WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BIMA, Menimbang : a. bahwa sesuai amanat pasal 65 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu diadakan penyesuaian dan perubahan yang disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
63
Embed
WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT … · atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya. c. Prosedur pembayaran BPHTB, yaitu prosedur pembayaran pajak
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN DI KOTA BIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BIMA,
Menimbang : a. bahwa sesuai amanat pasal 65 Peraturan Daerah Kota Bima
Nomor 17 tentang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat;
b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah yang mengatur
tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan perlu
diadakan penyesuaian dan perubahan yang disesuaikan dengan
perkembangan sosial ekonomi masyarakat dan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Bima
tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah Dan Bangunan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
91/PMK.03/2006 tentang perubahan kedua atas keputusan
Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota
Bima Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010
Nomor 112);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kota Bima tentang
Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas-dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima
Tahun 2013 Nomor 134);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bima;
2. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain
sebagai badan eksekutif daerah;
4. Walikota adalah Walikota Bima;
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima;
7. Bendahara Penerimaan, yang disingkat BKP, adalah bendahara khusus
penerima pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan aset yang
ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh
wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pembiayaan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak
Daerah;
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk
melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau
pemotong pajak tertentu;
14. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun
takwim;
16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut
ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah;
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya;
18. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang dapat disingkat SPOP, adalah surat
yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;
19. Surat Setoran BPHTB, yang dapat disingkat SSB, adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
BPHTB yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
yang dapat disingkat SKPD BPHTB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
21. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar,
yang dapat disingkat SKPDKB BHTB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan
jumlah yang masih harus dibayar;
22. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT BHTB, adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
23. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar,
yang dapat disingkat SKPDLB BHTB, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
24. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nihil, yang
dapat disingkat SKPDN BHTB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
25. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang dapat
disingkat STPD BHTB, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan /
atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak
berakhir.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah
dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2
(1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak karena:
1) jual beli;
2) tukar menukar;
3) hibah;
4) hibah wasiat;
5) waris;
6) pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
7) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8) penunjukan pembeli dalam lelang;
9) pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10) penggabungan usaha;
11) peleburan usaha;
12) pemekaran usaha; atau
13) hadiah.
b. pemberian hak baru karena:
1) kelanjutan pelepasan hak; atau
2) diluar pelepasan hak.
(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. hak milik;
b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan;
d. hak pakai;
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
f. hak pengelolaan.
Pasal 3
(4) Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh:
a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal
balik;
b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan
pembangunan guna kepentingan umum;
c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan
organisasi tersebut;
d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan
hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
Pasal 4
(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5
(1) Sistem dan prosedur pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses
yang harus dilakukan dalam rangka menerima, menatausahakan dan
melaporkan penerimaan BPHTB.
(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/ atau
Bangunan, yaitu prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan sekaligus perhitungan besaran BPHTB.
b. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yaitu
prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Bidang PBB dan BHTB DPPKAD
atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen
pendukungnya.
c. Prosedur pembayaran BPHTB, yaitu prosedur pembayaran pajak terutang
yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.
d. Prosedur pendaftaran Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu prosedur
pendaftaran akta ke Kantor Pertanahan dan penerbitan Akta oleh PPAT.
e. Prosedur pelaporan BPHTB yaitu prosedur pelaporan realisasi penerimaan
BHTB dari Bank dan Akta Pemindahan Hak dari PPAT.
f. Prosedur penagihan yaitu prosedur penetapan surat tagihan pajak daerah
BPHTB, SKPDKD/SKPDKBT, dan surat teguran yang dilakukan oleh Bidang
PBB dan BHTB DPPKAD.
g. Prosedur pengurangan yaitu prosedur penetapan persetujuan/penolakan
atas pengajuan pengurangan BPHTB yamg diajukan oleh wajib pajak.
Pasal 6
(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal
5 Bidang PBB dan BHTB DPPKAD mempunyai fungsi yang meliputi:
a. Fungsi pelayanan; bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam
tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD
dan proses pengurangan BPHTB.
b. Fungsi data dan informasi; bertugas untuk mengelola data base terkait
dengan obyek pajak, serta melakukan verifikasi atau penelitian lapangan
atas harga transaksi dan harga pasar.
c. Fungsi pembukuan dan pelaporan; bertugas untuk menyiapkan laporan
realisasi penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak
lain yang ditunjuk.
