Organisasi Binaan PBNU VISI, MISI DAN PROGRAM NASIONAL PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA NAHDLIYIN (PP HPN) TAHUN 2016-2021 1. Landasan Konstitusional 1.1. Anggaran Dasar (AD) HPN: 1.1.1. Latar Belakang Pendirian (Mukadimah) (1) Bahwa umat Islam Ahlusunnah Waljama’ah umumnya dan kaum Nahdliyin khususnya, berpandangan: “berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan berpartisipasi proaktif membangun dunia usaha yang tangguh, sehat dan dinamis, merupakan kewajiban yang diperintahkan ALLAH Subhaanahu Wata’aala dan Rosul-NYA, bernilai jihad dalam rangka menempat dan manfaat gunakan sumber daya alam dan manusia secara beradab, memberantas kemiskinan, meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan yang berkemakmuran, mengokohkan persatuan dan, memantapkan Ketahanan Nasional dalam antisipasi percaturan dan perubahan ekonomi di tingkat regional dan Internasional yang sangat dinamis”; (2) Bahwa Pengusaha Nahdliyin berkedudukan strategis sebagai motor penggerak ekonomi kaum Nahdliyin, umat Islam Ahlusunnah Waljama’ah dan, bangsa Indonesia, belum cukup optimal memainkan peranannya dalam melaksanan kewajiban dimaksud, dikarnakan walau secara kuantitatif berjumlah sangat besar, namun secara kualitatif masih banyak yang tergolong mikro, kecil dan menengah dengan segala kelemahan dan keterbatasannya dalam mengantisipasi perubahan, peluang dan masalah yang kian kompelek; (3) Bahwa dalam mengoptimalkan perannya sebagai motor penggerak dimaksud, pengusaha Nahdliyin secara proaktif berkehendak kuat untuk terus berbenah diri dan menggalang kerja sama sinergis, sistematis, terstruktur dan, masif antar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Organisasi Binaan PBNU
VISI, MISI DAN PROGRAM NASIONAL
PENGURUS PUSAT HIMPUNAN PENGUSAHA NAHDLIYIN (PP HPN)
TAHUN 2016-2021
1. Landasan Konstitusional
1.1. Anggaran Dasar (AD) HPN:
1.1.1. Latar Belakang Pendirian (Mukadimah)
(1) Bahwa umat Islam Ahlusunnah Waljama’ah umumnya dan kaum Nahdliyin
khususnya, berpandangan: “berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi dan
berpartisipasi proaktif membangun dunia usaha yang tangguh, sehat dan
dinamis, merupakan kewajiban yang diperintahkan ALLAH Subhaanahu
Wata’aala dan Rosul-NYA, bernilai jihad dalam rangka menempat dan
manfaat gunakan sumber daya alam dan manusia secara beradab,
memberantas kemiskinan, meningkatkan kemakmuran yang berkeadilan
dan keadilan yang berkemakmuran, mengokohkan persatuan dan,
memantapkan Ketahanan Nasional dalam antisipasi percaturan dan
perubahan ekonomi di tingkat regional dan Internasional yang sangat
dinamis”;
(2) Bahwa Pengusaha Nahdliyin berkedudukan strategis sebagai motor penggerak
ekonomi kaum Nahdliyin, umat Islam Ahlusunnah Waljama’ah dan, bangsa
Indonesia, belum cukup optimal memainkan peranannya dalam melaksanan
kewajiban dimaksud, dikarnakan walau secara kuantitatif berjumlah sangat
besar, namun secara kualitatif masih banyak yang tergolong mikro, kecil dan
menengah dengan segala kelemahan dan keterbatasannya dalam
mengantisipasi perubahan, peluang dan masalah yang kian kompelek;
(3) Bahwa dalam mengoptimalkan perannya sebagai motor penggerak dimaksud,
pengusaha Nahdliyin secara proaktif berkehendak kuat untuk terus berbenah
diri dan menggalang kerja sama sinergis, sistematis, terstruktur dan, masif antar
Organisasi Binaan PBNU
sesamanya dan dengan pengusaha umumnya disegala aspek, sektor dan
tingkatan usaha, ditingkat lokal, nasional, regional dan, Internasional;
(4) Bahwa untuk mewujudkan kehendak kuat dimaksud, Pengusaha Nahdliyin
membutuhkan wadah, wahana dan sarana komunikasi, koordinasi, konsolidasi,
konsultasi, fasilitasi, advokasi, artikulasi, agregasi dan reprensetasi, serta
inkubasi bagi lahirnya pengusaha baru dan pembinaan khusus bagi pengusaha
Nahdliyin dan pengusaha Indonesia umumnya dalam rangka lompatan kuantum
wujudkan dunia usaha Indonesia yang berkarakter kuat, bermartabat dan
berdaya saing tinggi dengan tetap bertumpu pada keunggulan sumber daya
kaum Nahdliyin, Bangsa dan Negara Indonesia;
(5) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan dimaksud [serta menghidupkan dan
mengobarkan kembali Misi Perjuangan NAHDLATUT TUJAR
(Kebangkitan Saudagar) yang didirikan oleh Hadhrotusy Syeikh KH.
Hasyim Asy’ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Bishri Syansuri,
KH. Abdul Hamid Chasbullah dan lain-lain di Surabaya pada Tahun
1918 (mengonsolidasikan dan mengakselerasi kekuatan ekonomi
pribumi; mengatasi ketidak-adilan dan kesenjangan ekonomi;
mempertahankan tradisi kewiraswastaan dan kemandirian umat Islam;
serta menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan kekufuran sebagai
dampak dari penjajahan)], dengan berkat rahmat dan petunjuk ALLAH
Subhaanahu Wata’aala serta niat luhur mengharapkan ridho-NYA, maka
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menginisiasi dan memfasilitasi
berdirinya HIMPUNAN PENGUSAHA NAHDLIYIN (HPN);
1.1.2. Asas HPN (Pasal 3):
Pancasila; Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia;
Organisasi Binaan PBNU
1.1.3. Prinsip Perjuangan HPN (Pasal 4):
Pengabdian kepada Allah Subhaanahu Wata’aala dan Berbakti kepada Bangsa
dan Negara Indonesia; menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran; menegakan
keadilan sosial, menjaga kelestarian alam dan persatuan bangsa; menumbuhkan
kembangkan kewirausahaan; meningkatkan keadilan yang berkemakmuran dan
kemakmuran yang berkeadilan; mengokohkan ketahanan ekonomi Umat dan
ketahanan Nasional sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam Nusantara
Ahlusunnah Waljama’ah, Rahmatan Lil ‘Alamin;
1.1.4. Sifat HPN (Pasal 5):
Kebangsaan, Kekeluargaan, Kebersamaan, Kemandirian, Keterbuka, Proaktif dan
Progresif;
1.1.5. Fungsi HPN (Pasal 6):
(1) Sebagai wadah berhimpun bagi setiap pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan
Besar yang menyetujui asas dan prinsip perjuangan HPN;
(2) Sebagai wahana meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha serta
memperkokoh dan memperluas jaringan usaha anggotanya; dan
(3) Sebagai sarana representasi pengusaha Nahdliyin; artikulasi dan agregasi
kepentingan kewirausahaan; advokasi terhadap anggotanya dan pelaku usaha
umumnya; inkubasi bagi lahirnya pengusaha baru; serta pembinaan khusus bagi
pengusaha Nahdliyin dan Indonesia;
1.1.6. Maksud HPN (Pasal 7):
Mendata, menghimpun dan mengembangkan kualitas, kapasitas dan jaringan
usaha Pengusaha Nahdliyin;
1.1.7. Tujuan HPN (Pasal 8):
Terwujudnya Pengusaha Nahdliyin yang berkarakter kuat, bermartabat, berdaya
cipta, dan berdaya saing tinggi serta Beretika Bisnis Islami dalam wadah HPN yang
profesional dalam rangka terwujudnya kemakmuran yang berkeadilan dan keadilan
Organisasi Binaan PBNU
yang berkemakmuran bagi seluruh rakyat/umat dan meningkatnya Ketahanan
Nasional Indonesia di tengah percaturan ekonomi regional dan Internasional;
1.1.8. Usaha-Usaha HPN (Pasal 9):
(1) Menghimpun dan mengelola data serta memberikan layanan informasi
kewirausahaan dimasing-masing tingkatan struktur organisasi secara
sistematis, komprehensif, veripikatif, terkini, dan profesional;
(2) Mendorong, membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan
kemitraan antar anggota dan kemitraan anggota dengan pengusaha/pihak
lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan sumber daya;
(3) Memprakarsai pendirian dan pengelolaan badan-badan usaha terutama
Koperasi sesuai dengan kebutuhan peningkatan kualitas, kapasitas dan
kesenergian usaha anggotanya;
(4) Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan daya kreasi, inovasi,
dan daya saing serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha anggotanya
dan pengusaha pada umumnya;
(5) Mendorong tumbuh kembangnya wirausahawan Nahdliyin dan wirausahawan
baru;
(6) Membudayakan Etika Bisnis Islami dan tata kelola perusahaan profesional;
(7) Menumbuh kembangkan fungsi sosial dan ekologi (sosioekoprenershif)
