WALIKOTA JAMBI PROVINSI JAMBI PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTARTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
24
Embed
WALIKOTA JAMBI TENTANG HAK KEUANGAN DAN …law.unja.ac.id/wp-content/uploads/2018/12/PERDA-NO.-09-TAHUN-2017.pdf · (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTARTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
SALINAN
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan
dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5104);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggung jawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentuakan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
Tentang Pengelompokan Kemempuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
dan
WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTARTIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.
3. Walikota adalahWalikota Jambi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jambi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya
disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang
Jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Jambi sesuai
dengan Perundang-Undangan.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Selanjutnya disebut
Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan
Anggota DPRD Kota Jambi sesuai dengan Perundang-
Undangan.
8. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan setiap bulan
kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan
mengikuti rapat-rapat dinas.
9. Uang Paket adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada
pimpinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti
rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan
kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya
sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah Tunjangan yang diberikan
setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Anggota Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan
Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Alat
Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat
Paripurna.
12. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah Tunjangan yang
diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris,
Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang
diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas
hal bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah
uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap
bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan
dan anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada
pimpinan dan anggota DPRD setiap melakukan reses.
15. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan