i PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TESIS Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Oleh : Wendy Waldianto NIM. 156030101111015 MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017
214
Embed
TESISrepository.ub.ac.id/1108/1/Wendy Waldianto.pdf · 2020. 4. 26. · perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berbasis sustainable development di kabupaten kotawaringin
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
i
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT YANG BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TESIS
Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister
Oleh :
Wendy Waldianto
NIM. 156030101111015
MINAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2017
ii
HALAMAN IDENTITAS TIM PENGUJI TESIS
Judul Tesis : Perencanaan Pembangunan Perkebunan
Kelapa Sawit Yang Berbasis Sustainable
Development Di Kabupaten Kotawaringin
Timur
Nama Mahasiswa : Wendy Waldianto
NIM : 156030101111015
Program Studi : Administrasi Publik
Minat : Perencanaan Pembangunan Daerah
Tanggal UjianTesis : 22 Mei 2017
Komisi Pembimbing
Ketua : Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
Anggota : Dr. Sarwono, M.Si
Tim Dosen Penguji
Dosen Penguji 1 : Dr.EndahSetyowati,S.Sos,M.Si
Dosen Penguji 2 : Dr. Hermawan, S.IP, M.Si
iii
iv
LEMBAR PLAGIASI
v
“BerdoalahKamuKepadakuNiscahya Akan
AkuKabulkanPermohonanmu”(Al-Mukmin : 60)
KaryaIlmiahiniakupersembahkankepadasemuapihak
yang telahmemberikandukunganmorildanmateriil,
semogadapatmemberikanmanfaat.
KhususnyakepadakeduaorangtuakuAyahandatercinta
Abdul Kodrat, danIbundatercintaMistiani.
Akuakanselaluberusahamembahagiakan kalian.
vi
RIWAYAT HIDUP
WENDY WALDIANTO, lahir di Sampitpada 7 November 1993,
merupakanputrabungsudaritigabersaudara, putradariBapak Abdul
KodratdanIbuMistiani.
PenulismengenyampendidikanSekolahDasarhinggaSekolahMenengahAtas di
Sampit, dan S1 di Malang.PenulismenamatkanpendidikanSekolahDasar di SDN 3
Sampitpadatahun 2005,
kemudianmenyelesaikanpendidikanSekolahMenengahPertama di SMPN 8
Sampitpadatahun 2008, dan lulus dari SMAN 1 Sampitpadatahun 2011.
Selanjutnyapenulismenempuhpendidikan S1 di Program
fenomenatersebutterjadiataudapatdikatakankesimpulandari proses
analisiskualitatif.
Melalui teknik tersebut, data-data yang didapat dari sumber primer seperti
wawancara ataupun sumber sekunder seperti dokumen, dapat dianalisis sesuai
dengan langkah-langkah yang telah dijabarkan diatas agar kevalidan data tetap
terjaga.Tahapan analisis data penelitian dimulai dengan membaca dan
mempelajari data penelitian yang berhubungan dengan pembangunan
perkebunanan kelapa sawit dan data mengenai upaya pemerintah dalam
mewujudkan sustainable development didalamnya. Data lainnya yaitu hasil
wawancara mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan
di Kabupaten Kotim, yang informannya merupakan orang-orang yang memang
berkompeten dan mengetahui banyak informasi tentang proses pembangunan
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim. Semua data yang didapat tersebut
dipilah berdasarkan kebutuhan penelitian, artinya data-data yang dianggap
penting dan dibutuhkan harus dipertahankan dan dimasukkan ke dalam data
utama, sedangkan data-data yang dianggap tidak penting atau yang tidak ada
hubungannya dengan tujuan penelitian dapat dipisahkan dari data utama dan
tidak dimasukkan ke dalam hasil penelitian.
Kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah data, pengolahan data
dimulai dengan hasil temuan mengenai upaya pemerintah Kabupaten Kotim,
pihak swasta dan masyarakat dalam berperan serta untuk mewujudkan
pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Kotim.
Selanjutnya langkah terakhir adalah melakukan pemaknaan terhadap data-data
yang sudah diseleksi dan yang sudah diolah tersebut. Pemaknaan tersebut
berarti penarikan kesimpulan, maka akan semakin mudah untuk menarik
kesimpulan jika langkah pertama dan kedua telah dilakukan dengan tepat.
Penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan menganalisis korelasi antara
kebijakan dari pemerintah Kabupaten Kotim yang merepresentasikan konsep
sustaibale development dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang
berwawasan sustainable development. Sehingga pada akhir penelitian akan
didapatkan model sustainable development yang cocok diterapkan untuk
pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotim, yang tentunya
tetap memperhatikan keberlangsungan dari aspek lingkungan, sosial dan
ekonomi disekitar wilayah perkebunan kelapa sawit.
4.7 UjiKeabsahan Data
Untuk tetap menjaga validitas data, maka data yang tersedia harus diuji
keabsahannya.Untuk menguji keabsahan data, teknik yang digunakan adalah
teknik triangulasi.Teknik triangulasi digunakan untuk menjaga validitas data dan
menguji hasil penelitian kualitatif yang peneliti lakukan (Sugiyono, 2010:71).
Jenis triangulasi yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data pada
penelitian ini adalah triangulasi sumber. Secara pengertian, triangulasi sumber
adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan
menggunakan suatu metode yang sama (Sugiyono, 2010:71). Dengan kata lain,
teknik ini berusaha untuk memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan
sumber yang lain diluar sumber utama untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara
mencari sumber (informan) lain sebagai pembanding data yang diperoleh dari
narasumber utama. Pada dasarnya setiap manusia memiliki sudut pandang dan
pemikiran yang berbeda-beda, bahkan terkadang hal tersebut menimbulkan
perselisihan pendapat (Sugiyono, 2010:72). Oleh karena itu, membandingkan
perspektif antara satu orang dengan orang yang lain akan mampu memberikan
data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Hasil Penelitian
5.1.1 Program Perencanaan dari Pemerintah dalam Menanggulangi
Dampak Negatif dari Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Pertanian merupakan salah satu sektor penting karena menjadi
sumberpendapatan sebagaian besar penduduk dan memberi kontribusi yang
cukupbesar bagi Kabupaten Kotawaringin Timur. Sub sektor pertanian yang
paling menjadi andalan bagi Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sub sektor
perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit, karena luas lahannya yang
sangat mendominasi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Selain itu jumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di
Kabupaten Kotawaringin Timur bisa dikategorikan sangat banyak, dan masing-
masing mempunyai luas lahan yang besar. Data dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur mencatatkan bahwa sampai dengan
tahun 2016 terdapat 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di
Kabupaten Kotawaringin Timur. Data mengenai jumlah perusahaan perkebunan
kelapa sawit yang beroperasi tersebut beserta luasan lahan masing-masing
perusahaan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 5.1 Daftar dan Status Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di
Kabupaten Kotawaringin Timur
No Nama Perusahaan Luas
Lahan (Ha)
Sustainable/Non
Sustainable
1 PT. FAJAR BUMI NABATI 6.391 Non Sustainable
2 PT. GEMILANG SUBUR MAJU 5.538 Non Sustainable
3 PT. TANAH TANI LESTARI
11.127 Non Sustainable
Lanjutan Tabel 5.1
No Nama Perusahaan Luas
Lahan (Ha)
Sustainable/Non
Sustainable
4 PT. BINTANG SAKTI LENGGANA 6.390 Non Sustainable
5 PT. LANGGENG MAKMUR
SEJAHTERA
5.325 Non Sustainable
6 PT. GADING SAWIT KENCANA 1.639 Non Sustainable
7 PT. PERCIE AGROLESTARI MAKMUR 422 Non Sustainable
8 PT. BORNEO SAWIT PERDANA 16.277 Non Sustainable
9 PT. DINAMIKA ALAM SEGAR 2.069 Non Sustainable
10 PT. ADHYAKSA DHARMA SATIA 7.000 Sustainable
11 PT. AGRO BUKIT 16.809 Sustainable
12 PT. AGRO WANA LESTARI 15.936 Sustainable
13 PT. BANGKIT GIAT USAHA MANDIRI 29.850 Sustainable
14 PT. BUANA ADITAMA 14.300 Sustainable
15 PT. BUMI SAWIT KENCANA 11.050 Sustainable
16 PT. DWI MITRA ADHI USAHA 1.350 Sustainable
17 PT. GLOBALINDO ALAM PERKASA 16.063 Sustainable
18 PT. HAMPARAN MASAWIT BANGUN 8.200 Sustainable
19 PT. HUTAN INDO AGRO LESTARI 8.250 Sustainable
20 PT. HUTAN SAWIT LESTARI 25.920 Sustainable
21 PT. INTIGA PRABHAKARA
KAHURIPAN
12.000 Sustainable
22 PT. KARUNIA KENCANA PERMAI 19.400 Sustainable
23 PT. KARYA MAKMUR ABADI 15.000 Sustainable
24 PT. KARYA MAKMUR BAHAGIA 17.500 Sustainable
25 PT. KARYA MAKMUR SEJAHTERA 13.000 Sustainable
26 PT. KALIMANTAN HIJAU SENTOSA 8.000 Sustainable
27 PT. KATINGAN INDAH UTAMA 28.290 Sustainable
28 PT. MAJU ANEKA SAWIT 33.138 Sustainable
29 PT. MANANJUNG HAYAK 2.000 Sustainable
30 PT. MENTAYA SAWIT MAS 15.500 Sustainable
Lanjutan Tabel 5.1
No Nama Perusahaan Luas
Lahan (Ha)
Sustainable/Non
Sustainable
31 PT. MENTENG JAYA SAWIT
PERSADA
5.893 Sustainable
32 PT. MUKTI SAWIT KAHURIPAN 4.210 Sustainable
33 PT. MULIA AGRO PERMAI 9.056 Sustainable
34 PT. NUSANTARA SAWIT PERSADA 19.422 Sustainable
35 PT. NABATINDO KARYA UTAMA 11.000 Sustainable
36 PT. SAPTA KARYA DAMAI 17.512 Sustainable
37 PT. SARANA PRIMA MULTI NIAGA 8.490 Sustainable
38 PT. SAWIT MAS PARENGGEAN 650 Sustainable
39 PT. SINAR CITRA CEMERLANG 8.000 Sustainable
40 PT. SUKAJADI SAWIT MEKAR 33.800 Sustainable
41 PT. SURYA INTI SAWIT KAHURIPAN 8.302 Sustainable
42 PT. SWADAYA SAPTA PUTRA 6.000 Sustainable
43 PT. TUNAS AGRO SUBUR KENCANA 45.856 Sustainable
44 PT. UNGGUL LESTARI 14.500 Sustainable
45 PT. UNI PRIMACOM 12.130 Sustainable
46 PT. WANAYASA KAHURIPAN INDO 1.500 Sustainable
47 PT. WINDU NABATINDO ABADI 11.900 Sustainable
48 PT. WINDU NABATINDO LESTARI 26.700 Sustainable
49 PT. WINDU NABATINDO SEJAHTERA 10.370 Sustainable
50 PT. AGRO INDOMAS 1.000 Sustainable
51 PT. AGRO KARYA PRIMA LESTARI 2.300 Sustainable
52 PT. KRIDATAMA LANCAR 17.500 Sustainable
53 PT. TEGUH SEMPURNA 17.500 Sustainable
54 PT. BUMI HUTAN LESTARI 17.500 Sustainable
55 PT. MUSTIKA SEMBULUH 21.500 Sustainable
56 PT. BUANA ARTHA SEJAHTERA 14.300 Sustainable
57 PT. TAPIAN NADENGGAN 6.837 Sustainable
Lanjutan Tabel 5.1
No Nama Perusahaan Luas
Lahan (Ha)
Sustainable/Non
Sustainable
58 PT. BISMA DHARMA KENCANA 15.000 Sustainable
JUMLAH 687.284 49 Sustainable / 9
Non Sustainable
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur,
2016
Dari data terebut dapat dilihat bahwa masing-masing perusahaan
perkebunan kelapa sawit memiliki luas lahan perkebunan yang diatas rata-rata.
Selain itu jika dilihat dari jumlah keseluruhan luas lahan dari semua perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat
dikatakan bahwa luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur
hampir mencapai setengah dari total luas wilayah administratif Kabupaten
Kotawaringin Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, disebutkan
bahwa luas wilayah administratif dari Kabupaten Kotawaringin Timur adalah
sebesar 1.679.600 Ha. Sementara itu berdasarkan data yang dapat dilihat diatas
bahwa jumlah keseluruhan luas lahan semua perusahaan perkebunan kelapa
sawit yang beroperasi di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebesar 687.284
Ha. Sampai dengan data tersebut diterbitkan, jumlah keseluruhan luas lahan
perkebunan kelapa sawit milik Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang ada di
Kabupaten Kotawaringin Timur sudah mencapai 41% dari total luas wilayah
adminsitratif Kabupaten Kotawaringin Timur. Perbandingan luas keseluruhan
lahan perusahaan perkebunan kelapa sawit terhadap luas wilayah administratif
Kabupaten Kotawaringin Timur beserta persebaran perusahaan perkebunan
kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada peta berikut :
Sumber : Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, 2016
Gambar 5.1 Peta Perusahaan Besar Swasta Perkebunan Kelapa Sawit di
Kabupaten Kotawaringin Timur
Luas lahan perkebunan kelapa sawit seperti yang dapat dilihat pada peta
diatas belum ditambahkan dengan luas perkebunan kelapa sawit yang berstatus
Perkebunan Rakyat (PR). Jika semua lahan perkebunan kelapa sawit
dijumlahkan luasnya baik yang berstatus Perkebunan Besar Swasta (PBS)
maupun Perkebunan Rakyat (PR) maka total luas lahannya akan mencapai
setengah dari luas wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan
luas lahan tersebut tentu saja menjadikan sub sektor perkebunan kelapa sawit
sebagai primadona untuk menunjang perekonomian di Kabupaten Kotawaringin
Timur.Selain dapat menunjang perekonomian Pemerintah Daerah, perkebunan
kelapa sawit juga terbukti dapat menunjang perekonomian masyarakat lokal
sekitar perkebunan.Hal tersebut dapat dilihat dari penyediaan lapangan
pekerjaan di perusahaan perkebunan kelapa sawit bagi masyarakat lokal.Selain
lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha untuk masyarakat lokal juga semakin
terbuka, khususnya bagi masyarakat yang bisa menyediakan jasa-jasa untuk
mempermuda kegiatan perkebunan kelapa sawit.
Akan tetapi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah dari
aspek lingkungan.Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, dapat dilihat
bahwa dari 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di
Kabupaten Kotawaringin Timur, masih terdapat 9 perusahaan perkebunan
kelapa sawit yang belum berkategori sustainable.Artinya 9 perusahaan tersebut
belum melaksanakan prinsip-prinsip sustainable yang telah ditetapkan oleh
IndonesianSustainable Palm Oil (ISPO).Karena belum melaksanakan prinsip-
prinsip yang telah ditetapkan oleh ISPO, maka 9 perusahaan tersebut
dikategorikan non sustainable oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Timur.Salah satu prinsip sustainable yang tidak
dilakukan oleh 9 perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut adalah mengenai
penyediaan lahan konservasi didalam wilayah perkebunan kelapa sawit.Untuk
prinsip penyediaan lahan konservasi ini merupakan prinsip yang paling sulit
diwujudkan oleh sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit di
Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukan hanya 9 perusahaan tersebut yang tidak
dapat memenuhi prinsip penyediaan lahan konservasi, akan tetapi hampir semua
perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur masih
belum mewujudkan secara maksimal penyediaan lahan konservasi ini.
Berdasarkan data yang didapat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kotawaringin Timur, sampai dengan tahun 2016 tercatat dari 58 perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang beroperasi hanya terdapat 6 perusahaan saja
yang telah tuntas dalam penyediaan lahan konservasi, daftar 6 perusahaan
tersebut dituliskan dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 5.2 Daftar Perusahaan yang Telah Menyediakan Lahan Konservasi
Pada Areal Lahan Perkebunan Kelapa Sawitnya
No Nama Perusahaan Luas Lahan
Konservasi
Luas Lahan
Kebun
Lokasi Lahan
Konservasi
1 PT. Karunia Kencana
Permai Sejati
2.434 Ha 19.400 Ha Sungai di area HCV
2 PT. Mentaya Sawit Mas 5.799 Ha 15.500 Ha Sungai di area HCV
3 PT. Bumi Sawit Kencana 1.998 Ha 11.050 Ha Sungai di area HCV
4 PT. Mustika Sembuluh 1.646 Ha 21.500 Ha Sungai di area HCV
5 PT. Uni Primacom 213 Ha 12.130 Ha Sepanjang anak sungai
humbang
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, 2016
Dari 5 nama perusahaan yang telah melakukan penyediaan lahan
konservasi didalam wilayah perkebunan kelapa sawitnya, 4 diantaranya
merupakan perusahaan kelapa sawit yang masuk dalam group perusahaan yang
sama yaitu PT.WILMAR GROUP. 4 perusahaan tersebut yang dinaungi oleh
PT.WILMAR GROUP diantaranya adalah :PT. Karunia Kencana Permai Sejati,
PT. Mentaya Sawit Mas, PT. Bumi Sawit Kencana, dan PT. Mustika Sembuluh.
Itu artinya semua anak perusahaan dari PT.WILMAR GROUP telah kooperatif
terhadap instruksi dari pemerintah mengenai penyediaan lahan konservasi.Hal ini
menjadikan PT. WILMAR GROUP merupakan satu-satunya grup perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang telah melakukan penyediaan lahan konservasi.
Sedangkan 1 perusahaan lainnya yang sudah melakukan penyediaan
lahan konservasi adalah PT. Uni Primacom yang merupakan perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang berdiri secara sendiri tanpa ada grup perusahaan
yang menaunginya.Serupa dengan 4 perusahaan yang telah melakukan
penyediaan lahan konservasi pada masing-masing lahan perkebunan kelapa
sawitnya, beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya yang belum
melakukan penyediaan lahan konservasi sebenarnya juga ada yang dinaungi
oleh sebuah grup perusahaan dan ada juga yang berdiri secara sendiri seperti
PT. Uni Primacom. Berikut ini data dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerangkan nama-nama perusahaan
perkebunan kelapa sawit yang dinaungi oleh grup perusahaan dan yang berdiri
secara sendiri :
Tabel 5.3 Daftar Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Grup
Perusahaan di Kabupaten Kotawaringin Timur
No Nama Perusahaan dan Nama Grup Lokasi
Total
Luas
Lahan
1 ASAM JAWA GROUP :
PT. Sapta Karya Damai
PT. Dwi Mitra Abhi Usaha
PT. Mananjung Hayak
Mentaya Hilir Utara
Mentaya Hilir Utara
Mentaya Hilir Utara
20.852 Ha
Lanjutan Tabel 5.3
No Nama Perusahaan dan Nama Grup Lokasi
Total
Luas
Lahan
2 BUMI TAMA GUNA JAYA GROUP :
PT. Karya Makmur Bahagia
PT. Windu Nabatindo Lestari
PT. Windu Nabatindo Sejahtera
PT. Windu Nabatindo Abadi
PT. Bakti Kalimantan Sejahtera
Menyata Hulu
Cempaga Hulu
Cempaga
Cempaga Hulu
Cempaga
70.470 Ha
3 MAKIN GROUP :
PT. Intiga Phabakaran Kahuripan
PT. Katingan Indah Utama
PT. Mukti Sawit Kahuripan Indonesia
PT. Surya Inti Sawit Kahuripan
Cempaga Hulu
Kuala Kuayan
Parenggean
Cempaga
52.802 Ha
4 MINAMAS GROUP :
PT. Kridatama Lancar
PT. Teguh Sempurna
Mentaya Hulu
Mentaya Hulu
35.000 Ha
5 MUSIMAS GROUP :
PT. Sukajadi Sawit Mekar
PT. Globalindo Alam Perkaa
PT. Maju Aneka Sawit
PT. Unggul Lestari
Kota Besi
Kota Besi
Kota Besi
Antang Kalang
97.501 Ha
6 BUMI HUTAN LESTARI GROUP :
PT. Bumi Hutan Lestari
PT. Adhyaksa Dharma Satya
Cempaga Hulu
Parenggean
24.500 Ha
7 WILMAR GROUP :
PT. Mustika Sembuluh
PT. Karunia Kencana Permai Sejati
PT. Bumi Sawit Kencana
PT. Mentaya Sawit Mas
Mentaya Hilir Utara
Mentaya Hulu
Kota Besi
Mentaya Hulu
67.450 Ha
8 SINAR MAS GROUP :
PT. Mitratama Abadi Makmur
PT. Buana Artha Sejahtera
PT. Agro Karya Prima Lestari
Sebabi
Kota Besi
Paharingan
38.900 Ha
Lanjutan Tabel 5.3
No Nama Perusahaan dan Nama Grup Lokasi
Total
Luas
Lahan
9 BEST GROUP :
PT. Hamparan Masawit Bangun Persada
PT. Tunas Agro Subur Kencana
Kota Besi
Cempaga Hulu
54.056 Ha
10 HUTANINDO GROUP :
PT. Hutan Sawit Lestari
PT. Hutanindo Agro Lestari
Parenggean
Sebungsu
16.450 Ha
11 AGRO INDOMAS GROUP :
PT. Agro Wana Lestari
PT. Agro Bukit
PT. Agro Indomas
PT. Karya Makmur Sejahtera
Bagendang
Mentawa Baru Ketapang
Terawan
Mentaya Hulu
46.745 Ha
12 KUALA LUMPUR KEPONG GROUP :
PT. Menteng Jaya Sawit Persada
PT. Mulya Agro Permai
PT. Karya Makmur Abadi
Mentaya Hilir Utara
Telawang
Mentaya Hulu
29.949 Ha
13 Non Group :
PT. Bhisma Dharma Kencana
Cempaga Hulu
15.000 Ha
14 Non Group :
PT. Sinar Citra Cemerlang
Cempaga Hulu
8.000 Ha
15 Non Group :
PT. Bangkit Giat Usaha Mandiri
Antang Kalang
29.850 Ha
16 Non Group :
PT. Kalimantan Hijau Sentosa
Cempaga Hulu
8.000 Ha
17 Non Group :
PT. Sarana Prima Multi Niaga
Parenggean
8.490 Ha
18 Non Group :
PT. Fajar Bumi Nabati
- 6.391 Ha
19 Non Group :
PT. Gemilang Subur Maju
- 5.538 Ha
20 Non Group :
PT. Tanah Tani Lestari
- 11.127 Ha
Lanjutan Tabel 5.3
No Nama Perusahaan dan Nama Grup Lokasi
Total
Luas
Lahan
21 Non Group :
PT. Bintang Sakti Lenggana
- 6.390 Ha
22 Non Group :
PT. Langgeng Makmur Sejahtera
- 5.325 Ha
23 Non Group :
PT. Gading Sawit Kencana
- 1.639 Ha
24 Non Group :
PT. Percie Agro Lestari Makmur
- 422 Ha
25 Non Group :
PT. Borneo Sawit Perdana
- 16.277 Ha
26 Non Group :
PT. Dinamika Alam Segar
- 1.350 Ha
27 Non Group :
PT. Nusantara Sawit Persada
- 19.422 Ha
28 Non Group :
PT. Uni Primacom
- 12.130 Ha
29 Non Group :
PT. Tapian Nadenggan
- 6.837 Ha
30 Non Group :
PT. Nabatindo Karya Utama
- 11.000 Ha
31 Non Group :
PT. Sawitmas Parenggean
- 650 Ha
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur,
2016
Dari 58 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di
Kabupaten Kotawaringin Timur, baik itu yang dinaungi oleh grup perusahaan
maupun yang tidak dinaungi oleh grup perusahaan, intinya hanya ada 5
perusahaan yang melakukan penyediaan lahan konservasi. Kelima perusahaan
perkebunan kelapa sawit tersebut terdiri dari 4 perusahaan dengan 1 grup
perusahaan yang sama, dan 1 perusahaan non grup. Sementara masih ada 53
perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya yang belum melaksanakan intruksi
pemerintah daerah tentang penyediaan lahan konservasi.
Hal tersebut tentu menjadi sangat ironi, mengingat begitu pentingnya
penyediaan lahan konservasi disetiap perusahaan perkebunan kelapa sawit bagi
kelangsungan makhluk hidup yang bergantung kepada hutan.Selain itu
penyediaan lahan konservasi didalam wilayah perkebunan kelapa sawit juga
menjadi sangat penting karena dapat menjaga keanekaragaman flora dan fauna
yang ada didalamnya dari ancaman kepunahan.Berdasarkan peraturan
perundang-undangan, konservasi lahan dimaknai sebagai pengelolaan sumber
daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk
menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan
meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.Tujuan dari adanya aturan
penyediaan lahan konservasi disetiap perusahaan perkebunan kelapa sawit
adalah agar terwujudnya kelestarian sumberdaya alam hayati serta
kesinambungan ekosistemnya sehingga dapat mendukung upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.Untuk mewujudkan
tujuan tersebut, perlu dilakukan strategi dalam pelaksananya, dan salah satu
strategi tersebut adalah dengan dilakukannya kordinasi secara bersama-sama
oleh pemerintah, pihak perusahaan, dan juga masyarakat.
Sementara itu status kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur,
kondisinya juga semakin mengkhawatirkan.Hal tersebut dikarenakan
ketersediaan hutan di Kabupaten Kotawaringin Timur semakin tahun semakin
berkurang. Berdasarkan data status lingkungan hidup yang diterbitkan oleh
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, hingga tahun 2016
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, 2016
Gambar 5.2 Peta Status Kawasan Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur
ketersediaan Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap dan
Hutan Produksi Terbatas) jumlah luasnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan
jumlah luas kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi (HPK) dan
kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Untuk dapat membandingkan luas
kawasan yang bisa dialih fungsikan menjadi perkebunan dengan kawasan yang
tidak bisa dialih fungsikan menjadi perkebunan dapat dilihat pada peta berikut.
Data diatas juga serupa dengan data yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan
dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang luas kawasan hutan di
Kabupaten Kotawaringin Timur.Data yang peneliti dapatkan dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur berbentuk tabel
yang menerangkan jumlah luas masing-masing kawasan hutan dalam
keterangan angka. Hal ini tentu saja akan memudahkan peneliti dalam
penelaahan peta diatas ketika luas lahannya sudah dijabarkan dengan
keterangan angka. Data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur,
2016
Gambar 5.3 Luas Status Kawasan Hutan Kabupaten Kotawaringin Timur
Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi merupakan kawasan hutan
yang fungsi lahannya tidak dapat dikonversi menjadi lahan pertanian khususnya
perkebunan kelapa sawit.Sedangkan untuk kawasan Hutan Produksi Yang Dapat
Di Konversi (HPK) dan kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) merupakan
kawasan hutan yang fungsi lahannya bisa dikonversi menjadi lahan pertanian
khususnya perkebunan kelapa sawit. Secara umum pengertian dari masing-
masing status kawasan hutan adalah sebagai berikut :
1. Hutan Produksi Tetap merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan
perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
2. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang hanya dapat
dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Bedanya dengan Hutan Produksi
Tetap adalah pada Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang
dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah, dan Hutan
Produksi Terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan dimana
lereng-lereng yang curam.
3. Hutan Lindung merupakan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.
4. Hutan Yang Dapat Di Konversi merupakan hutan yang secara ruang
dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
5. Areal Penggunaan Lain merupakan areal bukan kawasan hutan.
Pada umumnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di
Kabupaten Kotawaringin Timur banyak membuka lahan pada kawasan HPK dan
APL. Oleh karena itu pada kawasan APL dan HPK yang terdapat pada data
tersebut didalamnya sudah termasuk lahan perkebunan kelapa sawit, karena
mayoritas penggunaan kawasan APL dan HPK di Kabupaten Kotawaringin Timur
memang di dominasi oleh lahan perkebunan kelapa sawit. Akan tetapi pada
prakteknya di lapangan, banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang
mulai membuka lahan pada kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.Hal ini
dilakukan dengan mekanisme pemutihan lahan serta membebaskan lahan dari
kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi, sehingga statusnya bisa berubah
menjadi kawasan APL atau HPK.Tetapi mekanisme pemutihan lahan tersebut
tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, melainkan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang berhak untuk
memberikan persetujuan pemutihan lahan tersebut.Sehingga apabila ada
perusahaan yang menginginkan hal tersebut, maka harus melalui persetujuan
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terlebih
dahulu. Hal ini disampaikan langsung oleh Pak Sanggul Lumban Gaol selaku
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam
kutipan wawancara sebagai berikut :
“Sekarang perusahaan perkebunan kelapa sawit itu cuma bisa membuka
lahan di kawasan hutan yang statusnya APL sama HPK, tapi ada juga
perusahaan yang coba mengajukan pembukaan lahan di kawasan hutan
yang statusnya Hutan Produksi. Mereka pernah mengajukan ke kami tapi
kami tidak punya hak untuk memberikan izin pada kawasan tersebut,
karena untuk kawasan Hutan Produksi itu wewenangnya kementerian
pusat, dan prosedurnya pun harus lewat pemutihan lahan dulu biar jadi
kawasan APL atau HPK, setelah itu terpenuhi oleh kementerian pusat
baru kami bisa memberikan izin kepada perusahaan tersebut. Intinya
wewenang kami pemerintah daerah hanya di kawasan HPK dan APL,
selebihnya itu wewenang kementrian pusat” (Wawancara pada tanggal 16
Desember 2016 di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Kotawaringin Timur).
Permohonan izin lokasi seringkali berkaitan dengan status kawasan hutan
dan non-kawasan hutan. Apabila lokasi yang diusulkan pemohon berada dalam
kawasan hutan maka urusan pelepasannya akan berhubungan dengan
Gubernur/Bupati sebagai otoritas yang masih memiliki kewenangan teknis dalam
perencanaan kehutanan. Izin-izin lain yang sifatnya tidak mengubah bentang
alam seperti izin jasa lingkungan dan izin pemungutan hasil hutan non-kayu juga
akan diserahkan ke Pemerintah Daerah.Ketentuan hukum kehutanan saat ini
menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah
pada Hutan Produksi Konversi (HPK) dan kawasan hutan APL (Areal
Penggunaan Lain).
Kewenangan perizinan yang strategis di bidang kehutanan akan berada
di tangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK). Perizinan yang strategis adalah perizinan yang berkenaan
dengan perubahan bentangan alam kawasan hutan, misalnya KLHK masih
memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam maupun
hutan tanaman. KLHK juga masih berwenang memberikan izin pinjam pakai
kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan seperti kegiatan perkebunan.
Peran Pemerintah Pusat adalah mengontrol perencanaan yang diusulkan
Pemerintah Daerah dan mengawasi pelaksanaannya. Karena itu, sistem
perencanaan dan pemantauan pemanfaatan hutan pada skala makro tetap
berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara
usulan pemanfaatan dan pengelolaan di tingkat tapak akan menjadi bagian dari
kewenangan Pemerintah Daerah.Hasil pertimbangan dari Pemerintah Daerah
bersama dengan hasil pemeriksaan lapangan BPKH akan menjadi dasar bagi
Menteri LHK untuk mengeluarkan keputusanperubahan kawasan.