pengusaha dan perusahaan;
(8) Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah disetiap tingkatannya
dalam proses pembuatan kebijakan umum terutama yang berkenaan dengan
Peraturan Perundang-undangan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan
aspirasi anggotanya dan dunia kewirausahaan;
(9) Bekerjasama dengan pemerintah disetiap tingkatan dalam rangka menegakan
Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan program-program
pembangunan dibidang ekonomi dan kewirausahaan;
(10) Melakukan advokasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anggotanya dan
pengusaha pada umumnya serta mewakili kepentingan anggotanya dalam
Organisasi Binaan PBNU
berbagai forum dan kegiatan di pengadilan maupun di luar pengadilan, di dalam
maupun di luar negeri;
1.2. Anggaran Rumah Tangga (ART) HPN (Pasal 44 ayat 1):
MUSYAWARA KERJA NASIONAL merupakan forum permusyarawaratan pada
tingkatan nasional untuk mengevaluasi serta membahas kinerja dan Program Kerja
Nasional, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan
Konferensi Nasional dan masalah-masalah lainnya yang dianggap penting.
2. Landasan Tematik
Tema Mukernas HPN I Jakarta 5-7 Mei 2017: “Akselerasi Peran HPN: Wujudkan
Keadilan Berkemakmuran dalam Revitalisasi Ketahanan Nasional di Era Melinial”
Tujuan Mukernas HPN I Jakarta 5-7 Mei 2017: “Terumuskan dan ditetapkannya Visi,
Misi dan Program Kerja Nasional PP HPN Priode 2016-2021 dalam rangka akselerasi
peran HPN wujudkan keadilan berkemakmuran ekonomi, tanggulangi kemisikinan dan
kesenjangan ekonomi serta tingkatkan daya saing ekonomi Nasional dalam Revitalisasi
Ketahanan Nasional Indonesia di Era Milenial”
3. Visi dan Misi PP HPN 2016-2021
3.1. Visi:
“HPN mitra Pemerintah hadir berperan proaktif dan progresif dalam
pembangunan dan penanggulangan masalah disegala bidang dan sektor
ekonomi/bisnis Indonesia”
Organisasi Binaan PBNU
3.2. Misi:
3.2.1. Membangun struktur beserta kelengkapan dan perangkatnya serta kultur dan etos
proporsionalisme dan profesionalisme perkumpulan HPN sampai ketingkat
Pengurus Anak Cabang (PAC) diseluruh penjuru Nusantara;
3.2.2. Menjalin kerjasama sistemik dan stragis dengan pemerintah, jami’ah dan
jama’ah Nahdlatul Ulama serta pihak lain di dalam maupun di luar Negeri
disetiap tingkatan struktur pekumpulan HPN;
3.2.3. Menyelenggarakan: Pendataan dan mapping bidang, sektor, klasifikasi usaha,
potensi Sumber Daya, Peluang Pengembangan Usaha serta tantangan dan
permasalahan usaha; dan layanan informasi, komunikasi, koneksi serta
kolaborasi usaha bagi anggota/partisipan HPN dan pihak-pihak lainnya dengan
sistem digital integrative multi fungsional (GreenPages Nusantara) secara
sistematis, terstruktur, terukur dan terkini;
3.2.4. Merumuskan, menetapkan dan mensosialisasikan Standar Karakter, Etika, Etos
dan Profesionalisme Enterpreneurship bebasis nilai-nilai dan norma-norma
Islam Nusantara;
3.2.5. Membina dan meningkatkan kualitas, kapasitas, kapabilitas, profesionalisme dan
daya saing bisnis serta menumbuh kembangkan fungsi sosial dan ekologi
(sosioekoprenershif) anggota/partisipan HPN dan pengusaha Indonesia
umumnya;
3.2.6. Membangun jejaring dan peluang bisnis berbasis digital antar anggota/partisipan
HPN dan stakeholder lainnya;
3.2.7. Membangun jaringan Koperasi Saudagar Daerah disetiap kabupaten/kota
diseluruh penjuru Nusantara sebagai penunjang bisnis anggota/partisipan HPN;
Organisasi Binaan PBNU
3.2.8. Membangun jaringan bisnis ritel Mikromart diseluruh penjuru Nusantara sebagai
peluang usaha, sarana pemasaran produk-produk barang/jasa dan sebagai agen
