WALIKOTA MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MADIUN, Menimbang : a. bahwa dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi saat ini serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum perlu ditinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
45
Embed
WALIKOTA MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA … … · Gaji pokok adalah gaji pokok pegawai yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum. 15. Gaji adalah gaji pokok yang ditambah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MADIUN,
Menimbang : a. bahwa dengan menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi
saat ini serta berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kota
Madiun Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perusahaan Daerah Air Minum;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang
Tata Kerja Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang
Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang
Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak
Ketiga;
- 3 -
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air
Minum;
15. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8
Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan
Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/MENKES/PER/VI/2010
tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil ;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
Dan
WALIKOTA MADIUN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM.
- 4 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Madiun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
7. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat
PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Madiun.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Madiun.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan
Daerah Air Minum Kota Madiun.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kota
Madiun.
11. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
12. Istri/suami adalah seorang istri/suami dari pegawai
berdasarkan perkawinan yang sah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
13. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan
yang sah, anak tiri dan anak angkat yang disahkan menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Gaji pokok adalah gaji pokok pegawai yang berlaku pada
Perusahaan Daerah Air Minum.
15. Gaji adalah gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan tetap.
16. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan
lainnya.
17. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka
waktu tertentu dan persyaratan tertentu.
- 5 -
18. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi
karena ikatan formal antara Perusahaan Daerah Air Minum dan
Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan
usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling
menguntungkan.
19. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum, dan
Perorangan diluar Perusahaan Daerah Air Minum, antara lain
Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik
Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing,
Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan/atau
Perusahaan Daerah Lainnya.
20. Modal adalah dana yang ditanam pada Perusahaan Daerah Air
Minum untuk menjalankan kegiatan usaha.
21. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan
penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar
dalam perusahaan.
BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2
(1) PDAM bernama PDAM Kota Madiun.
(2) PDAM merupakan Badan Hukum yang berkedudukan dan
berkantor di Kota Madiun.
BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN LAPANGAN USAHA
Pasal 3
Tugas pokok PDAM adalah menyelenggarakan pengelolaan air
minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang
mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan pelayanan
umum.
- 6 -
Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, PDAM melakukan
fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pelayanan umum/jasa;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
c. memupuk pendapatan.
Pasal 5
PDAM mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan
memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
MODAL
Pasal 6
(1) Neraca PDAM terdiri atas aktiva dan pasiva PDAM.
(2) Modal awal PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan
sebesar Rp. 200.099.148,50 (dua ratus juta sembilan puluh
sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah lima puluh sen).
(3) Modal disetor ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima
puluh milyar rupiah).
(4) Modal perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian anggaran
keuangan daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah.
(5) Semua alat likuid disimpan pada bank pemerintah dan bank
swasta.
BAB V
ORGAN PDAM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7
Organ PDAM terdiri dari :
a. Walikota selaku pemilik modal;
- 7 -
b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.
Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 8
(1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
(2) Batas Usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat
diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh)
tahun.
(3) Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat
pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan
berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
Pasal 9
(1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S1);
b. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun
dan menduduki jabatan setingkat lebih rendah dari direksi
minimal 5 (lima) tahun bagi yang berasal dari PDAM, atau
mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas)
tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari
PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi)
dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
c. tidak pernah terkena sanksi administrasi disiplin menengah
atau berat dari PDAM bagi yang berasal dari PDAM;
d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar
negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi
atau ijazah;
e. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi
PDAM;
- 8 -
f. bersedia bekerja penuh waktu;
g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil
Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya
sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping
termasuk menantu dan ipar; dan
h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh
Tim yang dibentuk oleh Walikota.
(2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(3) Tata cara pengangkatan Direksi diatur dengan Peraturan
Walikota.
Pasal 10
(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah
pelanggan PDAM dengan ketentuan:
a. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah
pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
b. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah
pelanggan di atas 100.000.
(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dan huruf b berdasarkan asas efisiensi dan
efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling
banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b, seorang diantaranya diangkat sebagai
Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota
terhadap seluruh Direksi.
(4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk
1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dapat dilakukan apabila seorang Direktur Bidang
diangkat menjadi Direktur Utama.
- 9 -
(6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan
kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada
masyarakat setiap tahun.
Pasal 11
(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan
usaha swasta;
c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan
pada PDAM; dan/atau
d. jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara
langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan
benturan kepentingan pada PDAM.
Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 12
Direksi mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan
pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business
plan/corporate plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul
Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran
tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari