/ WALIKOTA MOJOKERTO PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 2018 TENT ANG PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO, Menimbang Mengingat a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan memberikan motivasi bekerja yang didasarkan perhitungan beban kerja, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perhitungan pembagian remunerasi yang diberikan pada pegawai di lingkungan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto. 1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan KotaKota Besar dan KotaKota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8
Embed
WALIKOTA MOJOKERTO PROVINS! JAWA TIMURjdih.mojokertokota.go.id/backup/app/datapdf/601287Perwali...16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SKN/2010 tentang Pedoman Penyusunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
/
WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINS! JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENT ANG
PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN
SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan memberikan motivasi bekerja yang didasarkan perhitungan beban kerja, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam perhitungan pembagian remunerasi yang diberikan pada pegawai di lingkungan RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pemberian Remunerasi Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
1. UndangUndang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur I Jawa Tengah I Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kota Besar dan KotaKota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2
3. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undangundang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
8. UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
9. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 O/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Sadan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pola Tarif Sadan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 361/MENKESN/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Sadan Layanan Umum ;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SKN/2010 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Remunerasi Pegawai Sadan Layanan Umum RumahSakit di Lingkungan Kementrian Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kata Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah ;
18. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kata Mojokerto;
19. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Sadan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kata Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Sadan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kata Mojokerto.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN REMUNERASI PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN SADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) RUMAH SAKIT UMUM Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Kata adalah Kata Mojokerto.
4
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat RSU adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Direktur adalah Kepala pada RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
6. Wakil Direktur adalah Wakil direkturwakil direktur pada RSU Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto.
7. Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi dilingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan//atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya mengacu pada prinsip efisiensi dan produktivitas
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSU Dr.Wahidin Sudiro Husodo, meliputi semua kegiatan Pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan rehabilitasi medik, serta pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pendapatan fungsional RSU adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSU dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
10. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh PPKBLUD Rumah Sa kit, sebagai imbal jasa kepada pegawai, yang manfaatnya diterima pegawai dalam bentuk dan jenis komponenkomponen penghargaan dan perlindungan.
11. Pegawai adalah pegawai PPKBLU Rumah Sakit baik PNS maupun Non PNS.
12. Sistem Remunerasi adalah sistem imbal jasa yang dikelola dengan sistem keuangan dan peraturan rumah sakit untuk pegawai Rumah Sakit selain Dewan Pengawas.
13. Komponen remunerasi adalah pengelompokkan jenisjenis remunerasi berdasarkan tujuantujuannya.
14. Total remunerasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang terdiri atas komponenkomponen remunerasi.
5
15. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
BABII REMUNERASI
Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
Pasal2
(1) Maksud pemberian Remunerasi adalah:
a. Menghargai kinerja perorangan dalam satu tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
b. Memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam satu rantai nilai;
c. Menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/ akuntabel;
d. Menumbuhkan rasa saling menghargai antar komponen, menegakkan keadilan dan kejujuran.
(2) Tujuan pemberian remunerasi:
a. Meningkatkan motivasi kerja;
b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan;
c. Meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.
Bagian Kedua Prinsip Dasar Remunerasi
Pasal 3
Dengan menyesuaikan pada kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit, remunerasi disusun dan ditetapkan berdasarkan:
a. Kelayakan, yang dimaksudkan remunerasi yang dibagikan memenuhi kewajaran tingkat kehidupan pegawai dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial di lingkungan tempat pegawai ditugaskan bekerja;
(2) Pendapatan fungsional BLUD RSU digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional dan biaya investasi.
(3) Penggunaan pengeluaran sebagaimana proporsi pembagian dari pendapatan fungsional RSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proporsi sebagai berikut:
a. Biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan
b. Biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
(4) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa komponen remunerasi yang meliputi gaji pegawai BLUD non PNS, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan dan asuransi pegawai.
Bagian Keempat Penerima dan Pembagian Remunerasi
Pasal5
(1) Remunerasi diberikan kepada pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSU yang meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang terdiri atas:
a. Tenaga Medis;
b. Tenaga Keperawatan;
c. Tenaga Kesehatan lainnya;
7
d. Tenaga pendukung pelayanan lainnya yang meliputi tenaga ad min istrasi, manajemen/struktural;
e. Tenaga lainnya.
(2) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 3 (tiga) komponen utama yaitu:
a. Pembiayaan untuk Pekerjaan/Jabatan (Pay for Position)
Jenis remunerasi pada komponen ini terkait langsung dengan pekerjaan yaitu berupa gaji pokok, dan tunjangan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pembiayaan untuk Kinerja (Pay for Performance)
Jenis remunerasi pada komponen ini adalah sebagai penghargaan kepada pegawai terhadap pencapaian total kinerja individu, yang dikaitkan dengan kinerja unit, kinerja rumah sakit dan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit.
c. Pembiayaan untuk Perorangan/lndividu (Pay for People)
Jenis remunerasi pada komponen ini terkait dengan kondisikondisi perorangan/individu yang dianggap oleh rumah sakit perlu untuk diberikan penghargaan melalui remunerasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan rumah sakit. Komponen tersebut dapat berupa bantuan dan atau premi asuransi; uang jasa masa kerja; uang pensiun; fasilitas perjalanan dinas dan lainnya.
d. Penilaian, Peringkat dan lndeks Pekerjaan yang dipergunakan untuk kategori masingmasing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pola perhitungan remunerasi ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSU.
BAB Ill KETENTUAN PENUTUP
Pasal6
Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Pola Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
8
Pasal7
Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Mojokerto.