Visi Misi dan Program Kerja Jusuf Kalla Wiranto 2009-2014 Posted: Juni 26, 2009 by Yasir Alkaf in Indonesia Tag:JK , Jk Wiranto , JK-Win , kampanye , KPU , pilpres 2009 , program kerja JK Wiranto , visi misi JK Wiranto , Wiranto 5 VISI Pasangan Capres Cawapres Jusuf Kalla Wiranto 2009-2014: ‘INDONESIA YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMANFAAT’ MISI 1. Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. 2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya dan otonomi daerah yang sehat, efisien dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang menjamin kebhinekaan. 4. Mewujudkan bangsa yang aman, tentram dan damai dengan penegakan hukum dan ham 5. Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa – bangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik. AGENDA KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI 1. Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi 2. Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Negeri 3. Menciptakan Struktur Ekonomi Nasional yang Adil Melalui Pemberdayaan Koperasi dan UMKM 4. Menjalankan Reformasi Agraria untuk Kesejahteraan Petani 5. Anggaran untuk Rakyat
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Visi Misi dan Program Kerja Jusuf Kalla Wiranto 2009-2014
Posted: Juni 26, 2009 by Yasir Alkaf in Indonesia Tag:JK, Jk Wiranto, JK-Win, kampanye, KPU, pilpres 2009, program kerja JK Wiranto, visi misi JK Wiranto, Wiranto 5
VISI Pasangan Capres Cawapres Jusuf Kalla Wiranto 2009-2014:
‘INDONESIA YANG ADIL, MANDIRI DAN BERMANFAAT’
MISI
1. Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat
3. Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya dan otonomi daerah yang sehat, efisien dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang menjamin kebhinekaan.
4. Mewujudkan bangsa yang aman, tentram dan damai dengan penegakan hukum dan ham5. Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa – bangsa lain dalam
bidang ekonomi dan politik.
AGENDA KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI
1. Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi2. Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Negeri3. Menciptakan Struktur Ekonomi Nasional yang Adil Melalui Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM4. Menjalankan Reformasi Agraria untuk Kesejahteraan Petani5. Anggaran untuk Rakyat6. Lembaga Keuangan dan Perbankan yang Mendorong Sektor Rill dan Memihak Rakyat.7. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur8. Pembangunan Industri Maritim9. Lingkungan hidup dan perubahan iklim
AGENDA KEBIJAKAN BIDANG POLITIK DAN HUKUM
1. Memperkuat Sistem Presidensil yang Didukung Sistem Kepartaian yang Sederhana2. Menata Kembali Fungsi Lembaga-lembaga Negara
3. Mengefektifkan Hubungan Pusat dan Daerah4. Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Tangkas,
Tanggap, dan Cepat5. Meningkatkan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Kancah Internasional6. Perlindungan Hak Asasi Manusia7. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan8. Menciptakan Kepastian Hukum melalui Peraturan Perundangan9. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat
AGENDA KEBIJAKAN BIDANG PERTAHANAN KEAMAMAN
1. Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan NKRI2. Mengikis Tindak Kejahatan, Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban3. Modernisasi Alat Utama Sistem Persenjataan (alutsista) TNI Polri4. Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Kemanan
AGENDA KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN
1. Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pendidikan melalui Sistem Evaluasi yang Proporsional
2. Meningkatkan Penyediaan Pendidikan yang Terjangkau melalui Anggaran yang Memadai
3. Mempertegas Pendidikan Kejuruan melalui Diversifikasi Keahlian
AGENDA KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL DAN KESEHATAN
1. Meningkatkan Solidaritas Sosial, Kesetiakawanan, dan Memupuk Semangat Nasionalisme
2. Pemberdayaan bagi Kalangan Fakir Miskin dan Anak Terlantar3. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan, Dokter dan Tenaga Medis
yang Memadai bagi Daerah Tertinggal atau Kurang Berkembang4. Memperluas Jangkauan Asuransi Kesehatan menuju Terwujudnya Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Visi misi dan program kerja di atas adalah ringakasan saja. Versi lengkap visi dan misi dalam bentuk pdf dari Media Center KPU dapat di download di sini.
00
Rate This
Komentar
1. ekojuli mengatakan:
Juni 27, 2009 pukul 11:28 am
bisa menjawab nasionalisme VS prinsip ekonomi ga ya???
pokoknya janji itu hutangkepada rakyatpasti dituntut oleh Allah SWTklo melanggar janji
4. zulfikar sadik mengatakan:
Juli 4, 2009 pukul 8:57 am
ass alaikum wr.wbpa bagaimana tentang program data base (pegawai honor),,, apa masih masuk dalam program kerja 2009-2014 ?????. insya Allah Seluruh masyarakat indonesia memilih Yang LEBIH CEPAT LEBIH BAIK.terutama SULAWESI
5. yus mengatakan:
Juli 5, 2009 pukul 10:30 pm
ass alaikum wr.wbsaya setuju dgn program bapak. smoga berjalan dengan lancar dan menangkan pemili ini..sy mendukung bpak 100%.Lebih Cepat Lebih baik
Visi, Misi dan Program Kerja Pasangan SBY-Boediono 2009-2014
Posted: Juni 26, 2009 by Yasir Alkaf in Indonesia Tag:Boediono, kampanye, KPU, pilpres 2009, program SBY Boediono, SBY, SBY Boediono, visi misi SBY Boediono
23
Visi SBY Boediono2009-2014 adalah TERWUJUDNYA INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR [Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 17/2007].
