lomba kesehatan seperti lomba menu dan balita;
f. melaksanakan pelayanan kesehatan orang tua lanjut usia;
g. memelihara prasarana tempat kesehatan;
h. menggalakkan pengumpulan dana kesehatan rakyat terutama
untuk menolong masyarakat yang kurang mampu;
i. penyuluhan tentang kebersihan lingkungan/pekarangan rumah;
j. penyuluhan tentang cara membuang sampah.
(6) Bidang Prasarana Umum dan Pemukiman serta Sumber Daya Alam :
a. penyuluhan tentang tempat-tempat umum (seperti sekolah, tempat
ibadah, tempat olahraga, balai pertemuan dan terminal umum);
b. melaksanakan pembinaan bagi penduduk yang bermukim di tempat
yang tidak layak seperti perbukitan yang rawan longsor, tepi sungai
yang rawan banjir, mendirikan bangunan/rumah dalam pasar dan
pesisir pantai;
16
c. meningkatkan potensi sumber daya alam masyarakat;
d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan sumber daya alam.
(7) Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta Komunikasi :
a. melaksanakan penyuluhan tentang pendidikan formal maupun non
formal;
b. membantu program wajib belajar 12 tahun;
c. membantu secara aktif pemeliharaan gedung sekolah;
d. membantu kursus-kursus keterampilan di bidang pendidikan
sekolah;
e. melaksanakan pelatihan bagi anak-anak putus sekolah;
f. mengikutsertakan para pengurus dan anggota LPM dalam
mengikuti pelatihan;
g. mengusahakan sarana telekomunikasi;
h. mengadakan koordinasi dengan instansi terkait melalui informasi
dan komunikasi.
BAB IV
LEMBAGA ADAT
Pasal 23
Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai
tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta
hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
Pasal 24
Lembaga Adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 mempunyai fungsi :
a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada
Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang
menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan
masyarakat;
b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan
kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya
masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif
antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat
dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.
17
BAB V
LKAAM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 25
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau disingkat dengan LKAAM
adalah wadah fungsionalis Ninik Mamak nan ampek jinih dalam adat:(
Penghulu, Manti, Mualim, Dubalang) dan jinih nan ampek ( Imam Khatib,
Bilal, Kadhi) yang bersifat independen, netral ( tidak memihak ) yang
berkedudukan di ibu kota Kabupaten/ Kota .
Pasal 26
Kerapatan Adat Nagari disingkat dengan KAN adalah sebagai kelembagaan
Ninik Mamak / pemangku Adat salingka nagari, sebagai urat tunggang
LKAAM.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 27
Tujuan dibentuknya LKAAM adalah untuk;
a. Menata keorganisasian Ninik Mamak/ Pemangku Adat serta
masyarakat adat minangkabau untuk mengamalkan Adat basandi
syarak, syarak basandi Kitabullah secara jujur dan konsekuen;
b. Sebagai wadah tempat berhimpunnya Ninik Mamak/ Pemangku
Adat Minangkabau sesuai dengan fatwa adat duduak basamo