Wacana PKBL BUMN Akan Dibubarkan, Repositioning Saja..

www. majala h bis n isglo bal. co

:

F' S:l

'&. +i,'!t E:

"' ii.6r

E:

t:F: g:1

ffi#&d@J#@

ii

it

.F

."*-:

g

ii:,

!:

i:

a\4.

1,

ffiffi&@k

;-*gi:"r'-fl!

E,i.r rr'," fr'r., '.'ril.r si.i':: Eill i.

i:i.t..1 9.1'..1....t, 9..:i...t.::.r: ,t ea.:. i

r . I J.:..t]

.:: :i

n4

ffi ffiffi'ffiwdMffi

EDIST TAHUNT KE-VAP,RrUirya ,

illllilllll) i.t.t: : : l

Har:: r: -- '

lt

.tsar ..

ffi

ffi*MEMBERI SOLUSI DAN INSPIRASI

WACANA PKBL BUMN AKAN DIBUBARKAN,REPOSITION'NG SAJA

engaturan BUMN ke dalam suatu

produk perundang-undangan

dalam tingkatan yuridis sebuah

undang-undang yang merupakan

amanat ketetapan MPR Nomor lV/

MPR/1999 semakin memberikan kepastian

hukum bagi legalitas keberadaan BUMN itu

sendiri, pengaturan tata kelola, dan juga

menguatkan peran BUMN atas tanggungjawab dan kepeduliannya terhadappengembangan perekonomian nasional

khususnya pemberdayaan masyarakat

ekonomi lemah/mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Penguatan peran BUMN sebagai perseroan dapat dilihatantara lain dalam Pasal 74 ayat (1) UU PT mengenai Tanggung

Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Pasal 88 ayat (L) UU

BUMN mengenai penyisihan sebagian laba bersih BUMN untuk

keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan

masyarakat sekitar BUMN. Dari dua produk hukum berupa

undang-undang tersebut di atas, penulis melihat terdapatketidakselarasan pengaturan bila kita berbicara mengenai

program PKBL BUMN.

Apabila menurut UU BUMN, yang kemudian dijabarkan

lebih lanjut dalam Pasal 9 Permeneg. BUMN Nomor Per-05/

MBU/2007 juncto Permeneg. BUMN Nomor Per-20lMBU/2012,

pengalokasian dana untuk program PKBL BUMN adalah berasal

dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%bagimasing-masing program. Sedangkan menurut UU Pl, kepedulian

perseroan (termasuk BUMN vide UU BUMN) terhadap

sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang

pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan

dan kewajaran, UU BUMN mensuratkan bahwa BUMN yang

berbentuk Persero yang bertujuan memupuk keuntungan

sepenuhnya tunduk pada ketentuan tentang Perseroan Terbatas,

yakni UU Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT). Perlu didiskusikan

lebih lanjut apakah PKBL yang selama ini dijalankan oleh BUMN

merupakan bagian dari TJSL ataukah memang dua aktifitas yang

berbeda atau dapat dibedakan peran dan fungsinya.

Penulis berpendapat, landasan yuridis yang telah ada

baik UU BUMN maupun UU Pl harus dijadikan payung hukum

bagi BUMN. BUMN seyogyanya tetap melaksanakan pola

pengalokasian penetapan dana bagi PKBL yang bersumber

dari laba bersih sebagaimana amanat Pasal 88 ayat (1) UU

BUMN, dan ditambahkan dengan menerapkan pola baru yakni

menganggarkan dana sebagai biaya perseroan bagi pelaksanaan

TJSL sebagaimana amanat PasalT4 ayat (1) UU PT.

Pengaturan teknisnya tetapmemperhatikan dan mempertimbangkan

kemampuan dan kondisi keuangan BUMN

yang bersangkutan. Penulis berpendapat

bahwa kehadiran dua undang-undang

tersebut justru semakin mengukuhkanperan penting BUMN, dan bukan untuk

melemahkan apalagi mengeliminir PKBL

pasca munculnya istilah TJSL.

Mengapa ada wacana bahwa PKBL

BUMN akan dibubarkan? Peran BUMN

seyogyanya tidak hanya dibatasi terkaitpersoalan pemberdayaan masyarakat saja, tetapi termasuk

pula sektor perekonomian lainnya seperti telekomunikasi,

transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi,

Menurut penulis, peran BUMN melalui PKBL merupakan suatu

kewajiban individual perseroan sedangkan peran TJSL yang

dituntutkan oleh UU PT merupakan kewajiban kolegial perseroai

(BUMN) secara nasional ataupun regional.

Pihak Kementerian BUMN tinggal melakukan repositioning

terhadap peran dan pelaksanaan program PKBL BUMN yang

selama ini telah dijalankan agar synchronlzed dengan TJSL.

Justru penulis kawatir bahwa kedua pasal yang berasal dari dua

undang-undang yang berbeda tersebut diatas sengaja dijadikan

alasan bagi pemerintah karena tidak ingin pemasukan kas Negar:

yang berasal dari deviden BUMN terkurangi dengan beban

kewajiban TJSL sesuai UU PT.

Apabila BUMN turut pula melaksanakan pasal TJSL, maka

akan meringankan beban pemerintah dalam penyediaan

anggaran APBN untuk peningkatan dan pengembangan

infrastruktur yang diperlukan. Serahkan saja kewajiban itu

kepada perseroan-perseroan yang ada tersebar di berbagai

wilayah, termasuk BUMN. Pemerintah selaku pemegang

regulator maupun pemilik perseroan BUMN dapat mengarahkan

perseroan-perseroan tersebut agar ikut andil secara aktif dalam

peningkatan dan pengembangan infrastruktur yang diperlukan.

Para pemangku tata kelola BUMN dan/atau perseroan-perseroan

harus peka terhadap infrastruktur yang dibutuhkan di lokasi

sekitar perseroan tersebut berdomisili.

Aksi nyata tersebut dimasukkan ke dalam konteks Public

Service Obligation (PSO). Kalau hal ini dijalankan, niscaya

masyarakat melihat bukti nyata andil perseroan-perseroan yang

ada dan ridak sekadar program charity semata.i ;

Anas FirdianPemerhati PKtsL B I' )l-'.

Mantan Anggota Tim PK-BL PT.JIEP (Perserc.

Anas Firdian

BlsNrs cLoBAL I rnruru KE-v APR|L 2013