Misi SBY Boediono 2009-2014: MEWUJUDKAN INDONESIA YANG LEBIH SEJAHTERA, AMAN DAN DAMAI DAN MELETAKKAN FONDASI YANG LEBIH KUAT BAGI INDONESIA YANG ADIL DAN
DEMOKRATIS.
Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010 sebagai berikut.
1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi3. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang
Pasangan Capres-Cawapres SBY-Boediono telah merancang 5 Strategi Pokok sebagai berikut:
1. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi Indonesia untuk mencapai Kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia.
2. Melanjutkan upaya menciptakan Good Government dan Good Corporate Governance.3. Demokratisasi Pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan
kreativitas segenap komponen Bangsa.4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka Pembangunan Masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.
Untuk melaksanakan hal-hal tersebut diatas, maka telah dirancang 13 Pokok-pokok Program Kerja sebagai berikut:
PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN
Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004-2009, sehingga terbangun fasilitas pendidikan yang memadai dan bermutu dengan memperbaiki dan menambah prasarana fisik sekolah, serta penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas.
Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk memastikan pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau untuk pendidikan dasar 9 tahun dan dilanjutkan secara bertahap pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA.
Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas agar makin mencerdaskan siswa dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras.
Meneruskan perbaikan kualitas guru, dosen serta peneliti agar menjadi pilar pendidikan yang mencerdaskan bangsa, mampu menciptakan lingkungan yang inovatif, serta mampu menularkan kualitas intelektual yang tinggi, bermutu, dan terus berkembang kepada anak didiknya. Selain program sertifikasi guru untuk menjaga mutu, juga akan ditingkatkan program pendidikan dan pelatihan bagi para guru termasuk program pendidikan bergelar bagi para guru agar sesuai dengan bidang pelajaran yang diajarkan dan semakin bermutu dalam memberikan pengajaran pada siswa.
Memperbaiki remunerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti.
Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan.
Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan aspirasi dan tantangan jaman saat ini dan kedepan.
Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan, baik pada keluarga berpenghasilan rendah maupun daerah yang tertinggal. Pemberiaan program beasiswa serta pelaksanaan dan perluasan Program Keluarga Harapan (PKH), serta memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin dengan syarat mereka mengirimkan anaknya ke bangku sekolah.
PROGRAM AKSI BIDANG KESEHATAN
Fokus utama program aksi bidang kesehatan adalah sebagai berikut:
Menyempurnakan dan memantapkan pelaksaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.
Mendorong upaya pembuatan obat dan produk farmasi lain yang terjangkau dengan tanpa mengabaikan masalah kualitas dan keamanan obat seperti yang telah dilakukan selama 3 tahun terakhir.
Mempermudah pembangunan klinik atau rumah sakit yang berkualitas internasional baik melalui profesionalisasi pengolaan rumah sakit pemerintah maupun mendorong tumbuhnya rumah sakit swasta.
Upaya untuk meningkatkan kapasitas generasi mendatang sudahharus dimulai sejak bayi dalam kandungan.
Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahanpenyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.
Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita menjadi di bawah 15% pada tahun 2014 dari keadaan terakhir sekitar 18%.
Revitalisasi program keluarga berencana yang telah dimulai kembali dalam periode 2005-2009 akan dilanjutkan dan diperkuat.
Upaya pencapaian dalam bidang kesehatan tidak tercapai jika kesejahteraan dan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis khususnya yang bertugas di daerah terpencil tidak memadai.
Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, utamanya yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor dalam proses produksi obat.
Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran yang sesuai dengan etika dan menjaga kepentingan dan perlindungan masyarakat awam dari mal-praktek dokter dan rumah sakit yang tidak bertanggung jawab.
Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan cara menghindarinya untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban
Evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah bencana alam
PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Program aksi penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui beberapa program aksi sebagai berikut:
Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Melanjutkan program pengarusutamaan semua program penanggulangan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga sebagai pendukung program PNPM (PNPM pendukung).
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang selama ini efektif dalam mengatasi gejolak yang temporer akan selalu disiagakan untuk dipergunakan setiap waktu.
Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan. Pengembangan program-program berlapis untuk rakyat miskin yang dilakukan secara intensif,
antara lain: Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, antara lain dengan pemberian Kredit
Usaha Rakyat untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil.