Untuk mengatasi beberapa dampak negatif dari pembangunan
perkebunan kelapa sawit tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
telah merumuskan beberapa program perencanaan pembangunan perkebunan
kelapa sawit dalam sebuah dokumen perencanaan.Program-program
perencanaan ini ditujukan untuk menanggulangi beberapa permasalahan dan
dampak negatif yang timbul dari adanya kegiatan pembangunan perkebunan
kelapa sawit.Berikut ini merupakan program perencanaan yang dirumuskan oleh
PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur untuk menanggulangi beberapa
dampak negatif tersebut yang dituangkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Tabel 5.4 Program Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
No Program/Kegiatan Instansi Pelaksana
A Perwujudan Kawasan Hutan Lindung
1 Penegasan batas hutan lindung Kemenhut
2 Reboisasi dan rehabilitasi hutan lindungyang
telah rusak
Kemenhut, Dishutbun
3 Menjaga kelestarian kawasan hutanlindung Kemenhut, Dishutbun
4 Pengamanan kawasan hutanlindung Kemenhut, Dishutbun
5 Sosialisasi kawasan hutan lindung di
Kabupaten Kotawaringin Timur
Kemenhut, Dishutbun
B Perwujudan Kawasan rawan kebakaran hutan/lahan
1 Pembuatan zona-zona kawasan rawan
kebakaran hutan/lahan secara detail &rencana
jalur evakuasi bencana
BPBD
2 Sosialisasi larangan membuka/membersihkan
lahan dengancara membakar
BPBD, BLH
3 Sosialisasi teknis upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran lahan
kepadamasyarakat dan perusahaan
perkebunan kelapa sawit
BPBD
4 Identifikasi kawasan budidaya perkebunan
yang ada padakawasan rawan kebakaran
hutan/lahan, sera alternatif penanganan dan
pencegahannya
BPBD
Lanjutan Tabel 5.4
No Program/Kegiatan Instansi Pelaksana
5 Pemantauan kawasan rawan
kebakaranhutan/lahan pada lahan perkebunan
secara rutin & terpadu
BPBD
C Perwujudan Kawasan Peruntukan Perkebunan
1 Pemetaan kawasan perkebunan kelapa sawit
secara detail
Dishutbun
2 Inventarisasi & pemenuhan persyaratan
kawasan perkebunan yang berada
padakawasan hutan produksi
Dishutbun
3 Inventarisasi & evaluasi perijinan
perkebunan besar swasta
Dishutbun, Setda
4 Meniningkatkan peningkatan keterampilan
budidaya, dan pengolahanpasca panen
perkebunan kelapa sawit
Dishutbun
5 Menjaga, mengamankan, dan melindungi dari
kegiatan pemanfaatan hutan oleh perkebunan
kelapa sawit yang tidak sesuai ketentuan dan
peraturanyang berlaku
Dishutbun
6 Mengawasi dan evaluasi perijinankegiatan
perkebunan kelapa sawit yang terdapat pada
kawasan peruntukanhutan produksi
Dishutbun
9 Melakukan reboisasi pada kawasan
hutanyang kritis
Dishutbun, BLH
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur, 2016
Untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari adanya pembangunan
perkebunan kelapa sawit tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur
mempunyai 3 (tiga) program perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035. Tiga program
perencanaan tersebut sesuai dengan yang dituliskan dalam tabel diatas,
diantaranya adalah program perwujudan kawasan hutan lindung, program
perwujudan kawasan rawan kebakaran hutan/lahan, dan program perwujudan
kawasan peruntukan perkebunan. Secara umum ketiga program perencanaan
tersebut masih dalam tahap persiapan operasional, artinya ketiga program
sedang di persiapkan untuk pelaksanaan kegiatannya. Sehingga untuk
pelaksanaan semua program belum ada yang mencapai tahap optimal, bahkan
setengahnya sekalipun.Hal ini dikarenakan program-program ini baru memasuki
tahun pertama dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan penyesuaian terlebih
dahulu sebelum melakukan tahap pelaksanaan. Berikut ini merupakan laporan
pelaksanaan masing-masing program perencanaan yang telah berjalan dalam 1
tahun terakhir.
Pertama, program perwujudan kawasan hutan lindung. Dalam program ini
terdapat lima (5) kegiatan yang menunjang perwujudan program. Semua
kegiatan yang ada pada program ini dijalankan oleh Dishutbun yang bekerja
sama dengan Kemenhut. Diantara lima kegiatan tersebut, empat diantaranya
masih dalam persiapan untuk dilakukan pelaksanaan pada tahun berikutnya.
Sedangkan sudah ada satu kegiatan yang sedang berjalan hingga saat ini yaitu
kegiatan Sosialisasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pada kegiatan sosialisasi ini sudah mencapai ke masyarakat pedalaman, hal ini
dikarenakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang sama dengan RTRW
sebelumnya sehingga tinggal meneruskan saja. Sedangkan untuk kegiatan
lainnya juga ada yang sama dengan kegiatan pada RTRW sebelumnya,
diantaranya kegiatan pengamanan lingkungan dan kegiatan menjaga kelestarian.
Akan tetapi pelaksanaan dua kegiatan tersebut saat ini masih terhambat karena
masih dilakukan persiapan strategi untuk pelaksanaan kegiatannya. Hal ini
dilakukan agar pada pelaksanaan setiap kegiatannya bisa mencapai tahap
optimal. Sedangkan untuk satu kegiatan sisanya merupakan kegiatan yang baru
ditetapkan pada RTRW periode 2015-2035, yaitu kegiatan penegasan batas
hutan lindung. Untuk kegiatan ini juga masih dilakukan persiapan untuk
pelaksanaannya.
Kedua, program perwujudan kawasan rawan kebakaran hutan/lahan.
Dalam program ini terdapat lima (5) kegiatan yang menunjang perwujudan
program. Semua kegiatan yang ada pada program ini dijalankan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bekerja sama dengan BLH.
Diantara lima kegiatan tersebut, dua diantaranya masih dalam persiapan untuk
dilakukan pelaksanaan pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan sudah ada tiga
kegiatan yang sedang berjalan hingga saat ini diantaranya adalah : (1) kegiatan
sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, (2) kegiatan
sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, (3) kegiatan
pemantauan kawasan rawan kebakaran hutan. Pada dua kegiatan sosialisasi
tersebut sudah mencapai ke masyarakat pedalaman, hal ini dikarenakan
kegiatan ini sama dengan kegiatan yang ada pada RTRW sebelumnya sehingga
tinggal meneruskan saja. Selanjutnya untuk kegiatan pemantauan kawasan
rawan kebakaran memang dari tahun ke tahun kegiatan ini sudah berjalan sejak
RTRW sebelumnya, sehingga tinggal melanjutkan kegiatannya saja. Sedangkan
untuk kegiatan lainnya juga ada yang sama dengan kegiatan pada RTRW
sebelumnya yaitu kegiatan pembuatan zona-zona rawan kebakaran hutan. Akan
tetapi pelaksanaan kegiatan tersebut saat ini masih terhambat karena sampai
saat ini masih dilakukan pemetaan terhadap zona-zona hutan yang memiliki
potensi rawan kebakaran. Hal ini dilakukan agar pada pelaksanaan setiap
kegiatannya bisa mencapai tahap optimal. Sedangkan untuk satu kegiatan
sisanya yaitu kegiatan yang baru ditetapkan pada RTRW periode 2015-2035,
yaitu kegiatan identifikasi kawasan perkebunan yang berada pada zona rawan
kebakaran.Untuk kegiatan ini juga masih dilakukan persiapan agar bisa masuk
pada tahap pelaksanaannya.
Ketiga, program perwujudankawasan peruntukan perkebunan. Dalam
program ini terdapat sembilan (9) kegiatan yang menunjang perwujudan
program. Semua kegiatan yang ada pada program ini dijalankan oleh Dishutbun
yang bekerja sama dengan Setda dan BLH. Sebagian besar kegiatan yang ada
pada program ini merupakan kegiatan yang baru ditetapkan pada RTRW periode
2015-2035, sehingga hampir semua kegiatan yang ada pada program ini masih
disibukan pada tahap persiapan kegiatan. Diantara sembilan kegiatan tersebut,
delapan diantaranya masih dalam persiapan untuk dilakukan pelaksanaan pada
tahun-tahun berikutnya. Sedangkan sudah ada satu kegiatan yang sedang
berjalan hingga saat ini yaitu kegiatan reboisasi pada kawasan hutanyang kritis.
Kegiatan reboisasi hutan ini sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun, tujuannya
adalah untuk melindungi hutan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal
ini dikarenakan kegiatan ini sama dengan kegiatan yang ada pada RTRW
sebelumnya, sehingga kegiatannya tinggal melanjutkan saja. Sedangkan untuk
delapan kegiatan sisanya merupakan kegiatan yang baru ditetapkan pada RTRW
periode 2015-2035. Untuk delapan kegiatan tersebut jugamasih dalam persiapan
untuk dilakukan pelaksanaannya.
Penjelasan mengenai laporan pelaksanaan dari tiga program
perencanaan RTRW tersebut senada dengan pernyataan yang di sampaikan
oleh Ibu Siti Nurdianti selaku Kepala Bidang Tata Ruang dari Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai
berikut :
“Program kegiatan yang ada di RTRW itu masih banyak yang belum
dikerjakan. Kebanyakan masih dalam persiapan sih, tapi ada beberapa
program kegiatan aja yang sudah dijalankan. Itu pun rata-rata program
yang dulunya sudah pernah dijalankan pada RTRW sebelumnya, jadi
kami tinggal melanjutkan aja sih. Sedangkan untuk program kegiatan
tentang perkebunan di RTRW yang sekarang ini banyak didominasi sama
program kegiatan yang baru. Sedangkan untuk pelaksanaan program
kegiatan yang baru itu kami masih belum sama sekali, ini kami masih
mempersiapkannya. Soalnya itu kan RTRW nya masih baru jalan 1 tahun
terakhir ini, jadi beberapa program kegiatan baru itu kami masih
mempersiapkannya. Mungkin 1 atau 2 tahun ke depan kami baru bisa
merealisasikan program kegiatan yang baru itu. Kalo misalnya dihitung-
hitung dari 19 kegiatan dalam 3 program itu cuma ada 5 kegiatan yang
sudah berjalan pelaksanaannya. Nah berarti ada 14 kegiatan lagi itu yang
masih belum berjalan, rata-rata ya itu dari 14 kegiatan itu masih dalam
tahap persiapan sih sampai sekarang. 5 kegiatan yang sudah berjalan itu
diantaranya kegiatan sosialisasi kawasan hutan lindung, kegiatan
sosialisasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, kegiatan
sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, kegiatan
pemantauan kawasan rawan kebakaran hutan, dan terakhir kegiatan
reboisasi pada kawasan hutanyang kritis.” (Wawancara via telepon pada
tanggal 2 Juni 2017).
