KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN PENJELASAN MENGENAI PNPM MANDIRI
Disusun oleh :
Rahmatdi
Cindy Uli Oktavia N
Aditya Budi Prakoso
Wahyunikusumaningrum H
Zira Brenda Wiranti
Miranthy Indriastuti I
Rochim Waijanti
Alvionetta Diass P
Dirga Abriyanti K
Firdhian Budiyono
Dita Pratiwi
Muhammad Zaenuddin
Traheka Erdyas B
Muhammad Wintar A
Ratih Prajna P
Kunto Adi Wicaksono
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
2012
Daftar Isi
I. Visi
3
II. Misi
3
III. Kedudukan
5
IV. Tugas
5
V. Fungsi
5
VI. Kementrian Terkoordinir
5
VII. Profil Menteri Koordinator
6
VIII. Program Kemenkoperekonomian
9
IX. Anggaran dari APBN
13
X. Data Capaian
16
XI. Hambatan
25
XII. Implementasi
29
XIII. Penjelasan Kementerian Terkait
36
XIV. Rekomendasi
76
XV. PNPM Mandiri
77
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK
INDONESIA
Visi dan Misi
Sesuai tugas pokok dan fungsi, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang
berorientasi pada kondisi yang diinginkan selama kurun waktu 5
(lima) tahun yaitu tahun 2010-2014, dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencakup visi, misi,
sebagai berikut:
VISI
Suatu tugas pokok dan fungsi, serta kondisi yang ingin
diwujudkan, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
menetapkan visi sebagai berikut:
Terwujudnya lembaga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan
ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.
Visi ini disusun berdasarkan analisis potensi dan permasalahan
internal dan ekstenal dari empat perspektif yaitu perspektif
pemangku kepentingan, perspektif shareholders, perspektif proses
bisnis, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang dirumuskan
sebagai pernyataan keinginan pencapaian organisasi dalam periode
lima tahun ke depan. Pernyataan keinginan pencapaian tujuan
organisasi diyakini dapat memberikan motivasi dan menumbuhkan
komitmen personil organisasi untuk mewujudkan visi dimaksud. Dalam
perumusan pernyataan tersebut, juga mengandung keyakinan dasar
organisasi. Keyakinan dasar organisasi akan memberikan keyakinan
kepada pegawai bahwa keinginan yang akan dicapai dalam lima tahun
ke depan dapat diwujudkan. Visi Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian tersebut merupakan koridor utama kegiatan koordinasi,
sehingga perlu adanya kesamaan persepsi, tindakan dalam mewujudkan
pencapaian visi tersebut. Visi, terwujudnya lembaga koordinasi dan
sinkronisasi pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan
menggambarkan angan-angan ke depan atas amanat yang diberikan yang
tertuang dalam tugas pokok dan fungsi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian. Kata efektif mempunyai arti bahwa kinerja
koordinasi dan sinkronisasi yang dihasilkan memberikan manfaat
tepat sasaran yang signifikan bagi upaya pencapaian sasaran
pembangunan di bidang ekonomi. Sedangkan kata berkelanjutan
mempunyai makna bahwa koordinasi harus dilakukan secara terus
menerus dan proaktif supaya pelaksanaan pembangunan perekonomian
yang dilakukan oleh sektor dan pelaku ekonomi dapat berjalan
sinergi sehingga pembangunan ekonomi yang dicapai
berkesinambungan.
Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah untuk mewujudkan:
i) pertumbuhan perekonomian yang diinginkan melalui peningkatan
investasi dan ekspor;
penurunan tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan
kerja;
ii) serta penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan melalui
revitalisasi pertanian dan perdesaan. Pembangunan perekonomian
tersebut dapat mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri,
memperkokoh kondisi dalam negeri yang tangguh dalam menghadapi
tantangan era globalisasi, sehingga diharapkan dapat menaikkan
taraf hidup serta membawa masyarakat Indonesia menuju masyarakat
yang adil, makmur, dan sejahtera.
Misi Kemenko Bidang Perekonomian
Guna mewujudkan visi, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menetapkan misi. Misi diharapkan dapat terlaksana demi
terwujudnya visi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Adapun misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,
yaitu:
Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan,
penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian.
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya reformasi
di bidang ekonomi, perkembangan perekonomian dalam negeri maupun
internasional, kondisi era globalisasi yang semakin kompetitif,
serta kebutuhan atau tuntutan dari masyarakat yang menginginkan
adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Misi
tersebut juga mengisyaratkan adanya upaya untuk meningkatkan
koordinasi, sinkronisasi, dan kerja sama yang lebih baik dalam
pengembangan perekonomian nasional.
KEDUDUKAN
a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden.
b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipimpin oleh
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
TUGAS
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas
membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan
perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
ekonomi.
FUNGSI
Dalam menjalankan tugas di atas, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
1. sinkronisasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perekonomian,
2. koordinasipenyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
perekonomian,
3. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b,
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian;
6. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
KEMENTERIAN TERKOORDINIR
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:
Kem. Keuangan
Kem. Energi dan Sumber Daya Mineral
Kem. Perindustrian
Kem. Perdagangan
Kem. Pertanian
Kem. Kehutanan
Kem. Perhubungan
Kem. Kelautan dan Perikanan
Kem. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kem. Pekerjaan Umum
Kem. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kem. Riset dan Teknologi
Kem. Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah
Kem. Pembangunan Daerah Tertinggal
Kem. Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
Kem. Badan Usaha Milik Negara
Serta badan-badan negara lainnya seperti :
Badan Pertanahan Nasional
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia
Instansi lain yang dianggap perlu.
PROFIL MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN INDONESIA
BIOGRAFI
Ir. M. Hatta Rajasa, seorang pengusaha dan CEO sukses yang
kemudian berkonsentrasi jadi politisi. Sebagai politisi, dia
gemilang! Sejumlah jabatan penting di partai, legislatif dan
eksekutif diembannya. Di partai, dia mencapai puncak sebagai Ketua
Umum DPP Partai Amanat Nasional (2010-2015). Dia pun telah menjabat
empat jabatan menteri (Menristek, Menhub, Mensesneg dan Menko
Perekonomian). Pria relijius penganut pluralisme dalam politik ini
memang berobsesi menjadi politisi negarawan yang mendahulukan
kepentingan bangsa. Diprediksi, dia akan tampil sebagai Capres atau
Cawapres 2014.
Sebagai orang partai politik (politisi) yang duduk dalam
kabinet, pria berambut perak kelahiran Palembang, 18 Desember 1953
ini, berupaya menjalankan peran secara optimal, tanpa terjadinya
kemungkinan loyalitas ganda dan abuse of power, baik dalam
posisinya secara bersamaan sebagai petinggi Partai Amanat Nasional
(PAN) dan pejabat tinggi negara (menteri). Dia pernah menjabat
Sekjen, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Umum DPP PAN,
sekaligus pernah menjabat sebagai pejabat tinggi negara, mulai dari
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Republik Indonesia Kabinet
Gotong-Royong, Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara
Kabinet Indonesia Bersatu I dan Menteri Koordinator Perekonomian
Kabinet Indonesia Bersatu II.
Bagi Hatta, power is not our ultimate goal. "Tujuan utamanya
adalah mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, berkeadilan,
terbuka, dalam masyarakat majemuk yang saling menghormati.
Pernyataan ini sekaligus bermakna penegasan posisinya yang menjamin
tidak akan terjadinya kemungkinan loyalitas ganda dan abuse of
power, kendati dia tetap memegang jabatan partai saat bersamaan
menjabat menteri. Dia menegaskan bukan karena keinginan diri
pribadinya berkuasa, tetapi sebagai kader PAN ingin menganbdikan
diri kepada bangsa.
Menurut Hatta, untuk dapat mencapai tujuan itu perlu dibangun
dua sasaran utama. Pertama, empowering public, memberikan
pemberdayaan kepada masyarakat di segala aspek, apakah itu hukum,
sosial, ekonomi dan yang lain. Dan untuk dapat membangun itu, harus
dimulai dengan adanya keberpihakan yang jelas akan kebijakan yang
mendukung publik. Kedua. Good Government and Clean Government yang
hanya dapat terbangun jika ada anggota-anggota parlemen yang selalu
mengkritisi pemerintahan, tetapi sekali lagi, bukan untuk maksud
menjatuhkan.
Sejak kecil, dia memang sudah terlatih bekerja keras, jujur,
mandiri dan bekerjasama tanpa pandang bulu. Dia memerankan
posisinya sebagai Ketua Fraksi Reformasi DPR (PAN dan Partai
Keadilan) dengan amat baik. Sejak kecil, dia memang sudah terlatih
bekerja keras, jujur, mandiri dan bekerjasama tanpa pandang bulu.
Dia terbiasa bergaul dengan banyak orang yang berbeda
latarbelakang. Maka, ketika terjadi persaingan dalam mengisi
jabatan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP-PAN) yang
dilepas Faisal Basri, Hatta mendapat dukungan dari berbagai
'aliran' dalam internal PAN. Dia terpilih menjabat Sekjen DPP PAN
(2000-2005).
Perannya yang menonjol sebagai Ketua Fraksi Amanat Reformasi
(1999-2000), selain berperan mengantarkannya jadi Sekjen PAN,
bahkan juga mengantarnya menjabat Menteri Riset dan Teknologi
Kabinet Gotong Royong, pada pemerintahan Presiden Megawati
(2001-2004). Kemudian, tatkala pucuk pimpinan pemerintahan beralih
kepada duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden
Jusuf Kalla, dia pun dipercaya Menteri Perhubungan Kabinet
Indonesia Bersatu I.
Banyak orang tak menduga dia menjadi Menteri Perhubungan Kabinet
Indonesia Bersatu. Sama seperti saat dia dipercaya menjabat Menteri
Riset dan Teknologi (Menristek) Kabinet Gotong-Royong. Maklum,
lulusan perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini,
diprediksi banyak orang lebih pas menjabat Menteri Enerji dan
Sumber Daya Mineral. Namun, dengan kemampuan manajerial yang
dimilikinya, jabatan apa pun dapat diemban dengan baik. Terbukti,
semasih menjabat Menristek, ia antara lain berhasil mengangkat nama
bangsa, manakala terpilih menjadi Presiden Ke-46 Konfrensi IAEA
(The International Atomic Energy Agency)
Kemudian ketika terjadi perombakan KIB, Hatta makin dipercaya
memegang kendali tata kelola organisasi pada pusat kekuasaan
sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menggantikan Yusril
Ihza Mahendra. Dia pun dengan cepat mampu memegang kendali
Sekretariat Negara dengan amat baik. Berbeda partai dengan Presiden
SBY, tidak menjadi halangan dalam kedekatan hubungan. Bahkan,
secara mengejutkan dalam Pemilu Presiden 2009, dia dipercaya oleh
SBY menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Capres SBY - Cawapres
Boediono.
Dia terlihat amat diandalkan Presiden SBY dalam melakukan loby
tingkat tinggi. Dimana ada jalan susah dan buntu secara politik,
Hatta Rajasa sanggup dengan elegan mencairkannya. Antara lain, di
tengah suasana politi yang memanas menjelang Pemilu presiden 8 Juni
2009, Hatta mampu menghidupkan komunikasi politik yang lama buntu
antara Megawati Soekarnoputri (PDIP) dengan SBY (Partai Demokrat).
Kendati kedua tokoh dan partai ini tetap bersaing dalam Pilpres,
tetapi sudah terjadi kelenturan komunikasi politik.
Setelah Pilpres 2009, usai, yang dimenangkan SBY-Boediono, Hatta
yang lulusan insinyur perminyakan ITB, pun dipercaya menjadi
Menteri Koordinator Perekonomian (2009-2014). Dia pun mengemban
amanat ini dengan baik. Ketika terjadi benturan antara DPR dengan
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang oleh DPR diduga terlibat dalam
kasus Bank Century, sehingga Sri Mulyani ditolak kehadirannya di
DPR, Hatta mampu mencairkannya tanpa ada yang merasa
dipermalukan.
Dalam posisinya sebagai Menko Perekonomian, Hatta justru
dipercaya oleh partainya melalui Kongres III di Batam untuk menjadi
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional periode 2010-2015. Dalam
posisi Ketua Umum PAN merangkap Menko Perekonomian dengan kepiawan
politiknya, diprediksi Hatta Rajasa akan menjadi calon Presiden
pada Pemilu 2014 mendatang. Meskipun kini Hatta telah menjadi besan
dari Presiden SBY hubungan politik yang dibina antara PAN dan
Demokrat akan menjadi lebih solid menurut banyak anggapan pengamat
politik di Indonesia.
PENDIDIKAN
Hatta Rajasa menamatkan sarjananya sebagai Insinyur Teknik
Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) angkatan 1973, Studi
Pembangunan Institut Teknologi Bandung (ITB) selama setahun, namun
tidak dilanjutkan karena kesibukannya di Parpol dan menjadi
Menristek.
Program Kerja Menko Perekonomian
.
Empat Klaster Pro Rakyat
PROGRAM PRO RAKYAT KLASTER I
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang
tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), selama keluarga
tersebut memenuhi kewajibannya. (Memeriksakan anggota keluarganya
ke fasilitas kesehatan dan menyekolahkan anaknya dengan tingkat
kehadiran sesuai ketentuan).
Raskin
Pemberian beras secara gratis bagi keluarga miskin dengan tujuan
memperkuat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga
miskin.
Jamkesmas
Jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang
memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan yang bersifat
komprehensif
Bantuan Siswa Miskin
Bantuan tunai yang diberikan kepada pelajar SD dengan
kriteria:
minimal tingkat kehadiran siswa di kelas 75%;
berasal dari keluarga tidak mampu/miskin;
diusulkan oleh Kepala Sekolah ybs;
memiliki kepribadian terpuji;
PROGRAM PRO RAKYAT KLASTER II
PNPM Mandiri
Merupakan salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, melalui pola perencanaan
pembangunan partisipatif dan bottom-up
PROGRAM PRO RAKYAT KLASTER III
Pemberdayaan UMKM
Melalui KUR, Pemerintah memberikan bantuan modal pada UMKM agar
mampu terus berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.
PROGRAM PRO RAKYAT KLASTER IV
PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH
PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH
PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT
PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT
Program Peningkatan Kehidupan Nelayan
Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PELAKSANAAN 3 KLASTER PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KLASTER I
Bantuan dan Perlindungan Sosial
Permasalahan:
RTSM akan merasakan dampak akibat krisis keuangan dunia berupa
menurunnya
daya beli dan terbatasnya kesempatan untuk memperoleh
pendapatan.
Tindak Lanjut:
Percepatan pelaksanaan tahun 2008 dengan mengacu pada data
terbaru 19,1 juta
RTS dari BPS.
BLT 2009 perlu diberikan selama 6 bulan.
BTB/PKH ditambah untuk 750.000 RTSM yang mempunyai ibu hamil dan
anak-anak usia SD.
KLASTER II
Pemberdayaan Masyarakat melalui PNPM Mandiri (1)
Permasalahan:
Pelaksanaan PNPM Mandiri th 2008 masih terhambat oleh lemahnya
komitmen dan
kinerja yang buruk dari Pemda : 134 kab/kota ( 27%) belum
membentuk satker dan
sekitar 11 kab/kota tidak mau menyediakan dana daerah untuk PNPM
Mandiri.
Papua dan Papua Barat belum mencairkan BLM dari Dana
Otsus/APBD-nya sehingga
menghambat pencairan BLM dari APBN.
Dengan alokasi anggaran terbatas untuk th 2009 dan jumlah
kecamatan yang
meningkat, maka sulit untuk mencapai sasaran BLM 3 M per
kecamatan
Tindak Lanjut:
Percepatan pelaksanaan PNPM Mandiri 2008 pada periode Okt- Des
th 2008:
Mendesak pemda Provinsi Papua dan Papua Barat mencairkan dana
BLM Program
Respek sebesar Rp.100 juta/kampung segera.
Mendesak pemda kabupaten/kota yang belum membentuk satker agar
segera
membentuk dan memproses pencairan BLM dan gaji para
fasilitator.
Pemda kab/kota yang tidak menyediakan dana APBD th 2007 dan th
2008 dan tidak
memberikan komitmen tertulis utk tidak diberikan lagi alokasi
dana PNPM Mandiri
pada th 2009.
ANGGARAN DARI APBN (HISTORIS)
Alokasi apbn kementerian koordinator bidang perekonomian
Indonesia, sumber DATA POKOK APBN 20062012 KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Tabel 1
Belanja Pemerintah Menurut Organisasi, 2006-2012
(miliar rupiah)
NO
Kementrian Keuangan / Lembaga
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
APBN-P
RAPBN
APBN
1
Kementerian Keuangan
5.167,0
6.999,2
12.051,1
11.759,2
12.955,0
12.457,7
17.780,0
17.780,0
2
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4.657,6
5.141,6
5.442,5
6.577,2
5.543,6
15.674,9
15.643,2
15.804,7
3
Kementerian Perindustrian
1.126,5
1.484,5
1.414,8
1.444,9
1.492,7
2.245,6
2.290,1
2.548,9
4
Kementerian Perdagangan
1.128,7
1.233,6
1.144,5
1.455,0
1.258,3
2.449,9
2.115,9
2.401,7
5
Kementerian Pertanian
5.551,2
6.532,3
7.203,9
7.676,5
8.016,1
17.740,6
17.761,2
17.831,2
6
Kementerian Kehutanan
1.485,2
1.761,0
3.174,7
2.110,2
3.290,9
5.872,7
6.095,3
6.233,0
7
Kementerian Perhubungan
6.769,7
9.070,4
13.477,1
15.557,3
15.562,1
23.134,6
26.809,3
28.117,7
8
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2.566,3
2.343,1
2.398,9
3.205,6
3.139,5
5.559,2
5.871,5
5.993,3
9
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2.069,4
2.451,1
2.352,5
2.837,8
2.763,9
4.656,4
4.163,0
4.163,0
10
Kementerian Pekerjaan Umum
19.186,7
22.769,5
30.670,0
40.082,7
32.746,9
56.535,3
61.182,0
62.563,1
11
Kementerian Riset dan Teknologi
342,6
437,1
451,2
408,0
620,0
675,4
672,3
672,3
12
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
930,2
1.280,8
982,1
744,3
729,6
1.015,7
1.093,9
1.213,9
13
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
230,2
384,8
918,4
931,2
1.024,5
1.263,4
986,4
1.018,3
14
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
198,1
252,6
312,3
314,9
384,6
716,7
827,3
827,3
15
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
155,1
261,8
148,3
129,0
92,8
144,3
142,7
142,7
TOTAL
51.564,50
62.403,00
82.142,30
95.233,80
89.620,50
150.142,60
163.434.10
167.311,10
TOTAL APBN
440.031,2
504.623,5
693.356,0
628.812,4
781.533,6
1.418.500,00
1.418.500,00
Dari data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah
mengalokasikan anggaran pembelanjaan yang lebih disektor
pembangunan umum (Kementerian Pekerjaan Umum). Hal ini dapat
dilihat dari alokasi Kementerian Pembangunan Umum yang dari tahun
ke tahun selalu mendapatkan alokasi yang paling besar dan juga
meningkat setiap tahunnya. Ini merupakan hal yang sangat
kontradiktif dengan kenyataan yang dapat kita lihat di Indonesia,
terutama di daerah-daerah terpencil. Masih banyak daerah yang
memiliki sarana, prasarana, serta fasilitas berupa infrastruktur
yang sangat jauh dari kata layak. Mulai dari jalan raya, jembatan,
dan infrastruktur lainnya. Alokasi dana yang besar ini kemudian
hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat atau pihak-pihak yang
berkepentingan. Sehingga kesenjangan sosial semakin nyata terlihat
dan dirasakan di Indonesia.
DATA CAPAIAN
KLASTER II
PNPM MANDIRI: Realisasi 2008: 4.768 Kec di 36.400 desa dengan
total dana Rp
7,14 Trilyun, dan Target 2009: 6.407 Kec. dengan total dana Rp
9,7 Trilyun.
PNPM Mandiri utk Fakir Miskin & KAT/ BLPS-KUBE 2008 : 3.802
KUBE di
33 prov., 99 kab/kota sekitar 14.218 KK
KLASTER III
Jumlah Penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada akhir Agustus
2008 :
1.193.481 Nasabah (59,92%), dgn total dana yang disalurkan: Rp.
10,10 Trilyun
(67,39%).
Surplus Perdagangan Indonesia Menciut
Dalam enam bulan berturut-turut sejak September 2011,
pertumbuhan impor Indonesia Februari 2012, meningkat melebihi
pertumbuhan ekspornya. SelamaJanuari hingga Februari 2012,
pertumbuhan impor mencapai 21,4% (yoy), kontras dengan ekspor yang
hanya tumbuh 7,6% (yoy). Kondisi ini membuat surplus perdagangan
Indonesia tergerus. Secara nominal, pada Februari 2012, realisasi
ekspor sebesar USD 15,6 miliar dan impor sebesar USD 14,9 miliar
menghasilkan surplus perdagangan sebesar USD 693 juta. Surplus
perdagangan ini hanya 26% dibandingkan surplus perdagangan Februari
tahun lalu. Selama Januari -Februari 2012, ekspor industri
Indonesia yang berkontribusi sebesar 60,3% dari total ekspor hanya
tumbuh 3,3% (yoy) atau sebesar USD 18,8 miliar.Pertumbuhan periode
ini jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekspor industri
tahun lalu yang tumbuh sebesar 36,1% (yoy). Tidak hanya di
industri, pertumbuhan ekspor pertanian serta pertambangan dan
lainnya hanya tumbuh 2,8% dan 7,2% (yoy) dibandingkan pertumbuhan
tahun sebelumnya yang mencapai 20,1% dan 14,8% (yoy).
Kondisi ini nyata menunjukkan efek kondisi global pada
perlambatan pertumbuhan ekspor Indonesia. Perlu mewaspadai
ketidakpastian permintaan internasional yang berimbas ke ekspor
industri mengingat kinerja sektor industri sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi Indonesia karena memberi kontribusi sekitar 25%
pada perekonomian nasional. Ketidakpastian permintaan global
membuat harga referensi beberapa komoditas ekspor utama Indonesia
mengalami kenaikan. Sebagai respon hal tersebut, Pemerintah
menyesuaikan harga patokan komoditas ekspor yang dikenakan bea
keluar, salah satunya komoditas CPO. Bea keluar CPO pada Februari
2012 ditetapkan naik menjadi 16.5% lebih tinggi daripada bulan
sebelumnya yaitu sebesar 15%. Namun, akibat kenaikan harga patokan,
ekspor CPO Februari 2012 malah menurun dibandingkan bulan
sebelumnya. Penurunan ekspor CPO ini berimbas padaturunnya ekspor
kelompok komoditas lemak dan minyak hewan nabati sebesar USD 547,3
juta pada Februari 2012.impor barang modal selama Januari hingga
Februari 2012 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan
impor barang konsumsi dan bahan baku penolong. Kondisi ini berbeda
dengan tahun 2011 dimana impor Sedangkan impor barang konsumsi dan
bahan baku penolong, untuk periode yang sama, hanya tumbuh 16,8%
dan 17,3% (yoy) lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode
yang sama tahun 2011 masing-masing 47,8% dan 31,5% (yoy).
Secara keseluruhan, meskipun pertumbuhan impor lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan ekspor, impor terbesar berasal dari
komoditas bahan baku penolong 72,2%) untuk kebutuhan industri.
Untuk mengangkat kinerja ekspor, Pemerintah perlu terus
mengupayakan diferensiasi produk dan pasar tujuan ekspor. Selain
itu, depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar sejak pertengahan
Februari 2012 harus tetap terjaga agar dapat meningkatkan daya
saing produk ekspor Indonesia. Dengan langkah ini, pertumbuhan
ekspor pada periode selanjutnya dimungkinkan dapat meningkat untuk
mengantisipasi kecenderungan pertumbuhan impor lebih tinggi
daripada pertumbuhan ekspor yang berlangsung sejak September 2011.
(TKA) barang konsumsi memiliki pertumbuhan paling tinggi. Hingga
Februari 2012, impor barang modal tumbuh 41,2% (yoy) lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 14,7%
(yoy).
Perkembangan Inflasi Maret 2012
Berbeda dari dua tahun sebelumnya yang mengalami deflasi, IHK
Maret 2012 mencatat inflasi dan bahkan meningkat dari bulan
sebelumnya. Inflasi IHK Maret 2012 tercatat sebesar 0,07% (mtm)
atau 3,97% (yoy), disebabkan kenaikan harga bumbu dan penurunan
harga beras yang terbatas. Komponen volatile food mencatat deflasi
sebesar -0,41% (mtm) pada Maret 2012 jauh lebih kecil dibandingkan
periode yang sama di dua tahun sebelumnya (-1,14% pada Maret 2010
dan -2,28% padaMaret 2011). Hal tersebut terutamakarena tertahannya
koreksi hargaberas sebagai dampak kenaikan HPP beras yang sebesar
30%, kendala penurunan produksi pada
komoditas aneka bumbu dan peningkatan ekspektasi inflasi terkait
rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Realisasi inflasi inti (core
inflation) menjadi 4,25% (yoy) sedikit melambat dari bulan
sebelumnya 4,30% (yoy) terutama terjadi pada kelompok non-tradable.
Indikasi perlambatan permintaan tercermin dari inflasi durable
goods seperti barang-barang tertier (elektronik dan perlengkapan
rumah tangga), bahan bangunan dan sektor jasajasa yang cenderung
menurun. Ekspektasi inflasi mulai meningkat seiring munculnya
rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Dampak peningkatan
ekspektasi inflasi tercermin pada perkembangan harga beberapa
komoditas yang merupakan kebutuhan pokok, seperti gula pasir. Dari
sisi eksternal, harga global masih terpengaruh oleh gejolak ekonomi
eksternal dan cenderung berada di level yang tinggi. Inflasi
kelompok administered prices sedikit meningkat menjadi 0,24% (mtm)
atau 2,92% (yoy). Hal tersebut disebabkan oleh masih berlanjutnya
dampak kenaikan cukai rokok. Ke depan, faktor risiko tekanan
inflasi relatif meningkat sejalan dengan adanya UU APBN-P 2012 yang
membuka peluang penyesuaian harga BBM bersubsidi dan penundaan
implementasi UU Hortikultura pada Juni 2012. Mencermati
kecenderungan ekspektasi inflasi yang mulai meningkat, Bank
Indonesia dan Pemerintah baik di tingkat pusatdan daerah melalui
forum TPI dan TPID perlu segera memperkuat komunikasi kebijakan
untuk meredam eskalasi ekspektasi inflasi. Langkah tersebut
dibarengi upaya menjamin ketersediaan pasokan serta pengawasan
terhadap distribusi BBM bersubsidi mengingat disparitas harga yang
semakin melebar mendorong meningkatnya berbagai tindakan
penyalahgunaan atau penyelundupan yang pada gilirannya dapat
mengganggu stabilitas harga.
Pengarusutamaan Pendidikan dalam Anggaran Negara
Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan
nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menuangkan pendidikan
sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam kerangka kebijakan
negara. Lebih jauh lagi, wujud perhatian terhadap bidang pendidikan
sebagai amanat konstitusi juga tercermin dalam amandemen UUD 1945
yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20%
dari belanja negara. Secara khusus, seperti yang tercantum dalam
dokumen Rencana Kebijakan Pemerintah (RKP) tahun 2012, pendidikan
menjadi salah satu aspek dari sasaran pemerintah tahun ini dalam
mencapai pelayanan public yang baik,memberdayakan kaum perempuan,
penanggulangan kemiskinan, mendorong konservasi energi,
perlindungan anak, dan pemantapan karakter bangsa.
Sejak tahun 2005, alokasi anggaran untuk bidang pendidikan
memang menunjukkan peningkatan secara nominal. Berdasarkan
persentase, sejak tahun 2009 alokasinya sudah mencapai rata rata
20% dari total belanja negara. Alokasi ini terbagi melalui belanja
pemerintah pusat dan dana transfer ke daerah. Untuk alokasi melalui
belanja pemerintah pusat, sekitar 25% anggaran digunakan untuk
program program utama bantuan sosial pendidikan yang terdiri dari
program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Beasiswa pendidikan
untuk Siswa Miskin (BSM). Selanjutnya untuk komponen anggaran
pendidikan yang ditransfer ke daerah, hamper 70% dari dana tersebut
digunakan untuk alokasi tenaga pendidik. Besaran Dana Alokasi
Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan sendiri walaupun menunjukkan
peningkatan sekitar 40% dari total DAK, namun persentasenya dari
total anggaran pendidikan yang disalurkan ke daerah masih relative
kecil berkisar di angka kurang dari 10%. Bagaimana implementasi
dari anggaran pendidikan tersebut? Suatu penelitian yang dilakukan
oleh Kantor Bank Dunia Jakarta mungkin dapat mengungkaapkan
sekelumit fakta.
Penelitian yang mengambil tema Reaching out to the Poor and to
the Vulnerable in Indonesia ini menunjukkan bahwa penyerahan
Bantuan Tunai untuk Siswa Miskin seringkali terlambat sehingga
tidak dapat membantu transisi siswa ke jenjang yang lebih tinggi.
Cerminan lainnya ialah hasil olah data penelitian ini yang
menunjukkan bahwa pada tahun 2010, lebih dari 80% siswa miskin
mengalami putus sekolah sebelum mencapai kelas 10. Era bonus
demografi ada di depan mata kita. Oleh karena itu, itikad baik
tidaklah cukup namun tetap harus diiringi dengan alokasi dan
pelaksanaan program yang tepat. Jika hal ini dapat dilaksanakan
dari pusat hingga ke tingkat daerah, maka bukan suatu euforia
semata bila pendidikan menjadi modal bangsa dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Perkembangan Anggaran Pendidikan
Realisasi Penyaluran KUR Maret 2012
Realisasi penyaluran KUR pada bulan Maret 2012 mencapai Rp.
2,6T. Secara kumulatif, Januari hingga Maret 2012, penyaluran KUR
tercatat sebesar Rp. 6,48T atau meningkat sebesar 0,2% dibandingkan
periode yang sama tahun 2011. Dengan demikian, total penyaluran KUR
sejak awal diluncurkan pada November 2007 hingga Maret 2012 telah
mencapai Rp. 69,9T dengan jumlah debitur sebanyak 6,13 juta UMKM.
Kinerja KUR sendiri cukup baik dilihat dari rasio NPL yaitu sebesar
2,69%. Penyaluran KUR pada Maret 2012 masih didominasi oleh BRI
khususnya untuk produk KUR Mikro yaitu sebesar Rp. 1,2T. Dengan
demikian, selama Januari hingga Maret 2012, BRI telah menyalurkan
KUR Mikro sebesar Rp. 3,22T atau 49,66% dari total penyaluran KUR
oleh bank pelaksana. Diikuti penyaluran KUR oleh BNI sebesar Rp.
909,6 M, BPD sebesar Rp. 781,8 M, dan BRI KUR Ritel sebesar Rp.
737,1M. Pada periode yang sama, penyaluran KUR oleh Bank Mandiri
hanya mencapai Rp. 242,3 M, bahkan lebih kecil dibandingkan BTN
(Rp. 306,2 M) dan Bank Syariah Mandiri (Rp. 277,2 M). Kinerja
penyaluran KUR yang meningkat oleh BPD didominasi oleh Bank Jatim
dan Bank Jateng masing-masing sebesar Rp. 296,6 M dan Rp. 140,4
M.