(2). Fungsi Pelayanan, Fungsi data Informasi dan Fungsi Pembukuan dalam
melaksanakan tugasnya harus berkoordinasi langsung dengan Kepala Seksi
Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
(3). Verifikasi atau penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf
b dilaksanakan setelah mendapat surat perintah tugas penelitian lapangan.
BAB IV
DASAR, SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan BPHTB
Pasal 7
(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP).
(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. jual beli adalah harga transaksi;
b. tukar menukar adalah nilai pasar;
c. hibah adalah nilai pasar;
d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
e. waris adalah nilai pasar;
f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai
kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak
adalah nilai pasar;
j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.
(3) Untuk menjamin validitas NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Walikota Bima melalui Kepala DPPKAD dapat menunjuk personil dari PNS
sebagai penyidik pajak.
(4) Penentuan NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan
sebagai berikut:
a. Harga transaksi adalah harga sebenarnya yang diperoleh pada saat jual
beli berlangsung dan dibuktikan dengan kwitansi tanda jual beli serta
diketahui/disyahkan oleh Ketua RT dan RW setempat.
b. Dalam hal nilai transaksi tersebut tidak sesuai dengan informasi dari
penyidik pajak, maka penentuan nilai transaksi adalah berdasarkan hasil
survei oleh Fungsi data dan Informasi pada Seksi Pendataan, Penilaian dan
Penetapan pada Bidang PBB dan BPHTB DPPKAD.
Pasal 8
(1) Dalam hal jual beli, jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP
yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dasar
pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun
terjadinya perolehan.
(2) Dalam hal jual beli, jika NPOP lebih tinggi dari pada NJOP yang digunakan
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan yang dipakai
adalah nilai perolehan atau nilai transaksi pada tahun terjadinya perolehan.
Pasal 9
Penentuan NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan
huruf n ditetapkan sebagai berikut:
a. Harga pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b sampai
dengan huruf n adalah harga pasar sebenarnya yang diperoleh pada saat
pengalihan hak berlangsung dan diketahui/disyahkan oleh Ketua RT dan RW
setempat.
b. Dalam hal harga pasar tersebut tidak sesuai dengan informasi dari penyidik
pajak, maka penentuan nilai pasar adalah berdasarkan hasil survei oleh Fungsi
data dan Informasi pada Seksi Pendataan, Penilaian dan Penetapan pada
Bidang PBB dan BPHTB DPPKAD.
Pasal 10
Besarnya nilai NPOPTKP ditetapkan sebagai berikut:
a. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP sebesar Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
b. untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada
huruf a, ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
Pasal 11
(1) Tarif BPHTB ditetapkan sebagai berikut:
BPHTB = 5% x (NPOP-NPOPTKP)
(2) Besarnya insentif bagi pengelola pajak (BPHTB) ditetapkan sebesar 5% dari
realiasasi atas target yang ditetapkan.
Bagian Kedua
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pasal 12
(1) Wajib pajak mengurus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/ atau Bangunan
melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang sesuai dengan
peraturan perundangan.
(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Pejabat Lelang melakukan pemeriksaan/
penelitian atas kelengkapan dokumen objek pajak yang haknya dialihkan.
(3) Penelitian dan atau verifikasi nilai BPHTB atas objek pajak yang haknya
dialihkan hanya dilakukan oleh Bidang PBB dan BPHTB DPPKAD Kota Bima.
Pasal 13
(1) Wajib pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang
disiapkan oleh DPPKAD Kota Bima;
(2) Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan /atau Bangunan
adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dalam
Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB
Pasal 14
(1) Setiap Pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi Pelayanan;
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB;
b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB;
c. Jika diperlukan pemeriksaan atas harga transaksi dan atau harga pasar
sebagaimana dicantumkan dalam SSPD BPHTB, maka Kepala Bidang PBB
dan BPHTB dapat memerintahkan kepala seksi Pendataan, Penilaian dan
Penetapan dan atau fungsi data dan informasi untuk melakukan verifikasi di
lapangan.
(3) Prosedur penelitian SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran II yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Keempat
Pembayaran BPHTB
Pasal 15
(1) Wajib pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan
Surat Setoran Pajak daerah BPHTB;
(2) Pembayaran sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak
melalui Bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota Bima dan/ atau
melalui Bendahara Penerima pada SKPKD.
(3) Prosedur pembayaran BPHTB oleh wajib pajak adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Kelima
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak
Pasal 16
(1) Wajib pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan.
(2) DPPKAD dapat melakukan kerjasama dengan kantor Pertanahan dalam rangka
Pendaftaran Pemindahan Hak.
(3) Prosedur pendaftaran Akta adalah sebagai tercantum dalam lampiran IV yang
tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Keenam
Pelaporan BPHTB
Pasal 17
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pasal 18
(1) Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan
dokumen dari Bank dan/atau bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.
(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari
bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima paling lama pada tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.
(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Laporan Pembuatan akta
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4) Laporan yang dibuat oleh PPAT juga harus mencantumkan hal-hal sebagai
berikut:
a. Berapa banyaknya akta yang dikeluarkan/diterbitkan oleh PPAT;
b. Tanggal akta dibuat;
c. Pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan;
d. Luas tanah dan atau bangunan;
e. Nilai perolehan hak atas tanah dan atau bangunan
(5) Prosedur pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V
yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Ketujuh
Prosedur Penagihan BPHTB
Pasal 19
(1) Prosedur Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum
dibayar oleh Wajib Pajak.
(2) Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajakm
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
(3) STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti
dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.
(4) Prosedur Penagihan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran VI
yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
Bagian Kedelapan
Prosedur Pengurangan BPHTB
Pasal 20
(1) Pengurangan BPHTB dapat diberikan atas permohonan wajib pajak.
(2) Permohonan pengurangan BPHTB diajukan secara tertulis dalam bahasa
indonesia dengan disertai bukti administratif dan alasan yang jelas kepada
Walikota Bima melalui Kepala DPPKAD, dan ditembuskan kepada kepala
Bidang PBB dan BPHTB paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutang BPHTB.
(3) Format surat permohonan pengurangan ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam lampiran VIII peraturan walikota ini.
Pasal 21
(1) Berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi terhadap bukti administratif yang
diajukan, kepala Bidang PBB dan BPHTB menyampaikan draf Surat Keputusan
Persetujuan Pengurangan BPHTB kepada Walikota dan atau Kepala DPPKAD
paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat
permohonan pengurangan oleh wajib pajak.
(2) Walikota Bima dan atau Kepala DPPKAD sebagai pejabat yang ditunjuk, dalam
waktu paling lama 3 (bulan) sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus
memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan
oleh wajib pajak.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa mengabulkan
sebagian, atau seluruhnya, atau menolak.
(4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah lewat tidak
memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan BPHTB dianggap
dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dalam peraturan
walikota ini.
Pasal 22
(1) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan
atas permohonan wajib pajak sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Pemberian pengurangan BPHTB karena kondisi tertentu wajib pajak yang
ada hubungannya dengan objek pajak:
1) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan
secara ekonomis berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan maksimal
75%.
2) Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain Hak Pengelolaan
dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20
(dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak
dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat maksimal 50%.
3) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta
Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari
pengembangan dan dibayar secara angsuran maksimal 25%.
4) Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dan orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah maksimal 50%.
b. Pemberian Pengurangan BPHTB karena kondisi wajib pajak yang ada
hubungannya dengan sebab-sebab tertentu:
1) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari
hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual
Objek Pajak maksimal 50%.
2) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum
maksimal 50%.
3) Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter
yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga
Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang
usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah maksimal 75%.
4) Wajib Pajak Bank Mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal
dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan
Indonesia, dan Bank Ekspor Impor dalam rangkaian proses
penggabungan usaha (merger) maksimal 100%.
5) Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau
Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu
mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan
penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan
usaha dari Direktur Jenderal Pajak maksimal 50%.
6) Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang
tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-
sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi,
gunung meletus, dan huru- hara yang terjadi dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta maksimal 50%.
7) Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara
Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan
PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/duda-nya yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintah
maksimal 75%.
8) Tanah dan atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau
pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara
lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang
tidak ditujukan mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi
pelayanan sosial masyarakat 50%.
(2) Prosedur Pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran
VII yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
BAB V
FASILITASI
Pasal 23
(1) Kepala SKPD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencangkup
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan
bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan
Peraturan Walikota ini.
