Voluntary Pilotage Services 13 16 Menjabat Sesditjen Hublahubla.dephub.go.id/publikasi/Newsletter/INFO MARITIM EDISI 1_2017.pdf · peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas pelayanan,

Edisi I 2017

Tiga Negara Pantai Bahas Voluntary Pilotage Services 13 16Ir. I Nyoman Sukayadnya, MM.,

Menjabat Sesditjen Hubla

Edisi I 2017

Tiga Negara Pantai Bahas Voluntary Pilotage Services 13 16Ir. I Nyoman Sukayadnya, MM.,

Menjabat Sesditjen Hubla

Edisi I 2017

Tiga Negara Pantai Bahas Voluntary Pilotage Services 13 16Ir. I Nyoman Sukayadnya, MM.,

Menjabat Sesditjen Hubla

2 Edisi I 2017

Media internal direktorat Jenderal Perhubungan laut

SuSunan PenguruSPenanggung Jawab

direktur Jenderal Perhubungan lautSekretaris direktorat Jenderal Perhubungan laut

Pengarah direktur lalu lintas dan angkutan laut

direktur kepelabuhanandirektur Perkapalan dan kepelautan

direktur kenavigasiandirektur kesatuan Penjagaan laut dan Pantai

redaktur Pelaksanakepala bagian organisasi dan hubungan Masyarakat

redakturkepala Sub bagian hubungan Masyarakat

Penyunting/editorSilo darmono

Staf redaksiPresti Febrianakandi tri astuti

deni Wisnu anggorolaura t. amelia

achmad Sopandji

Desain grafis & Fotografertim desain grafis

indi astonoSyahroni

Sekretariatrustam hidayat

alamat redaksigedung karya lt. 15. kementerian Perhubungan

Jl. Medan Merdeka barat no.8. Jakarta 10110 021 – 3847118 ext. 4135 [email protected] @djplkemenhub151 ditjen Perhubungan laut dan Fan Page djplkemenhub151 djplkemenhub151

Aksesibilitas transportasi laut sangat penting untuk merangkai atau konektivitas wilayah nusantara yang terdiri dari kepulauan dan dipisahkan oleh lautan.

Transportasi laut juga memiliki peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menghilangkan disparitas harga antarwilayah yang selama ini sering terjadi.

Perannya sebagai penyambung atau konektivitas transportasi, selama tahun 2016 Ditjen Hubla telah membuat 96 lintasan kapal perintis dan 6 rute penyelenggaraan angkutan laut tetap dan teratur atau yang sering disebut Tol Laut.

Dalam kurun waktu tahun 2016 pua telah banyak yang berhasil dicapai oleh Ditjen Hubla. Diantaranya adalah telah berhasil membangun dan mengembangkan pelabuhan di 57 lokasi, penyediaan kapal perintis sebanyak 33 unit, dan berhasi mengangkut penumpang sebanyak 5,7 juta orang serta mengangkut barang sebanyak 9.574.200 ton.

Ditjen Hubla telah berhasil melakukan pengadaan kapal perintis sebanyak 30 unit, menyelesaikan kontrak kerja dan pembangunan 20 unit kapal kenavigasian, penyelesaian dan pembangunan 18 unit kapal patroli. Selain itu, melakukan pengembangan pelabuhan non komersial 21 unit dan berhasil membangun serta merehabilitasi Saranan Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 217 unit, dan pengadaan serta pembangunan fasilitas Telkompel 74 unit.

Tidak hanya yang disebutkan seperti di atas yang telah berhasil Ditjen Hubla capai di tahun 2016 lalu, melainkan masih banyak lagi capaian yang dihasikan seperti yang diterangkan dalam tulian di halaman 3 hingga halaman 5 di edisi Info Maritim kali ini. Sedangan untuk tahun 2017 ini, Ditjen Hubla akan fokus pada pada empat kebijakan utama yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kapasitas, peningkatan kualitas pelayanan, data tata kelola & regulasi.

Dengan fokus kerja kepada empat kebijakan utama di atas serta optimalisasi konektivitas antar moda transportasi serta reformasi manajemen & sumber daya manusia, diharapkan transportasi laut mampu menjadi moda transportasi berdaya saing tinggi dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok tanah air.

Selain itu, fokus kerja ini pun diharapkan dapat mewujudkan program besar pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia serta menghilangkan disparitas harga antarwilayah Indonesia sesuai program Nawacita. Wisnu

FokuS kerja 2017

kolomredaksi

kemenhub keluarkanriPn terbaru

ditjen hubla raih Penghargaan PPid 2016

ditjen hubla resmikan Monumentitik nol kilometer & letusan gunung krakatau

Penumpang angkutan laut natal dan tahun baru Meningkat 11,05% Halaman 6

Halaman 8

Halaman 10

Halaman 15

3Edisi I 2017

Aksesibilitas transportasi laut dalam memacu pertum­buhan ekonomi tentu sa ngat

dibutuhkan untuk meningkatkan keterjangkauan antar wilayah, me­ningkatkan potensi pariwisata, dan menghilangkan disparitas harga.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dilantik pada 28 Juli 2016 oleh Presiden RI Joko Widodo, dituntut untuk berlari cepat dalam menghadirkan konektivitas transportasi ditengah keterbatasan sumber dana dari APBN. Tujuannya tentu saja demi meningkatkan ke­

sejahteraan masyarakat Indonesia di seluruh pelosok nusantara.

