Wakil Pemimpin Redaksi

Pemimpin UmumHariyanto Ekowaluyo

Pemimpin RedaksiFauzi Aziz

Wakil Pemimpin RedaksiHartono

Redaktur PelaksanaI.B. Putu Arsana

Anggota RedaksiAchwandi Syehab, Bonggar S. Pardede,Karyanto Suprih, Supardjo, Iriana, RustamEffendi, Wahyu Kodri

Photographer/DokumentasiJ. Awandi, Sutopo

Tata UsahaHerdi Triyono, L.J.E Lapian, M. Amin, DediMaryono, Asep Djidji

Alamat RedaksiBiro Umum dan Hubungan MasyarakatDepartemen Perindustrian danPerdaganganJl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta12950Telp. 5251661, 5255509 pes. 4023website : http:\\www.dprin.go.id

susunan

Redaksi

Redaksi menerima naskah/artikel daripara kontributor dan berhak mengeditsetiap naskah yang akan dimuat.

Diterbitkan oleh Biro Umum dan HumasDep. Perindustrian dan PerdaganganSITT Nomor/SK/Ditjen PPG/SIT/1980

RedaksiLaporan UtamaProgram Revitalisasi danPengembangan Indag ......3Konsorsium Tripartit KaretAlam Resmi Dibentuk...11

KebijakanMenperindagterbitkanketentuan imporCengkeh....20Pemerintahtangani seriuskegiataneksploitasi danekspor pasirlaut............................21

Peluang UsahaKehadiran ITPC di tiga kotasangat diminati................26KomoditiIndonesia gencar tingkatkan

Ekspor CPO....................28ArtikelKonsumen mulai sadarterhadap hak dankewajiban.....................39ProfilNuryana, pengrajin jaketkulit yang sukses .....41

Daftar Isi

Pertama-tama yang ingin kami sampaikankepada pembaca melalui Media Indag edisi kaliini tiada lain adalah permohonan maaf yangsebesar-besarnya, karena Media Indag yangbiasanya terbit dwi bulanan, kenyataannya barubisa menjumpai kembali para pembaca. Hal inisemata-mata dikarenakan kesadaran akankekurangan untuk terus berusaha membenahiberbagai hal yang terkait dengan kualitas isi danpenampilan sehingga dapat mendekati keinginantuntutan pembaca. Sumbangan pemikiran sertasaran dan kritik merupakan kebutuhan yang tidakpernah kami abaikan dalam rangka perbaikanMedia yang kita cintai ini.

Seperti biasa, bahwa setiap penerbitanMedia Indag selalu mengedepankan informasitentang kebijakan terbaru di sektor industri danperdagangan, dilengkapi dengan berbagai isuhangat dan artikel yang menarik untuk dibaca.Salah satunya adalah program revitalisasi danpengembangan sektor indag yang mengisi rubriklaporan utama.

Perkembangan menarik yang jugaditampilkan adalah terbentuknya konsorsiumtripartit karet alam dari tiga negara yaitu Indonesia,Malaysia dan Thailand dengan tujuan untukmempertahankan harga karet alam pada tingkatyang wajar. Di sisi lain, upaya juga terus dilakukanuntuk mengembalikan posisi komoditasprimadona ekspor industri di sektor kayu olahan.Selain itu dalam rubrik kebijakan disajikan secarakhusus tentang ketentuan tata niaga imporcengkeh, larangan ekspor bijih timah sertapengaturan ekspor pasir laut.

Dalam rubrik peluang usaha juga tersajiupaya-upaya Indonesia menjajaki kerjasamadengan Vietnam dan India dalam mengangkatharga kopi dunia ke arah yang lebih baik sertaperlunya terobosan pasar bagi produk kayu dariIndonesia di tengah persaingan yang ketat. Masihbanyak sajian yang dapat disimak dalam terbitanMedia Indag kali ini antara lain artikel dan profilUKM yang sukses.

Pengantar

Redaksi

Program Revitalisasi dan PengembanganIndustri dan Perdagangan

1. Revitalisasi dan Pengembangan IndustriSampai saat ini negara kita belum dapat

sepenuhnya keluar dari krisis ekonomi yang telahberlangsung lebih dari 4 tahun, karena berbagaifaktor eksternal dan internal. Faktor eksternalantara lain adalah rendahnya pertumbuhan ekonomidunia, terutama negara-negara tujuan eksporIndonesia seperti AS, Jepang, Eropa dan kompetisiglobal yang semakin ketat baik dalam memasarkanproduk maupun dalam menarik investasi. Sementaraitu, kita juga menghadapi kendala-kendalainternal, misalnya kurangnya jaminan keamanandan kepastian hukum, ekonomi biaya tinggi,masalah ketenaga kerjaan, serta keterbatasanprogram-program pembiayaan (financing) ke sektorriil yang disebabkan oleh lambatnya restrukturisasiperbankan dan perusahaan.

Kondisi di atas menyebabkan pertumbuhanlapangan kerja tidak dapat menyerap sebagian besarpertumbuhan angkatan kerja yang ada, baik dariangkatan kerja yang baru ditambah denganmeningkatnya pengangguran akibat krisis tersebut.Masalah tersebut telah berlangsung cukup lama se-hingga dampaknya sangat mengkhawatirkan bagiperekonomian. Oleh karenanya, perlu segeradilakukan langkah-langkah konkrit dalam jangkapendek-menengah untuk mengembalikan danmeningkatkan kinerja (revitalisasi) sektor industri,terutama pada cabang-cabang industri yang secara

Krisis ekonomi melanda yang berbagai negara mengakibatkan terpuruknya urat nadi perekonomian,sehingga setiap negara berusaha menciptakan resep pemulihan ekonominya, termasuk Indonesia.

Sejak krisis, sektor industri dan perdagangan nyaris berjalan di tempat, dan tanpa kebijakanterobosan, mustahil ekonomi Indonesia dapat dibangun kembali. Atas dasar itulah,

Menperindag, Rini Soewandi mencanangkan program Revitalisasi danPengembangan Sektor Industri Perdagangan, yang

tentu perlu dukungan dari semua pihak.

substantif dapat memperluas lapangan ataukesempatan kerja dan mendukung programpemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Tujuan dan Sasaran Revitalisasi danPengembangan Industri

Prioritas utama tujuan revitalisasi industridalam jangka pendek-menengah adalah mening-katkan daya serap tenaga kerja secara substantifoleh sektor industri dan perdagangan. Denganpertimbangan bahwa di samping menekan potensikerawanan sosial akibat tingginya tingkatpengangguran pada saat ini, terciptanyakesempatan kerja yang memadai merupakan salahsatu faktor utama pendorong pemulihan ekonomiIndonesia.

Fokus Revitalisasi dan Pengembangan Industri

Dalam mencapai tujuan program revitalisasi danpengembangan industri perlu dilakukan pemilihansektor-sektor industri yang mempunyai dampakberganda yang besar dalam penciptaan kesempatankerja dalam jangka pendek-menengah ini (tahun2002-2004). Berdasarkan hasil analisis yangmendalam, pada saat ini industri yang memenuhikriteria di atas adalah industri yang berorientasiekspor dan yang banyak menggunakan sumber daya

Laporan Utama

Media Industri dan Perdagangan 3

dalam negeri, yaitu:1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil2. Industri Elektronika3. Industri Alas Kaki4. Industri Pengolahan Kayu dan Pulp/Kertas

Revitalisasi atas keempat sektor ini, berda-sarkan estimasi akan dapat meningkatkanpenyerapan tenaga kerja sekitar 350.000 orang, danakan dapat menghindari potensi PemutusanHubungan Kerja (PHK).

Di samping keempat sektor tersebut, perludilakukan pengembangan beberapa industri lainnyayang juga memiliki potensi yang besar dalampenciptaan kesempatan kerja, yakni:1. Industri Kulit dan Produk Kulit2. Industri Pengolahan Ikan3. Industri Pengolahan CPO4. Industri Pupuk dan Alat/Mesin Pertanian5. Industri Makanan6. Industri Software7. Industri Perhiasan dan Kerajinan.

Pengembangan atas ketujuh sektor ini,berdasarkan estimasi akan dapat meningkatkanpenyerapan tenaga kerja sekitar 809.000 orang, disamping akan menghindari potensi PHK.

Revitalisasi dan pengembangan yang terfokuspada industri-industri tersebut di atas juga dapatmenghemat dan meningkatkan penghasilan devisa.Keempat sektor industri yang perlu direvitalisasibeserta tujuh sektor industri yang perlu dikem-bangkan dalam jangka pendek-menengahmerupakan kontributor terbesar dari ekspor kitayang menghasilkan nilai ekspor sekitar US$ 39,7milyar, dan diharapkan dengan program revitalisasidan pengembangan, sektor-sektor tersebut dapatmeningkatkan hasil ekspornya menjadi sekitar US$42,2 milyar. Di samping itu, sektor-sektor tersebutdiharapkan dapat pula meningkatkan ketahananpangan nasional.

Selanjutnya, dalam jangka menengah-panjang,untuk memperkuat revitalisasi dan pengembanganindustri-industri tersebut, harus didukung olehpengembangan industri pendukungnya, yaitu:1. Industri Barang Modal, Komponen Permesinan

dan Elektronika Penunjang2. Industri Pemrosesan Kulit

3. Industri Asesoris

Berdasarkan pemilihan sektor-sektor industri diatas dengan fokus usahanya yang berorientasiekspor dan berbasis penggunaan sumber daya dalamnegeri, telah dilaksanakan analisis secarakomprehensif mengenai kendala dan permasalahanyang mereka hadapi dan telah menyebabkanterhambatnya atau melemahnya pertumbuhan danpengembangannya selama ini. Dari analisistersebut, Depperindag mengusulkan langkah-langkah pokok yang harus segera dilaksanakanuntuk memulihkan dan meningkatkan kinerjaindustri tersebut.

Usulan langkah-langkah pokok dibagi dalamdua kategori, yakni langkah-langkah pokok umumyang merupakan langkah-langkah yang diperlukanoleh semua sektor industri yang tercakup dalamprogram revitalisasi dan pengembangan industri,serta langkah-langkah pokok yang spesifik untukcabang atau sektor industri tertentu.

Gambar 1Program Revitalisasi, Restrukturisasi dan PengembanganIndustri, serta Pengembangan IKM

Strategi Pencapaian Sasaran

Laporan Utama

Industri Potensial(26 cabang Industri, Lampiran I)

Revitalisasi &Restrukturisasi

(4 cabang Industri)

Pengembangan(7 Cabang Industri)

1. Tekstil & Produk Tekstil2. Elektronika3. A las Kaki4. Pengolahan kayu &

pulp/KertasIndustri Pendukung8. Barang Modal, Komponen

Permesinan dan ElektronikaPenunjang

9. Pemrosesan Kulit10. Assesories

Alasan Pemilihan terhadap Sektor ini1. Memperkerjakan orang dalam jumlah yang besar2. Ekspor menurun yang berpotensi PHK secara besar3. Memperkuat ketahanan pangan & penciptaan

lapangan pekerjaan

Hasil yang Diharapkan• Kembalinya kinerja 4 cabang industri (yang direvitalisasi)• Meningkatnya kinerja dan peningkatan tenaga kerja 10

cabang industri yang dikembangkan• Memberikan dampak berganda terhadap industri lainnya

secara keseluruhan (Ind. Potensial dan lainnya)

Support ing I ndustri( 3 cabang In dustri) 1. Kulit dan Produk kulit

2. Pengolahan Ikan3. Pengolahan CPO4. Pupuk dan Alat /Mesin

Pertanian5. Makanan6. Software7. Perhisasan & Kerajinan

Target s/d Th. 2004

Media Industri dan Perdagangan4

Langkah-langkah pokok pencapaian sasarandapat dibagi dalam dua langkah pokok, yaitulangkah pokok umum dan langkah pokok percabang industri.

Langkah pokok secara umum adalah yangdiharapkan mampu mencapai tujuan program iniuntuk itu diperlukan kerjasama dan dukungan sertakomitmen lintas sektoral/departemen danPemerintah Daerah secara terpadu, antara lain:1. Mengatasi maraknya penyelundupan, yang telah

mengakibatkan melemahnya pertumbuhanindustri yang berbasis sumber daya dalam negeri,karena antara lain menjadikan harga produknyatidak dapat bersaing dengan barang selundupan,mengganggu kelangsungan hidup industri yangtelah ada sehingga berpotensi menimbulkanpengurangan tenaga kerja (PHK), sertamengurangi penerimaan pemerintah. Praktek“under invoicing”, impor borongan, penyalah-gunaan kodifikasi barang, dan penggantiandeskripsi barang telah menyebabkan perbedaanharga untuk produk yang sama, kurang lebihsebesar 25% sampai 40%. Praktek ini tentunyasangat merugikan industri dalam negeri, yangsebagaimana telah kami kemukakan dapatmenyebabkan tidak hanya matinya industridalam negeri yang akan menimbulkan PHK,tetapi juga mengurangi minat investasi di sektorini. Potensi kerugian pemerintah dari bea masukyang tidak tercatat atau “misclassification” sajauntuk tiga kelompok barang yaitu: elektronika,tekstil dan sepatu mencapai kurang lebih US$175 juta di tahun 2000, di luar kerugian negaraakibat “under invoicing” dan impor borongan.Berdasarkan studi Gabungan IndustriElektronika, potensi perkiraan kerugian negaradari penerimaan pajak untuk 9 kelompokproduk elektronika konsumsi, sebesar kuranglebih Rp 2 trilyun di tahun 2000. Untukmenanggulangi hal ini, langkah-langkah yangakan segera dilaksanakan oleh Depperindag ,antara lain:a) Program daftar ulang importir

(penyempurnaan SK Memperindag Nomor253/MPP/Kep/2000).

b) Importir diharuskan menyampaikan laporan

keuangan audit tahunan, dengan sanksiyang cukup signifikan atas pelanggaran.

c) Standarisasi produk impor dan domestikyang juga melindungi kepentingankonsumen dari segi mutu barang, keamanan,dan keselamatan penggunaannya.

d) Penyempurnaan dan enforcement penga-wasan dan pemantauan pasar, yangdidukung oleh penerapan sistem yangmemadai.

e) Menerapkan certificate of origin bagibarang impor.

f) Langkah-langkah tersebut sangat memer-lukan dukungan lintas sektoral/depar-temen, terutama dari Ditjen Bea danCukai-Departemen Keuangan misalnyaantara lain dengan pemberian stiker khususuntuk barang-barang impor dan lokal,pemeriksaan preshipment, ketentuaninsentif bagi petugas lapangan, ketentuandan enforcement penalty yang berat bagipenyelundup dan oknum penyelundup.

2. Memfasilitasi revitalisasi sektor keuangan, melaluiupaya pembentukan Indonesia Recovery Fund(IRF) bekerjasama dengan DepartemenKeuangan, BPPN dan Perbankan, untuk mem-percepat program restrukturisasi perusahaan danmengembalikan peranan penting perbankandalam membiayai sektor riil. Selain itu, IRFdiharapkan juga dapat mendukung programrevitalisasi dan pengembangan industri melaluimobilisasi dana investor luar negeri. Padaprinsipnya IRF ini adalah suatu konseppengelolaan dana dan asset yang berlandaskanprinsip “commercial and selfliquidating”, di manapengelolaannya dilakukan secara transparandan profesional dengan target-target yang jelassecara komersial serta pengelolaan asetnya akanselesai dengan sendirinya pada saat asset ter-sebut sudah selesai direstrukturisasi dan didi-vestasi yang tentunya dapat beroperasi danberkembang secara optimal. Dalam pelak-sanaannya IRF dibagi menjadi dua kelompokutama, yaitu yang pertama adalah IRF-AssetManagement yang ditujukan untuk mem-

Laporan Utama



percepat restrukturisasi asset yang dalampe-nanganan BPPN dan sektor perbankan,agar asset atau perusahaan tersebut dapatsegera memulihkan dan mengembangkankegiatan usahanya secara optimal dalamwaktu yang sing-kat. Sumber pendanaanIRF-Asset Management sebagian besarakan memanfaatkan dana dalam negeri baikdari lembaga keuangan perbankan maupunnon bank seperti asuransi, dana pensiun danlainnya. Yang kedua adalah IRF-VentureCapital, yang ditujukan untuk melakukanrestrukturisasi usaha dan keuangan,termasuk permodalan perusahaan-perusahaan terutama usaha kecil menengah(UKM) yang pada u-mumnya bergerak disektor industri pendukung, agar perusahaan-perusahaan tersebut memiliki alternatifsumber pembiayaan yang lebih banyak danlebih mudah diakses, disertai dengan ber-bagai program pembinaan untuk memperkuatbasis usahanya dan sumber dayamanusianya. Sehingga diharapkanperusahaan-perusahaan ini dapatmemberikan dan meningkatkan peranannyadalam pencapaian program revi-talisasi danpengembangan industri, karena padaumumnya kegiatan usaha mereka menyeraptenaga kerja yang tinggi dan tersebar.Sumber dana untuk IRF - Venture Capital iniadalah dana dalam dan luar negeri.

3. Memfasilitasi program pembiayaan dari berbagaisumber alternatif pembiayaan bersama-samadengan perbankan dan berbagai institusikeuangan lainnya dalam dan luar negeri, untukrestrukturisasi alat-alat produksi dan teknologi,yaitu kredit pembelian alat-alat produksiterutama yang buatan dalam negeri.

4. Memfasilitasi program pemberian insentif bekerjasama dengan Departemen Keuangan-DitjenPajak, Ditjen Bea dan Cukai, dalam rangkamendorong pertumbuhan dan kegiatan investasidan usaha.

5. Melakukan berbagai program untuk memperolehpembiayaan yang mencakup: penggalakanusaha-usaha modal ventura serta mencari dan

menjajaki sumber-sumber danainkonvensional melalui berbagai teknikkeuangan mutakhir seperti misalnyareksadana UKM, penggunaan berbagaiinstrumen keuangan dalam pasar modal(penerbitan obligasi atau obligasi konversi)untuk mendukung penyediaan modal kerja bagisektor ini, termasuk juga mendorong supplier-credit. Kemudian, merevitalisasi kebijakanalokasi pembiayaan bagi industri terutamaindustri pendukung, misalnya dengan meng-usulkan adanya kebijakan dari Bank Indonesiayang memberikan insentif bagi bank pemberikredit prioritas industri pendukung, sehinggabank dapat kembali melakukan peranannyadalam pembiayaan investasi. Selain itu, jugamelakukan berbagai langkah dan program untukmeningkatkan tersedianya fasilitas pembiayaanekspor, misalnya bekerjasama dengan beberapabank tertentu termasuk di antaranya BankEkspor Indonesia maupun perbankan luar negeriterutama dari negara-negara mitra usaha, agarmereka dapat meningkatkan kemudahanpemberian fasilitas ekspor kepada industripendukung yang memenuhi kriteria yangditentukan dengan rekomendasi Depperindag .

Selain langkah-langkah pokok yang umum, perludilakukan langkah-langkah pokok yang spesifik danterkait untuk masing-masing sektor industri, baikyang harus dilaksanakan oleh Depperindag maupunyang memerlukan dukungan pelaksanaan lintassektoral/departemen, yaitu langkah pokok percabang industri sebagaimana tercantum dalamprogram revitalisasi dan pengembangan industridiatas.