usaha-usaha ritel anggota/partisipan HPN serta sebagai sarana pemenuhan
kebutuhan dan perlindungan terhadap konsumen;
3.2.9. Menggalang tumbuh kembangnya peluang dan usaha Ekonomi Kreatif;
3.2.10. Menyelenggarakan inkubasi, pemagangan dan pendampingan bisnis terhadap
santri dan generasi muda Indonesia umumnya;
3.2.11. Melaksanakan kaderisasi khusus aparat penggerak perkumpulan HPN,
narasumber literasi bisnis, konsultan bisnis, motivator bisnis syari’ah, tenaga
pendamping bisnis dan pelaku bisnis potensial;
3.2.12. Menyelenggarakan konsolidasi Sumber Daya Usaha, industri barang dan jasa,
pasar dan konsumen di dalam dan di luar negeri berbasis komunitas;
3.2.13. Menyelenggarakan advokasi dan menggalang dukungan terhadap penerapan
vokatif policy Pemerintah pada bidang dan sektor pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan dan kelautan; pelaku usaha dalam negeri; Koperasi,
UMKM; Sistem Ekonomi/Bisnis Syari’ah; Ekonomi Pesantren/Umat; dan
Ekonomi Pedesaan terutama menyangkut Sumber Daya dan Pengembangan
Usaha termasuk pemberantasan praktek-praktek monopoli, oligopoly, korupsi,
kolusi, kronisasi, mafia bisnis dan praktek hasad lainnya;
4. Program
4.1. Kesekretariatan
4.1.1. Kesekretariatan
(1) Mengadakan kantor Kesekretariatan Nasional HPN representatif;
(2) Mengadakan sarana dan prasarana Kesekretariatan Nasional HPN;
Organisasi Binaan PBNU
4.1.2. Administrasi
(1) Merumuskan dan menetapkan Standar Administrasi Kesekretariatan HPN
secara nasional;
(2) Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan Nasional PP HPN;
4.1.3. Risalah, Pelaporan dan Dokumentasi
(1) Menyelenggarakan kegiatan risalah dan pelaporan PP HPN;
(2) Menyelenggarakan Dokumentasi di tingkat Nasional secara fisik dan digital;
4.1.4. Hukum dan Organisasi
(1) Mengkoordinasikan legalisasi Organisasi Perkumpulan disetiap tingkatan;
(2) Menginpentarisasi kebutuhan dan menkosnolidasikan penerbitan,
menempatkan di lembaran peraturan Perkumpulan serta mensosialisasikan,
monitoring dan evaluasi penerapan Peraturan-peraturan HPN;
(3) Menyelenggarakan penerbitan Surat-surat Keputusan (SK) Penetapan Susunan
Kepengurusan disetiap tingkatan Organisasi Perkumpulan dan SK lainnya;
4.1.5. Protokoler
(1) Merumuskan dan menetapkan Standar Protokoler Perkumpulan HPN;
(2) Menyelenggarakan Protokoler HPN di tingkat nasional;
4.1.6. Personalia
(1) Menginpentarisasi kebutuhan, merekrut, menempatkan dan membina
Personalia Kesekretariatan;
(2) Memberikan jaminan kesejahteraan Personalia Kesekretariatan;
4.2. Kebendaharaan
4.2.1. Merumuskan dan Menetapkan standar manajemen dan tata kelola keuangan dan
perbendaharaan HPN nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
Organisasi Binaan PBNU
4.2.2. Menyelenggarakan manajemen dan tata kelola keuangan dan perbendaharaan PP
HPN;
4.3. Kelengkapan Dewan Perngurus Pusat (DPP):
4.3.1. Departemen Penguatan/Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi
(1) Penguatan/Pengembangan Organisasi:
a. Menkoordinasikan pembentukan struktur perkumpulan untuk pertama kali
disetiap tingkatan;
b. Mengonsolidasikan pembentukan dan operasionalisasi Perangkat Dewan
Pengurus disetiap tingkatan;
c. Menyelenggarakan orientasi dan konsolidasi organisasi setiap tingkatan;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan permusyawaratan sampai ketingkat
Pengurus Cabang;
e. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan konflik-konflik
internal organisasi;
f. Pembentukan Asosiasi-asosiasi bidang/sektor;
(2) Kaderisasi:
a. Merumuskan standar umum dan khusus: sistem, metode dan pendekatan
serta jenjang dan jejaring kaderisasi aparatur penggerak perkumpulan,