Untuk itu, Kementerian Per­hubungan melakukan pemaparan “Transportation Outlook 2017” pada 15 Desember 2016 lalu di Kan­tor Pusat Kemenhub Jakarta Pusat. Paparan yang disampaikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut didampingi oleh seluruh pejabat Eselon I Ke­menhub, termasuk Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A Tonny Bu­diono, MM.

Budi Karya Sumadi secara

umum menjelaskan bahwa di tahun 2016 sektor transportasi berkontri­busi sebesar 5,18% terhadap PDB dan pertumbuhan sektor transpor­tasi per tahun rata­rata di atas 7% lebih besar dari pertumbuhan PDB secara total.

Tahun ini, total Anggaran Ke­menhub sebesar Rp. 45,983 triliun. Dari total anggaran Kemenhub sebesar itu, anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp. 11,542 triliun. Anggaran Ditjen Hubla ini merupakan terbesar ke­dua setelah anggaran Direktorat

OutlOOk DitJen Hubla 2017

Merangkai nuSantara Dengan tranSPOrtaSi laut

Wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan kepulauan, tentu saja membutuhkan konektivitas yang andal untuk menghubungkan antar wilayah yang banyak

dipisahkan oleh lautan.

4 Edisi I 2017

Jenderal Perkeretaapian yang men­capai Rp. 16,023 triliun.

Sedangkan anggaran unit kerja Eselon I lainnya adalah Sekretariat Jenderal Rp. 527 miliar, Inspektorat Jenderal Rp. 90 miliar, Balitbang Rp. 124 miliar, BPSDM Rp. 4,348 trili­un, BPTJ Rp. 120 miliar, Ditjen Per­hubungan Udara Rp. 8,917 triliun, dan Ditjen Perhubungan Darat Rp. 4,272 triliun.

Dalam paparan itu juga dise­butkan bahwa kinerja sektor per­hubungan laut selama tahun 2016 diantaranya adalah telah berhasil membangun dan mengembangkan pelabuhan di 57 lokasi dari target 309 lokasi hingga tahun 2019. Ke­mudian kapal perintis sebanyak 33 unit, penumpang 5,7 juta yang ter­bagi penumpang kapal Pelni 4 juta dan penumpang kapal perintis 1,7 juta.

Sementara kinerja angkutan barang selama tahun 2016 menca­

pai 9.574.200 ton. Produksi sebesar itu berfasal dari lima pelabuhan be­sar yaitu masing­masing Pelabuhan Makassar (586.346 ton), Pelabu­han Surabaya (2.437.000 ton), Pelabuhan Tanjung Emas (638.001 ton), Pelabuhan Tanjung Priok (5.455.973 ton), dan Pelabuhan Medan (456.880 ton).

Dibidang pelayanan, Ditjen Hubla telah berhasil melakukan pen­gadaan kapal perintis sebanyak 30 unit. Kemudian melakukan pengem­bangan pelabuhan non komersial 21 unit, dan melakukan pengerukan

alur pelayaran di 5 lokasi.Dibidang keselamatan dan ke­

amanan pelayaran, Ditjen Hubla telah berhasil menyelesaikan kon­trak kerja dan pembangunan 20 unit kapal kenavigasian, penyelesaian dan pembangunan 18 unit kapal pa­trol, melakukan docking 5 unit ka­pal kenavigasian, membangun dan merehabilitasi Saranan Bantu Navi­gasi Pelayaran (SBNP) 217 unit, dan pengadaan serta pembangunan fasi­litas Telkompel 74 unit.

Sedangkan terkait dengan konektivitas, selama tahun 2016 Ditjen Hubla telah membuat 96 lintasan kapal perintis dan 6 rute pe­nyelenggaraan angkutan laut tetap dan teratur atau yang sering disebut Tol Laut.

Hingga Desember 2016, Ditjen Hubla telah berhasil menurunkan tingkat dwelling time di 4 pela buhan utama yaitu Pelabuhan Belawan (Medan) rata­rata sebesar 2.42 hari, Pelabuhan Tanjung Priok ( Jakarta) rata­rata sebesar 2.91 hari, Pela­buhan Tanjung Perak (Surabaya) rata­rata 2.94 hari, dan Pelabuhan Makassar (Sulawesi) rata­rata 2.26 hari.

Di keempat pelabuhan utama itu pun selama tahun 2016 telah ber­hasil diterapkan system Inaportnet yang mempermudah para pengusaha dalam melakukan berbagai pengu­rusan dokumen pelayaran. Sehingga dengan fasilitas Inaportnet tersebut dapat mempercepat dan mengefi­sensikan pelayanan kapal dan ba­rang serta meminimalisasi biaya juga menciptakan rasa keadilan bagi para pengguna jasa karena menggunakan system first come first served.