PROGRAM AKSI PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
Fokus dalam program aksi ketenagakerjaan ini akan menekankan pada:
Peningkatan kualitas pekerja baik dilihat dari upah yang diterima, produktivitas dan standar kualifikasinya untuk dapat memperluas peningkatan kesempatan di sektor formal, serta mengurangi jumlah pengangguran terbuka usia muda.
Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi baik di pusat maupun di daerah sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta.
Reformasi tingkat mikro-ekonomi, Membangun infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi,
serta mendorong program industrialisasi yang dapat menarik industri lanjutan (PMDN, PMA, dan Perusahaan Global) untuk berinvestasi di Indonesia.
Memperluas permintaan domestik di luar barang-barang konsumsi, serta memanfaatkan pasar regional.
Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata sebagai sumber potensi perekonomian Indonesia yang sangat besar.
Pembangunan kawasan-kawasan ekonomi khusus seperti Batam, Bintan, Karimun, Suramadu, Sabang dan berbagai kawasan khusus lainnya.
PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR
Program aksi pemerintah mendatang di bidang pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:
Melanjutkan pelaksanaan dual track strategy dalam pembangunan infrastruktur, yaitu memperluas kesempatan bagi masyarakat (baik swasta nasional maupun asing) untuk berpartisipasi secara transparan, adil, bebas dari kepentingan kelompok, bersih, dan kompetitif dalam pembangunan dan pengoperasian kegiatan infrastruktur.
Menjamin akses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur, pemerintah tetap akan mempertahankan fungsi regulasi yang fair kepada setiap pelaku dan konsumen.
Untuk mendukung partisipasi swasta dan BUMN dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan penjaminan resiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan criteria yang obyektif, matang, terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
Melakukan unbundling pembangunan infrastruktur dimana pemerintah akan menanggung pembangunan infrastruktur dasar, sementara badan usaha menanggung pembangunan yang bersifat komersial untuk berbagai infrastruktur penting di daerah.
Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang penggunaannya akan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang sifatnya non komersial.
Meningkatkan pembangunan telekomunikasi pita lebar untuk mendekatkan jarak fisik yang berjauhan mengingat Negara Indonesia adalah negara kepulauan.
Dalam rangka mengatasi bencana alam banjir diberbagai daerah, pengelolaan sungai beserta daerah tangkapan air akan terus dilakukan, antara lain melalui pembangunan Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo, Banjir Kanal Jakarta.
PROGRAM AKSI KETAHANAN PANGAN
Program aksi peningkatan pangan meliputi antara lain:
Memperbaiki infrastruktur pertanian Meningkatkan kualitas input baik dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul,
dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat dijaga. Memperbaiki kebijakan penyediaan dan subsidi pupuk, agar tidak terjadi kelangkaan,
penyelundupan, dan penggunaan pupuk subsidi kepada yang tidak berhak Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk pergudangan secara terintegrasi dengan
memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.
Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani namun tidak memberatkan konsumen yang berpendapatan rendah.
Meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan daya tawar dan kompetisi (competitive advantage) dari sektor pertanian di pasar regional dan dunia, terutama pada komoditas yang merupakan produk utama dan terbesar di kawasan Asia dan dunia seperti CPO, Kayu manis, dll.
Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan penciptaan iklim investasi yang baik dan bila perlu diberikan insentif (fiskal) bagi pengembangannya.
Penyediaan informasi secara transparan tentang harga pasar dari hasil panen yang akurat dan up to date kepada petani dan nelayan, harga dan ketersediaan pupuk, peringatan dini cuaca dan wabah sehingga petani dapat lebih cerdas dalam menentukan tindakannya.
PROGRAM AKSI KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI
Program aksi dalam sektor energi adalah sebagai berikut:
Mendorong diversifikasi penggunaan energi domestik kepada gas alam dan batubara. Program ini akan mengurangi tekanan tambahan permintaan pada sumber energi minyak bumi.
Program aksi peningkatan kemandirian energi akan dilakukan secara integratif antara penguasaan teknologi energi, pembangunan infrastruktur, kebijakan harga, dan insentif di dalamnya.
Meningkatkan daya tarik dan kepastian investasi untuk eksplorasi dan produksi di bidang pertambangan dan energi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor energi.
Meningkatkan transparansi, tata kelola, dan menghilangkan korupsi dan biaya yang tidak efisien di sektor hulu energi.
Meningkatkan kompetisi yang sehat dan transparan di sektor hilir energi, agar tercapai pelayanan yang baik dan harga yang rasional dan terjangkau bagi masyarakat luas.
Melaksanakan kebijakan pengembangan dan pemakaian energy terbarukan (renewable energy) yang konsisten dan sesuai dengan partispasi dan tanggung jawab Indonesia dalam agenda global untuk mencegah pemburukan iklim dunia (climate change) dan memperkuat ketahan energi nasional.
Meningkatkan kegiatan-kegiatan penelitian sektor energi untuk menghasilkan sumber-sumber energi baru non-konvensional, meningkatkan efisiensi penggunaan energi dan penurunan emisi karbon.
Peningkatan efisiensi energi untuk mendorong perekonomian, peningakatan kesejahteraan dan memperbaiki daya saing.
Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi sehingga setiap rakyat Indonesia mampu memperoleh energi sesuai kebutuhan dan kemampuan daya belinya.
PROGRAM AKSI PERBAIKAN DAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Program aksi itu terdiri dari:
Meneruskan reformasi birokrasi di lembaga-lembaga pemerintah (departemen dan lembaga serta pemerintah daerah) secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kinerjanya serta pertangungjawaban publik.
Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sispil.
Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan.
Memperbaiki remunerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang.
Memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran.
Melakukan pengawasan kinerja dan dampak reformasi, termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.
PROGRAM AKSI PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
Penegakan pilar demokrasi akan diimplementasi melalui program aksi penguatan sistem demokrasi yang meliputi:
Mengatur kembali hubungan eksekutif dan legislatif sehingga dapat menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran yang efektif dan seimbang dan terbentuk suatu system yang dapat melancarkan tujuan bernegara secara bermartabat.
Memperbaiki peraturan dan penyelenggaran Pemilu dan Pilkada, agar tercapai Pemilu yang jujur, adil, dan dapat menghindarkan warga negara yang kehilanggan hak untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
Memperbaiki administrasi, penganggaran, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu agar terjadi kepastian dan efisiensi kerja insitusi penyelenggara pemilu tanpa mengorbankan kualitas pemilu.
Mengembangkan substansi demokrasi, yaitu nilai-nilai hakiki seperti kebebasan, penegakan hukum, keadilan dan rasa tanggung jawab.
PROGRAM AKSI PENEGAKAN HUKUM
Implementasi agenda reformasi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua program aksi yaitu reformasi penegakan hukum (rule of law) dan penegakan ketertiban umum, dengan cara:
Memperbaiki law enforcement. Memperkuat kinerja dan pengawasan kepolisian dan kejaksaan melalui reformasi kepolisian dan
kejaksaan, perbaikan kinerja kepolisian dan kejaksaan di daerah, baik melalui program quick win maupun perbaikan struktural menyeluruh dan komprehensif pada kepolisian dan kejaksaan.
Meninjau ulang dan memperbaiki peraturan yang menyangkut penegakan hukum termasuk pengaturan hak-hak polisi, peraturan-peraturan pelaporan, dan aturan pelayanan dari aparat penegak hukum.
Mendukung perbaikan adminsitrasi dan anggaran di Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
Pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten dan tanpa tebang pilih.
PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
Program aksi yang inklusif dan berkeadilan meliputi:
Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM termasuk dan utamanya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), penciptaan dan pendidikan bagi para pengusaha (enterpreneur) baru di tingkat kecil dan menengah di daerah-daerah, mendukung inovasi dan kreativitas masyarakat dan pengusaha dalam menciptakan produk, mengemas, memasarkan dan memelihara kesinambungan dalam persaingan yang sehat.
Mengurangi kesenjangan antar daerah dengan melakukan terus menerus perbaikan kebijakan transfer anggaran kedaerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana otonomi khusus (otsus).
Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil dengan pemberian anggaran yang cukup bagi pembangunan infrastruktur dan pos penjagaan terluar.
Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.
PROGRAM AKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Progam di bidang lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan, menjaga kelestarian alam, dan menjaga kesinambungan daya dukung alam terhadap aktivitas ekonomi dan masyarakat.
Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai.
Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim globalkhususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon- baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian.
Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
PROGRAM AKSI PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Pengembangan budaya ditujukan untuk menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki budaya dan peradaban luhur dan mampu menjaga jati diri ditengah pergaulan global.
Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat
non-komersial Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas
seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional
Versi lengkap visi dan misi dalam bentuk pdf dari Media Center KPU dapat di download di sini.
5
3
Rate This
Komentar
1. anker mengatakan:
Juni 26, 2009 pukul 8:38 pm
bagaimanapun selama 5 tahun ini sby telah melakukan hal yang terbaikHidup Pak SBY
2. @ahmad mengatakan:
Juli 2, 2009 pukul 10:26 am
demam pilpress bikin pusing juga, ga cuma flu babi
semoga semua program berjalan dan dijalankan sebagaimana janji yang telah diberikan…..
6. stop dreaming start action mengatakan:
Juli 8, 2009 pukul 1:22 am
moga aja pak sby kembali terpilih besk…hidup pak sby
7. Azhimuddin Arzak mengatakan:
Juli 9, 2009 pukul 12:46 pm
SBY merupakan sosok presiden yang memang memiliki kharisma tersendiri dan layak menjadi idola dari masyarakat. Wibawa, Ketenangan diri, Cerdas, Kharismatik, yah…persis gado-gado dalam 1 piring lah. Hidup SBY. Menang Bro….!!!!!