Dilihat dari sektor yang menerima KUR, sektor perdagangan masih
menjadi sektor terbesar yang mendapatkan KUR pada bulan Maret 2012
yaitu sebesar Rp. 1,42T. Dengan demikian, selama Januari hingga
Maret 2012, sektor
perdagangan telah mendapatkan KUR sebesar Rp. 2,9 T atau 44,57%
dari total penyaluran KUR sejak Januari 2012. Diikuti sector
pertanian sebesar Rp. 1,02 T. Masih terjadi rentang yang cukup
besar dari nominal KUR yang disalurkan pada sektor perdagangan
dan
pertanian. Berdasarkan sebaran regional, wilayah Jawa masih
menjadi wilayah terbesar penyaluran KUR. Hal ini terlihat dari
penyaluran KUR terbesar di Jawa Tengah dan Jawa
Timur. Selama Januari hingga Maret 2012, penyaluran KUR di kedua
wilayah masing-masing mencapai Rp. 1,11T dan Rp. 998,3 M. Sedangkan
penyaluran KUR di sejumlah wilayah diluar Jawa masih sangat rendah,
seperti penyaluran KUR di Maluku Utara dan Papua Barat yang hanya
Rp. 24,9 M dan Rp. 31,7 M. Untuk itu, sosialisasi dan koordinasi
Berdasarkan data Komite Kebijakan KUR, belum ada penambahan total
realisasi penyaluran KUR TKI pada bulan Maret 2012 jika
dibandingkan dengan realisasi penyaluran pada Februari 2012.
Penyaluran KUR TKI telah dilakukan di tiga provinsi, yaitu Jawa
Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Penyaluran KUR TKI tertinggi
adalah di Provinsi Jawa Timur yang merupakan salah satu
kantong TKI yaitu sebesar Rp. 1,78 M atau hampir 50% dari total
penyaluran KUR TKI, dengan jumlah debitur sebanyak 123 TKI.
Sebagian besar KUR diberikan pada TKI yang bekerja dengan negara
tujuan Brunai Darussalam (43,7%) dan Hongkong (40,93%). Menurut
jenis lapangan kerja, debitur TKI yang paling banyak mendapatkan
KUR adalah TKI yang bekerja di sector konstruksi (53,86%) dan
pembantu rumah tangga (40,14%). (TKA) Pemerintah Daerah dengan
perbankan harus terus ditingkatkan. Secara khusus, penyaluran KUR
TKI dilaporkan masih kurang optimal. Sejak diluncurkan pada
Desember 2010 hingga Maret 2012, total penyaluran KUR untuk TKI
mencapai Rp. 3,57 M dengan jumlah debitur sebanyak 317 TKI.
Penyaluran KUR menurut sektor Ekonomi
Perkembangan Ekonomi Daerah Triwulan I-2012
Di sisi inflasi, perkembangan harga di berbagai daerah pada
akhir triwulan I 2012 cenderung mulai menunjukkan adanya tekanan.
Realisasi inflasi yang terjadi pada akhir triwulan I 2012 di hampir
seluruh wilayah cenderung lebih tinggi dibandingkan periode yang
sama dalam tiga tahun terakhir. KTI mengalami kenaikan inflasi yang
cukup besar sehingga mendorong disparitas yang kembali melebar
dengan inflasi nasional. Cenderung meningkatnya inflasi di berbagai
daerah dipengaruhi terutama oleh kenaikan harga bumbu terutama cabe
dan relative tertahannya penurunan harga beras. Terkendalanya
produksi cabe, khususnya di sentra produksi di Jawa Timur, akibat
factor tingginya curah hujan menyebabkan pasokan yang relative
terbatas. Sementara itu, tertahannya harga beras pada siklus panen
raya kali ini dipengaruhi oleh penerapan Harga Pembelian Pemerintah
(HPP) gabah dan beras yang baru pada akhir Februari 2012 dan
bergesernya puncak panen di sebagian besar Jawa yang diperkirakan
baru terjadi pada April 2012. Selain itu, ekspektasi masyarakat
terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan turut
memengaruhi perkembangan harga di akhir triwulan I 2012, meski
masih relative terbatas
HAMBATAN
Berikut ini adalah beberapa program yang difokuskan karena
memiliki hambatan yang cukup signifikan :
1. Peningkatan investasi
Penanaman modal (investasi), baik yang berasal dari dalam maupun
luar negeri (asing) tidak dapat dipungkiri telah memegang peranan
penting dalam pertumbuhan perekonomian di tanah air. Keberadaan
para penanam modal (investor) ini menjadi begitu signifikan dalam
upaya mempercepat perputaran roda perekonomian nasional. Tanpa
didukung pertumbuhan investasi dari swasta, rasanya pemerintah akan
sulit untuk menggerakkan roda perekonomian dan melaksanakan
pembangunan sebagaimana yang diharapkan.
Selama 2008-2011 pemerintah telah mengeluarkan izin untuk
investasi senilai Rp 2.000 triliun. Sejauh ini, baru terealisasi Rp
600 triliun. Sisanya, Rp 1.400 triliun, ditunda karena
infrastruktur tidak siap dan ketidakpastian hukum. Masalah
Investasi senilai total Rp 1.400 triliun yang masih menggantung itu
sudah mengantongi perizinan dari pemerintah pusat. Artinya, proyek
sebenarnya sudah siap direalisasikan. Namun, investor memilih
menunggu atau menunda karena kondisi infrastruktur tidak siap serta
hukum serba tidak pasti. Ada faktor internal investor yang
menyebabkan investasi ditunda
Masih ada hambatan dalam meningkatkan potensi investasi di
Indonesia
Sampai sekarang ini masih terdapat beberapa hambatan dalam
meningkatkan potensi investasi di Indonesia. Masalah pertama adalah
infrastruktur, Kedua terkait dengan pelayanan publik. Ketiga,
tentang korupsi. hambatan lainnya adalah harmonisasi peraturan
antara pusat dan negara yang belum ada terjalin secara komunikatif.
Ketidaksiapan infrastruktur merupakan faktor utama yang menyebabkan
investasi ditunda. Infrastruktur maksudnya antara lain energi,
jalan, dan pelabuhan. Selain infrastruktur adanya ketidakpastian
hukum yang sangat mempengaruhi dan juga dikeluhkan oleh para
investor. Misalnya saha persoalan mengenai pembebasan lahan dan
perizinan di daerah. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya lama
proses perizinan.
Yang menjadi masalah utama tentang strategi pemerintah untuk
menggenjot pembangunan infrastruktur adalah melibatkan badan usaha
milik negara dan swasta karena anggaran pemerintah terbatas.
Anggaran terbatas itu dapat dilihat dari porsi anggaran
infrastruktur minimal 5 persen dari produk domestik bruto. Namun
selama ini, porsinya rata-rata masih 1-2 persen,
Masih adanya kendala yang dihadapi oleh UMKM
Kendala terberat yang dihadapi usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM). Kendala yang selama ini masih dihadapi UMKM, seperti
minimnya akses permodalan, bunga kredit yang tinggi, dan sulitnya
akses pemasaran. semestinya pemerintah bisa menciptakan kebijakan
yang memiliki keterkaitan antara usaha kecil menengah dan usaha
besar. Misalnya, di luar negeri dan negara maju yang melibatkan
usaha mikro dan kecil sebagai pemasok bagi industri yang lebih
besar
PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat)
PNPM Mandiri merupakan salah satu program pemerintah sebagai
upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat,
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan
evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis
dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat
ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan
sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan
Hambatan program PNPM Mandiri :
Program dan kegiatan yang dilaksanakan kurang menyentuh
sasaran
Penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada kondisi dan
indicator makro, sementara belum tentu di masyarakat dapat
merasakan manfaatnya secara langsung
Belum ada instrument upaya penaggulangan kemiskinan yang
spesifik sesuai dengan keragaman dan dimensi permasalahan di
derah
Kesulitan dalam mencari relawan yang bersedia tidak dibayar dan
mau berpartisipasi dalam pelaksanaan program di desa/kelurahan
kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik
menyangkut pengelolaan keuangan, ketepatan sasaran maupun penerima
manfaat dari program tersebut. Dikhawatirkan bukannya penduduk
miskin yang menurun, tetapi malah akan makin meningkat jika
penyimpangan tersebut terjadi.
MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia)
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) untuk memberikan arah pembangunan ekonomi
Indonesia hingga 2025. Melalui percepatan dan perluasan pembangunan
ekonomi ini, perwujudan kualitas Pembangunan Manusia Indonesia
sebagai bangsa yang maju tidak saja melalui peningkatan pendapatan
dan daya beli semata, namun dibarengi dengan membaiknya pemerataan
dan kualitas hidup seluruh bangsa. Melalui langkah MP3EI,
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi akan menempatkan
Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2025 dengan pendapatan per
kapita yang berkisar antara USD 14.250-USD 15.500 dengan nilai
total perekonomian (PDB) berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk
mewujudkannya diperlukan pertumbuhan ekonomi riil sebesar 6,4-7,5
persen pada periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen pada
periode 2015-2025. Pertumbuhan ekonomi tersebut akan dibarengi oleh
penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen pada periode 2011-2014
menjadi 3,0 persen pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan inflasi
seperti itu mencerminkan karakteristik negara maju.
Hambatan MP3EI
1. Masih ada pandangan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa
Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) merupakan kapitalisme semu. Sebab, MP3EI ini
merupakan perpaduan antara penguasa dan pengusaha. Jadi kalau
digeneralisasi pemerintah pusat dan daerah adalah penguasa. BUMN
dan pengusaha adalah kolaborasi pengusaha. Jadi MP3EI adalah
kolaborasi pengusaha dan penguasa. Ini yang biasa disebut dengan
kapitalisme semu, yang tidak mau bersaing dengan bisnis sehat
2. Secara historis atau konseptual MP3EI merupakan bentuk
ketidakapuasan terhadap RPJPM yang dinilai masih pada tataran
normatif.
3. MP3EI itu hanya memberikan ruang bagi pelaku ekonomi asing
melalui instrumen liberalisasi perdagangan. MP3EI hanya memberi
ruang yang besar bagi pelaku ekonomi asing melalui instrumen
liberalisasi perdagangan
4. Krisis ekonomi terutama di negara maju. Pelambatan
pertumbuhan ekonomi dunia yang memberikan imbas pada sisi ekspor
dan impor Indonesia
5. Kenaikan harga minyak dunia yang belum menentu. Semakin
tinggi kenaikan harga minyak di pasar dunia, akan berdampak pada
keuangan negara, terutama untuk alokasi anggaran subsidi bahan
bakar.
6. Penyelesaian rancangan undang-undang dan pendirian bank
infrastruktur, sebaiknya dilakukan secara pararel dan dalam waktu
cepat
7. Pemerintah menyelesaikan masalah pembebasan lahan terlebih
dahulu karena itu bisa menjadi daya tarik bagi investor, setelah
itu pemerintah pasti bisa menarik investor untuk berinvestasi
8. Lemahnya law enforcement. Masalah koordinasi antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, juga dinilai menjadi
hambatan dalam pembangunan infrastruktur. Sisi koordinasi perlu
dibenahi dan dari sisi kebijakan, harusnya ada aturan yang dapat
dijadikan pedoman.
Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang
tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), selama keluarga
tersebut memenuhi kewajibannya. (Memeriksakan anggota keluarganya
ke fasilitas kesehatan dan menyekolahkan anaknya dengan tingkat
kehadiran sesuai ketentuan).
Hambatab PKH antara lain :
1. Kurangnya koordinasi di antara dinas kesehatan, pendidikan,
Bappeda, dan beberapa instansi lainnya dalam mensukseskan PKH.
Contohnya, di lingkungan guru-guru, ada keengganan melakukan
verifikasi atas siswa yang memperoleh PKH, karena dianggap tugas
tambahan, bahkan ada yang minta honor
2. Adanya regulasi pergantian pejabat yang berakibat terputusnya
informasi dari pejabat lama ke pejabat yang baru. Begitu pula
ditingkat kelembagaan, lurah di beberapa kabupaten/kota ada yang
merasa tidak dilibatkan dalam pendataan PKH.
3. PKH adalah program baru yang sangat rumit pelaksanaannya dan
terdiri dari banyak elemen yang saling berkaitan. Dalam
pelaksanaannya, apabila terdapat gangguan pada salah satu
elemennya, maka akan menggangu program tersebut secara
keseluruhan
4. Masih adanya permasalahan data yang kurang akurat atau masih
banyak data yang error, sosialisasi yang kurang optimal, dan
verifikasi formulir yang belum optimal, distribusi formulir yang
belum menjangkau semua fasilitas kesehatan (faskes) dan fasilitas
pendidikan (fasdik), pengembalian formulir yang tidak tepat
waktu,
Implementasi Isu-Isu Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah
Implementasi kebijakan pemerintah:
Banyak program yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi
masalah- masalah pembanguan di Indonesia. Tiga masalah utama
pembangunan yaitu pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan sampai
saat ini terus menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Tetapi sampai saat ini implementasi dari
kebijakan program-program pemerintah tersebut masih banyak menemui
kendala. Kendala implementasi kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat
1. Kurangnya sosialisasi dan minat masyarakat terhadap program
yang ditawarkan pemerintah. Hal ini misalnya dapat dibuktikan
dengan adanya KUR yang sepi peminat. Penyebabnya dari pendataan
penerima KUR yang layak menerima jumlahnya sedikit.
Perbanas: Kredit Usaha Rakyat Kurang Peminat
VIVAnews - Ketua Perbanas Sigit Pramono menilai terhambatnya
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) salah satu penyebabnya adalah
kurangnya permintaan dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk
mendapatkan kredit KUR.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan
bahwa penyaluran KUR terhambat.
Menurut Sigit, salah satu persoalannya adalah identifikasi
orang-orang yang layak mendapatkan KUR menunjukkan permintaan yang
sedikit. Ia menduga, adanya permintaan usaha yang turun sehingga
UKM terkena imbasnya.
"Yang layak mendapatkan KUR ini terbukti setelah dijumlah tidak
banyak." ujarnya di Jakarta, Rabu 14 Juli 2010.
Padahal, Sigit mengakui, persyaratan untuk memperoleh KUR tidak
sulit, seperti kredit tanpa agunan.
Kemarin, dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, SBY mengatakan
dirinya mendapatkan laporan dari Unit Kerja Presiden bidang
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) bahwa ada masalah
dalam penyaluran KUR.
"Laporan dari saudara Kuntoro, Kepala UKP4, ada permasalahan
penyaluran KUR, ini kalau meleset sangat merugikan kita," ujar SBY
dalam Rapat Terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa 13 Juli
2010.
Pemerintah telah menganggarkan KUR Rp100 triliun dengan jaminan
pemerintah Rp20 triliun.
Menurutnya, Rp20 triliun ini dampaknya besar bagi usaha kecil
dan menengah. "Kalau ada masalah administrasi, ketentuan, dan tak
tersalurkan sekali lagi merugi, karena UKM jalur efektif mengurangi
kemiskinan," ujar SBY.
Presiden meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa segera menyusun
solusi dan mengajak semua pihak, termasuk perbankan penyalur KUR,
perusahaan penjamin untuk memecahkan masalah.
Sumber :
http://bisnis.vivanews.com/news/read/164526-perbanas--kur-kurang-peminat
2. Terlalu banyak kritik yang diberikan kepada pemerintah, tanpa
adanya solusi. Misal: pandangan program BLSM yang dinilai tidak
mendidik masyarakat akibat rencana pemerintah yang akan menaikan
harga BBM dan menuai banyak kontroversi.
Pemberian BLSM Tidak Mendidik
Meski dirasa tidak mendidik masyarakat untuk mandiri, Menteri
Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, pemerintah tidak punya
pilihan lain, selain memberi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM) pada masyarakat untuk mengatasi dampak kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).
Pemerintah tidak ada pilihan lain untuk menghadapi dampak
kenaikan BBM karena untuk memberikan pemberdayaan tidak bisa
dirasakan langsung, sedangkan dampak BBM langsung dirasakan, kata
Menteri Sosial di Depok, Sabtu 3 Maret 2012.
Menteri mengakui memang pada dasarnya BLSM tidak mendidik
masyarakat untuk mandiri, namun pemerintah tidak mempunyai pilihan
lain. Menurutnya butuh satu dana tunai agar mereka bisa bertahan
hidup. Ia juga meminta agar jangan ada pihak-pihak yang berpikir
negatif terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam rencana
memberikan BLSM termasuk dikaitkan dengan kepentingan politik.
Tidak perlu dikaitkan dengan pemilu atau partai politik, pemilu
masih lama. Untuk mengatasi dampak kenaikan BBM itu kewajiban
pemerintah. Masyarakat harus berfikir realistis terhadap masalah
tersebut, kata Mensos.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada 1 April
mendatang. Kenaikan BBM diperkirakan akan membawa dampak
melambungnya harga-harga barang dan semakin lemahnya daya beli
masyarakat. BLSM akan diberikan sebesar Rp 150.000 per rumah tangga
dengan sasaran sebanyak 18,5 juta RTS atau 74 juta jiwa selama
sembilan bulan.
Ini jalan terbaik untuk masyarakat dalam mengatasi kenaikan
harga BBM. Tidak ada cara lain yang dilakukan pemerintah selain
menaikkan harga BBM untuk menjaga APBN tetap stabil,
tambahnya.(ant/hms)
Sumber :
http://matanews.com/2012/03/03/pemberian-blsm-tidak-mendidik/
3. Program- program yang diadakan pemerintah rentan terhadap
korupsi.
Banyak kasus yang telah membuktikan bahwa program pemerintah
yang berhubungan dengan uang pasti sangat rentan korusi. Misalnya :
Program PNPM Mandiri, BLT, dan lain- lain.
A. Rentan Korupsi - Program PNPM Mandiri Terancam Dihentikan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) untuk
tahun anggaran 2011 terancam dihentikan, jika kasus penyelewengan
dana dengan nilai Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri
sejak tahun 1998 tidak dapat dituntaskan.
Hal tersebut dikatakan Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian
Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), Sujana
Royat, pada acara Media Briefing PNPM Mandiri : Persepsi Versus
Fakta, di Jakarta, Kamis, (20/1).
Menurut Sujana, sejak awal program tahun 1998 hingga saat ini
tercatat ada sekitar 4.000-an kasus penyelewengan dana dengan nilai
Rp 110 miliar untuk seluruh program PNPM Mandiri.
"Namun sayangnya, kebanyakan para pelaku korupsi dana PNPM
adalah pihak dari fasilitator atau konsultan", ujarnya.
Daerah-daerah yang telah terdeteksi melakukan penyelewengan
hampir di semua provinsi, dan provinsi Jawa Timur merupakan
provinsi yang melakukan penyelewengan terbesar dari dana
PNPM.Selanjutnya menyusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Tenggaras dan Bali.
Untuk pelaksanaan PNPM 2011, dana yang dibiayai oleh Bank Dunia,
juga akan menghentikan penyaluran ke desa yang melakukan korupsi.
"Maka dari itu butuh kerja sama dengan oknum terkait untuk
menyelesaikan kasus kecurangan ini," kata Sujana.
Program PNPM Mandiri adalah program pemerintah yang diawali oleh
Program Pembangunan Kecamatan (PPK) yang telah berjalan sejak tahun
1998 dan proyek penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang
berjalan sejak 1999. Program ini telah berjalan selama 5
kepresidenan.
Dikatakan Sujana, ada sekitar Rp 86,1 triliun (kurang dari 10
persen dari APBN) pada tahun 2011 akan dipergunakan untuk
penanggulangan kemiskinan melalui 50 program.
Keseluruhan anggaran pusat PNPM Pedesaan, Perkotaan, Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal dan khusus (SPADA), Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan (RIS), pembangunan infrastruktur
sosial-ekonomi wilayah (RISE) tahun 2011 sekitar Rp 12 triliun (1
persen) dari total APBN.
"Penyaluran dana PNPM tahun 2011, lebih kecil dibandingkan tahun
2010. Hal ini dikarenakan sudah ada beberapa desa yang sudah maju,
sehingga tidak kami berikan karena kita akan mendorong ke kluster
tiga yaitu memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)," kata Sujana
menambahkan
Sumber :
http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=2133354782
B. BLT Ajang Korupsi
Setelah kisruh kenaikan harga BBM, kini muncul kisruh Bantuan
Langsung Tunai (BLT) yang dibagikan ke sejumlah keluarga miskin di
Indonesia. Rencananya pemerintah akan mengucurkan bantuan langsung
tunai (BLT) sebesar Rp 25,6 triliun untuk 18,5 juta keluarga
miskin. Tapi belum juga dibagikan, BLT telah menuai polemik di
pemerintahan, anggota DPR dan partai. Mereka ribut mengenai cara
pembagiannya dan ada pula yang takut bila bantuan tersebut
dikorupsi oleh partai.
Tingkah laku mereka seperti anak kecil yang sedang memperebutkan
permen. Malahan dari beberapa surat kabar yang tadi pagi saya baca,
para politikus itu ternyata menjadi penghambat pemberian BLT ke
masyarakat miskin. Benar-benar tak habis pikir sama para politikus
itu yang katanya pintar dan terhormat.
Apakah benar BLT sudah tepat sasaran? Dan apa sebenarnya
definisi miskin itu sendiri. Dulu saat BLT pertama kali, dulu
pernah dijumpai beberapa keluarga yang menerima BLT tapi keadaan
keluarga tersebut masih bisa dikatakan cukup. Malahan ada pula yang
menerima BLT itu adalah keluarga dari sang lurah atau bahkan para
kerabat dari petinggi desa yang mendapatkan BLT.
Kalau sudah seperti ini, korupsi tidak hanya terjadi di atas
saja, tapi juga sudah menjalar ke bawah yakni tingkat keluarahan
dan bahkan tingkat RT. Ini sungguh sangat disayangkan.
Sumber :
http://ceritamu.com/Ceritamu/Kiriman/BLT-Ajang-Korupsi.aspx
Kebijakan untuk mencapai tujuan2: Ketersediaan pendidikan tinggi
Indonesia yang bermutu dan relevan
Mengembangkan alternatif pendanaan pendidikan tinggi bagi
masyarakat kurang mampu. Selain beasiswa, alternatif pendanaan
seperti voucher dan kredit mahasiswa perlu dikembangkan tidak hanya
untuk mahasiswa PTN tetapi juga untuk mahasiswa PTS, karena pada
kenyataannya banyak mahasiswa kurang mampu tidak mampu bersaing
masuk ke PTN
C. RUU Perguruan Tinggi Berpihak kepada Rakyat Miskin
Jakarta --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh
menyatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perguruan Tinggi sangat
berpihak kepada rakyat miskin. "RUU ini sangat pro-poor, ucapnya
kepada wartawan di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di
Jakarta, Rabu(4/4). RUU tersebut sudah hampir final.
Keberpihakan kepada rakyat miskin ditunjukkan dengan cara
membuka akses seluas-luasnya kepada anak-anak Indonesia untuk masuk
ke perguruan tinggi negeri (PTN) "Kami akan mendorong
sebanyak-banyaknya anak-anak Indonesia agar bisa kuliah, kata
penerima Medali Emas Kemerdekaan Pers 2012 ini.
Syarat pertama agar akses ke perguruan tinggi terbuka luas yaitu
perguruan tinggi negeri harus ada di setiap provinsi. Selain itu
akan dikembangkan akademi komunitas di tiap kabupaten / kota, dan
pendidikan jarak jauh untuk daerah-daerah yang terpencil. "Satu
lagi, pendidikan khusus dan layanan khusus juga harus ada di
jenjang pendidikan tinggi, ucap Menteri Nuh.
Selain itu aspek keterjangkauan harus ada agar anak-anak dari
keluarga miskin dapat menikmati pendidikan tinggi. Keterbatasan
biaya jangan sampai menghalangi anak-anak masuk PTN, bahkan biaya
pendaftaran juga akan ditanggung pemerintah, ujar Menteri Nuh.
Untuk melindungi masyarakat, pemerintah juga akan menentukan
standar biaya untuk tiap-tiap program studi. "Ini benar-benar
pro-poor, ujar Menteri Nuh menegaskan. (NW)
Sumber : http://118.98.223.68/kemdikbud/berita/239
D. Kompensasi Kenaikan BBM, Subsidi Siswa Miskin Bertambah
Jakarta --- Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) diikuti dengan penambahan kuota penerima subsidi
siswa miskin (SSM). Dari Rp11,2 triliun yang diusulkan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Perubahan (APBN-P) 2012, Rp3,9 triliun di antaranya untuk
SSM.
Anak-anak dari jenjang SD, SMP, sampai perguruan tinggi yang
menerima SSM jumlahnya pun kami naikkan, yang tadinya enam juta
anak, menjadi 14 juta anak, tutur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
di kantor Kemdikbud, Jakarta Selasa (27/03)..
Mendikbud menjelaskan, kuota penerima SSM dinaikkan sampai dua
kali lipat lebih karena adanya dampak yang luas atas kenaikan harga
BBM. Selama ini, siswa yang diberi subsidi adalah siswa yang
benar-benar miskin. Sekarang, dengan adanya pengalihan subsidi yang
ditandai dengan kenaikan harga BBM, otomatis siswa yang hampir
miskin juga menerima imbasnya. Jadi untuk meng-cover adik-adik yang
hampir miskin itu, kami naikkan jumlah penerimanya, tutur mantan
Menteri Komunikasi dan Informasi ini.
Untuk mendapatkan 14 juta penerima SSM, kata Menteri Nuh, siswa
tidak perlu mengajukan permohonan atau lamaran. Pihak sekolah yang
akan mendata para siswa yang layak untuk menerima SSM. Sekolah
kemudian berkoordinasi dengan dinas pendidikan daerah setempat.
Setelah data diperoleh, baru kami verifikasi, ucap Menteri Nuh.
Untuk SD setiap penerima mendapat Rp360 ribu/anak/tahun.
Kemdikbud akan mengusulkan menjadi Rp450 ribu/anak/tahun. Untuk SMP
dari Rp550 ribu akan naik menjadi Rp750 ribu/anak/tahun. SMA dan
SMK yang tadinya Rp780 ribu akan naik menjadi Rp1
juta/anak/tahun.
Menurut Mendikbud, jauh sebelum ada kompensasi kenaikan BBM
Kemdikbud telah mengaji ulang penerima SSM. Subsidi siswa miskin
merupakan biaya personal yang melekat pada siswa. Transportasi
menjadi kebutuhan yang paling besar. Karena biaya transportasi ada
kemungkinan akan naik, dari situlah kami naikkan besarannya, ujar
Mendikbud.
Sumber : http://118.98.223.68/kemdikbud/berita/224
Keberhasilan program SM3T
Program ini bertujuan menjangkau akses peningkatan mutu
pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Banyak
daerah yang merasa terbantu dengan adanya program ini seperti di
daerah NTT, Papua, Aceh, dan lain- lain.
E. SM3T di NTT, Atasi Kendala Kurangnya Guru
Sumba Timur, NTT - Program Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan,
Terluar, dan Tertinggal (SM3T) baru berusia dua bulan. Program yang
diluncurkan pada 10 Desember 2011 di Jatim Expo Surabaya ini
bertujuan menjangkau akses peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T
(terdepan, terluar dan tertinggal). Untuk melihat perkembangan dan
permasalahan dalam pelaksanaan Program SM3T ini, dilakukan
monitoring ke daerah yang menjadi fokus SM3T. Monitoring pertama
dilakukan dengan mengunjungi Kabupaten Sumba Timur di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, pada 25-27 Januari 2012.
Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten paling
responsif terhadap Program SM3T. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Sumba Timur, Obed Hilungara, mengungkapkan
bahwa kehadiran SM3T memang diharapkan mampu melapisi kekurangan
guru yang selama ini menjadi persoalan pendidikan yang paling
mendasar di Sumbawa Timur.
Kalau kita lihat dari segi guru per mata pelajaran, kita
mengalami kekurangan sekitar 1030 guru. Dan bila dilihat dari
kualifikasi akademik guru di sini, baru 35% yang terkualifikasi D3.
Sementara D4 atau S1 sisanya masih berpendidikan SPG setara. Jadi
memang program SM3T ini sangat membantu kami dalam pemenuhan
kebutuhan guru tersebut, ucap Obed.
Kabupaten Sumba Timur sendiri mendapatkan lebih dari 300 guru
SM3T yang terdiri dari 241 peserta asal Universitas Negeri Surabaya
(Unesa), 60 peserta asal Universitas Negeri Makassar (UNM) dan 37
peserta dari Universitas Negeri Manado (Unima).
Program SM3T merupakan rangkaian dari Pendidikan Profesi Guru
(PPG) bagi sarjana pendidikan yang diawali dengan pengabdian dan
penempatan di daerah 3T selama satu tahun. Tahun ini SM3T
difokuskan pada Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara,
Papua, dan Papua Barat. (AF)
Sumber : http://118.98.223.68/kemdikbud/berita/127
PENJELASAN PER KEMENTERIAN
1.,KEMENTERIAN KEUANGAN
Nama Menteri Keuangan : Agus D.W Martowardjojo
Tugas:
menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan kekayaan negara
dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.
Fungsi:
a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
keuangan dan kekayaan negara;
b. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Keuangan;
c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Keuangan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan
urusan Kementerian Keuangan di daerah;
e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
2.Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
Nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : Ir. Jero Wacik,
SE
Visi KESDM :
Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi serta peningkatan
nilai tambah energi dan mineral yang berwawasan Iingkungan untuk
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat.
Misi KESDM :
1. Meningkatkan keamanan pasokan energi dan mineral dalam
negeri.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap energi,
mineral dan informasi geologi.
3. Mendorong keekonomian harga energi dan mineral dengan
mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat
4. Mendorong peningkatan kemampuan dalam negeri dalam
pengelolaan energi, mineral dan kegeologian.
5. Meningkatkan nilai tambah energi dan mineral.
6. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan
usaha energi dan mineral secara berdaya guna, berhasil guna,
berdaya saing, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
7. Meningkatkan kemampuan kelibangan dan kediklatan ESDM
8. Meningkatkan kualitas SDM dan ESDM
9. Melaksanakan good governance
TUGAS
Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
FUNGSI
1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan
kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
2. Pelaksanaan urusan emerintahan di bidang energi dan sumber
daya mineral;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Departemen;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Departemen
5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsi Departemen kepada Presiden.
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Nama Menteri Perindustrian : Ir. Mohammad Suleman Hidayat
VISI
Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang (2025)
adalahMembawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi Negara
Industri Tangguh Duniayang bercirikan :
1. Industri kelas dunia;
2. PDB sektor Industri yang seimbang antara Pulau Jawa dan Luar
Jawa;
3. Teknologi menjadi ujung tombak pengembangan produk dan
penciptaan pasar.
Untuk menuju Visi tersebut, dirumuskan Visi tahun 2020 yakni
Tercapainya Negara Industri Maju Barusesuai dengan Deklarasi Bogor
tahun 1995 antar para kepala Negara APEC. Sebagai Negara Industri
Maju Baru, Indonesia harus mampu memenuhi beberapa kriteria dasar
antara lain:
1. Kemampuan tinggi untuk bersaing dengan Negara industri
lainnya;
2. Peranan dan kontribusi sektor industri tinggi bagi
perekonomian nasional;
3. Kemampuan seimbang antara Industri Kecil Menengah dengan
Industri Besar;
4. Struktur industri yang kuat (pohon industri dalam dan
lengkap, hulu dan hilir kuat, keterkaitan antar skala usaha
industri kuat);
5. Jasa industri yang tangguh.
Berdasarkan Visi tahun 2020, kemampuan Industri Nasional
diharapkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan mampu
menjadi basis kekuatan ekonomi modern secara struktural, sekaligus
wahana tumbuh-suburnya ekonomi yang berciri kerakyatan. Dalam
mewujudkan Visi Kementerian Perindustrian tahun 2020, diperlukan
upaya-upaya sistemik yang dijabarkan ke dalam peta strategi yang
mengakomodasi perspektif pemangku kepentingan berupa pencapaian
strategis (Strategic Outcomes) yaitu :
1. Meningkatnya nilai tambah industri;
2. Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri;
3. Meningkatnya kemampuan SDM Industri, R&D dan
kewirausahaan;
4. Meningkatnya penguasaan teknologi industri yang hemat energi
dan ramah lingkungan;
5. Lengkap dan menguatnya struktur industri;
6. Tersebarnya pembangunan industri;
7. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB.
Visi tersebut di atas kemudian dijabarkan dalam visi lima tahun
sampai dengan 2014 yakni Pemantapan daya saing basis industri
manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri
andalan masa depan.
MISI
Dalam rangka mewujudkan visi 2025 di atas, Kementerian
Perindustrian sebagai institusi pembina Industri Nasional mengemban
misi sebagai berikut:
1. Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
2. Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional;
3. Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil
bagi masyarakat;
4. Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi
nasional;
5. Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan
wawasan budaya masyarakat;
6. Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan
negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;
7. Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan
melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan,
pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung
jawab sosial yang tinggi.
Sesuai dengan Visi tahun 2014 di atas, misi tersebut dijabarkan
dalam misi lima tahun sampai dengan 2014 sebagai berikut:
1. Mendorong peningkatan nilai tambah industri;
2. Mendorong peningkatan penguasaan pasar domestik dan
internasional;
3. Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;
4. Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;
5. Memfasilitasi penguatan struktur industri;
6. Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau
Jawa;
7. Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.
KONDISI YANG DIHARAPKAN PADA TAHUN 2010-2014
Kondisi yang harus dicapai pada tahun 2014 sebagai berikut:
1. Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya
program revitalisasi, konsolidasi, dan restrukturisasi industri
yang terkena dampak krisis;
2. Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang
besar;
3. Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi
produk-produk olahan;
4. Semakin meningkatnya daya saing industri berorientasi
ekspor;
5. Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi
kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan;
6. Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar
dua kali lebih cepat daripada industri kecil.
Keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah :
1. Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan
kerja baru,
2. Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis,
3. Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan,
4. Menguatnya struktur industri, seiring dengan tumbuhnya
industri penunjang, komponen dan bahan baku industri,
5. Meningkatnya ekspor secara signifikan,
6. Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan,
7. Semakin kuatnya keterkaitan antar skala-industri, dan
seimbangnya sumbangan nilai tambah antara industri besar dan
IKM.
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
Nama Menteri Perdagangan : Gita Wirjawan
Visi
Perdagangan Sebagai Sektor Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing
Ekonomi serta Pencipta Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan
Misi
Dalam rangka mewuj udkan Visi Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi serta Pencipta
Kemakmuran Rakyat Yang Berkeadilan, maka misi Kementerian
Perdagangan adalah:
1. Meningkatkan kinerja ekspor nonmigas secara berkualitas.
2. Menguatkan pasar dalam negeri.
3. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan j aringan
distribusi nasional.Rencana Strategis 20102014 2010 Kementerian
Perdagangan RI
Tujuan
Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Perdagangan,
maka tujuan pembangunan perdagangan periode 2010- 2014 yang ingin
dicapai yaitu :
1. Peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi perdagangan
luar negeri untuk mengurangi ketergantungan pasar tujuan ekspor ke
negara-negara tertentu da meningkatkan kelancaran arus barang
ekspor dan impor.
2. Perbaikan iklim usaha perdagangan luar negeri yang
berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.
3. Peningkatan daya saing ekspor melalui peningkatan kualitas
produk ekspor dan peningkatan citra produk ekspor Indonesia di
pasar global.
4. Peningkatan peran dan kemampuan diplomasi perdagangan
internasional untuk memperj uangkan kepentingan nasional Indonesia
dalam forum multilateral, regional, bilateral yang penuh tantangan
dan kompleksitas.
5. Perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri dengan
melakukan reformasi birokrasi dan harmonisasi kebij akan
perdagangan dalam negeri di pusat dan di daerah.
5. Peningkatan kinerja sektor perdagangan dan ekonomi kreatif
melalui fasilitasi promosi dan penciptaan kebij akan perdagangan
yang sesuai.
6. Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan pasar dalam
negeri sehingga masyarakat terhindar dari produk-produk yang
menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan
keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari
praktek perdagangan tidak sehat.
7. Stabilisasi dan penurunan disparitas harga bahan pokok di
Indonesia, sehingga daya beli masyarakat terhadap bahan pokok dapat
terjaga.
8. .Penciptaan jaringan distribusi yang efisien melalui
penciptaan sarana dan kebij akan distribusi serta layanan
logistic yang mendukung dan sinergis
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nama Menteri Pertanian : Ir. H. Suswono, MMA
Visi Kementerian Pertanian:Terwujudnya Pertanian Industrial
Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk
Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor
dan Kesejahteraan Petani.
Misi Kementerian Pertanian:
1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien,
berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan
melalui pendekatan sistem agribisnis.
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung
keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk
meningkatkan kemandirian pangan.
3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya
untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta
mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan
produk pertanian berdaya saing tinggi.
5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat,
utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan
baku industri.
7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal
dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan
menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi
dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik,
regional dan internasional.
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan
komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur
pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.
KEMENTERIANKEHUTANAN
Nama Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan, SE.,MM
VISI DAN MISI
Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
Untuk mewujudkan visi di atas, maka misi dan tujuan masing-masing
misi, ditetapkan sebagai berikut:
1. Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas
data dan informasi kehutanan. Misi tersebut bertujuan untuk
meningkatkan kepastian kawasan hutan sebagai dasar penyiapan
prakondisi pengelolaan sumberdaya hutan secara lestari.
2. Meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) untuk
memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan
berusaha. Misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi
pengelolaan hutan produksi.
3. Memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi
sumberdaya alam. Misi tersebut bertujuan menurunkan gangguan
keamanan hutan dan hasil hutan dalam penyelenggaraan perlindungan
dan konservasi sumberdaya alam.
4. Memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah
aliran sungai (DAS) sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi
ekologi, ekonomi dan sosial DAS. Misi ini bertujuan meningkatkan
kondisi, fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS),
sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara
berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan
serta kompetensi SDM dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan
hutan secara optimal. Misi ini bertujuan untuk menyediakan
informasi ilmiah dalam pengelolaan hutan lestari, baik dalam
tatanan perumusan kebijakan maupun kegiatan teknis pengelolaan
hutan di lapangan, serta tersedianya SDM kehutanan yang profesional
melalui pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan kehutanan.
6. Memantapkan kelembagaan penyelenggaraan tata kelola kehutanan
Kementerian Kehutanan. Tujuan utama misi ini adalah penyediaan
perangkat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan hutan
lestari, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bidang
kehutanan dan terlaksananya tertib administrasi pada Kementerian
Kehutanan.
LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA DEPARTEMEN KEHUTANAN
A. PERKEMBANGAN KEHUTANAN MENJELANG TAHUN 1983
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, mengamanatkan bahwa pengurusan
hutan pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan manfaat hutan yang
sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari baik secara langsung
maupun tidak langsung, bagi kemakmuran masyarakat.
Pengurusan hutan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk
kegiatan, yang mencakup:1. Pengaturan pemolaan dan penataan kawasan
hutan.2. Pengaturan dan penyelenggaraan pengusahaan hutan.3.
Pengaturan terhadap perlindungan proses ekologi yang mendukung
sistem. penyangga kehidupan serta rehabilitasi hutan, tanah dan
air.4. Pengaturan terhadap usaha-usaha terselenggaranya dan
terpeliharanya pengawetan sumber daya alam dan lingkungan hidup.5.
Penyelenggaraan penyuluhan dan pendidikan di bidang kehutanan.
Agar usaha-usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan
hutan tersebut secara administratif dan teknis dapat terselenggara
dengan baik maka diperlukan adanya wadah atau sarana kelembagaan
yang dapat menampung seluruh aktivitas kegiatan di bidang
kehutanan.
Pada PELITA I, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah pada waktu
itu, kelembagaan yang menangani tugas-tugas atau kegiatan di bidang
kehutanan berbentuk Direktorat Jenderal, yang secara administratif
dan teknis berada di bawah Departemen Pertanian. Melalui Surat
Keputusan Menteri Pertanian No. 168/Kpts-Org/4/1971 ditetapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kehutanan,
yang terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Kehutanan. Fungsinya adalah
sebagai staf pembantu administrasi untuk penyelenggaraan bimbingan,
koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi seluruh kegiatan dan
pekerjaan Direktorat Jenderal.
2. Direktorat Perencanaan. Fungsinya adalah sebagai staf
pembantu teknis untuk pembinaan kegiatan pengumpulan dan
penganalisis data, perencanaan program, pengukuhan, penataan dan
pemanfaatan, inventarisasi serta evaluasi program sub sektor
kehutanan.
3. Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi. Fungsinya adalah
sebagai staf pembantu teknis untuk pembinaan reboisasi dan
penghijauan serta persuteraan alam.
4. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam. Fungsinya adalah
sebagai pembantu teknis untuk pembinaan cagar alam, suaka
margasatwa, hutan suaka alam, taman wisata, taman buru dan
sebagainya.
5. Direktorat Eksploitasi dan Pengolahan. Fungsinya adalah
sebagai staf pembantu teknis untuk pembinaan dan pengembangan
eksploitasi dan pengolahan hasil hutan.
6. Direktorat Pemasaran. Fungsinya adalah sebagai staf pembantu
teknis untuk pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil hutan.
7. Lembaga Penelitian Hutan. Lembaga ini berfungsi sebagai
pelaksana teknis penelitian hutan, tata air, satwa liar, sutera
alam, dan pencegahan serta pembasmian hama dan penyakit.
8. Lembaga Penelitian Hasil Hutan. Lembaga ini berfungsi sebagai
pelaksana teknis penelitian teknologi (fisik dan kimiawi),
pemasaran dan sarana produksi (tenaga dan alat).
Sejalan dengan usaha pemantapan organisasi di lingkungan
Departemen Pertanian dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas
pada PELITA II, maka pada tahun 1975 susunan organisasi dan tata
kerja Direktorat Jenderal Kehutanan, mengalami perubahan pula.
Dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.
190/Kpts/Org/5/1975, ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Jenderal Kehutanan, yang terdiri dari:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Bina Program Kehutanan
3. Direktorat Bina Produksi Kehutanan
4. Direktorat Bina Sarana Usaha Kehutanan
5. Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi
6. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam
Dalam struktur organisasi yang baru itu, Lembaga Penelitian
Hutan yang semula adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal
Kehutanan, dimasukkan ke dalam Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian (BPPP). Sedang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
pendidikan, hubungan masyarakat dan penyuluhan dimasukkan ke dalam
Badan Pendidikan Latihan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP).
Sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan, organisasi harus
dapat menampung perkembangan tugas dan kegiatan yang terjadi. Oleh
karena itu, untuk lebih memantapkan pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di sub sektor kehutanan dalam PELITA
III, dengan Surat Keputusan No. 453/Kpts/Org/6/1980, Menteri
Pertanian mengadakan pemantapan kembali Organisasi dan Tata Kerja
Direktorat Jenderal Kehutanan.
Berdasarkan Keputusan tersebut Susunan Organisasi Direktorat
Jenderal Kehutanan ditetapkan sebagai berikut:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Bina Program Kehutanan
3. Direktorat Bina Produksi Kehutanan
4. Direktorat Reboisasi dan Rehabilitasi
5. Direktorat Tertib Pengusahaan Hutan
6. Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian tersebut Direktorat
Bina Sarana Usaha Kehutanan diubah menjadi Direktorat Tertib
Pengusahaan Hutan. Perubahan ini sesuai dengan perkembangan keadaan
pada waktu itu, yang menekankan perlunya usaha-usaha pemantapan
dalam bidang pengusahaan hutan.
Disamping perangkat tingkat pusat yang berfungsi sebagai unsur
pembantu bidang administrasi dan teknis, terdapat pula unsur
pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kehutanan yang terdiri
dari:
1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dibentuk
berdasarkan SK. Menteri Pertanian No. 429/Kpts/Org/7/1978, sebagai
unit pelaksana teknis di bidang perlindungan dan pengawetan
alam.
2. Balai Planologi Kehutanan (BPK), dibentuk berdasarkan SK.
Menteri Pertanian No. 430/Kpts/Org/7/1978, sebagai unit pelaksana
teknis bimbingan dan pengamanan sumber serta modal kehutanan.
Selain unsur-unsur tersebut, pelaksanaan tugas-tugas yang
berkaitan dengan bidang kehutanan ditangani juga oleh beberapa
instansi kehutanan lainnya yang secara administratif berada di luar
Direktorat Jenderal Kehutanan, yaitu:
1. Balai Latihan Kehutanan, dan Sekolah Kehutanan Menengah Atas
yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pendidikan Latihan
dan Penyuluhan Pertanian, yang khusus menangani kegiatan pendidikan
dan latihan kehutanan.
2. Balai Penelitian Hutan (BPH) dan Balai Penelitian Hasil Hutan
(BPHH), merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, yang khusus menangani kegiatan penelitian
hutan dan hasil hutan.
3. Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah Tingkat I yang menangani urusan rumah tangga
daerah di bidang kehutanan dan tugas-tugas perbantuan dari
Direktorat Jenderal Kehutanan.
B. PEMBENTUKAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
Pembangunan kehutanan sebagai suatu rangkaian usaha diarahkan
dan direncanakan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya
hutan secara maksimal dan lestari. Tujuannya adalah untuk memadukan
dan menyeimbangkan manfaat hutan dengan fungsi hutan dalam
keharmonisan yang dapat berlangsung secara paripurna.
Dalam pelaksanaannya, yang sejalan dengan semakin berkembangnya
usaha-usaha lain dalam pembangunan nasional, pembangunan kehutanan
menghadapi berbagai masalah/hambatan yang sangat kompleks. Apabila
masalah dan hambatan tersebut tidak ditangani secara menyeluruh,
tujuan pembangunan kehutanan akan dapat terganggu.
Berbagai masalah yang berupa ancaman, gangguan, dan hambatan
dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan, tidak akan dapat
terselesaikan secara tuntas apabila penanganannya tidak bersifat
strategis, yaitu melalui penanggulangan secara konsepsional dan
paripurna dengan sistem manajemen yang dapat menampung seluruh
aktivitas kegiatan kehutanan yang sudah semakin meningkat. Dalam
kondisi seperti itu maka perlu adanya suatu bentuk administrasi
pemerintahan yang sesuai dan memadai, sebagai sarana yang sangat
dibutuhkan bagi terlaksananya keberhasilan pembangunan
kehutanan.
Instansi kehutanan yang setingkat Direktorat Jenderal dirasakan
tidak mampu mengatasi permasalahan dan perkembangan aktivitas
pembangunan kehutanan yang semakin meningkat. Beberapa hambatan
yang secara administratif mempengaruhi pelaksanaan pembangunan
kehutanan antara lain:
1. Ruang lingkup direktorat jenderal sudah terlalu sempit,
sehingga banyak permasalahan yang seharusnya ditangani dengan
wewenang kebijaksanaan seorang menteri kurang mendapat perhatian.
Akibatnya, Direktorat Jenderal Kehutanan sering dihadapkan kepada
masalah-masalah hierarkhis, seperti misalnya di dalam melakukan
kerjasama dengan instansi-instansi lain yang lebih tinggi
tingkatannya.
2. Akibat selanjutnya, barangkali terus ke tingkat yang lebih
bawah. Direktorat Jenderal Kehutanan terpaksa banyak mendelegasikan
wewenang kepada direktorat melebihi dari yang seharusnya. Maka,
direktorat terlibat pula pada tugas-tugas lini dan tugas-tugas
lintas sektoral/sub sektoral, yang memang banyak terjadi untuk
kegiatan kehutanan.
3. Kewenangan yang melekat pada organisasi tingkat direktorat
jenderal dirasakan terlalu kecil di dalam menghadapi
permasalahan-permasalahan yang bersifat kebijaksanaan, terutama
dalam melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait.
4. Hubungan teknis fungsional antara daerah dan pusat, dilakukan
melalui Kantor Wilayah Departemen (Pertanian), yang karena
berbedanya sifat kegiatan masing-masing sub sektor, menimbulkan
kekurangserasian.
5. Keterbatasan untuk mengembangkan sarana personil terjadi,
karena terikat pada jumlah formasi untuk tingkat direktorat
jenderal.
6. Di samping itu terjadi pula keterbatasan pada unit
organisasi, yang secara fungsional bertindak sebagai unsur
pengawas.
7. Keseluruhan hambatan tersebut menyebabkan sering timbulnya
masalah-masalah yang bersifat non rutin, yang memerlukan pemecahan
secara khusus.
Selain itu, untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan
diperlukan suatu pangkal tolak dan orientasi dengan cakrawala yang
luas serta menyeluruh tentang hutan dan kehutanan, yang dalam
pelaksanaannya mencakup aspek pemanfaatan, konservasi sumber daya
alam hutan, dan rehabilitasi lahan.
Dari hal-hal tersebut, maka terbentuknya Departemen Kehutanan
pada PELITA IV merupakan konsekuensi logis dari tuntutan keadaan
dan perkembangan selama itu, dengan demikian wadah baru setingkat
departemen tidak akan mampu menampung permasalahan-permasalahan
yang beranekaragam. Hal ini sejalan dengan pidato Presiden pada
pembentukan Kabinet Pembangunan IV pada tanggal 16 Maret 1983,
sebagai berikut:
Untuk itu dianggap perlu untuk menambah jumlah departemen dengan
memecah beberapa departemen yang dinilai ruang lingkup tugasnya
perlu memperoleh perhatian yang lebih besar dan harus ditangani
lebih intensif dalam PELITA IV nanti.
Sedangkan dalam pemecahan Departemen Pertanian menjadi
Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan, Presiden
mengatakan:
Pemecahan ini perlu, karena dalam PELITA IV nanti di satu pihak
terus berusaha untuk meningkatkan produksi pertanian seperti
pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan, sedangkan di lain
pihak kita harus dapat memanfaatkan kekayaan alam kita yang berupa
hutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap dan
harus melaksanakan rehabilitasi dan kelestarian hutan.
Terbentuknya Departemen Kehutanan memang sangat tepat, karena
hutan dengan multi fungsinya tidak mungkin ditangani secara baik
tanpa wadah yang mandiri. Demikian pula ketiga aspek pembangunan
kehutanan (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan) dapat
dilaksanakan secara saling menunjang, sehingga tidak dapat
dilaksanakan secara terpisah-pisah oleh berbagai departemen.
Melihat pentingnya penanganan ketiga aspek pembangunan kehutanan
itu maka eksistensi Departemen Kehutanan memang merupakan suatu
kebutuhan yang mendasar sebagai sarana dalam rangka tinggal landas
kehutanan.
Untuk dapat menampung tugas dan fungsi pokok tersebut di atas
maka sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984
Struktur Organisasi Departemen Kehutanan ditetapkan sebagai
berikut:
1. Menteri;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Inspektorat Jenderal;
4. Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan;
5. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;
6. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian
Alam;
7. Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
9. Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan;
10. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Wilayah.
Di samping itu terdapat 12 UPT di lingkungan Departemen
Kehutanan dan 24 Dinas Kehutanan Daerah Tingkat I.
Pembentukan Departemen Kehutanan bukan merupakan restorasi dari
Direktorat Jenderal Kehutanan, melainkan merupakan suatu
pembangunan institusi kehutanan melalui pengembangan dan
pemanfaatan kondisi dan material yang dimiliki. Hal tersebut
sekaligus merupakan jawaban atas kondisi dan permasalahan yang
dihadapi selama itu, yang antara lain berupa keterbatasan masalah
peraturan perundangan, kepemimpinan dan kebijaksanaan, keterbatasan
sarana, personil dan lain-lain. Atas dasar kondisi tersebut
kemudian ditetapkan kembali tujuan, misi dan tugas pokok serta
fungsi Departemen Kehutanan sebagai landasan pelaksanaan
pembangunan kehutanan.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Nama Menteri : EE Magindaan, SIP
Tugas Pokok
Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas
pemerintahan di bidang perhubungan.
Fungsi
Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan
kebijakan teknis di bidang perhubungan;
Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung
jawab Departemen Perhubungan;
Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden;
Visi
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal,
berdaya saing dan memberikan nilai tambah;
Misi
Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana
perhubungan;
Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi
di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa
perhubungan;
Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan
memberikan nilai tambah;
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Nama Menteri Kelautan dan Perikanan : Syarif Cicip Sutardjo
VISI, MISI, GRAND STRATEGY DAN SASARAN STRATEGIS KKP
VISI :
Pembangunan Kelautan dan Perikanan : Indonesia Penghasil Produk
Kelautan dan Perikanan Terbesar 2015
MISI :
" Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan
"
TUJUAN ((GRAND STRATEGY (The Blue Revolution Policies)) :
A. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.
B. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara
Berkelanjutan.
C. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis
Pengetahuan.
D. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
SASARAN STRATEGIS :
1. Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi.
Peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan
sesuai kebutuhan nasional dan tantangan global serta
diimplementasikan secara sinergis lintas sektor, pusat dan
daerah."
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan
terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan data yang
terkini dan akurat.
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki kompetensi
sesuai kebutuhan.
2. Mengelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan secara
Berkelanjutan.
Sumber daya Kelautan dan Perikanan dimanfaatkan secara optimal
dan berkelnjutan.
Konservasi kawasan dan jenis biota perairan yang dilindungi
dikelola secara berkelanjutan.
Pulau-pulau kecil dikembangkan menjadi pulau bernilai ekonomi
tinggi.
Indonesia bebas Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU)
Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan
perikanan.
3. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis
Pengetahuan.
Seluruh kawasan potensi perikanan menjadi kawasan Minapolitan
dengan usaha yang bankable. Seluruh sentra produksi kelautan dan
perikanan memiliki komoditas unggulan yang menerapkan teknologi
inovatif dengan kemasan dan mutu terjamin. Sarana dan Prasarana
Kelautan dan Perikanan mampu memenuhi kebutuhan serta diproduksi
dalam negeri dan dibangun secara terintegrasi.
4. Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional.
Seluruh desa memiliki Pasar yang mampu memfasilitasi penjualan
hasil perikanan.
Indonesia menjadi market leader dunia dan tujuan utama investasi
di bidang kelautan dan perikanan.
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi :Drs. H. A. Muhaimin
Iskandar, MSi
Visi
"Terwujudnya Te