WALI KOTA CIMAHI PROVINSI T'AWA BARAT KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAIII NOMOR : 9Oo /u<y.q?_-Vf vA.e / >orc.. TENTANG PENERIMA HIBAH PN)A ANGG}ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ITOTA CIMAHI TATIUN ANGG}ARAIT 2017 Menimbalg : a. trIAI,I KOTA CIMAHI, bahwa untuk mendukung program pembangunan di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi telah mengalokasikan dana belanja hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi yang bersifat stimulan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017; bahwa untuk penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial perlu ditetapkan Penerima Hibah Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOl Nomor 89, Tambahan L,embaran Negara Republik Indoiresia Nomor 41 16); c. Mengingat : 1. b. 2.
7
Embed
WALI KOTA - Website Pemerintah Kota Cimahi Penerima Hibah 2017.pdf · Nusa Persada K-24 Kel. Leuwigajah 7,128,000.00 10 SD LANGENSARI Jl. Langensari No.129 A Kel. Cibeureum ... 49
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI T'AWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAIIINOMOR : 9Oo /u<y.q?_-Vf vA.e / >orc..
bahwa untuk mendukung programpembangunan di Kota Cimahi, PemerintahKota Cimahi telah mengalokasikan danabelanja hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi yang bersifat stimulan padaAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahKota Cimahi Tahun Anggaran 2017;
bahwa untuk penyaluran/penyerahanBantuan Sosial perlu ditetapkan PenerimaHibah Pada Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran2017;
bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b perlu ditetapkan dengan KeputusanWali Kota;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggaraan Negara Yang BersihDan Bebas Dari Korupsi, Kolusi DanNepotisme (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001tentang Pembentukan Kota Cimahi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2OOlNomor 89, Tambahan L,embaran NegaraRepublik Indoiresia Nomor 41 16);
c.
Mengingat : 1.
b.
2.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 210);
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi;
12. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 54 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 346);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG
PENERIMA HIBAH PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN ANGGARAN 2017.
KESATU : Menetapkan nama Badan/Lembaga/ Organisasi Penerima Hibah berdasarkan Anggaran Belanja Hibah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.767.324.700,- (Delapan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian penerima hibah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;