UU No 12 Tahun 2006

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

“MENGANALISIS UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN”

Disusun Untuk Memenuhi Tugas

Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Semester 6

PEMBIMBING :

Hudriyah M, SH, Mhum

DISUSUN OLEH :

Desy Damasari N ( 09 )

JTD-3C

JARINGAN TELEKOMUNIKASI DIGITAL

TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2015

UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN

1. Asas / alasan dikeluarkan UU Kewarganegaraan ( UU Nomor 12 Tahun 2006 )

mengganti UU lama

Pada saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan posisi Undang-Undang Nomor 62

Tahun 1958. Undang-Undang Kewarganegaraan ini mengelompokkan warga negara dalam

dua kelompok, yaitu :

a) Warga Negara Indonesia asli yaitu orang Indonesia yang menjadi Warga Negara

Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaran lain atas

kehendak sendiri

b) Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara

Indonesia melalui proses pewarganegaraan.

Jadi, hanya ada dua jenis penggolongan kewarganegaraan di Indonesia yaitu Warga

Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan definisi kewarganegaraan

sebagai segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian

kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu kewarganegaraan dalam arti

yuridis, sosiologis, formil, dan materiil.

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara

negara dengan warga negara yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Tanda dari ikatan

hukum tersebut antara lain : akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan

lainnya.

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis lahir dari penghayatan warga negara yang

bersangkutan yang ditandai dengan ikatan perasaan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan

keturunan, ikatan tanah air.

Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan, yaitu

pada ranah hukum publik.

Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status

kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga Negara.

Adapun beberapa asas yang dianut dalam penyusunan UU No. 12/2006, yaitu :

1) Asas kepentingan nasional

Asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan

kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatan

sebagai negara kesatuan yang memilki cita-cita dan tujuannya sendiri.

2) Asas perlindungan maksimum

Asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan

perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan

apapun baik di dalam maupun di luar negeri.

3) Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan

Asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang

sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4) Asas kebenaran substansif

Prosedur pewarganegaraan seorang tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat

dipertanggung jawabkan kebenarannya.

5) Asas nondiskriminatif

Asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang

berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis

kelamin dan gander.

6) Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga

negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak manusia pada

umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

7) Asas keterbukaan

Asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan

dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.

8) Asas publisitas

Asas yang menetukan bahwa seseorang yang memperoleh atau

kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara agar

masyarakat mengetahuinya.

2. Pemecahan UU Kewarganegaraan ( UU Nomor 12 Tahun 2006 ) berdasarkan bab dan

pokok bahasan tiap bab

DAFTAR PUSTAKA

1. http://adrianafirdausy.staff.hukum.uns.ac.id/2010/03/04/efektivitas-undang-undang-

nomor-12-tahun-2006-dalam-menghapus-diskriminasi-bagi-warga-keturunan-tionghoa-

di-surakarta/

2. http://sriargarini.blogspot.com/2012/05/warga-negara-indonesia.html