WAKATOBI MENJADI KABUPATEN KONSERVASI MARITIM …...PENDAHULUAN A. SEJARAH KABUPATEN WAKATOBI Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagaiKepulauan

V I S I M I S I

"WAKATOBI MENJADI KABUPATEN KONSERVASI MARITIM

YANG SENTOSA”

CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI

KABUPATEN WAKATOBI

PERIODE 2021-2026

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lambang_Kabupaten_Wakatobi.png

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………… 1

1. SEJARAH KABUPATEN WAKATOBI ……….……………………… 1

2. TUJUAN DAN SASARAN ……………………………………………… 2

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH ……………………………………………. 3

1. LETAK GEOGRAFIS ……………………………………………………. 3

2. LUAS WILAYAH …………………………………………………………. 5

3. TOPOGRAFI ………………………………………………..……………. 5

4. HIDROLOGI DAN GEOLOGI ………………………………………… 6

5. IKLIM DAN MUSIM …………………………………………………….. 6

6. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN .…………………………. 7

BAB III TANTANGAN DAN ISU STRATEGI DAERAH............................... 9

1. TANTANGAN PEMBANGUNAN ………………………………..…… 9

2. ISU-ISU STRATEGIS …………………………………………….……. 18

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN PROGRAM…………………..... 33

1. VISI ……………………………………………………………..………… 33

2. MISI ……………………………………………………………………….. 35

3. TUJUAN …………………………………………………………………… 36

4. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ………………………..….. 37

5. AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN …………………. 59

BAB V PENUTUP…………………………………………….……………………………… 71

Visi Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Periode 2021-2026 Page 1

BAB I PENDAHULUAN

A. SEJARAH KABUPATEN WAKATOBI

Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagaiKepulauan

Tukang Besi. Pada masa sebelum kemerdekaan Wakatobi berada di bawahkekuasaan Kesultanan

Buton. Setelah Indonesia Merdeka dan Sulawesi Tenggara berdirisendiri sebagai satu Provinsi,

wilayah Wakatobi hanya berstatus beberapa kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten

Buton. Selanjutnya sejak tanggal 18 Desember 2003 Wakatobi resmi ditetapkan sebagai salah satu

Kabupaten pemekaran di SulawesiTenggara yang terbentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor

29 tahun 2003 tentangpembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten

Kolaka Utara.

Saat pertama kali terbentuk Wakatobi hanya terdiri dari lima kecamatan yaitu KecarnatarWangi-

Wangi, KecamatanWangi-WangiSelatan,Kecamatan Kaledupa, Kecamatan Tomia danKecamatan

Binongko. Pada tahun 2005 melalui Peraturan Daerah Kabupaten WakatobiNomor 19 Tahun 2005

dibentuk Kecamatan Kaledupa Selatan dan melalui PeraturanDaerah Kabupaten Wakatobi Nomor 20

Tahun 2005 dibentuk Kecamatan Tomia Timur.Selanjutnya pada tahun 2007 melalui Peraturan

Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 4lTahun 2007 dibentuk Kecamatan Togo Binongko sehingga

jumlah kecamatan diKabupaten Wakatobi menjadi 8 kecamatan terbagi menjadi Desa dan Kelurahan

(25 Kelurahan dan 75 Desa).

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah otonom secara resmi ditandai

dengan pelantikan Syarifudin Safaa SH, MM sebagai pejabat Bupati Wakatobipada tanggal 19

Januari 2004 sampai dengan tanggal 19 Januari 2006. Kemudiandilanjutkan oleh H. LM. Mahufi

Madra SH, MH sebagai pejabat Bupatiselanjutnyasejak tanggal 19 Januari 2006 sampai dengan

tanggal 28 Juni 2006.

Kemudian berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah secara langsung maka padatanggal28 Juni

2006 Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi yang terpilih yaitu Ir. Hugua dan EdiartoRusmin, BAE dilantik

oleh Gubemur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, SH atas nama MenteriDalam Negeri berdasarkan Surat


Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-314 tanggal 13 Juni 2006 tentang pengesahan

pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-

315 tanggal 13 Juni 2006tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Wakarobi Ediarto Rusmin,

BAE untukmasabhakti 2006-2011.

Selanjutnya melalui pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati untuk masa bhakti 2011-2016 terpilih

Ir. Hugua sebagai Bupati dan H. Arhawi, SE sebagai Wakil Bupati dan dilantik oleh Gubemur

SulawesiTenggara H. Nur Alam, SE pada tanggal 28 Mei2011 atas nama Menteri Dalam Negeri

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.74-403 tanggal 30 Mei 2011 tentang

pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi Ir. Hugua dan Wakil BupatiWakatobi H. Arhawi, SE untuk

masa bakti 2011-2016.

Saat ini kepemimpinan daerah di Kabupaten Wakatobi dijabat oleh pasangan Bupati H. Arhawi, SE

dan Wakil Bupari Ilmiati Daud, SE., M.Siyang dilantik oleh Gubemur Sulawesi Tenggara H. Nur Alam,

SE, M.Si pada tanggal 28 Juni 2016 atas nama Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor131.74-4998 tentang pengesahan pengangkatan Bupati Wakatobi H.

Arhawi, SE dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor132.74-4997 tentang pengesahan

pengangkatan Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud, SE., M.Si untuk masa bhakti 2016-2021.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyajian Visi dan Misi ini adalah untuk memberikan gambaran konkrit tentang pikiran-pikiran

dan pandangan kami dalam rangka pembangunan Kabupaten Wakatobi periode 2021-2026, sebagai

kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Sedang melalui

penjabaran Visi dan Misi ini diharapkan masyarakat Kabupaten Wakatobi dapat memahami dan

mengerti apa yang akan kami lakukan selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi periode

tahun 2021-2026 Insyah Allah bila dipercayakan oleh masyarakat Kabupaten Wakatobi dan diridhoi

oleh Allah SWT.


BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH

1. LETAK GEOGRAFIS

Kabupaten Wakatobi berada dalam gugusan pulau-pulau di jazirahTenggara Kepulauan Sulawesi

Tenggara, tepatnya di sebelah Tenggara Pulau Buton.Secara astronomis terletak pada bagian selatan

garis khatulistiwa, membentang dari Utara ke Selatan pada posisi garis lintang 5012'-6025' Lintang

Selatan (sepanjang kurang lebih 160 km) dan garis bujur 123020' - 124039'Bujur Timur (sepanjang

kurang lebih 120km).

Posisi Geostrategis, Kabupaten Wakatobi yang mempunyai keunggulan posisi sangat strategis

karena: (l) Perairan laut Kabupaten Wakatobi dilalui oleh jalur pelayaran kawasan Timur dan Barat

Indonesia; (2) Ditinjau dari sisi bioregion,letak geografis Kabupaten Wakatobi sangat penting

karenaberada pada kawasan yang sangat potensial karena berada pada Laut Banda yang merupakan

bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-714 dan Laut Flores yang merupakan bagian dari

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)-713. Kedua WPP tersebut memiliki keragaman hayati dan

potensi sumberdaya perikanan dan kelautan yang besar; 3) kawasan perairan Wakatobi termasuk

berada diantara “alur laut kepulauan indonesia (ALKI) – II yang melewati Laut Sulawesi, Selat

Makassar, Laut Flores, Selat Lombok, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) – III yang melewati

Samudera Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Laut Sawu, dan Samudera Hindia; (4)

Kabupaten Wakatobi berada pada Pusat Kawasan Segi Tiga Karang Dunia (Coral Tri-angle Center)

yang meliputi 6 (enam) Negara, yakni Indonesia, Malaysia,Philipines, Papua New Guine, Solomon

Island dan Timor Leste; dan (5) perairan Wakatobi telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar

Biosfer dunia karena keunikan sumberdaya yang dimilikinya.


Batas Administrasi Daerah, Wilayah Kabupaten wakatobi diapit oleh perairan laut Buton, Laut

Banda dan Laut Flores.Dengan demikian, maka batas-batas administratif daerah Kabupaten

Wakatobi beradapada wilayah perairan laut, sebagai berikut :

o Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah perairan Laut Buton dan Buton Utara

o Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda

o Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

o Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah perairan Laut Kabupaten Buton.

2. LUAS WILAYAH

Luas wilayah Kabupaten Wakatobi adalah sekitar 19.200 km2, terdiri dari daratan (termasuk luas

karang)seluas ± 823 km2atau hanya sebesar 4.33 persen, dan luas perairan(laut)±18.337km2 atau

sebesar 95,70 persendari luas Kabupaten Wakatobi adalah perairan laut. Secara administratif

KabupatenWakatobi terdiri dari 8 wilayah kecamatan, 75 desa dan 25 kelurahan. Wilayah Kecamatan

terluas adalah kecamatan Wangi-Wangi dengan luas 241 km2(29,40 persen) yang sekaligus

merupakan wilayah Ibu Kota Kabupaten, sedangkan kecamatan yang wilayahnya paling kecil adalah

Kecamatan Kaledupa, yaitu seluas 45,50 km2 (5,53 persen). Selengkapnya disajikan pada Tabel 1

sebagai berikut:


Tabel l. Luas Wilayah Daratan Kabupaten Wakatobi Menurut Wilayah Administrasi Kecamatan Tahun 2018

No. Kecamatan Jumlah Desa

Jumlah Keluraha

n

Luas Daratan (Km2)

Prosentase (%)

1. Binongko 5 4 93,10 11,31

2. Togo Binongko 3 2 62,90 7,64

3. Tomia 8 2 47,10 5,72

4. Tomia Timur 5 4 67,90 8,25

5. Kaledupa 12 4 45,50 5.53

6. Kaledupa Selatan 10 0 58,50 7,12

7. Wangi-Wangi 14 6 241,98 29,40

8. Wangi-Wangi Selatan 18 3 206,02 25,03

Total 75 25 823,00 100,00

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka, 2018

3. TOPOGRAFI

Kepulauan Wakatobi merupakan gugusan pulau-pulau karang yang sebagian besar (70persen)

memiliki topografi landai, terutama dibagian selatan pulau Wangi-Wangi, bagian utaradan selatan

pulau Kaledupa, bagian barat dan timur pulau Tomia, serta wilayah bagian selatan pulau Binongko,

dengan ketinggian tempat berkisar antara 3-20 meter diatas permukaan laut. Sedangkan bentuk

topografi perbukitan, berada di tengah-tengah pulaudengan ketinggian berkisar antara 20-350 m dpl.

Selain bentangan pulau-pulau kecil, relief dan topografi, di Kabupaten Wakatobi jugamembentang

Gunung Tindoi di Pulau Wangi-Wangi, Gunung Pangilia di Pulau Kaledupa, Gunung Patua di Pulau

Tomia dan Gunung Watiu'a di Pulau Binongko. Pada puncak gunung di empat pulau besar tersebut,

terdapal situs peninggalan sejarah berupa benteng dan makam yang sangat erat kaitannya dengan

penyebaran agama Islam di Kabupaten Wakatobi maupun sejarah perkembangan kejayaan

Kesultanan Buton, Tidore, dan Ternate. Situs sejarah dimaksud ialah Benteng Liya, Benteng Tindoi,

Benteng Patu'a, dan Benteng Suosuo serta peninggalan benda-benda purbakala lainnya.

Kesemuanya merupakan aset daerah yang sangat berharga, terutama dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan sebagai obyek wisata budaya, baik nasional maupun internasional.


4. HIDROLOGI DAN GEOLOGI

Secara umum di Kabupaten Wakatobi tidak terdapat sungai yang mengalir sepanjang tahun. Sumber

mata air umumya misalnya dari air tanah (ground water) dari wilayah perbukitan dan gua-gua kars

yang oleh penduduk setempat disebut “Tofa/Loba/Lia”. Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti DAS

Posalu, Banduha-nduha dan Waginopo di Kecamatan Wangi-Wangi mempunyai peranan penting

pada ketersediaan air tanah. Dalam konteks ini, peranan vegetasi terutama hutan sangat penting

dalam konservasi air tanah. Permukaan air terutama pada gua-gua karst dan sumur penduduk

banyak dipengaruhi oleh naik turunya muka air laut, memberikan indikasi pentingnya perlindungan

daerah pantai dari pengaruh abrasi.

Berdasarkan peta geologi Lembar Kepulauan Tukang Besi Sulawesi Tenggara skala I :25.000 tahun

1994 menunjukkan bahwa secara umum formasi geologi Wakatobidikelompokkan dalam formasi

geologi Qpl dengan jenis bahan induk batu gamping koral. Jenis tanah yang tersebar pada beberapa

tempat di empat pulau Kabupaten Wakatobi ialah jenis organisol, alluvial, grumosol, mediteran,

latosol, serta didominasi oleh podsolik. Formasi geologi batuan dataran dengan bahan induk batu

gamping jenis koral dandominasi tanah podsolik, secara umum mengindikasikan kesuburan tanah

yang rendahakibat pH dan bahan organik rendah. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah

akanmencanangkan program pertanian terpadu yang berbasis ekologi (integrated ecofarming).

5. IKLIM DAN MUSIM

Menurut klasifikasi Schmidt-Fergusson, iklim di Kepulauan Wakatobi termasuk tipe C, dengan dua

musim yaitu musim kemarau (musim timur: April-Agustus) dan musim hujan (musim barat:

September-April). Musim angin barat berlangsung dari bulan Desember sampai dengan Maret yang

ditandai dengan sering terjadi hujan. Musim angin timur berlangsung bulan Juni sampai dengan

September. Peralihan musim yang biasa disebut musim pancaroba terjadi pada bulan Oktober-

November dan bulan April-Mei.

Berdasarkan pencatatan dari Stasiun Meteorologi Kls III Betoambari Bau-Bau, curah hujan di

Kepulauan Wakatobi tahun 2019 berkisar antara 5 – 357 mm, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan

Maret dengan rata-rata mencapai 357 mm. Jumlah hari hujan mengikuti pola jumlah curah hujan


dengan kisaran antara 2-24hari hujan. Suhu udara maksimum berkisar 33 - 360 C dan suhu udara

minimum berkisar pada 17,9–23,00 C, dengan kisaran suhu rata-rata antara 25,5 – 28,60 C.

Kelembaban udara berkisar antara 70,3– 87,4persen.

6. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk Kabupaten Wakatobi tahun 2019 adalah 114.726 jiwa.Kecamatan yang mempunyai

jumlah penduduk terbanyak yakni di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berjumlah 31.712 jiwa.

Dengan distribusi penduduk mencapai 27,64persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Wakatobi.

Selengkapnya seperti pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Wakatobi Tahun 2019

Kecamatan Luas (km2) Penduduk (jiwa) Kepadata (jiwa/km2)

Binongko 93,10 10.329 110,70

Togo Binongko 62,90 5.710 90,78

Tomia 47,10 8.108 172,14

Tomia Timur 67,90 9.446 139,12

Kaledupa 45,50 12.293 270,18

Kaledupa Selatan 58,50 8.513 145,52

Wangi-Wangi 241,98 28.836 118,35

Wangi-Wangi Selatan 206,02 31.712 153,93

Jumlah 823,00 114.726 139,40

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Wakatobi 2019, diolah

Kepadatan penduduk Kabupaten Wakatobi pada tahun 2019 rata-rata 193,40jiwa/km2)dengan laju

pertumbuhan selama tahun 2010-2019rata-rata 0,21 persen per tahun, dengan tingkat kepadatan

penduduk teringgi Kecamatan Kaledupa yaitu rata-rata 270,18 jiwa/km2), dan terendah di kecamatan

Togo Binongko, yaitu rata-rata 90,78 jiwa/km2.

Angkatan kerja selama tahun 2018 dan 2019 terjadi penurunan angkatan kerja dari 46.042 orang

menjadi 44.838 orang atau 2,62 persen. Perkembangan penduduk usia kerja menurut jenis kegiatan

utama tahun 2018 dan 2019, disajikan pada tabel berikut :


Tabel 4. Perkembangan Penduduk Usia Kerja Jenis Kegiatan Utama

N0. Jenis kegiatan Tahun

2018 2019

1. Angkatan Kerja 46.042 44.838

Bekerja 44.922 43.727

Mencari Pekerjaan 1.020 1.111

2. Bukan Angkatan Kerja 19,287 19.827

3. Penduduk Usia Kerja 65.329 64.665

4. TPAK (Tingkat Partisipasi Angka.Kerja), (%) 70.48 69,34

5. TKK (Tingkat Kesempatan Kerja), (%) 97.57 97,52

6. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), (%) 2.43 2,48

Sumber : Kabupaten Wakatobi Dalam Angka 2020

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)tahun 2019 mengalami penurunandari tahun 2018 sebesar

1,62 persen. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 69 orang diantaranya

terkategori penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Demikian pula tingkat kesempatan (TKK)

dari 100 orang diantaranya 97 orang bekerja atau terserap pasar kerja. Tingkat pengangguran selama

tahun 2019 tidak mengalami perubahan dari tahun 2018.


BAB III

TANTANGANDANISU STRATEGIS DAERAH

A. TANTANGAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, permasalahan pembangunan di Kabupaten

Wakatobi saat ini yang cukup timpang adalah: (1) pendapatan per kapita penduduk relatif rendah,

(2) daya beli masyarakat rendah (sebutkan data daya beli masyarakat saat ini), (3) Angka melek

huruf relatif masih rendah(sebutkan angka persentase melek huruf saat ini), (4) Kualitas dan

cakupan layanan publik masih rendah(sebutkan data layanan publik apa yang dimaksud), (6)

penduduk di bawah garis kemiskinan masih tinggi(sebutkan datanya saat ini)

1. Kesejahteraan Masyarakat

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat

dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.Pertumbuhan PDRB per

kapitaKabupaten Wakatobi belum maksimal dan masih berada di bawah rata-rata PDRB per kapita

Provinsi Sulawesi Tenggara. Selama tahun 2019 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku

(ADHB) Kabupaten Wakatobi sebesar Rp.45,43 juta atau Rp.3,79 juta/bulan, sedangkan PDRB

per kapita Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp.47,79 juta.Oleh karena itu, upaya untuk

mendorong percepatan peningkatan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyakarat yang antara

lain di indikasikan oleh pertumbuhan aktivitas produksi ekonomi masyarakat akan menjadi

perhatian lima tahun kedepan, baik melalui peningkatan produkivitas sektor unggulan daerah

khususnya sektor Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian Rakyat dan Penyediaan

Intastruktur Perekonomian.

Pada sisi lain belum efisien dan efektifnya sistem distribusi biaya ekonomi tinggi. Hal ini karena

sarana dan prasarana perdagangan belum memadai, sistem informasi hargabarang (terutama

bahan pokok) permintaan dan suplai pada tingkat produsen dan konsumen belum tersedia.

Selain itu terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan dan cold storage) di tingkat produksi

mengakibatkan terjadinya disparitas harga antar wilayah dan fluktuasi harga di tingkat konsumen.

Belum efisiennya sistem distribusi ini memberikan kontribusi terhadap tingginya biaya logistik di

Wakatobi yang merupakan salah satu faktor penyebab ekonomi biaya tinggi.


Mencermati kondisi diatas kedepan masih perlunya upaya penguatan pasar lokal dan

peningkatan efisiensi pasar komoditas. Hal ini sangat penting untuk mendorong permintaan

domestik terhadap produk dalam daerah, meningkatkan peran UKM dalam perekonomian lokal

dan daerah serta pengembangan produk kreatif, serta mendorong aktivitas perdagangan

komoditas berjangka.

2. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan.

Tantangan dunia pendidikan tengah memasuki masa yang sangat penting. Tidak saja dalam

upaya memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan optimal. Tetapi juga masa penting

yang akan menentukan kelanjutan pendidikan itu sendiri.

Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Wakatobi selama dua tahun terakhir telah

membuahkan hasil yang cukup signifikan. Berdasarkan nilai Angka Partiisipasi Murni (APM),

partisipasi pendidikan penduduk di Kabupaten Wakatobi semakin membaik. APM SD/MI tahun

2019 yaitu 97,88 persen atau meningkat 0,4 persen dari tahun sebelumnya. APM SMP/MTS tahun

2019 yaitu 76,53 persen atau meningkat 0,47 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, APM

SMA/MA tahun 2019 yaitu 63,03 persen atau meningkat 0,72 persen dari tahun

sebelumnya(Wakatobi Dalam Angka 2020)

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan terutama berkaitan

dengan tuntutan kebutuhan pengembangan pendidikankarakter, pemanfaatan teknologi informasi

(model pembelajaran jarak jauh secara daring)khususnya dalam kaitannya dengan penerapan

tatanan kehidupan normal baru,peningkatan kualitas/mutu guru yang terlatih, penyediaan sarana

dan prasarana pendidikan (khususnya ketersedian ruang kelas yang memadai), ketersedian bahan

belajar serta distribusi tenaga guru yang belum merata, baik antar Kecamatan maupun antar

Sekolah.

3. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakatkabupaten Wakatobi semakinmembaik. Salah satu indikator

yangmerepresentasikan hal ini adalahangka kesakitan penduduk kabupatenWakatobi 2019


sebesar 10,28 persen.Angka ini menurun 8,25 persen dibanding tahun 2015 dan menurun

1,92persen dibanding tahun 2018 (Wakatobi Dalam Angka 2020).

Namun demikian tantangan danpermasalahan pelayanan kesehatan yang dihadapi kurun

waktu 5 tahun kedepan di Kabupaten Wakatobi akan semakin berat. Tantangan yang dimaksud

adalah menghadapi tiga beban penyakit(triple burden of diseases) yaitu penyakit menular, penyakit

tidak menular dan penyakit infeksi. Karena itu diperlukan penyediaan tenaga kesehatan/tenaga

medis dan paramedis yang memadai disetiap unit pelayanan kesehatan.Selain itu penyediaan

DokterSpesialis untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien di RSUD. Disamping itu perlu

dilakukan peningkatan daya dukung sarana dan prasarana serta alat-alat kesehatan yang

memadaimaupunupaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat.

Tantangan pembangunan kesehatan lainya adalah penerapan disiplin tinggi dalam

implementasi tatanan kehidupan normal baru. Memerlukan adaptasi baru, terutama perubahan

kebijakan dan aturan sesuai tatanan tersebut, optimasi teknologi digital dan pelaksanaan protokol

kesehatan secara konsisten.Disamping hal tersebut adalah tantangan pembangunan kesehatan ke

depan adalah transformasi digital pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, maka permasalahan utama

pembangunan kesehatan di Kabupaten Wakatobi untuk 5 (lima) tahun kedepan

adalahmeningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antara lainmelaluiperbaikan layanan

kesehatan, pemenuhan ketersediaan kuantitas dan kualitastenaga kesehatan, penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, cakupan obat, menghentikan

penyakit menular, persiapan menghadapi wabah, jaga kesehatan remaja, jaga sanitasi serta raih

kepercayaan publik. Permasalahan lainya adalah kebijakan penerapan tatanan kehidupan normal

baru yang memerlukan adaptasi dan disiplin tinggi serta teknologi digital pelayanan kesehatan.

4. Kemiskinan

Masalah kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Wakatobi

hingga saat ini.Berbagai upaya penanggulangan permasalahan penduduk yang masih berada di

bawah garis kemiskinan telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di daerah ini. Dalam kurun


waktu 5 (lima) tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2019,

tingkat kemiskinan di Kabupaten Wakatobi sebesar 14,75 persen menurun 0,1 persen

dibandingkan tahun 2018. Namun penurunan penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi tersebut di

atas masih berada di atas rata-rata Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 11.24 persen. Selain itu,

kualitas pembangunan manusia tahun 2019 juga semakin membaik. Hal ini dilihat dari nilai Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019 yang sebesar 68,99 meningkat sebesar 0,47 poin dari

tahun 2018. Namun masih beradadi bawah nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat

Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 71,20 persen. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) tingkat Nasional sebesar 71,92 persen.

5. Pengelolaan Sektor PerikanandanKelautan

Wakatobi sebagai Kabupaten Kepulauan memiliki luas perairan ± 18.823 km2,yang di

dalamnya terdapat sumber daya perikanan dan kelautan yang mempunyai potensi besar untuk

dijadikan tumpuan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Sedang pada

kenyataannya, saat ini masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya

alamnya. Sektor perikanan memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan

perekonomian, salah satu tolak ukurnyaadalahProduk Domestik Bruto (PDB).

Wilayah laut Wakatobi sangat berpotensi untuk dimanfaatkan. Masalah yang terjadi

belakangan ini adalah banyaknya tantangan yang dibidang perikanan terutama belum optimalnya

produksi perikanan tangkap maupun budidaya, pertumbuhan PDB dibidang perikanan belum

optimal, belum optimalnya pengawasan illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing, peningkatan

kawasan konservasi laut, peningkatan SDM kelautan dan perikanan serta peningkatan IPTEK.

Tantangan pembangunan perikanan dan kelautan selanjutnya adalah bagaimana mengelola

sumber daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara Maksimum Economic Yied (MEY) dan

berkelanjutan. Permasalahan dan tantangan lainya kedepan adalah terkait dengan degradasi

habitat, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya kelautan dan perikanan sertadampak dari

perubahan iklim.


Berbagai permasalahan tersebut bisa kita lihat dari kontribusi sektor usaha perikanan dan

kelautan di Kabupaten Wakatobi selama tahun 2019 yang hanya menyumbang 21,88 persen

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Demikian pula selama tahun 2018 Produksi

perikanan tangkap baru mencapai 14.571 ton dan budi daya sebesar 6.791 ton.

Upaya pengendalian dan pengawasan illegal fishing masih belum optimal akibatkurangnya

sarana dan prasarana pengawasan serta dukungan operasionalnya.Habitat ekosistem pesisir dan

laut semakin rusak sehingga menyebabkan menurunnya ketersediaan sumberdaya plasma nutfah

dan meluasnya abrasi pantai. Kerusakan habital ekosistem wilayah pesisir dan laut semakin

meningkat, khususnya di wilayah padat kegiatan seperti pantai Pulau Wangi-Wangi dan pantai

Pulau Kapota. Rusaknya habitat ekosistem pesisirseperti deforestasi hutan mangrove serta

terjadinya degradasi sebagian besar terumbu karang dan padang lamun berpotensi

mengakibatkan erosi pantai dan berkurangnya keanekaragamanhayati (biodiversity).

6. Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Tantangan pengembangan wilayah dan penataan ruang di Kabupaten Wakatobi adalah

menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pengembangan

pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan

perdesaan, penetapan kawasan strategis dan mengupayakan keberlanjutan areal pertanian rakyat.

Tantangan kewilayahan lain pada masa yang akan datang adalah pengaturan tataruang

kewilayahan harus mengacu pada pembangunan berkelanjutan secara proporsional dengan

memegang teguh prinsip keserasian dan keselarasan dengan alam/lingkungan.

Dalam upaya menjaga konsistensi perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah di

Kabupaten Wakatobi masa mendatang diperlukan berbagai langkah antara lain menegakkan

displin dan aturan hukum yang memikat kepada seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat

maupun dunia usaha, meningkatkan sinkronisasi dengan perencanaan tata ruang antar level

pemerintah Daerah maupun level pemerintah Provinsi, meningkatkan kompentesi kinerja aparat

pengendali tata ruang dan pertanahan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, dan


meningkatkan pengawasan yang efektif melalui sistem dan prosedur monitoring dan evaluasi yang

jelas.

Ke depan perlu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip

komprehensifitas, integritas, terpadu dan serasi dalam rangka memperkecil disparitas ketimpangan

wilayah, disparitas ekonomi, disparitas pendapatan masyarakat, pemanfaatan ruang, peningkatan

pengembangan wilayah pesisir serta pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sampah

Kabupaten Wakatobi memiliki potensi yang relatif besar di sektor sumber daya alam

perikanan dan kelautan maupuan pariwisata. Namun demikian, tantangan ke depan adalah

bagaimana mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan dengan tiga pilar, yaitu secara

ekonomi feasible, secara sosial acceptable dan ramah lingkungan. Hal ini dkarenakan kesadaran

masyarakat masih rendah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Masyarakat umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam

jumlah yang tidak terbatas dan menggunakannya secara cuma-cuma, air, udara, iklim, serta

kekayaan alam lainya dianggap anugrah Tuhan yang tidak akan pernah habis. Demikian pula

pandangan, bahwa lingkungan hidup akan selalu mampu memulihkan daya dukung dan

kelestarian fungsinya sendiri.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Wakatobi terutama diarahkan pada upaya

mempertahankan kelestarian kawasan Taman Nasional Wakatobi dan disisi lain

dapatdimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Dengan demikiandiharapkan

jumlah dan jenis biodiversitas ekosistem Taman Nasional Wakatobi sebagai cagar biosferdunia

tetap dapat dipertahankan. Karena itu, pengelolaan lingkungan hidup juga diarahkan untuk

meminimalisir dampak pencemaran lingkungan hidup, baik di darat maupun di laut.

Permasalahan utama yang dihadapi saat ini terkait dengan pengelolaan sampah khususnya

berkaitan dengan cara-carapenanganan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang

belum memenuhistandar kelayakan. Disamping itu, terdapat tantangan terkait dengan upaya

mewujudkan pengelolaan sampah secara terintegrasi/terpadu berbasis kearifan lokal.


Sehingga ke depan diperlukan suatu langkah riil dan strategis dalam pengelolaan sumber

daya alam yang selalu memelihara dan menjaga keserasian dan kelestariannya. Upaya yang

dapat dilakukan adalah reformasi kebijakan dalam penanganannya, peningkatan kesadaran

masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu akan pentingnya menjaga lingkungan dengan

menggunakan berbagai forum kemasyarakatan yang ada. Selain itu, penegakan hukum yang kuat

akan memberikan efek jera kepada para pelaku perusakan alam sehingga yang diperlukan adalah

aturan hukum yang jelas dan pasti.

8. Infrakstruktur Wilayah

Pembangunan infrakstruktur merupakan pondasi dasar dalam pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan infrakstruktur dilakukan untuk pemerataan pembangunan agar tidak terjadi

kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dengan adanya infrakstruktur transportasiseperti jalan,

pelabuhan dan bandar undara, maka akan mampu meningkatkan konektifitas dan menurunkan

biaya logistik.

Berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan

datang adalah mengembangkan sistem transportasi Kabupaten Wakatobi yang efisien dan efektif,

terjangkau dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu

antar moda dan intra moda yang selaras dengan pengembangan wilayah serta mewujudkan

pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Tantanganpembangunan lain terkait pengembanganinfrastruktur wilayahke depanmeliputi

kuantitas dan kualitas saranadan prasarana transportasi yang masih rendah.Walaupun dikawasan

perkotaan kondisi jalan sudah dominan baik namun pada kawasan diluar kawasan kota sebagian

besar dalam kondisi relatif rendah. Sementara itu, terbatasnya jumlah dan buruknya kondisi sarana

dan prasarana tansportasi mengakibatkan tingginya biaya transportasi barang dan penumpang.

Hal ini terjadi karena belum optimalnya sistem perencanaan, keterbatasan pendanaan, kualitas

SDM dan kelembagaan yang masih rendah.