8. stop dreaming start action mengatakan:
Juli 9, 2009 pukul 1:29 pm
gimanapun sby tetep sby…pemimpin yang berwibawa dan kharismatik..lanjutkan
Pokonya aku sih udah suka kalo presidenku Bapak SBY semoga akan lebih baik lagi kedepanya
10. Denny mengatakan:
Juli 14, 2009 pukul 8:08 pm
Lanjutkan!
11. Indah mengatakan:
Juli 17, 2009 pukul 1:16 pm
bapak SBY yang saya cintai… saya numpang sampaikan aspirasi nggih, mohon untuk meningkatkan standar upah ato gaji karyawan swasta… terus terang aja, saya miris dengan kondisi tenaga kerja kita yang selalu dibayar sangat murah. Padahal biaya hidup saat ini sangat menekan. Lagi pula, kemampuan SDM bangsa Indonesia tidak kalah dengan bangsa berkembang lainnya. Sekiranya diwaktu yang akan datang, ada sebuah peraturan baru dari bapak untuk meninjau ulang dalam meningkatkan tarif standar upah karyawan. Sehingga, investor asing dan perusahaannya juga dapat mempertimbangkan hal ini. Dan kesejahteraan rakyat Indonesia lebih baik… Terima kasih… Salam hormat saya untuk bapak…
12. Peduli Pendidikan Indonesia mengatakan:
Juli 18, 2009 pukul 11:42 am
Tulisan yang sangat menarik, kritis serta membangun…. trim’s
13. Faisal Amrullah SH., MHum mengatakan:
Agustus 28, 2009 pukul 10:47 am
Selamat dan Sukses kepada Bapak SBY-BOEDIONO dalam menjalankan tugas 5 Tahun kedepan.
Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan perhatikan gaji gurunya ya pa, mudah mudahan di naikkan menjadi 100 %, tanpa syarat sertifikasi
15. Dede Wahyudin mengatakan:
Oktober 21, 2009 pukul 1:13 pm
semoga lebih baik lebih maju merdeka
16. aresti mengatakan:
Oktober 23, 2009 pukul 10:10 am
Makachi byak yech, Q jd bis4 bu@t tgs. Q perwakilan dari SMPN1 Martapura kelas 8.1 (EXCELLENT CLASS) klu mo kenalan sama murid2 SMPN1 Martapura Sumsel silakan hubungi Q y!!!!!
17. aresti mengatakan:
Oktober 23, 2009 pukul 10:13 am
Kmi Murid2 SMPN1 EXCELLENT CLASS mo ngucapin slamat y Pak SBY & Pak Boediono yang terpilih sbgai pres-wapres semoga tetap eksis ma masyarakat Indonesia.
Kmi ucapkan ” Lanjutkan !!! “
18. ELA JUMELA SOLEH, SE mengatakan:
November 20, 2009 pukul 8:33 pm
Lanjutkan….yayasan yang bergerak pemberdayaan perempuan khususnya bidang menjahit garment bagi masyrakat tidak mampu, merupakan cita-cita kami untuk kedepan nanti, semoga dengan komentar ini kami terdorong untuk menciptakan program tersebut. kritik dan saran silakan kunjungi wibsite kami. http://bahagiaprima.wordpress.com atau email kami [email protected]
lembaga DPR kita sudah lebih baik dg terungkapnya kasus bank Century, namun saya cukup kecewa dg bpk SBY. karena telah membuat negara kita semakin kacau. bukan hanya berdasarkan masyarakatnya tp dr pemimpinnya juga kurang tegas terhadap aturan yg semestinya diterapkan demi kemajuan bangsa Indonesia. mungkin ada sesuatu hal yg membuat pak SBY tdk berani tegas. saya tdk tahu. tapi hal ini harap jgn dibiarkan, sebaiknya perbaiki jiwa bangsa Indonesia menjadi lebih positif thingking
20. NURUL FAJRIN mengatakan:
Januari 28, 2010 pukul 12:41 pm
SELAMA NE SBY SDH BEKERJA MATI-MATIAN UNTUK INDONESIASEKARANG DPUNCAK KEJAYAAN SBY MALAH DIGOSIPIN YANG NGAK2DULU SBY DPILIH SBGAI PRESIDN EH….SKRANG MALH D HINA FOTO@ D BAKAR KAYAK G”{ DA KERJAAM LAEN APA….!SEHARUSNYA KITA BRI DUKUNGAN MA PRESIDEN KITA BUKAN MALAH DI HINA GITUWALU BAGAIMANAPUN SBY TU BKAN MAHLUK SEMPURNA YANG BISA MENTELESAIKAN MASALH DALM WAKTU YANG SINGKAT….LANJUTKAN
21. febri mengatakan:
Januari 31, 2010 pukul 11:42 am
Ketegasan di Bidang Hukumnya tolong dipertegas Pak SBY,, baru 100 hari ud bnyk masalah aj.. trus kebebasan berpolitik n menyuarakan aspirasi jgn dibungkam donk!!!! ud bnyk aj tuhh buku yg dilarang,, klo demokratis ga gitu kan harusny pak??? saya ngdukung SBY_Boediono asalkan emang komitmen n penegakan hukumny lebih tegas lg.. okokok!!!!!!!!!!!!