Sedangkan program ang kutan ternak selama tahun 2016 telah berhasil melayani 8 pelabuhan de­ngan baik. Ke­8 pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Kupang, Wain­gapu, Bima, Lembar, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Cirebon, Tanjung Priok. Realisasi muatan mencapai 11.500 ton dengan total voyage 24 dengan jarak tempuh 2.470 mil se­lama 14 hari.

Penyelenggaraan pelayaran ja­

kINerja aNgkuTaN BaraNg SelaMa

TaHuN 2016 MeNcaPaI 9.574.200 ToN.

5Edisi I 2017

rak pendek atau short sea ship-ping tahap I telah ber­hasil yaitu dari Pela buhan Panjang (Lam­pung) menuju Pelabuhan Tanjung Priok ( Jakarta) dan Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) menuju Pelabuhan Lembar (NTB). Saat ini sedang dilakukan kajian untuk short sea shipping tahap II yaitu antara Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Tanjung Perak.

Fokus 2017Sebagaimana kebijakan Ke­

menhub dalam mengalokasikan anggaran selama tahun 2017, Ditjen Hubla juga akan memfokuskan ang­garan sebesar Rp. 11.542 triliun pada empat kebijakan utama yaitu pe­ningkatan keselamatan dan keaman­an transportasi, peningkatan kapasi­tas, peningkatan kualitas pelayanan, data tata kelola & regulasi.

S e p e r t i yang disam­paikan oleh Menhub Budi

Karya Sumadi, tahun 2017 ini

Kemenhub tidak akan mengadakan

pembangunan fasilitas pelabuhan. Alokasi anggar­

an perhubungan laut akan disalur­kan bagi penuntasan proyek pem­bangunan fasilitas pelabuhan dan kapal yang skemanya multiyears.

“Kalau di laut tidak ada pem­bangunan infrastruktur baru, kita hanya menyelesaikan yang multi­years dan KDP,” ungkap Menhub.

Dari sektor kepelabuhanan, Menhub juga mengungkapkan ren­cana pembentukan hub di Indonesia. Khusus Pelabuhan Tanjung Priok, dia akan pemusatan konsolidasi lo­gistik dari angkutan RoRo sehingga volume barang di pelabuhan terse­but bisa meningkat dari 6 juta TEUs menjadi 9 atau 10 juta TEUs.

Sedangkan dari sisi target produksi angkutan laut, pertum­

buhan penumpang kapal Pelni me­ningkat sebesar 7,5% dari tahun 2016 yaitu mencapai 4,37 juta. Se­dangkan pertumbuhan penumpang angkutan perintis meningkat se­banyak 11,8% atau sebesar 1,9 juta. Begitu pula dengan pertumbuhan angkutan barang di 5 pelabuhan utama ditargetkan mengalami pe­ningkatan. Peningkatan angkutan barang di Pelabuhan Makassar men­jadi 616,837 ton, Pelabuhan Tanjung perak 2.563.722 ton, Pelabuhan Tan­jung Emas 671.177 ton, Pelabuhan Tanjung Priok 5.739.683 ton, dan Pelabuhan Belawan 480.638 ton.

Dengan fokus kerja kepada em­pat kebijakan utama di atas serta op­timalisasi konektivitas antar moda transportasi serta reformasi mana­jemen & sumber daya manusia, di­harapkan akan mendukung terwu­judnya moda transportasi berdaya saing tinggi dalam pembangunan Indonesia Sentris sesuai program Nawacita yang dicetuskan Presiden Joko Widodo, serta merangkai nu­santara untuk mencapai kesejahte­raan rakyat. Silo

6 Edisi I 2017

PeNuMPaNg aNgkuTaN lauT NaTal daN TaHuN Baru MeNINgkaT 11,05%

Kementerian Perhubungan (Kemhub) merilis bahwa berdasarkan hasil monito­

ring pada penyelenggaraan Angkut­an Natal dan Tahun Baru 2017 pada 18 Desember 2016 hingga 9 Januari 2017, jumlah penumpang ang kutan umum mengalami peningkatan se be­sar 5,3 persen dibanding tahun lalu.

Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, tercatat jumlah total penumpang angkutan umum di semua moda sebanyak 19.741.024 juta penumpang. Sementara periode sebelumnya berjumlah 18.745.768 penumpang.

Jumlah penumpang angkutan laut selama periode tersebut meng­alami kenaikan sebesar 11,05 persen dengan jumlah 932.864 orang. Jum­lah penumpang sebesar itu merupa­kan tertinggi kedua setelah jumlah penumpang terjadi pada Angkut­an kereta api, 11,22 persen dengan jumlah total penumpang 6.069.554 penumpang.

Kemudian angkutan udara naik 5,48 persen atau sebanyak 6.880.800 penumpang, dan angkutan penye­berangan naik 0,34 persen atau se­banyak 3.350.410 penumpang.

“Angkutan jalan justru mengala­

mi penurunan sebesar 3,07 per sen yaitu 2.507.396 penumpang di ban ­ding tahun lalu,” tutur Menhub dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (16/1/2017).