(3) Format Surat Pengajuan Data, Surat Permohonan Pengurangan, Surat
Keputusan Penolakan/Pengurangan BPHTB, SPOP, SSB, SKPD, SKPDKB dan
SKBKBT adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.
Pasal 24
Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam keputusan
Walikota.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan Walikota Bima Nomor 12
Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 26
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.
Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 23 Maret 2015
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 23 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,
MUHAMAD RUM
BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 215
LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
TATA CARA PENGURUSAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
A. Gambaran Umum
Prosedur pengurusan Akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal
penerimaan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Prosedur ini melibatkan wajib
pajak sebagai penerima hak, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan Kepala Kantor Pertanahan.
Prosedur pengurusan pemindahan Hak atas Tanah dan Bangunan ini
ditetapkan paling lama 3 hari.
B. Langkah Strategis
1. Wajib Pajak (penerima hak) mengurus perolehan hak atas tanah dan atau
bangunan ke PPAT dengan menyerahkan dokumen terkait (Dokumen jual
beli, Surat Waris, Surat hibah, keterangan dari kelurahan) perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan.
2. PPAT menerima dokumen perolehan hak dari Wajib Pajak. Dalam hal
peristiwa peralihan hak tersebut sudah melampirkan bukti kepemilikan
(sertifikat), maka PPAT perlu memeriksa dan mengkonfirmasikan data
kepemilikan mengenai objek pajak tersebut ke Kepala Kantor Pertanahan.
3. Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data dan merekomendasikan yang
dibutuhkan oleh PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.
4. PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.
5. PPAT kemudian menyimpan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dan mengirim lampiran berkasnya ke Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melalui fungsi
pelayanan untuk mendapatkan verifikasi dan penelitian lebih lanjut.
6. Fungsi pelayanan menghitung dan mengeluarkan SKPD BPHTB terutang,
dan menyiapkan SSPD-BPHTB untuk ditandatangani oleh Wajib Pajak.
7. SSPD yang disiapkan terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai
berikut:
a. Lembar 1 untuk wajib pajak.
b. Lembar 2 untuk PPAT sebagai arsip.
c. Lembar 3 untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran
permohonan pendaftaran.
d. Lembar 4 untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan
penelitian SSPD.
e. Lembar 5 untuk Bank/ Bendahara Penerima sebagai arsip
f. Lembar 6 untuk Bank/ Bendahara Penerima bahan pelaporan/
pembukuan
C. BAGAN ALUR TATA CARA PENGURUSAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
Flowchart Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
Petugas Pelayanan
BPHTBPPAT Kantor PertanahanWajib Pajak
Mulai
Selesai
Menyerahkan
berkas/dokumen
Objek Pajak
Menerima
berkas/dokumen
objek pajak
Memeriksa berkas/
dokumen
Konfirmasi data
Objek Pajak
Menyediakan
data objek
pajak
Menyusun draft
dan membuat
lampiran berkas
Menerima dan
memeriksa berkas
Melakukan
perhitungan dan
mengeluarkan
SKPD
Membuat SSPDMenerima SSPD
dan menyerahkan
kepada Wajib
Pajak
Menerima SSPD
Berkas belum lengkap
Berkas lengkap
Berkas tidak lengkap
Berkas Lengkap
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB
A. Gambaran Umum
Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan sebelum wajib pajak
melakukan pembayaran BPHTB terutang. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan
oleh fungsi pelayanan, fungsi data dan informasi pada Bidang PBB dan BPHTB
Dinas Pendaapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah. Prosedur
Pengurusan penelitian SSPD BPHTB ditetapkan paling lama 1 hari.
B. Langkah Strategis
1. Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen terkait penelitian
SSPD-BPHTB. Wajib Pajak kemudian mengajukan Formulir Permohonan
Penelitian SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung lainnya ke Fungsi
Pelayanan.
2. Berdasarkan Formulir permohonan Penelitian SSPD-BPHTB yang diterima,
fungsi Pelayanan mengajukan data terkait Objek Pajak kepada wajib pajak
dan atau Fungsi Pengolahan Data & Informasi dengan menggunakan Form
Pengajuan Data.
3. Wajib Pajak kemudian mengisi data yang diminta sesuai dengan form yang
tersedia.