Berdasarkan penjelasan beserta kutipan wawancara diatas maka dapat
disimpulkan bahwa dari 3 program 19 kegiatan perencanaan mengenai
perkebunan kelapa sawit yang ada pada RTRW, hanya terdapat 5 kegiatan yang
sudah berjalan sampai sekarang. Sedangkan untuk 14 kegiatan lainnya masih
dalam tahap persiapan karena memang sebagian besar dari 14 kegiatan
tersebut merupakan kegiatan baru pada RTRW, sehingga diperlukan proses
persiapan dan penyesuaian. Data dan penjelasan tersebut didapatkan oleh
peneliti melalui wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Siti Nurdianti selaku
Kepala Bidang Tata Ruang dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5.1.2 Upaya dari Pemerintah, Perusahaan, dan Masyarakat
dalamMewujudkanSustainable Development pada Perencanaan
5.1.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah oleh Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur
adalah rencana mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten yang merupakan hasil dari kegiatan perencanaan tata ruang.Secara
umum konten dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin
Timur adalah tentang penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten
Kotawaringin Timur beserta strategi yang dirumuskan untuk mencapai setiap
kebijakannya.Tujuan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur adalah
untuk “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan
hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang berkelanjutan yang
berbasiskan pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pelayanan
transportasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam”. Dari tujuan
penataaan ruangnya sudah dapat dilihat bahwa arah pembangunan dari
Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kepada pengembangan industri pertanian
(khususnya perkebunan) yang berkelanjutan agar sumberdaya yang ada di
Kabupaten Kotawaringin Timur dapat terus digunakan, dan semua hal tersebut
dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demi tercapainya
tujuan dari penataan ruang tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Timur menetapkan 7 kebijakan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur
sebagai berikut :
1) Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan,
2) Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang
berkelanjutandengan mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampunglingkungan serta kelestarian sumberdaya alam,
3) Pengembangan pertanian dalam arti luas,
4) Pengembangan industri pengolahan,
5) Pengembangan pelayanan transportasi,
6) Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi
danpeningkatan kesejahteraan masyarakat,
7) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanannegara.
Dari 7 kebijakan penataan ruang tersebut, 5 kebijakan diantaranya
bersentuhan langsung dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit di
Kabupaten Kotawaringin Timur.Didalam masing-masing kebijakan tersebut
sudah ditetapkan juga beberapa strategi untuk mewujudkan setiap kebijakannya.
Staretegi dari 5 kebijakan penataan ruang untuk pembangunan perkebunan
kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :
1) Pensinergian kawasan hutan dan kawasan non hutan
Untuk mewujudkan kebijakan pensinergian kawasan hutan dan kawasan
non hutan, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan
strategi kebijakan sebagai berikut :
Memastikan dan menegaskan batas antara kawasan budidaya nonhutan
dengan kawasan hutan untuk memberikan kepastianrencana
pemanfaatan ruang dan investasi,
Mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait rencanaprogram
pembangunan yang melewati atau berada dalam kawasanhutan,
Mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku terkaitpemanfaatan
ruang atau program pembangunan eksisting yangmelewati atau berada
dalam kawasan hutan,
Memanfaatkan secara optimal ketentuan yang berlaku padakawasan
hutan produksi agar bisa dikelola sendiri olehmasyarakat maupun
pemerintah daerah tanpa merusak danmerubah peruntukan hutan, dan
Menggalang kerjasama Regional, Nasional dan Internasional
dalamrangka pemulihan fungsi kawasan hutan terutama hutan lindung.
2) Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang yang berkelanjutandengan
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampunglingkungan serta
kelestarian sumberdaya alam
Untuk mewujudkan kebijakan pengaturan keseimbangan pemanfaatan
ruang yang berkelanjutandengan mempertimbangkan daya dukung dan daya
tampunglingkungan serta kelestarian sumberdaya alam, maka Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan strategi kebijakan sebagai berikut :
Memastikan dan menegaskan batas antara kawasan yang mempunyai
fungsi lindung dan kawasan budidaya,
Memilih bentuk pemanfaatan ruang yang disesuaikan dengan kesesuaian
lahan dan kriteria teknis yang ditentukan,
Mengoptimalkan pemanfaatan ruang peruntukan budidaya yang telah ada
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan,
Menjaga dan melestarikan kawasan lindung yang telah ditetapkan,
Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup serta
pengendaliankerusakan dan pencemaran lingkungan akibat
kegiatanpemanfaatan ruang yang dilakukan, dan
Memilih penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan
pemanfaatan ruang.
3) Pengembangan pertanian dalam arti luas
Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan pertanian dalam arti luas,
maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan strategi kebijakan
sebagai berikut :
Meningkatkan penggunaan teknologi dan intensifikasi pertanianuntuk
peningkatan produksi pertanian, khususnya pertaniantanaman pangan,
Mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan,
Menambah area baru untuk pengembangan pertanian denganmengacu
kesesuaian lahan dan kriteria teknis yang ditentukanpada lahan-lahan
yang belum dibudidayakan dalam kawasan non hutan, dan
Menetapkan dan mengembangkan kawasan agropolitan di
WilayahKecamatan Teluk Sampit dengan melengkapi
fasilitasperdagangan, pusat koleksi distribusi, dan infrastrukturpendukung.
4) Pengembangan industri pengolahan
Untuk mewujudkan kebijakan pengembangan industri pengolahan, maka
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan strategi kebijakan
sebagai berikut :
Mengembangkan variasi produksi olahan dari komoditaspertanian,
Membatasi pengiriman bahan baku mentah produk komoditasperkebunan
dan pertambangan ke luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur
sebelum diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi,
Menetapkan suatu kawasan industri di Bagendang danmengalokasikan
semua kegiatan industri besar pada kawasantersebut,
Membentuk perusahaan daerah atau bekerjasama dengan investoruntuk
mengelola kawasan industri, dan
Memperlancar sirkulasi aliran barang dari kawasan perkebunandan
pertambangan menuju kawasan industri.
5) Pemanfaatan ruang demi tercapainya pertumbuhan ekonomi danpeningkatan
kesejahteraan masyarakat
Untuk mewujudkan kebijakan pemanfaatan ruang demi tercapainya
pertumbuhan ekonomi danpeningkatan kesejahteraan masyarakat, maka
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur merumuskan strategi kebijakan
sebagai berikut :
Meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil komoditasmasyarakat
dengan perluasan lahan pertanian dan pengembangankawasan industri,
Mengakomodir pengembangan kawasan budidaya dengan
tetapmemperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku,
Memperkuat pemasaran hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,dan
pertambangan melalui pengembangan kawasan industri danagropolitan,
Melibatkan peran serta masyarakat lokal secara aktif dalamkegiatan
pemanfaatan ruang yang dilakukan, terutama olehpelaku usaha,
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana, dan
Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk membuat regulasidan
terlibat secara aktif terkait pemanfaatan ruang yang dapatmeningkatkan
pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakanuntuk kesejahteraan
masyarakat.
5.1.2.2Rencana Pengelolaan Lingkungan oleh Perusahaan
Perkebunan Kelapa Sawit
Setiap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di
Kabupaten Kotim wajib memiliki dokumen perencanaannya sendiri yang berupa
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL). Dokumen perencanaan ini
dimaksudkan untuk menentukan parameter lingkungan yang akan di pantau.
Selain itu maksud dari RPL ini untuk menjelaskan dampak penting yang timbul
akibat dari setiap kegiatan yang dilakukan terhadap komponen lingkungan,
sosial, dan ekonomi. Didalamnya juga terdapat langkah-langkah kegiatan untuk
menangani dan manggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak
positif yang terjadi dalam setiap kegiatan perkebunan kelapa sawit, sehingga
setiap kegiatan perkebunan akan berwawasan kepada lingkungan. Dokumen ini
menjadi salah satu rekomendasi alternative bagi pemerintah dalam melakukan
perencanaan pembangunan daerah khususnya di sektor perkebunan kelapa
sawit.
Dari 58 RPL perkebunan kelapa sawit yang beroperasi aktif di Kabupaten
Kotim, penulis mengambil salah satu RPL dari 58 perkebunan tersebut untuk
dijadikan sebagai hasil penelitian.RPL yang penulis ambil sebagai hasil
penelitian adalah RPL milik perkebunan kelapa sawit PT.WILMAR. Hal yang
melatarbelakangi penulis memilih RPL perkebunan kelapa sawit PT.WILMAR
adalah karena PT.WILMAR merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit
yang luas wilayahnya paling besar, serta umur perusahaanya merupakan yang
paling lama jika dibandingkan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit
lainnya yang beroperasi di Kabupaten Kotim.Secara umum RPL PT. WILMAR
dijabarkan dalam 3 tahap yaitu tahap pra kontruksi, tahap kontruksi, tahap
operasi.
Tahap Pra Kontruksi : Sosialisasi
Dampak yang dirasakan apabila tidak dilakukan sosialisasi adalah
keresahan masyarakat dan konflik sosial.Maka dari itu untuk tahapan sosialisasi
ini hubungannya sangat erat dengan aspek sosial yang ada pada konsep
sustainable development. Oleh karena itu bentuk rencana pengelolaan
lingkungan yang ditetapkan oleh PT.WILMAR pada tahapan sosialisasi adalah
sebagai berikut :Pertama, melakukan pendekatan kemasyarakatan dan
kelembagaan dalam penanganan parameter lingkungan khususnya sosialisasi
kegiatan yang jelas dan transparan kepada masyarakat, pendekatan tersebut
juga dapat dilakukan kepada tokoh masyarakat dengan mengedepankan prinsip
musrawarah mufakat. Kedua, menjalankan mekanisme pembebasan lahan yang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku (misalnya menyangkut prosedur
pelaksanaan dan penetapan harga).Ketiga, menyusun program pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sekitar, serta
melakukan evaluasi kembali terhadap program tersebut agar dapat dilakukan
penyempurnaan program secara berkala dengan menyaring aspirasi masyarakat
sekitar.Keempat, merekrut tenaga kerja utamanya tenaga kerja lokal serta
menerapkan sistem pengupahan tenaga kerja dengan standart UMR.Kelima,
melakukan proses inventarisasi terhadap lahan-lahan yang tumpang tindih
dengan masyarakat dengan melakukan pembebasan lahan, serta
mengupayakan pembangunan kebun plasma secara transparan dilahan tersebut
untuk menghindari terjadinya konflik sosial. Keenam, melakukan koordinasi
dengan dewan adat, camat, kepala desa, dan instansi terkait.Ketujuh,
melakukan sosialisasi secara terus menerus baik secara formal maupun non
formal yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang telah,
sedang, dan akan dilakukan oleh pihak perusahaan.
