Top Banner
VISI MISI CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MAROS PERIODE 2021 - 2026
27

VISI MISI · 2020. 9. 15. · Visi misi ini disusun secara sederhana, dan insya Allah masih perlu pendalaman dari seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan agar cita-cita dari

Feb 09, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • VISI MISI CALON BUPATI DAN

    CALON WAKIL BUPATI MAROSPERIODE 2021 - 2026

  • Pengantar

    BismillahirramanirrahimAssalamu’ Alaikum Wr. Wb.

    Alhamdulillah kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikankesehatan, kekuatan dan rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, dapatmenyusun Visi Misi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Maros Periode 2021-2026.

    Visi misi ini disusun secara sederhana, dan insya Allah masih perlu pendalaman dari seluruhstakeholder dan pemangku kepentingan agar cita-cita dari visi misi ini dapat tercapai sesuaidengan harapan masyarakat, bangsa dan negara terutama masyarakat Kabupaten Maros.

    Akhirnya besar harapan kami, semoga dengan pemaparan visi misi yang masih sederhana inimendapatkan DUKUNGAN DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT Maros. Lebih dan kurangnyakami mohon maaf, sekian dan terima kasih.

    Maros, Agustus 2020

    Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

    Kabupaten Maros Periode 2021-2026

    ttd ttd

    Drs. H. A. Harmil Mattotorang, MM. H. A. Ilham Nadjamuddin, S.Stp. M.Si.Calon Bupati,- Calon Wakil Bupati,-

  • DAFTAR ISI

    A. Pendahuluan

    B. Kondisi Daerah

    C. Analisis Lingkungan Strategis :

    ❖Politik

    ❖Ekonomi

    ❖Sosial

    ❖Teknologi

    ❖Ekologi

    ❖Kebijakan

    ❖Dasar Hukum

    E. VisiF. DefinisiG. Prinsip VisiH. MisiI. StrategiJ. ProgramK. KegiatanL. Penutup

  • Sebagai bentuk percepatan pembangunan di era otonomi daerahdibutuhkan pemerintahan yang baik (good governance) dan ditandai denganpenerapan prinsip-prinsi profesionalisme, akuntabilitas, transparansi,pelayanan prima demokratis, efisiensi, efektifitas, penerapan supremasihukum dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Manfaat yang ditimbulkan dari hasil pelaksanaan pemerintahan yangbaik diukur dari seberapa besar outcomes yang dihasilkan suatu pembangunandapat menyentuh segala aspek pemenuhan kebutuhan dan peningkatankesejahteraan masyarakat. Program peningkatan kesejahteraan masyarakatharus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat berkesinambungan.

    Dalam penyusunan visi, misi dan strategi kali ini, menggunakanmetode Analisis PESTEL. Metode ini dapat menganalisis secara komprehensifperencanaan pembangunan yang ada di Kabupaten maros. Analisis PESTELmeliputi Bidang Politik, Ekonomi, Teknologi, Lingkungan dan aspek Hukum.

    A. PENDAHULUAN

  • • Kabupaten maros adalah kota penyangga kota makassar yang beradadibagian timur Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak kuranglebih 40 km.

    • Kabupaten maros memiliki luas wilayah 1.619,12 km2 yang terdiri dari 14Kecamatan, 80 Desa dan 23 Kelurahan.

    • Kabupaten maros berada pada ketinggian 0 – 1000 m diatas permukaanlaut

    • Secara topografi Kabupaten maros memiliki 3 dimensi wilayah yakniwilayah laut/pantai, wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi.Sekitar 33,1%. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringandiatas 25-40%.

    • Kabupaten maros dibatasi oleh :

    – Sebelah Utara : Kabupaten Pangkep

    – Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa

    – Sebelah Timur : Kabupaten Bone

    – Sebelah Barat : Kota Makassar

    B. KONDISI DAERAH

  • SULAWESI SELATAN

    Kab. Maros

  • PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN

  • C. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS KABUPATEN MAROS

  • Dasar konstitusi yang mengatur hubungan antara kedaulatannegara dengan warga negaranya antara lain dinyatakan bahwakedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkanundang-undang dasar. Dengan demikian struktur ketatanegaraan yangdianut oleh bangsa Indonesia adalah rakyat yang berdaulat atau rakyatyang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi tentunyarakyat tidak dapat langsung memimpin negeri ini tanpa legitimasi yangdisepakati bersama untuk dapat menggerakkan fungsi instrumenpemerintahan. Oleh karenanya untuk menentukan pemegang mandatkedaulatan tersebut dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyatmelalui proses yang demokratis.

    Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki komitmen yang kuat untukmendorong kemandirian dan daya saing daerah dalam memperkokohbingkai- bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan fungsi koordinasi baik dengan pemerintahkabupaten/kota lainnya, maupun dengan pemerintah propinsi danpemerintah pusat.