4. Dalam hal data suadah tersedia, Fungsi Data & informasi menyediakan data
terkait objek pajak dengan membuka database Objek Pajak.
5. Fungsi Data & Informasi mengisi data objek pajak pada Form Pengajuan
Data. Fungsi Data & Informasi kemudian menyerahkan Form Pengajuan
Data & Informasi.
6. Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan lampiran-lampiran pendukung
berdasarkan data objek pajak yang diterima dari Fungsi Data & Informasi.
Kalau diperlukan fungsi pelayanan dapat melakukan pengecekan data di
lapangan untuk mendapatkan informasi yang valid.
7. Fungsi Pelayanan mengisi dan memaraf SSPD-BPHTB, kemudian
disampaikan kepada Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan untuk
ditandatangani. Selanjutnya bersamaan dengan ketetapan BPHTB yang
ditandatangani oleh Kepala Bidang PBB dan BPHTB, berkas SSB-BPHTB
diserahkan kepada Wajib Pajak.
C. BAGAN ALUR PROSEDUR PENELITIAN SSPD BPHTB
Flowchart Penelitian SSPD BPHTB
Kabid PBB dan
BPHTB
Pengolah Data dan
Informasi
Kasi Pendataan
Penilaian dan
Penetapan
Petugas PelayananWajib Pajak
Menyiapkan
dokumen terkait
SSPD BPHTB
Mengajukan
formulir
permohonan
Memeriksa
formulir yang
diajukan
Mengajukan form
pengajuan data
Memproses form
pengajuan data
Mengembalikan
form pengajuan
data
Meneliti SSPD
BPHTB dan
lampiran
pendukung, serta
melakukan
pengecekan
dilapangan
Mengisi dan
memaraf SSPD
BPHTBMenandatangani
SSPD BPHTB
Menandatangani
SKPD
Menerima SSPD
dan SKPD
Berkas tidak lengkap
Berkas lengkap
Mulai
Selesai
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
A. Gambaran Umum
Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan /atau
bangunan merupakan proses pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak atas
BPHTB terutang melalui bank yang ditunjuk atau secara tunai kepada
Bendahara Penerima pada Dinas Pendaapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset
Daerah.
Prosedur pengurusan pembayaran BPHTB ini ditetapkan paling lama 3
hari sejak pengajuan oleh wajib pajak.
B. Langkah Strategis
a. Berdasarkan Prosedur pengurusan akta pemindahan hak, maka Wajib
Pajak menerima SSPD-BPHTB dari fungsi pelayanan pada Dinas
Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.
b. Wajib Pajak membayar BPHTB terutang dan menyerahkan SSPD-BPHTB
kepada Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima pada nomor rekening
yang ditetapkan oleh Walikota Bima.
c. Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan menerima pembayaran,
menandatangani SSPD-BPHTB, mengarsip SSPD-BPHTB lembar 5 dan 6,
dan menyerahkan SSPD-BPHTB Lembar 1,2,3, dan 4 kepada Wajib Pajak.
d. Wajib Pajak Menerima SSPD-BPHTB lembar 1,2,3 dan 4.
e. Wajib Pajak Mengajukan Permohonan penelitian SSPD-BPHTB kepada
Fungsi Pelayanan.
C. BAGAN ALUR PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Flowchart Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
BankPetugas Pelayanan BPHTBWajib Pajak
Mulai
SSPD BPHTB
Melakukan
pembayaran ke
Bank
Melakukan proses
SSPD BPHTB
Mengahujan
permohonan
penelitian SSPD
BPHTB
Menerima berkas
permohonan
Menerima bukti
SSPD yang telah
dibayarkan
Menerima SSPD
dari Wajib Pajak
Menerima SSPD
BPHTB
Selesai
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KE KANTOR PERTANAHAN
A. Gambaran Umum
Proses pendaftaran dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat
penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan. Dengan
demikian PPAT dapat menandatangani akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/
atau Bangunan setelah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
Prosedur pengurusan pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah dan/
atau Bangunan ini ditetapkan paling lama 7 hari.