Bentuk pengelolaan lingkungan tersebut direncanakan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator pencapaian untuk masing-
masing tahapnya. Secara umum indikator pencapaian yang telah ditetapkan
pada rencana pengelolaan lingkungan di tahapan sosialisasi, adalah sebagai
berikut : Pertama, mencegah dan mengurangi dampak negatif berupa keresahan
masyarakat dan menghindari terjadinya konflik. Kedua, menurunkan jumlah
pengaduan/klaim dari masyarakat terkait dengan program pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh PT. WILMAR, baik pengaduan yang
disampaikan secara langsung maupun melalui instansi terkait.Ketiga, tidak
terjadinya konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan selama proses
kegiatan pengadaan tenaga kerja, pembukaan lahan, pembangunan pabrik
pengolahan kelapa sawit, serta pembangunan yang lainnya.
Tahap Kontruksi : Penerimaan Tenaga Kerja
Tahapan penerimaan tenaga kerja ini erat kaitannya dengan aspek
ekonomi dalam konsep sustainable development. Secara umum dalam bentuk
rencana pengelolaannya PT. WILMAR mengisyaratkan bahwa perusahaan
tersebut membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan proyek yang
memiliki keterampilan khususnya pada bidang perkebunan serta bidang lain
yang sesuai dengan kebutuhan. Bentuk rencana pengelolaan lingkungan yang
ditetapkan oleh PT.WILMAR pada tahapan penerimaan tenaga kerja adalah
sebagai berikut: Pertama, mengoptimalkan pemilik lahan plasma sebagai tenaga
kerja dalam mengelola kebun plasma yang telah dibangun oleh perusahaan,
serta mengutamakan masyarakat dari desa sekitarkebun (lokal) untuk terlibat
dalam proses kegiatan perusahaan perkebunan. Kedua, mengatur komposisi
jumlah tenaga kerja dari desa sekitar dengan target 75% lokal dan 25% dari luar,
dengan tetap memperhatikan kualifikasi yang diperlukan. Ketiga, menjalin
kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penertiban administrasi
kependudukan bagi tenaga kerja yang datang dari luar. Keempat,
menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait dengan
proses penerimaan tenaga kerja. Kelima, menjalin kerjasama dengan instansi
terkait di Kabupaten Kotim untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) warga di desa sekitar kebun dengan cara melaksanakan pelatihan-
pelatihan keterampilan berbagai bidang usaha bagi masyarakat, sehingga
masyarakat dapat mempunyai keahlian di bidang perkebunan, pertanian, dll.
Keenam, membayar upah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang
berlaku di wilayah Kalimantan Tengah sebagai salah satu upaya untuk
peningkatan pendapatan para pekerja. Ketujuh, melaksanakan kemitraan usaha
dengan masyarakat yang ada di desa lokasi kegiatan dalam pemenuhan
kebutuhan perusahaan, penyediaan bahan pangan, dll.Kedelapan, melakukan
pembinaan kelembagaan ekonomi masyarakat khususnya KUD.
Bentuk pengelolaan lingkungan tersebut direncanakan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator pencapaian untuk masing-
masing tahapnya. Secara umum indikator pencapaian yang telah ditetapkan
pada rencana pengelolaan lingkungan di tahapan penerimaan tenaga kerja,
adalah sebagai berikut : Pertama, meningkatnya jumlah peluang usaha yang
tercipta dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar kebun dari adanya
kegiatan perkebunan kelapa sawit PT.WILMAR. Kedua, meningkatnya jumlah
tenaga kerja produktif yang berasal dari desa sekitar perkebunan yang totalnya
mencapai 75% dari total tenaga kerja.Ketiga, menghindari terbentuknya sikap
dan persepsi negatif dari masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan
pemutusan hubungan kerja. Keempat, tidak adanya keresahan masyarakat
dankonlik sosial yang terjadi selama proses penanganan tenaga kerja, sehingga
masyarakat dapat selalu mendukung semua rencana kegiatan yang akan
dilakukan oleh PT.WILMAR. Kelima, mengembangkan dampak positif dalam
peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga hal tesebut akan menunjang
pertumbuhan ekonomi daerah.
Tahap Kontruksi : Pembukaan Lahan
Pada tahapan pembukaan lahan ini hubungannya sangat erat dengan
aspek lingkungan yang terdapat dalam konsep sustainable development.
Pembukaan lahan pada umumnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan
rencana penenaman kelapa sawit pada blok-blok kebun. Pelaksanaan
pembukaan lahan di PT.WILMAR berpedoman pada Surat Keputusan Direktur
Jendral Perkebunan Nomor 38/KB.110/SK/Dj.BUN/05.95 Tahun 1995 tentang
Petunjuk Teknis Pembukaan Lahan Tanpa Pembakaran untuk Pengembangan
Perkebunan. Tata laksana pembukaan lahannya juga mengacu pada surat
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/753/Ek bahwa pembukaan lahan baru
dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta setelah
diperoleh izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik
Indonesia. Kegiatan pembukaan lahan sangat berpotensi menyebabkan
hilangnya kawasan-kawasan yang harus dilindungi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sebelum melakukan
pembukaan lahan, PT.WILMAR terlebih dahulu mengin-ventarisasikan dan
memetakan kawasan lindung atau kawasan konservasi, agar nantinya tidak
terjadi pembukaan lahan dikawasan yang harusnya dilindungi.
Selain itu, sistem pembukaan lahan yang dilakukan oleh PT.WILMAR
adalah secara mekanis dengan tahapan pembukaan lahannya sebagai berikut :
a) Menebas
Penebasan semak dan pohon kayu yang berdiameter <10 cm sampai
rata dengan tanah. Penebasan dilakukan secara manual dengan
menggunakan parang atau kapak.
b) Menumbang
Pohon kayu yang berdiameter >10cm ditebang menggunakan kapak
atau gergaji rantai (chainsaw). Tinggi tunggul tebangan untuk pohon
berdiameter 10-49 cm, mendekati tanah dan pohon berdiameter >50
cm, 50 cm dari permukaan tanah.
c) Merencek
Merencek adalah pekerjaan memotong batang, dahan dan ranting-
ranting kayu yang sudah ditebang untuk memudahkan pekerjaan
memerun/merumpuk. Batang dan dahan yang besar di potong-potong
hingga panjangnya tinggal 4-5 meter.
d) Merumpuk
Pekerjaan merumpuk dilakukan dengan menggunakan excavator.
Sebelum merumpuk, lebih dahulu dilakukan pekerjaan pemancangan
untuk menentukan letak rumpukan. Arah rumpukan mengarah timur-
barat dan jarak antar rumpukan disesuaikan dengan kondisi hasil imas
tumbangan. Bila hasil imas tumbang sedikit, maka dibuat jalur
rumpukan 4 : 1 (4 barisan tanaman, 1 rumpukan); tetapi bila terlalu
banyak, jarak antar rumpukan dibuat 2 :1 (2 barisan tanaman, 1
rumpukan), agar rumpukan tidak terlalu tinggi, maksimal 2 meter.
Secara umum dalam bentuk rencana pengelolaan lingkungannya, pada
tahapan pembukaan lahan PT.WILMAR sangat memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Semua proses pembukaan lahan oleh
PT.WILMAR selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan pembukaan lahan. Maka dari itu, bentuk rencana pengelolaan
lingkungan yang ditetapkan oleh PT.WILMAR pada tahapan pembukaan lahan
adalah sebagai berikut: Pertama, menghindari kegiatan pembukaan lahan
dengan cara membakar lahan. Kedua, melakukan pembukaan lahan secara
terbatas dan bertahap untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan juga
meminimalisir peningkatan erosi sedimentasi, serta tidak melakukan pembukaan
lahan pada kawasan yang dilindungi (sempadan sungai/anak sungai, sekitar
sumber mata air). Ketiga, membuat lobang-lobang penampak air pada setiap
blok yang berfungsi untuk meningkatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah, selain
itu juga mengatur pembangunan saluran drainase sehingga air yang melimpas
dari blok kebun dapat tertampung dan tidak mengalir ke sungai dan anak-anak
sungai.Keempat, menanam tanaman subtitusi atau pengayaan tanaman di areal
sempadan sungai/anak sungai, sekitar sumber mata air dan areal HCV dengan
tumbuhan asli terutama pada areal dengan kerapatan tegakan jarang. Kelima,
Melakukan identifikasi terhadap kawasan yang bernilai konservasi tinggi (HCV),
serta kawasan-kawasan yang dilindungi/dikeramatkan oleh masyarakat.Keenam,
membuat papan larangan bahwa dilararang membabat, menebang pohon,
merusak tumbuhan yang terdapat pada kawasan sempadan sungai/anak sungai,
sekitar sumber mata air dan areal HCV. Ketujuh, memasang papan larangan
untuk tidak berburu atau menangkap satwa liar dalam areal perkebunan yang
ditempatkan di daerah-daerah yang strategis.Kedelapan, membuat papan
pengumuman pada lahan yang rawan kebakaran dan papan peringatan bagi
karyawan untuk berhati-hati dalam penggunaan api terutama pada saat musim
kemarau. Kesembilan, menyediakan sarana dan prasarana tanggap darurat
kebakaran lahan, misalnya membuat embung-embung air di sekitar kebun
sebagai sumber air untuk memadamkan api bilamana terjadi kebakaran, serta
membangun menara pengawas kebakaran lahan sebagai salah satu sarana
untuk mendukung deteksi dini kebakaran lahan.
Bentuk pengelolaan lingkungan tersebut direncanakan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator pencapaian untuk masing-
masing tahapnya. Secara umum indikator pencapaian yang telah ditetapkan
pada rencana pengelolaan lingkungan di tahapan pembukaan lahan, adalah
sebagai berikut : Pertama, tidak ada terjadinya kejadian kebakaran lahan selama
proses pembukaan lahan berlangsung, baik karena disengaja atau karena
kelalaian di areal perkebunan PT.WILMAR, sehingga dampak negatif dari
kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan ditanggulangi. Kedua, tidak
terjadinya keresahan masyarakat dan konflik sosial selama proses kegiatan
pembukaan lahan oleh PT.WILMAR. Ketiga, erosi dan sedimentasi memenuhi
kriteria berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000
tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.Keempat,
kualitas air permukaan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitasi Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kelima, kualitas tanah
memenuhi criteria berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 150
Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi
Biomassa.Keenam, mencegah dan menekan dampak negatif kepunahan flora
dan fauna, sehingga dapat terjaganya habitat jumlah flora dan fauna di dalam
area perkebunan PT.WILMAR terutama flora dan fauna yang dilindungi.Ketujuh,
mencegah dan manggulangi penurunan kualitas iklim dan kualitas kesuburan
tanah, serta mengembangkan dampak positif dari adanya penanaman tanaman
subtitusi.
Kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit merupakan salah
satu sumber dampak dari kebakaran hutan yang terjadi di Kabupaten
Kotawaringin Timur. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran
lahan tersebut, PT.WILMAR melakukan beberapa upaya, antara lain :
a. Pengembangan sistem deteksi dini melalui pembuatan menara pantau
pada lokasi yang memiliki areal lebih tinggi, pembentukan posko
pengendalian kebakaran, pembuatan sekat bakar vegetatif keliling kebun
dan pembuatan embung-embung atau waduk sebagai sumber air sesuai
kebutuhan.
b. Pembuatan SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan
kebun.
c. Pembentukan perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam
mencegah dan mengendalikan kebakaran lahan dan kebun, yaitu Tim
Serbu Api
d. Pelatihan pengendalian atau penanggulangan kebakaran lahan dan
kebun secara berkala, antara lain simulasi pemadaman kebakaran,
pembuatan sekat bakar dan apel siaga.
e. Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian
kebakran lahan dan kebun.
Tahap Operasi : Pemiliharaan Perkebunan
Tahap pemeliharaan perkebunan merupakan upaya PT.WILMAR dalam
mengelola keseluruhan aspek yang ada pada konsep sustainable development
agar tetap terjaga keseimbangannya ketika dilakukan kegiatan perkebunan
kelapa sawit didaerah tersebut, baik itu aspek lingkungan, sosial, maupun
ekonomi.Lingkungan lebih mengarah kepada pelestarian alam, sosial lebih
mengarah kepada kenyamanan masyarakat sekitar, dan ekonomi lebih
mengarah kepada profit yang diterima oleh perusahaan dan masyarakat lokal.
Oleh karena itu bentuk rencana pengelolaan lingkungan yang ditetapkan oleh
PT.WILMAR pada tahapan pemeliharaan perkebunan adalah sebagai berikut :
Pertama, membangun tempat penyimpanan sementara limbah B3 sesuai
dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan, serta mengajukan permohonan izin
penyimpanan limbah B3 kepada instansi yang berwenang dan menyampaikan
laporan tentang pengelolaan limbah B3 kepada instansi tersebut. Kedua,
memberikan simbol dan label kepada limbah bahan yang berbahaya dan
beracun, selain itu simbol dan label juga digunakan untuk masing-masing tong
sampah untuk pemilahan limbah. Ketiga, melakukan riset terhadap kebutuhan
pupuk yang optimum dan berdasarkan analisis tanah dan daun, selain itu
perusahaan juga mensosialisasikan kepada setiap karyawan kebun tentang
teknik pemupukan yang baik dan benar. Keempat, menyusun dan menerapkan
Standart Operating Procedure (SOP) pemeliharaan tanaman yang ramah
lingkungan, terutama dalam hal pengujian, aplikasi dan monitoring penggunaan
pupuk kimiawi dan pestisida dalam kegiatan pemeliharaan kebun, agar dapat
ditingkatkan efesiensi penggunaan pupuk dan pestisida dalam pemeliharaan
tanaman untuk mengurangi efek residu pupuk dan pestisida secara minimal yang
mungkin masuk pada badan air sungai. Kelima, melakukan kerjasama dengan
instansi terkait dalam rangka pemeliharaan lingkungan disekitar areal
perkebunan kelapa sawit PT.WILMAR. Keenam, memberikan informasi kepada
masyarakat mengenai rencana angkutan Tandan Buah Segar (TBS) sehingga
masyarakat mengetahui kemungkinan adanya peningkatan debu, selain itu
perusahaan juga akan mengatur jadwal pelaksanaan pengangkutan TBS dan
kecepatan kendaraan pengangkut untuk menghindari akumulasi debu di
pemukiman penduduk yang akan dilewati oleh kendaraan pengangkut, serta
melakukan penyiraman pada saat musim kemarau guna mengurangi intensitas
debu. Ketujuh, membuat zona untuk area Ruang Terbuka Hijau (RTH) disekitar
perkebunan kelapa sawit dengan menanam jenis-jenis tanaman yang
mempunyai daya serap tinggi terhadap zat-zat polutan dari gas buang kendaraan
dan asap yang berasal dari pabrik, serta menanami dengan tanaman rerumputan
disela-sela antar pohon kelapa sawit dan menanami pepohonan dilahan yang
masih kosong agar menjaga tingkat kesuburan tanah. Kedelapan, melakukan
perkerasan pada jalan utama kebun dengan menggunakan material laterite,
serta memelihara rumput-rumput atau tanaman penutup di kiri dan kanan jalan
kebun. Kesembilan, mengutamakan masyarakat sekitar perkebunan untuk
dilibatkan dalam keseluruhan kegiatan perkebunan, mulai tenaga lapangan
sampai dengan tenaga kantoran agar dapat mengangkat perekonomian
masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit.
Bentuk pengelolaan lingkungan tersebut direncanakan untuk mencapai
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam indikator pencapaian untuk masing-
masing tahapnya. Secara umum indikator pencapaian yang telah ditetapkan
pada rencana pengelolaan lingkungan di tahapan pemeliharaan perkebunan,
adalah sebagai berikut : Pertama, tidak adanya keluhan atau pengaduan
masyarakat baik secara langsung maupun melalui instansi terkait yang
berkenaan dengan limbah B3, dan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, parameter air, tanah, dan
udara dapat selalu terjaga kualitasnya, karena hal tersebut merupakan amanat
dari peraturan perundang-undangan. Ketiga, tidak adanya kekhawatiran dan
keresahan masyarakat atas pencemaran sungai akibat operasional kegiatan PT.
WILMAR, sehingga respon masyarakat yang mendukung rencana kegiatan dari
PT. WILMAR akan terus meningkat. Keempat, meningkatnya jumlah peluang
usaha yang tercipta dan dapat di manfaatkan oleh masyarakat sekitar
perkebunan dari adanya kegiatan operasional perkebunan yang dilakukan oleh
PT. WILMAR. Kelima, mencegah dan mengurangi dampak negatif dari
peningkatan frekuensi dan intensitas potensi kecelakaan lalu lintas dan
kecelakaan kerja. Keenam, mengurangi dampak negatif dari penurunan
kesehatan lingkungan. Ketujuh, mengembangkan dampak positif dari
peningkatan kualitas sifat kesuburan tanah.
5.1.2.3Pengaduan Permasalahan Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi
oleh Masyarakat
Selain kontribusi dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan
perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui masing-masing dokumen
perencanaannya. Masyarakat juga mempunyai peran penting dalam
mewujudkan sustainable development dalam proses perencanaan pembangunan
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur. Peran penting dari
masyarakat tersebut meliputi pengawasan dan pengaduan.Masyarakat yang
posisinya ada didalam atau diluar dari perusahaan dapat mengawasi segala
kegiatan yang ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit.Selain masyarakat
yang mengawasi secara perorangan, ada juga masyarakat yang tergabung
dalam sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Lembaga tersebut
bernama Forum Pemerhati Lingkungan dan Sumber Daya Alam (FOPELISDA)
Kabupaten Kotawaringin Timur.Masyarakat dan FOPELISDA ini merupakan
harapan dari pemerintah untuk mengawasi lingkungan di wilayah Kabupaten
Kotawaringin Timur. Hal ini dikarenakan masyarakat dan FOPELISDA
merupakan pihak pengawas netral yang bukan bagian integral dari perusahaan
perkebunan maupun dari pemerintah daerah. Karena posisinya yang tidak terikat
dengan pihak manapun, maka segala bentuk pengawasan dari masyarakat dan
FOPELISDA akan sangat membantu kinerja dari pemerintah dalam merumuskan
perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Kotawaringin Timur. Hal tersebut senada dengan pernyataan yang disampaikan
oleh Pak Helmy selaku Ketua Umum FOPELISDA Kabupaten Kotawaringin
Timur yang mengungkapkan bahwa :
“Kami disini hadir untuk mengawasi lingkungan hidup di sekitar Sampit,
segala bentuk pembangunan akan kami kaji lingkungannya melalui
amdal, Selain itu kami juga mengawasi setiap kegiatan yang
berhubungan dengan lingkungan dan sumber daya alam. Kami juga
berdirinya independen tidak ada suruhan dari pemerintah atau pihak
manapun, inisiatif dari teman-teman yang peduli sama lingkungan aja.
Setiap ada forum diskusi di Bappeda kami selalu di undang untuk ikut
serta dalam perencaaan di Bappeda. Ya alhamdulillah dalam setiap
diskusinya pendapat kami selalu didengar oleh pemerintah, dan kami
paling menyoroti pengelolaan lingkungan oleh perkebunan kelapa sawit,
pasti kami komentari terus dalam setiap diskusinya mengenai
pengelolaan lingkungannya, dan pemerintah juga kami kritisi dalam hal
pemberian izin pembukaan lahan kepada perusahaan perkebunan agar
mulai membatasi pemberian izin tersebut” (Wawancara pada tanggal 23
Desember 2016 di kediaman pak Helmy di Sampit).
Untuk membenarkan pernyataan dari Pak Helmy pihak pemerintah
daerah melalui Ibu Endah Prihatinselaku Kepala Bidang Analisa Dampak
Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur Juga
mempaikan penyataan yang senada, sebagai berikut :
“Kalau LSM yang bertugas mengawasi lingkungan di Sampit itu ada
FOPELISDA namanya mas. Lembaga FOPELISDA itu selalu di undang
sama Bappeda kalo lagi ada forum-forum diskusi perencanaan kayagitu.
Mereka diundang buat menyampaikan pendapat mengenai pengawasan
lingkungan. Apalagi mereka merupakan perwakilan dari masyarakat
Sampit kan, makanya mereka itu selalu di undang sama Bappeda mas,
karena mereka juga paham mengenai kondisi lingkungan yang ada di
Sampit ini” (Wawancara pada tanggal 19 Desember 2016 di Kantor
Badan Lingkungan Hidup Kotawaringin Timur).
Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut dapat di pahami bahwa
peran aktif dari masyarakat dan FOPELISDA melalui pengawasan dan
pengaduannya sangat dibutuhkan oleh pihak pemerintah dalam melakukan
perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit sehingga dapat
sustainable. Terutama pengawasan untuk daerah-daerah yang berada di wilayah
pedalaman hutan yang keberadaannya sulit diakses oleh pihak pemerintah,
sehingga pengawasan dari masyarakat akan sangat diharapkan oleh pihak
pemerintahuntuk kemudian hasil pengawasan tersebut akan disampaikan oleh
masyarakat dalam bentuk pengaduan ke Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Timur. Instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk menerima pengaduan
dari masyarakat tersebut adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama
dengan Badan Lingkungan Hiup Kabupaten Kotawaringin Timur.Selain itu
instansi pembantu yang dapat menerima pengaduan dari masyarakat adalah
kelurahan dan kecamatan. Bagi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk
datang langsung ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau Badan
Lingkungan Hidup, masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui
kantor Kelurahan atau kantor Kecamatan terdekat, kemudian pihak Kelurahan
dan Kecamatan yang akan meneruskan pengaduan-pengaduan tersebut ke
Dinas Kehutanan dan Perkebunan atau Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Kotawaringin Timur. Selain itu masyarakat dapat juga menyampaikan
pengaduannya ke lembaga FOPELISDA yang kantor perwakilannya sudah
tersebar disemua kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal tersebut
dibenarkan oleh Pak Helmy selaku Ketua Umum FOPELISDA Kabupaten
Kotawaringin Timur yang memberikan pernyataan kepada peneliti sebagai
berikut :
“Sekarang kantor perwakilan kami sudah ada di setiap kecamatan di
Sampit ini.Jadi ini bisa memudahkan buat masyarakat yang mau
menyampaikan pengaduan mengenai permasalahan-permasalahan
lingkungan kepada kami.Bagi masyarakat yang mau menyampaikan
pengaduan permasalahan lingkungan atau masyarakat yang mau
bergabung dengan FOPELISDA bisa langsung datang ke kentor
perwakilan kami yang ada di setiap kecamatan” (Wawancara pada
tanggal 23 Desember 2016 di kediaman pak Helmy di Sampit).
Sepanjang tahun 2016 ada berbagai permasalahan yang diadukan oleh
masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, permasalahan
tersebut meliputi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.Agar
pengaduan-pengaduan dari masyarakat tersebut dapat memberikan kontribusi
untuk perencanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten
Kotawaringin Timur, pemerintah daerah melakukan rekapitulasi kembali dengan
membuat daftar list permasalahan pembanguan berkelanjutan pada sektor
perkebunan kelapa sawit. Daftar list permasalahan yang dituliskan oleh
pemerintah dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten
Kotawaringin Timur ini merupakan kumpulan dari beberapa pengaduan yang
disampaikan oleh masyarakat. Bedasarkan data dari dokumen Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur, sepanjang tahun
2016 terdapat beberapa permasalahan pada sektor perkebunan kelapa sawit
yang telah diadukan oleh masyarakat, kemudian Badan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan rekpitulasi dengan membuat
daftar list permasalahan sebagai berikut :
Tabel 5.5Daftar Permasalahan Pembangunan Berkelanjutan Yang Diadukan
Oleh Masyarakat Pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2016
No. Permasalahan
1 Tingginya alih fungsi lahan dari lindung ke fungsi lahan lainnya
2 Meningkatnya pembukaan lahan untuk perkebunan pada lahan dengan
tingkat kemiringan yang curam (lebih dari 45o)
3 Peningkatan lahan kritis
4 Rencana pengembangan lahan perkebunan 51 ribu hektar
Lanjutan Tabel 5.5
5 Ketidakseimbangan ketersediaan lahan potensial pertanian terhadap
jumlah penduduk (tenaga kerja di pertanian)
6 Ijin perkebunan kelapa sawit yang perlu di kaji ulang
7 Peningkatan pergeseran tata fungsi kepariwisataan menjadi perkebunan
(menimbulkan konflik sengketa lahan yang berpotensi kepariwisataan)
No. Permasalahan
8 Peningkatan pencemaran air sungai akibat sampah dari pemukiman buruh perkebunan
9 Hilangnya anak sungai
10 Pencemaran dan pendangkalan air sungai akibat kegiatan perkebunan
11 Penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan
12 Masih tingginya tingkat kerentanan daerah terhadap kebakaran hutan yang mengakibatkan polusi udara
13 Semakin banyaknya lahan produktif milik masyarakat yang dijual kepada investor perkebunan kelapa sawit
14 Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akibat migrasi dan meningkatkan angka kemiskinan
15 Masih belum efesien dan efektifnya sistem administrasi pertanahan
16 Masih banyak terjadi penerbitan surat keterangan tanah yang belum tertata sistemnya dengan baik, terutama untuk daerah pedalaman
17 Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJP
18 Kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit belum memperhatikan kebutuhan ruang akan RTH
19 Belum tersedianya data tata ruang yang dapat diakses oleh masyarakat
20 Peningkatan lahan kritis dan berpotensi bencana
Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, 2016
5.2.1 Strategi Sustainable Development pada Perencanaan Pembangunan
Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur
Pada dasarnya program yang ditetapkan pada Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur harus mengikuti ketentuan pada
peraturan yang berada diatasnya.Dalam hal ini peraturan diatas yang menjadi
pijakan dari RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur adalah RPJMD Kabupaten
Kotawaringin Timur, dan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.Begitu juga ketika
ingin menetapkan sebuah program sustainable development pada perkebunan
kelapa sawit, harus melihat tujuan penataan ruang yang terdapat pada RTRW
Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga visi misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin
Timur.Kemudian program-program tata ruang dari RTRW Kabupaten
Kotawaringin Timur, harus memiliki sinkronisasi dengan tujuan penataan ruang
dari RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dan visi midi RPJMD Kabupaten
Kotawaringin Timur.Hal ini dilakukan agar program-program dan juga tujuan
penataan ruang dari RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur tidak bertentangan
dengan visi misi dari dokumen perencanaan yang ada diatasnya.Selain itu pada
analisis ini juga akan melihat pemuatan aspek pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development) pada tujuan penataan ruang RTRW Provinsi
Kalimantan Tengah, dan visi misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur. Ketika
semua hal tersebut sudah dapat dianalisis kesesuaiaannya maka akan dapat
terlihat program pembangunan seperti apa yang cocok untuk pembangunan
perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur, tentunya program
pembangunan tersebut harus berdasarkan kepada aspek Sustainable
Development. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada penjelasan yang telah
digambarkan oleh peneliti dibawah ini :
Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2016
Gambar 5.4 Analisis Spiral pada Dokumen Perencanaan dan Program
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit
Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa setiap dokumen
perencanaan harus didasari olehSustainable Development dalam setiap
pembangunannya, tak terkecuali pembangunan pada sektor perkebunan kelapa
sawit. Menurut teori yang telah dikutip oleh peneliti pada bab tinjauan pustaka,
telah dijelaskan bahwa konsep Sustainable Development harus memenuhi
keberlanjutan pada ketiga aspek yaitu : ekonomi, sosial dan lingkungan.
Selanjutnya akan kita lihat kesesuaian antara tujuan penataan ruang dari RTRW
Provinsi Kalimantan Tengah, visi misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur,
dan tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur dengan
konsep Sustainable Development. Untuk melihat kesesuaiaan tersebut dapat
dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5.6 Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan dengan Konsep
Sustainable Development
Dokumen
Perencanaan
TujuanPenataan Ruang Visi Misi
RTRW
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Mewujudkan tatanan
ruang wilayah Kalimantan
Tengah berbasis
pertanian yang
berorientasi agribisnis dan
agroindustri, serta
sebagai lumbung energi
dan lumbung pangan
dengan tetap
mempertimbangkan daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup.
- -
Lanjutan Tabel 5.6
Dokumen
Perencanaan
TujuanPenataan Ruang Visi Misi
RPJMD
Kabupaten
Kotawaringin
Timur
- Terwujudnya
Masyarakat yang
Madani, Dinamis,
Mandiri,dan
Berdaya Saing
dalam Suasana
Religuis, Aman,
dan Sejahtera,
serta
Pembangunan
Pertanian
Berwawasan
Lingkungan Hidup
yang
Berkelanjutan.
a) Meningkatkan
kualitas sumber
daya manusia yang
didasari
penguasaan IPTEK
dan IMTAQ,
b) Mewujudkan
pembangunan
ekonomi dan
meningkatkan
kesejahteran
rakyat,
c) Meningkatkan
pembangunan
lingkungan hidup
untuk keberlanjutan
dan kelestarian
pengelolaan
sumberdaya alam,
dan
d) Meningkatkan
pembangunan
pertanian dengan
tetap
memperhatikan
kondisi lingkungan
Lanjutan Tabel 5.6
Dokumen
Perencanaan
TujuanPenataan Ruang Visi Misi
RTRW
Kabupaten
Kotawaringin
Timur
Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang bersinergi dengan kawasan hutan, dengan keseimbangan pemanfaatan ruang berkelanjutan yang berbasiskan pengembangan pertanian, industri pengolahan dan pelayanan transportasi demi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya
alam.
- -
Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2016
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masing-masing dokumen
perencanaan telah memuat aspek pembangunan berkelanjutan didalam visi misi
maupun tujuan penataan ruangnya.Dari ketiga dokumen perencanaan tersebut,
dapat ditarik benang merah bahwa ketiga-nya menekankan kepada pelestarian
lingkungan hidup yang berkelanjutan dalam setiap pembangunannya.
Selanjutnya ketiga dokumen perencanaan tersebut memfokuskan pembangunan
pada sektor pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah, akan tetapi
harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan
penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kekonsistenan
antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lain yang
berada diatasnya. Dalam hal ini dokumen perencanaan yang paling tinggi adalah
RTRW Provinsi Kalimantan Tengah yang didalam tujuan penataan ruangnyatelah
menjelaskan tentang tatanan ruang wilayah Provinsi Kalimantan Tengah
yangdiarahkan pada sektor pertaniandengan tetap mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup.Selanjutnya dokumen perencanaan
yang ada dibawahnya adalah RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur yang juga
mempunyai visi misi yang senada dengan RTRW Provinsi Kalimantan
Tengah.Didalam visi misi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur dijelaskan
bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan pertanian
yang bewawasan pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam agar tetap
dapat berkelanjutan.Dan untuk dokumen perencanaan yang paling bawah adalah
RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur, dokumen ini juga menetapkan tujuan
penataan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada diatasnya
yaitu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJMD Kabupaten Kotawaringin
Timur. Didalam tujuan penataan ruang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur
dijelaskan juga bahwa pemanfaatan ruang di Kabupaten Kotawaringin Timur
akan diarahkan kepada pembangunan berkelanjutan yang berbasiskan
pengembangan industri pertaniandemi tercapainya pertumbuhanekonomi dan