· Web viewPembentukan Daerah Sulawesi Tengah tidak terlepas dari hubungan sistem ketatanegaraan kita, bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami pasang surut dalam upaya

BAB I – PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Kabupaten Poso

Tahun 2016

BAB IPENDAHULUAN

Pembentukan Daerah Sulawesi Tengah tidak terlepas dari hubungan sistem ketatanegaraan kita, bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami pasang surut dalam upaya penegakannya tentang pemerintahan daerah dimasukan dalam pasal 15 Undang-Undang 1945 yang berbunyi “pembagian Daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Dalam penjelasan pasal ini antara lain menegaskan bahwa daerah indonesia akan dibagi ke dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau daerah administratif yang akan ditetapkan dalam Undang-Undang.

Atas dasar ini pulalah dan dengan menunjuk pada peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Stgl. 1946 NO.143) beserta Beslit Gubernur tanggal 14 September 1938. NO. 29 (Stgl. N. I. NO 529) dan 9 April 1946 (Stgl. N. I. NO. 27), maka daerah Sulawesi Tengah pada waktu itu bernaung di daerah Negara Indonesia Timur, pada pemerintahan lokal (Raja-Raja se-Sulawesi Tengah) mengadakan Muktamar Raja-Raja di Parigi tanggal 27 s/d 30 November 1948 sebagai kelanjutan muktamar Raja-Raja di Tentena tanggal 13 s/d 14 Oktober 1947, untuk membentuk gabungan Kerajaan-Kerajaan yang diberi nama Sulawesi Tengah. Pada tanggal 2 Desember 1948 berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah dan kemudian di syahkan oleh Residen Manado tanggal 25 Januari 1945 NO. R. 21/1/4.

Sejak tahun 1880 Pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Bagian Utara mulai menguasai wilayah Sulawesi Tengah dan secara berangsur-angsur berusaha untuk melepaskan pengaruh Raja Luwu dan Raja Sigi di Daerah Poso. Pada tahun 1918 seluruh wilayah Sulawesi Tengah dalam Lingkungan Kabupaten Poso yang sekarang telah dikuasai oleh Belanda dan mulailah disusun pemerintahan sipil kemudian oleh Pemerintah Belanda Wilayah Poso dalam tahun 1905-1918 dibagi dalam 2 (dua) kekuasaan pemerintah, sebagian masuk dalam wilayah keresidenan manado yakni onderafdeeling (kewedanan)

1



Tahun 2016

Poso dan Tojo Una-Una. Sedangkan sebagian lagi masuk keresidenan makassar yakni onderafdeeling (kedewanan) Kolonodale dan Bungku. Sedangkan kedudukan raja-raja dan wilayah kekuasaannya tetap dipertahankan dengan sebutan self bestuure-gebieden (wilayah kerajaan) berpegang pada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Belanda yang disebut self bestuure / peraturan adat kerajaan (hukum adat).

Pada tahun 1919 Wilayah Poso digabungkan / dialihkan dalam wilayah keresidenan manado dimana Sulawesi Tengah terbagi dalam 2 (dua) wilayah yang disebut afdeeling yaitu afdeling donggala dengan ibu kotanya donggala dan afdeling poso dengan ibu kotanya poso yang dipimpin oleh masing-masing asisten residen.

Sejak tanggal 2 Desember 1948 daerah otonomi Sulawesi Tengah terbentuk yang meliputi afdeling poso dengan ibu kotanya poso yang terdiri dari 3 (tiga) wilayah :1) Onderafdeeling Poso, meliputi :

Landschap Poso / Lage berkedudukan di Poso Landschap Lore berkedudukan di Wanga Landschap Tojo berkedudukan di Ampana Landschap Una-Una berkedudukan di Una-Una

2) Onderafdeeling Bungku dan Mori, meliputi : Landschap Bungku berkedudukan di Bungku Landschap Mori berkedudukan di Kolonodale

3) Onderafdeeling Luwuk, meliputi : Landschap Banggai berkedudukan di Luwuk

Undang-Undang Dasar Sulawesi Tengah menetapkan bentuk pemerintahan daerah otonom (setingkat Daerah tingkat II) yang diawali dengan urusan pangkal meliputi : “Pertanian, Perguruan, Kesehatan, Kehutanan, Peternakan, Kerajinan, Penerangan, Lalulintas dan Pengairan”.

Daerah Poso yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1952 ini di jabat oleh Bapak Abdulatif Dg. Masiki sebagai Kepala Daerah yang pertama tahun 1954. Sejak terbentuknya daerah Tinkat II poso menurut Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1954 telah mengalami beberapa perubahan Undang-Undang Pemerintahah Daerah yaitu Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1957, Penetapan Peraturan Daerah Nomor : 6 tahun 1959, Undang-Undang

2



Tahun 2016

Nomor : 5 tahun 1974. Pada masa berlakunya Undang-Undang ini, Daerah Poso mulai membentuk Pemerintah Wilayah Desa/Kelurahan.

Suatu hal yang patut dicatat, bahwa Daerah ini pernah meraih penghargaan tertinggi dari Presiden yaitu Parasannya Purna Karya Nugraha pada pada pelita III di bawah kepemimpinan Bapak Drs. R.P.M.H Koeswandi dan pada Pelita V di bawah kepemimpinan Bapak Arif Patanga, SH. Apa yang digambarkan secara singkat diatas tentang kemajuan yang berhasil yang dicapai oleh Daerah ini, adalah suatu rangkaian wujud dedikasi dari pejabat yang memimpin daerah ini.

A. KONDISI UMUM KABUPATEN POSOSecara administratif Luas Wilayah Kabupaten Poso adalah 8.712,25

Km2 atau 12,81 persen dari luas daratan Provinsi Sulawesi Tengah. Secara administratif Kabupaten Poso terbagi dalam 19 kecamatan yang meliputi 142 Desa dan 28 Kelurahan. Luas Kecamatan yang terbesar berada pada Kecamatan Lore Barat yaitu 976,37 Km2 atau 11,18% dari luas wilayah Kabupaten Poso, sedangkan Kecamatan yang luasnya terkecil berada pada Kecamatan Poso Kota yaitu seluas 12,08 Km2 atau 0,14% dari total luas wilayah Kabupaten Poso.

Tabel : 1.1

LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATANKABUPATEN POSO TAHUN 2016

No Kecamatan Luas Wilayah (Km2)

Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)

1. Pamona Selatan 399,86 4,58

2. Pamona Barat 272,16 3,12

3. Pamona Tenggara 487,4 5,58

4. Pamona Utara 634,27 7,26

5. Pamona Puselemba 540,39 6,42

6. Pamona Timur 701,95 8,04

7. Lore Selatan 569,49 6,52

8. Lore Utara 428,02 4,90

3



Tahun 2016

9. Lore Tengah 864,61 9,90

10. Lore Barat 976,37 11,18

11. Lore Peore 423,87 4,86

12. Lore Timur 327,87 3,76

13. Poso Pesisir 437,39 5,01

14. Poso Pesisir selatan 563,06 6,45

15. Poso Pesisir Utara 623,47 7,14

16. Poso Kota 12,08 0,14

17. Poso Kota Utara 20.04 0,23

18. Poso Kota Selatan 27,62 0,32

19. L a g e 401,43 4,60

Letak wilayah Kabupaten Poso dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain letak Astronomis, letak geografis, dan letak geologis.

1. Letak AstronomisBerdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayah Kabupaten

Poso terletak pada koordinat 10 60’ dan 20 12’ lintang selatan dan 1200

05’ bujur timur Berdasarkan letak astronomisnya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat sampai ujung timur diperkirakan jaraknya kurang lebih 86,2 Km. Lebarnya dari utara ke selatan dengan jarak kurang lebih 130 Km.

Wilayah Kabupaten Poso di batasi oleh batas alam yakni kawasan pantai dan pegunungan perbukitan dengan kawasan sebagai berikut : Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara

dan Gorontalo di Teluk Tomini. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelah Timur : berbatasan dengan kabupaten Tojo Una-Una

dan Kabupaten Morowali.

4


PARIGI MOUTONG

Gambar 1.2. Peta Ekspansi Kota Poso


Tahun 2016

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Parimo dan Kabupaten Donggala.

2.Letak GeografisDilihat dari posisinya dipermukaan bumi letak wilayah Kabupaten

Poso secara umum terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Dan kawasan lainnya terletak pada pesisir pantai yang sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo.

3. Letak GeologisSecara geologis wilayah Kabupaten Poso terletak pada deretan

pegunungan lipatan, yakni Pegunungan Fennema dan Tineba di bagian barat, Pegunungan Takolekaju dibagian barat daya, Pegunungan Verbeek di bagian tenggara, Pegunungan Pompangeo dan Pegunungan Lumut di bagian timur laut.

4. Luas Wilayah Kabupaten PosoLuas wilayah Kabupaten Poso secara keseluruhan 8.712,25 km2 atau

12,81% dari luas daratan propinsi sulawesi tengah. Terbagi dari 19 Kecamatan, 28 Kelurahan, 148 Desa, dengan jumlah penduduk Kabupaten Poso Tahun 2016 sebanyak 241.559 jiwa, dari jumlah penduduk Kabupaten Poso distribusi terbesar terdapat di Kecamatan Pamona Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 22.026 jiwa, dengan

5



Tahun 2016

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 11.363 jiwa dan perempuan sebanyak 10.663 jiwa, serta 5.990 kepala rumah tangga dan penduduk terkecil terdapat pada Kecamatan Lore Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 3.294 jiwa, jumlah laki-laki sebanyak 1.704 juwa dan jumlah perempuan sebanyak 1.590 jiwa serta dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 903 jiwa.

5. TopografiWilayah Kabupaten Poso sebagian besar merupakan kawasan

pegunungan dan perbukitan, maka ketinggian wilayah pada umumnya berada diatas 500 meter dari permukaan laut. Kemiringan tanah/lereng yang terdiri dari : Kemiringan 0-2 % (datar agak landai), tersebar diseluruh kecamatan

khususnya kecamatan Pamona Selatan. Kemiringan 3-15 % (landai agak miring) tersebar hampir diseluruh

kecamatan kecuali Kecamatan Lage. Kemiringan 16-40 % (miring agak curam), terdapat dihampir

seluruh kecamatan kecuali di wilayah Kecamatan Lore Selatan, sedangkan kemiringan yang terluas terdapat di Kecamatan Lore Utara.

Kemiringan lebih dari 40% (sangat curam), merupakan bagian terluas dari seluruh luas kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Poso.

6.Karakteristik WilayahJenis tanah didaerah ini terbentuk dari lapisan kelompok jenis

batuan dengan ciri - ciri dan penyebarannya sebagai berikut : Batuan Kapur, jenis batuan ini terdapat di wilayah Kecamatan

Pamona Selatan dan Pamona Utara; Batuan Skiss, terdapat diwilayah Kecamatan Pamona Utara, Poso

Pesisir, Lage, Pamona Selatan, Lore Utara, Lore Selatan dan Poso Kota;

6



Tahun 2016

Batuan Metamorfik, hanya terdapat diwilayah Kecamatan Lore Utara, Lore Selatan dan sebagian kecil di Kecamatan Poso Pesisir.

Kondisi geologi dan geografis kabupaten poso juga menunjukkan bahwa di Kabupaten Poso terdapat sesar baribisyang dicurigai merupakan patahan rawan gempa diperkirakan berkaitan dengan local extention di volcanic arc pada lajur sesar baribis yang berarah barat laut tenggara. Litologi geologinya terutama untuk daerah selatan dan timur menunjukkan ciri rawan gerakan tanah. Hal ini terbukti dari jumlah kejadian bencana akibat gerakan tanah yang terjadi di daerah selatan dan timur wilayah Kabupaten Poso. Jenis litologi gunung api muda alluvial ternyata potensial untuk air tanah, dengan uraian kandungan sebagai berikut : o Aluviumo Piestocene sedimentary facieso Miocene sedimentary facieso Undifferentioned volcanic producto Pliocene sedimentary facieso Lipanite dasiteo Eoseneo Old quartemary volcanic product.

Dari hasil penelitian dan pemetaan yang dilakukan, dijumpai berbagai jenis bahan galian golongan c berupa lempung, pasir silica, marmer, sekis, sirtu, dengankan untuk bahan galian golongan a dan b tidak dijumpai keberadaannya.

7. Aparatur PemerintahAparat Pemerintah dilingkungan Kabupaten untuk mendukung

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat pada tahun 2016 sejumlah 8.195 Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso dengan kondisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan / Ruang antara lain : Golongan IV sebanyak 1.391 pegawai negeri sipil, Golongan III sebanyak 3.741 pegawai negeri sipil, Golongan II sebanyak 2.903 dan Golongan I sebanyak 160 pegawai negeri sipil.

7



Tahun 2016

Adapun kondisi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten poso berdasarkan golongan / ruang dapat digambarkan berdasakan grafik dibawah ini :

Grafik : 1.1. Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

Sumber Data : BKDRB Kab. Poso 2016

Sementara Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Poso Tahun 2016 berdasarkan Jabatan Struktural antara lain : Eselon II sebanyak 37 pegawai negeri sipil, Eselon III sebanyak 184 pegawai negeri sipil dan Eselon IV sebanyak 677 pegawai negeri sipil.

Adapun Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Tingkat Pendidikan antara lain : SD sebanyak 47 pegawai negeri sipil, SMP sebanyak 160 pegawai negeri sipil, SMA sebanyak 3.307 pegawai negeri sipil, D.I sebanyak 95 pegawai negeri sipil, D.II sebanyak 588 pegawai negeri sipil, D.III/Sarjana Muda sebanyak 578 pegawai negeri sipil, S.1 sebanyak 3.236 pegawai negeri sipil, S.2 sebanyak 182 pegawai negeri sipil dan S.3 sebanyak 2 pegawai negeri sipil, sedangkan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Khusus Angka Kredit masih dalam tahap pembenahan.

Adapun kondisi pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso berdasarkan jabatan struktural dan tingkat pendidikan kabupaten poso tahun 2016 dapat digambarkan berdasakan grafik dibawah ini :

8

GOL. IV GOL. III GOL. II GOL. I0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

1391

3741

2903

160

Eselon II Eselon III Eselon IV0

100200300400500600700800

37

184

693

Grafik : 1.2Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural



Tahun 2016

Sumber Data : BKDRB Kab. Poso 2016

Sumber Data : BKDRB Kab. Poso 20168. Perekonomian

a. Laju Pertumbuhan EkonomiPerkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Poso

Tahun 2015, berdasarkan hasil penghitungan BPS mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai angka 7,76% dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu 7,66%. Hampir semua sektor mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,66%. Dibandingkan dengan kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tojo-Una-Una, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso tercatat lebih tinggi. Kabupaten Poso berada pada urutan ke 5 dari 13 Kabupaten Kota di

9

Eselon II Eselon III Eselon IV0

100200300400500600700800

37

184

693

Grafik : 1.2Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

SD SMP SMA D.1 D.2 D.3 S.1 S.2 S.30

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

47 160

3307

95

588 578

3236

1822

Grafik : 1.3Pegawai Berdasarkan Tingkat

Pendidikan



Tahun 2016

Sulawesi Tengah, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,76%, dibawah Kota Palu sebesar 8,10% dan Banggai Laut sebesar 8,09%.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 15,56 % hal ini terjadi karena di dukung oleh migas dari Kabupaten Banggai dan Non Migas dari Kabupaten Morowali, sedangkan secara Nasional sebesar 4,98 persen.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Poso tidak lepas dari pertumbuhan sektor penunjangnya. Rincian kontribusi pertumbuhan sektoral Kabupaten Poso Tahun 2010 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 1.2PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN POSO

TAHUN 2011 – 2015

No Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015**

1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

5,87 5,66 5,71 5,87 5,66

2 Pertambangan dan Penggalian

4,88 8,63 9,83 11,55 9,11

3 Industri Pengolahan 6,01 7,10 6,56 6,07 3,594 Pengadaan Listrik dan

Gas8,83 9,14 12,97 13,32 13,41

5

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang

7,65 7,61 5,20 7,13 8,11

6 Konstruksi 8,85 8,98 8,90 8,26 8,78

7Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

10,55 11,04 11,07 9,26 9,28

8 Transportasi dan Pergudangan

7,79 11,83 11,06 10,98 11,39

9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5,95 7,13 7,06 11,24 14,82

10 Informasi dan Komunikasi

3,78 4,81 6,45 8,71 8,62

11 Jasa Keuangan dan Asuransi

8,15 9,56 6,91 3,77 12,98

12 Real Estate 5,46 6,11 5,59 8,51 7,0013 Jasa Perusahaan 6,51 6,88 5,17 5,15 5,40

14Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

9,16 9,46 10,40 11,16 12,20

15 Jasa Pendidikan 6,40 6,54 7,99 8,83 6,4316 Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial7,27 8,57 8,89 9,69 7,79

10



Tahun 2016

17 Jasa Lainnya 6,73 4,44 2,83 7,32 6,34PDRB 7,52 7,57 7,64 7,66 7,76

Sumber : BPS Kabupaten Poso, 2016

Sampai dengan tahun 2015, pertumbuhan sektoral terbesar dalam PDRB terdapat pada kategori Penyediaan Akomodasi Makan Minum sebesar 14,82 persen dan kategori keduan dan ketiga masing-masing berada pada sektor Pengadaan listrik dan gas sebesar 13,41 dan sektor Jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,98 persen.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita

memberikan gambaran nilai tambah atas keseluruhan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu periode tertentu, atau dengan perkataan lain PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Semakin tinggi nilai PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Perkembangan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2015 mencapai Rp. 28.650.585,- yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 26.221.974,-, dan juga secara riil atau PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kondisi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. PDRB Perkapita Kabupaten Poso berdasarkan harga konstan 2010, yaitu mencapai Rp. 21.918,869,- pada tahun 2015. PDRB perkapita/tahun Provinsi Sulawesi Tengah atas dasar harga berlaku sebesar 37,40 juta rupiah dan secara riil sebesar 28,79 juta rupiah. Sedangkan secara Nasional PDRB perkapita pertahun atas dasar harga berlaku sebesar 45,61 juta rupiah dan secara riil sebesar 35,35 juta rupiah. Perkembangan PDRB perkapita dapat dilihat dalam diagram berikut :

Grafik : 1.4PERKEMBANGAN NILAI PDRB KABUPATEN POSO

112011 2012 2013 2014 2015

18,972,173.0

21,208,223.8

23,439,697.0

26,221,974.0

28,650,585.7

17,853,882.7

18,768,463.5

19,746,815.2

20,785,735.6

21,918,869.2

PDRB Harga Berlaku



Tahun 2016


c. Laju Pertumbuhan InflasiInflasi tahun 2015 berdasarkan hasil pemantauan BPS

Kabupaten Poso terjadi Inflasi sebesar 4,44% dan sumbangan kelompok pengeluaran terhadap inflasi sebesar 1,70%. Berdasarkan kelompok pengeluaran tingkat inflasi tahun 2015 tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yaitu sebesar 8,33%. Laju inflasi Provinsi Sulawesi Tengah yang didapatkan dari laju inflasi Kota Palu pada tahun 2015 sebesar 4,17 persen. Sedangkan secara nasional sebesar 3,4 persen. Hal ini memperlihatakan bahwa laju inflasi Poso lebih tinggi dari pada Provinsi maupun Nasional. Berikut ini rincian laju inflasi yang terjadi sampai bulan Desember 2015.

Grafik : 1.5LAJU INFLASI KABUPATEN POSO


12

2013 2014 20152

4

6

8

10

12

14

Poso; 8.94Poso; 9.25

Poso; 4.44Propinsi; 7.57

Propinsi; 8.850000000

00001

Propinsi; 4.17



Tahun 2016

Berdasarkan kelompok pengeluaran tingkat inflasi tahun 2015 tertinggi terjadi pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan bahan bakar yaitu sebesar 9,63 %. Berikut ini secara grafik laju inflasi yang terjadi sampai tahun 2015.

Grafik : 1.6 INFLASI PADA MASING - MASING KELOMPOK PENGELUARAN

KABUPATEN POSO

Umum

Bahan Makanan

Makanan jadi,Minuman, rokok dan tembakau

Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar

Sandang

Kesehatan

Pendidikan, rekreasi dan olah raga

Transportasi, komunikasi dan jasa keuangan

4.44

1.53

8.33

9.63

5.14

1.07

0.81

-1.33


1a)b)c)d)e)

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)IPM merupakan salah satu indikator penting yang digunakan

dalam perencanaan kebijakan dan evaluasi pembangunan, karena nilai IPM mencakup 3 tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar, yaitu angka harapan hidup, pendidikan, dan daya beli.Nilai ini menggambarkan potret pembangunan manusia Kabupaten Poso dari kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan), maupun non-fisik (intelektualitas).

13



Tahun 2016

Pencapaian hasil IPM merupakan hasl pencapaian jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilakuhidup bersih dan sehat (bidang kesehatan); Peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Poso dari tahun 2010 sampai 2012 mengalami trend kenaikan, namun di tahun 2013 mengalami penurunan dan tahun 2014 mengalami kenaikan kembali dengan angka indeks 67,65. Di tahun 2015 angka IPM poso berada di peringkat 3 setelah Kota Palu dan Morowali yaitu sebesar 68,13. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2015 sebesar 66,76 dan secara Nasional sebesar 69,55. Dari 13 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso berada pada urutan ketiga, dengan angka IPM 68,13, lebih tinggi dari Kabupaten tetangga yaitu Tojo Una-una 61,33 dan Parigi Moutong 62,79.

e. Sosial Budayaa) Penduduk.

Berdasarkan pemutakhiran data penduduk terakhir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Tahun 2016 jumlah penduduk kabupaten poso dan penyebarannya seperti dalam tabel berikut :

Tabel : 1.3JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN POSO DAN PENYEBARANNYA

No. K e c a m a t a nJumlah

PendudukLaki-laki Perempuan Jumlah

(Jiwa) (Jiwa) KK1 Pamona Selatan 22.026 11.363 10.663 5.9902 Pamona Barat 10.767 5.633 5.134 2.7573 Pamona Tenggara 8.288 4.314 3.974 2.1544 Pamona Utara 14.857 7.697 7.160 4.1635 Pamona Puselemba 18.383 9.445 8.938 5.212

14



Tahun 2016

6 Pamona Timur 12.031 6.194 5.837 3.3037 Lore Selatan 6.685 3.458 3.227 1.8228 Lore Utara 14.386 7.583 6.803 3.6589 Lore Tengah 5.215 2760 2.455 1.394

10 Lore Barat 3.294 1.704 1.590 90311 Lore Peore 4.189 2.225 1.964 1.08012 Lore Timur 6.758 3.666 3.092 1.76713 Poso Pesisir 19.505 9.933 9.972 5.81514 Poso Pesisir Selatan 10.767 5.519 5.197 3.13515 Poso Pesisir Utara 18.397 9.551 8.828 5.04616 Poso Kota 20.721 10.537 10.184 6.54017 Poso Kota Utara 15.011 7.594 7.417 4.26218 Poso Kota Selatan 10.853 5.503 5.350 3.29219 L a g e 19.945 10.124 9.371 5.486

Jumlah 241.559 124.803 116.756 67.779 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Tahun 2016

Dari uraian tabel tersebut diatas terlihat kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pamona Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 22.026 jiwa, kemudian disusul oleh Kecamatan Poso Kota dengan jumlah penduduk 20.721 jiwa dan Kecamatan Lage sebanyak 19.945 sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lore Barat dengan jumlah penduduk 3.294 jiwa, hal ini seperti terlihat pada grafik berikut :

Grafik : 1.7 Penyebaran Penduduk Tahun 2016

15



Tahun 2016

Pamona Selatan Poso Kota Lage Lore Barat0

2

4

6

8

10

12

b) Tenaga KerjaUrusan ketenagakerjaan mencakup permasalahan angkatan

kerja, dimana angkatan kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja yaitu 15 sampai dengan 64 tahun baik yang bekerja maupun belum bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan. Untuk fokus kesejahteraan masyarakat diukur menggunakan indikator rasio penduduk yang bekerja. Pada Tahun 2013 rasio penduduk yang bekerja adalah 6,4 dan meningkat menjadi 10,5 pada tahun 2014. Angka tersebut meningkat signifikan pada tahun 2015 menjadi 18,9. Artinya adalah rasio penduduk yang bekerja semakin tinggi sehingga berpeluang untuk menurunkan angka penganggurran di Kabupaten Poso.

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2016 tampak bahwa pencari kerja yang terdaftar terjadi penurunan dibandingakan tahun 2015. Daftar perbandingan pencari kerja pada tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 1.4PERBANDINGAN DAFTAR PENCARI KERJA

16



Tahun 2016

UraianTahun

2015 2016Pencari Kerja 8.944 7.413Laki-Laki 3.787 3.671Perempuan 5.157 3.742

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Poso Tahun 2016

c) PendidikanSalah satu kunci keberhasilan suatu daerah adalah apabila

daerah tersebut didukung oleh sumber daya yang berkualitas. Dunia pendidikan merupakan salah satu wahana dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu memecahkan permasalahan menuju kemajuan serta kesejahteraan bangsa dan negara. Tersedianya data pendidikan yang baik akan sangat membantu perencanaan yang dibuat menjadi lebih terarah dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Tingkat efisiensi penggunaan dan kecukupan sarana pendidikan dalam melakukan proses belajar mengajar yang di ukur dari rasio jumlah murid terhadap sekolah pada tahun 2015 dan 2016, dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik : 1.8RASIO PENDIDIKAN KABUPATEN POSO TAHUN 2016

SD SMP SMA/SMK0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Rasio Siswa/KelasRasio Siswa/SekolahRasio Siswa/GuruJumlah KelasJumlah SekolahJumlah GuruJumlah Siswa

Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Poso Tahun 2016 Berdasarkan uraian tabel rasio perbandingan jumlah siswa dengan

guru untuk Tingkat Sekolah Dasar dengan jumlah siswa 24.159 jumlah siswa sementara guru 2.414 yang artinya rasio mencapai

17



Tahun 2016

10,01 % kemudian untuk Tingkat SMP, jumlah siswa 10.968 dan jumlah guru 951 dengan rasio mencapai 11,53 %, untuk Tingkat SMA / SMK jumlah siswa 9.346 dengan jumlah guru 819 dengan rasio 11,41 % .

Selanjutnya untuk rasio perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah untuk Tingkat SD dengan sekolah 226 artinya rasio mencapai 106,90 %, Tingkat SMP dengan jumlah sekolah 71 rasio mencapai 154,48 %, Tingkat SMA/SMK dengan jumlah sekolah 36 mencapai 259,61 %.

Rasio perbandingan jumlah siswa dengan jumlah kelas Tingkat Sekolah Dasar 24.159 jumlah siswa dan 1.385 jumlah kelas yang artinya rasio mencapai 17,44 %, selanjutnya untuk Tingkat SMP jumlah siswa 10.968 dan 447 jumlah kelas mencapai rasio 24,54% kemudian untuk Tingkat SMA/SMK jumlah siswa 9.346 dan jumlah kelas 378 rasio mencapai 24,72 %.

