rossisanusi.files.wordpress.com · Web viewresep tif dengan kasus malaria). Penatalaksanaan kasus dini ini sebaiknya juga dikerjakan oleh dokter dan bidan yang praktek swasta di wilayah

Konsultasi Pengendalian Penyakit Malaria di Kawasan Bukit Menoreh(13 November 2017 - 12 Desember 2017)

Nasir Ahmad & Rossi Sanusi

Pendahuluan

Pengendalian penyakit malaria di Kawasan Bukit Menoreh (KBM), di mana batas-batas administratif tiga kabupaten (Kulon Progo, Magelang dan Purworejo) dan dua provinsi (DIY dan Jawa Tengah) bertemu, sebaiknya dilakukan oleh suatu badan otorita dari pemerintahan pusat. Kementerian Kesehatan melalui Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh, yang baru saja dibentuk berdasarkan KepMenKes RI No HK.01.07/MenKes/ 498/2017, dapat mendirikan badan ini dan memberi wewenang kepadanya untuk mengkoordinasi Puskesmas-Puskesmas yang wilayah kerjanya mencakup KBM (lihat Lampiran A) dalam hal Surveilens-Respons (SR) malaria selama tahap pre-eliminasi. Badan ini dapat dinamakan Kopel (Komando Percepatan Eliminasi) Malaria KBM yang bertujuan mempercepat eliminasi malaria di KBM. Kegiatan SR malaria di “wilayah kerja” Kopel dapat disamakan seperti kegiatan SR malaria di wilayah kerja dari suatu DinKes. Khusus untuk pengendalian penyakit malaria selama tahap pre-eliminasi: (a) Kepala-Kepala Puskesmas KBM tidak di bawah komando Kepala DinKes dari kabupaten-kabupaten Kulon Progo, Magelang dan Purworejo (untuk selanjutnya disebut KKS, singkatan dari kabupaten-kabupaten sasaran) melainkan di bawah Kepala Kopel; dan, (b) Kepala Kopel tidak di bawah komando kepala-kepala daerah KKS melainkan di bawah Menteri Kesehatan melalui Kepala BBTKL Yogyakarta sebagai Ketua Harian Pelaksana Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh. Sebelum Kopel didirikan, selain mensosialisasi gagasan Kopel kepada Bupati dan Kepala DinKes dari ketiga Kabupaten tersebut (serta Kepala DinKes Provinsi Jawa Tengah dan DIY) dan mengupayakan ketetapan hukum Kopel dari pemerintahan pusat, Ketua Harian Pelaksana Tim Penanggulangan juga akan mengupayakan pengadaan SDM dan prasarana Kopel.

Pada tahap pre-eliminasi kegiatan SR malaria KKS sebaiknya diperkuat tatakelolanya karena KBM secara ekologis berhubungan langsung dengan kawasan sekitarnya dan karena DinKes-DinKes KKS bertanggungjawab mempertahankan status eliminasi di wilayah kerjanya masing-masing. Keberhasilan pengendalian penyakit malaria di KBM dan KKS tergantung pada bagaimana Kopel dan DinKes KKS mengelola SDM SR malaria. Tujuan konsultasi ini ialah merancang tatakelola SDM SR Malaria untuk Kopel dengan mempertimbangkan hasil pengamatan, wawancara dan telaah dokumen di KKS. (Lihat Lampiran D)

SDM SR Malaria

Menurut Henry Mintzberg ada lima jenis SDM dalam organisasi suatu kegiatan: Inti Operasional, Staf Pendukung, Staf Analisis, Manajer Tengah dan Puncak Strategik. Inti Operasional (operative core) dari kegiatan SR terdiri dari JMD, bidan, dokter dan petugas-petugas lain di garis depan. Mereka yang mendeteksi kasus suspek malaria di klinik/lapangan dan segera memberi pengobatan jika hasil RDT atau pemeriksaan mikroskopis positif. Untuk menilai efektivitas dari penatalaksanaan kasus ini diperlukan dua angka yang saling terkait, yaitu angka kesalahan pemeriksaan mikroskopi (karena pemeriksaan ini dianggap lebih valid dibanding RDT) dan angka kegagalan pengobatan. Menurut SDM KKS yang diwawancara kegagalan pengobatan tidak ada karena hasil pemeriksaan mikroskopi selanjutnya menunjukkan hasil negatif. Hal ini mungkin benar jika hasil pemeriksaan mikroskopi Puskesmas konsisten dengan hasil pemeriksaan silang mikroskopi DinKes Kabupaten. Koefisien reliabilitas mikroskopi KKS tidak/belum dapat dihitung di DinKes Kabupaten yang periksa silangnya dilakukan Laboratorium Daerah, atau yang hasil hitungannya kurang dapat diterima karena periksa silangnya tanpa pentabiran (blinding).

Gambar 1: Bagian-bagian organisasi menurut Mintzberg. Selain Inti Operasional dan Staf Pendukung (petugas mikroskopi dan petugas farmasi di Puskesmas/Rumah Sakit), terlibat dalam proses SR malaria adalah Staf Analisis (technostructure) di Puskesmas dan Kopel. Mereka mengolah data deteksi dan tindakan (D & T) kasus malaria yang direkam dan dilaporkan Inti Operasional menjadi informasi epidemiologis yang dibutuhkan kepala-kepala Puskesmas (sebagai Manajer-Manajer Tengah dalam struktur organisasi kegiatan SR malaria) dan kepala Kopel (sebagai Puncak Strategik) untuk membuat keputusan tanggap cepat dan merencanakan kegiatan tahun anggaran berikut. Keputusan-keputusan yang dibuat berkaitan dengan (re-)alokasi sumberdaya, bimtek dan penelitian/penyelidikan lebih lanjut untuk meningkatkan upaya kesehatan perorangan (UKP) malaria di garis depan. Para analist juga mengolah data untuk menilai tingkat kesalahan pemeriksaan mikroskopi dan tingkat kegagalan pengobatan, dan seharusnya memeriksa hasil audit D & T dan menganalisis akar penyebab jika ada deviasi dan defisiensi (deviasi yang tidak beralasan valid). Pelaksanaan tugas analisis data kasus malaria di Puskesmas dan Dinkes KKS kurang optimal karena surveilans aktif (data dijemput bola oleh JMD dari SDM Inti Operasional lainnya) belum merata dan karena pembagian tugas analisis data di Puskesmas dan DinKes tidak jelas antara staf surveilens dan penanggung jawab program (PJP). PJP malaria Puskesmas (yang seringkali merangkap sebagai PJP penyakit lain) umumnya bertindak sebagai analist dan kurang berperan sebagai supervisor langsung dari Inti Operasional SR malaria dan staf surveilans ada yang merangkap sebagai PJP.

D & T kasus malaria a-simptomatik dilakukan oleh JMD ketika mengerjakan kunjungan rumah dan MBS desa fokus malaria (desa reseptif dengan kasus malaria). Penatalaksanaan kasus dini ini sebaiknya juga dikerjakan oleh dokter dan bidan yang praktek swasta di wilayah kerja Kopel (melalui passive case detection dan general check-up) dan wajib dilaporkan ke Puskesmas yang bersangkutan. Kasus malaria a-simptomatik yang datang dari daerah endemis malaria seharusnya juga dideteksi oleh JMD atau pengurus dusun/desa. Data deteksi pasif dan aktif kasus malaria (simptomatik dan a-simptomatik) dan hasil pemetaan desa reseptif menunjukkan desa-desa yang penduduknya beresiko tinggi tertular penyakit malaria. Peta-peta terlampir menunjukkan desa-desa fokus di KKS. (Lampiran E) Berdasarkan data lingkungan yang dikumpulkan ketika kunjungan rumah atau penelitian lebih lanjut staf analisis menentukan desa-desa yang reseptif malaria. Dengan bantuan lembaga-lembaga penelitian (e.g, UGM dan Balkesmas Magelang) Kopel dapat mengidentifikasi D & T lingkungan biologik (vektor, carrier, dan flora/fauna penarik/penolak nyamuk), fisik (tempat-tempat perindukan dan peristirahatan) dan sosial (kebiasaan dan peraturan setempat) yang menguntungkan agent atau yang merugikan host penyakit malaria. Dari wawancara dengan SDM KKS terungkap bahwa tindakan (misalnya, RIS, pembagian kelambu dan MBS) di desa reseptif/fokus tidak didasarkan atas hasil surveilens dan penelitian tetapi lebih didasarkan atas kapan dana untuk tindakan tersedia.

Walaupun mempunyai protap pengendalian penyakit malaria yang sama DinKes Kabupaten dan jajarannya harus menghadapi keseimbangan ekologis agen-inang-lingkungan yang beragam di wilayah kerjanya. Keseimbangan ini terganggu jika Plasmodium menjadi resisten terhadap obat antimalaria yang disarankan protap, atau dapat menjadi lebih virulent. Lingkungan, terutama vektor, dapat berubah relatif cepat. Untuk menangani secara efektif gangguan keseimbangan ekologis di wilayah kerja masing-masing diperlukan ketepatan dalam menentukan SDM kunci, mekanisme koordinasi SDM kunci dan mekanisme melibatkan SDM kunci dalam pembuatan keputusan.

Koordinasi SDM Kunci SR Malaria

SDM kunci dalam kegiatan SR malaria adalah Inti Operasional. Kegiatan SR sangat ditentukan oleh kinerja JMD, bidan, dokter dan petugas lain di garis depan. Siklus SR dimulai dan diakhiri di petugas upaya kesehatan garis depan (i.e., praktek swasta, klinik, rumah sakit, Puskesmas, Pustu, rumah penduduk).

Menurut Mintzberg struktur organisasi yang sesuai untuk kegiatan yang SDM kuncinya Inti Operasional adalah birokrasi profesional dan mekanisme koordinasi SDM kunci yang paling tepat adalah standardisasi kompetensi.

Tanpa terlalu banyak merubah tatakelola yang lazim digunakan, standardisasi kompetensi Inti Operasional dapat dicapai melalui standardisasi pelatihan, supervisi dan pengimbalan. Pelatihan SDM kunci (Lihat Lampiran B untuk Tujuan Umum pelatihan JMD yang berkaitan dengan penatalaksanaan kasus malaria dan penatalaksanaan desa reseptif) dapat digabung dengan supervisi dalam bentuk pelatihan di tempat kerja (on-the-job training, atau supervisi fasilitatif) oleh PJP dengan cara: (a) secara terus-menerus mengamati langsung bagaimana SDM kunci (termasuk bidan dan dokter praktek swasta) melaksanakan tugasnya di lapangan/tempat praktek dan memberi umpan-balik; dan, (b) secara berkala (misalnya setiap enam bulan sekali) melakukan audit penatalaksanaan kasus malaria (APKM) dan audit penatalaksanaan desa reseptif

(APDR). Supervisi langsung di masing-masing desa fokus dibantu oleh seorang asisten supervisor (JMD yang paling dapat diandalkan), yang diangkat, dilatih dan kadang kala didampingi PJP. Standardisasi dan ToT untuk supervisor (PJP) dan asisten supervisor malaria dilakukan oleh pemerintah pusat melalui BBTKLPP Yogyakarta dengan melibatkan dinas-dinas terkait dari kedua provinsi dan ketiga kabupaten. Untuk menghindari iri hati diantara para JMD ketiga kabupaten, yang dapat mempengaruhi kinerja JMD, sebaiknya pemberian honorarium dan insentif lain distandardisasi. Cara pengimbalan untuk SDM kunci lain perlu dipertimbangkan. Misalnya, dengan memberikan insentif kepada bidan dan dokter yang hasil auditnya tanpa defisiensi, yang mengusulkan modifikasi kriteria audit berdasarkan hasil penelitian, dan yang ikut terlibat dalam penatalaksanaan desa reseptif.