Oleh karena itu, pada periode mendatang akan diupayakan pembangunan dan peningkatan

sarana dan prasarana jalan di wilayah kawasan perkotaan secara bertahap untuk memenuhi

tuntutan kebutuhan peningkatan aksesibilitas wilayah. Demikian halnya

pembangunan/peningkatan beberapa prasaranajalan lingkar di Kabupafen Wakatobikhususnya

jalan lingkar Pulau Kaledupa, Tomia Binongko dan Kapota yang masihmemerlukan penanganan

khusus.

Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan perumahan /pemukiman yaitu belum

adanya perencanaan yang terpadu dan harmonis dengan tata ruang daerah dalam penempatan

daerah pemukiman yang baru, kurangnya ketersediaan lahan bagi pemukiman, serta kurangnya

studi dan perencanaan yang komprehensif mengenai permukiman masyarakat.

Arus angkutan laut telah mengalami kemajuan secara signifikan selama 5 (lima) tahunterakhir,

akan tetapi peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi lautmasih

menjadi tantangan pada lima tahun kedepan. Peningkatan sarana dan prasaranatransportasi laut

dimaksud antara lain adalah pengembangan Pelabuhan NasionalPanggulubelo Wangi-Wangi dan

pelabuhan/dermaga rakyat lainnya yang ada di KabupatenWakatobi.

9. Pelayanan Publik

Tantangan pelayanan publik di Kabupaten Wakatobi masih dihadapkan pada gambaran yang

bertolak belakang dengan sifat responsif, transparan dan akuntabel. Yang muncul adalah

gambaran berliku, lama dan sulit, sementara dari pihak penyelenggara layanan telah ada upaya-

upaya perbaikan dimana gap dan apatantangannya. Ada beberapa tantangan ditenggarai

mempengaruhi persepsi masyarakat yang miring tentang pelayanan publik, yaitu kurangnya

pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2012 tentang pelayanan publik,

penerapan standar pelayanan publik belum optimal, kompentensi sumber daya aparatur belum

memadai, kordinasi internal dan sarana prasarana pelayanan.

Tantangan lain dalam pelayanan publik ke depan adalah bagaimana meraih kepercayaan

publik dengan cara meyakinkan masyarakat terhadap perubahan yang dapat dilakukan oleh

pemerintah. Di masa mendatang tantangan ini harus dijawab dengan melakukan inovasi, dengan


faktor yang sangat berpengaruh adalah inovasi dari sektor publik melalui penyelenggaraan

birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif.Dengan inovasi tersebut akan tercipta upaya

percepatan dan lompatan pelayanan publik.

Di masa mendatang dengan adanya perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi

menuntut birokrasi untuk dapat menyesuaikan ritme kerja sesuai dengan perubahan-perubahan

tersebut. Saat ini, publik dapat dengan mudah memberikan penilaian terhadap kualitas mutu

pelayanan publik ataupun memberikan saran dan kritik terhadap birokrasi. Hal ini menempatkan

birokrasi untuk dapat mengantisipasi dan mengembangkan kebijakan dann layanan baru lebih

responsif. Demikian juga menekankan pentingnya cara kerja pemerintahan yang semakin

sederhana dan lincah dengan pola pikir aparatur yang mengendepankan kecepatan dalam

melayani, cepat beradaptasi, serta inovatif.

Penggunaan standar pelayan publik harus dijadikan tolak ukur pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik, karena pelayanan publik yang terjangkau, cepat

dan terukur adalah yang diperlukan. Disamping itu, penyiapan dan pelaksanaan standar

operasional prosedur (SOP) terutama pada Lembaga/Instansi daerah yang terkait langsung

dengan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan kondisi di atas, maka birokrasi ke depan dalam memberikan pelayanan publik yang

prima perlu mengenali kebutuhan masyarakat, dan pengenalan kebutuhan publik tersebut menjadi

agenda penting bagi pemerintahan Kabupaten Wakatobi di masa mendatang untuk

mengembangkan pemberian pelayanan publik yang lebih optimal, sehingga tingkat kepuasan

masyarakat dapat meningkat. Keterbukaan di sisi lain juga dicirikan pada tingkat partisipasi publik

untuk turut aktif memberikan pandangannya terhadap kebijakan publik.

Tantangan lain ke depan adalah penerapan tatanan kehidupan normal baru dalam pelayanan

publik. Hal ini tentunya akan sedikit banyak merubah wajah pelayanan publik sebagai muara dari

reformasi birokrasi yang sekarang masih menjadi prioritas utama program pemerintah. Pada New

NormalPublic Service inimasyarakat bersama-sama dengan pemerintah merupakan pihak yang

membuat,merancang dan mengawasi pelayanan publikatau yang disebut co-creation.Untuk


mendukung hal tersebut diperlukanpenyiapan aparatur pelayanan publik dalam penerapan digital

government.

B. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam

perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan

karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan

kedepan.

Berdasarkan daftar panjang tantangan dan permasalahan pembangunan Kabupaten Wakatobi

yangtelah dikemukan di atas, maka isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Wakatobi

berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah kemudian dikelompokkan

kedalam 4 (empat) bidang meliputi pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi dan

penanggulangan kemiskinan, pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, serta tata ruang dan

lingkungan hidup.

1. Pendidikandan Kesehatan

Pendidikan danKesehatan merupakan aspek pelayanan dasar yang banyak

digunakanuntuk mengukur angka - angka pembangunan suatu negara dan daerah. Bahkan

keduanya telahdigunakan berbagai peristilahan pembangunan, khusunya untuk mengukur

HumanDevelopment Index(HDI) atau Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM).

Hingga saat ini pendidikan selalu dihadapkan dengan tantangan peningkatan layanan dan

mutu pendidikan. Tantanganm inilah yang akhirnya memunculkan masalah isu-isu aktual dalam

masyarakat. Tuntuntan akan peningkatan layanan atau mutu pendidikan adalah merupakan

dampak keberhasilan pembangunan dalam perubahan sosial, antara lain meningkatkan apresiasi

masyarakat terhadap pendidikan.

Salah satu Isu strategis penyelenggaraan pendidikan dewasa ini adalah isu seputar

pendidikan moral dan budi pekerti. Sebenarnya tujuan pendidikan yang terdapat di dalam sistem


pendidikan nasional kita sudah sangat lengkap untuk membentuk anak didik menjadi pribadi yang

berlandaskan pada budi pekerti yang luhur. Namun seperti kita saksikan saat ini para anak didik

seakan-akan sudah mengalami krisis budi pekerti. Oleh karena itu di Pemerintahan Kabupaten

Wakatobi mendatang, akan mengembangkan pendidikan dengan kurikulum berbasis karakter.

Pendidikan karakter ini merupakan penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut,

baik terhadap Tuhan, diri sendiri sesama, lingkungan maupunkebangsaan hingga menjadi insan

kamil. Sehingga pada gilirannya nanti akan menjadi manusia Wakatobi yang berkarakter.

Isu strategis lain dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kabupaten

Wakatobi adalah (a) peningkatan profesionalisme dan perlindungan serta penghargaan guru, (b)

perluasan akses pendidikan, percepatan pemerataan kualitas pendidikan danpeningkatan tata

kelola pendidikan, (c) revitalisasi pendidkan vokasi yaitu pengembangan sertifikasi kompetensi dan

penguatan entrepreneurship,(d) penguatan sistem perbukuan dan gerakan literasi yaitu penguatan

literasi nasional dan pelestarian bahasa daerahdan (e) pembelajaran secara daring dalam

kaitannya dengan penerapan tatanan kehidupan normal baru.

Terkait pembangunan kesehatan, ada 5 (empat) isu strategis yang menjadi tuntutan

masyarakat di Kabupaten Wakatobi adalah penurunan angka stunting, kematian ibu dan bayi (AKI

AKB), perbaikan pengelolaan sistem JKN, penguatan pelayanan kesehatan, serta isu terkait

cakupanobat dan alat kesehatan,serta pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam tatanan

kehudupan normal baru.

Dalam hal penanganan stunting dan percepatan penurunan AKI AKB, kolaborasi antar

lintas sektor sangat berperan penting mengingat intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab

sektor kesehatan berkontribusi kecil, dibandingkan dengan kontribusi dari multisektor dalam

bentuk intervensi spesifik. Kolaborasi yang dimaksud antara lain terkait ketersediaan sumber

pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan

pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat. Selain itu peningkatan kesehatan reproduksi

remaja serta peningkatan peran tokoh masyarakat dan agama.


Terkait pengelolaan sistem JKN, pemerintah menjamin akses pelayanan bagi masyarakat

miskin dan tidak mampu melalui pemberian bantuan iuran program JKN. Sedangkan Cakupan

Kesehatan Semesta (UHC), masyarakat memilih akses pelayanan kesehatan yang mereka

butuhkan. Hal tersebut menyangkut berbagai pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif,

rehabilitasi dan paliatif.

Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu

pelayananan kesehatan salah satunya dengan akreditasi Rumah Sakit Kabupaten Wakatobidan

meningkatkan promotif dan preventif pada Puskesmas. Demikian pula (3) tiga beban penyakit

(triple burden of diseases) yaitu penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit

infeksidapat di kendalikan.

Terkait obat dan alat kesehatan, diupayakan ketersediaannya dapat di kendalikan.

Sedangkan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dalam tatanan kehudupan normal baru

memerlukan adaptasi dan disiplin tinggi serta pemanfaatan teknologi digital pelayanan kesehatan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung

stagnan dengan rata-rata 6,56 persen per tahun. Oleh karena itu memerlukan upaya ekstra untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga isu strategis pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Wakatobi adalah bagaimana upaya mengoptimalkam pemanfaatan sumber daya yang di miliki

agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada

kesejahteran masyarakat Kabupaten Wakatobi.

Dari sisi internal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi didorong oleh sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor pertanian, kehutanan perikanan merupakan

penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Wakatobi. Pada tahun 2019 sumbangan sektor

tersebut kepada PDRB menjadi 26,90 persen. Dari sumbangan PDRB tersebut 81,3 persennya

dari sub sektor perikanan. Secara riil perekonomian Kabupaten Wakatobi banyak digerakan oleh

empat sektor utama yang konsisten memberikan kontribusi terbesar sampai dengan tahun 2019

adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 26,90 persen, menyusul sektor kontruksi


sebesar 16,68 persen, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor sebesar 15,48 persen,

dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 14,99 persen.

Berdasarkan hasil analisis sumbangan sektor terhadap PDRB, maka untuk meningkatkan

pertumbuhan PDRB Kabupaten Wakatobi diperlukan kebijakan untukmondorong peningkatan nilai

tambah ekonomi sektor unggulan daerah khususnya sektor kelautan dan perikanan,pariwisata dan

penyediaan infrastruktur perekonomian. Hal ini dilakukan melalui penurunan biaya distribusi dan

biaya ekonomi tinggi dan pengembangan sarana dan prasarana perekonomian. Selain itu

pengembangan sarana penyimpanan (pergudangan dan cold storage) di tingkat produksi.Pada sisi

lain masih perlunya upaya penguatan pasar lokal dan peningkatan efisiensi pasarkomoditas. Hal

inisangat penting untuk mendorong permintaan domestik terbadap produkdalam daerah,

meningkatkan peran UKM, pengembanganproduk keatif, serta mendorong aktivitas perdagangan

komoditas berjangka.

Langkah ekonomi dalam penguatan komodoti unggulan daerah itu dapat menjamin

terciptanya keadilan pada masyarakat dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Ketidakadilan

dalam penghantaran sumberdaya pembangunan kerapkali menimbulkan residusosial, yang paling

rentan adalah isu kemiskinan. Kemiskinan sendiri tidak lagi hanya menjadi isu lokal dan nasional

saja namun telah menjadi isu intemasional.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkataan pemerataanpembangunan

menjadi isu strategis Kabupaten Wakatobi yang harus di perhatikan bagi pemerintahan ke depan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wakatobi tahun 2019 mencapai 14.140 jiwa atau 14,75

persen.

Dampak yang dimunculkan dari persoalan kemiskinan ini menjadi sangat kompleks

sehingga persoalan ini menjadi isu strategis dengan tingkat kemendesakan yang tinggi untuk

penyelesaiannya.

Penanggulangan kemiskinan meniscayaan perlunya menempatkan masyarakatsebagai

subyek pembangunan dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Dengandemikian, ada

proses pemberdayaan masyarakat yang dimaknai sebagai proses kolaborasiberdasarkan


kemampuan dan kewenangan para pihak. Pemberdayaan masyarakat yang palingpotensial dalam

domain ini adalah pemberdayaan masyarakat dalan konteks masyarakat pesisir dan pulau-pulau

kecil sesuai realitas sosiogeografis masyarakat Wakatobi.

Penanggulangan kemiskinan pada hakekatrya adalah mendekatkan masyarakat dengan

berbagai peluang berusaha, tidak hanya kepastian dalam mengakses sumberdaya dan pasar,

tetapi juga peluang memanfaatkan permodalan untuk meningkatkan volume usaha.Salah satu

sumber permodalan yang berada di masyarakat adalah Lembaga Keuangan Mikro seperti

koperasi. Usaha-usaha peningkatan income nasyarakat atas kesempatan berusaha di level

komunitasya selama ini belum mempu menciptakan sentra-sentra produksi industripotensial

dengan kekhasan-kekhasan komoditas yang kompetitif dan profitabel. Sentra-sentraproduksi

potensial tersebut tidak hanya menyangkut komoditas perikanan dan kelautan saja tetapi juga

komoditas pertanian dan perkebunan. Aktivitas di sektor perikanan dan kelautan,pertanian dan

perkebunan selain mampu mempertahankan kebutuhan pangan di Wakatobi juga harus mampu

bernilai pasar yang akan dapat menambah pendapatan masyarakat. Penciptaan sentra-sentra

produksi tersebutharus dibarengi dengan upaya penataan struktur industrimelalui peningkalan

kapasitas pengelolaan produk unggulan daerah seperti industripengolahan dan karajinan.

Akselerasi penanggulangan kemiskinan daerah dapat jugadiintensifkan

melaluipengembangan jasa lingkungan yang didukung oleh pengembangan akses pasar

danpengembangan gerbang mina politan rumput laut.Rumput laut merupakan salah satu

komoditas unggulan dan potensi di Kabupaten Wakatobi, namun potensi tersebut belum

mengalami perlakuan yang lebih prospektif dan kompetitif.

Penanggulangan kemiskinan daerah selain dilakukan melalui sektor perikanan dan

kelautan, pertanian dan perkebunan juga disandarkan pada pencapaian income melalui sektor

pariwisata. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari sektor pariwisata ini memerlukan berbagai

kegiatan pengembangan dan pemasaran. Salah satu kendala yang harus tertangani adalah

kesiapan masyarakat lokal untuk mengambil peran dalam mendorong kegiaan pariwisata daerah

termasuk kelayakan destinasi wisata yang tersedia di daerah.


3. Revitalisasi Birokrasi dan Teta Kelola Pemerintahan

Salah satu isu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wakatobi

yang mengemuka adalah belum optimalnya birokrasi dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya serta pelayanan publik. Olah karena itu di perlukan revitalisasi birokrasi sesuai visi

Indoonesia tahun 2045 yang menetapkan 4 (empat) pilar yaitu (a)pembangunan manusia serta

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) pembangunan ekonomi berkelanjutan, (c)

pemerataan pembangunan, serta (d) pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola

pemerintahan. Revitalisasi sendiriadalah suatu proses atau cara dan perbuatan untuk

menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terberdaya.

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untukmeningkatkan kualitas pelayanan publik

dengan mengembangkan sistem pelayanan terintegrasi (terpadu) satu pintu, sistem informasi

pelayanan publik dan pelayanan publik berbasis elektronik yang responsif, dan juga inovasi

pelayanan publik lainya. Namun demikian kedepan masih perlukan langkah dan upayapeningkatan

kualitasdan percepatan agar birokrasi lebih cepat bergerak,cepat mengambil keputusan, sehingga

tugas birokrasi menjadi lebih ringan, dan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik,

pelayanan pada dunia usaha menjadi lebih cepat.

Untukmerealisasikan pemerintahan Kabupaten Wakatobi yang profesional dan akuntabel

ke depan harus bersandarkan pada prinsip-prinsip good and cleangovernance yaitu partisipasi,

penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, kesetaraan, efektivitas,

akuntabilitas dan visi strategis.

Isu strategis lainya dalam revitalisasi birokrasidan tata kelola pemerintahan ke depan

adalah adanya perubahan sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa tatanan kehidupan

normal baru (New Normal). Dimana saaat ini ASN harusresponsif, adaptif dan memiliki

kemampuan kepemimpinan digital(digital government).Kemampuan digital menjadi sebuah

keharusan bagi pemerintahan Kabupaten Wakatobi ke depan untuk bertransformasi digital dalam

melayani masyarakat. Dengan adanya kemampuan digital tersebut pemerintah dapat

memanfaatkan peluang–peluang yang terbuka lebar dalam dunia digital. Kemampuan digital yang


wajib dimiliki oleh para ASN saat ini dan dimasa mendatang seperti commucate and collaborate,

find and use, serta teach and learn.

Terobosan lain yang akan dilakukan dalam revitalisasi birokrasi oleh pemerintahan

Kabupaten Wakatobi ke adalah depan adalah menghadirkanterobosan baru yaitu “ Smart ASN “

sebagai strategi dalam Human Capital Management sekaligus persiapan memasuki era digital.

Generasi Smart ASN tersebut menjadi prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) serta

menjadi grand designrevitalisasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Wakatobi ke

depan.Smart ASN harus memiliki setidaknya ada 8 (delapan) prinsip dan keahlian yaitu integritas,

nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking dan

entrepreneurship.

Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Wakatobike depan diharapkan adaptif terhadap

perkembangan teknologi sehingga tercipta sumber daya manusia yang kompeten menyikapi

hambatan di berbagai situasi dan kondisi. Sehingga ke depan pemerintahan Kabupaten Wakatobi

mengembangkan digital government. Digital government adalah platform bagi masyarakat untuk

mengakses informasi dan layanan pemerintah dimana saja , kapan saja dan pada perangkat

apapun (anywhere, anytime, anydevices).

Dengan perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan, maka diyakini akan mampu berperan

menjadi faktor pengungkit dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program-

program pembangunan daerah. Dengan kata lain semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin

cepat pula perputaran roda pembangunan

4. Infrastruktur Wilayah

Pembangunan infrastruktur merupakan prasarana publik yang paling mendasar guna

mendukung kegiatan ekonomi suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur sangat menentukan

tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, maka pembangunan

infrastruktur KabupatenWakatobi ke depan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas fisik dan

virtual, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, memenuhi prasarana dasar, dan

mendukung pembangunan perkotaan dan pedesaan.


Ada beberapa isu strategis pengembangan infrastrukturwilayahyang di hadapi oleh

pemerintah Kabupaten Wakatobi kedepan yaitu penurunan ketimpangan antar wilayah, penguatan

pusat pertumbuhan wilayah, danpemenuhan pelayanan dasardan peningkatan daya saing daerah.

Pemerintahan Kabupaten Wakatobi ke depan akan memastikan pembangunan

infrastruktur didasarkan pada kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui (a) menjadikan

keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah, (b)

peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, (c) pengembangan

infrastruktur perkotaan berbasis TIK, (d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak

efisien dan (e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur pada periode tahun 2021-2026 mendatang akan difokuskan

pada tiga kerangka utama yaitu infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan

infrastruktur perkotaan. Pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar diprioritaskan untuk

memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi dalam rangka

mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pemerataan Pembangunan tersebut melalui

pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi dimana pembangunan infrastruktur harus

diarahkan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah baik secara fisik maupun virtual,

menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, diantaranya air bersih, sanitasi,rasio elektrifikasi dan

lainnya.

Penguatan infrastruktur konektivitas fisik antarwilayah di arahkan pengembangan

konektivitas transportasi darat/jalan,konektivitas transportasi laut, peningkatan penyediaan akses

air minum dan sanitasi (air limbah dan sampah) yang layak aman di perkotaan, danfasilitas

pendukung transformasi digital.

Sementara pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi akan difokuskan pada

pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi.Sedangkan pembangunan

infrastruktur perkotaan akan fokus peningkatan sarana dan prasarana penunjang perkotaan,

seperti sanitasi, pengolahan dan pengelolaan limbah. Pembangunan infrastruktur pada periode ini

juga akan memberikan penekanan pada pengarusutamaan ketangguhan bencana, kesetaraan


gender, tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan berkelanjutan, modal dan sosial

budaya.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan

masyarakat terhadap bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lainya. Ketersediaan

infrastruktur kebencanaan merupakan upaya pencegahan, adaptasi, serta antisipasi dampak

kerugian baik secara finansial maupun korban jiwa. Upaya pengurangan kerugian melalui

pengembangan infrastruktur yang berketahanan bencana masih mendapat tantangan sejalan

dengan tren pembangunan perkotaan dan kawasan strategis ekonomi yang masih dilakukan di

zona rawan bencana. Secara khusus, pengembangan kawasan pesisir Wakatobi sebagai

Kabupaten Kepulauan masih menghadapi beberapa tantangan. Pengembangan kawasan ini

terancam oleh kenaikan muka air laut, pengerusan dan abrasi pesisir pantai.. Apabila penanganan

terhadap permasalahan-permasalahan tersebut tidak segera ditangani, tidak menutup

kemungkinan jika sebagian wilayah pesisir akan tergerus secara permanen. Oleh karena itu,

dibutuhkan infrastruktur yang memadai seperti pembangunan talup dan lainya.

Isu strategis yang juga mengemuka dalam pembangunan infrastuktur daerah adalah

peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan laut dan bongkar muat yang belum

seluruhya dapat dirampungkan pada pemerintah sebelumnya. Hal ini menjadi sangat penting, oleh

karena kondisi geografis Kabupalen Wakatobi yang terdiri dari gugusan kepulauan. Penyediaan

sarana dan prasarana perhubungan lautdiharapkan dapat mendorong roda perekonomian

masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Peningkatan sarana danprasarana perhubungan

laut juga dilaksanakan dalam kerangka menyiapkan Wakatobi sebagai salah satu target bagian

kawasan pengembangan poros maritim dan tol laut serta kapal pesiar dalam mendorong

kepariwisataan daerah, nasional bahkan internasional.

5. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Pengendalian tata ruang merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan di

daerah. Ada beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang yang terjadi di

Kabupaten Wakatobi yaitu (a) belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka

menyelaraskan , mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor, (b)


belum tersedianya alokasi fungsi-fungsi yang tegas dalam RTRW, dan (c) terjadinya

penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegahkan.

Penyebabnya adalah inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam

pengendalian pembangunan.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah adalah ketentuan yang diperuntukan

sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peratutan zonasi, perizinan

dan pemberian insentif. Distribusi dan alokasi pemanfaatan ruang tersebut juga memperhatikan

perwujudan kearifan lokal masyarakat, dengan demikian terjadi sinkronisasi dengan anutan nilai

dan pengetahuan masyarakat dalam membangun interaksi yang selaras dan seimbang dengan

alam. Kearifan lokal sesungguhnya merupakan bentuk penyesuaian masyarakat dalam

berhubungan dengan lingkungan hidupnya dan memiliki makna-makna yang bisa disingkap secara

ilmiah. Kearifan lokal dapat menjadi petunjuk sosiologis selain pertimbangan ekologis berdasarkan

kajian ilmiah dalam meletakkan peruntukkan seluruh kawasan ruang.

Isu strategis dari pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten Wakatobi adalah upaya

peningkatan kualitas lingkungan hidup.Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber

daya alam berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor

komoditas dan sumber daya alam. Memperhatikan kondisi tersebut, maka upaya membangun

lingkungan hidup, ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintahan Kabupaten Wakatobi ke

depan.

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Wakatobi dicerminkan dari Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH). Sebagai contoh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kecamatan

Wangi-Wangi Selatan pada periode tahun April 2016 sampai Januari 2018 sebesar 42,77 (Nur

Arafaf, 2018) yang berarti bahwa IKLH di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan berada pada kategori

“cukup”, tidak buruk dan baik.Dengan angka indeks ini, diperlukan upaya perbaikan yang lebih

progresif untuk mencapai hasil yang diharapkan di masa depan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

(IKLH) tersebut menunjukkan kualitas air, kualitas tutupan lahan sertakualitas udara.

Kualitas air, terutama air laut mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan

masyarakat Wakatobi sebagai Kabupaten Kepulauan. Karena peranannya tersebut, maka sangat


layak jika kualitas air laut dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup.Indeks Pencemaran Air

yang ditunjukkan oleh kualitas air yang tersedia. Indeks Pencemaran Air (IPA) di Kecamatan

Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi sebesar 1,81 (Nur Arafah, 2018) , bermakna bahwa status

mutu air terkategori dengan tercemar ringan. Kualitas air diperkirakan terus menurun akibat

pencemaran lingkungan.

Hutan berfungsi sebagai penjaga tata air, juga mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur

iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Indeks Tutupan Hutan (ITH) di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

tercatat 48,40 (Nur Arafah, 2018). Tutupan hutan di Kabupaten Wakatobi cenderung selalu

mengalami pengurangan setiap tahunnya. Tanpakendali yang berarti, pengurangan tutupan hutan

akan terus terjadi akibat tekanan pembangunan.Tekanan pembangunan akibat berbagai

percepatan pembangunan yang dilakukan memberikan dampak yang terasa pada daya dukung

dan daya tampung lingkungan mengingat Kabupaten Wakatobi berada diwilayah pulau-pulau kecil.

Salah satu dampak yang paling menonjol adalah meningkatnya konversi hutan dan lahan menjadi

berbagai peruntukan pembangunan. Akibatnya terjadi pengurangan yang serius terhadap tutupan

hutan dan lahan dari tahun ketahun, belurm lagi karakteristik tanah di wilayah pulau Wangi-Wangi,

Tomia, dan Binongko yang cenderung berbatu menyebabkan sulitnya menciptakan area-area hijau

yang baru. Dalam kondisi demikian, pengelolaan dan pembuatan ruang-ruang hijau di wilayah kota

semakin penting untuk mengembalikan dan mempertahankan kenyamanan lingkungan di wilayah

perkotaan.

Dengan adanya tutupan hutan yang tidak terkendali, akan semakin memicu terjadinya kelangkaan

air, khususnya pada wilayah dengan tutupan hutan yang berstatus tertekan membutuhkan

perhatian khusus. Berkurangnya tutupan hutan juga memicu penyusutan habitat spesies langka.

Ketidakstabilan ekosistem alam tersebut membutuhkan langkah-langkah antisipasi untuk

membalikkan tren penurunan dan menjaga keberlanjutan ketersediaannya. Upaya konservasi

kawasan untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati yang selama ini di lakukan oleh

Pemerintah Daerah dirasakan belum optimal. Oleh karena itu efektifitas pengelolaan kawasan

hutan konservasi dan kawasan konservasi laut ke depan akan terus ditingkatkan.


Daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat pencemaran dan upaya

penanganannya yang belum optimal. Saat ini tingkat pengurangan sampah hanya mencapai 8,9

persen (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wakatobi, 2019)

Permasalahan lainnya adalah pencemaran laut khususnya sampah plastik di laut. Selain

menimbulkan pencemaran lingkungan, kondisi ini mengakibatkan gangguan serius bagi kehidupan

biota laut. Semakin banyak kejadian penyu, burung, hingga mamalia laut mati akibat menelan

sampah plastik.

Kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Wakatobi tidak lepas dari masih adanya pelanggaran

hukum di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; seperti illegal logging,

perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3.

Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari tindak kejahatan, seperti

perambahan, illegal logging dan penggunaan kawasan hutan

Strategi untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup pemerintahan

kedepan akan diarahkan padapencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan

sumber daya alam dan lingkungan hidup, pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya

alam dan lingkungan hidup,penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber

daya alam dan lingkungan hidup.

Posisi geografis Wakatobi yang terletak di pusal segitiga karang dunia dengan

luasdaratan(termasuk karang) yang hanya 4,33 persen dari total luas wilayah, sebagai kabupaten

konservasidituntut untukmeningkatkan pemanfaatan, pelestarian dan pengkajian biodiversitas laut

serta ekowisata. Untuk mendukung upaya pembangunan berbasis konservasi tersebut maka

pengembangan jaringan dan kerjasama nasional dan internasional dengan mengembangkan

keunggulan komparatif secara geostrategis menjadi salah satu pilihan kebijakan.

Perhatian yang besar terhadap besarnya nilai tambah ekologi, sosial, dan

ekonomiekosistem pesisir dan laut, tidak berarti mengabaikan perlindungan dan konservasi

sumberdaya alam ekosistem darat. Kelalaian dalam menghubungkan skema pembangunan yang

integratif antara kedua ekosistem tersebut akan berdampak pada pengabaian fungsi-fungsi


ekosistem darat, seperti hutan dan sumber-sumber air, serta keberlanjutan peningkatan nilai

ekonomi ekosistem darat, seperti optimalisasi lahan untuk kegiatan produksi pertanian dan

perkebunan. Menurunnya nilai ekonomi ekosistem darat dapat mengalihkan secara ekstrim pola

kegiatan produksi masyarakal untuk bergantung pada manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan

laut. Kondisi demikian, dimasa mendatang dapat menyebabkan terjadinya tragedi lingkungan

hidup.

Pengelolaan dan perlindungan sumberdaya ekosistem darat lebih berorientasi

padapemulihan dan pelestarian ekosistern hutan, di mana keberadaannya menjadi hunian

anekaflora dan satwa serta menjadi reservoarair dan berpengaruh pada pembentukkan iklim

mikro. Namun hambatan utama dalam pengelolaan dan perlindungannya umumnya terletak pada

harmonisasi antara pemanfaat dan pihak yang mengelola. Formula yang paling menantang dalam

pengelolaan dan perlindungan hutan adalah bagaimana menciptakan kepastian masyarakat dalam

memanfaatkan hutan sekaligus melestarikannya. Pembentukan dan pencitraanatas praktek succes

story pengelolaan dan perlindungan hutan perlu mendapatkan dukungan untuk mengalami

perluasan komunitas dan lokasinya (scaling up) di seluruh wilayah Kabupaten Wakatobi.

Pemanfaatan nilai tambah ekonomi ekosistem pesisir dan laut serta ekosistem

daratkhususnya hutan dengan pola ekstraksi pada umumnya berdampak pada berkurangnya

jumlah dan jenis sumberdaya yang dimaksud secara cepat dalam skala yang luas, namun aktivitas

eksraksi sumber daya alam sendiri tak bisa dihindari. Dengan demikian, perlu penyandingan

antara pemanfaatan nilai tangible sumberdaya alam dengan nilai non tangible-nya,salah satunya

adalah pengembangan jasa ekowisata/wanawisata untuk mendapatkan bahkan mengalihkan

pemanfaatan nilai tambah ekonomisnya. Untuk kepentingan wanawisata diperlukan tutupan hutan

yang luas dengan diversitas yang tinggi, untuk kebutuhan ini diperlukan upaya pengawetan

sumberdaya hutan, baik secara in-situmaupun ex-situ. Nilai jual lainnya yang diupayakan dalam

pengelolann hutanadalah adanya succes storypengelolaan dan perlindungan hutan oleh

masyarakat berbasis kolaborasi. Succes storypraktek seperti ini dapat menjadi icon pariwisata,

sebagaimana telah dirintis pada periode pemerintahan sebelumnya,dengan datangnya para tamu

dari negara Tanzania dan negara-negara Se-Coral Triangle Initiotive (CTD).


Fungsi ekologi pesisir dan laut dipertahankan dengan mendorong prakasamasyarakat

dalam menjaga tutupan karang serta kesadaran untuk memperlakukan ekosisternpesisir dan laut

dengan memperhitungkan kepulihannya.Dukungan multipihak untukmemperdekatkan jarak

ekologis dan ekonomis diperlukan agar pelestarian fungsi ekologi pesisir dan laut dapat

memecahkan persoalan-persoalan jangka pendek masyarakat. Nilai produksi ekosistem pesisir

dan laut tidah hanya diukur berdasarkan produksi ikan dan biota lainnya, tetapi dapat dikontribusi

dari nilai jasa lingkungannya, selain itu pertumbuhan tutupan karang yang baik akan menjadi

prasyarat bagi berlangsungnya praktek budidaya ikan dan biota lainnya.

Pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut tidak hanya menyangkut

peningkatantangkapan ikan demersal dan biota karang lainnya tetapi juga peningkatan tangkapan

ikanpelagis. Pengembangan tangkapan ikan pelagis dalam kebijakan perikanan dan kelautan

bermakna untuk penyeimbangan pemanfaafan sumberdaya pesisir dan laut, agar tidak hanya

terkonsentrasi pada wilayah pesisir saja dengan demikian terjadi peristiwa suksesi yang optimal

pada sumberdaya pesisir dan laut.

Kondisi pemanfaaran sumberdaya alam lebih banyak dipengaruhi oleh sebab

antropogenik daripada kosmogenik. Sebab antropogenik dipengaruhi oleh perilaku manusiayang

cenderung membuat dampak pengrusakan dan pencemaran terhadap alam dalamberbagai

aktivitasnya. Meningkarnya laju deforestasi akibat over loging dan kebakaran hutan,menipisnya

plasma nuftah pada ekosisem pesisir akibat ulah para penambang karang/pasirdan peniadaan

hutan bakau, serta berkurangnya jumlah dan jenis ikan dan biota laut akibatpenangkapan ikan

berlebih (over fshing) dan penangkapan ikan dengaa cara yang merusak(destructive fishing)

menunjukkan adanya sejumlah kegiatan pengrusakan sumberdaya alampada berbagai

komparternen lingkungan hidup. Perilaku masyarakat kota menghasilkanberbagai jenis limbah

yang sukar diolah oleh alam, dengan jumlah yang mengalamipeningkatan dari waktu ke waktu.

Tanda ancaman kesemrawutan kota akibat pertambahanjumlah dan jenis limbah semakin

menonjol dan menciptakan ancamanestetis, kesehatan, dankepariwisataan seiring dengan

meningkatnya jumlah penduduk dan jenis usahadan/ataukegiatan.


Dengan demikian, maka penataan ruang dan lingkungan hidup menjadi salah satu isu

strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Wakatobi untuk kurun waktu

2021-2026 yang sudah barang tentu memerlukan penanganan secara serius dari semua pihak.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN PROGRAM

A. VISI

Kabupaten Wakatobi merupakan pemekaran Kabupaten Buton yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten

Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nama Wakatobi

merupakan akronim dari nama empat pulau terbesar di daerah ini, yakni Wangi-Wangi, Kaledupa,

Tomia, dan Binongko. Wilayah Kabupaten Wakatobi didominasi oleh laut yang mencapai 95,70

persen, sedangkan daratannya (termasuk karang)hanya seluas 4,33 persen dari total luas wilayah

± 19.200 km2.

Wakatobi memiliki potensi ekonomi pesisir dengan biota bawah laut terkaya dan terindah di dunia

dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Selain itu, posisi Wakatobi sangat strategis karena

terletak di Laut Banda yang menjadi kawasan lalulintas aktivitas maritim. Hal ini menyebabkan

Wakatobi menjadi pusat maritim.

Berdasarkan uraian mengenai kondisi Kabupaten Wakatobi, masalah, tantangan dan isu-isu

strategis pembangunan ke depan, maka visi pembangunan kami dalam membangun Kabupaten

Wakatobi periode tahun 2021 -2026 adalah :

"WAKATOBI MENJADI KABUPATEN KONSERVASI MARITIM

YANG SENTOSA”

Visi tersebut masih relevan dan lanjutan dari visi pemerintahan sebelumnya dalam mewujudkan

tujuan jangka panjang pembangunan Wakatobi.

Pernyataan visi sebagaimana dikemukakan mengandung makna dan implikasi sebagai berikut :

Wakatobi adalah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri 4

(empat) yaitu pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Yang berada dalam gugusan

pulau-pulau di jazirah tenggara Kepulauan Sulawesi Tenggara. Sebagai Kabupaten Kepulauan


memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah baik sumberdaya yang dapat diperbaharui

(renewable resources) di sektor perikanan dan kelautan, serta sumberdaya alam berupa

keindahan alam sebagai andalan daerah pariwisata. Sumberdaya yang tersedia, seharusnya

memiliki nilai tambah sehingga dapat memberikan kesejahteraan dan mendukung daya saing

masyarakat. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang konkrit, sistematis dan lebih terfokus untuk

memanfaatkan sumberdaya yang tersedia melalui peningkatan nilai tambah untuk kesejahteraan

masyarakat Kabupaten Wakatobi yang berkelanjutan.

Konservasi mengandung arti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk

mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian.

Berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam, bemakna pengelolaan hayati dengan

pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya. Konservasi adalah pemanfaatan

yang berkelanjutan.

Maritim mengandung makna berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan

perdagangan di laut. Sedangkan kemaritiman adalah hal-hal yang menyangkut masalah maritim.

Dalam konteks poros maritim adalah sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin

konektivitas antar pulau, pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, perbaikan

transportasi laut serta pada keamanan maritim.

Sentosa mengandung arti bebas dari segala kesukaran dan bencana, aman dan tenteram serta

sejahtera. Sentosa bermakna suatu keadaan yang bebas dari segala kesukaran dan bencana;

aman dan tenteram serta sejahtera. Dalam hal pembangunan masyarakat, sentosa adalah

terwujudnya tatanan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera dan religi.

Mengantarkan rakyat yang selamat sentosa merupakan tujuan berdirinya Negara Republik

Indonesia sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam konteks visi wakatobi

menjadi kabupaten konservasi maritim yang sentosa, merupakan kebulatan tekad dari inspirasi

Para pendiri bangsa Indonesai yang lahir dari cita-cita luhur bangsa. Pemerintah daerah


berkewajiban untuk mengelola secara optimal segala potensi sumber daya yang dimiliki untuk

sebesar besar kepentingan rakyat menjadi masyarakat yang sentosa.

B. MISI:

Untuk mencapai Visi diatas maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan yang berkualitas;

3. Meningkatkan pelayanan publik

4. Meningkatkan infrastruktur

5. Meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam berkelanjutan

Misi I. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimaksudkan : 1).Meningkatkan kualitas

pendidikan formal, 2) Meningkatkan keterampilan dan pendidikan non formal, 3). peningkatkan derajat

kesehatan masyarakat.

Misi II. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan yang berkualitas, dimaksudkan : 1).

Meningkatkan pertumbuhan UMKM, 2). Meningkatkan kewirausahaan melalui pemenfaatan sumber

daya pesisir dan lokal, 3). Meningkatkan industri jasa dan perdagangan antar pulau

Misi III. Meningkatkan pelayanan publik, dimaksudkan : 1). Tata kelola pemerintahan yang baik, 2).

Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima

Misi IV. Meningkatkan inftrastruktur, dimaksudkan : 1). Membangun dan mengembangkan infrastruktur

secara terpadu, 2). Membangun dan meningkatkan infrastruktur ekonomi, 3). Membangun dan

meningkatkan infrastruktur pemerintahan.

Misi V. Meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam berkelanjutan, dimaksudkan: 1).

mengembangkan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada pemanfaatan yang berkelanjutan,

(2) mengembangkan Pariwisata, (3) mengembangkan ketahanan pangan berkelanjutan;.


C. TUJUAN

Untuk mencapai misi diatas maka ditetapkan tujuan sebagai berikut:

• Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan : 1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan formal

2. Meningkatkan keterampilan dan pendidikan non formal

3. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Misi II : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan yang

berkualitas

Tujuan : 1). Meningkatkan pertumbuhan UMKM,

2). Meningkatkan kewirausahaan melalui pemanfaatan sumber daya pesisir dan lokal,

3). Meningkatkan industri jasa dan perdagangan antar pulau

Misi III. . Meningkatkan pelayanan publik

Tujuan : 1). Meningkatnya Tata kelola pemerintahan yang baik,

2). Penyelenggaraan pelayanan publik yang prima

Misi IV. Meningkatkan infrastruktur

Tujuan : 1). Membangun dan mengembangkan infrastruktur secara terpadu,

2). Membangun dan meningkatkan infrastruktur ekonomi,

3). Membangun dan meningkatkan infrastruktur pemerintahan

Misi V. Meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam berkelanjutan,

Tujuan : 1). Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan yang berbasis pada

pemanfaatan yang berkelanjutan,

(2) Mengembangkan Pariwisata bahari,

(3) mengembangkan ketahanan pangan berkelanjutan;.


D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut maka arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan

adalah:

1. Arah kebijakan dan strategi pencapaian misi meningkatkan kualitas sumber daya

manusia :

Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas pada

tahun 2021-2026 mencakup

1) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, yang dilaksanakan dengan strategi :

a) Penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada

kemampuan matematika, literasi dan sains di semua jenjang;

b) Penguatan pendidikan literasi kelas awal dan literasi baru (literasi digital, data, dan

sosial) dengan strategi pengajaran efektif dan tepat;

c) Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik;

d) Penguatan kualitas penilaian hasil belajar siswa, terutama melalui penguatan peran

pendidik dalam penilaian pembelajaran di kelas, serta peningkatan pemanfaatan

hasil penilaian sebagai bagian dalam perbaikan proses pembelajaran;

e) Peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, terutama dalam mensinergikan

model pembelajaran jarak jauh (distance learning), dan sistem pembelajaran online;

f) Integrasi softskill (keterampilan nonteknis) dalam pembelajaran,

g) Peningkatan kualitas pendidikan karakter, agama dan kewargaan;

h) Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan; dan

i) Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan dan pendidikan keaksaraan.

2) Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang, dilaksanakan

dengan strategi :

a) Pemberian bantuan pendidikan memadai bagi anak keluarga kurang mampu, dan

anak berprestasi, termasuk bantuan bagi lulusan pendidikan menengah yang


melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu melalui Program KIP

Kuliah;

b) Pemerataan layanan pendidikan antarwilayah, dengan memberikan keberpihakan

kepada daerah yang kemampuan fiskal dan kinerja pendidikannya rendah, dan

penerapan model layanan yang tepat untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan,

terluar), dan pendidikan jarak jauh;

c) Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah (ATS) untukkembali bersekolah,

dengan pendataan tepat, penjangkauan dan pendampingan efektif, revitalisasi

gerakan kembali bersekolah, dan model pembelajaran tepat untuk anak

berkebutuhan khusus, anak yang bekerja, terlantar, jalanan, dan di daerah bencana;

d) Peningkatan pemahaman dan peran keluarga dan masyarakat mengenai

pentingnya pendidikan.

3) Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan

tenaga kependidikan yang merata dilaksanakan dengan strategi :

a) Peningkatan kualitas pendidikan calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan) dan penguatan pendidikan profesi guru (PPG);

b) Pemenuhan kualifikasi akademik minimal untuk guru (S1/DIV);

c) Peningkatan pengelolaan, pemenuhan, dan pendistribusian pendidik dan tenaga

kependidikan berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan

ketersediaan; dan

d) Peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja sebagai acuan untuk pembinaan,

pemberian penghargaan, serta peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga

kependidikan.

4) Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas

layanan antarsatuan pendidikan dan antarwilayah dilaksanakn dengan strategi :

a) Pengendalian ijin pendirian satuan pendidikan baru yang tidak sesuai kebutuhan dan

standar mutu;


b) Peningkatan kualitas peta mutu pendidikan sebagai acuan untuk upaya peningkatan

mutu layanan pendidikan;

c) Penguatan kapasitas dan akselerasi akreditasi satuan pendidikan;

d) Penguatan budaya mutu dengan peningkatan kemampuan kepala sekolah dan

pengawas, penerapanmanajemen berbasis sekolah (MBS), serta pengembangan unit

penjaminan mutu di tingkat daerah dan satuan pendidikan.

5) Peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan, pembiayaan, dan peningkatan

efektivitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan dilaksanakan dengan strategi :

a) Peningkatan validitas data pokok pendidikan dengan meningkatkan peran daerah

dalam pelaksanaan validasi dan verifikasi di tingkat satuan pendidikan;

b) Peningkatan kualitas perencanaan dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan

minimal (SPM) bidang pendidikan;

c) Peningkatan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pendidikan

antartingkatan pemerintahan dalam menjaga kesinambungan pendidikan

antarjenjang;

d) Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses,

kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, dan pemenuhan ketentuan Anggaran

Pendidikan di daerah;

e) Peningkatan koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan dalam

penguatan pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI).

Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan

Semesta

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju

cakupan kesehatan semesta pada tahun 2021-2026dengan penekanan pada penguatan

pelayanan kesehatan dasar (primary health care) dengan mendorong peningkatan upaya

promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, mencakup :

(1) Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi

dilaksanakan dengan strategi :


a) Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas

publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan,

peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan, penyediaan sarana prasarana;

b) Perluasan dan pengembangan imunisasi dasar lengkap;

c) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil;

d) Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi.

(2) Percepatan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan dengan strategi :

a) Percepatan penurunan stunting dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik,

perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi;

b) Peningkatan jaminan asupan gizi makro dan mikro terutama pada ibu hamil dan

anak dengan usia dibawah dua tahun termasuk peningkatan intervensi yang

bersifat life saving dengan didukung bukti yang kuat (evidence based policy) dan

fortifikasi pangan;

c) Penguatan advokasi, komunikasi sosial dan perubahan perilaku hidup sehat

terutama mendorong pemenuhan gizi seimbang berbasis konsumsi pangan (food

based approach);

d) Penguatan sistem surveilans gizi;

e) Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh

kembang anak dan gizi; dan

f) Respon cepat perbaikan gizi dalam kondisi darurat.

(3) Peningkatan pengendalian penyakit, dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB,

malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases, penyakit yang

berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis,

schistosomiasis), gangguan jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan

mulut dilaksanakan dengan strategi :

a) Pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit termasuk perluasan cakupan

deteksi dini, penguatan surveilans real time dan pengendalian vektor;


b) Penguatan health security terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan,

deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit termasuk penguatan alert

system kejadian luar biasa dan karantina kesehatan;

c) Penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera;

d) Pengendalian resistensi antimikroba;

e) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat.

(4) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dilaksanakan dengan

strategi :

a) Pengembangan kawasan sehat antara lain kecamatan/keluarahan/desa sehat,

pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;

b) Penyediaan ruang terbuka publik, dan konektivitas dengan mengacu pada

rencana tata ruang;

c) Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pemberdayaan

masyarakat.

(5) Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan dilaksanakan dengan

strategi :

a) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang difokuskan pada

peningkatan upaya kesehatan masyarakat; pengembangan fasilitas pelayanan

kesehatan; pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan, perluasan

pelayanan kesehatan bergerak (flying health care) dan gugus pulau; optimalisasi

penguatan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga;

pengembangan dan peningkatan kualitas RSU Kabupaten; dan perbaikan

pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan dan pengendalian bahan

berbahaya dan beracun (B3);

b) Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;

c) Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan;

penguatan sistem logistik farmasi real time berbasis elektronik; peningkatan

promosi dan pengawasan penggunaan obat tradisional;


d) Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemenuhan sarana

prasarana laboratorium.

Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemudapada

tahun 2021-2026 mencakup :

1) Perwujudan Wakatobilayak anak melalui penguatan sistem perlindungan anak untuk

memastikan anak menikmati haknya dilaksanakan dengan strategi:

a) Penguatan layanan yang ramah terhadap anak;

b) Penguatan koordinasi dalam meningkatkan akses layanan dasar bagi seluruh anak,

termasuk yang berada pada kondisi khusus;

c) Penguatan jejaring di komunitas, media massa, dunia usaha, dan lembaga

masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak;

d) Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan;

e) Penguatan upaya pencegahan berbagai tindak kekerasan pada anak, termasuk

perkawinan anak, serta penarikan dan pencegahan anak di tempat kerja; dan

f) Peningkatan efektivitas kelembagaan melalui penegakan hukum, peningkatan

kapasitas SDM, penguatan sistem data dan informasi, serta optimalisasi fungsi

pengawasan.

2) Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilaksanakan dengan strategi

:

a) Penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi

korban Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);

b) Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran perempuan dan masyarakat

dalam mencegah dan memperoleh layanan KtP;

c) Peningkatan Kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan melalui penguatan

koordinasi dan sinergi antarunit layanan korban KtP;

d) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah, dan dunia usaha dalam penanganan dan

rehabilitasi korban KtP;


e) Penguatan sistem penanganan dan penegakan hukum kasus KtP termasuk; serta

f) Penguatan data terpadu untuk pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban

KtP.

3) Peningkatan kualitas pemuda dilaksanakan dengan strategi:

a) Penguatan kapasitas kelembagaan, sistem koordinasi strategis lintas pemangku

kepentingan, serta pengembangan peran swasta dan masyarakat dalam

menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi;

b) Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran

pemuda di forum pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian

lingkungan; serta

c) Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya

kekerasan, perundungan, penyalahgunaan narkoba, psikotoprika, dan zat aditif

(NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular

seksual.

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing

Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing

pada tahun 2021-2026 mencakup :

1) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama dilaksanakn dengan strategi:

a) Peningkatan peran dan kerja sama swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;

b) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi;

c) Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur vokasi;

d) Penguatan sistem sertifikasi kompetensi vokasi;

e) Peningkatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi;

2) Peningkatan dan penciptaan inovasi dilaksanakan dengan strategi :

a) Pemanfaatan iptek dan inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya

alam yang berkelanjutan, penerapan teknologi untuk pencegahan bencana dan


mitigasi pascabencana, pengembangan budaya riset ilmiah dan inovasi

kemaritiman;

b) Penciptaan ekosistem inovasi yang mencakup penguatan kerja sama triple-helix dan

pembinaan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT).

3) Pengembangan budaya dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan

internasional dilaksanakan dengan strategi :

a) Pengembangan budaya olahraga di masyarakat melalui jalur keluarga, pendidikan

dan masyarakat;

b) Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan

didukung penerapan sport science, serta sistem remunerasi dan penghargaan;

c) Penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan;

d) Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar;

e) Peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar; dan

f) Pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan.

2. Strategi pencapaian misi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan

ekonomi berkualitas

Pembangunan ekonomi Kabupaten Wakatobi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk

meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan

sumber daya ekonomi. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas

yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang

dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan

sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini

menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor

pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi

digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk

menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas

kebijakan.


Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2021-2026

mendatang mencakup:

1) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang

dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Mikro

Kecil dan UsahaMenengah Besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses

pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi

koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha; (5) meningkatkan nilai tambah

usaha sosial.

Pelaksanaan strategi pertama mencakup pengembangan kapasitas usaha dan kualitas

produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan perluasan kemitraan usaha. Peningkatan

pembiayaan bagi wirausaha dilaksanakan melalui penyediaan skema pembiayaan bagi

wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan impact investment, serta

pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan, merupakan fokus pelaksanaan strategi

kedua. Pelaksanaan strategi ketiga juga mencakup peningkatan kapasitas pengurus dan

manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi.

Strategi keempat dilaksanakan melalui pelatihan kewirausahaan, inkubasi usaha,

penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan sentra industri kecil dan

menengah (IKM). Sedangkan strategi ke lima peningkatan nilai tambah usaha sosial

ditingkatkan melalui pendampingan akses permodalan, peningkatan kapasitas, serta

fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengembangan kewirausahaan dan UMKM, termasuk koperasi dan sentra IKM,

diarahkan (1) sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan kawasan

pariwisata, serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah perdesaan, dan (2)

terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur.


2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan yang

dilaksanakan denganstrategi (1) meningkatkan usaha pengolahan berbasis pertanian,

perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir; (2)meningkatkan daya

saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan

ekosistem pariwisata, termasuk wisata alam; (3) meningkatkan nilai tambah dan daya

saing produk dan usaha kreatif serta digital; (4) memperbaiki iklim usaha dan

meningkatkan investasi.

Akselerasi usaha berbasis pertanian dan non pertanian akan difokuskan pada (1) usaha

pengolahan yang memiliki kontribusi nilai tambah dan daya saing yaitu makanan

berbasis lokal, tekstil dan produk tekstil berbasis lokal. Pengembangan usaha pertanian

akan diperkuat dengan kepastian yurisdiksi antara lahan pertanian dan lahan

agroforestry. Khusus untuk usaha pengolahan perikanan, peningkatan nilai tambah juga

dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha pengolahan produk

perikanan dan penguatan brand dari Wakatobi.

3. Strategi pencapaian misi Meningkatkan Pelayanan Publik Arah kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik diarahkan pada (1) penerapan digitalisasi

pelayanan publik , (2) peningkatan tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik dan, (3)

peningkatan partisipasi publik.

1) Peningkatan tingkat kepatuhan atas standar pelayanan publik dilaksanakan dengan

strategisa) memastikan implementasi UU 25/2009 tentang pelayanan publik secara konsisten

dan b) Integritas dan kualitas SDM pelayanan publik.

2) Digitalisasi pelayanan publik dilaksanakan dengan strategi penerapan digital

government.Pengembangan Digital Government menjadi fokus ke depan karena itu

dibutuhkan saat tatanaan kehidupan normal baru. Membutuhkan ASN yang punya

kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi tinggi meskipun kualifikasinya tidak di

situ.


3) Peningkatan partisipasi publik dilaksanakan dengan strategi a) mendorong inovasi pelayanan

publik; b) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan c) penguatan

kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publikdan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Menerapkan Tata Kelola Permerintahan Yang Baik

Arah kebijakan menerapkan tata kelola permerintahan yang baik diarahkan pada terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dengan melalui (1) terwujudnya ASN

profesional, berintegritas, dan netral; (2) pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif(3)

penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, (4) terwujudnya akuntabilitas keuangan dan

kinerja.

Terwujudnya ASN profesional, berintegritas, dan netral dilaksanakan dengan strategi (a)

penguatan implementasi manajemen ASN, (b) penerapan manajemen talenta ASN dan (c)

peningkatan profesionalitas ASN; (d) perwujudan “ Smart ASN “ sebagai strategi Human Capital

Management.

Pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif dilaksanakan dengan strategiperluasan penerapan

inovasi pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik, penguatan

pengawasan kinerja pelayanan publik, perluasan inovasi pelayanan publik, dan penguatan

pelayanan terpadu satu pintu. Strategi lainya adalah memperkuat relasi pemerintah dan

masyarakat melalui perbaikan kualitas pelayanan publik dan penyediaan informasi publik secara

lebih mudah dan terbuka.

Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dilaksanakan dengan strategi penataan

kelembagaan berbasis prioritas pembangunan melalui penataan kelembagaan dan proses bisnis

instansi pemerintah serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

terintegrasi.

Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja dilaksanakan dengan strategipenguatan

akuntabilitas kinerja dan pengawasan melalui perluasan implementasi sistem integritas,


membangun transparansi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta

pengembangan sistem manajemen kinerja kelembagaan yang handal dan efektif.

4. Strategi pencapaian misi Meningkatkan Infrastruktur Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka peengelolaan air tanah, air baku berkelanjutan adalah:

1) Percepatan penyediaan air baku yang aman dari sumber air sampai konsumen sesuai

kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan (Water Safety Plan), dengan strategi: (a) optimalisasi

sumber air baku, (b) rehabilitasi dan pembangunan baru infrastruktur penyedia air baku, serta

sistem distribusi, terutama di wilayah perkotaan, dan perdesaan dengan tingkat kemiskinan

yang tinggi.

2) Peningkatan efisiensi sistem penyediaan air dan keterpaduan sumber air permukaan dan air

tanah (conjunctive use) melalui pemanfaatan teknologi (Smart Water Management). Strategi

yang dilakukan adalah: (a) peningkatan efisiensi penyediaan air melalui penerapan teknologi

monitoring distribusi air; (b) konservasi, monitoring, pencegahan, dan law enforcement

terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah; (c) penyediaan informasi publik dari

sistem informasi terpadu hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeologi, dan kualitas air; dan (d)

penyediaan sumber air baku dan pengendalian ekstraksi air tanah untuk wilayah pesisir,

antara lain: di pulau Runduma dan pulau lainnya.

Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka penyediaan akses air minum layak dan aman, adalah :

1) Peningkatan tata kelola kelembagaan untuk penyediaan air minum layak dan aman, dengan

strategi: (a) peningkatan komitmen dan kapasitas Pemerintah Daerah, diantaranya melalui

pemberian penghargaan dan sanksi; (b) peningkatan kualitas dokumen perencanaan air

minum yang terintegrasi (c) peningkatan sinergi dan kolaborasi penyediaan akses air minum


antar program dan antarstakeholder (pemerintah daerah, badan usaha PDAM, unit pelaksana,

dan masyarakat);

2) Peningkatan kapasitas penyelenggara air minum, dengan strategi: (a) penyehatan PDAM

melalui bantuan teknis dan non teknis, antara lain penurunan tingkat kehilangan air (NRW),

efisiensi produksi, pengelolaan keuangan dan SDM, penerapan Tarif Full Cost Recorvery

(FCR), serta peningkatan kualitas pelayanan; (b) penerapan rencana pengamanan air minum

dan pengawasan kualitas air minum; (c) penerapan Smart Grid Water Management; (d)

penerapan teknologi pengendalian dan pencegahan kontaminasi air tanah, air permukaan dan

sistem distribusi.

Penyediaan Akses Sanitasi (Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sampah) yang Layak

dan Aman

Arah kebijakan dan strategi dilakukan dalam rangka penyediaan akses sanitasi (pengelolaan air

limbah domestik dan sampah) yang layak dan aman adalah:

1) Peningkatan kapasitas institusi/instansi dalam layanan pengelolaan sanitasi, dengan strategi:

(a) penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan air limbah dan

sampah; (b) pemastian fungsi regulator layanan pengelolaan air limbah domestik dan

sampah; (c) penguatan peran dan kapasitas PDAM sebagai penyedia jasa layanan

pengelolaan air limbah domestik, dan (d) peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk

melakukan kerja sama dengan pihak lain.

2) Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal ini instansi yang menangani untuk

layanan sanitasi yang berkelanjutan, dengan strategi: (a) penyusunan dokumen legal formal

mengenai pengelolaan sanitasi (air limbah dan sampah domestik); (b) penyediaan mekanisme

insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur

sanitasi dan/atau penyediaan subsidi bagi operasional dan pemeliharaan; dan (c) penerapan

regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran pengelolaan sanitasi oleh masyarakat/

konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk memiliki akses air limbah aman dan

pengelolaan sampah.


3) Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik

dan kebutuhan daerah, dengan strategi: (a) pelaksanaan bimbingan teknis pembangunan

infrastruktur sanitasi; (b) koordinasi perencanaan tata ruang dengan pembangunan sanitasi;

(c) pengembangan konsep resource recovery dan circular economy; (d) pengembangan SDM

dan teknologi melalui kerja sama dengan universitas; (e) pembangunan infrastruktur sanitasi

(air limbah domestik dan sampah); dan (f) pengembangan teknologi menggunakan

pendekatan bertahap (incremental approach).

4) Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi, melalui:

(a) pelaksanaan program perubahan perilaku di tiap desa dan kelurahan yang belum Stop

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka; (b) penguatan mekanisme

monitoring yang terjadwal; dan (c) penguatan keberlanjutan Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM) di tingkatKelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Keselamatan dan Keamanan Transportasi laut

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi

laut adalah:

1) Pembenahan kerangka regulasi dengan strategi (a) penyusunan dan penetapan norma,

standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan pelayaran dan (b)

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pelayaran

yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

2) Pembenahan kerangka kelembagaan dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi

dan Kabupaten serta Operator dengan strategi (a) penegakkan aturan dan pembinaan, (b)

pengarusutamaan program keamanan dan keselamatan transportasi laut, (c) peningkatan

kesadaran penyelenggaraan transportasi laut yang berkeselamatan sejak usia dini; (d)

pelatihan serta sosialisasi keselamatan dan keamanan transportasi laut untuk operator,

regulator, dan masyarakat;

3) Penegakan aturan standar keamanan dan keselamatan transportasi laut;


4) Penerapan pendekatan sistem yang berkeselamatan yang komprehensif dalam rangka

mengurangi fatalitas dan keparahan korban (injury prevention);

5) Meningkatkan level keselamatan dan keamanan transportasi laut dalam rangka menurunkan

jumlah korban yang meninggal dan luka berat serta hilang dalam penyelenggaran jasa

transportasi;

6) Pemenuhan kecukupan dan modernisasi/ peremajaan teknologi sarana dan prasarana

fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi laut sesuai standar SNI dan SI; dan

7) Peningkatan kuantitas dan sebaran SDM yang berkompeten serta sarana dan prasarana SAR

Laut untuk memenuhi waktu tanggap.

Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung ketahanan kebencanaan infrastruktur

adalah:

1) Penetapan kebijakan pengelolaan kawasan dan sistem peringatan dini bencana berdasarkan

karakteristik wilayah dan jenis bencana, dengan strategi (a) penyediaan sistem peringatan dini

di wilayah rawan bencana; (b) penyusunan peta risiko bencana untuk setiap wilayah

berdasarkan simulasi bencana; dan (c) penilaian dan retrofit infrastruktur berdasarkan tingkat

keamanan.

2) Peningkatan infrastruktur tangguh bencana di wilayah prioritas rawan bencana serta sinergi

antara pembangunan wilayah dan peningkatan ketangguhan terhadap bencana, terutama di

kawasan pesisir ke 4 (empat) pulau Wakatobi dengan strategi (a) peningkatan kualitas

infrastruktur tangguh bencana; (b) pembangunan infrastruktur ketahanan bencana di kawasan

pesisir; (c) pembangunan sistem terintegrasi pemantauan penurunan tanah.

3) Penerapan sistem pengelolaan terpadu sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan

masyarakat dan pengendalian bencana dengan strategi (a) penetapan kawasan prioritas


penurunan tanah dan ekstraksi air tanah; (b) penyediaan sistem sanitasi dan pengelolaan

limbah terpadu; dan(c) melakukan pembangunan infrastuktur Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM) sesuai dengan kebutuhan kawasan.

Infrastruktur Pengembangan Ekonomi

Konektivitas Transportasi Jalan

Arah kebijakan konektivitas transportasi jalan adalah meningkatkan konektivitas koridor utama

logistik dan kawasan-kawasan prioritas dengan srategi: (a) mendorong penyusunan rencana

umum jaringan jalan, dan kriteria pemilihan program/kegiatan untuk pembangunan/penanganan

jalan nasional, dan daerah; (b) penyusunan standar teknis dan kualitas jalan nasional dan daerah;

(c) peningkatan kapasitas SDM daerah melalui pendanaan DAK dan memperluas pelaksanaan

skema pendanaan hibah jalan daerah yang difokuskan pada perbaikan tata kelola pemeliharaan

jalan Kabupaten; (d) membangun jaringan jalan melingkar utama di tiap pulau Wakatobi;(e)

membangun jalan akses menuju simpul transportasi;(f) preservasi jalan sesuai dengan standar

lebar dan daya dukung; dan (g) meningkatkan kinerja kemantapan jalan Kabupaten.

Konektivitas Transportasi Laut

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi laut, adalah: 1)

penegakan aturan standar keselamatan pelayaran; 2) pemenuhan kecukupan perlengkapan

sistem navigasi pelayaran, melalui penyediaanperlengkapan fasilitas keselamatan dan navigasi

pelayaran; meningkatkan frekuensi pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran standar

keselamatan pelayaran; 3) standardisasi layanan melalui pembentukan aliansi operatorship; 4)

peningkatan dan pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengumpan sesuai dengan standar

layanan yang ditetapkan; 5) aktivasi rute pendulum melalui aliansi strategis jaringan pelayaran dan

utilisasi kapal yang lebih besar; 6) pengintegrasian jasa pelayaran lokal (PELRA) dengan sistem

pelayaran nasional, melalui standarisasi khusus untuk pelabuhan strategis tol laut; 7)

pengintegrasian jasa pelayaran komersial dengan sistem pelayaran non-komersial; 8)

pengembangan hinterland terintegrasi melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan

konektivitas mendukung kawasan ekonomi; 9) konsolidasi kargo di pelabuhan untuk menciptakan


efisiensi; 10) peningkatan jumlah coverage dan frekuensi pelayanan angkutan perintis yang

komprehensif (saling melengkapi dan terpadu antar layanan perintis), melalui memperkuat

keterpaduan antarmoda keperintisan laut dan udara serta jalan, sesuai karakteristik wilayah;

sesuai dengan kebutuhan wilayah dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi.

Konektivitas Transportasi Udara

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi udara adalah: 1)

pemenuhan dan peningkatan standar keselamatan dan keamanan penerbangan, melalui: (a)

mempertahankan tingkat keselamatan penerbangan; (b) modernisasi sarana navigasi CNSA

(Communication, Navigation, Surveilance dan Automation); (c) peningkatan fasilitas keamanan

penerbangan dan pelayanan darurat; (d) peningkatkan pengawasan dan pembinaan kelaikan

udara, serta penindakan terhadap pelanggaran standar keselamatan penerbangan; dan 2)

peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kebandarudaraan, melalui (a) rehabilitasi dan

pengembangan bandara; 3) meningkatkan pelayanan transportasi udara dan cakupan layanan

penerbangan perintis, melalui: (a) implementasi standar pelayanan jasa bandara, penumpang

kelas ekonomi, dan bandara ramah lingkungan; (b) standarisasi pelayanan penerbangan

(sertifikasi bandara, pemenuhan dan modernisasi sarana dan prasarana); (c) peningkatan cakupan

layanan angkutan udara (penumpang dan kargo); dan 4) peningkatan kualitas dan kapasitas

SDM, melalui (a) diklat transportasi berbasis teknologi tinggi/ mutakhir memenuhi standar.

Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi darat dan

antarmoda, adalah: 1) mendorong pengembangan kapal penyeberangan baru yang memadai serta

meningkatkan ketersediaan jumlah kapal yang dapat melayani angkutan penyeberangan ke 4

(empat) pulau Wakatobi;2) meningkatkan kapasitas dermaga penyeberangan; 3) optimalisasi

layanan angkutan penyeberangan di daerah wisata berbasis maritim melalui peningkatan sarana

dan prasarana, 4) meningkatkan kemudahan/kelancaran pergerakan arus barang dan penumpang;

5) peningkatan jumlah coverage dan frekuensi pelayanan angkutan yang komprehensif, melalui:

(a) memperkuat antarmoda jalan dan penyeberangan; (b)penguatan kapasitas operator pelayanan

ASDP.


Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur Jalan Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pengembangan infrastruktur jalan perkotaan, adalah: 1)

penyediaan infrastruktur jalan yang terintegrasi dengan aspek tata guna lahan, melalui

pembangunan jaringan jalan mendukung pusat kegiatan ekonomi dan kawasan perumahan;

pembangunan jalan lingkar untuk jalur logistik; serta peningkatan kapasitas jalan dan penataan

sistem drainase jalan perkotaan.

Infrastruktur dan Ekosistem ICT Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan infrastruktur dan ekosistem Information

and commucation technology (ICT) perkotaan adalah: 1) penggelaran infrastruktur fixed broadband

untuk perkotaan (kawasan perumahan, pusat ekonomi, pusat pendidikan), melalui (a) pemberian

kemudahan perijinan penggelaran infrastruktur fixed broadband; (b) mendorong pengembangan

layanan, aplikasi, maupun konten yang mencerdaskan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

perkotaan; 2) pengembangan sistem layanan panggilan darurat 112, melalui (a) pengembangan

sistem layanan panggilan darurat dan pedoman penyelenggaraan; (b) memperluas penggunaan

sistem layanan panggilan; 3) pengembangan sistem Public Protection and Disaster Relief (PPDR),

melalui (a) pengembangan pilot project sistem PPDR dan ujicoba penggunaan spektrum frekuensi

khusus untuk kebencanaan; (b) penyusunan regulasi, standar layanan dan perangkat untuk

system PPDR; dan (c) implementasi sistem PPDR terutama pada wilayah rawan bencana.

Transformasi Digital

Pemanfaatan Infrastruktur TIK

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung pemanfaatan infrastruktur TIK adalah: 1)

perluasan layanan bantuan sosial non tunai, konten digital pendidikan, konten digital informasi

publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian dan perikanan; dan 2) perluasan

pemanfaatan TIK pada sektor-sektor pertumbuhan dalam rangka peningkatan efisiensi,


produktivitas, nilai tambah, dan penciptaan permintaan, melalui peningkatan produktivitas sektor

ekonomi dengan pemanfaatan TIK.

5. Strategi pencapaian misi Meningkatkan pengelolaan Sumber daya alam berkelanjutan.

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada tahun 2021-2026

mendatang mencakup :

1) Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang

dilaksanakan dengan strategi (1) penetapan dan perlindungan kawasan hutan lindung;

(2) mengelola hutan berkelanjutan; (3) menyediakan air untuk pertanian, (4)

menyediakanair untuk domestik; (5) memelihara, memulihkan, dan konservasi sumber

daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi infrastruktur hijau.

Pemeliharan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya melalui

revitalisasi infrastruktur hijau pada 4 (empat) pulauyaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia

dan Biningko.

2) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan yang akan dilaksanakan

dengan strategi (1) meningkatkan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan

biofortifikasi pangan; (2) meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan

hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan

pokok; (3) meningkatkan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM)

pertanian dan kepastian pasar; (4) menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya

pertanian yang adaptif terhadap perubahaniklim, digitalisasi pertanian dan pengelolaan

lahan; (5) meningkatkan tata kelola sistem pangan.

Pelaksanaan dari strategi pertama mencakup pengembangan benih jagung, ubi kayu dan

bawang merah biofortifikasi, pengembangan pangan lokal, dan diversifikasi bahan

pangan di tingkat masyarakat. Fasilitasi budidaya jagung, ubi kayu, bawang merah,

ternak dan komoditas pangan lainya serta penyediaan input produksi menjadi fokus


pelaksanaan dari strategi kedua. Strategi ketiga mencakup pendataan petani,

pembentukan korporasi petani,pelatihan dan penyuluhan. Strategi kelima mencakup

penguatan sistem logistik pangan, pengembangan resi gudang, pengelolaan sistem

pangan perkotaan (urban food) serta pengelolaan limbah pangan (food waste).

Pengelolaan sumber daya pangan akan difokuskan pada (1) daerah sentra produksi dan

daerah dengan tingkat permintaan tinggi dan (2) daerah yang rentan kelaparan dan

stunting, dan daerah miskin.

3) Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan yang dilaksanakan dengan strategi:

(1) meningkatkan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan; (2) meningkatkan

pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan

rencana zonasi pesisir; (3) meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu

dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan termasuk ikan dan rumput laut; (4)

meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan

perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; (5) meningkatkan

SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

Strategi pertama dilaksanakan melalui pengelolaan konservasi perairan, peningkatan

pemanfaatan marine bioproduct. Pelaksanaan strategi kedua mencakup penguatan data

stok perikanan dan kelembagaan WPP, pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD),

penyelesaian rencana zonasi, termasuk menyusun pedoman penyelarasan Rencana

Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Rauang

Wilayah (RTRW) Kabupaten. Strategi ketiga mencakup restrukturisasi armada

penangkapan ikan menuju armada yang lebih economic-scale, pengembangan

perikanan budidaya modern berkelanjutan, dan perikanan tangkap, serta pengembangan

sentra perikanan terpadu. Fasilitasi pembudidaya ikan dan rumput laut serta

pengembangan bank mikro nelayan merupakan bagian dari pelaksanaan strategi

keempat. Strategi kelima dapat mencakup pelatihan dan penyuluhan serta inovasi

teknologi perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan dan produktif.


Pengelolaan perikanan akan difokuskan pada penguatan manajemen di 4 (empat) WPP

pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko, dan sentrasentra produksi

perikanan budidaya yang berdaya saing, perikanan tangkap dan rumput laut.

Dalam lima tahun mendatang, peningkatan nilai tambah pariwisata akan difokuskan pada

peningkatan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan

aksesibilitas, atraksi dan amenitas di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Fokus

utamanya yaitu percepatan kesiapan DPP yang sudah ada di Wakatobi.

Selain itu pengembangan DPP juga meliputi DPP baru yang akan difasilitasi dalam

rangka revitalisasi daya dukung, penguatan stabilitas kunjungan, serta peningkatan

kontribusi nilai tambah dan devisa pariwisata sesuai potensinya.

Jenis pariwisata akan ditingkatkan diversifikasinya untuk mencakup (1) wisata alam

(ekowisata, wisata bahari, wisata petualangan); (2) wisata budaya (heritage tourism,

wisata sejarah, wisata kuliner, dan wisata desa); (3) wisata buatan (meetingincentive-

convention-exhibition (MICE), dan wisata olah raga air). Pengembangan ketiga jenis

pariwisata tersebut juga membuka kesempatan bagi wisatawan untuk terlibat dalam

kegiatan pengembangan pengetahuan, pendidikan dan kesukarelawanan yang

terintegrasi dengan kegiatan wisata.

Pengembangan amenitas dan atraksi wisata juga akan melibatkan industri dan

partisipasi masyarakat. Pelaksanaannya antara lain mencakup kerja sama pembiayaan,

perbaikan pengelolaan destinasi, penerapan standar layanan, penguatan rantai pasok

industri pariwisata, serta pengembangan desa wisata.

Dalam DPP, destinasi wisata alam yang akan dikembangkan mencakup destinasi

ekowisata berbasis Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, serta wisata bahari yang

berbasis Taman Wisata Perairan dan Suaka Alam Perairan.

Peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif akan dilaksanakan melalui (1) pendampingan

dan inkubasi; (2) pengembangan center of excellence; (3) fasilitasi inovasi dan


penguatan brand, (4) pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif termasuk klaster/kota

kreatif; (5) penerapan dan komersialisasi hak atas kekayaan intelektual; serta (6)

penguatan rantai pasok dan skala usaha kreatif. Peningkatan populasi pelaku usaha

digital juga akan difasilitasi melalui pengembangan klaster digital, termasuk yang

berbasis desa, kemudahan usaha, serta akses kepada pembiayaan dan pasar.

Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital ke depan difokuskan pada 4 klaster

kreatif di pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Sektor yang akan

diperkuat yaitu kuliner, fesyen, kriya, konten digital dan musik tradisional. Perluasan

aktivitas ekonomi kreatif dilaksanakan secara bertahap di wilayah yang memiliki potensi

nilai tambah yang besar.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dilaksanakan melalui (1) harmonisasi

dan sinkronisasi kebijakan; (2) penjaminan kepastian hukum berusaha dan investasi; (3)

fasilitasi kemudahan usaha dan investasi; (4) penguatan kebijakan dan kelembagaan

persaingan usaha; dan (5) peningkatan kapasitas, kapabilitas serta daya saing dan

pembukaan pasar.

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi akan difokuskan untuk mendukung

sektor perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

3) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi yang dilaksanakan dengan

strategi (1) meningkatkan pendalaman sektor perikanan dan kelautan; (2)

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital (3) meningkatkan sistem logistik dan

stabilitas harga; (4) meningkatkan penerapan praktik berkelanjutan di usaha pengolahan

(pangan dan perikanan) dan pariwisata; (5) meningkatkan ketersediaan dan kualitas

data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata,

ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Penerapan kemajuan teknologi, dalam lima tahun mendatang dilaksanakan secara

bertahap di lima sub sektor yaitu makanan, tekstil berbasil lokal, kriya dan pakaian

tradisional. Penerapannya juga diperluas untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan


daya saing di sektor pertanian, perikanan dan kemaritiman, pariwisata dan ekonomi

kreatif.

Penguatan sistem logistik akan difokuskan pada peningkatan efisiensi distribusi untuk

kelancaran arus barang dan jasa antarwilayah. Pelaksanaannya akan dilengkapi dengan

peningkatan kualitas pasar rakyat melalui penerapan SNI pasar dan pemanfaatan

teknologi digital.

Pelaksanaan strategi penerapan praktik berkelanjutan di usaha/industri pengolahan

pangan dan perikanan serta pariwisata merupakan bentuk komitmen pelaksanaan

Sustainable Development Goal (SDG) yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi

yang berkelanjutan. Fokus pelaksaannya yaitu penerapan ISO 14001 oleh usaha/industri

pengolahan pangan dan perikanan untuk pengelolaan risiko lingkungan, serta sertifikasi

praktik pariwisata berkelanjutan.

Peningkatan ketersediaan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi

difokuskan melalui (1) peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan

statistik yang diselenggarakan pemerintah daerah dan swasta; (2) peningkatan

hubungan dengan responden dan pengguna data; (3) peningkatan jumlah dan

kompetensi SDM; dan (4) peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis

teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

2 AGENDA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan visi misi Pemerintahan Kabupaten

Wakatobi, maka yang menjadi agenda dan program prioritas pembangunan Wakatobi dalam kurun

waktu 2021-2026, adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia program prioritas sebagai berikut:

Peningkatan Akses Layanan Pendidikan


1) Program peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan fokus

peningkatan kualitas pengajaran dan pembiayaanmelaluiprioritas kegiatana) penerapan

kurikulum pola pembelajaran inovatif, b)penerapan pendidikan karakter, c)peningkatan

komptensi pendidik, d) penguatan kualitas penilaian pendidikan, e) pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi, dan f) integrasi softkill dalam pembelajaran.

2) Program pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun, melalui prioritas kegiatan a)

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, b) pemberian bantuan pendidikan bagi

anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat, b) penanganan anak tidak sekolah

dan c) penguatan pelayanan tahun prasekolah.

3) Program peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan,

dengan prioritas kegiatan a) pendidikan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidik, b)

pemenuhan dan distribusi tenaga pendidik berbasis kebutuhan, dan c) program penerapan

E-pembelajaran dan pembelajaran jarak jauh.

4) Program penjaminan mutu pendidikan, dengan prioritas kegiatan a) penguatan kapasitas

dan akselerasi akreditasi, dan b) perluasan budaya mutu pendidikan.

5) Program peningkatan tata kelola pendidikan, dengan prioritas kegiatan a) penguatan tata

kelola pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan, b) penguatan strategi

pembiayaan dan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan, dan c) peningkatan

sinkronisasi data pokok pendidikan.

Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda

1) Program peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda dengan fokus kegiatan

pemenuhan hak dan perlindungan anak, melalui prioritas kegiatan a) perlindungan anak

dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaraan dan perlakuan salah lainya.

2) Program peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan,

dengan prioritas kegiatan a) penguatan kapasitas kelembagaan Pengurus-utamaan

Gender (PUG), dan b) perlindungan perempuan, dari kekerasan dan tindak pidana

perdagangan orang.


3) Program peningkatan kualitas pemuda, dengan prioritas kegiatan a) penguatan kapasitas

kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan, b) pencegahan perilaku

beresiko, c) partisipasi aktif sosial dan politik pemuda.

Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing

1) Program Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing dengan fokus Pendidikan dan

Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri/usaha, dengan prioritas kegiatan a)

Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, b)

Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi, c) Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan

Vokasi dan d) Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi.

Prestasi Olah Raga

1) Program peningkatan prestasi olahraga, dengan prioritas kegiatan a) penguatan dan

penataan regulasi keolahragaan, b) pengembangan budaya olahraga, c) penataan sistem

pembinaan olahraga, d) penataan kelembagaan olah raga, e) peningkatan ketersediaan

tenaga keolahragaan berstandar, f) peningkatan sarana dan prasarana olahraga

berstandar, dan g) pengembangan peran swasta dalam pendampingan dan pembiayaan

keolahragaan.

Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan fokus :

1) Program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dengan prioritas kegiatan

peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.

2) Program peningkatan layanan kesehatan dengan prioritas kegiatan peningkatan

pelayanan di RSUD dan Puskesmas.

3) Program peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan

reproduksi, dengan prioritas kegiatan a) penurunan kematian ibu dan bayi, b) peningkatan

KB dan kesehatan Reproduksi.


4) Program percepatan perbaikan gizi masyarakat, dengan prioritas kegiatan penurunan

stunting.

5) Program peningkatan pengendalian penyakit, dengan prioritas kegiatan a) pengendalian

penyakit menular, dan b) pengendalian penyakit tidak menular.

6) Program penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, dengan prioritas kegiatan a)

pengembangan lingkungan sehat, dan b) penguatan promosi GERMAS.

7) Program penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, dengan

prioritas kegiatan a) penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, b) pemenuhan

dan peningkatan komptensi tenaga kesehatan, c) pemenuhan dan peningkatan daya saing

sediaan farmasi dan alat kesehatan, d) penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan

pengembanagan kesehatan, dan e) peningkatan efektivitas pengawasan obat dan

makanan.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk pertumbuhan yang berkualitas program prioritas

sebagai berikut:

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

1) Program penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi,

fokus peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar,

dengan prioritas kegiatan a) pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, b)

perluasan kemitraan usaha, dan c) penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra;

2) Program peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dengan

prioritas kegiatan a) dukungan pemberian modal awal usaha, dan b) pendampingan UMKM

untuk mengakses kredit usaha;

3) Program Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM, fokus

peningkatan kapasitas pengurus dan manajer koperasi, dengan prioritas kegiatan a)

pendampingan kelompok untuk membentuk koperasi, dan b) pengembangan jangkauan dan

cakupan usaha;


4) Program peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha, dengan prioritas kegiatan a)

pelatihan kewirausahaan, b) inkubasi usaha, c) penguatan kapasitas layanan usaha, c)

pengembangan sentra industri kecil dan menengah;

5) Program peningkatan nilai tambah usaha social, dengan prioritas kegiatan pendampingan

akses permodalan bagi wirausaha sosial berbasis ekonomi kreatif, b) pembinaan wirausaha

social;

6) Program peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan

industrialisasi, fokus peningkatan usaha pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan

non agro yang terintegrasi hulu-hilir, dengan prioritas kegiatan a) pengembangan usaha

berbasis hortikultura (kawasan bawang putih, kawasan sayuran lainnya, b) pengembangan

usaha /industri kemaritiman;

7) Program peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digit,

dengan prioritas kegiatan a) penyediaan insentif inovasi dan pengembangan brand, b)

penyediaan insentif penerapan dan komersialisasiHak Kekayaan Intelektual (HKI), c)

fasilitasi rantai pasok dan scale-up karya dan platform kreatif unggulan, d) peningkatan kerja

sama pengembangan kota kreatif, dan e) pengembangan kawasan Be Creative District

(BCD);

8) Program perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, dengan prioritas kegiatan a)

kepastian hukum berusaha dan investasi termasuk standarisasi tata kelola perizinan dan

nonperizinan penanaman modal daerah, penyederhanaan perizinan yang menghambat

investasi, dan b) fasilitasi kemudahan usaha dan investasi;

9) Program peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga, dengan prioritas kegiatan a)

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem

logistik (pasar rakyat yg dibangun/rehab/revitalisasi), b) penataan perdagangan antar pulau,

dan c) pengendalian inflasi;

3. Meningkatkan pelayanan publik dengan program prioritas sebegai berikut :

Pelayanan Publik


Dari sisi pelayanan publik, diharapkan akan terbangun pelayanan publik berkualitas, akuntabel,

dan responsif yang dapat memberikan perubahan sosial. Oleh karena itu program prioritas

pelayanan publik sebagai berikut :

1) Program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan prioritas a) Penerapan

(menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan) Standar Pelayanan Publik; (b) Percepatan

penyelesaian pengaduan pelayanan publik; (c) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat; (d)

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam penetapan standar pelayanan publik; (e)

Pemutakhiran informasi pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP); dan (f) Integrasi

penyelenggaraan pelayanan publik; dan (g) pengembangan inovasi pelayanan publik.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah:

(1) terwujudnya ASN yang profesional; (2) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif

dan efisien; (3) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu program

prioritas tata kelola pemerintahan yang baik adalah :

1) Program peningkatan kualitas manajemen ASN dengan prioritas kegiatan : (a) penyusunan

rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah; (b) pengembangan kompetensi ASN; dan (c)

penyusunan pola karir instansional, d) penerapan SMART ASN, e) membentuk ASN yang

profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral; dan d) peningkatan kesejahteraan

aparatur pemerintah daerah;

2) Program peningkatan efektivitas tata kelola instansi pemerintah dengan prioritas kegiatan (a)

penerapan proses bisnis instansi; (b) implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) atau digital goverment; dan (c) penerapan e-Arsip terintegrasi.

3) Program Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan prioritas kegiatan: (a)

penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; (b) penerapan zona

integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel; dan (c) peningkatan kualitas dan

pemenuhan unit kerja pengadaan barang/jasa instansional, dan d) peningkatan sistem

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;


4. Meningkatkan Infrastruktur dengan program prioritas sebagai berikut :

Infrastruktur Pelayanan Dasar

1) Program penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau, dengan

prioritas kegiatan a) peningkatan fasilitasi pembiayaan perumahan, b) pengembangan

fasilitasi peningkatan kualitas rumah, c) penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan

dan permukiman, d) fasilitasi peningkatan standar keandalan bangunan dan keamanan

bermukim (IMB DAN SLF) dan e) fasilitasi penanganan permukiman kumuh;

2) Program penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, dengan prioritas kegiatan

a) pengembangan sistem penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan, dan pengawasan

kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman;

3) Program Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan, dengan prioritas kegiatan a)

Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah, dan b) Pengembangan Sistem Informasi

Sumber Daya Air (SISDA) Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management);

4) Program keselamatan dan keamanan transportasi, dengan prioritas kegiatan a) pemenuhan

fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, dan b) pembinaan dan pendidikan SDM

keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan;

5) Program ketahanan kebencanaan infrastruktur, dengan prioritas kegiatan a) pengembangan

kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana,

(b) pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana (misalnya

pembangunan/rehabilitasi talup dan lainya), c) penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan

tanggap darurat bencana;

Infrastruktur Pengembangan Ekonomi

1) Program peningkatan konektivitas jalan, dengan prioritas kegiatan a) pembangunan jalan

strategis, b) pembangunan jalan mendukung kawasan prioritas pariwisata, b) pembangunan


jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara , terminal penyeberangan), c) preservasi

jalan (termasuk peningkatan/pelebaran), dan d) pembangunan dan pemeliharaan jalan

daerah;

2) Program peningkatan konektivitas laut, dengan prioritas kegiatan a) pengembangan

pelabuhan utama Panggulubelo, b) pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut di 4

(empat)pulau, c) pelabuhan mendukung kawasan pariwisata prioritas, d) pegadaan sarana

dan prasarana transportasi laut (khususnya pengadaan peralatan bongkar muat), e)

pengembangan teknologi informasi pelayaran (misalnya pengembangan sistem inaportnet

dan sistem pelayanan terpadu);dan (f) pengembangan integrasi simpul transportasi laut;

3) Program peningkatan konektivitas udara, dengan prioritas kegiatan, a) pengembangan

Jembatan udara (khususnyapengembangan Bandara Matahora), dan b) peningkatan

kapasitas bandara;

4) Program peningkatan konektivitas darat, dengan prioritas kegiatan, a) pembangunan

pelabuhan penyeberangan baru (Tomia dan Binongko), b) pembangunan terminal

penumpang dan barang antar pulau;

5) Program peningkatantransportasi perkotaan, dengan prioritas kegiatan a) Pembangunan

fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan

fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi, dan b) pembangunan jalan perkotaan;

6) Program pengembangan infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan, dengan prioritas kegiatan

a) pengembangan TIK perkotaan (misalnya penetrasi penetrasi fixed broadband), b)

penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan, c) penyediaan dan

penyelenggaraan air minum dan sanitasi yang handal dan terintegrasi (misalnya PDAM yang

menerapkan Smart Grid Water Management), dan d) peningkatan kinerja BUMD

penyelenggara;

7) Program peningkatan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan, dengan

prioritas kegiatan a) perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan, dan b)


kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik (misalnya penamabahan kapasitas

pembangkit);

8) Program penuntasan penuntasan infrastruktur TIK, dengan prioritas kegiatan a)

pengembangan infrastruktur pitalebar (indikatornya Kecamatan yang terjangkau infrastruktur

jaringan serat optik (kumulatif) dan Desa/Kelurahan yang mendapatkan akses jaringan mobile

broadband), b) pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan (digital government);

9) Program pemanfaatan infrastruktur TIK,dengan prioritas kegiatan a) pemanfaatan TIK layanan

pemerintah, b) pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha;

10) Program fasilitas pendukung transformasi digital, dengan prioritas kegiatan pengelolaan

informasi secara aman dan terintegras, b) pengembangan literasi dan keahlian TIK, c)

fasilitasi literasi digital bagi masyarakat, dan d) pelatihan SDM bidang TIK.

5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dengan program prioritas sebegai

berikut :

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

1) Program peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,

fokus pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif), dengan prioritas kegiatan a)

perlindungan dan pengamanan kawasan lindung secara partisipatif;

2) Program pengelolaan hutan berkelanjutan, dengan prioritas a) penguatan kesatuan

pengelolaan hutan, c) pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian

bernilai ekonomi tinggi, dan c) penyediaan air untuk pertanian;

3) Program Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas, dengan prioritas a) Penyediaan dan

pengamanan air baku dan air tanah, dan b) penyediaan air baku di lokasi prioritas pulau

kecil terluar (Pulau Maromahu, Runduma);

4) Program pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya dan

infrastruktur hijau, dengan prioritas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;


5) Program peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan prioritas

kegiatan a) peningkatan skor pola pangan harapan , angka kecukupan energi (AKE), angka

kecukupan protein, prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan, prevalensi penduduk

dengan kerawanan pangan sedang atau berat;

6) Program peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan,

dengan prioritas kegiatan a) peningkatan diversifikasi konsumsi pangan, b) peningkatan

keamanan pangan, dan b) pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan;

7) Program Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut

secara berkelanjutan, dengan prioritas kegiatan a) peningkatan produksi jagung, produksi

ubi jalar, bawang merah, cabai, produksi daging, dan peningkatan mutu hasil pangan;

8) Program peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian,

perikanan dan kepastian pasar, dengan prioritas kegiatan a) Pendidikan Pertanian dan

perikanan, b)penyuluhan dan pendampingan sekolah lapang, dan c) peningkatan nilai tukar

petani dan nelayan;

9) Program peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dengan prioritas

kegiatan a) pengelolaan sumber daya air pertanian, dan b)pengelolaan sumber daya lahan

pertanian;

10) Program peningkatan tata kelola sistem pangan, dengan prioritas kegiatan a) stabilisasi

harga pangan, dan b) penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan

masyarakat;

11) Program peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan prioritas

kegiatan a) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan

ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut, b) penataan ruang laut

dan rencana zonasi pesisir, d) pengendalian pemanfaatan ruang laut;

12) Program peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan, dengan prioritas

kegiatan a) pengembangan wisata bahari dan jasa maritim, dan b) pengembangan marine

bioproduct dan bioteknologi;

13) Program peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk

kelautan dan perikanan, dengan prioritas kegiatan peningkatan produksi perikanan budi


daya dan perikanan tangkap, b)peningkatan produksi rumput laut, dan c) karantina ikan dan

jaminan mutu;

14) Program Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan

dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya, dengan prioritas

kegiatan a) peningkatan perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan, b) peningkatan akses

pembiayaan usaha perikanan, dan c) penataan perizinan kelautan dan perikanan.

15) Program peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan

perikanan, dengan prioritas kegiatan a)peningkatan SDM kelautan dan perikanan, dan

b)penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan

16) Program peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk

wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok, dengan prioritas kegiatan a)

pengembangan kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas, b)

pengembangan taman nasional dan taman wisata alam sebagai dukungan destinasi wisata

prioritas, c) peningkatan aksesibilitas (pengembangan pelabuhan penyeberangan Kaledupa,

pengembangan Bandara Matahora, pelabuhan penyeberangan Tomia Binongko), amenitas,

dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata, d) penguatan rantai pasok industri dan

kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata (kerjasama desa wisata dengan badan

usaha, fasilitasi kerjasama wisata sejarah dan warisan budaya), dan e) pengelolaan dan

standar layanan destinasi pariwisata;

17) Program peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata

dengan prioritas kegiatan penerapan standar pariwisata berkelanjutan;

18) Program peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi,

terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital dengan

prioritas kegiatan a) pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif, b) pelaksanaan

sensus pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan;


BAB V

PENUTUP

Naskah visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta program ini hakekatnya adalah sebuah tawaran

pemikirantentang kerangka pembangunan Kabupaten Wakatobi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

kedepan. Tentu saja masih membutuhkan banyak saran dan masukan dari berbagai pihak

untukmendapatkan formula kerangka pembangunan yang ideal. Oleh karena itu, kritik dan

saranuntuk sebuah perbaikan dalam rangka membangun Wakatobi ke depan sangat kami

harapkandemi tercapainya peningkatan tarafhidup masyarakat Wakatobi kearah yanglebih baik

lagi.Semoga Allah SWT meridhoi segala niatan dan langkah kita dalam memberikan yang

terbaikuntuk Wakatobi 5 (lima) tahun ke depan.

Wangi-Wangi, Agustus 2020

Pasangan Calon

H. HALIANA, SE ILMIATI DAUD, SE., M.Si

Calon Bupati Wakatobi 2021-2026 Calon Wakil Bupati Wakatobi 2021-2026

WAKATOBI MENJADI KABUPATEN KONSERVASI MARITIM …...PENDAHULUAN A. SEJARAH KABUPATEN WAKATOBI Sebelum menjadi daerah otonom wilayah Kabupaten Wakatobi lebih dikenal sebagaiKepulauan

Documents