Dia juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru tahun ini relatif lebih lancar dan lebih tertib. Semua pe numpang dapat terangkut dan ter­atur dengan baik. Kondisi lalu lintas pun relatif lebih lancar dibanding­kan tahun lalu.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Ir. A. Tonny Budiono, MM., mengungkapkan, pihaknya melaku­kan beberapa langkah untuk mewu­judkan kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru.

Beberapa langkah yang dilaku­kan untuk kelancaran penyelengga­raan antara lain, membentuk posko di seluruh Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di wilayah Indonesia dan memantau cctv yang ada dia titik­titik pemantauan.

“Kami juga melaksanakan ramp check terhadap kelaikanlautan ka­pal dan pemeriksaan kesehatan para awak kapal. Juga melakukan pemeriksaan ketaatan menjalankan aturan,” ujar Tonny Budiono. Presti

aktual.com

7Edisi I 2017

dIrjeN ToNNy MeNgINgaTkaN PeNTINgNya PeNegakaN dISIPlIN

Direktur Jenderal Perhu­bungan Laut Ir. A. Tonny Budiono, MM., mengingat­

kan kembali pentingnya penegakan disiplin pegawai. Tingkat disiplin pegawai mencerminkan tinggi ren­dahnya kualitas aparatur sipil. Untuk memastikan disiplin pegawai tentu harus ada skema reward and punish-ment yang jelas dan pasti.

“Kejadian kecelakaan terba­karnya kapal wisata KM. Zahro Ex­press pada minggu (1/1/2017) di se­belah selatan pulau Bidadari Jakarta Utara, telah dilakukan punishment kepada pejabat terkait yaitu dengan menonaktifkan pejabat tersebut dari posisi jabatannya,” kata Tonny di Ja­karta, Selasa (10/1/2017).

Ditjen Perhubungan Laut terus berkomitmen untuk selalu melaku­kan berbagai upaya evaluasi dan per­baik an, agar kedepannya kejadian se­perti itu tidak terulang kembali.

Kepada para Kepala Unit Pela­yan an Teknis (UPT) khususnya Syah bandar agar mencermati pener­

bitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), memperkuat pengawasan dan menjalankan seluruh aspek­as pek ke­selamatan berlayar. Khususnya, pada daerah yang melayani pe la yaran yang bersifat tradisional, agar lebih awas dalam memberangkatkan kapal.

“Pastikan kesesuaian jumlah ba­rang dan penumpang dalam mani­fest, lakukan pengenalan penggu­naan baju pelampung/ life jaket pada penumpang, menginformasikan se­cara terus menerus tentang keadaan cuaca perairan, dan memperhatikan hal­hal lain yang mendukung ke­selamatan pelayaran,” ujar Tonny.

Sebagai salah satu upaya me­ning katkan disiplin pegawai, memu­lai tahun anggaran 2017, sebanyak 323 UPT diberikan pelatihan pe­man tapan tugas Kuasa Pengguna Ang garan (KPA) dan Pejabat Pem­buat Komitmen (PPK).

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Supardi mengemukakan, kegi­at an itu merupakan momentum yang sangat penting guna mewujudkan

pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 dan tahun se­lanjutnya ke depan secara lebih ter­tib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

“Pelayanan publik dewasa ini telah menjadi isu yang semakin stra­tegis karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas terhadap kepercayaan ma­syarakat dan juga pelaku usaha kepa­da pemerintah. Perbaikan kinerja bi­rokrasi pelayanan publik diharapkan memperbaiki kembali citra pemerin­tah dimata masyarakat dan mening­katkan iklim investasi,” urai Supardi.

Salah satu yang dilakukan, ada­lah melakukan deregulasi terhadap per aturan Menteri Perhubungan agar adanya optimalisasi pelayanan terhadap publik di bidang pelayaran. Ada 11 kebijakan/peraturan yang di deregulasi. Lima, peraturan telah ditetapkan oleh Menteri Perhubung­an dan enam peraturan dalam proses pembahasan dan/atau menunggu penetapan Menhub. Sopandji

8 Edisi I 2017

Kementerian Perhubungan mengeluarkan Rencana In­duk Pelabuhan Nasional

(RIPN) melalui Keputusan Men­teri Perhubungan Nomor KP 901 Tahun 2016 tentang Rencana In­duk Pelabuhan Nasional yang telah ditetapkan pada 30 Desember 2016.

“Regulasi tersebut dikeluarkan karena perlu dilakukan penataan ulang lokasi dan hierarki pelabuhan serta rencana pengembangannya,”

kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono di Jakarta, Senin (23/1/2016).

Dengan diberlakukannya kepu­tusan tersebut, Keputusan Menteri Perhubungan KP 414 Tahun 2013 tentang Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepu­tusan Menteri Perhubungan Nomor KP 745 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dibandingkan dengan kepu­tusan sebelumnya, KP 912 Tahun 2016 berfokus pada rencana, lokasi, dan hierarki pelabuhan serta ren­cana pengembangannya, sedangkan me ngenai rumusan Kebijakan Pela­buhan Nasional secara umum masih relevan dengan kebijakan pemerin­tahan saat ini.

