WALIKOTA GORONTALO PERATURAN WALIKOTA GORONTALO i NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN WALIKOTA GORONTALO, Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan pelaksanaannya; b. bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 memuat , aturan-aturan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbang,an sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nompr 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 I Nomor .258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
W A L I K O T A G O R O N T A L O
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO i
NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN
WALIKOTA GORONTALO,
Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Restoran maka untuk melaksanakannya perlu ada aturan
pelaksanaannya;
b. bahwa aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 memuat
, aturan-aturan yang lebih terperinci sebagai penjabaran dari Peraturan
Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbang,an sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nompr 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
I Nomor .258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyeletiggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
I
- 3 -
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
1 sj. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
(Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 132);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN
BAB I
KETENTUAN UMUM 1
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalaji secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, org'anisasi massa, organisasi
sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo.
11. Pajak Restoran adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran
12. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran,
yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,kantin, waning, bar dan sejenisnya termasuk
jasa boga/catering.
13. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak,
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan