WALIKOTA BAUBAU PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BAUBAU, Menimbang : a. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat, baik para pengusaha jasa konstruksi maupun pengguna jasa konstruksi, sehingga perlu pembinaan dan pengaturan; b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Bag. Hukum & Organisasi Setda Kota Baubau 2013 1
34
Embed
WALIKOTA BAUBAU - Audit Board of Indonesia...IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Ketentuan Administrasi Pasal 4 (1) Setiap orang perseorangan atau badan yang melakukan usaha jasa
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALIKOTA BAUBAU
PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,
Menimbang : a. Bahwa pertumbuhan dan perkembangan jasa
konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak
diminati oleh anggota masyarakat, baik para
pengusaha jasa konstruksi maupun pengguna jasa
konstruksi, sehingga perlu pembinaan dan
pengaturan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat
Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor
30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
Bag. Hukum & Organisasi Setda Kota Baubau 2013 1
terhadap usaha jasa konstruksi;
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk
Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Izin Usaha
Jasa Konstruksi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4120 );
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Bag. Hukum & Organisasi Setda Kota Baubau 2013
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
, Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik
Bag. Hukum & Organisasi Setda Kota Baubau 2013 3
Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000
tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4 Bag. Hukum & Organisasi Setda Kota Baubau 2013
16. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kota
Bau-Bau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Keija Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah
Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011);
Bag. Hukum & Organisasi Setda Kota Baubau 2013 5
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bau bau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Baubau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekeijaan Umum Kota Baubau.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan
pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekeijaan konstruksi
dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6 Bag. Hukum & Organisasi Setela Kota Baubau 2013
7. Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan
jasa konsultansi survey, perencanaan umum, studi makro, studi
mikro, studi kelayakan proyek, perencanaan teknik, operasi dan
pemeliharaan serta penelitian.
8. Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa badan
usaha atau usaha orang perseorangan yang dinyatakan ahli, yang
profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi, yang mampu
menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil
perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik.
9. Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi adalah layanan jasa
pengawasan pekerjaan konstruksi terdiri dari jasa pengawasan
keyakinan mutu, ketepatan waktu dalam proses pekerjaan, serta
hasil pekerjaan konstruksi, dan pengembangan layanan jasa seperti
manajemen proyek serta manajemen konstruksi.
10. Usaha Orang Perseorangan adalah usaha perencana dan pengawas atau
pelaksana di bidang jasa konstruksi yang dilakukan oleh orang
perseorangan yang berkeahlian atau berketrampilan kerja tertentu.
11. Badan Usaha adalah badan usaha perencana dan pengawas atau
pelaksana di bidang jasa konstruksi yang berbentuk badan hukum
maupun yang berbentuk bukan badan hukum.
12. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi
dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa
konstruksi yang berbentuk orang perorangan atau badan usaha yang
selanjutnya disebut sertifikat badan usaha (SBU).
13. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub
bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian
kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin
Bag. Hukum & Organisasi Setda Kota Bau bau 2013 7
keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian
dan/atau keahlian masing-masing.
14. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan
penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut
tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian keija orang
perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman
kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
15. Gred adalah penggolongan kualifikasi usaha jasa perencana konstruksi,
jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pengawas konstruksi didasarkan
pada kriteria tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan
usaha yang selanjutnya dibagi menurut kemampuan merencanakan,
melaksanakan dan mengawasi pekeijaan berdasarkan kriteria resiko,
dan/atau kriteria penggunaan teknologi dan/atau kriteria besaran
biaya.
16. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah untuk selanjutnya
disingkat LPJKD, adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang
melaksanakan pengembangan jasa konstruksi nasional di daerah.
17. Tenaga Ahli di bidang jasa konstruksi Nasional yang selanjutnya
dapat disebut tenaga ahli, adalah tenaga berlatar belakang
pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan serendah-rendahnya
Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJK serta
Nomor Registrasi Keahlian (NRKA) dan memiliki sertifikat keahlian.
18. Tenaga Terampil di bidang jasa konstruksi Nasional yang
selanjutnya dapat disebut tenaga terampil, adalah tenaga berlatar
belakang pendidikan teknik dengan tingkat pendidikan paling tinggi
Diploma Tiga dan telah melakukan pencatatan diri di LPJK serta
8 Bag. Hukum & Organisasi Setda Kota Baubau 2013
Nomor Registrasi Keterampilan (NRKT) dan memiliki sertifikat
keterampilan.
19. Keterangan domisili adalah surat keterangan kedudukan hukum
perusahaan yang diterbitkan oleh Lurah setempat.
20. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin, adalah
izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang
diterbitkan oleh Kepala Daerah.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Pengaturan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan