109 VIII. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BERKELANJUTAN 8.1. Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove Pendekatan AHP adalah suatu proses yang dititikberatkan pada pertimbangan terhadap faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan prioritas kebijakan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang didasarkan pada persepsi masing-masing stakeholders. Kedua tahap analisis yang telah dilakukan sebelumnya memberikan gambaran tentang existing condition pengelolaan ekosistem hutan mangrove di wilayah studi pada saat ini. AHP bertujuan untuk mendapatkan pilihan langkah operasional dari pandangan stakeholders terkait dengan pengelolaan ekosistem tersebut. Adapun faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan prioritas kebijakan didasarkan pada hasil analisis nilai keberlanjutan, yang menunjukkan indikator-indikator sensitif dalam pengelolaan hutan mangrove di kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam analisis AHP dilakukan penyederhanaan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam suatu hirarkhi yang digambarkan dalam bentuk grafis yang telah dikelompokkan dalam beberapa level fokus/tujuan, aktor, dimensi, faktor dan kebijakan. Indikator-indikator sensitif berdasarkan analisis nilai indeks keberlanjutan merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Struktur hirarkhi pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku dapat dilihat pada Gambar 22.
13
Embed
VIII. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE … · komunitas hutan bakau serta dapat memberikan kontribusi unsur hara yang sangat ... Arahan kebijakan konservasi dalam pengelolaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
109
VIII. KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE BERKELANJUTAN
8.1. Analisis Kebijakan Pengelolaan Hutan Mangrove
Pendekatan AHP adalah suatu proses yang dititikberatkan pada pertimbangan
terhadap faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan prioritas kebijakan
di Kabupaten Seram Bagian Barat yang didasarkan pada persepsi masing-masing
stakeholders. Kedua tahap analisis yang telah dilakukan sebelumnya memberikan
gambaran tentang existing condition pengelolaan ekosistem hutan mangrove di
wilayah studi pada saat ini. AHP bertujuan untuk mendapatkan pilihan langkah
operasional dari pandangan stakeholders terkait dengan pengelolaan ekosistem
tersebut. Adapun faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam penentuan prioritas
kebijakan didasarkan pada hasil analisis nilai keberlanjutan, yang menunjukkan
indikator-indikator sensitif dalam pengelolaan hutan mangrove di kabupaten Seram
Bagian Barat.
Dalam analisis AHP dilakukan penyederhanaan masalah yang kompleks dan
tidak terstruktur ke dalam suatu hirarkhi yang digambarkan dalam bentuk grafis yang
telah dikelompokkan dalam beberapa level fokus/tujuan, aktor, dimensi, faktor dan
kebijakan. Indikator-indikator sensitif berdasarkan analisis nilai indeks keberlanjutan
merupakan faktor pendukung dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove. Struktur
hirarkhi pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian
Barat Maluku dapat dilihat pada Gambar 22.
110
Gambar 22. Struktur Hirarkhi Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan
Berdasarkan perhitungan nilai pada tiap level AHP, diperoleh hasil sebagai
berikut :
1. Peran Aktor/stakeholder
Terdapat 4 stakeholders ( pemerintah, masyarakat, LSM, peneliti) yang
berperan dalam pengambilan keputusan pengelolaan ekosistem hutan mangrove
berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku. Pentingnya peran
stakeholders dalam penentuan alternatif kebijakan menurut AHP disajikan pada Tabel
13.
Tabel 13. Peranan Stakeholders Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat
No Stakeholders Nilai 1 2 3 4
Pemerintah Masyarakat Peneliti LSM
0,542 0,299 0,065 0,094
Kebijakan Konservasi (0,664)
Wisata pantai (0,234)
Budidaya perikanan (0,103)
Pemerintah (0,542)
Masyarakat (0,299)
Peneliti (0,065)
LSM (0,094)
Inventarisasi data
(0,053)
Perubahan habitat (0,189)
Struktur relung komunitas (0,059)
Zonasi mangrove (0,077)
Fokus/Tujuan
Aktor
Dimensi
Faktor Keterlibatan stakeholder (0,046)
Akses masyarakat (0,210)
Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan
(1,00)
Ekologi (0,234)
Sosial (0,694)
Ekonomi (0,073)
Kerusakan SDH (0,366)
111
Berdasarkan Tabel 13, peranan pemerintah (0,542) dalam penentuan alternatif
kebijakan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan hutan mangrove
berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Peran pemerintah sangat diharapkan
sebagai motivator dan fasilitator dalam pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan.
Pemerintah kabupaten dan instansi terkait diharapkan dapat menyelaraskan
tujuan dan sasaran yang tepat dalam merumuskan keputusan perencanaan pengelolaan
ekosistem hutan mangrove. Oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang bersifat
komprehensif dalam pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan.
6. Hirarkhi dimensi menurut stakeholder
Berdasarkan hasil analisis, masing-masing aktor memiliki perbedaan prioritas
dalam penentuan dimensi. Hirarkhi dimensi menurut aktor disajikan pada Tabel 14.
Berdasarkan Tabel 14, dimensi sosial merupakan prioritas utama dalam
penentuan alternatif kebijakan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di
Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku.
Tabel 14. Hirarkhi Dimensi Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat
Dimensi Aktor 1 2 3 4
Ekologi 0,293 0,293 0,195 0,153 Sosial 0,641 0,641 0,717 0,777 Ekonomi 0,067 0,067 0,088 0,077
Hasil sintesis dari aktor menunjukkan bahwa hirarkhi dimensi dalam
pengelolaan ekosistem hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian
Barat Maluku adalah : dimensi sosial (0,694), dimensi ekologi (0,234) dan dimensi
ekonomi (0,073). Dimensi yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan ekosistem
hutan mangrove berkelanjutan adalah dimensi sosial. Hal ini sesuai dengan hasil
analisis nilai keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove yang menunjukkan bahwa
status nilai dimensi sosial tidak berkelanjutan, sehingga perlu diperbaiki semua
indikator yang turut memberikan kontribusinya terhadap dimensi tersebut.
112
7. Hirarkhi faktor berdasarkan dimensi
Berdasarkan hasil analisis, masing-masing dimensi memiliki perbedaan
prioritas dalam penentuan faktor pendukung. Hirarkhi faktor pendukung menurut
stakeholders disajikan pada Tabel 15. Dari 7 faktor pendukung dalam penentuan
alternatif kebijakan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan, diketahui hirarkhi
faktor pendukung tersebut adalah : kerusakan sumberdaya hutan, akses masyarakat
lokal, perubahan keragaman habitat; zonasi pemanfaatan lahan mangrove; struktur
relung komunitas; hasil inventarisasi pemanfataan mangrove dan keterlibatan
stakeholder. Dari Tabel 15 diketahui, bahwa berdasarkan ketiga dimensi yang
dianalisis, faktor kerusakan sumberdaya hutan (0,366) merupakan faktor pendukung
utama yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di
Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku.
Hasil sintesis dari dimensi menunjukkan bahwa prioritas faktor pendukung
dalam pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat
Maluku adalah : kerusakan sumberdaya hutan oleh masyarakat (0,366); akses
masyarakat lokal (0,210), perubahan keragaman habitat (0,189), zonasi pemanfaatan
lahan mangrove (0,077); struktur relung komunitas (0,059); hasil inventarisasi
pemanfataan mangrove (0,053); dan keterlibatan stakeholder (0,046). Faktor
kerusakan sumberdaya hutan sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan
ekosistem hutan mangrove.
Tingginya bobot yang diberikan oleh faktor kerusakan sumberdaya hutan
memberikan pengertian bahwa kerusakan sumberdaya hutan perlu mendapat prioritas
utama untuk diperhatikan, mengingat hasil analisis perubahan penutupan lahan yang
menunjukkan besarnya tingkat penyusutan yang terjadi selama kurun waktu dua
tahun sebanyak 7,4 % atau 174 ha di kabupaten tersebut. Dengan demikian dalam
upaya mempertahankan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan diperlukan upaya
konkrit dari pemerintah dalam meminimalisir tingkat kerusakan tersebut.
113
Tabel 15. Hirarkhi Faktor Pendukung Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat
Faktor Pendukung Dimensi 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7
Zonasi pemanfaatan lahan mangrove Kerusakan sumberdaya hutan Keterlibatan stakeholder Akses masyarakat lokal Hasil inventarisasi pemanfaatan mangrove Perubahan keragaman habitat Struktur relung komunitas