    1. ASPEK POLITIK

  • Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros beradadikasaran 8,67% pada tahun 2014. Tingkat PDRB mencapai 1,1 M,dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,57%. Sementara jumlahAPBD Kabupaten Maros mencapai 1,4 T Tahun 2019. sedangkan PADKabupaten Maros itu sebesar 293,15 M, yang bersumber dari PajakDaerah, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yangdipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang sah. Dengan berorientasi padapenguatan Sumber Daya Manusia dan Peningkatan PengelolaanPotensi Sumber Daya Wilayah, maka diharapkan dapat berdampakpada peningkatan pendapatan, yang selanjutnya akan berpengaruhpada peluang peningkatan pendapatan daerah. Semakin mampumenggali potensi perekonomian daerah yang dimiliki akan semakinbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan AsliDaerah (PAD), sehingga mampu meningkatkan keuangan daerah.Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten maros per tahundapat dijadikan dasar acuan keberhasilan pemerintah dalammewujudkan kesejahteraan Rakyat.

    2. ASPEK EKONOMI

  • Jumlah penduduk Kabupaten maros dalam kurun waktu tahun2010–2018 terus bertumbuh. Data tahun 2010 memperlihatkanbahwa penduduk Kabupaten Maros sebanyak 335.596 jiwa dan terusmengalami peningkatan setiap saat. Penduduk Kabupaten maros yangberusia 0-14 tahun pada tahun 2018 sebesar 32.056 jiwa atau sekitar9.34%. Di sisi lain proporsi penduduk usia produktif mengalamipeningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk usia produktif adalahsekitar 249.456 jiwa atau sekitar 65,91%.

    3. ASPEK SOSIAL

  • 4. ASPEK TEKNOLOGI

    • Meningkatnya sarana dan prasarana umum yangberkualitas dan berbasis teknologi

    • Meningkatnya ketersediaan infrastruktur informasipublik yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat diKabupaten Maros.

  • 5. ASPEK EKOLOGI

    • Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang ada diProvinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros tepat berada padaposisi 45’ 50’ 0,7’ Lintang Selatan, dan 109’ 20’ 129,12’ BujurTimur. Dengan luas wilayah 1.619,12 km2 atau sekitar 3,35% dariluas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

    • Kabupaten Maros terdiri dari 10% wilayah Pantai, 5% wilayahlembah, 27% kawasan lereng/bukit, dan 58% adalah kawasandataan, dengan panjang Pantai 31 km dengan batasan luas 4 mildari bibir pantai.

    • Berdasarkan penggunaan lahan, maka Kabupaten Marosdibedakan menjadi, lahan sawah, lahan pertanian, lahan bukansawah dan lahan bukan pertanian.

    • Kabupaten Maros akan diorientasikan untuk menciptakan pusatpusat pengembangan berdasakan potensi wilayah. Pengembangantersebut akan didukung oleh pengembangan sistim pusat-pusatkegiatan secara terintegrasi dengan pusat kegiatan perkotaanMamminasata.

  • • Arah kebijakan calon Bupati dan Wakil Bupati kedepannyaberfokus pada kebijakan penguatan kapasitas sumberdaya manusia sehingga mampu mengatasi permasalahanyang ada di Kabupaten Maros.

    6. ASPEK KEBIJAKAN

  • DASAR HUKUM

    • Landasan Ideologi Pancasila

    • Landasan Konstitusional UUD 1945

    • Landasan Operasional :

    – UU No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

    – UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah

    – UU No.17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005-2025

    – UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

    – UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

    – UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

    – PP No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

    – PP No.38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

    – Perpres No.2 Tahun 2015 Tentang RPJMN Tahun 2015-2019

    – Perda Prop. Sul-Sel No. 9 Tahun 2015 Tentang RPJMD Prop Sul-Sel Tahun 2013-2018

    – Perda Kab. Maros No. 2 Tahun 2007 Tentang RPJP Daerah Kab. Maros Tahun 2005-2025

    – Perda Kab. maros No. 15 Tahun 2013 Tentang RPJPD Kab. maros Tahun 2005-2025

    – Perda Kab. maros No. 16 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten maros Tahun 2013-2018

  • VISI

    “MAROS UNGGUL 2026”

  • Unggul didefinisikan sebagai

    kelanjutan dari tingkat kesejahteraan

    masyarakat maros melalui peningkatan

    kualitas sumber daya manusia.

    DEFINISI

  • PRINSIP VISI

    VISI KABUPATEN MAROS

    MENGANUT PRINSIP

    PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

    DAN PENGUATAN

    TATA KELOLA PEMERINTAHAN

  • M I S I

    1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

    2. Meningkatkan dan Mengembangkan infrastrukturberdasarkan potensi wilayah.

    3. Pengembangan potensi ekonomi daerah yang berdaya saingberorientasi pasar dan kesempatan kerja.

    4. Mengembangkan pelayanan publik yang berkualitas melaluitata kelola pemerintahan yang baik.

    5. Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Kecamatan danDesa untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

    6. Mengembangkan Kelembagaan Sosial dengan Nilai Lokaldan Spirit Keagamaan yang Mendukung PengembanganMasyarakat.

  • TUJUAN

    1. Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    2. Terwujudnya peningkatan dan pengembanganinfrastruktur berdasarkan potensi wilayah.

    3. Terwujudnya potensi ekonomi daerah yang berdaya saingberorientasi pasar dan kesempatan kerja.

    4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan PUBLIKmelalui tata kelola pemerintahan yang baik.

    5. Berkembangnya Kapasitas Pemerintah kecamatan danDesa untuk Mendukung Pengembangan EkonomiKerakyatan.

    6. Berkembangnya Kelembagaan Sosial dengan Nilai Lokaldan Spirit Keagamaan yang Mendukung PengembanganMasyarakat.

  • Tujuan 1. : Terwujudnya peningkatan kualitas

    sumber daya manusia.

    Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatasadalah sebagai berikut:

    1. Membuka kesempatan kepada aparatur pemerintah danmasyarakat untuk meningkatkan pendidikannya, baikformal maupun informal.

    2. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar 9Tahun.

    3. Mengoptimalkan pemenuhan gizi bagi ibu dan anak.

    4. Mengembangkan akses pelayanan kesehatan yang meratadi masyarakat.

    5. Mengembangkan pendidikan dan latihan keterampilan bagimasyarakat berbasis kewirausahaan.

  • Tujuan 2. : Terwujudnya peningkatan dan Pengembangan

    infrastruktur berdasarkan potensi wilayah.

    Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebutdiatas adalah sebagai berikut:

    1. Meningkatkan dan Mengembangkan infrastruktur Jalan.

    2. Mengembangkan infrastruktur Pariwisata.

    3. Meningkatkan dan Mengembangkan infrastruktur AirBersih.

    4. Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur Sungaidan Pengairan

    5. Meningkatkan dan Mengembangkan Fungsi SungaiMaros menjadi tempat tujuan wisata.

  • Tujuan 3 : Terwujudnya potensi ekonomi daerah yang

    berdaya saing, berorientasi pasar dan kesempatan kerja.

    Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatasadalah sebagai berikut:

    1. Mengembangkan potensi ekonomi daerah yang berdayasaing.

    2. Mengembangkan akses kesempatan kerja.

    3. Mengembangkan akses pasar pada tingkat regional, nasionaldan internasional.

    4. Mengembangkan kerjasama antar daerah.

    5. Mengembangkan Kawasan Industri Maros.

  • Tujuan 4 : Meningkatnya Kuantitas dan kualitas pelayanan

    Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

    Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatasadalah sebagai berikut:

    1. Mengurangi secara nyata praktek KKN di birokrasi

    2. Penataan Kelembagaan Daerah

    3. Mengembangkan managemen kepegawaian.

    4. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

    5. Mengembangkan sistem mitigasi kebencanaan.

  • Tujuan 5 : Berkembangnya kapasitas pemerintah Kecamatan dan Desa

    untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan.

    Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas adalahsebagai berikut:

    1. Pemberian kewenangan secara proporsional kepada pemerintahkecamatan dan desa/ kelurahan untuk pengelolaan pemerintahan.

    2. Pemberian technical assistant kepada masyarakat untukpengembangan ekonomi kerakyatan.

    3. Pemberian bantuan manajemen kepada Koperasi dan UMKM.

    4. Harmonisasi program pembangunan ekonomi antarapemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan danpemerintahan desa/kelurahan

    5. Pengembangan kapasitas kelompok pengrajin home industry.

  • Tujuan 6 : Berkembangnya kelembagaan sosial dengan Nilai Lokal

    dan Spirit Keagamaan yang mendukung pengembangan masyarakat.

    Strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatasadalah sebagai berikut:

    1. Membangun harmonisasi kehidupan umat beragama.

    2. Mengembangkan Partisipasi Masyarakat.

    3. Penguatan kapasitas kelembagaan keagamaan, adat istiadatdan kebudayaan.

    4. Menggali dan menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal yangdapat mendukukung pengembangan masyarakat.

    5. Penguatan kapasitas kelembagaan pemuda dan olah raga.

  • Demikian Visi Misi Maros Unggul, semoga dapat memberikan informasi

    yang bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada Masyarakat Maros.Atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

    Maros, 31 Agustus 2020

    Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

    Kabupaten Maros Periode 2021-2026

    ttd ttd

    Drs. H. A. Harmil Mattotorang, MM. H. A. Ilham Nadjamuddin, S.Stp. M.Si.

    Calon Bupati,- Calon Wakil Bupati,-

    Penutup