RIPN yang baru diterbitkan tersebut ditujukan untuk memadu­kan berbagai moda transportasi per­

keMeNHuB keluarkaNrIPN TerBaru

9Edisi I 2017

airan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan re­viu RIPN yaitu pemekaran wilayah provinsi maupun kota/kabupaten serta pengembangannya. Juga untuk memadukan simpul­simpul moda transportasi perairan seperti laut, sungai, danau dan penyeberangannya.

Tonny menyatakan, meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 414 Tahun 2013 baru berusia 3 tahun, namun dengan perkembangan dan perubahan ling­kungan strategis khususnya perkem­bangan di daerah serta perubahan wilayah administratif dalam pen ye­butan lokasi pelabuhan, maka pe­merintah memandang perlu dilaku­kan reviu atas RIPN.

Pertimbangannya lainnya ada­lah dengan ditetapkannya 9 Agenda Pembangunan Pemerintahan yaitu Nawacita yang diantaranya akan mewujudkan dengan program Tol Laut; pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016; serta penetapan 10

destinasi wisata prioritas nasional.

Berdasarkan RIPN terbaru ini Kementerian Perhubungan mene­tapkan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat secara komple­menter menjadi pelabuhan hub in­ternasional peti kemas.

Status hub internasional yang disematkan kepada dua pelabuhan tersebut dikarenakan adanya ske­nario pengembangan pelabuhan hub internasional yang diperkirakan akan meningkatkan mode share an­gkutan laut sebesar 6,42% atau seki­tar 0,30% dari kondisi eksisting. Ter­

lebih pelabuhan tersebut memiliki posisi sentral dalam pengembangan tol laut, terutama dalam menye­diakan waktu serta biaya pelayaran yang rendah yang berkontribusi meningkatkan efisiensi biaya logis­tik na sional.

Sedangkan untuk pengem bangan pariwisata, Tonny menambah kan, RIPN tersebut menjelaskan pelabu­han yang menunjang 10 destinasi wisata yaitu destinasi wisata Danau Toba dapat dilayani oleh Pelabuhan Laut Belawan dan Pelabuhan Danau Tigaras, Simanido, Muara, Sipinggan Nainggolan, Tomok, Ajibata, Onan­runggu, dan Balige.

Kemudian destinasi wisata Tan­jung Lesung dapat dilayani oleh Pelabuhan Laut Banten, Labuhan, Panimbang, Anyer Lor, dan Merak.

Selain itu, Untuk mendukung kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah direncanakan pengembangan lintas penyeberang­an internasional Dumai – Malaka (Malaysia), Belawan – Penang (Ma­laysia), dan Bitung – General Santos (Filipina). Silo

regulaSI TerSeBuT dIkeluarkaN kareNa

Perlu dIlakukaN PeNaTaaN ulaNg lokaSI

daN HIerarkI PelaBuHaN SerTa reNcaNa

PeNgeMBaNgaNNya.

10 Edisi I 2017

Di areal menara Suar Ci­ko neng, Banten, Jumat (6/1/2017), diresmikan dua

monumen bagian dari sejarah Indo­nesia. Direktur Kenavigasian Bam­bang Wiyanto yang mewakili Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budio­no meresmikan Monumen Titik Nol Kilometer dan Monumen Letusan Gunung Krakatau.

Pembangunan kedua monu­men tersebut dimaksudkan untuk membangun momentum mengingat kembali perjalanan sejarah pem­bangunan jalan Anyer – Panarukan (sepanjang pulau luar jawa) oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Deandles, dimana titik nol atau titik awal dimulainya pembangunan ja­lan dimulai pada titik prasasti serta mengenang peristiwa meletusnya Gunung Krakatau.

Dari sejarahnya, terbentuknya jalan raya Anyer sampai Panarukan menurut Bambang, diawali pada masa penjajahan Belanda dimana pada tahun 1809 sampai dengan ta­hun 1810.

Gubernur Jenderal Belanda

Daendles membuat megaproyek pem bangunan jalan raya yang meng­hubungkan seluruh pantai utara ja­wa. Tenaga kerja proyek ambisius itu dengan mengerahkan begitu banyak rakyat pribumi.

Pembangunan proyek jalan Anyer sampai Panarukan tersebut telah menelan banyak korban jiwa, rakyat yang dipekerjakan pada saat

itu tidak memperoleh upah alias melaksanakan kerja paksa atau rodi. Keadaan para pekerja sangat me­ngenaskan, banyak yang mati kele­lahan dan kemudian tidak dikubur­kan dengan semestinya.

“Namun saat ini hasil pem­bangunannya menjadi sangat pen­ting bagi transportasi Indonesia dan membawa keuntungan bagi bangsa,” kata Bambang Wiyanto.