B. Langkah Strategis
a. Berdasarkan Prosedur Pembayaran dan Prosedur Penelitian, Wajib Pajak
menerima SSPD BPHTB 1, 2, dan 3. Wajib Pajak lalu memberikan SSPD
BPHTB lembar 2 dan 3 Kepada PPAT
b. Berdasarkan Transaksi pembayaran PPh di Kantor Pelayanan Pajak, Wajib
Pajak juga menyerahkan Bukti Penerimaan SSPD Kepada PPAT.
c. PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
PPAT kemudian menyiapkan pengajuan pendaftaran hak atas tanah atau
peralihan hak atas tanah. PPAT mengarsip SSPD BPHTB lembar 2.
d. PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan,
SSPD BPHTB lembar 3, dan Bukti Penerimaan SSPD Kepada Kepala Kantor
Bidang Pertanahan.
e. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menelaah pengajuan dan memperbaharui
daftar perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang
Pertanahan mengarsip SSPD BPHTB lembar 3
f. Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyerahkan Akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.
g. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan. PPAT kemudian menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak.
8
C. PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN KE KANTOR PERTANAHAN
Flowchart Pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
Kantor PertanahanPPATWajib Pajak
Mulai
Menyerahkan
SSPD BPHTB
serta SSP
Menerima SSPD BPHTB serta
SSP dari Wajib Pajak
Memproses berkas
Menyiapkan pengajuan
pendaftaran
Melakukan
pengarsipan
Menyiapkan dan menyerahkan
akta pemindahan tanah, SSPD
BPHTB dan bukti penerimaan
SSP
Memeriksa pengajuan dan
memperbaharui daftar
perolehan/peralihan hak atas
tanah
Menyiapkan dan menyerahkan
akta pemindahan hak atas
tanah dan bukti penerimaan
SSP
Menerima dan menandatangani
akta pemindahan hak atas
tanah
Menerima akta pemindahan hak
atas tanah
Selesai
WALIKOTA BIMA,
M. QURAIS H. ABIDIN
LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN (BPHTB) DI KOTA BIMA
PROSEDUR PELAPORAN BPHTB
A. Gambaran Umum
Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam SSPD BPHTB. Prosedur ini dilakukan sebelum wajib pajak
melakukan pembayaran BPHTB terutang. Penelitian SSPD BPHTB dilakukan
oleh fungsi pelayanan pada Bidang PBB dan BPHTB Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Prosedur penyampaian laporan BPHTB ini ditetapkan paling lama 10 hari
pada bulan berikutnya.
B. Langkah Strategis
1. Pelaporan BPHTB Oleh Bank
a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD
BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6 atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui mekanisme penyetoran
ke rekening penerimaan kas daerah.
b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan 6, Bank menerbitkan Nota Kredit
dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran
BPHTB dari Wajib Pajak. Bank mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.
c. Bank yang ditunjuk menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan
atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan
kas daerah.
d. Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk.
Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku
Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat
penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.
e. Secara periodik, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan.
f. Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.
Flowchart Pelaporan BPHTB oleh Bank
Petugas pembukuan/pelaporanBendahara PenerimaBank
Mulai
Menerbitkan nota kredit dan
register SSPD BPHTB
Mengarsipkan
SSPD BPHTB
Nota Kredit,
SSPD BPHTB
Menerima nota kredit dan
mencatat ke buku penerimaan
dan penyetoran serta pada
register STS
Nota Kredit
Menerima register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD
BPHTB
SSPD BPHTB
Arsip
Arsip
2. Pelaporan BPHTB oleh Bendahara Penerima
a. Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip
SSPD BPHTB lembar 5 dan 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.
b. Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan 6, Bendahara Penerimaan
mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran.
Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register
6 Kelurahan .................................... 7 RT/RW ............................
8 Kecamatan .................................... 9 Kota .............................
Perhitungan NJOP PBB
Tanah/ Bumi 10 m2 12 Rp.
Bangunan 11 m2 13 Rp.
Jumlah 14 Rp.
Raba-Bima, '20
Fungsi Pelayanan
DATA OBJEK PAJAK
NPOP PBB/m2
Nilai PerolehanUraian Diisi sesuai SPPT tahun
perolehan hak
Luas
Luas tanah/bangunan yang
haknya diperoleh
Nama PPAT : ................................. Kepada Yth.Alamat : ................................. Kepala DinasNPWP : ................................. Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset DaerahDaerah Kerja : ................................. Kabupaten/Kota...............................
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
.
.............,............, 2011
..............................
LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPATBulan...............................Tahun.......................