Faktor Utama Kunci Keberhasilan ProgramRevitalisasi Industri

Dalam rangka pelaksanaan program nasionalrevitalisasi dan pengembangan industri, di sampingberberapa langkah atau penanganan lintas sektoralyang diperlukan, ada tiga faktor utama yangmerupakan pra kondisi untuk pencapaian tujuanprogram revitalisasi dan pengembangan industri,yaitu:a. Faktor Keamanan. Jaminan keamanan termasuk

Laporan Utama


penegakan dan kepastian hukum merupakansalah satu faktor yang menentukan keberhasilanprogram revitalisasi industri. Belum pulihnyatingkat kepercayaan investor akibat persepsimasalah keamanan ini, terutama investorasing termasuk lembaga keuangan global,telah menjadi salah satu kendalaterhambatnya pertumbuhan danperkembangan industri dan perdagangankita. Penanganan untuk meningkatkan citraIndonesia sebagai suatu negara tujuaninvestasi seiring dengan langkah-langkahuntuk menanggulangi masalah keamananperlu segera dilakukan dengan intensif danterpadu;

b. Faktor Keuangan, perbankan, perpajakan danbea cukai. Kunci keberhasilan programrevitalisasi adalah faktor keuangan, perbankan,perpajakan, dan bea dan cukai sebagaimanayang telah diuraikan di atas;

c. Faktor Ketenagakerjaan. Dewasa ini duniausaha nasional termasuk pula investor asingsemakin merasa perlunya diciptakan hubunganyang kondusif dan produktif dalam bidangketenagakerjaan. Maraknya aksi demo buruhdan perselisihan harus mendapat penanganansecara proporsional agar kepentingan pe-ningkatan kesejahteraan tenaga kerja tidaksampai memberikan efek yang negatif dalampertumbuhan dan pengembangan usaha, yangpada gilirannya justru dapat merugikan kepen-tingan tenaga kerja. Dalam rangka ini,Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasidiharapkan dapat mengarahkan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan, antara lainmengenai kesepakatan kerja bersama, pedomansistem pengupahan, standar kompetensi, danjuga melakukan kaji ulang KepMenakertransNo. 150/Men/2000 pasal 15, 16, 18, 26 dan 31mengenai PHK, uang pesangon, uangpenghargaan masa kerja, mogok kerja dan

pensiun. Faktor ketenagakerjaan ini menjadifaktor yang sangat menentukan pula dalamkeberhasilan program revitalisasi danpengembangan industri.

d. Faktor lain-lainnya, seperti sarana danprasarana, investasi, lingkungan hidup, sertabahan baku.

2. Revitalisasi dan Pengembangan PerdaganganUntuk mendukung keberhasilan program

revitalisasi dan pengembangan sektor industri,dilakukan juga penataan sektor perdagangan yangmencakup penataan perdagangan dalam negerimaupun luar negeri, yang disebut denganrevitalisasi dan pengembangan sektor perdagangan.Program revitalisasi dan pengembanganperdagangan dalam negeri yaitu berupa penguatanpasar dalam negeri yang akan difokuskan kepadaupaya:Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;1. Mengembangkan sistem distribusi nasional

secara efektif dan efisien; dan2. Meningkatkan pengamanan barang yang

beredar di pasar dalam negeri.Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri(P3DN) akan dilakukan secara simultan danberkesinambungan, antara lain melalui:a. Pembuatan database kemampuan industri dalam

negeri;b. Sosialisasi, pameran produk dalam negeri;c. Pemberian penghargaan/insentif;d. Training;e. Lokakarya; sertaf. Pengukuran/pemantauan keberhasilan program.

Upaya ini penting dilakukan karena melihatbanyaknya barang-barang dengan kualitas dan hargayang tidak kalah bersaing sudah diproduksi didalam negeri.Pengembangan sistem distribusi nasional dilakukanmelalui:a. Penataan sarana distribusi, meliputi: penyem-

purnaan ketentuan pasar modern, membangun

Laporan Utama


Pusat Distribusi Regional (Jawa Barat danSumatera Utara), pasar tradisionil (Pilot Project),optimalisasi fungsi gudang (penyempurnaanUndang-undang Nomor 11 Tahun 1965).

b. Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalambentuk undang-undang;

c. Penguatan institusi (kelembagaan) pasarmeliputi penyusunan pedoman/standar teknisdan penyempurnaan penataan kegiatan usahawaralaba, MLM, keagenan, distributor, P3A(Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing),TKA, Perusahaan Jasa dan Asosiasi Usaha sertae-commerce;

d. Peningkatan pelayanan dan publikasi informasipasar dengan memperkuat Pusat Informasi Pasar.

e. Peningkatan upaya perlindungan konsumendilakukan melalui: Pengawasan barang beredar,yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraanperlindungan konsumen oleh pemerintah,masyarakat dan Lembaga Perlindungan Kon-sumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);pengawasan terhadap barang yang berasal dariimpor dan produksi dalam negeri dengan carasurvey dan pengujian oleh laboratoriumterakreditasi, dengan obyek pengamatannyaadalah label, iklan, standar wajib, klausula baku,kewajiban menggunakan petunjuk penggunaanbarang dalam bahasa Indonesia, dan fasilitaspurna jual;

f. Kemetrologian, yaitu untuk melindungikonsumen dari ketidaktepatan ukuran, takarandan timbangan, serta menciptakan tertib ukurdi segala bidang. Upaya ini dilakukan melalui:penyempurnaan Undang-undang MetrologiLegal, meningkatkan lingkup pengujian semuaalat ukur untuk diteliti secara metrologisdengan memberdayakan tenaga-tenagametrologi yang ada di daerah, mengadakansosialisasi penting peran metrologi.Peningkatan pemberdayaan konsumen dalam

memilih, menentukan dan menuntut haknyasebagai konsumen dilakukan melalui penyusunanpedoman pelaksanaan perlindungan konsumen,memfasilitasi operasionalisasi BPKN (BadanPerlindungan Konsumen Nasional) dan BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Kabupaten/Kota), mendorong terbentuknyaLPKSM, pelatihan dan pendidikan PPNS-PK dan

Laporan Utama

aparatur, serta penyusunan pedomanpenyelesaian sengketa konsumen di luarpengadilan.

Gambar 2Revitalisasi dan Pengembangan PerdaganganDalam Negeri

Sedangkan program revitalisasi danpengembangan perdagangan luar negeri meliputibidang ekspor dan impor. Pengembangankebijakan di bidang ekspor ditujukan untukmeningkatkan daya saing produk Indonesia diluar negeri. Kebijakan ini meliputi lima langkahkegiatan yaitu:1. Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana

ekspor,2. Pemantapan pelaksanaan ketentuan komoditi

yang diatur tata niaganya, antara lain verifikasikuota tekstil dan kopi,

3. Peningkatan koordinasi pengembangan eksporpusat dan daerah,

4. Penerobosan pasar,5. Promosi/pemberdayaan UKM.Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana

IKLIM USAHA DANINVESTASI

P3DN

KONSUMEN DNEKSPOR

PRODUKDN

PRODUKIMPOR

DISTRIBUSI

SISTEMINFORMASI

PRODUKSI

Financing

AIM

NegaraKepulauan

Distribusi AntarPulau

PERLINDUNGAN KONSOMENTERTIB UKUR - METROLOGI

PENGWASAN BARANGBEREDAR

PEMBERDAYAAN KONSUMEN(NPIK, label, Standar, dll)

• Tata CaraImpor

• NPIK• Label• Standar• dll

Depperindag

Pendukung PeranPelabuhan/Jalan

• AngkutanDarat, Laut,Udara

• SistemPergudangan

• PolaPembiayaan/financing

Sistem Distribusi• Sarana• Pola• Pemasaran

Lembaga danUsaha

Instansi Terkait :Deptan

DepESDMDephut


ekspor dimaksudkan untukmemberikan kemudah- an, baikdalam bentuk EPZ (ExportProcessing Zone), kawasan berikatmaupun dalam bentuk penyeder-hanaan prosedur dan dokumenekspor. Sedangkan pemantapanpelaksanaan ketentuan komoditi yangdiatur tata niaganya antara lain melaluiverifikasi kuota untuk tekstil dan kopi.

Peningkatan koordinasi pengem-bangan ekspor antara pusat dan daerahmelalui beberapa pemasyarakatantentang kegiatan pengembangan eksporyang dilaksanakan oleh pusat agar dapatdimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

Penerobosan pasar dilakukan melaluipenetrasi ke pasar non tra-disional,meningkatkan hubungan bilateral (lobbies),meningkatkan skema perdagangan seperticounter trade (misal dengan Thailand),pemanfaatan General System Preferences(GSP). Kemudian, promosi/pemberdayaan UKMdilakukan melalui pemasyarakatan fasilitas pem-biayaan ekspor, bimbingan teknis SuratKeterangan Asal (SKA), pemasyarakatan ISO9000, pengenalan mengenai filosofi danmekanisme pengenaan dumping/anti dumping,subsidy dan safeguards.Pengembangan kebijakan di bidang impor bertujuanuntuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dibidang impor sekaligus dalam rangka mengurangipenyelundupan. Kebijakan impor ini meliputi:1. Kebijakan impor di bidang bahan baku/penolong

dan barang modal, yang ditujukan untukmendorong dan memperlancar arus impormelalui tiga langkah kebijakan, yaitu:a. Rasionalisasi tarif bea masuk, yang

merupakan upaya mengharmonisasikan tarifagar tarif yang ditetapkan menghasilkanmanfaat yang sebesar-besarnya bagi dayasaing produk yang berasal dari pemrosesan

bahan yang diimpor,b. Simplifikasi non tariff barrier; yang

diharapkan dapat merupakan suatu fasilitasyang memudahkan masuknya bahan baku/penolong dimaksud sehingga biaya bisalebih ditekan,

c. Simplikasi prosedur yang merupakanpenyederhanaan prosedur termasukdokumen impor bahan baku/penolong yangdimaksudkan untuk menurunkan biaya.

Melalui kebijakan impor bahan baku/penolongdan barang modal diharapkan dapat meningkatkankapasitas produksi baik industri baru maupun yangidle, sehingga pada gilirannya diharapkan dapatmeningkatkan produk ekspor maupun produkuntuk konsumsi dalam negeri. Bagi produk yangdikonsumsi di dalam negeri diharapkan dapatbersaing dengan produk yang sama ex-impor yangtelah dikendalikan melalui kebijakan impor barangkonsumsi.2. Kebijakan impor barang konsumsi, yang ditujukan

untuk melindungi dan mendorong produksidalam negeri, serta mengamankan pendapatannegara. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatanadalah:

a. Penerapan dan pemanfaatan tata niaga impor,

Laporan Utama

TPT, mendapat prioritas direvitalisasi


Laporan Utama

yang dilaksanakan melalui instrumen kuotatarif dan Nomor Pengenal Importir Khusus(NPIK). Persyaratan NPIK dikembangkandalam upaya mengawasi impor bahan baku/penolong dan barang konsumsi tertentu. Padatahap pertama NPIK diberlakukan untuk 8komoditi, yaitu: jagung, beras, kacang kedelai,gula tebu/bit, tekstil dan produk tekstil, sepatudan peralatan kaki lainnya, elektronika dankomponennya, serta mainan anak-anak;

b. Penerapan tarif, bea masuk anti dumping(BMAD) serta safeguards, yang dimaksudkanuntuk melindungi produk dalam negeri dariserbuan impor yang sangat berlimpah (rush-importation of certain product).

c. Pemberlakuan persyaratan mutu, yangmerupakan kegiatan membendung impormelalui pemenuhan persyaratan wajib SNIuntuk menghindarkan masuknya barang yangtidak berkualitas;

3. Verifikasi ASEAN Content, merupakantindakan pencegahan pemalsuan persyaratanlocal content negara ASEAN.

Penerapan kebijakan revitalisasi danpengembangan perdagangan luar negeri akan

• Memfasil itasi t ersedianyaSarana dan Prasaranaekspor

• Pemantapan PelaksanaanKetentuan Komoditi yangdiatur Tata Niaganya

• Peningkatan KoordinasiPengembangan Eksporantara Pusat dan Daerah

• Penerobosan Pasar :- Penetrasi ke Pasar

Negara non Tradisional- Meningkatan hubungan

Bilateral- Meningkatkan Skema

Perdagangan LN• Promosi Ekspor dan

Pameran• Promosi & Pemberdayaan

UKM

- Pergudanganuntuk ekspor/ coldstorage

- Verifikasi KuotaTekstil dan Kopi

- Mutu /standarisasi- Tata Niaga Ekspor

untuk Komodit itertentu (Pasirlaut, Pasir Timah,Karet , Kayu lapis,dll)

- Penetapan HPE- Pengenaan PE- Penyederhanaan

Prosedur danDokumen

- PeningkatanPelayanan kepadaDunia Usaha

- Counter Trade

KEBIJAKAN INSTRUMENPRODUK

EKSPOR

B. BakuPenolong/

barangModal

KEBIJAKANIMPOR PRODUK

DN

KONSUM EN DN

PROSESPRODUKSI PRODUK

EKSPOR KONSUMEN LN

BarangKonsumsi

j p

didukung oleh penerapan Sistem InformasiManajemen (SIM) yang terpadu yang akanmenghubungkan unit maupun instansi terkaityang menangani perdagangan luar negeri kedalam suatu jaringan kerja.

Gambar 3Kebijakan EksporGambar 4Kebijakan Impor3. Perkembangan pelaksanaan Program

Revitalisasi dan Pengembangan

Industri dan PerdaganganProgram revitalisasi dan pengembangan industri

dan perdagangan adalah merupakan bagian dariupaya nasional untuk dalam jangka pendek keluardari krisis ekonomi dan dalam jangka menengahmengembangkan kinerja ekonomi secara berke-lanjutan. Mengingat bahwa pembangunan industridan perdagangan memberikan peluang untukberperan sebagai motor penggerak pertumbuhanekonomi, maka diharapkan suksesnya programrevitalisasi dan pengembangan industri danperdagangan akan berdampak positif keseluruhsektor ekonomi. Secara umum dapat dikatakanbahwa program ini telah mulai dilaksanakan olehseluruh sektor terkait meskipun belumlah memadai.Kelambanan pelaksanaan program ini karenaadanya beberapa hambatan yang ditemui, diantaranya belum adanya penanganan kongkrit danterkoordinasi untuk mengatasi citra negatifIndonesia di luar negeri, belum selesainya masalahperbankan dari perusahaan sehat yang terkaitdengan bank penyandang dana yang tidak sehat(BKO), masih banyaknya pelanggaran HaKI yangmengakibatkan terhambatnya sebagian kegiatanekspor, masih adanya Perda yang memungut

mip


Konsorsium tripartite karet alamatau dikenal dengan InternationalTripartite Rubber Company(ITRCo) resmi dibentuk oleh tiganegara Indonesia, Malaysia danThailand di Bali 8 Agustus 2002lalu. Namun pembentukan ITRCoyang semula di rencanakan didi-rikan dengan modal awal sebesarUS$ 56,25 juta ternyata hanyadidukung dengan modal awalsebesar US$ 3 juta.

Penandatanganan kesepakatanpembentukan ITRCo tersebutdilakukan di Istana KepresidenanTampak Siring, Gianyar, Bali olehMenperindag RI Rini M. SoemarnoSoewandi, Menteri Industri DasarMalaysia, Lim Keng Yaik danMenteri Pertanian dan KoperasiThailand Shucheep Hansawarddisaksikan oleh kepala negara dariketiga negara penghasil karet alamutama dunia tersebut, yaituPresiden RI Megawati Soekarnoputri, Perdana Menteri MalaysiaMahathir Mohammad dan PerdanaMenteri Thailand ThaksinShinawatra.

Seusai penandatanganan kese-pakatan tersebut Menperindag RIRini M.S. Soewandi mengatakanITRCo dibentuk dengan tujuanutama untuk mempertahankanharga karet alam pada tingkatharga yang wajar, adil dan rem-unerative bagi petani. Dengandemikian, ITRCo akan menjaga

harga karet alamagar tidak terlalurendah, tetapi ITRCojuga akan berupayaagar harga karetalam tidak terusmelambung hinggamencapai tingkatharga yang sangattinggi.

“Konsorsium inibentuknya adalahsebuah perusahaanyang dimiliki bersamaoleh ketiga negaradengan modal awalUS$ 3 juta. Untukmodal awal tersebutmasing-masing negaramenyetor US$ 1 juta.Atas permintaanThailand perusahaankonsorsium ini ber-kantor pusat diBangkok dan pemerintah Thailandbersedia menanggung seluruh biayaopera-sional kantor pusat tersebut,”kata Rini.

Untuk tahap awal, tambah Rini,ITRCo memang hanya didukungdengan modal awal sebesar US$ 3juta, karena untuk tahap awaltersebut ITRCo belum perlu banyakmembutuhkan dana untuk me-lakukan kegiatannya. “Total modalyang dicanangkan sebagai autho-rized capital ITRCo memang

sebesar US$ 225 juta, tapi untuksaat ini kita belum membutuhkandana sebesar itu mengingat belumbanyak kegiatan ITRCo yangdilakukan. Tapi modal ITRCotersebut akan terus ditambah secarabertahap sesuai dengan kebutuhan.”

Untuk sementara ini, lanjutRini, ketiga negara belum meng-harapkan ITRCo melakukanpembelian stok karet alam daripetani mengingat harga karet alamdi tingkat petani saat ini masih

Konsorsium Tripartit Karet Alam ResmiDibentuk dengan Modal Awal US$ 3 Juta

Laporan Utama

Kebun karet


Laporan Utama

cukup baik. Karena itu, modalawal yang ditempatkan untukITRCo ditetapkan hanya US$ 3juta.

Secara garis besar ITRCoakan menerapkan mekanismeharga dasar (floor price) karetalam di tingkat petani sebagaiharga patokan dalam melakukanoperasi pasar strategis.

“Apabila harga karet alam ditingkat petani berada di bawahharga dasar maka ITRCo akanmelakukan pembelian stok karetalam, sebaliknya kalau harga karetalam di tingkat petani berada diatas harga dasar maka ITRCo akanmelakukan penjualan stok karetalamnya,” tutur Rini.

Namun demikian, Rini meng-akui dalam kesepakatan pemben-tukan ITRCo yang ditandatanganidi Bali pada 8 Agustus 2002memang belum disepakati meng enaidetil kegiatan ITRCo.

Indonesia sendiri, kata Rini,akan mengajukan beberapa namapersonil untuk menjadi pengelolaITRCo sebagai wakil dari Indonesiaagar dapat disetujui bersama olehketiga negara. Namun Rini

menolak menye-butkan namacalon pengelolaITRCo dari Indo-nesia tersebut ka-rena sampai kinin a m a - n a m apersonil tersebutbelum ditetapkandan masih dalamp r o s e sidentifikasi.

M e n u r u tRini, mengenai harga dasar karetalam di tingkat petani ketiganegara telah sepakatmenetapkan harga dasar sebesar Rp6.000/kg di tingkat petani karet diIndonesia atau 30 bath/kg ditingkat petani karet di Thailand,sedangkan untuk harga dasar karetalam di tingkat petani karetMalaysia tinggal disesuaikan berdasarkan nilai tukar terhadapRinggit Malaysia.

Sementara itu, Ketua UmumGabungan Perusahaan KaretIndonesia (Gapkindo), Asril SutanAmir yang turut menghadiri acarapenandatanganan kesepakatanpembentukan ITRCo di IstanaTampak Siring, Bali mengatakanGapkindo sangat mendukungkesepakatan yang dicapai di antaraketiga pemerintahan negarapenghasil karet alam utama duniatersebut.

Asril juga menyatakan kesiapanGapkindo untuk turut serta dalampembentukan cabang ITRCo diJakarta sebagai kepanjangantangan dari ITRCo yang berkantorpusat di Bangkok, Thailand.

Menurut Asril, penandatangan-an kesepakatan pembentukanITRCo oleh ketiga menteri yang di-saksikan langsung oleh ketigakepala negara telah membawadampak positif di pasar karet alamdunia, di mana harga karet alamkembali mengalami kenaikan dariUS$ 0,78/kg menjadi US$ 0,81/kg.Dengan kenaikan tersebut hargakaret alam di tingkat petani kinimencapai Rp 6.300/kg atau Rp 300lebih tinggi dari harga dasar yangtelah ditetapkan sebesar Rp 6.000/kg.

“Idealnya memang harga karetalam di pasar internasional inimencapai US$ 1/kg di mana dengantingkat harga tersebut dan nilaitukar rupiah terhadap US$ Rp9.000/US$ maka harga karet alamdi tingkat petani akan mencapaisekitar Rp 7.000/kg.

Ketiga menteri juga mene-gaskan kembali tentang pentingnyapolitical will dan kerjasama erat diantara ketiga negara dalammenghadapi berbagai isu karet alamdi pasar dunia. Kehadiran ketigakepala negara dalam penanda-tanganan kesepakatan pemben-tukan ITRCo tersebut juga mencer-minkan adanya dukungan penuhdari masing-masing negara terhadapupaya yang diambil oleh ketigamenteri dalam mendorong hargakaret alam dunia guna mening-katkan standar hidup para petanikaret.

Mengingat Indonesia, Malaysiadan Thailang ketiganya merupakananggota Association of Natural RubberProducing Countries (ANRPC), ketiganegara juga mengundang negara-negara anggota ANRPC lainnyauntuk bergabung dalam berbagaiupaya yang dilakukan ketiga negaraitu guna menopang kelangsunganindustri karet.

Karet alam banyak digunakan untuk peralatanolah raga

mip


Negara-negara penghasil karetalam dunia, yaitu Thailand,Indonesia dan Malaysia yangproduksi karet alamnya selamaini mencapai lebih dari 80%produksi karet alam dunia, terusberupaya menggalangkerjasama dalam rangkamendongkrak harga karet alamdunia pasca bubarnyaInternational Natural RubberOrganization (INRO) pada tahun2000 lalu.

Bubarnya INRO telah meng-akibatkan harga karet alam yangmemang sudah tertekan ketika itumenjadi makin terpuruk hinggasempat mencapai angka terendahsepanjang sejarah perkaretan dunia,yaitu US$ 0,40/kg pada triwulanketiga tahun 2001.

Thailand yang selama ini men-jadi produsen terbesar karet alamdunia dengan produksi sekitar 2,5juta ton/tahun sangat gigih men-dorong terbentuknya lembaga barupengganti INRO kepada negara-negara produsen karet alam utamalainnya, yaitu Indonesia (produksirata-rata 1,5 juta ton/tahun) danMalaysia (produksi rata-rata 1 jutaton/tahun). Padahal sebelumnyaThailand jugalah yang menjadisponsor utama dibubarkannyaINRO ketika itu, karena INROdianggap tidak mampu lagimengangkat harga karet alam yangterus terpuruk.

INRO yang merupakan orga-nisasi pengelola buffer stock(stok penyangga) karet alamdunia dan beranggotakan baiknegara pro-dusen maupunnegara konsumen karet alam,dinilai tidak mampu mendongkrakharga karet alam yang sudahterpuruk ketika itu, karena dalamINRO sendiri posisi tawar negarakonsumen cenderung lebih kuatketimbang posisi tawar negaraprodusen. Karena itu, Thailandlebih menginginkan di-bentuknyablok bersama di antara sesamanegara produsen karet alam.

Selama ini pun sebetulnyanegara-negara produsen karet alamsudah memiliki wadah bersama,yaitu Association of Natural RubberProducer Countries (ANRPC).

Namun negara-negara anggotaasosiasi ini dinilai tidak memilikimisi dan visi yang sama dalamupaya mendorong harga karet alamdunia. Sebab hanya Indonesia,Malaysia dan Thailand saja yangselama ini memiliki kepentinganyang sangat besar dengan turunnaiknya harga karet alam duniakarena ketiga negara tersebutmemang menguasai pangsa produksiterbesar.

Tonggak awal dibentuknyakerjasama negara-negara produsenkaret alam ini terjadi ketikadiadakan pertemuan tingkatmenteri ketiga negara tersebutpada bulan Desember 2001 lalu diBali yang berhasil menelurkankesepakatan bersama yang disebutDeklarasi Bali. Pada intinya De-

Upaya Pantang Lelah untuk MendongkrakHarga Karet

Laporan Utama

Pohon karet siapsadap

klarasi Bali terdiri dari dua kese-pakatan, yaitu pengurangan eksporkaret alam oleh ketiga negarasebesar 10% per tahun melaluiskema yang disebut AgreedExport Tonage Scheme (AETS)dan mengu-rangi produksi karetalam sebesar 4% per tahunmelalui skema yang disebutSupply Management Scheme(SMS). Kedua skema tersebutrencananya akan dilaksanakanselama dua tahun yaitu padatahun 2002 dan 2003.

Untuk melaksanakan kesepa-katan Bali tersebut ketiga negarasepakat untuk membentuk Interna-tional Tripartite Rubber Organization(ITRO) yang beranggotakan ketiganegara melalui pembentukanNational Tripartite Rubber Corpo-ration (NTRC)di masing-masingnegara. Untuk mengawasi kegiatanITRO dibentuk sebuah dewanyang disebut International TripartiteRubber Council (ITRC)yang jugamenetapkan semua langkah dankebijaksanaan yang akan diambilITRO.

Bagi Indonesia sendiri, peme-rintah melalui Menperindag telahmenunjuk Gabungan PerusahaanKaret Indonesia (Gapkindo) se-bagai pelaksana skema AETS,sedangkan untuk pelaksanaan SMSdilaksanakan oleh DepartemenPertanian. Sebagai pelaksanaskema AETS, Gapkindo pada bulanFebruari 2002 lalu telah menetapkanpengurangan ekspor karet alamsebesar 10% menjadi 1,231 juta tonpada tahun 2002 yang sekaligusmenjadi alokasi (kuota) eksportahun 2002.

Namun demikian sayangnyapelaksanaan Deklarasi Bali diakuitidak semulus yang direncanakankarena sampai bulan Juni 2002ketiga negara belum juga melak-sanakannya. Hal itu terungkapmenjelang dilaksanakannyaperte-muan ITRC ke-2 pada 17-19 Juni 2002 di Chiangmai,Thailand yang kemudianpertemuan tersebut di-nyatakanditunda hingga batas waktu yangbelum ditentukan. Tertunda-tundanya pelaksanaan DeklarasiBali sempat menekan kembaliharga karet alam dunia ke US$0,64/kg pada April 2002 padahalsebelumnya sempat ter-dongkrak dari US$ 0,45/kg padaDesember 2001 menjadi US$0,68/kg pada Maret 2002.

Gapkindo sendiri selama iniselalu mengklaim telah melak-sanakan skema AETS sejak Januari2002 di mana para pengusahaanggota Gapkindo telah melak-sanakan pengurangan ekspor secarasukarela. Namun Thailand danMalaysia baru secara terbuka me-ngakui telah memulai pelaksanaanDeklarasi Bali pada bulan Juni 2002lalu.

Konsorsium Karet Alam

Belum juga dimulai pelaksanaanDeklarasi Bali, pasar karet alamdunia kembali dikagetkan dengandiumumkannya rencana pemben-tukan konsorsium karet alam yangkemudian dikenal dengan Interna-tional Tripartite Rubber Company(ITRCo) pada 1 Maret 2002.

Namun demikian pasar karetdunia menanggapi pengumumantersebut secara hati-hati sehinggatidak menimbulkan lonjakan hargakaret alam secara signifikan di pasardunia. Hal itu terjadi karenapelaku pasar melihat selama ini

pelaksanaan Deklarasi Bali sajaterus terkatung-katung.

Perdana Menteri Thailand,Thaksin Shinawatra kembalimenjadi penggagas terbentuknyaITRCo dengan mengundangMen-perindag RI Rini M.S.Soewandi dan Menteri IndustriDasar Malaysia, Lim Keng Yaikke Bangkok dan menyodorkanproposal pemben-tukan ITRCo.

Konsep ITRCo yang disodor-kan PM Thaksin sebetulnya tidakjauh berbeda dengan konsep INROyang telah dibubarkan, yaitu se-bagai lembaga pengelola stok pe-nyangga karet alam. ITRCo akanmembeli stok karet alam pada saatharga karet dunia sedang rendah,menahan stok apabila diperlukandan menjualnya pada saat hargasedang tinggi.

Pada awalnya MenperindagRini M.S. Soewandi dan MenteriLim pada prinsipnya menyetujuiproposal yang disodorkan PMThaksin kendati masalah tersebutharus dibahas dulu di dalam negerimengingat masalah tersebut akanmembawa konsekuensi keuanganyang tidak sedikit.

Pada perkembangan selanjut-nya, Thailand, Malaysia danIndonesia sepakat untuk mendiri-kan konsorsium karet alam tiganegara tersebut dengan modal awalUS$ 225 juta yang pengadaannyaakan ditanggung bersama oleh tiganegara.

Dalam pelaksanaannya, daridana konsorsium yang dibutuhkansebesar US$ 225 juta tersebutuntuk tahap awal akan dikum-pulkan modal awal sebesar 25%-nya

Laporan Utama


atau sebesar US$ 56,25 juta.Dana tersebut ditanggung olehketiga negara secara proporsionalberda-sarkan volume produksikaret alam masing-masingnegara. Dengan demikianIndonesia memperoleh jatahkontribusi dana sebesar US$18,75 juta, Thailand sebesar US$25,00 juta dan Malaysia sebesar US$12,50 juta.

Namun Indonesia kemudianhanya menyanggupi untuk mem-berikan kontribusi dana sebesarUS$ 1 juta dalam kerangka ker-jasama pembentukan ITRCotersebut. Menperindag Rini M.S.Soewandi mengatakan pihaknyapada Jumat, 7 Juni 2002 telahbertemu dengan PM Thailand,Thaksin Shinawatra di Bangkokuntuk membicarakan rencanapembentukan konsorsium karetalam tiga negara tersebut.

“Saya usulkan agar Indonesiahanya memberikan kontribusi danasebesar US$ 1 juta dalam kon-sorsium tersebut. Ternyata PMThaksin maupun pihak Malaysiamenyetujui usulan tersebut. Bah-kan kedua negara telah menya-takan kesanggupannya untukmenalangi dana Indonesia apabilaIndonesia belum siap menyetordana,” kata Rini kepada pers diJakarta belum lama ini.

Menurut Rini, Indonesia akanmenyetor dana sebesar US$ 1 jutauntuk membiayai kegiatan kon-sorsium karet alam tiga negara.“Dana US$ 1 juta tersebut diambildari anggaran Depperindag tahunberjalan. Tetapi tidak tertutupkemungkinan dana tersebut jugadapat diambil dari sumber-sumber

lain seperti dari para pengusahakaret di Indonesia.”

Indonesia, kata Rini, memilikikomitmen yang tinggi dan sangatberkepentingan dengan rencanapembentukan konsorsium tersebut.Sebab konsorsium tersebut sangatpenting untuk mendorong hargakaret alam dunia.

“Dalam jangka panjangkebe-radaan konsorsium inisangat penting dan kitamembutuhkan wadah bersamaseperti ini diantara negaraASEAN agar kita memilikikemampuan negosiasi yang lebihtinggi dengan pihak luar. Apalagiuntuk komoditi karet alam yangcenderung bersifat oligopoli di-mana pasarnya hanya dikontrololeh beberapa pembeli saja,”demikian Rini.

Lebih jauh Rini mengatakanbahwa ITRCo sangat pentingperanannya dalam upaya mening-katkan posisi tawar kalanganprodusen karet alam dalam setiapnegosiasi harga karet alam di pasar

dunia. “Untuk jangka panjang kitamembutuhkan adanya wadahbersama di antara negara-negarapenghasil karet alam terlebih diantara negara-negara di AsiaTenggara dalam kerangka kerja-sama Asean. Tujuannnya agarnegara-negara penghasil karet alamutama di dunia ini memiliki posisitawar yang lebih tinggi dalamsetiap negosiasi dengan pihakluar,” tegas Rini.

Rini mengatakan walaupunsumber dana yang dimiliki peme-rintah sangat terbatas, namunpemerintah Indonesia tetapmemiliki komitmen penuh untuktetap melanjutkan rencana pem-bentukan konsorsium karet alambersama Malaysia dan Thailand.

Semula penandatanganankesepakatan pembentukan ITRCoakan dilakukan pada akhir Juni2002, kemudian mundur menjadi30 Juli 2002 di Pulau Bintan (Indo-nesia) dan akhirnya penandata-nganan kesepakatan pembentukanITRCo tersebut dilakukan di Bali,tanggal 8 Agustus 2002.

Laporan Utama

industri alas kaki banyak menggunakan karet



Ketika ditanya kaitan antarapembentukan konsorsium karetalam dengan kesepakatan DeklarasiBali di antara ketiga negara, Rinimengatakan bahwa pembentukankonsorsium tidak ada sangkutpautnya dengan Deklarasi Bali.Tetapi pelaksanaan Deklarasi Balidan konsorsium karet alam dapatsaling mendukung dan salingme-lengkapi dalam rangkamendorong harga karet alamdunia hingga mencapai level yangdiharapkan, yaitu US$ 1/kg.

“Pelaksanaan Deklarasi Balidan konsorsium karet alam dapatdilakukan secara bersamaan untuklebih mengefektifkan upaya ketiganegara dalam mendorong hargakaret alam ke level yang wajar danremuneratif bagi petani karet, yaitusebesar US$ 1/kg,” tegas Rini.

Optimis

Sementara itu, Ketua UmumGabungan Perusahaan KaretIndonesia (Gapkindo), Asril SutanAmir menyatakan optimismenyabahwa harga karet alam dunia akanmampu melampaui level US$ 1/kgmenjelang akhir September 2002.

“Kami optimis harga karet alamdunia akan mengalami kenaikandalam beberapa bulan mendatanghingga melampaui US$ 1/kg. Sebabtiga negara penghasil karet alamutama dunia, yaitu Indonesia,Malaysia dan Thailand telahsepakat untuk bersama-samamelakukan program AETS sesuaiDeklarasi Bali, yaitu mengurangivolume ekspor karet alam sebesar10% pada tahun 2002 ini,” kataAsril.

Menurut Asril, Malaysia danIndonesia sudah menyatakankesiapannya untuk melaksanakanprogram AETS mulai Juni 2002,sedangkan Thailand diperkirakanbaru akan memulai programtersebut setelah pertengahan Juni2002 mengingat NTRCnyasebagai pelaksana programAETS di negara gajah putih ituhingga kini masih menghadapibeberapa perma-salahan.

“Di Indonesia sendiri pelak-sanaan program AETS sebetulnyasudah dilaksanakan secara suka-rela oleh perusahaan-perusahaananggota Gapkindo sejak Januari2002 lalu walaupun pembagianalokasi ekspor untuk masing-masing perusahaan anggotaGapkindo baru tuntas dilakukansekitar bulan April 2002 lalu,” kataAsril.

Asril mengatakan selain akibatmenurunnya ekspor karet alam kepasar dunia sejalan dengan pelak-sanaan program AETS oleh NTRCdi tiga negara anggota ITRO,kenaikan harga karet alam duniajuga dipicu oleh meningkatnya per-mintaan (konsumsi) karet alamdunia serta menurunnya (produksi)karet alam akibat fenomena cuacaEl Nino yang diperkirakan akanberlangsung pada Juli-September2002.

International Rubber Study Group(IRSG) memperkirakan konsumsikaret alam dunia selama tahun 2002akan mengalami kenaikan sebesar6,4% dari 7.000.000 ton pada tahun2001 menjadi 7.448.000 ton pada

Laporan Utama

tahun 2002 terutama akibatmeningkatnya permintaan karetalam dari industri ban yang selamaini menjadi konsumen terbesarkaret alam dunia (sekitar 80%).

Harga karet alam dunia sendiriterus mengalami kenaikan sejakdiumumkannya Deklarasi Balipada Desember 2001 lalu, dariUS$ 0,48/kg pada Desember2001 menjadi US$ 0,68/kg padabulan Maret 2002. Harga karetalam sempat turun ke US$ 0,64/kg pada bulan April 2002 namunkembali naik menjadi US$ 0,72/kg pada Mei 2002, naik lagimenjadi US$ 0,75/kg pada awalJuni 2002 dan men-jadi US$0,85/kg menjelang akhir Juli.

Harga karet alam dunia kem-bali tertekan ke US$ 0,77/kg me-nyusul dilepasnya stok karet alamThailand sebanyak 130.000 tonpada 9 Juli 2002. Pelepasan stokkaret alam Thailand tersebutdinilai Gapkindo telah melanggarkesepakatan Deklarasi Bali khu-susnya menyangkut kesepakatankuota ekspor. Namun demikianIndonesia dan Malaysia sebagaianggota ITRO tidak dapat memper-masalahkan pelanggaran tersebutkarena Deklarasi Bali tidakmemuat ketentuan-ketentuanmengenai sanksi bagi negarapelanggar.

Pemerintah Indonesia seha-rusnya menjadikan kasus pelang-garan Deklarasi Bali oleh Thailandini sebagai bahan pertimbangan(agar lebih hati-hati) dalam men-jalin kesepakatan kerjasama komo-diti dengan negara Gajah Putihtersebut di kemudian hari. Apa-lagi Indonesia bersama Malaysiadan Thailand telah menandata-ngani kesepakatan pembentukan

mip


Terhitung mulai 6 Mei 2002 laluDepartemen Perin-dustrian danPerdagangan secara resmi telahmember-lakukan ketentuan barumengenai Nomor Pengenal ImportirKhusus (NPIK) yang merupakanupaya instansi tersebut untukmengatasi para importir nakal yangselama ini telah mengakibatkanmembanjirnya barang impor illegalclan “sepanyol (separo nyolong) dipasar domestik..

Untuk tahap awal Depperindagbaru menerapkan kebijaksanaanNPIK terhadap delapan jenis pro-duk/komoditas, yaitu sepatu, elek-tronika, mainan anak, tekstilproduk tekstil (TPT), jagung,kedelai, gula dan bergs.

Melalui kebijaksanaan barutersebut Depperindag mewajibkanpara importir yang akan mengimporkedelapan jenis produk/komoditastersebut untuk memiliki NPIK.

Namun tidak tertutup kemung-kinan Depperindag akan menam-bah daftar produk/komoditi yangdalam kegiatan importasinya wajibmemiliki NPIK. Bahkan sampai kinisudah terdapat beberapa jeniskomoditi/produk baru yang telahdiusulkan kalangan dunia usahauntuk dimasukkan dalam kelompokNPIK ini, yaitu a.l. bahan bakuoptical disc, terigu, bawang putihdan lampu listrik.

K e t e n t u a nmengenai kebijak-sanaan NPIK tertuangdalam dalam SuratKeputusan (SK) Men-perindag Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 ten-tang NPIK tanggal 6Maret 2002 yangdisusul dengan SuratKeputusan Dirjen Per-dagangan Luar NegeriNomor 05/DJLN/KP/111/2002 tentang jenisbarang impor tertentuyang wajib mengguna-kan NPIK tanggal 7Maret 2002.

“Dengan SK No.141/MPP/Kep/3/2002tersebut maka semuaimportir yang akanmelakukan imporberas, gula, jagung,kedelai dan lain-lainharus memiliki NPIK terlebihdahulu, kalau tidak mereka tidakakan diperbolehkan melakukanimpor. Jadi, dengan kata lain hanyaimportir yang memiliki NPIK sajayang dapat mengimpor kedelapankomoditi itu,” kata MenperindagRini M.S Soewandi kepada persbelum lama ini.

Menurut Rini, keharusanmemiliki NPIK dalam kegiatanimpor kedelapan produk/komodititersebut baru berlaku efektif sejak

6 Mel 2002 walaupun SK nyasendiri sudah diterbitkan pada 6Maret 2002. Masa tenggangwaktu selama dua bulan sejak SKitu diterbitkan dimaksudkansebagai masa transisi untukkegiatan sosialisasi kebi-jaksaanitu.

Rini menegaskankebijaksanaan mengenai NPIKtersebut diambil Depperindagdalam rangka me-nahan lajuimpor produk/komoditi itu yang

NPIK, Jurus Jitu Penangkal ImportirNakal

K e b i j a k a n

beras, disinyalir masih diimpor secarailegal

selama ini telah mere-sahkankalangan produsen lokal sertadalam rangka memonitor pelakuimpor dan pelaksanaan imporkomoditas tersebut.

Dalam pelaksanaankebijaksa-naan NPIK tersebut dilapangan, tambah Rini,Depperindag akan melakukankoordinasi intensif denganinstansi terkait, sepertiDepartemen Pertanian, DitjenBea dan Cukai, BadanStandarisasi Nasional, BadanPengawasan Obat dan Makanan,Asosiasi komoditas terkait danlain lain.

Untuk memperketat peng-awasan, Depperindag juga mewa-jibkan seluruh importir pemilikNPIK untuk menyampaikan laporankegiatan impornya setiap bulanyang antara lain memuat laporantentang volume dan nilai imporkomoditi bersangkutan, negara asalbarang serta pelabuhan tempatpembongkaran barang.

“Depperindag akan melakukanevaluasi secara berkala setiap tigabulan terhadap laporan dari para

importir pemegang NPIK. Dengankeharusan para importir menyam-paikan laporan bulanan itu makapemerintah dengan mudah mendeteksi penyimpangan penyim-pangan yang dilakukan importir,”tutur Rini.

Melalui penerapan kebijaksanaanwajib PIK tersebut, kata Rini,diharapkan pemerintah juga dapatmencegah secara dini berbagaipraktek penyelundupan adminis-trative (underinvoice, undertonage)maupun penyelundupan fisk.

NPIK Bukan Tataniaga ImporBaru

Menperindag Rini M. S.Soewandi menegaskan bahwakebijaksanaan NPIK bukan meru-pakan tata niaga impor ataupunhambatan non tarif dalam dalamkegiatan impor. “NPIK bukanmerupakan tata niaga impor danjuga bukan merupakan non tariffbarrier, atau hambatan non tariff,tetapi merupakan alat untukmemonitor pelaku impor danpelaksanaan impornya,”.

Senada dengan pernyataanMenperindag, Ketua Umum Badan

Pengurus Pusat (BPP) GabunganImportir Nasional Seluruh Indo-nesia (GINSI), Amirudin Saudsecara terpisah menyatakan pene-rapan NPIK secara wajib bagipara importir tertentu bukanmerupakan bentuk tataniagaimpor baru.

Menurut Amirudin, NPIK tidakditujukan untuk membatasivolume impor melainkan hanyauntuk membatasi jumlah importirkomoditi tertentu dalam rangkamencegah penyelundupan yangbelakangan ini marak terjadi.

Penerapan NPIK, tambahAmirudin, juga akan memudahkanpemerintah dalam mengawasikegiatan impor berikut paraimportirnya karena seluruh importirpemegang NPIK diwajibkan untukmelaporkan realisasi kegiatan im-pornya setiap bulan ke Depperindag.

Amirudin juga mengatakanpenerapan NPIK sangat pentingperanannya sebagai salah satuinstrumen untuk mempermudahpengawasan lalulintas barang impor.

Segera Dibentuk Tim Evaluasi

Menurut Rini, dalam rangkamengawasi clan memonitor kegi-atan importasi barang-barang yangterkena kebijaksanaan NPIKtersebut, pemerintah dalam waktudekat akan membentuk TimEvaluasi NPIK yang anggotanyaterdiri dari asosiasi yang bergerakdalam bidang impor dan instansipemerintah terkait lainnya.

“Dengan dibentuknya TimEvaluasi tersebut akan diperolehtransparansi data impor delapan

K e b i j a k a n

Bongkar muat barang ekspor -impor


komoditi tersebut dan akan di-ketahui kondisi barang impor yangberedar di pasaran dalam negeriuntuk dibahas oleh Tim Evaluasi,”tutur Rini.

Berdasarkan hasil analisa yangdilakukan Tim Evaluasi tersebut,tambah Rini, pemerintah dalamwaktu yang relatif singkat diharap-kan dapat mengambil kebijakanyang tepat dikaitkan dengankebutuhan konsumen dan produksidalam negeri.

Karena itu, lanjut Rini, laporanbulanan yang benar dan jujur danpara importir sangat diharapkan,karena laporan dari importir akandijadikan dasar untuk mengambilsuatu kebijakan dan tindakanterhadap barang illegal maupunimportir yang nakal.

“Sanksi yang berat akan kamikenakan terhadap importir yangtidak menyampaikan laporanbulanan sebanyak dua kali, yaitudengan sanksi pembekuan NPIK,”tegas Rini.

Importir Baru Tetap Dapat PerolehNPIK

Direktur Impor, Depperindag,Aang Kanaan Adikusumah menga-takan Depperindag tetap membe-rikan kesempatan kepada paraimportir pendatang baru (newcomers) untuk memperoleh NPIKasalkan sebelumnya telahmemiliki Angka Pengenal Importir(API). Persyaratan untuk memilikiAPI merupakan persyaratanutama sebelum importir (pelakuimpor) mengajukan permohonanNPIK,: kata Aang.

Bagi importir pendatang baruyang ingin mengajukan permo-honan NPIK dan belum memilikiAPI, tambah Aang, maka diaterlebih dahulu harus mengajukanpermohonan API, baru setelah itudapat mengajukan permohonanNPIK.

Bagi importir yang telahmemiliki API Umum (API U) kataAang, pengajuan NPIK ditambahdengan persyaratan lain, yaitumelampirkan realisasi impor duatahun dalam lima tahun terakhiratau realisasi impor dalam satutahun terakhir dan atau perjanjian/kontrak pembelian dengan mitradagang luar negeri dalam waktusatu tahun ke muka.

K e b i j a k a n

Menurut Aang, bagi para importiryang telah memiliki API Produsen(APIP) dan API Terbatas (API T)pengajuan permohonan NPIK jauhlebih sederhana, yaitu hanyamelampirkan API P atau API T danizin usaha industri atau suratpersetujuan tetap (APT) PMA/PMDN.

NPIK diterbitkan oleh DirjenPerdagangan Luar Negeri, Deppe-rindag selambat-lambatnya dalamjangka waktu 10 hari kerja terhi-tung sejak diterimanya permohonandari pemohon. NPIK tersebutberlaku selama lima tahun terhi-tung sejak tanggal penerbitan.

Aang menegaskan jiwa darikebijaksanaan NPIK sebetulnyatidak terletak pada dibatasi atautidaknya jumlah importir, melain-kan pada kegiatan pengawasankegiatan importir. Sebab paraimportir pemegang NPIK diwajib-kan untuk melaporkan kegiatanimportasinya setiap bulan keDepperindag. Data importasi ter-sebut kemudian akan dievaluasisetiap tiga bulan oleh sebuah TimEvaluasi Interdep yang dibentukberdasarkan SK Menperindag.

Dengan berdasarkan laporanpemegang NPIK tersebut maka TimEvaluasi dapat melakukan penilaianatas kinerja impor pemegang NPIKdan apabila terjadi penyelewenganatas ketentuan NPIK tersebut makaimportir yang bersangkutan dapatdikenakan sanksi berupa pem-bekuan NPIK.

Menurut Aang, sampai kiniMenperindag sudah menerbitkanlebih dari 3.400 sertifikat NPIKkepada sekitar 2000 an perusahaanimportir. Beberapa importir ada yangmemiliki lebih dari satu NPIK,bahkan ada juga yang memilikihingga delapan NPIK untukdelapan komoditi mengingat masih

Pelabuhan bongkar muatbarang

mip



Menteri Perindustrian danPerdagagan (Menperindag) RiniM.Soemarno Soewandimenerbitkan kebijaksa-naan baru dibidang tata niaga impor cengkehdengan hanya memberikan izinimpor cengkeh kepada parapabrikan atau industri penggunacengkeh.

Dirjen PerdaganganLuar Negeri Depper-indag, Sudar S.A. me-ngatakan kebijaksanaanbaru mengenai tataniaga impor cengkeh itutertuang dalam SuratKeputusan (SK) Men-perindag No. 528/MPP/Kep/VII/2002 tentangKetentuan Impor Ceng-keh yang ditandatanganiMenperindag Rini M.Soemarno Soewanditanggal 5 Juli 2002 danberlaku sejak tanggal ditetapkan.

“Pada prinsipnya ketentuanbaru mengenai tata niaga imporcengkeh ini menetapkan bahwakegiatan impor cengkeh hanyadapat dilakukan oleh industripengolahan cengkeh atau pabrikanyang menggunakan cengkeh se-bagai bahan baku seperti industriminyak cengkeh dan industri rokokkretek,” kata Sudar kepada pers diManado belum lama ini.

Menurut Sudar, dalam pelak-sanaannya para importir setiapkali melakukan pengimporancengkeh harus mendapatkanpersetujuan impor dari DirjenPerdagangan Luar Negeri Depper-indag menyangkut jumlah, jeniscengkeh impor dan waktupengimporannya.

tembusan kepada Dirjen IKAHHdan Dirjen Perdagangan DalamNegeri Depperindag.

“Kalangan petani cengkehyang sempat mengadakan pertemu-an dengan Menperindag dan ja-jarannya di Manado, Sulawesi Utarabelum lama ini telah menyatakanpersetujuan dan dukungannya atas

kebijaksanaan baru ter-sebut. Mereka mengha-rapkan kebijaksanaanbaru tersebut dapatsecepatnya memper-baiki pendapatan petanicengkeh dengan naik-nya harga cengkeh ketingkat yang wajar,”tutur Sudar.

Kebi jaksanaanpentataniagaan imporcengkeh tersebut diam-bil Depperindag menyu-sul terus anjloknya hargacengkeh di tingkatpetani dari Rp 85.000/kg

pada September 2001 menjadi Rp40.000/kg beberapa bulan lalu danpekan ini tinggal Rp 20.000/kg.

“Selama ini kegiatan imporcengkeh tidak diatur melaluikebijaksanaan tataniaga sehinggasiapapun termasuk importir umum(IU) diperbolehkan melakukankegiatan impor cengkeh. Namundengan SK Menperindag yang barudalam ini tidak semua orang dapatmelakukan impor cengkeh kecualihanya kalangan IP seperti pabrikrokok,”.

Menperindag Terbitkan KetentuanImpor Cengkeh

K e b i j a k a n

cengkeh, diatur tata

“Persetujuan impor cengkehdikeluarkan oleh Dirjen Perda-gangan Luar Negeri Depperindagberdasarkan rekomendasi DirjenIndustri Kimia, Agro dan HasilHutan (IKAH) Depperindag dansesuai dengan persetujuan Men-perindag,” tutur Sudar.

Setiap importir cengkeh yangmendapat persetujuan impor,tambah Sudar, wajib menyampaikanlaporan mengenai realisasi imporsecara tertulis kepada DirjenPerdagangan Luar Negeri dengan mip


Pemerintah tampaknya sangatserius menangani kegiataneksploitasi dan perdaganganpasir laut karena begitu besarnyadampak ekonomis danlingkungan yang telah ditimbulkanoleh kegiatan eksploitasi danperdagangan pasir laut selamaini. Padahal sebelumnyapemerintah seakan tidak begitupeduli dengan kegiatan eksploitasipasir laut ini.

Tidak diaturnya kegiataneksploitasi dan ekspor pasir lautselama ini telah mengakibatkanterjadinya pengusahaan pasir lautsecara besar-besaran yang tidakmengindahkan aspek kelestarianlingkungan laut hingga menim-bulkan kerugian baik secaraekonomis, khususnya bagi pere-konomian daerah sekitar, maupunsecara ekologis bagi ekosistem pasirdan laut di sekitar lokasi penam-bangan pasir laut.

Penambangan pasir laut secarabesar-besaran dan hasilnya hanyadiekspor ke Singapura untukkeperluan reklamasi pantai negarakota itu juga telah menurunkannilai ekonomis dari komoditi pasirlaut karena harga pasir laut dalambeberapa tahun terakhir terusmengalami penurunan akibat terusmeningkatnya pasokan pasir lautdari Indonesia.

Berdasarkan data Badan PusatStatistik (BPS), ekspor pasir lautselama tahun 2001 mencapai 62

Pemerintah Tangani Serius KegiatanEskploitasi dan Ekspor Pasir Laut

juta m3, padahal data yangtercatat di perusahaan surveyormenye-butkan ekspor pasir lautselama tahun 2001 mencapai250 juta m3. Mengapa perbedaanangka ini bisa terjadi?Jawabannya penambangan pasirlaut secara illegal itulah yangmenjadi penyebabnya.

Dari perbedaan angka di atasdapat dihitung kerugian penda-patan negara yang diakibatkan olehkegiatan ekspor pasir laut illegal ini,yaitu sekitar US$ 42,3 juta. Angkakerugian tersebut dapat dihitungdengan mengalikan volume eksporpasir laut yang digelapkan (250 jutam3 – 62 juta m3 = 188 juta m3)dengan harga patokan ekspor pasirlaut (US$ 1,5/m3) dan dikalikanlagi dengan tarif pajak ekspor pasirlaut (15%).

Secara kumulatif angkakerugian pendapatan negara

tersebut diyakini sangat besarmengingat kegiatan eksploitasi pasirlaut ini sudah berlangsung selamabeberapa tahun lamanya. Selamabeberapa tahun kegiatan eksploitasipasir laut tersebut diperkirakanvolume ekspor pasir laut Indonesiake Singapura sudah mencapaipuluhan bahkan ratusan miliar m3yang di Singapura kini sudahberubah menjadi daratan.

Karena itu, pemerintah kemu-dian mengambil langkah-langkahstrategis untuk menata kembalikegiatan eksploitasi pasir laut ini.Keseriusan pemerintah dalampenanganan masalah eksploitasi danperdagangan pasir laut ini terlihatdari dikeluarkannya empat kebi-jaksanaan pemerintah secara ber-turut-turut selama tahun 2002menyangkut masalah pasir laut ini.Keseriusan pemerintah tersebutjuga terlihat dari turun tangannyasecara langsung Presiden RI

K e b i j a k a n

penambangan pasir laut perlu pengawasanketat


Megawati Soekarnoputri untukmengeluarkan kebijaksanaan resmipemerintah baik dalam bentukInpres maupun Keppres.

Keempat kebijaksanaan ter-sebut adalah Instruksi Presiden No.2 Tahun 2002 tentang PengendalianPenambangan Pasir Laut yangditerbitkan pada 13 Maret 2002,Keputusan Presiden No. 33 Tahun2002 tentang Pengendalian danPengawasan Pengusahaan Pasir Lautyang diterbitkan tanggal 23 Mei2002, Keputusan Menteri Perindus-trian dan Perdagangan No. 441/MPP/Kep/5/2002 tentang Keten-tuan Ekspor Pasir Laut yangditerbitkan tanggal 23 Mei 2002dan Keputusan Menperindag No.443/MPP/Kep/5/2002 tentangPerubahan Atas KeputusanMenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum diBidang Ekspor sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhirdengan keputusan MenperindagNo. 57/MPP/Kep/1/2002.

Inpres No. 2 Tahun 2002menginstruksikan kepada MenteriDalam Negeri, Menteri Perin-dustrian dan Perdagangan, MenteriKelautan dan Perikanan, MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral,Menteri Kehutanan, MenteriNegara Lingkungan Hidup,Panglima Tentara Nasional Indo-nesia, Kepala Kepolisian RI, paraGubernur dan para Bupati/Walikotauntuk melakukan koordinasi danmempersiapkan peraturan perun-dang-undangan mengenai pena-taan dan pengawasan pelaksanaansistem penambangan, pengusahaandan ekspor pasir laut secaraterintegrasi.

Untuk mendukung kelancaranpelaksanaan tugas yang dibebankankepada para pejabat negara

tersebut, Presiden melalui InpresNo. 2 Tahun 2002 juga membentukTim Koordinasi yang diketuai olehMenteri Kelautan dan Perikanan.Selain itu, Presiden juga mengin-struksikan agar setiap instansipemerintah terkait membantukelancaran pelaksanaan instruksiPresiden tersebut.

Karena penerbitan Inpresdinilai belum cukup untukmengatasi masalah pengusahaanpasir laut ini, Presiden MegawatiSoekarnoputri kemudian mener-bitkan Keppres No. 33 tahun 2002yang secara substansi jauh lebihdetil dan komprehensif dalampengaturan pengusahaan pasir lautketimbang Inpres. Melalui Kepprestersebut dibentuk Tim Pengendalidan Pengawas Pengusahaan PasirLaut untuk melakukan fungsipengendalian dan pengawasanpengusahaan pasir laut, meliputipengendalian dan pengawasankegiatan usaha pertambangan,pengerukan, pengangkutan, perda-gangan ekspor, pemanfaatan hasilpengusahaan pasir laut danpencegahan perusakan laut yangdilakukan secara terpadu danterkoordinasi serta dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Tim tersebutbertanggung jawab langsungkepada presiden.

Tim Pengendali dan PengawasPengusahaan Pasir Laut ini diketuaioleh Menteri Kelautan dan Peri-kanan, wakil ketua Menperindagdan sebagai anggota adalah MenteriDalam Negeri, Menteri Energi danSumber Daya Mineral, MenteriKehutanan, Menteri Keuangan,Menteri Perhubungan, MenteriLuar Negeri, Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia, MenteriNegara Lingkungan Hidup/Ketua

Bapedal, Panglima TNI, Kapolri,Gubernur di wilayah penghasil pasirlaut, Bupati/Walikota di wilayahpenghasil pasir laut.

Tim Pengendali danPengawas Pengusahaan PasirLaut antara lain bertugasmengkoordinasikan perumusankebijakan nasional di bidangpelaksanaan pengendalian danpengawasan pengusahaan pasirlaut, mengkoordinasikan danmerekomendasikan penetapanzonasi wilayah pesisir dan lautuntuk kegiatan pengusahaanpasir laut, penetapan rencanavolume pasir laut yang dapatditambang dan diekspor secaranasional setiap tahun denganmempertimbangkan kelestarianekosistem pesisir dan laut sertakeseimbangan pasokan danpermintaan dan kepentinganmasyarakat daerah.

Tim juga bertugas mengkoor-dinasikan dan merekomendasikanpenetapan rencana pemanfaatandan pengelolaan dana pengen-dalian, pengawasan dan penga-manan pengusahaan lasir laut,penetapan pedoman pemanfaatandana pemulihan lingkunganekosistem pesisir dan laut sertapemberdayaan masyarakat pesisirdan melakukan monitoring, evaluasiserta pengawasan pelaksanaanpedoman.

Dalam Keppres No. 33 tahun2002 tersebut ditetapkan ketentuanmengenai penetapan zonasi wilayahpesisir dan laut yang akan dila-kukan oleh Menteri Kelautan danPerikanan setelah berkonsultasidengan instansi terkait di pusat,Gubernur dan Bupati/Walikota.Sedangkan volume pasir laut yangdapat diekspor ditetapkan secara

K e b i j a k a n


nasional oleh instansi yang ber-tanggung jawab di bidangperindustrian dan perdagangan(Menperindag) serta PemerintahDaerah Propinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah penghasil pasirlaut sesuai dengan kewenanganmasing-masing berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap KuasaPertambangan Pasir Laut dan IzinKerja Keruk wajib disesuaikandengan zonasi wilayah pesisir danlaut serta volume pasir laut.

Dalam Keppres tersebut jugaditetapkan bahwa ekspor pasir lautdikelompokkan menjadi komoditiyang diawasi tataniaga ekspornya,dan dapat diubah menjadi komoditiyang dilarang ekspornya setelahmempertimbangkan usulan dari TimPengendali dan Pengawas Pengu-sahaan Pasir Laut.

Kegiatan ekspor pasir laut hanyadapat dilakukan oleh peroranganatau badan hukum setelahmendapatkan persetujuan ekspordari Menperindag. Dalam pener-bitan persetujuan ekspor Menpe-rindag menunjuk Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernurdan/atau Bupati/Walikota wajibmelaporkan penerbitan persetujuanekspor kepada Menperindag setiapbulan. Persetujuan ekspor tidakdapat diperdagangkan atau dipin-dahtangankan kepada pihak lain.