Di tempat ini juga berdiri tegak Menara Suar Cikoneng, salah satu menara suar tertua di Indonesia. Menara suar ini sempat roboh ter­kena letusan Gunung Krakatau. Me­nara suar ini menjadi salah satu saksi sejarah bagi berbagai penyelamatan lalu lintas pelayaran yang melintasi selat sunda dan perairan laut Jawa.

Bahkan saat ini, Menara Suar Cikoneng tidak hanya memiliki pe­ran sebagai Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk keselamatan pelayaran, tetapi juga telah menjadi salah satu ikon pariwisata Provinsi Banten. Menara suar ini memiliki fungsi tambahan yakni sebagai media edukasi dan pariwisata. Sopandji

dITjeN HuBla reSMIkaN MoNuMeN TITIk Nol kIloMeTer &

leTuSaN guNuNg krakaTau

11Edisi I 2017

Petugas di lingkungan pela­buhan Lembar, Lombok di­min ta mengoptimalkan pe­

lak sanaan pengelolaan sistem pela­yanan Vessel Traffic System (VTS), pasca diterapkannya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam sambutan tertulis Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budio­no yang dibacakan Kepala Distrik Navigasi Kelas II Benoa, Sudarwedi dalam Sosialisasi SOP dan pene­rapan PNBP di Lembar, disebutkan bahwa pemberlakuan tersebut me­lalui Surat Keputusan.

“Beberapa layanan informasi yang bisa diberikan VTS Lembar, antara lain meliputi penyiaran berita meteorologi, kondisi SBNP di alur dan perairan sekitar pelabuhan, ter­masuk informasi kondisi lalu lintas kapal dan informasi lain yang dibu­tuhkan,” kata Sudarwedi, Selasa (17/1/2017).

Pemberian pelayanan jasa kenavigasian VTS ini dikatakan Sudarwedi, merupakan jasa Pene­rimaan PNBP sesuai dengan Per­aturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkung­an Kementerian Perhubung­an dan pelaksanaan penarikan PNBP tersebut mengacu pada Peraturan Dirjen Hubla Nomor: hk.103/2/14/djpl­16.

Dia juga berharap, melalui so­sialisasi ini dapat lebih meningkat­kan pemahaman para petugas ten­tang arti pentingnya dan manfaat pengoperasian VTS Lembar serta berpartisipasi sesuai dengan tupoksi masing­masing instansi.

“Dengan diberlakukannya PNBP VTS Lembar ini, setiap kapal yang memasuki pelabuhan Lembar wajib memberikan laporan kepada stasiun VTS Lembar dengan keten­tuan yang dituangkan pada SOP,”

ujar Sudarwedi.Selain Lembar, PNBP VTS

juga diterapkan Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Teluk Bayur, Pelabu­han Batam, Pelabuhan Belawan, Pe la buhan Makassar, Pelabuhan Sama rinda, Pelabuhan Balikpapan,

Pelabuhan Palembang, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Merak, Pelabuhan Tanjung Emas Sema­rang, Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Banjarmasin, dan Pelabuhan Benoa. laura

dITjeN HuBla MINTa oPTIMalkaN PeNgelolaaN SISTeM PelayaNaN VTS

12 Edisi I 2017

Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan den­gan 3 (tiga) negara pantai

guna membahas layanan pe­manduan luar biasa (voluntary pilotage services) kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura pada Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services di Bandung, 18 ­ 20 Januari 2017.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan Draft of Guidelines on Voluntary Pilotage Services in The Straits of Malacca and Singapore yang telah difinalisasi dalam salah satu Working Group pada pertemuan 41st Tripartite Technical Expert Group (TTEG) di Yogyakarta bulan September 2016 yang lalu.

Pertemuan yang dihadiri oleh pejabat eselon 2 dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, Ministry of Transport Malaysia, dan Maritime and Port Authority (MPA) of Singapore ini di­buka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Ir. A. Tonny Budiono, MM yang diwakili oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Kelas Utama Makassar, Ir. Adolf R. Tambunan, M.Sc.

Pada sambutannya, Tonny menekankan peran pent­ing Selat Malaka dan Selat Singapura pada pelayaran internasional.

“Menyadari pentingnya kedua selat inilah, tiga negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga keselamatan pelayaran, melindungi lingkun­gan maritim, serta memfasili­tasi proses transit kapal yang aman pada kedua Selat terse­but,” tegasTonny.

Pada pertemuan Interses-sional Meeting ini, seperti yang telah disepakati oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada

Pertemuan TTEG ke­41 di Bali, bulan September 2016 yang lalu, akan dibahas beberapa hal terkait layanan pe­manduan di Selat Malaka dan Selat Singapura, antara lain kesiapan tiga Negara Pantai dalam pelaksanaan pe­manduan luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura; proses submisi kegiatan pemanduan ke International Maritime Organization (IMO); serta pertimbangan un­tuk membentuk Joint Pilotage Board.