Melibatkan SDM Kunci dalam Pembuatan Keputusan SR Malaria

Untuk kegiatan yang SDM kuncinya adalah Inti Operasional disarankan untuk menerapkan desentralisasi vertikal dan horisontal. Desentralisasi vertikal dapat dicapai dengan mendorong pembuatan keputusan tentang penatalaksanaan kasus dan penatalaksanaan desa reseptif ke tingkat inti operasional. Desentralisasi horisontal dicapai melalui interaksi langsung antara inti operasional dengan staf pendukung (mikroskopist, farmasist dan ekologist) dan teknostruktur (pengolah dan penganalisis data surveilens dan penelitian) pada saat membuat dua keputusan strategik tersebut di pertemuan-pertemuan audit. Keputusan-keputusan yang dibuat menyangkut perubahan kriteria audit (output dan outcome UKP dan UKM yang harus ada/tidak boleh ada), menetapkan penyimpangan dari kriteria sebagai defisiensi, mengidentifikasi akar penyebab defisiensi dan menetapkan tindakan koreksi serta tindak lanjut.

Kesimpulan & Saran

1. Di KBM masih terjadi transmisi plasmodium.2. Hambatan utama upaya pencegahan transmisi plasmodium adalah batas administratif tiga kabupaten

dan dua provinsi di KBM. 3. Untuk mengatasi hambatan ini Kementerian Kesehatan membentuk Tim Penanggulangan Malaria

Terpadu Bukit Menoreh. 4. Supaya Pelaksana Tim dapat mulai bekerja perlu dibentuk suatu badan otoritas pemerintahan pusat

yang diberi wewenang mengkoordinasi Puskesmas-Puskesmas dari ketiga kabupaten/dua provinsi tersebut yang wilayah kerjanya mencakup KBM dalam hal SR malaria selama tahap pre-eliminasi.

5. Kepala Badan ini (Kopel Malaria KBM) bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan melalui Ketua Harian Pelaksana Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh, yang juga menjabat sebagai Kepala BBTKLPP Yogyakarta.

6. Supaya efektif, menurut paradigma Mintzberg, kegiatan SR malaria Kopel sebaiknya menggunakan struktur birokrasi profesional dengan ciri-ciri berikut: (a) SDM kuncinya adalah Inti Operasional dari kegiatan SR malaria, yaitu para JMD, bidan, dokter dan petugas lain di garis depan UKP malaria (penatalaksanaan kasus malaria) dan UKM malaria (penatalaksanaan desa reseptif); (b) SDM kunci dikoordinasi terutama melalui standardisasi kompetensi (standardisasi pelatihan, supervisi dan pengimbalan); dan, (c) SDM kunci dilibatkan dalam pembuatan keputusan melalui desentralisasi vertikal dan desentralisasi horisontal (bersama dengan staf pendukung dan para analist berpartisipasi dalam APKM dan APDR).

7. Ketua Harian Pelaksana Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh: (a) mensosialisasi gagasan Kopel kepada Bupati dan Kepala DinKes KKS (serta Kepala DinKes Provinsi Jawa Tengah dan DIY); (b) mengupayakan ketetapan hukum Kopel dari pemerintahan pusat; (c) merekrut SDM Kopel dan menstandardisasi kompetensi SDM melalui standardisasi pelatihan, supervisi dan pengimbalan. (Lihat Lampiran C untuk Uraian Tugas SDM Kopel); dan, (d) mengupakan pengadaan prasarana dan sarana Kopel.

8. Pendanaan kegiatan SR malaria Kopel mengikuti ketetapan dalam KepMenKes RI No HK.01.07/MenKes/ 498/2017.

9. Kegiatan SR malaria dari KKS sebaiknya juga dibuat lebih efektif (misalnya dengan menggunakan struktur birokrasi profesional) karena KBM secara ekologis berhubungan erat dengan kawasan sekitarnya dan karena DinKes KKS yang bertanggungjawab mempertahankan status eliminasi malaria.

Rujukan

González-Silva, M., Bassat, Q., & Alonso, P. L. (2014). Getting ready for malaria elimination: a check list of critical issues to consider. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 109(5), 517-521.

Lunenburg, F. C. (2012). Organizational structure: Mintzberg’s framework. International journal of scholarly, academic, intellectual diversity, 14(1), 1-8.

Mintzberg, H. (1980). Structure in 5's: A Synthesis of the Research on Organization Design. Management science, 26(3), 322-341.

Nájera, J. A., González-Silva, M., & Alonso, P. L. (2011). Some lessons for the future from the Global Malaria Eradication Programme (1955–1969). PLoS medicine, 8(1), e1000412.

Value Based Management.net. Mintzberg Organizational Model. Diunduh26/11/2017 darihttp://www.valuebasedmanagement.net/methods_mintzberg_configurations.html

World Health Organization. (2004). Overview of the WHO framework for monitoring and evaluating surveillance and response systems for communicable diseases. Wkly Epidemiol Rec, 79(36), 322-326.

Daftar Singkatan:

APDR Audit Penatalaksanaan Desa ReseptifAPKM Audit Penatalaksanaan Kasus MalariaD & T Deteksi dan TindakanJMD Juru Malaria DesaKBR Kawasan Bukit MenorehKKS Kabupaten-Kabupaten Sasaran (Kulon Progo, Magelang & Purworejo)MBS Mass Blood SurveyPJP Penanggungjawab ProgramProtap Prosedur TetapRDT Rapid Diagnostic TestSDM Sumber Daya ManusiaSKO Surveilens Kewaspadaan Obat (Drug Vigilance Surveillance) SR Surveilens ResponsToT Training of Trainers UKM Upaya Kesehatan MasyarakatUKP Upaya Kesehatan Perorangan

Lampiran A

Daftar Puskesmas yang Wilayah Kerjanya Mencakup Kawasan Bukit Menoreh(Puskesmas yang kegiatan SR malaria-nya berada di bawah komando Kopel Malaria KBM selama tahap pre-

eliminasi)

NoKAB. PURWOREJ0 KAB. MAGELANG KAB. KULON PROGO

KECAMATAN PUSKESMAS KECAMATAN PUSKESMAS KECAMATAN PUSKESMAS1 Bagelen Bagelen Borobudur Borobudur Kokap Kokap 1

Dadirejo Kokap 2

2 Kaligesing Kaligesing Salaman Salaman 1 Samigaluh Samigaluh 1 Salaman 2 Samigaluh 2

3 Loano Loano Kajoran (NM) Kajoran 1 Girimulyo Girimulyo 1 Banyuasin Kajoran 2 Girimulyo 2

4 Bener Bener Kalibawang Kalibawang

5 Kemiri (NM) Kemiri Pengasih Pengasih 1 Winong Pengasih 2

6 Gebang (NM) Gebang

7 Pituruh (NM) Pituruh

8 Bruno (NM) Bruno

Lampiran B

Tujuan Umum pelatihan SDM Kunci dalam hal SR Plasmodium:a. Menatalaksana kasus malaria: mendeteksi (berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan

laboratoris) dan memberi tindakan (mengobati, menyuluh dan merujuk) secara valid dan konsisten kasus malaria simptomatik dan a-simptomatik yang terinfeksi P falciparum dan P vivax.

b. Menanatalaksana kasus malaria yang resisten terhadap obat anti malaria: mendeteksi dan melaporkan kasus malaria simptomatik dan a-simptomatik yang menunjukkan kegagalan pengobatan dan memberi tindakan untuk kasus malaria yang terkonfirmasi resisten terhadap obat anti malaria.

c. Merekam secara jelas dan lengkap kegiatan (a) dan (b) dalam kartu rekam medik dan secara elektronik, dan melaporkannya ke analist di Puskesmas yang bersangkutan

d. Berperanserta dalam pertemuan2 audit penatalaksanaan kasus di Puskesmas (merumuskan standard penatalaksanaan kasus, menganalisis deviasi, menganalisis akar penyebab defisiensi, mengusulkan tindakan koreksi dan mengevaluasi hasil tindakan koreksi) dan menindaklanjuti keputusan2 yang dibuat (menggunakan standard penatalaksanaan kasus yang direvisi, melaksananakan tindakan2 koreksi yang diusulkan).

Catatan: Pekerjaan mengobati untuk SDM pokok yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukannya sebatas mengantarkan obat yang diberikan oleh dokter kepada penderita malaria dan mengawasi pemakaiannya oleh penderita yang bersangkutan.

Tujuan Umum pelatihan SDM Kunci dalam hal SR vektor:a. Mendeteksi vektor malaria secara makroskopis di wilayah kerjanya.b. Mendeteksi lingkungan biologik lainnya, geologik, metereologik, fisik buatan (tempat hunian,

tempat kerja/sekolah dan tempat-tempat umum) dan sosial yang menguntungkan vektor dan merugikan host di wilayah kerjanya.

c. Membantu petugas DinKes dan petugas dinas-dinas terkait lain dalam mengendalikan lingkungan biologik, fisik dan sosial.

d. Merekam secara jelas dan lengkap laporan kegiatan (a), (b) dan (c) dalam kartu rekam pengendalian vektor dan secara elektronik.

e. Berperanserta dalam pertemuan2 audit penatalaksanaan desa reseptif (merumuskan standard pengendalian vektor dan lingkungan, menganalisis deviasi, menganalisis akar penyebab defisiensi, mengusulkan tindakan koreksi dan mengevaluasi hasil tindakan koreksi) dan menindaklanjuti keputusan2 yang dibuat (menggunakan standard penatalaksanaan kasus yang direvisi, melaksananakan tindakan2 koreksi yang diusulkan).

Lampiran CUraian Tugas Kegiatan SR Malaria SDM Kopel

SDM Instansi Asal TugasInti Operasional JMD (Setiap dusun 1

JMD untuk desa reseptif)

Puskesmas D & T Kasus malaria; ikutserta APK Puskesmas;D & T Desa reseptif; ikutserta APDR Puskesmas.

Bidan & Dokter Puskesmas, RS, Praktek swasta

D & T Kasus malaria; ikutserta APK & APDR Puskesmas & Kopel.

Supervisor (PJP Malaria)

Puskesmas Supervisi JMD, Bidan & Dokter;supervisi Asisten Supervisor;memimpin APK & APDR Puskesmas;ikutserta APK & APDR Kopel.

Kopel Supervisi PJP Malaria; memimpin APK & APDR Kopel

Asisten Supervisor (untuk desa reseptif)

Puskesmas Supervisi JMD di dusun desa reseptif;ikutserta APK & APDR Kopel.

Staf Pendukung Mikroskopist Puskesmas Konfirmasi Deteksi kasus; ikutserta APK Puskesmas.

Lab swasta Konfirmasi Deteksi kasus; ikutserta APK Kopel.Kopel Uji reliabilitas Mikroskopist Puskesmas;

ikutserta APK Kopel. Farmasist Puskesmas Mengelola stok bahan & alat D & T;

SKO; ikutserta APK & APDR Puskesmas.Kopel Mengelola stok bahan & alat D & T;

SKO; ikutserta APK & APDR Kopel.Apotik swasta

Mengelola stok bahan & alat D & T; SKO; ikutserta APK Kopel.

Ekologist (petugas yang keahliannya berkaitan dengan penatalaksanaan lingkungan biologis, fisik & sosial)

Puskesmas Kofirmasi Deteksi desa reseptif; ikutserta APDRKopel Uji reliabilitas ekologist Puskesmas;

supervisi ekologist Puskesmas; ikutserta APDR.

Teknostruktur Analist Epidemiologi Puskesmas Mengolah & menganalisis data surveilens & penelitian;

menghitung angka kesalahan D & angka kegagalan T; ikutserta APK & APDR Puskesmas.

Kopel Mengolah & menganalisis data surveilens & penelitian; menghitung angka kesalahan D & angka kegagalan T; ikutserta APK & APDR Kopel;supervisi Analist Epidemiologi Puskesmas.

Analist Mutu UKP & UKM

Puskesmas Mengolah & menganalisis data APK & APDR Puskesmas; ikutserta APK & APDR Puskesmas.