22. ELA JUMELASOLEH,SE mengatakan:
Februari 2, 2010 pukul 9:11 pm
Kami Mohon info tentang Program Pemberdayaan Perempuan untuk Pelatihan Menjahit bagi Masyarakat tidak mampu, kami dari Yayasan yang selama ini berjuang sendiri untuk
kepentingan Masyarakat Umum yang membutuhkan keterampilan / Pendidikan Non Formal , atas infonya kami ucapkan terima kasih
23. kamelia mustafa mengatakan:
Februari 9, 2010 pukul 9:25 am
100 hari tlah berlalu, meskipun banyak yang menganggap itu adalah bualan ……..tapi saya pribadi mengatakan Pak SBY, Trimakasih Pak ! saya salut !Bapak sosok yang mengagumkan…….emang pantas jadi bapak NO 1 di Indonesi.. Cerdas, berwibawa, karismatik,Merakyat,,,,,,,,saya ingin seperti Bapak…
Tinggalkan Balasan
Visi Misi dan Program Kerja Mega Prabowo 2009-2014
Posted: Juni 25, 2009 by Yasir Alkaf in Indonesia Tag:KPU, Mega Prabowo, Megawati, Plipres 2009, Prabowo, Program kerja Mega Prabowo, visi Misi Mega Prabowo 0
Visi Mega Prabowo 2009-2014 adalah: “GOTONG ROYONG MEMBANGUN KEMBALI INDONESIA YANG BERDAULAT, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR“.
Adapun Misi yang diusung adalah: “Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat; Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan; Menyelenggarakan pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif”.
PENJABARAN VISI MISI
Kata “GOTONG ROYONG” merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni, dimana MEGA PRABOWO melihat bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan secara bahu-membahu bersama seluruh komponen-komponen bangsa. Sedangkan kata-kata “BERDAULAT”,”ADIL DAN MAKMUR”, dan “BERMARTABAT” adalah amanat Trisakti.
Pemerintah harus mampu menyediakan sarana-sarana vital agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu bangsa ini harus:
Mandiri di bidang pangan, energi, keuangan dan pertahanan keamanan Mengutamakan kemampuan nasional dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya
alam Mengutamakan perkembangan ilmu dan teknologi yang terkait dengan pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan dan terbarukan Mendorong produksi dan konsumsi dalam negeri untuk memperkuat ekonomi
“ADIL DAN MAKMUR” mengandung arti:
Rakyat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan terpenuhinya sarana-sarana dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan dalam melakukan proses produksi. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan akses untuk rakyat kecil terutama tani, nelayan, buruh, pedagang kecil dan pelaku ekonomi lainnya
Terciptanya keadilan antar wilayah, dimana tidak ada daerah yangh tertinggal jauh dibanding daerah lainnya
Terfasilitasinya keragaman di dalam masyarakat sehingga Indonesia bisa menjadi rumah untuk semua anak bangsa. Untuk itu, hukum dan keadilan serta musyawarah mufakat harus menjadi dasar dalam mengelola perbedaan
Negara harus menjamin hidup yang layak bagi rakyat terpinggirkan dan menghargai HAM dalam segala aspeknya
“BERMARTABAT” mengandung pengertian:
Negara mampu menjamin pertahanan dan keamanan serta integritas wilayah NKRI secara mandiri
Memiliki kemampuan dalam menentukan arah pembangunan dan perekonomian tanpa didikte oleh pihak lain
Memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berperan secara regional dan global dalam rangka menciptakan tatanan dunia yang lebih adil
Mendorong berkembangnya karakter dan kebudayaan yang mendukung kemajuan dan daya tahan sebagai bangsa