“Saya berharap pada pertemuan Intersessional Meet-ing ini, kita dapat maju ke langkah berikutnya yaitu memfinalisasi submisi ke IMO terkait kegiatan layanan pemanduan luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singa­pura untuk dapat diajukan pada sidang Maritime Safety Committee (MSC) ke­98 di Markas Besar IMO bulan Februari dan Juni mendatang,” tutupTonny. Presti

TIga Negara PaNTaI BaHaS Voluntary Pilotage SerViceS dI BaNduNg

13Edisi I 2017

dIjeN HuBla PaSTIkaN keTaaTaN PeNgguNaaN alaT keSelaMaTaN

dI uPP laBuaN Bajo Selang beberapa hari sejak

dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut ter­

kait penggunaan jaket keselamatan/penolong di pelayaran kapal rakyat atau tradisional Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Labuan Bajo memastikan penerapan aturan tersebut.

Mengangkut penumpang wisa­tawan menuju Pulau Komodo, Labuan Bajo, pagi tadi (16/1/2017), seluruh penumpangnya terlihat ke­nakan jaket penolong di kapal tradis­ional itu.

Dirjen Perhubungan Laut A. Tonny Budiono apresiasi dengan pe nerapan itu, sebagai bentuk ke­taat an pada keutamaan keselamatan pelayaran.

“Para wisatawan yang akan ber­layar menuju daerah wisata yang ditempuh dengan kapal tradisional, diwajibkan menggunakan life jacket karena hal tersebut merupakan ba­gian dari prosedur keselamatan yang harus dipenuhi,” jelas Tonny.

Dia berharap aturan tersebut dapat terus ditaati seluruh masyara­kat pengguna jasa dan operator kapal. Untuk itu diperlukan pen­gawasan secara menyeluruh oleh petugas Syahbandar yang berada di wilayah masing­masing.

“Dengan melakukan peme­riksaan dan memastikan kapal yang berlayar laik laut,mengetahui jumlah penumpang yang naik di atas kapal tidak melebihi kapasitas penumpang serta telah tersedianya alat­alat ke­selamatan beserta alat­alat pemadam kebakaran,” ungkap Tonny.

Dirjen Tonny Budiono me­nyebutkan pentingnya peran serta pengguna jasa dalam mewujudkan keselamatan pelayaran. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesela­matan pelayaran terus tumbuh dan

meningkat. Hal ini terlihat dari ke­sukarelaan para penumpang meng­gunakan life jacket selama pelayaran dengan kapal tradisional dan saya sangat mengapresiasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan ke­selamatan pelayaran,” urai Tonny.

Tonny menilai pelayaran ber­keselamatan yang diterapkan UPP kelas III Labuan Bajo, sangat patut menjadi contoh.

“Para petugas UPP Kelas III La­buan Bajo bertanggungjawab meng­awasi pelaksanaan kegiatan pelayaran

di wilayah kerjanya agar pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat berjalan dengan selamat, aman, lan­car, dan nyaman,” tutur Tonny.

Tonny mengaku tak akan bosan mengingatkan kepada para Nakhoda sebagai pemimpin tertinggi di atas kapal,untuk menyerahkan dan me­mastikan manifest penumpang sama dengan tiket yang dikeluarkan, daf­tar Anak Buah Kapal (ABK) dan muatan kepada Syahbandar, sebelum dikeluarkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Presti

14 Edisi I 2017

SeSdITjeN HuBla: SeluruH uNIT layaNaN PeNgadaaN HaruS TaaTI kode eTIk

Sekretaris Dirjen Perhubungan Laut Supardi menegaskan bahwa seluruh Unit Layanan

Pengadaan (ULP) harus transparan dan akuntabel.

“ULP harus taati kode etik pen­gadaan barang dan jasa,” ungkap Su­pardi dalam acara “Pembinaan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2017” di Bogor, Rabu (18/1/2017).

Supardi mengemukakan, kode etik tertuang dalam Surat Keputu­san Direktur Jenderal Perhubun­gan Laut Nomor UM.008/45/18/DJPL­14 tentang Kode Etik Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Kode etik lainnya yang ha­rus ditaati antara lain bekerja secara adil/tidak ada diskriminatif guna terwujud persaingan yang sehat dan menghindari kebocoran uang negara dan bekerja secara profesional,” tutur Supardi.

Seluruh ULP juga harua mence­gah terjadinya Conflict of Interest (COI), menghindari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan tidak menerima gratifikasi.

“Karena hingga saat ini, masih saja terjadi hal­hal yang mengindi­kasikan adanya bentuk kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa,” aku Supardi.

Seperti diketahui, sesuai hasil laporan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016, penyerapan angga­ran Ditjen Hubla sebesar 74,18% dari total pagu anggaran sebesar Rp12,9 triliun, termasuk Self Blocking.

Sedangkan pada tahun anggar an 2017, alokasi anggaran Rp11,5 tri ­liun dengan jumlah kegiatan di kon­trakkan sebanyak 776 paket. deni

15Edisi I 2017

dITjeN HuBla raIH PeNgHargaaN PPId 2016

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

berhasil meraih penghargaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kooperatif tahun 2016 di lingkungan Kemenhub. Penghargaan tersebut diterima pada Selasa, (24/1/2017).