Perorangan atau badan hokumyang akan melaksanakan eksporpasir laut harus terlebih dahulumendapat penetapan sebagaieksportir pasir laut (EPL) olehMenperindag dengan mempertim-bangkan usulan tertulis dariGubernur dan/atau Bupati/Wali-kota di wilayah penghasil pasir laut.

Eksportir yang telah mendapatpersetujuan ekspor wajib menyam-paikan realisasi pelaksanaan eksporpasir laut kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota,Menperindag serta Ketua TimPengendali dan PengawasPengusahaan Pasir Laut setiaptiga bulan sekali.

Pengusaha pasir laut jugadiwajibkan menyusun rencanapemeliharaan dan pemulihanlingkungan ekosistem pesisir danlaut. Besarnya biaya pemeliharaandan pemulihan lingkunganeksosistem pasir dan laut sertatatacara pemungutannya ditetap-kan dengan peraturan daerah.Pengusaha pemegang KuasaPertambangan juga wajib melapor-kan pengelolaan dan pemantauanlingkungan di lokasi penambangankepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan/atau instansi yangbertanggung jawab di bidanglingkungan hidup di daerah yangbersangkutan.

Menperindag Rini M. SoemarnoSoewandi melalui Surat Keputu-sannya No. 441/MPP/Kep/5/2002tentang Ketentuan Ekspor PasirLaut tanggal 23 Mei 2002 mene-tapkan kegiatan ekspor pasir lautdapat dilakukan oleh peroranganatau badan hukum setelahmendapatkan penetapan sebagaiEPL oleh Menperindag melaluiDirjen Perdagangan Luar Negeri.Penetapan EPL berlaku selama tigatahun dan dapat diperpanjangkembali sesuai dengan ketentuanyang berlaku. EPL tidak berlakuapabila eksportir yang bersang-kutan tidak melakukan eksporselama satu tahun.

Pengajuan permohonan EPLdapat diajukan kepada Dirjen

K e b i j a k a n

Perdagangan Luar Negeri,Depper-indag denganmelampirkan Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP)/TandaDaftar/Usaha Perdagangan(TDUP), Tanda Daftar Perusahaan(TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP), Kuasa PertambanganEksploitasi, Kuasa PertambanganPengangkutan dan Penjualan danrekomendasi Gubernur dan/atauBupati/Walikota dan keteranganyang menyatakan bahwa per-orangan atau badan hukum yangmengajukan permohonan telahmelunasi pembayaran kewajibaanberupa pajak dan/atau pungutanlainnya termasuk yang terhutangsesuai dengan ketentuan perun-dang-undangan yang berlaku.

Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dapat menerbitkan perse-tujuan ekspor untuk setiap kalipengapalan kepada eksportir pasirlaut sesuai dengan kewenanganmasing-masing. Keseluruhan volu-me/jumlah pasir laut yang dieksporsesuai dengan persetujuan eksportersebut tidak boleh melebihivolume/jumlah alokasi pasir lautyang dapat diekspor secaranasional.

Eksportir pasir laut yangmelakukan pelanggaran terhadapketentuan mengenai ketentuanekspor pasir laut diancam dengansanksi berupa pembekuan ataupencabutan penetapan sebagai EPL.

Sementara itu, melalui SK No.443/MPP/Kep/5/2002 tanggal 24 Mei2002 Menperindag Rini M. Soe-marno Soewandi memasukkan ko-moditi pasir laut sebagai barangyang diawasi ekspornya. Pada bulanAgustus 2002 ini Menperindag jugamengeluarkan SK baru mengenaipenetapan kuota ekspor pasir lautuntuk periode September sampaiDesember 2002 sebesar 26 juta m3

menyusul ditetapkannya zonasi

mip


Menteri Perindustrian danPerdagangan (Menperindag), RiniM.Soemarno Soewandi menerbitkanSurat Keputusan (SK) mengenailarangan ekspor bijih timah danpekatannya yang berlaku efektifmulai 1 Juni 2002.Dengankeluarnya larangan tersebut makakegiatan ekspor pasir timah danpekatannya yang semula bebasdilakukan siapapun kini dilarang.Komoditi tersebut baru dapatdiekspor setelah diolah di fasilitaspengolahan (smelter) timah didalam negeri menjadi logam timahbatangan.

Ketentuan mengenai laranganekspor pasir timah dan pekatannyatertuang dalam SK MenperindagNo. 443/MPP/Kep/5/2002 tanggal 24Mei 2002 tentang PerubahanLampiran Keputusan MenteriPerindustrian dan PerdaganganNomor 558/MPP/12/1998 tentangKetentuan Umum di Bidang Eksporsebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan keputusanMenteri Perindustrian danPerdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/2002.

Dengan terbitnya SK Menpe-rindag tersebut maka pasir timahdan pekatannya kini dimasukkan kedalam daftar barang yang dilarangekspornya. Dalam kelompok pasirtimah terdapat dua nomor pos tarifyang kegiatan ekspornya dilarang,yaitu HS 2607.00.000 untuk

komoditi biji timah hitam danpekatannya dan HS 2609.00.000untuk komoditi biji timah danpekatannya. Menperindag Rini M.S.Soewandi ketika dikonfirmasi MediaIndag beberapa waktu lalumengatakan dengan SK Menpe-rindag tersebut maka kegiatanekspor pasir timah dan pekatannyadilarang terhitung mulai 1 Juni2002.

Menurut Menperindag RiniM.S. Soewandi, larangan kegiatanekspor bijih timah dan pekatannyatersebut ditujukan sebagai upayauntuk menekan kerusakanlingkungan akibat penambanganpasir timah secara illegal yangbelakangan ini banyak terjadi sertauntuk meningkatkan perolehannilai tambah dari industripengolahan bijih timah menjadilogam timah di dalam negeri.

“Kebijaksanaan laranganekspor bijih timah ini dipercepatdari semula direncanakan berlakumulai 15 Juni 2002 menjadi berlakuefektif mulai 1 Juni 2002 denganalasan untuk menghindarikerusakan lingkungan yang lebihparah dan untuk meningkatkanperolehan nilai tambah di dalamnegeri,” kata Rini kepada pers diJakarta belum lama ini.

Menperindag Rini M.S.Soewandi semula memangmenyatakan kebijakan pelarangan

ekspor pasir timah akan diber-lakukan mulai 15 Juni 2002.Namun Rini kemudian menyatakanakan mempertimbangkan kembalipenerbitan larangan ekspor tersebutuntuk dipercepat menjadi 1 Juni2002 menyusul desakan serikatpekerja PT Timah Tbk yangtergabung dalam Ikatan KaryawanTimah (IKT) yang mendesakterbitnya larangan ekspor pasirtimah segera setelah izin eksporpasir timah berakhir pada 6 Mei2002.

Sebelumnya Rini pernahmengatakan rencana pelaranganekspor pasir timah memang sudahbeberapa kali mengalami penundaankendati Depperindag sendirisebetulnya menginginkan kebijak-sanaan tersebut mulai berlaku sejak1 Mei 2002.

“Rencananya semulamemang kebijaksanaanlarangan ekspor pasir timah iniakan mulai diberlakukan sejak 1Mei 2002, tetapi kemudianditunda menjadi 1 Juni 2002setelah para bupati di KepulauanBangka Belitung meminta agarkebijaksanaan larangan ekspor iniditunda karena mereka mengakubelum siap. Tapi kemudian paraBupati ini kembali mengajukanpenundaan dan akhirnya sayaputuskan agar larangan ekspor inidiberlakukan mulai 15 Juni 2002,dan saya sudah bertekad untuk

Ekspor Bijih Timah dan PekatannyaDilarang Mulai 1 Juni 2002

K e b i j a k a n


tidak ada lagi penundaanlarangan ekspor,” tutur Rini.

Depperindag, kata Rini, terusmemantau perkembangan kasuspasir timah tersebut dan beberapakali mengadakan peninjauanlangsung di daerah penambanganpasir timah di Propinsi BangkaBelitung. “Permintaan penundaanlarangan ekspor dari para bupati itusaya penuhi karena saya tahubahwa bupati sebagai pejabat yangmemanage daerah adalah orangyang tahu persis tentangdaerahnya.”

K e b i j a k a n

Penundaan larangan eksporpasir timah sempat mengakibatkanharga logam timah di pasarinternasional mengalami penu-runan karena pasokan pasir timah(dari Indonesia)ke pasar inter-nasional terus meningkat. Hargalogam timah di Kuala Lumpur TinMarket (KLTM) sempat mencapaiUS$ 5.600/ton pada awal tahun2001 tetapi kemudian terusmerosot setelah maraknya kegiatanekspor pasir timah sejak per-tengahan 2001. Kini harga timahdunia terpuruk ke level US$ 3.900/ton sampai US$ 4.000/ton.

Sejumlah analis pasar timahmengatakan penundaan laranganekspor pasir timah akan meng-akibatkan harga logam timah dipasar internasional menjadi sema-kin merosot karena pasokan pasirtimah (dari Indonesia) ke pasarinternasional akan terus melonjak.“Dengan penundaan laranganekspor pasir timah ini maka paraeksportir pasir timah akan ber-lomba-lomba untuk mencapaitarget ekspor sehingga akan meng-ganggu harga timah dunia sertamengakibatkan kerusakan ling-kungan yang luar biasa,” kata salahseorang analis pasar. mip

BPEN PINDAH KANTOR di :Gedung Wisma Dharma Niaga Lantai V

Jl. Abdul Muis No. 6-8 Jakarta 10160

1. Sentral BPEN 3448164 3858850 [email protected] .id

2. Ir. Diah Maulida, MA Kepala BPEN 3800654 3858850 [email protected]@dprin.go.id

3. Drs. Erfandi Sekretaris BPEN 38000658 3858850 [email protected]@hotmail.com

4. Ir. Rahayubudi,MM Kepala Pusat Informasi dan Pelatihan [email protected] 3800672 3863151 [email protected]

5. Dra. Lily Rosyana Kepala Pusat Pengembangan Pasar [email protected] Asia 3865166 3863658 [email protected]

6. Ir. Ernawati, MA Kepala Pusat Pengembangan PasarWilayah Eropa 3863138 3865661 [email protected]

7. Drs. Harmen Sembiring Kepala Pusat Pengembangan PasarWilayah Amerika, Australia danNew Zealand 3883139 3506540 [email protected]

8. Dra. Nus Nuzulia Ishak Kepala Pusat Pengembangan PasarWilayah Afrika dan Timur Tengah 3863140 3506544 [email protected]

NO. NAMA JABATAN TELP. FAX. E - MAIL


Kehadiran ITPC (Pusat PromosiPerdagangan Indonesia) di tigakota dunia (Osaka, Dubai, dan LosAngeles) ternyata berdampakcukup positif terlihat denganbanyaknya kontak dagang daripengusaha setempat yangmenginginkan membeli berbagaiproduk asal Indonesia.

Selain itu pula, sejumlahpengusaha/eksportir Indonesia jugasudah banyak yang memanfaatkankeberadaan ITPC untuk memper-kenalkan produknya melalui brosuryang diletakkan di kantor ITPC.

Hal tersebut terungkap olehtiga direktur ITPC masing-masingDirektur ITPC Dubai DjasdiDarwis, Direktur ITPC Los AngelesLili S. Danusastro, dan DirekturITPC Osaka Syamsul Bahri Siregar.

Indonesia sebelumnya mempu-nyai 13 kantor ITPC yang tersebardi 13 kota di dunia tapi pada tahun1998 ketika Menperindag dijabatRahardi Ramelan diputuskanditutup dengan alasan tidak adabiaya operasional akibat krisis.

ITPC dibuka kembali padaSeptember 2001 yang berlokasi diOsaka, Jepang dan selanjutnya 3Januari 2002 dibuka dua ITPC lagimasing-masing di Dubai, UniEmirat Arab (UEA) dan LosAngeles, Amerika Serikat.

Menurut Direktur ITPC OsakaSyamsul Bahri Siregar, sejakdibuka sampai saat ini setidaknyaada 360 perusahaan Indonesiasudah memanfaatkankeberadaan ITPC dan umumnyamereka menem-patkan brosur dikantor ITPC yang setiap hariselalu didatangi pembeli Jepang.

“Dari sejumlah 360perusahaan yang memanfaatkanITPC, seti-daknya ada 220 produkyang dita-warkan seperti tekstildan pakaian jadi, produk kayu,sepatu, mainan anak-anak,hingga kembang gula,” kataSyamsul.

Sementara itu, jumlah kontakdagang yang datang dari pengusaha/importir Jepang dan menginginkan

hubungan dagang dengan peng-usaha Indonesia jumlahnya seti-daknya mencapai 350 kontakdagang.

Kontak dagang dari pengusahaJepang langsung ditanggapi ITPCdan selanjutnya mengontak peru-sahaan di Indonesia sesuai dengankomoditi yang diinginkan.

“Setiap bulan setidakinya adaempat perusahaan Jepang yangdatang ke Jakarta atau Bali untukmenjajaki kemungkinan kontakdagang dan ITPC menjadi per-antara,” katanya.

Menurut Syamsul, saat inimasih banyak brosur dariperusahaan Indonesia yangmasih belum dapat dipajang di

KEHADIRAN ITPC DI TIGA KOTASANGAT DIMINATI

Peluang Usaha

ITPC dapat membantu informasi pasar produkIndonesia


kantor ITPC karena alasanketerbatasan ruang.

“Tiap tiga bulan sekali brosuryang dipajang kita ganti karenabegitu banyaknya minat pengusahanasional menawarkan produknya diJepang,” katanya.

Direktur ITPC Los Angelas LiliDanusastro, mengungkapkan, sejakberdiri awal tahun ini, pihaknyasudah mempromosikan kembalikeberadaan ITPC di Los Angelaskepada pengusaha/importirsetempat.

“Saya sudah mempromosikankepada pengusaha setempat kalauITPC ada lagi, mengingatsebelumnya ITPC Los Angelessudah tutup,” kata Lili.

Sejak berdiri awal tahun ini,setidaknya sudah ada 20 hingga 30permintaan kontak dagang tiapbulan dari pengusaha AS yangmencari produk Indonesia, sepertipakaian jadi, denim, mebel dancoklat.

Kurang tanggap

Eksportir Indonesia dinilaimasih kurang serius dalammenanggapi kontak dagangpengusaha AS dan ini dikha-watirkan akan menghilangkanpeluang pasar negara adidaya ituyang masih terbuka.

Direktur ITPC Lili S. Danustaromengatakan, hal yang menjadiganjalan adalah keluhan daribeberapa importir mengenailambatnya respon dari Indonesia.

Padahal, pasca tragedi 11September 2001, eksportir Indo-nesia harus memberikan keseriusanyang jauh lebih besar dari pihak ASdan keseriusan tersebut harusdatang dari pelaku ekspor denganlangsung merespon kontak dagangpengusaha AS.

Hubungan dengan importir jugaharus lebih dipererat sehinggamenimbulkan ketergantunganpengusaha AS yang semakin kuatterhadap Indonesia.

Peluang Usaha

“Selain itu hubungan yang eratantara kedua pengusaha juga akanmenghilangkan kesan buruk yangditimbulkan media massa ASterhadap Indonesia,” kata Lili.

Ia mengatakan, sejumlahmasyarakat Amerika Serikat masihmelihat Indonesia dari berbagaisudut yang umumnya belum positif,apalagi bila dikaitkan dari berbagaimasalah pasca 11 September.

Dalam kurun waktu Januari-Februari 2002 misalnya, namaIndonesia telah muncul lima kali disurat kabar Lon Angeles Timesdengan berita yang tidak terlalumenguntungkan Indonesia.

Salah satu indikasi masihberminatnya pengusaha AS men-jalin kontak dagang denganIndonesia, yakni adanya beberapapermintaan kontak dagang kekantor ITPC untuk memperolehcontoh elektronika, mebel, danmakanan olahan.

Apabila kontak dagang denganpengusaha AS itu ditanggapi olehpengusaha Indonesia, bukan tidakmungkin akan memberikan keun-tungan besar bagi eksportirnasional.

Sebagai contoh, sebuahperusahaan udang nasional berhasilmemperbesar penjualan ke AS danbahkan mendapat bantuan teknispengawasan mutu untuk tambakudang yang ada di Indonesia.

Kegiatan promosi dalam bentukpartisipasi di berbagai pamerandagang merupakan upaya yangdapat dilakukan pengusahaIndonesia untuk dapat meyakinkanimportir AS bahwa Indonesia masihlayak menjadi pemasok utama.

pameran, sebagai ajang promosi produkekspor

mip


Indonesia kini tengah gencarmeningkatkan ekspor dankerjasama di bidang industripengolahan CPO (Crude Palm Oil)dengan sejumlah negarakonsumen, terutama India danCina, yang merupakan negarapembeli CPO utama Indonesia.

Menurut Dirjen PerdaganganLuar Negeri Depperindag, SudarS.A. yang mendampingi Menpe-rindag Rini Soewandi dalamkunjugan kerjanya ke India awalApril 2002 lalu, pihak Indonesiayang diwakili Gabungan PengusahaKelapa Sawit Indonesia (GAPKI),London Sumatera (Lonsum), danPT Indo International InvesmentServices (IIS) telah mengikatkontrak kerjasama denganMinerals & Metals TradingCorporation (MMTC) Ltd. Indiadalam pengembangan industriCPO.

India berminat menampungberapapun volume CPO dariIndonesia. Untuk itu dari totalrencana ekspor CPO Indonesia kecina 6.000 ton/bulan, 500 ton akandilakukan melalui skema imbaldagang (counter trade), sedangsisanya yang 5.500 ton dibayartunai.

Untuk itu, mekanisme pembi-ayaannya akan difasilitasi olehMusadec, yang merupakan lembagayang ditunjuk Islamic DevelopmentBank (IDB). Musadec telahmemiliki jaringan luas, sehingga

INDONESIA GENCAR TINGKAT-KANEKSPOR CPO

diharapkan kerjasama ini dapatdimulai kapan saja sepanjangkedua belah pihak telah siapmerea-lisasikannya.

Sebagai kompensasinya,India pada tahap awal telahmenye-pakati pembangunanpenyediaan fasilitas 12 unit pabrikpengolahan CPO skalamenengah dengan total produksi6.000 ton per bulan, dengan nilaiprojek setara dengan US$ 10 jutapada tahun pertama, dan akanditempuh selama 4 tahun.

Pabrik pengolahan CPO ter-sebut akan berlokasi masing-masingdi Kaltim (1 unit), Kalteng (1 unit),Sumsel (3 unit), Sumut (1 unit),Aceh (3 unit), serta Papua (3 unit).

Kabar terakhir menyebutkan,India saat ini mengalami keku-rangan pasokan CPO setelahArgentina memperlambat pengi-riman pasok kedelainya ke sana.Dikabarkan negara itu juga telahmembeli antara 100.000 s/d 150.000ton baik CPO maupun Olein(minyak goreng) dari Malaysia danIndonesia untuk pengapalanterdekat, setelah Beijing mem-bicarakan kuota impor Cina yangdiperkirakan segera diterbitkan.

Sementara itu, Sekjen AsosiasiIndustri Minyak makan Indonesia(AIMMI) Adi Wisoko beberapawaktu sebelumnya, pekan ini timdari Indonesia beranggotakanpengusaha dan dunia usaha

berangkat ke Cina gunamerealisasikan pembangunanstorage (penyimpanan) CPO dipropinsi Guangzhou, Cina.Kerjasama yang disepakati antarakedua pemerintahan ini, nantinyaakan ditindaklanjuti denganperanan swata (dunia usaha).

Indonesia akan menyewapenyimpanan CPO yang dibangunpemerintah Cina. Delegasi akanbertemu dengan Pemda setempatguna segera menyelesaikan kerja-sama. Sebelumnya kedua pihak jugasudah mengadakan pembicaraanpendahuluan mengenai rencanakerjasama mereka. Sementara itu,berdasarkan ketentuan perdagang-an internasional (WTO), Chinadiharuskan membeli 2,4 juta tonminyak sawit tahun ini. SedangMalaysia memperkirakan Cinaakan menerbitkan lisensi pembelianpertama dengan 1,6 juta ton.

Peluang Usaha

Indonesia mengembangkan pemasaran bersamadengan negara produsen CPO dunia

mip


Asing di negeri sendiri, begitulahistilah yang kurang lebih cocokuntuk menggambarkan kondisiindustri pengolahan biji kakao didalam negeri yang kini sedangberusaha bangkit dari keterpurukanakibat sulitnya memperoleh bahanbaku biji kakao.

Memang terasa sangat ironisindustri pengolahan biji kakao didalam negeri kesulitan memperolehbahan baku biji kakao. SebabIndonesia sendiri sebetulnya me-rupakan salah satu produsen bijikakao terbesar di dunia denganluas kebun kakao mencapai 700.000hektar dan produksi rata-rata400.000 ton/tahun.

Dikatakan ironis karena,kapasitas terpasang industripengolahan biji kakao di Indonesiadewasa ini hanya sekitar 200.000ton/tahun, tetapi kebutuhan bahanbakunya berupa biji kakao tidakdapat terpenuhi dari dalamnegeri sendiri kendati produksi bijikakao nasional mencapai 400.000ton/tahun.

Apa sebetulnya yang terjadidan kemana larinya biji kakao lokalselama ini? Jawabannya adalahkebanyakan bahan baku berupa bijikakao diekspor ke luar negeri.Sebab ekspor biji kakao dari Indo-nesia setiap tahunnya rata-ratamencapai 300.000 ton dan sisanyasebanyak 100.000 ton dipasok

Industri Kakao Nasional Asing diNegeri Sendiri

kepada industri-industri pengo-lahan biji kakao yang jumlahnyakini mencapai 14 perusahaan.Dengan hanya terpenuhinyaseparuh (50%) dari kebutuhan bijikakao di dalam negeri makaseparuh dari kapasitas terpasangindustri pengolahan biji kakao initerpaksa harus menganggur (idle)tanpa pasokan bahan baku.

Dengan seretnya pasokan bahanbaku biji kakao maka sejumlahindustri pengolahan biji kakao didalam negeri terpaksa harusmengurangi kegiatan operasipabriknya dengan menurunkanproduksi. Beberapa perusahaan di-antaranya bahkan terpaksa harusmenghentikan kegiatan industrimereka karena selain tidak mem-peroleh bahan baku juga tidak kuat

membeli biji kakao yang harganyaterus meningkat di dalam negeri.

Awal dari malapetaka yangmelanda indutri pengolahan bijikakao ini sebetulnya sudah terjadisejak tahun 1998, di mana pemerin-tah Indonesia ketika itu menanda-tangani kesepakatan letter of intent(LoI) dengan Dana MoneterInternasional (IMF). Dalam salahsatu pasal dari kesepakatan dalamLoI tersebut disebutkan bahwasetiap perusahaan asing yangbergerak dalam kegiatan perda-gangan, baik perdagagan eceran(ritel), agen, grosiran maupundistributor dapat beroperasi secaralangsung hingga ke pelosok daerahdi seluruh wilayah Indonesiadengan kepemilikan saham hingga100%.

Peluang Usaha

Akibat gencarnya ekspor, harga kakao dalam negeri


Sejalan dengan diperbolehkannya kegiatan operasi perusahaandagang asing masuk ke Indonesiasesuai LoI 1998 tersebut, makamulailah banyak perusahaan per-dagangan asing masuk ke Indonesiahingga ke pelosok-pelosok, terma-suk perusahaan trading companydan trading house yang bergerakdalam perdagangan komoditaspertanian dan perkebunan inter-nasional seperti Cargill, ED&FMan, Continaf, Nobel dll. Merekamenyewa fasilitas gudang di daerahsetempat untuk menampungkomoditi ekspor seperti biji kakaoyang mereka beli secara langsungdari petani atau pedagangpengumpul.

Menurut Ketua UmumAsosiasi Kakao Indonesia(Askindo), Zulhefi Sikumbang,dewasa ini terdapat sedikitnya 13perusahaan perdagangan kakaoasing yang sudah membuka operasisecara langsung di daerah-daerahpenghasil kakao utama di Indonesiaseperti Makassar (Sulsel), Palu(Sulteng) dan Surabaya (Jatim).Untuk kegiatan operasinya, merekatidak melakukan investasi langsungdi daerah setempat, karena untukfasilitas gudang saja mereka lebihsuka menyewanya ketimbangmendirikan fasilitas gudang sendiri.Hal itu akan memudahkan untukhengkang dari daerah tersebutapabila perdagangan biji kakaosudah tidak menguntungkan lagibagi mereka.

“Jadi, kegiatan para trader asingini lebih bersifat hit and run danmereka sengaja tidak melakukaninvestasi sama sekali untukberbagai fasilitas yang merekabutuhkan agar mereka bisa

hengkang kapan saja merekasuka. Karena itu, kehadiranmereka di daerah pelosok tidakbanyak membawa multipliereffect terhadap perekonomiansetempat, khususnya dalampenyerapan tenaga kerja didaerah,” tutur Zulhefi.

Sebaliknya, lanjut Zulhefi,kehadiran perusahaan dagang asingtersebut telah menimbulkan dam-pak negatif terhadap perusahaandagang biji kakao lokal yangselama ini beroperasi di daerah,karena banyak perusahaan daganglokal yang terpaksa gulung tikarakibat tidak mampu bersaingdengan perusahaan dagang asingyang rata-rata memiliki permodalanyang lebih kuat dan didukungdengan sistem perbankan yang lebihkompetitif (tingkat suku bungayang sangat rendah di luar negeri).

“Dari sekitar 50-an perusahaandagang biji kakao lokal yangberoperasi pada tahun 1998, yangdewasa ini masih dapat bertahanhanya tinggal 5-6 perusahaan. Itupun dengan kemampuan dagangmereka yang sudah banyak merosot.Sementara itu, perusahaan dagangasing yang terus memperkuatjaringan bisnisnya di Indonesia kinimenguasai sekitar 90% dari totalvolume ekspor biji kakao Indonesiadan hanya 10% saja yang dikuasaioleh para pedagang lokal,” kataZulhefi.

Menurut Zulhefi, dengankekuatan finansialnya perusahaan-perusahaan dagang asing tersebut,pada awalnya menawarkan hargatinggi kepada para petani danpedagang pengumpul biji kakao dipelosok daerah. Setelah parapengusaha biji kakao slocal mati

dan para petani dan pedagangpengumpul merasa tergantungkepada perusahaan dagangasing, mereka mulai menekanharga pembelian biji kakao daripetani dan pedagang pengumpul.

“Dengan dikuasainya perda-gangan biji kakao di dalam negerioleh para pedagang asing ini, makapasokan biji kakao kepada industripengolahan biji kakao lokal punmulai seret. Sebab para pedagangasing tersebut lebih suka meng-ekspor biji kakao ke luar negeriketimbang memasok ke industrilokal. Sebab pedagang-pedagangasing tersebut telah memilikikontrak ekspor jangka panjangdengan industri pengo-lahan bijikakao di luar negeri,” tutur Zulhefi.

Kondisi tersebut, lanjut dia,menjadi semakin parah karena parapedagang biji kakao local pun kinijuga lebih suka mengekspor bijikakao ke luar negeri ketimbangmemasoknya ke industri lokal.Sebab terhitung mulai tahun 2000pemerintah mengenakan pungutanPajak Pertambahan Nilai sebesar10% dan Pajak Penghasilan (PPh)sebesar 1,5% terhadap komoditasbiji kakao yang diperdagangkan dipasar dalam negeri. Karena itu,untuk memasok biji kakao keindustri lokal para pedagang akanterkena PPN sebesar 10% dan PPhsebesar 1,5%, sehingga total pu-ngutan yang akan dialami pedagangmencapai 11,5%.

Penerapan PPN sebesar 10% dan PPh sebesar 1,5% ataskomoditi kakao di dalam negeri initelah mendorong larinya sebagianbesar biji kakao ke luar negerihingga mengakibatkan terjadinya

Peluang Usaha


kelang-kaan pasokan biji kakao dika-langan industri pengo-lahan bijikakao nasional.

Menurut Zulhefi, pengenaanpungutan PPN 10% dan PPh 1,5%tersebut telah memperkecil volumebiji kakao yang diperdagangkan dipasar domestik karena kebijak-sanaan pemerintah tersebut telahmendorong pengusaha untuk lebihbanyak mengekspornya ke luarnegeri.

“Pengenaan PPN 10% danPPh 1,5% terhadap biji kakao yangdiperdagangkan di pasar domestiksama artinya dengan pemberiansubsidi oleh pemerintah Indonesiakepada industri-industri peng-olahan biji kakao di luar negeri.Sebab untuk kegiatan ekspor bijikakao, pemerintah tidak mengena-kan PPN 10% dan PPh 1,5%.Perbedaan perlakuan ini telahmengakibatkan para pedagang daneksportir biji kakao lebih sukamengekspor biji kakao ke luarnegeri ketimbang memasoknyakepada industri pengolaha bijikakao di dalam negeri hingga telahmengakibatkan kelangkaan bijikakao di pasar domestik,” kataZulhefi.

Menurut Zulhefi, akibatkelangkaan biji kakao tersebut danterus melambungnya harga bijikakao di pasar domestik, sebagianindustri grinding biji kakaoterpaksa harus menghentikan pro-duksinya atau setidaknya mengu-rangi kegiatan produksi.

“Dari 14 industri grindingkakao di seluruh Indonesia yangmemiliki kapasitas total 200.000ton/tahun, yang masih aktif ber-

operasi kini tinggal delapanperusahaan, itu pun utilitasindustrinya hanya tinggal sekitar50%-nya. Hal itu terjadi karenamereka tidak dapat memperolehbahan baku berupa biji kakao,kalaupun dapat bahan bakuharganya sudah sangat melambung,”kata Zulhefi.

Kondisi tersebut, kata Zulhefi,sangat ironis karena Indonesiaselama ini dikenal sebagai produsenbiji kakao cukup besar denganproduksi rata-rata sekitar 400.000ton/tahun. Dari jumlah produksitersebut sekitar 300.000 tondiekspor ke mancanegara dan hanya100.000 ton yang dipasarkan dipasar domestik. Padahal kapasitasindustri pengolahan biji kakao didalam negeri mencapai 200.000 ton/tahun, sehingga sekitar 50% darikapasitas industri terpasangterpaksa harus menganggur.

Apa yang dialami industripengolahan biji kakao di Indonesiatersebut sangat bertolak belakangdengan industri pengolahan bijikakao di negara tetangga Malaysia.Negara jiran itu kini memilikiindustri pengolahan biji kakaodengan kapasitas terpasang 150.000ton/tahun dan industri pengolahanbiji kakao Malaysia sampai kinidapat beroperasi dengan baikdengan utilisasi hampir 100%kendati produksi biji kakaonyahanya 60.000 ton/tahun. Mengapabisa demikian? Ternyata sebagianbesar kebutuhan biji kakaoMalaysia dipenuhi dari biji kakaoyang diimpor dari Indonesia,sementara industri pengolahan bijikakao di Indonesia sendiri

mengalami kelangkaan bahanbaku.

Tentu saja kondisi yang sangatironis tersebut harus segeramendapat perhatian, baik darikalangan dunia usaha sendirimaupun dari pemerintah untuksegera mendapatkan penanganan.Sebab kalau hal itu terus dibiarkan,bukan tidak mungkin industripengolahan biji kakao di dalamnegeri akan menjadi barang langkadi negeri sendiri dan Indonesiaakan menjadi negara yangtergantung terhadap produk hilirkakao impor padahal Indonesiaadalah penghasil biji kakao cukupbesar.

Selain itu, swasta dan peme-rintah Indonesia kini sudah saatnyauntuk mulai memperhatikan bagai-mana mendapatkan nilai tambahyang lebih tinggi dari produk-produk primer seperti biji kakaoyang banyak dihasilkan di dalamnegeri. Salah satunya adalahbagaimana membangkitkan industripengolahan biji kakao di dalamnegeri yang volume pasarnya, baikdi dalam negeri maupun dimancanegara, terus meningkat daritahun ke tahun.

Karena itu, menurut Zulhefi,pengembangan industri hilirpengolahan biji kakao di dalamnegeri dapat mendorong perolehandevisa negara dari ekspor berbagaiproduk olahan biji kakao. Diamembandingkan perolehan devisadari ekspor biji kakao selama inidengan potensi devisa yang bisadiraih apabila Indonesia berhasilmengembangkan industri peng-olahan kakao.

Peluang Usaha


Menurut Zulhefi, dengan volu-me ekspor biji kakao sebesar300.000 ton/tahun selama iniIndonesia hanya memperolehdevisa sebesar US$ 450 juta,sedangkan dari ekspor produkolahan kakao, sekitar 100.000 tondiperoleh devisa US$ 250 juta.Dengan demikian total devisa yangdiperoleh selama ini dari eksporkakao hanya sebesar US$ 700 juta.

“Namun dengan mengoptimal-kan kapasitas terpasang industrikakao sebesar 200.000 ton kitasebetulnya bisa memperolehtambahan devisa sekitar US$ 500juta sehingga total perolehan devisabisa mencapai US$ 1,3 miliar tanpaharus menambah investasi baru.Karena itu, kami mendesak peme-rintah untuk menjadikan komoditaskakao sebagai komoditas strategisdan segera menghapuskan PPN danPPh biji kakao agar industri kakaodi dalam negeri dapat memperolehkembali pasokan bahan baku,” tuturZulhefi.

Produsen Terbesar

Dengan melihat potensi eko-nomi yang cukup besar darikegiatan agroindustri kakao ter-sebut, kata Zulhefi, Askindo jugamentargetkan agar Indonesiamenjadi produsen kakao bermututinggi terbesar di dunia denganproduksi 1,2 juta ton/tahun sampai1,5 juta ton/tahun paling lambatpada tahun 2010.

Target untuk menjadi produsenkakao terbesar di dunia tersebuttelah menjadi program kerja jangkapanjang Askindo melalui programintensifikasi dan ekstensifikasi ke-bun kakao yang didukung denganprogram peningkatan mutu kakao

melalui penerapan SNI kakaosecara wajib.

“Saat ini Indonesia memiliki700.000 hektar kebun kakaodengan produksi rata-ratasekitar 400.000 ton/tahun.Dengan demikian tingkatproduktifitas kebun kakao diIndonesia rata-rata hanya sekitar0,6 ton/ha/tahun yang jauh lebihrendah dari tingkat pro- duktifitaskebun kakao normal/standar yangberkisar antara 1,5 ton/ha/tahunsampai 2 ton/ha/tahun. Masihrendahnya tingkat produkifitaskebun kakao Indonesia tersebutterjadi akibat belum begituoptimalnya pengelolaan kebunkakao karena sebagian besarkebun kakao Indonesia meru-pakan kebun rakyat,” kata Zulhefi.

Dengan memperbaiki cara pe-ngelolaan kebun kakao lanjutZulhefi, a.l. melalui penerapanteknologi budidaya kakao mutakhirtermasuk penggunaan varietaskakao unggul yang didukungdengan upaya pemberantasan hamapenggerek buah kakao (PBK) makatingkat produktifitas kebun kakaodi Indonesia dapat ditigkatkan dari0,6 ton/ha/tahun dewasa inimenjadi 1,5 sampai 2 ton/ha/tahun.

“Kalau tingkat produktivitaskebun kakao di Indonesia sudahdapat ditingkatkan menjadi 1,5sampai 2 ton/ha/tahun maka denganluas kebun 700.000 hektar (tanpaperluasan kebun (Red.) produksikakao Indonesia bisa diting-katkan menjadi di atas 1 jutaton/tahun sampai 1,4 juta ton/tahun,” tutur Zulhefi

Program Askindo lainnya,kata Zulhefi, adalah melakukan

Peluang Usaha

ekstensifikasi kebun kakao didaerah Lampung dari 10.000 hektardewasa ini menjadi 100.000 hektaryang akan dilakukan mulai tahun2003. Dengan perluasan kebunkakao di Lampung tersebutdiharapkan produksi biji kakaodaerah itu bisa meningkat dari6.000 ton/tahun dewasa ini hingga200.000 ton/tahun dan diharapkanakan mampu memasok kebutuhanbiji kakao kepada industripengolahan kakao yang berada diJabotabek. Dengan tambahanproduksi tersebut, tambah dia,Indonesia akan menjadi produsenkakao terbesar di dunia menggeserPantai Gading yang kini mampumemproduksi biji kakao antara 1,2-1,5 juta ton/tahun.

Menurut Zulhefi, upayauntuk menggenjot produksi kakaotersebut kini berada padamomentum yang sangat tepatmengingat pasokan kakao duniayang sedang rendah dan hargakakao dunia yang terus meningkat.Dewasa ini harga biji kakao diterminal New York tercatat US$1.800/ton.

Upaya Askindo untuk menja-dikan Indonesia sebagai sumberpasokan biji kakao bermututerbesar di dunia ini akan diangkatmenjadi salah satu topik pembi-caraan dalam International CocoaConference ke-3 yang akanberlangsung di Makasar pada 23-25 Oktober 2002 mendatang.

“Namun upaya untukmenggenjot produksi kakao yangdilakukan Askindo ini perlumendapat dukungan pemerintah,baik moril maupun materiil. Karenaitu, kami menghadap MenpeindagRini M.S. Soewandi dan beliauberjanji untuk mendukungnya darisisi tata niaga kakao yang lebihkondusif bagi para pengusaha

mip


Terus merosotnya harga kopirobusta dunia dalam beberapatahun terakhir ini telah memaksapemerintah Indonesia untukmerintis kerjasama dengan sesamaprodusen kopi robusta dunia,seperti Vietnam dan India,dalam rangka mengangkatharga kopi robusta dunia ketingkat yang lebih baik agardapat memberikan penda-patan yang wajar danmemadai bagi para petanikopi.

Upaya pemerintah untukmenjalin kerjasama dengansesama produsen kopi robustadunia tersebut merupakansalah satu bentuk perhatianpemerintah terhadap parapetani kopi rakyat yang selamaini memang menguasai sekitar80% dari total produksi kopinasional yang rata-rata men-capai 400.000 ton/tahun. Sele-bihnya, sekitar 20%diproduksi oleh perkebunan swastabesar dan BUMN.

Untuk menjajaki kerjasama diantara sesama produsen kopirobusta tersebut, Menteri Perin-dustrian dan Perdagangan (Menpe-rindag) Rini M. SoemarnoSoewandi mewakili pemerintahIndonesia akan melakukan kun-jungan kerja ke Vietnam pada

RI Jajaki Kerjasama Kopi denganVietnam dan India

pertengahan September 2002mendatang.

Sebelum melakukan kun-jungan kerja ke Vietnam, Men-

pertimbangan dalam menjalinkerjasama dengan Vietam danIndia.

Menurut Rini, dalamkunjungannya keVietnam tersebut pihakIndonesia akan memintapemerintah Vietnamuntuk melakukan kegi-atan penahanan (retensi)ekspor kopi robusta secarabersama-sama denganIndonesia dalam rangkamendongkrak harga kopirobusta dunia ke levelyang lebih baik, dari US$0,40/kg menjadi US$ 0,90/kg sampai US$ 1/kg.Indonesia sendiri telahsiap melakukan retensikopi sebesar 100.000 ton/tahun, namun untukpelaksanaannya tetapakan menunggu kesiapanVietnam.

“Kami sudah bicaradengan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) dan kitasepakat (untuk mendorong hargakopi dunia) kita harus melakukan program retensi ekspor kopi. Tapi ini harus tunggu dulu (kesiapanVietnam) karena program tersebutharus dilakukan bersama Vietnam,”kata Rini.