PROGRAM UTAMA BIDANG EKONOMI
1. KEDAULATAN EKONOMI, KEUANGAN DAN INDUSTRI.
Hal ini akan dicapai dengan cara-cara sebagai berikut:
1. Melakukan moratorium utang dan menegosiasikan penjadwalan kembali setidak-tidaknya 50% kewajiban utang luar negeri, sehingga APBN dapat berfungsi untuk mendorong kegiatan ekonomi terutama sektor riil yang padat karya serta program-
program di bidang pendidikan, kesehatan, pangan, energi dan perbaikan lingkungan
2. Melakukan regulasi pasar finansial dan mendorong investasi jangka panjang dengan pemberian pengampunan pajak untuk menjamin stabilitas ekonomi dan keuangan
3. Fokus pada industri strategis berbasis sumber daya terbarukan dan industri yang meningkatkan nilai tambah dari hasil bumi dan sumber daya alam
4. Meningkatkan produksi dan konsumsi dalam negeri untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perbankan yang pro sektor riil
5. Kebijakan fiskal yang efektif dan memacu pendapatan negara dari penerimaan pajak
6. Menjadikan BUMN sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan ekonomi.7. Menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat
hidup orang banyak.8. Meninjau kembali kontrak-kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan
nasional.9. Mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk
menyimpan setidaknya 60% dana hasil ekspornya di bank dalam negeri.10. Meningkatkan pendapatan per kapita dari USD 2000 menuju USD 4000
2. MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN1. Menjadikan petani, nelayan, koperasi, serta usaha kecil sebagai subyek
pembangunan melalui politik anggaran, instrumen perbankan dan memacu industri berbasis pertanian dan perikanan yang memiliki nilai tambah
2. Membuat Bank Khusus bagi petani, nelayan, pengusaha/pedagang kecil dan rakyat kecil lainnya sehingga rakyat dapat melakukan proses produksi secara optimal
3. Menuntaskan reformasi agraria agar rakyat dapat berpartisipasi secara luas di bidang ekonomi
4. Politik Anggaran Pro-Rakyat, dimana APBN berfungsi menjalankan amanat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia secara maksimal. APBN harus melayani kepentingan bangsa, bukan segelintir orang atau pihak luar
5. Mendorong daya beli rakyat melalui skema jaminan sosial6. Perlindungan petani dan perekonomian dari liberalisasi yang merugikan7. Melindungi pedagang pasar tradisional dengan melarang pembangunan pasar
swalayan berskala besar yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan.8. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh dan buruh migran (TKI)9. Modernisasi pasar tradisional untuk pedagang kecil10. Memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit
bagi rakyat kecil.11. Membentuk dan mengembangkan lembaga keuangan desa serta Koperasi Desa12. Mengembangkan pasar-pasar di pedesaan agar petani dapat mengambil manfaat
dari rantai distribusi produk-produk pertanian secara optimal13. Mendukung pasar dan pemasaran produk-produk pertanian yang memiliki nilai
tambah
14. Restrukturisasi BUMN Pertanian dan industri yang terkait dengan kegiatan pertanian
PROGRAM UTAMA BIDANG KEDAULATAN BANGSA
1. MENJAMIN KEDAULATAN PANGAN
Hal ini akan dicapai melalui upaya-upaya:
1. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk peningkatan produksi beras, jagung, kedele, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang
2. Menghentikan alih fungsi lahan produktif di Pulau Jawa melalui pemberian insentif
3. Mendorong riset bagi inovasi di sektor pertanian, terutama padi, produk buah dan hortikultura untuk meningkatkan produksi dan menambah nilai tambah serta pengembangan diversifikasi bahan pangan. Di sektor perikanan guna pengembangan budi daya air tawar dan produk hasil laut untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
4. Membangun pabrik pupuk Urea dan NPK dengan total kapasitas 4 juta ton serta memperbaiki jalur distribusi hingga ke petani sehingga tidak terjadi kelangkaan atau harga tinggi saat musim tanam
5. Mengembangkan Lumbung desa, agar distribusi beras bisa terdesentralisasi hingga ke tingkat yang paling dekat dengan rakyat untuk menjamin tidak ada kelangkaan bahan pangan
2. MEMBANGUN KEDAULATAN ENERGI1. Mencetak 4 juta hektar lahan untuk aren (bahan baku bioethanol) dengan sistem
tumpang sari tanaman pangan yang dapat mempekerjakan 24 juta orang, yang secara total akan membuka lapangan kerja untuk 36 juta orang
2. Mendorong riset dan pemanfaatan energy dari sumber-sumber terbarukan, seperti sinar matahari, angin atau sumber-sumber potensial lainnya guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menciptakan lapangan kerja
3. Membangun Pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW).4. Menyediakan sumber energi dengan mendirikan kilang-kilang minyak, pabrik
bioethanol dan pabrik DME (pengganti LPG).5. Mendorong percepatan pengembangan sarana transportasi massal
3. MEMPERKUAT PERTAHANAN, KEAMANAN DAN INTEGRITAS WILAYAH1. Modernisasi kemampuan pertahanan negara, terutama terkait pengamanan laut,
udara dan daerah perbatasan2. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI/POLRI3. Membentuk Dewan Keamanan Nasional dalam rangka pengembangan kebijakan
hankam yang integratif dan holistik4. Melakukan Revisi UU No.32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara5. Peningkatan perlindungan aset dan kekayaan negara dari kejahatan illegal trading,
illegal logging, illegal fisihing dan money laundring serta perlindungan rakyat dari perdagangan narkotika dan human trafficing
6. Mempercepat penyelesaian masalah perbatasan dan menjamin program perlindungan WNI di luar negeri
PROGRAM BIDANG SOSIAL – POLITIK, HUKUM dan HAM
1. MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT
Hal ini akan dicapai melalui upaya:
1. Mendorong proses pembuatan kebijakan publik yang efisien, transparan dan partisipatif melalui penyederhanaan partai politik
2. Reformasi otonomi daerah yang memungkinkan desa memainkan peran yang lebih kongkrit dalam pembuatan kebijakan public
3. Menuntaskan agenda reformasi birokrasi untuk menjamin pelayanan rakyat yang optimal dan menciptakan pemerintahan yang efisien, sinergis dan bersih
4. Promosi dan Implementasi HAM melalui penguatan dan pemberdayaan institusi5. Mendorong partisipasi perempuan dan keadilan gender yang lebih besar dalam
politik dan di bidang ekonomi6. Membangun system monitoring konflik nasional untuk menjaga keberagaman di
dalam masyarakat2. REFORMASI HUKUM DAN LEMBAGA
1. Mendorong optimalisasi struktur aparatur pelayan dan penegak hukum untuk menjamin penegakan hukum dan lembaga peradilan yang kredibel, bersih, profesional dan efisien
2. Penataan Kelembagaan Negara untuk menjamin proses kepastian hukum, efektivitas dan efesiensi pelindungan dan pelayanan terhadap rakyat.