Tabel : 1.6PENDUDUK MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

TAMAT SD SAMPAI DENGAN TAMAT SMA

No. K e c a m a t a n Tidak/BelumSekolah(jiwa)

Tamat SD/Sederajat(siswa)

Tamat SMP/Sederajat

(siswa)

Tamat SMA/

Sederajat(siswa)

1 Pamona Selatan 4.338 6.809 3.703 4.2352 Pamona Barat 2.009 3.613 2.031 1.7663 Pamona Tenggara 1.612 2.622 1.375 1.5264 Pamona Utara 2.451 4.031 3.001 3.4865 Pamona Puselemba 2.872 3.855 3.234 5.3606 Pamona Timur 2.039 3.040 2.598 2.7067 Lore Selatan 1.192 1.907 1.246 1.4328 Lore Barat 656 1.179 557 5219 Lore Utara 2.961 4.760 2.515 2.27610 Lore Tengah 1.113 1.654 879 80211 Lore Timur 1.242 2.309 1.266 1.07612 Lore Peore 823 1.388 727 66713 Poso Pesisir 3.921 6.165 3.076 3.52814 Poso Pesisir Selatan 1.873 3.691 1.856 1.73115 Poso Pesisir Utara 3.514 6.572 3.364 2.887

18



Tahun 2016

16 Poso Kota 4.307 3.103 3.160 6.01117 Poso Kota Selatan 1.891 1.604 1.556 3.55218 Poso Kota Utara 2.960 2.036 2.269 5.01019 L a g e 3.384 6.201 3.329 3.975

Jumlah 45.148 66.539 41.760 52.547Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Tahun 2016.

Pada tabel diatas menunjukan bahwa dunia pendidikan masih perlu lebih ditingkatkan, dimana terlihat bahwa angka anak sekolah yang belum sekolah sebesar 45.148 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Poso. Sedangkan jumlah penduduk menurut jenjang pendidikan diploma hingga pasca sarjana dapat dilihat pada berikut :

Tabel : 1.7JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENJANG PENDIDIKAN

DIPLOMA, SARJANA, PASCA SARJANA

No. K e c a m a t a n Diploma (I dan II)

D.III/ Sarjana Muda

S.1 S.2 S.3

1 2 3 4 5 6 71 Pamona Selatan 145 172 527 12 02 Pamona Barat 40 40 152 1 03 Pamona Tenggara 62 45 167 5 04 Pamona Utara 124 93 363 17 05 Pamona Puselemba 210 269 905 82 36 Pamona Timur 84 85 266 4 17 Lore Selatan 39 47 131 3 08 Lore Barat 13 13 31 0 09 Lore Utara 72 73 232 9 110 Lore Tengah 40 23 104 2 011 Lore Timur 17 23 67 0 012 Lore Peore 33 20 60 4 013 Poso Pesisir 158 126 544 16 114 Poso Pesisir Selatan 86 70 213 10 015 Poso Pesisir Utara 87 80 289 2 016 Poso Kota 221 295 1.151 115 317 Poso Kota Selatan 123 237 928 63 4

19



Tahun 2016

18 Poso Kota Utara 157 245 970 59 119 L a g e 164 122 549 29 3

Jumlah 1.875 2.078 8.009 433 18Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso Tahun 2016.

Khusus pendidikan sarjana mengalami peningkatan, terutama pada tingkat diploma IV atau lulusan sarjana strata satu (S.1), hal ini membuktikan bahwa pendidikan khususnya di Kabupaten Poso merupakan hal yang harus diperioritaskan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat.

d) KesehatanMasalah kesehatan merupakan polemik lama yang sangat sulit

dipecahkan pemerintah, tingginya biaya kesehatanseakan kesehatan hanya milik kalangan menengah keatas, padahal seharusnya hak untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang baik sama untuk setiap masyarakat, jika masyarakatnya tidak sehat bagaimana mungkin bisa menciptakan sumber daya masyarakat yang pintar untuk membangun masa depan bangsa.

Pembangunan bidang kesehatan, pemerintah telah melakukan upaya perbaikan kesehatan melalui peningkatan partisipasi aktif masyarakat yang berorientasi khususnya pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah.

Disamping itu dilakukan pula upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit yang disertai dengan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesehatan masyarakat dan keluarga serta pencegahan penyakit, antara lain telah melakukan berbagai vaksinasi hingga ke pelosok pedesaan oleh pihak aparat kesehatan di daerah ini.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kesehatan pada tahun 2016 telah mampu mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Capaian indikator pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut :1) Usia harapan hidup (UHH) di Kabupaten Poso pada tahun 2016

ditargetkan 69,9% dengan realisasi 70,09.

20



Tahun 2016

2) Angka kematian bayi nasional tahun 2016 yang mencapai 14,96% per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi Kabupaten Poso tahun 2016 adalah sebesar 54 kasus kematian per 1000 kelahiran hidup.

3) Angka kematian ibu melahirkan secara nasional tahun 2016 mencapai 598 per 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Kabupaten Poso pada tahun 2016 sebesar 7 kasus kematian per 100.000 kelahiran hidup.

4) Kondisi gizi buruk, balita gizi buruk adalah balita dengan status gizi yang diukur menurut berat badan dan tinggi badan dengan Z score < -3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor, marasmus kwashiorkor). Prevalensi balita dengan gizi buruk setiap tahunnya adalah sebesar < 0,1 % dari jumlah yang diperiksa/ditimbang. Pada tahun 2016, prevalensi balita gizi buruk ditergetkan <1% dengan realisasi 0,54 %. Angka ini menurun dibanding tahun 2015 dengan prevalensi balita gizi buruk 1,42 %.

5) Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tahun 2016 untuk status gizi buruk balita dapat tertangani dengan baik, sementara untuk rumah tangga sehat capaian pemerintah daerah kabupaten poso mencapai 59,00 % dan capaian rumah tangga sehat tingkat nasional mencapai 80 %, hal ini terlihat pada table berikut :

Tabel : 1:8

CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATANKABUPATEN POSO

No IndikatorCapaian (%)

Kab. Poso Nasional

1.2.

3.

Angka kematian bayi/1.000 KHAngka kematian ibu melahirkan/100.000 KHProsentase balita gizi buruk yang

54,007,00

100,00

14,96/1.000 KH598/100.000KH

100,00

21



Tahun 2016

4.mendapat perawatanRumah Tangga Sehat 59,00 80,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun 2016

Grafik : 1.9Perbandingan Capaian Indikator Pembangunan Bidang Kesehatan

0%20%40%60%80%

100%

1.47194.01

100 59

14.96 589 100 80

NasionalKab. Poso

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun 2016

B. PemerintahanReformasi Birokrasi dimaksud untuk memenuhi perkembangan

kebutuhan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan untuk mempermudah Aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi Birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan dimaksud agar pemerintahan dapat berfungsi secara memadai, efektif dengan struktur yang profesional, ramping, luwes dan rensponsif. Namun yang tidak kalah

22



Tahun 2016

pentingnya dari reformasi birokrasi ini adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Wilayah administrasi Kabupaten Poso terdiri dari 19 kecamatan yang membawahi 142 desa definitif, 28 yang berstatus kelurahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan daerah dan DPRD.

Perangkat Daerah Kabupaten Poso meliputi Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai kebutuhan daerah serta Lembaga Lain.1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 1.1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati

dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengarahan, pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan administrasi, organisasi dan tata laksana serta pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelayanan administratif. Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, adalah sebagai berikut :1) Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

membidangi:a. Bagian Administrasi Pemerintahanb. Bagian Pemerintahan Desac. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan

Kemasyarakatan

23



Tahun 2016

2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membidangi :a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunanb. Bagian Pertanahanc. Bagian Hubungan Masyarakat

3) Asisten Administrasi Umum, membidangi :a. Bagian Hukumb. Bagian Umumc. Bagian Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan, Bupati juga dibantu oleh Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil. Staf Ahli mempunyai tugas dan kewajiban memberikan telaahan mengenai masalah pemerintahan daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi sebagai berikut :1. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;3. Staf Ahli Bidang Pembangunan;4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM; dan5. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

1.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Secara teknis operasional Sekretariat DPRD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso yaitu sebagai berikut : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat, membawahi :

24



Tahun 2016

a. Bagian Umumb. Bagian Persidangan dan Hukumc. Bagian Keuangan

2. Sementara untuk Dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, terdiri dari 17 (tujuh belas) Dinas dengan susunannya sebagai berikut :1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;2. Dinas Kesehatan;3. Dinas Sosial;4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;7. Dinas Pekerjaan Umum;8. Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota;9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan;10. Dinas Pertanian dan Perkebunan;11. Dinas Kelautan dan Perikanan;12. Dinas Pendapatan13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;15. Dinas Kehutanan; 16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan17. Dinas Pemuda dan Olahraga.

3. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang yang juga diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari 13 (tiga belas) Lembaga Teknis Daerah yang susunannya sebagai berikut :1. Inspektorat;2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

25



Tahun 2016

3. Badan Kepegawaian Daerah dan Reformasi dan Birokrasi;4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana;6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;7. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;8. Badan Pemberdayaan Masyarakat; 9. Badan Lingkungan Hidup;10. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;11. Rumah Sakit Umum Daerah;12. Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara Daerah; 13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan14. Kantor Pemadam Kebakaran.

4. Kecamatan dan Kelurahan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan.

5. Adapun lembaga lain daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan / Kantor yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten, yang terdiri dari :1. Satuan Polisi Pamong Praja yang berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2010;2. Sekretariat Korpri yang berdasarkan Peraturan Daerah Kbaupaten

Poso Nomor 3 Tahun 2009;3. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Sintuwu Maroso yang

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012; dan4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 13 Tahun 2015.

26

· Web viewPembentukan Daerah Sulawesi Tengah tidak terlepas dari hubungan sistem ketatanegaraan kita, bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengalami pasang surut dalam upaya

Documents