Peluang Usaha

perindag Rini M.S. Seowanditerlebih dahulu mengadakankunjungan kerja ke sejumlahdaerah penghasil kopi utama ditanah air, yaitu Sumatera Utara danLampung. Kunjungan kerja kedaerah penghasil utama kopitersebut ditujukan untuk menda-patkan gambaran yang lebih detilmengenai permasalahan perkopiandi dalam negeri sebagai bahan

meningkatnya produksi kopi dunia, menyebabkan harga


Indonesia, kata Rini, sangatmengharapkan Vietnam jugamembuat program retensi yang samadengan Indonesia mengingatVietnam dan Indonesia merupakandua negara produsen kopi robustaterbesar di dunia.

Menurut catatan AEKI,produksi kopi robusta Vietnam kinimencapai 800.000 ton/tahun yangtelah menempatkan negara tersebutsebagai produsen kopi robusta ter-besar di dunia, sedangkan produksikopi robusta Indonesia berkisarantara 400.000 ton sampai 450.000ton/tahun.

Dengan produksi yang terusmengalami kenaikan, Vietnam kinijuga menjadi produsen kopiterbesar kedua di dunia setelahBrazil. Indonesia yang semulamenempati urutan ketiga setelahBrazil dan Colombia kini tergeserdi urutan keempat setelah Brazil,Vietnam dan Colombia.

Menurut Rini, dalam kunjung-annya ke Vietnam tersebut Rinijuga akan didampingi sejumlahpejabat eselon I Depperindag danDepartemen Pertanian, pengurusAEKI dan sejumlah pimpinan bankterkemuka di dalam negeri.

Dalam kunjungan tersebutdelegasi Menperindag RI akanmengadakan pembicaraan denganpejabat pemerintah dan kalanganpengusaha kopi Vietnam menge-nai rencana pelaksanaan kegiatanretensi ekspor kopi.

“Pemerintah sendiri telah siapuntuk membantu memfasilitasipenyediaan kredit sebesar US$ 40juta dari perbankan kepada paraanggota AEKI yang akan melak-sanakan retensi ekspor kopi sebesar

100.000 ton. Dana perbankantersebut merupakan kreditkomersial dengan bunga normal,”kata Rini seraya menambahkanbahwa program retensi kopisangat mungkin dilakukan karenabiji kopi dapat tahan disimpan digudang hingga dua tahun.

Selain mendapat dukungankeuangan dari perbankan nasional,rencana retensi kopi tersebutkabarnya juga mendapat dukungankeuangan dari sebuah bank diSingapura yang telah menyatakankesiapannya untuk menyediakankredit komersial berbunga rendahbagi para eksportir anggota AEKIyang akan melakukan retensikopi.

“Salah satu bank terkemuka diSingapura telah menyatakankepada AEKI bahwa mereka siapmemberikan dukungan dana untukpelaksanaan retensi kopi robustayang akan dilakukan perusahaan-perusahaan anggota AEKI.Dukungan dana tersebut berupakredit komersial berbunga ringandengan bunga Singapore Inter BankOffer Rate (Sibor) + 1%,” kataKetua Umum AEKI, HassanWidjaja.

Menurut Hassan, bankSingapura tersebut tertarikdengan rencana AEKI untukmelakukan retensi kopi robusta(dalam rangka mengangkat hargakopi robusta dunia ke tingkat yanglebih tinggi) karena dalam kegi-atan retensi tersebut juga terdapatpotensi bisnis jasa perbankan yangcukup menggiurkan.

“Kegiatan retensi kopi robustaini secara bisnis jasa perbankanmemang sangat menarik dan dalamhitung-hitungan di atas kertasbisnis ini sangat visible. Karena itu,perbankan Singapura ini sangattertarik untuk mengucurkan kreditkomersialnya kepada para anggotaAEKI yang akan melaksanakanretensi kopi robusta,” kata Hassantanpa menyebutkan nama bankSingapura tersebut.

Dari kacamata bisnis jasaperbankan, tambah Hassan, kegi-atan retensi kopi robusta tersebutsangat menarik karena selain adapotensi keuntungan dari bungakredit, perbankan juga mendapatjaminan pembayaran dari paranasabahnya (anggota AEKI).Karena nasabah memiliki kolateralberupa barang (kopi robusta) di

Peluang Usaha

kopi, harganya harus berfluktuasi


gudang yang nilainya (harganya)sangat berpotensi untuk terusmeningkat akibat kegiatan retensitersebut.

Sementara itu, SekretarisEksekutif Asosiasi Eksportir KopiIndonesia (AEKI), Rachim Karta-brata mengatakan rencana kerja-sama tripartit Indonesia, Vietnamdan India sebetulnya sudah cukuplama dirintis kendati sampai kinibelum juga terwujud.

Semula rencana kerjasamatersebut hanya akan dilakukandiantara kalangan pengusahakopi dari ketiga negara, tetapikemudian berkembang gagasanuntuk melibatkan juga pemerintahdari ketiga negara. Bahkan bela-kangan muncul juga gagasan agarpembentukan kerjasama tersebutdijembatani melalui pertemuantingkat menteri.

Menurut Rachim, pihak Viet-nam sendiri sudah beberapa kalimenanyakan mengenai realisasikerjasama tripartit tersebut, namunsampai kini pihak Coffee BoardIndia belum dapat memberikankepastian mengenai jadwal perte-muannya.

“Karena itu, dari pada ren-cana tersebut tidak jadi-jadi,maka pihak Vietnam kemudianmengusulkan agar kerjasama tri-partit tersebut segera diwujudkandengan terlebih dahulu mem-bentuk kerjasama di antara dua ne-gara, yaitu Indonesia dan Vietnam,”tutur Rachim.

Wakil Ketua AEKI, NurilHakim Yohansyah menyatakansebaiknya Indonesia, Vietnam danIndia membentuk konsorsiumtripartit kopi robusta dengan tugasutama melaksanakan program

penahanan (retensi) ekspor kopirobusta oleh ketiga negara tersebutsebanyak 450.000 ton/tahun.Kerjasama tripartit tersebutditujukan untuk mendorong hargakopi robusta dunia dari US$ 0,42/kg ke level US$ 0,90/kg.

Menurut Nuril, melaluikerjasama tripartit tersebutIndonesia telah siap untuk menahan ekspor kopi sebanyak100.000 ton/tahun dari produksitotal sebesar 400.000 ton/tahunsampai 450.000 ton/tahun.

“Vietnam sendiri diharapkandapat melakukan retensi eksporkopi sebesar 300.000 ton/tahun daritotal produksi kopinya sebesar800.000 ton/tahun dan Indiadiharapkan meretensi 50.000 tondari produksi sebesar 300.000 ton/tahun,” kata Nuril kepada persseusai mengikuti pertemuan BadanPengurus Pusat (BPP) AEKI denganMenperindag Rini M.S. Soe-wandi di Kantor DepperindagJakarta, belum lama ini.

Khusus untuk Indonesiasendiri, kata Nuril, kegiatan retensiekspor kopi sebanyak 100.000 ton/tahun tersebut akan membutuhkandana sekitar Rp 300 miliar (denganasumsi harga kopi yang diretensiadalah Rp 3.000/kg). Dana tersebutakan dipenuhi dari pinjamankomersial perbankan nasional, yaituBank Ekspor Indonesia (BEI), BankRakyat Indonesia (BRI) atau BankBCA.

Kegiatan retensi kopi olehketiga negara penghasil kopirobusta tersebut nantinya akandikoordinasikan dan (mungkinlebih jauh) dikelola oleh sebuahkonsorsium tripartit yang berang-gotakan ketiga negara penghasilkopi robusta tersebut. “Jadi,

Peluang Usaha

rencananya kerjasama tripartit inisama persis dengan kerjasamatripartit untuk karet alam antaraIndonesia, Malaysia dan Thailand.”Namun demikian, Nuril mengakuipelaksanaan dari rencana pena-hanan ekspor kopi tersebut tetapharus berawal dari komitmenpenuh dari ketiga negara untukmelaksanakan kegiatan retensisecara sungguh-sungguh. Hal itusangat penting agar tidak terjadipenyimpangan atau pun kecu-rangan-kecurangan dalam pelaksa-naannya nanti.

“Bu Menteri (Menperindag RiniM.S. Soewandi) sudah menyatakanpersetujuannya dengan rencana ter-sebut dan pihak Vietnam sendirisangat mendukung rencana ini,bahkan mereka sudah mendesakterus untuk segera mewujudkankerjasama tersebut,” tutur Nuril.

Untuk merealisasikan rencanatersebut, kata Nuril, dalam waktudekat ini Menperindag Rini M.S.Soewandi akan memimpin sebuahdelegasi yang beranggotakansejumlah pejabat Depperindag danDeptan serta pengurus AEKI untukberkunjung ke Vietnam dalamrangka membicarakan kerjasamatripartit tersebut.

“Untuk sementara kita akanbicarakan rencana kerjasama inidengan Vietnam dulu, sedangkankeikutsertaan India akan dibica-rakan kemudian. Namun pemerin-tah India sendiri sudah menya-takan bahwa mereka berminatuntuk bergabung dalam kerjasamatersebut,” kata Nuril seraya menam-bahkan bahwa selain melakukanretensi, ketiga negara juga akanmelakukan pengurangan produksikopi dan melakukan upaya bersamauntuk meningkatkan mutu kopi,”kata Nuril. mip


Sektor industri kayu olahan, baikindustri kayu gergajian, kayu lapis,maupun kayu untuk industri mebelselama beberapa decade lamanyaberhasil menjadi komoditasprimadona ekspor. Sektor industritersebut menjadi salah satu ujungtombak bagi ekonomi Indonesiabaik dalam mendukungpertumbuhan ekonomi nasionalmaupun dalam rangka meraihdevisa negara.

Namun sayangnya sejak terja-dinya krisis ekonomi menjelangakhir tahun 1997, hampir seluruhkomoditas andalan ekspor tersebut,termasuk industri kayu olahan danproduk dari barang kayu sepertimebel ikut terpuruk.

Tidak hanya itu, tingkatkompetisi produk-produk kayuolahan ini di pasar ekspor jugamenjadi semakin ketat denganmunculnya negara-negara pesaingbaru seperti Thailand, Malaysiadan Vietnam, Cina dan Hong Kong.

Menurut sejumlah pelakuindustri pengolahan kayu nasional,negara-negara pesaing tersebutmampu menjual barang merekadengan harga yang lebih kompetitif.inovatif pula. Kondisi tersebut telahmengakibatkan pangsa pasar produkindustri pengolahan kayu, khu-susnya produk mebel nasional dipasar ekspor mulai diambil alih olehpara pesaing dari negara lain.

Diperlukan Terobosan Pasar bagiProduk Industri Kayu RI

Y a n glebih ironislagi, pesaingi n d u s t r ipeng-olahankayu di luarn e g e r ib a h a n - b a -h a n n y ad i p e r o l e hdari pa-sokan bahanbaku kayug e -londongansecara illegal dari Indone-sia.Dengan dukungan kayugelondongan illegal yang jauhlebih murah para pesaing barutersebut bisa menjadi pemainyang lebih kompetitif ketimbangpara pelaku industri serupa dariIndonesia.

Dampak persaingan yangtidak sehat itu menyebabkankinerja industri mebel melemah.Data Badan Pusat Statistikmenunjuk- kan bahwa kinerjaekspor non migas periodeJanuari-Mei 2002 merosot 5,38%dari US$ 18,6 miliar pada periodeJanuari-Mei 2001 menjadi US$17,6 miliar pada periode yangsama tahun 2002.

Ironisnya, pemicu terbesarpenurunan ekspor non migas itujustru produk-produk yang selamaini menjadi primadona ekspor,

seperti tekstil dan produk tekstil,sepatu serta kayu dan barang darikayu. Bahkan ekspor kayu danbarang dari kayu mengalamipenurunan sangat tajam, yaitudari US$ 1,388 miliar pada limabulan pertama tahun 2001menjadi US$ 1,243 miliar padaperiode yang sama tahun 2002.

Kondisi tersebut jelas meru-pakan masalah besar yang harussegera diatasi baik, oleh pemerintahmaupun oleh para pengusaha swastasendiri, antara lain dengan mencariterobosan pasar agar komoditiproduk kayu bisa memperoleh aksespasar yang lebih besar. Salah satuupaya untuk mencari akses pasartersebut adalah melalui berbagaiupaya promosi seperti eventpameran.

Melalui ajang pameran, paraprodusen dan pembeli, baik lokalmaupun asing bisa bertemulangsung dengan melihat produkyang mereka tawarkan.

Peluang Usaha

produk kayu, masih menjadi andalan

mip


Indonesia dan Malaysia, duanegara produsen minyak kelapasawit terbesar di dunia,membentuk Kelom-pokKonsultatif perdagangan minyakkelapa sawit (Indonesia-MalaysiaConsultative Group on Palm OilTrade) sebagai upaya bersamauntuk mengatasi berbagimasalah dan hambatan perda-gangan minyak kelapa sawit dipasar internasional.

Pembentukan KelompokKon-sultatif tersebut secararesmi dilakukan oleh kalangandunia usaha perkelapasawitanIndonesia dan Malaysia tanggal 6Agustus 2002 lalu di Nusa DuaBali. Pembentukan KelompokKonsul-tatif Indonesia-Malaysiatersebut juga mendapatdukungan dari keduapemerintahan yang dibuk-tikandengan ditandatanganinyaAgreed Minutes dari pendirianKelompok Konsultatif itu olehMenperindag RI Rini M.Soemarno Soewandi dan MenteriIndustri Dasar Malaysia, Lim KengYaik.

Menperindag RI, Rini M.Soemarno Soewandi mengatakanpembentukan Kelompok Konsul-tatif perdagangan minyak kelapasawit oleh kalangan swastaIndonesia dan Malaysia merupakanbentuk kerjasama yang sangat baikdan sangat penting artinya bagiperkembangan industri danperdagangan minyak kelapa sawit

Atasi Hambatan Perdagangan Sawit, RI-Malaysia Bentuk Kelompok Konsultatif

kedua negara mengingatIndonesia dan Malaysia selama inimenguasai sekitar dari 90% dariproduksi minyak kelapa sawitdunia.

Melalui pembentukan Kelom-pok Konsultatif tersebut, kata Rini,kalangan swasta minyak kelapasawit Indonesia dan Malaysiadiharapkan dapat melakukankerjasama dalam mendorongperdagangan minyak kelapa sawitdunia yang adil (fair trade) denganmelakukan pemasaran dan promosibersama. Dengan kerjasamatersebut diharapkan pula pangsapasar berbagai produk minyakkelapa sawit dapat terus diting-katkan di pasar dunia.

Dalam komunike bersamanyayang dikeluarkan kedua kemen-terian seusai penandatanganan

naskah Agreed Minutes tersebutdisebutkan Kelompok KonsultatifPerdagangan Minyak Kelapa SawitIndonesia-Malaysia merupakanmekanisme kerjasama diantarakalangan swasta kedua negara yangmenyediakan wadah bagi perwa-kilan kalangan swasta di keduanegara untuk lebih jauh meng-intensifkan upaya-upaya pengem-bangan industri minyak kelapasawit melalui pengembangan perda-gangan dan pasar komodititersebut.

Kelompok Konsultatif juga akanmendiskusikan berbagai isu,gagasan dan program-program yangterkait dengan pengembanganperdagangan dan pasar minyakkelapa sawit, seperti saling bertukarinformasi, kerjasama dalam programpromosi dan pemasaran sertamenentukan sikap bersama

Peluang Usaha

Menperindag, Rini Soewandi dan Menteri industri dasar Malaysia, Lim Keng Yaik ,usai pembentukankelompok konsultatif perdagangan minyak kelapa sawit


terhadap kasus-kasus yangberkem-bang di kawasanregional, multi-lateral dan foruminternasional lainnya menyangkutmasalah tarif dan non tarif,standar mutu, kontrak dagang dll.

Anggota Kelompok Konsultatiftersebut terdiri dari 10 perusahaandari masing-masing negara yangdianggap mewakili komunitas bisnisminyak kelapa sawit di keduanegara. Kelompok Konsultatif akanmenyelenggarakan pertemuan rutinpaling sedikit dua kali dalamsetahun dan akan memberikanrekomendasi kepada masing-masingpemerintahan (kementerian) seba-gai bahan pertimbangan dalammengambil kebijaksanaan di bidangperkelapasawitan.

Kedua menteri juga sepakatuntuk mengadakan pertemuanpaling tidak satu kali setiap tahununtuk mempertimbangkan danmengevaluasi hasil kerja KelompokKonsultatif tersebut serta untukmenentukan program kerja yangakan diambil dalam tahun-tahunberikutnya.

Menteri Industri DasarMalaysia, Lim Keng Yaik menga-takan pembentukan KelompokKonsultatif tersebut berawal daripemikiran bahwa pelaku usahakomoditi minyak kelapa sawitseharusnya tidak saling bersaingdengan sesamanya, melainkanbersaing dengan pelaku usaha darikomoditas minyak nabati lainnya,seperti minyak kedelai, minyakkanola, minyak jagung, minyakbunga matahari dll.

Menurut Lim, di pasar minyaknabati dunia saat ini terdapatsekitar 17 jenis minyak nabatitermasuk di dalamnya minyakkelapa sawit. Sejumlah negara majuprodusen minyak nabati tertentuyang memiliki kemampuan finansial

kuat memberikan subsidi padakegiatan produksi dan pemasaranproduk minyak nabatinya di pasardunia. Kondisi tersebut telahmenciptkan persaingan yangtidak fair dalam perdaganganminyak nabati dunia, khususnyabagi produk minyak nabati yangdihasilkan oleh negara-negaraberkembang seperti Indonesia danMalaysia.

Dia menyebutkan minyak ke-delai merupakan salah satu contohkomoditi yang dikembangkan olehnegara maju dan menjadi pesaingbagi minyak kelapa sawit. Karenaitu, untuk menghadapi persaingandagang dengan minyak nabatilainnya, Lim meminta sesama ne-gara berkembang penghasil minyakkelapa sawit menjalin kerjasamayang erat untuk mengatasi persa-ingan yang tidak seimbang tersebut.

Lim mengharapkan KelompokKonsultatif swasta tersebut dapatmengatasi berbagai masalah danhambatan perdagangan minyakkelapa sawit di pasar internasionalguna mendorong akses pasar produkminyak kelapa sawit ke pasar dunia,meningkatkan daya saing produkminyak kelapa sawit terhadap jenisminyak nabati lainnya melaluikerjasama R&D, mengatasi kam-panye anti minyak kelapa sawit yangdisponsori sejumlah negara majutermasuk menentukan sikap ber-sama mengenai isu geneticallymodified organism (GMO).

Berbagai upaya yang dilakukanmelalui Kelompok Konsultatiftersebut, kata Lim, pada akhirnyaakan bermuara pada satu sasaran,yaitu meningkatkan pangsa pasarproduk minyak kelapa sawit dalamperdagangan minyak nabati dunia.Dewasa ini pangsa pasar minyakkelapa sawit di pasar minyak nabatidunia hanya sekitar 19% dengantotal volume perdagangan duniasebanyak 22 juta ton/tahun dari

total produksi dunia sekitar 35 jutaton.

Hambatan perdaganganminyak kelapa sawit yang perlusegera mendapat penangananbersama melalui kerjasamaKelompok Konsultatif ini, kataLim, adalah bagaimanamematahkan rencana pemerintahIndia untuk menge-nakan beamasuk tambahan minyak kelapasawit dalam rangka pelaksanaanketentuan safeguard yang kinimasih dalam tahap penyelidikan.

Indonesia, tambah Lim, me-miliki potensi yang sangat besaruntuk menjadi produsen minyakkelapa sawit terbesar di dunia dandalam beberapa tahun mendatangIndonesia akan menggantikanMalaysia di posisi teratas. KarenaIndonesia memiliki lahan yangsangat luas dan sangat cocok untukkebun kelapa sawit, sedangkanMalaysia memiliki luas lahan yangsangat terbatas dengan tenagakerja yang juga terbatas.