“Terima kasih atas penghar­gaan ini. Keberhasilan PPID Ditjen Hubla tentu tidak lepas dari dukun­gan tim Humas dan para pejabat di lingkungan Ditjen Hubla dan juga masyarakat umum,” ujar Kepala Ba­gian Organisasi dan Humas Ditjen Hubla Lollan S Panjaitan.

Penghargaan dimaksud diberi­kan oleh Menteri Perhubungan karena prestasinya dalam menge­lola informasi dan dokumentasi se­bagaimana yang tertulis dalam UU No 14 tahun 2008 tentang keterbu­kaan Informasi Publik.

Hadir dalam acara forum PPID Kemhub, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Bambang S Ervan mewakili sekretaris Jenderal Kemenhub menyerahkan penghar­

gaan kepada Ditjen Hubla. Lollan mengaskan, pemberian

penghargaan tersebut tidak mem­buat pihaknya cepat puas. Ia bahkan

berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan mem­berikan layanan in­formasi yang terbaik kepada masyarakat.

Komitmen tersebut dilakukan dengan cara meningkatkan level layanan kepada masyarakat melalui keterbukaan informasi yang akurat,

efektif, dan efisien ,” kata Lollan S Panjaitan.

Selain Ditjen Hubla, yang ter­pilih sebagai PPID Pelaksana Koop­eratif terbaik, Distrik Navigasi Kelas II Semarang mendapatkan penghar­gaan PPID UPT Kooperatif tahun 2016 dan Distrik Navigasi Kelas I Makassar sebagai PPID dengan Sa­rana Terbaik 2016. deni

16 Edisi I 2017

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melantik ratusan pejabat di ling­

kungan Kementerian Perhubungan, termasuk di Direktorat Jenderal Per­hubungan Laut (Ditjen Hubla) pada Jumat (20/1/2017) sore. Salah satu pejabat Ditjen Hubla yang dilantik adalah Ir. I Nyoman Sukayadnya, MM, yang dipercaya menjadi Sekre­taris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perhubungan Laut.

Pengangkatan I Nyoman Su­kayadnya sebagai pejabat nomor dua di lingkungan Ditjen Hubla patut menjadi contoh bagi generasi muda para insan perhubungan laut sebagai abdi Negara. Sebelum menempati posisinya seperti sekarang, I Nyoman Sukayadnya ternyata telah menjalani serangkaian perjuangan berat seb­agai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kariernya betul­betul ditapaki dari level paling rendah.

Saat masuk sebagai pega­wai di Kementerian Perhubungan, Nyoman yang hanya lulusan STM bekerja sebagai sopir Kepala Distrik Navigasi (Kadisnav) Benoa, Bali. Pe­kerjaan itu dilakoninya dari tahun 1980 hingga 1984.

Nyoman lalu ditugaskan sebagai Penjaga Menara Suar (PMS) hingga

tahun 1989. Tak tanggung­tanggung dia pernah bertugas di 17 lokasi menara suar di Lombok, Sumbawa dan lainnya. Sebagian besar letaknya di pulau terpencil di tengah samu­dera.

Selepas dari tugas sebagai pen­jaga menara suar, I Nyoman Sukay­adnya beralih menjadi anak buah ka­pal (ABK). Setidaknya di lima kapal, dia bertugas antara lain KN Camara, KN Boga, dan KN Misan.

Tahun 1991, Nyoman ditugas­kan kembali ke ‘daratan.’ Dia ber­kantor di Distrik Navigasi Benoa. Dari tugas sebagai petugas bengkel hingga operator radio pantai.

Di tengah tugas­tugas yang di­embannya itu, Nyoman rupanya ter­masuk orang yang memahami bahwa salah satu jalan menin­gkatkan derajat dan martabat hidup adalah melalui pendidi­kan. Dia memutuskan kuliah di Fakultas Teknik Universitas Pendidikan Nasional, Denpas­ar dan berhasil meraih title insinyur pada ta­hun 1996. Tak puas meraih gelar sar­jana Strata Satu (S1), Nyoman k e m u d i a n

melanjutkan kuliah jenjang S2. Usai ditugaskan menginventari­

sasi aset ketika Timor Timur dilanda kerusuhan dan berujung memisah­kan diri dari Indonesia pada tahun 1999, ia mulai ditugaskan menjadi Kadisnav Kendari pada tahun 2002. Lalu pada Oktober 2004 menjadi Kadisnav Benoa, tempat dia pernah meniti karier dari bawah. Bahkan tempat dimana dia pernah menjadi sopir Kadisnav.

Pada Januari 2010, dia diper­caya menjadi Kadisnav Tanjung Priok. Dan tahun 2013 mengikuti Lemhannas, lalu ditugaskan menjadi Kadisnav Surabaya.

Mulai 20 Januari 2017, dia di­tugaskan Menteri Perhubun­

gan Budi Karya Sumadi mendampingi dan mem­bantu Ir. A Tonny Bu­diono dalam mengem­ban amanahnya sebagai Dirjen Perhubungan Laut. Wisnu

Ir. I NyoMaN SukayadNya, MM., MeNjaBaT SeSdITjeN HuBla