Kopel Mengolah & menganalisis data APK & APDR Puskesmas; ikutserta APK & APDR Kopel.

Analist teknologi D & T

Kopel Menapis perkembangan teknologi D & T;membantu Inti Operasional melakukan penelitian; berinteraksi dengan akademisi;ikuterta APK & APDR Kopel.

Perancang tanggap cepat & tanggap terencana

Puskesmas Merancang kebijakan dan RAB Puskesmas; ikutserta APK & APDR Puskesmas.

Kopel Merancang kebijakan dan RAB Kopel;ikutserta APK & APDR Kopel.

Manajer Tengah Kepala Puskesmas Puskesmas Supervisi SR malaria di wilayah kerja Puskesmas;

ikutserta APK & APDR Puskesmas & Kopel.

Puncak Strategik Kepala Kopel Kopel Supervisi SR malaria di wilayah kerja Kopel;

ikutserta APK & APD Kopel.

Lampiran D

Ringkasan Hasil Wawancara dengan SDM KKS

1. Pertemuan lintas batas 3 kabupaten dilakukan 1 tahun sekali. Koordinasi antar pengelola program puskesmas dan JMD lintas batas tidak saling mengenal dan belum secara rutin saling memberikan informasi terkait kasus ataupun kegiatan seperti IRS dan MBS.

2. Wilayah kerja JMD rata-rata 1-3 desa.3. Tugas JMD diberikan langsung oleh pengelola program dinas sehingga pengelola program PKM tidak

mengetahuinya. 4. Form PE setiap puskesmas di salah satu kabupaten belum diseragamkan karena tidak ada koordinasi.5. Krosceker slide di 3 kabupaten berjalan lambat sehingga feedback juga lambat. Setiap kabupaten memiliki

hambatan masing-masing dalam hal krosceker. 6. Mikroskopis di PKM tidak hanya mengurusi malaria sehingga slide MBS terkadang tidak dikerjakan namun

jika ada slide dengan gejala klinis langsung diperiksa.7. Resistensi obat sementara ini belum ada, namun pernah ada pasien setelah diobati hari ke 4 negatif, hari ke

7 negatif, hari ke 14 positif.8. Secara keseluruhan SR di 3 kabupaten belum berjalan sesuai petunjuk teknis pengendalian malaria.

Keterlambatan deteksi kasus masih terjadi seperti slide terkonfirmasi positif oleh mikroskopis > 24 jam karena JMD terlambat mendapat informasi atau menemukan orang dengan gejala klinis atau pendatang untuk diambil slide dan atau mikroskopis sedang libur/hari minggu jadi slide tidak langusung diperiksa. Jika slide positif dilakukan PE oleh JMD tanpa didampingi pengelola program PKM dan survei kontak dilakukan pengambilan slide di rumah penderita saja disekitarnya tidak diambil atau JMD mengambil slide yang bertemu disaat PE kalau bertemu 1 orang padahal ada 4 orang, JMD tidak kembali untuk mengambilnya. Ada juga yang melakukan PE tanpa survei kontak namun langsung dilakukan MBS. Data tidak dianalisis untuk digunakan dalam mengambil keputusan seperti MBS dilakukan saat pembagian kelambu atau saat tidak ada kasus.

9. Kurangnya kesadaran mayarakat dalam melaporkan perpindahan pendatang dan dalam pengambilan sedian darah terkadang pendatang tidak mau diambil sedian darahnya.

Lampiran EPeta Desa-Desa Fokus di Kawasan Bukit Menoreh

Keterangan:

= KABUPATEN MAGELANG= KABUPATEN KULON PROGO= KABUPATEN PURWOREJO

DAERAH FOKUS AKTIF DENGAN .../... ARTINYA JUMLAH DUSUN FOKUS AKTIF

DAERAH FOKUS AKTIF DENGAN .../... ARTINYA JUMLAH DUSUN FOKUS AKTIF

Peta Desa-Desa Fokus di Kawasan Bukit Menoreh dan Sekitarnya