Untuk mengatasi dominasinegara maju dalam perdaganganproduk-produk hilir yang bersumberdari bahan baku minyak nabati, Limmenyarankan kalangan swastaIndonesia dan Malaysia membentukusaha patungan multinasionaluntuk menggarap pasar produk-produk hilir minyak kelapa sawitdunia yang selama ini masih belumbanyak digarap oleh swasta keduanegara.

“Selama ini pasar minyakkelapa sawit hilir seperti industrisabun, deterjen, pasta gigi danproduk-produk oleokimia lainnyalebih banyak dikuasai dandimonopoli oleh perusahaanmultinasional dari negara majuseperti Unilever, Procter &Gamble, dll. padahal merekamenggunakan sumber bahan bakudari negara kita sendiri,” demikianLim.

Peluang Usaha

mip


Ernawati seorang ibu rumahtangga, kesal bukan main karenakualitas alat pemanas(microwave) yang baru beberapahari dibeli dari sebuah tokoelektronika di Kawasan Glodokternyata ketika dipergunakanbeberapa kali sudah tidakberfungsi.

Ibu muda yang mempunyaisatu anak itu hanya bisamengumpat karena alat pemanasyang dibeli cukup mahal untukukuran kantongnya itu tiba-tibatidak bisa dipergunakan lagi.

Padahal si pemilik toko meng-klaim, alat pemanas bermerek itudijamin tidak akan rusak dalamjangka waktu lama, bahkan beranimemberi garansi dua tahun. Tapimasalahnya bukan soal ada garansiatau tidak, tapi waktu yang dimilikiibu itu tidak banyak untukmengurusi masalah yang dianggaptidak perlu itu.

Toh pikir Ibu Ernawati kalaupunnanti mengklaim ke toko terhadapbarang yang sudah dibeli tidak akandilayani. Pasti si penjual berkilahbarang yang sudah dibeli tidakdapat ditukar apalagi dikembalikansesuai yang tertera dalam bonpembelian.

Kejadian tersebut diyakini tidakhanya dialami Ernawati sebagaiseorang konsumen, tapi ada ratusan

KONSUMEN MULAI SADAR TER-HADAP HAK DAN KEWAJIBAN

bahkan mugkin ribuan pembeliyang mengalami nasib burukyang dialami konsumen.

Di Indonesia memang sudahbiasa konsumen merasa rugi ataudirugikan ketika membeli suatuproduk, sedangkan produsennyalepas tangan seandainya produkyang dijual tidak sesuai denganjanji yang tertera pada label/bungkus.

Konsumen di negeri ini memangselalu dalam posisi lemah dankalah, sedangkan produsen denganmudah mengelak dengan alasanbarang yang sudah dibeli tidakdapat ditukar atau dikembalikan.

Tapi posisi konsumen sekarangdan di masa datang atau setidaknyasejak tiga tahun lalu sudah beradadalam posisi kuat menyusul kelu-

arnya Undang-undang (UU)Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlin-dungan Konsumen.

“Dengan keluarnya UUtersebut konsumen sudah mem-punyai hak sama dengan produsen.Konsumen bisa menuntut kalauproduk yang dibeli tidak sesuai ha-rapannya,” kata Staf AhliMenperindag, Teddy Setiadi.

Sejalan dengan berlakunya UUyang keluar tanggal 20 April 1999itu dan mulai sadarnya akan hakdan kewajiban konsumen, banyakpengaduan yang masuk keDepperindag mengenai berbagaimasalah menyangkut kepentingankonsumen.

Depperindag setiap bulanmenerima setidaknya 10 kasuspenipuan yang dilakukan produsen

A r t i k e l

konsumen perlu perlindungan atas barang yang


terhadap konsumen danpengaduan selain ditujukan keDepperindag juga ke LSM sepertiYLKI,” kata Direktur PerlindunganKonsumen Depperindag,Budiyono.

Menurut Budiyono, bentukpengaduan yang masuk ke pihaknyaantara lain berupa penipuan, labelyang tidak sesuai dengan isi, hinggamasalah kadaluwarsa.

Produk yang paling banyak dia-dukan konsumen adalah makanandan minuman, perumahan/realestate dan telekomunikasi.

Untuk produk makanan danminuman, pengaduan yang palingbanyak dilakukan produsen adalahkadaluwarsa dan label tidak sesuaidengan isi.

“Sementara untuk perumahanpengaduan terbanyak berupapengembang melakukan penipuanseperti dijanjikan akan dipasangaliran listrik ternyata tidak tersediainstalasi listrik di rumah,” katanya.

Atas pengaduan konsumentersebut, Depperindag bersamaLSM seperti YLKI telah menin-daklanjuti laporan itu dan telahmenegur produsen/pegembangterbukti melakukan penipuan/kelalaian,

Dikatakannya, tingginya angkapengaduan itu menunjukkan bahwakesadaran masyarakat terhadap hakdan kewajiban sudah tinggi dankonsumen sudah mengetahuibahwa ada UU yang melindungi.

“Masyarakat memang sudahmulai sadar akan hak dankewajiban sehingga produsen tidakbisa seenaknya melakukan peni-

puan dalam menawarkan produkyang akan dijual,” kata Budiyono.

Menurutnya, dalam UUtersebut antara lain diatur hak dankewajiban konsumen dan produsen,perbuatan yang dilarang bagi pelakuusaha, tanggung jawab pelakuusaha, hingga pembentukan BadanPerlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat (BPKSM).

Pada saat dunia usaha kiangencar melakukan promosi sepertisekarang ini UU tentang Perlin-dungan Konsumen dirasakan sangatpenting dan strategis dalam upayamemberikan perlindungan kon-sumen.

Di samping itu UU juga dapatmemberikan rambu yang harusdipatuhi pelaku usaha untukmenjalankan perdagangan secarajujur.

Perlunya ada BPSK

Untuk dapat menyelesaikanperselisihan antara konsumen danpelaku usaha, sesuai dengan UU,pemerintah membentuk BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK).

Peranan BPSK dalam penye-lesaian ini sangat penting danstrategis karena kedua belah pihakakan dipertemukan di badan itutanpa harus menempuh jalurhukum untuk memperoleh peme-cahan yang menguntungkan keduabelah pihak (win-win solution).

Saat ini BPSK belum terbentuk,namun dalam waktu dekatdiharapkan dapat segera terbentukmengingat Depperindag sudahmenyelesaikan semua adminis-trasinya.

“Diharapkan akhir Septembertahun ini sudah terbentuk BPSKmengingat seluruh proses admi-nistrasi sudah selesai,” kataBudiyono.

Anggota BPSK, katanya, terdiridari berbagai unsur baik daripemerintah, dunia usaha maupunLSM.

Tugas inti BPSK, sesuai UU,antara lain melaksanakan pena-nganan dan penyelesaian sengketasecara mediasi, arbitrasi ataukonsiliasi.

Selain itu badan ini jugabertugas memberikan perlindungankonsumen, menerima pengaduantertulis dan lisan dari konsumen,serta melakukan penelitian danpemeriksaan sengketa perlindungakonsumen.

BPSK juga berhak memanggilpelaku usaha yang diduga mela-kukan pelanggaran terhadapkonsumen

Berbeda dengan YLKI yangselama ini masyarakat seringmengadukan permasalahan kon-sumen, BPSK mempunyai kekuatanhukum lebih besar dibanding YLKIkarena BPSK dibentuk melaluiUndang-undang.

Sekalipun demikian, Budiyonomengatakan, bisa saja konsumenyang merasa dirugikan melaporkanke YLKI karena sejumlah personilYLKI nanti juga ada yang menjadianggota BPSK.

Untuk menjadi anggota BPSK,seorang harus memenuhi syaratantara lain warganegara RI,berbadan sehat, berkelakuan baik,tidak pernah dihukum, sertamemiliki pengalaman di bidangperlindungan konsumen.

A r t i k e l

mip


Kendati persaingan bisnis produkkerajinan kulit semakin ketat,namun bagi Nuryana, perajin kulitjaket asal Garut, Jawa Barat,persaingan tidak membuatnyapesimis untuk bergelut dalambidang usaha tersebut. Bahkan,ketika krisis ekonomi meng-akibatkan sebagian pengrajin diGarut banyak yang gulung tikar,dirinya tetap eksis.

“Kalau hanya mengandalkanproduk jaket tentunya tidak akanberkembang. Maka, saya membuatterobosan baru dengan membuat

NURYANA, PERAJIN JAKET KULITYANG SUKSES

sarung HP serta kerajinan kulitlainnya, dan ternyata berhasil.Namun, begitu, jaket tetap sayaproduksi,” ungkapnya, kepadaMedia Indag ketika mengunjungiusaha kecil produk kulit (KPK) diGarut, baru-baru ini.

Ayah satu putri ini mengaku,menjadi perajin kulit sejak tahun1996. Pada mulanya karena isengsetelah merasa tak cocok lagibekerja sebagai pegawai Pemda.Dirinya pun tak berpikir kalau halini kemudian membuahkan hasilyang lumayan, sampai-sampai bisa

menjadi gantungan hidup rumahtangganya.

‘Saya mencoba usaha kulit,karena bisa diandalkan untukmenggantungkan hidup. Ternyatapilihan saya benar. Apalagi sayasendiri punya titisan bakat sebagaiperajin kulit, dari kakek saya.Kenapa tidak dimanfaatkan!,”papar lelaki asli Garut ini.

Lelaki penuh ambisi inimenceritakan, untuk menggelutiusaha awalnya dengan bermodalkanduit Rp 2 juta, dirinya kemudianmendirikan usaha dengan benderaBerliani Craft. Ia ingin menciptakankreasi-kreasi aksesoris kulit yanglebih baik. Para pekerja yangdirekrutnya itu berasal dari daerahsekitar tempat tinggal usahanya.

“Ada diantara pekerja adalahanak yatim piatu, yang sengaja sayarekrut itung-itung sekalianmembantu mereka,” paparnya.

Mang Nur, begitu lelaki inidisapa-menceritakan pada tigabulan pertama kegiatan usahanyadia mengaku masih belum beraniuntuk melakukan penjualan.Alasannya, karena saat itu masih

P r o f i l

Jawa Barat dikenal dengan udara dinginnya, sehingga masyarakat pada umumnya gemarmelindungi anggota badannya dengan pakaian hangat semacam jaket yang kebanyakan

terbuat dari bahan kulit. Karena selain dapat menahan udara dingin setengahberembun, bahan kulit mudah dan murah diperoleh di sekitar

Jawa Barat khususnya Sukaregang - Garut

jaket kulit, andalan kesuksesanNuryana


dalam tahap uji coba. Ia berpikir,walaupun sudah berproduksi, tetapikualitasnya masih jauh dariharapan. Dia mengaku tak maumengecewakan konsumen walau-pun, sudah berbagai aksesorisdiciptakan dengan bahan baku darikulit domba dan sapi.

Kendati masih dalam tahap ujicoba, beberapa jenis produknyasedikit demi sedikit mulai iapasarkan untuk kalangan terbatas,terutama untuk kalangan di sekitartempat tinggalnya dan rekanmaupun saudara yang telah lamabergelut dalam bisnis kerajinankulit. Ternyata, gayung bersambut.Sejumlah konsumen tampak puasdengan produknya.

Kini, dengan 25 perajin, peru-sahaan yang dibina Nuryana telahmampu memproduksi sebanyak2000 pieces/minggu berbagai jenisbarang kulit, jaket 10 potong/

P r o f i l

minggu, serta kerajinan kulitlainnya rata-rata 300-500 pieces/minggu. Produk jaket telahdiperdagangkan di Malaysiakendati masih melalui pedagangperantara, sedangkan, sarung HP-nya mulai dilirik kalanganpedagang di Bandung dan mulaidipasarkan di Jakarta. “Adakeinginan saya untuk menjajakikerjasama dengan produsen teleponselular dalam pemasaran sarung HP.Tapi, bagaimana caranya. Sayaharap pemerintah memberi bantuanuntuk mempertemukannya,” katadia mengutarakan maksudnya.

Seperti pengusaha golonganindustri kecil dan menengahlainnya kendala yang dihadapiNuryana hampir sama yaknimasalah permodalan.

“Kalau ada modal saya inginterus mengembangkan usaha sayaagar tumbuh jadi usaha yang besar.

Kalau saya berhenti bagaimananasib para pekerja yangmenggantungkan hidup di tempatusaha saya,” ungkapnya.

Dari pengamatan sekilas, dirumah lelaki beristri Yani Marini inikesibukan jelas terlihat di rumahyang terletak di Jalan Ibu Noch,Kertanegara, Kampung Jangkurang,Garut itu sekaligus menjadi tempatusaha dan showroom untuk barang-barang kulit yang dihasilkan.Sebanyak 25 pekerja tampakterlihat sibuk. Ada yang membuatpola, memotong, dan menjahit terusmelakukan aktivitasnya.

“Saat ini saya kewalahanorder,baik jaket maupun sarung HPserta kerajinan kulit lainnya.Bahkan ada yang saya tolak karenakekurangan modal itu,” paparnya.

Produk Nuryana ditawarkandengan harga yang relatifterjangkau. Sebut saja, seperti jaketberkisar antara Rp 375.000,- - Rp400.000,-, Rompi antara Rp150.000,- - Rp 250.000,- untukdompet pria mulai dari Rp 10.500-Rp 12.500,-. Sarung HP Rp 10.000,-.Sarung pistol Rp 20.000,-, dangantungan kunci Rp 10.000,-.Nuryana mengaku, tidak takutuntuk bersaing dengan usahasejenis, apalagi dengan perajin-perajin bermodal kuat walaupunperalatan yang dipakainya untukpembuatan perabotan itu masihterbilang tradisional. “Produksisaya mempunyai ciri khas, sehinggatidak bisa dijiplak,” paparnya.

trend baru, topi dari bahankulit

mip


Sentra industri penyamakan kulitSukaregang, Garut, Jawa Barattumbuh sejak 1930-an. Dalamperjalan-annya, industri rakyattersebut mengalami pasang surut,baik dari segi permodalan, bahanbaku maupun pemasaran. Kendatibegitu faktor kualitas tidak pernahsurut, bahkan selalu terjadipeningkatan dari tahun ke tahun.

Saat ini terdapat 330 unit usahayang tersebar hampir di seluruhpelosok Kampung Sukaregang KotaWetan, Garut kota dengan luasareal 79 hektar. Bahkan 10 unit

Profile Sentra Industri Kulit Sukaregang,Garut

usaha yang tergolong besar tidakhanya mampu mensuplai pengadaankulit dalam negeri, tapi menembuspasar luar negeri.

Data Disperindag Garut menye-butkan, kebutuhan kulit dalamnegeri 20% dari total produksinasional yang mencapai 60.000 ton-70.000 ton/tahun dipasok darisentra penyamakan kulit Suka-regang ini. Saat ini kapasitasproduksi kulit dari sentra ini barumencapai 1.500 ton/bulan denganmelibatkan lebih dari 1.285 tenagakerja.

Di balik keberhasilan tersebutternyata terselip suatu keprihatinansekaligus kecemasan. Bahkan, saatini sentra penyamakan kulitSukaregang boleh dikatakan MatiEnggan Hidup Tak Mau. Soalnya,dihadapi masalah pengadaan bahanbaku kulit. Keresahan itu paraperajin berawal dengan adanyakebijakan pemerintah membebakanpajak ekspor 0% sesuai SK MenkeuNo. 544/KMK.01/1997 tentangpenurunan pajak ekspor ataskomoditi tertentu. Bahkan, SKtersebut diperkuat lagi dengan SKNo. 74/KMK.01/1998 tertangga 19Februari yang ditandatangani Mar’ieMuhammad, akan pembebasan PEkulit sapi, domba dan kambingtelah membuat pasokan bahan bakuberupa kulit mentah untukkegiatan produksi semakin langka,karena dilempar ke pasar eksporoleh para pengusaha besar.Akibatnya, sebagian besar industrikulit bakal terancam gulung tikar,dan yang saat ini tetap berproduksiberada dalam kondisi kritis.

Nadiman, pengrajin penyamak-an dari PT Karya Lestari Mandiri,mengatakan, saat ini memang

P r o f i l

Bagi kebanyakan orang tidak tahu bahwa pakaian yang dikenakannya seperti sepatu, tasdan assesoris kulit lainnya, bahan bakunya berasal dari salah satu kampung di

bernama Sukaregang. Lain halnya dengan masyarakat Jawa Barat,bila melihat barang-barang dari kulit langsung teringat akan

Sentra Penyamakan Kulit di Garut ini.

tas banyak dihasilkan dari Sukaregang


untuk kebutuhan bahan baku kulitrelatif masih mudah didapat. “tapi,apakah bentuk hanya untuksementara atau tidak ini yangsedang menjadi pertanyaan besar.Soalnya bila kurs dolar naik,pastinya kulit mentah akan sulitdidapat,” paparnya.

Menurut Nadiman, yang jugaKetua Asosiasi Penyamakan KulitIndoneisa (APKI) Garut, bila keranekspor itu terus dibuka akanmembuat indutri kulit dalam negerisemakin kelabakan mendapatkanbahan baku. Sekarang saja sudahterjadi.

Hal itu juga diakui H. AyubAffandi, rekan Nadiman. Ia me-ngatakan, bila pemerintah tidakmeninjau kebijakan tersebut, bakalmembahayakan industri penya-makan kulit, bukan hanya diSukaregang, Garut saja, tapiindustri kulit lainnya di Indonesia.

P r o f i l

“Bila usaha ini ambrukdampaknya terjadi pengangguranbesar-besaran. Karena industritermasuk padat karya,”ungkapnya.

Bahkan, ironisnya, kataGandhi, Ketua Koperasi IndustriKulit Garut (KIKGA) Gandhi,mengutarakan, bila terjadi gulungtikar pada industri penyamakankulit imbas kepada pengrajinproduk turunan, seperti jaket, tas,sepatu maupun aksesoriskerajinan kulit lainnya bakalterkena dampaknya. “Jelas, biladari hulunya tersumbat hilir jugaakan terkena dampaknya. Bakalbanyak pengrajin yang gulung tikardan ini akan mem-bahayakanribuan nasib pekerja kerajinanterancam menganggur,” jelasnya.

Untuk itu kata mereka, bilapemerintah berbaik hati untukmemajukan industri kulit dan

produk kulit (KPK) segera diubahkebijakan akan PE ekspor itudengan mengenakan PE sebesarminimal 30%. “ Ini sudah sangatmendesak, bila pemerintah tidakmau melihat industri kulitberguguran,” ungkap Nadiman,yang diamini H. Ayub dan Gandhi.

Selain pengamanan pasokandengan cara memberlakukan PE,kalangan pengrajin itu jugameminta keran impor dibukakembali. Dihapus saja sesuai denganSE No. TN 520 Tahun 2001 yangdikeluarkan Dirjen Bina ProduksiPeternakan Deptan saat ini kulitimpor sudah merambah Indonesia.Tujuan, agar para pengrajin dalamnegeri memiliki alternatif sumberbahan baku jika terjadi kelangkaanpasokan. Sehingga ancamankebangkrutan dan penguranganpekerja bisa dihindari, karenamandeknya produksi.

“Tapi, biar keran impor dibuka,pemerintah tetap harus selektif,agar kulit yang tidak berkualitastidak masuk. Pokoknya jangansampai Indonesia menjadi pem-buangan limbah kulit,” paparH. Ayub.

Akankah pemerintah mengor-bankan industri penyamakan kulityang umumnya banyak melibatkanmasyarakat ini demi memperta-hankan suatu kebijakan yangmerugikan kalangan industri.

sandal dan alas kaki banyak menggunakan bahan baku kulit olahansukaregang

mip

Wakil Pemimpin Redaksi

Documents