3. Mendorong peran lembaga-lembaga arbitrase untuk menghasilkan proses peradilan yang bersih dan akuntabel
3. REFORMASI SEKTOR KESEHATAN1. Melaksanakan kembali program KB (Keluarga Berencana) dengan mendorong
keadilan gender dalam praktek pengendalian kelahiran2. Meningkatkan peran PKK, Posyandu, dan Puskesmas dengan meningkatkan
fasilitas dan kualitas pelayanan3. Menempatkan sarjana dan dokter baru melalui program pemerintah terutama di
kantong-kantong kemiskinan dan daerah-daerah pedalaman4. Menggerakkan Revolusi Putih dengan menyediakan susu untuk anak-anak miskin
dan menyediakan vitamin dan telur secara teratur untuk anak-anak sekolah dasar5. Mengembangkan Klinik Desa dan Rumah Sehat Pedesaan6. Mendorong riset dan inovasi di bidang kesehatan dan membangun sentra-sentra
pelayanan kesehatan spesifik dan terpadu tingkat regional7. Mengurangi ketergantungan obat dari luar dengan meningkatkan subsidi di sector
kesehatan dan memacu produksi obat generik8. Menerbitkan skema asuransi kesehatan untuk rakyat miskin
4. PELESTARIAN ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP1. Melakukan penghijauan kembali 59 hektar hutan yang rusak serta konservasi
aneka ragam hayati dan hutan lindung
2. Mengamankan dan merehabilitasi daerah aliran sungai3. Menjamin ketersediaan air bagi industri dan kegiatan pertanian melalui
pengembangan infrastruktur4. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan5. Melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari asset bangsa dan mencegah
pencurian plasma nuftah oleh Negara-negara maju6. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, lingkungan hidup dan kawasan
konservasi7. Memperkuat kearifan lokal dan melindungi masyarakat adat8. Mendorong penggunaan standard pengelolaan lingkungan dan limbah yang
beroriantasi jangka panjang oleh industri9. Melakukan diplomasi yang sistematis dalam rangka mendorong tangung jawab
global dalam perlindungan dan pencegahan dari perubahan iklim dan pemanasan global sehingga Indonesia memiliki posisi tawar yang tinggi
PROGRAM UTAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. PENDIDIKAN UNTUK SEMUA
Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai ini adalah:
1. Menjamin pendidikan yang terjangkau dengan membebaskan biaya pendidikan hingga sekolah menengah atas
2. Menyediakan fasilitas kredit untuk mahasiswa kurang mampu yang potensial melalui skema perbankan
3. Melakukan reformasi politik pendidikan dengan memperbaharui kurikulum agar lebih berorientasi pada pengembangan potensi anak didik, penguatan karakter nasional lewaat materi kebudayaan dan pendidikan humaniora serta menghapus ujian nasional dan menetapkan kenaikan otomatis
4. Menghapus UU BHP dan mendorong tanggung jawab sosial sekolah-sekolah unggulan untuk memberikan posri bagi anak-anak miskin yang cerdas
5. Menjamin keadilan antar wilayah dengan membangun fasilitas dasar dan penunjang yang sesuai standar di semua daerah
6. Memberikan insentif yang lebih besar bagi guru dan tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil
7. Memperkuat dan memfasilitasi kebudayaan lokal melalui pemberian insentif8. Memberikan dukungan terhadap kerja-kerja kebudayaan9. Menghapus pajak buku pelajaran dan menghentikan model penggantian buku
pelajaran setiap tahun10. Menjamin akses internet di sekolah dan menyediakan paling tidak 3 komputer di
sekolah dasar, 10 komputer di sekolah menengah pertama dan 30 komputer di sekolah menengah atas
11. Menyediakan skema kredit komputer bagi mahasiswa dengan target 1 juta laptop kepada mahasiswa per tahun
12. Mendorong berkembangnya pendidikan yang mendukung industri kreatif dengan mengajak keterlibatan pihak swasta dan BUMN melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan