Page 1
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 1/45
1
USULAN PENULISAN HUKUM
Judul Penelitian : ANALISIS YURIDIS DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PUTUSAN
PENOLAKAN PENGAJUAN CALON
PRESIDEN INDEPENDEN
Ruang Lingkup : Hukum Tata Negara
Pelaksanaan Penelitian
1. Nama : Dony Aditya Darmawan
2. NIM : E0005147
3. Jurusan : Ilmu Hukum
4. Fakultas : Hukum
5. Universitas : Universitas Sebelas Maret Surakarta
Pembimbing Penelitian : 1. Aminah, S.H.,M.H.
2. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H.
Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan
Biaya Penelitian : Swadana
Tujuan Penelitian : Terlampir
Dosen Pembimbing
AMINAH, S.H.,M.H.
NIP.130 935 225
Co Pembimbing
SUNNY UMMUL FIRDAUS, S.H.,M.H
NIP. 132 318 380
Pelaksana Penelitian
Dony Aditya Darmawan
NIM.E0005147
Page 2
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 2/45
A. JUDUL
:
ANALI
SIS
YURID
IS
DASAR
PERTI
MBAN
GAN
HAKIM
MAHK
AMAH
KONST
ITUSI
DALA
M
PUTUS
AN
PENOL
AKAN
PENGA
JUAN
CALON
PRESID
EN
INDEP
ENDEN
B. BIDAN
G
ILMU
Page 3
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 3/45
3
:
Hukum
Tata
Negara
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Indonesia penganut paham demokrasi maka prinsip dasar dalam
mengatur sistem kenegaraan adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara
universal bagi penganut paham demokrasi, hak rakyat adalah pembawaanmanusia bersama kelahirannya sama sekali bukan pemberian Negara. Inilah
yang membedakan dengan Negara penganut paham otoriter, dimana hak rakyat
adalah pemberian Negara. Maka fungsi Negara dalam paham demokrasi adalah
regulator , fasilitator , dan pelindung yang lemah. Kedudukan Negara dalam
paham demokrasi sama sekali bukan penguasa, sebagaimana dalam Negara
otoriter. Dari sanalah, maka Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjamin
bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.
Kedudukan UUD 1945 di Negara penganut paham demokrasi
dimanapun, pada hakikatnya hanyalah salah satu sumber hukum tertulis untuk
menjalankan kedaulatan itu sendiri. Kedaulatan yang dimaksudkan disini
adalah hak tertinggi dalam mengatur, menjalankan, dan atau mengelola
Negara. Itulah prinsip utama dari sumber kekuasaan Negara penganut paham
demokrasi, yakni rakyat yang berdaulat dan Undang-Undang Dasar menjamin
pelaksanaan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, hakikat dari Undang-Undang
Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara pada dasarnya adalah justru untuk
melindungi dan menjamin hak-hak warga negara sebagai pemegang atau
pemilik “original ” kedaulatan.
Begitu pentingnya peran partai, maka secara universal kedudukan partai
adalah sebagai salah satu pilar demokrasi. Partai politik pada hakikatnya juga
wadah bagi rakyat dalam menggunakan hak berserikat. Oleh karena itu secara
Page 4
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 4/45
universal , partai politik pada hakikatnya adalah wadah perjuangan orang-orang
yang seideologi dan punya kesamaan cita-cita. Pembatasan adanya ideologi
atau platform bagi sebuah partai menjadi sangat mendasar, sehingga tidak
terjadi perpindahan keanggotaan partai karena gagal meraih jabatan politik
tertentu dari sebuah partai ke partai lain yang beda ideologi, apalagi ke partai
yang berseberangan ideologinya. Dengan demikian, dalam berpolitik tidak
hanya dibatasi pada persoalan sah atau tidak sah secara yuridis formal, tetapi
juga persoalan etika berpolitik yang santun dan berhati nurani.
Pada intinya partai merupakan suatu wadah untuk saluran politik bagirakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sebuah Negara, maka
keberadaan partai-partai tidak boleh dibatasi jumlahnya. Partai dapat tumbuh
setiap saat seiring dengan tumbuhnya dinamika masyarakat dari waktu ke
waktu. Siklus politik ini harus tetap berlangsung agar tidak terjadi kejenuhan
rakyat, dimana partai-partai beserta aturan main yang ada membelenggu
aspirasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Berdasarkan Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat ”. Dalam Pemilu, rakyat mecoblos tanda gambar Calon Presiden,
artinya legitimasi pemerintahan datangnya langsung dari rakyat, maka yang
berkewajiban membentuk kabinet adalah Calon Presiden pemenang Pemilu,
dan sama sekali bukan partai manapun tak terkecuali partai yang mengusulkan
pencalonan Presiden pemenang Pemilu sekalipun. Secara universal dalam
sistem presidensiil tugas partai adalah mengembangkan ideologi dan mencari
figure yang laku jual dalam Pemilu;
Dengan mengabaikan logika politik akal sehat yang membarengi
lahirnya sistem demokrasi, maka seperti yang terjadi dalam Pemilu 2004,
dalam Pemilu 2009 akan kembali terjadi pembodohan dan pembohongan oleh
partai-partai yang menawarkan janji-janji dan program bila partainya menang
Pemilu. Padahal janji-janji dan program yang ditawarkan tersebut hanya
beberapa yang dapat terlaksanakan. Karena dalam sistem presidensial yang
Page 5
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 5/45
5
dijadikan program Pemerintah adalah janji-janji dan program Calon Presiden
pemenang Pemilu, sama sekali bukan program partai tak terkecuali partai
pemenang Pemilu sekalipun. Begitu pula kalau Pemilu dikaitkan dengan
pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, maka partai-partai peserta Pemilu
pun belum dapat menyebut siapa figure yang bakal diusulkan sebagai Calon
Presiden dan Wakil Presiden. Kalau ada partai yang berani menyebut Calon
Presiden dan Wakil Presiden nya, inipun akan terkendala, yaitu ketika partai
tersebut tidak bisa melampaui batas minimal kursi di DPR ataupun perolehan
suara sah dalam Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU Nomor 42
Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 20
% kursi di DPR atau 25 % perolehan suara sah dalam Pemilu.
Sebagai salah satu pilar utama demokrasi, maka partai politik tidak
boleh memonopoli kekuasaan dan demokrasi. Hal ini menjadi mendasar, agar
rakyat secara bebas dapat mempergunakan haknya untuk berpartisipasi dalam
demokrasi. Agar Partai sebagai alat atau instrumen politik dapat berjalan
optimal, maka partai dapat saja diberikan hak oleh konstitusi. Namun
demikian, hak yang diberikan kepada partai politik tidak boleh sampai
melampaui, mengganjal, , artinya hak partai politik tidak boleh melampaui hak
warga negara. Untuk itu, maka fungsi konstitusi adalah menjamin terpenuhinya
prinsip dasar ini; menutup atau menghalangi hak-hak yang memang menjadi
milik rakyat.
Dengan demikian, konstitusi pada hakikatnya harus menjamin tidak ada
monopoli hak berpolitik oleh institusi demokrasi yang manapun termasuk oleh
partai dan juga Negara. Hak konstitusi yang diberikan kepada partai politik
untuk mengajukan usulan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden
lebih dimaksudkan sebagai hak preferensi partai politik namun bukan berarti
hak tersebut sampai atau dapat menutup hak warga negara dalam menjalankan
kedaulatan yang memang miliknya, tanpa melalui preferensi tersebut. Agar
demokrasi dapat berjalan dan agar hak-hak warga negara untuk memperoleh
kedudukan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dapat
Page 6
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 6/45
terjamin, maka ketentuan Undang-Undang yang mengganjal, menutup dan
menghalangi pemenuhan hak-hak warga negara harus diuji karena
bertentangan dengan norma-norma dan prinsip-prinsip dasar kedaulatan dan
juga konstitusi.
Memang dalam realita politik untuk Pemilu Presiden diperlukan
mekanisme seleksi agar yang tampil sebagai Calon Presiden dan Wakil
Presiden tinggal beberapa pasang saja. Namun demikian pengaturan
mekanisme seleksi tersebut tidak boleh mengganjal, mengurangi, mendistorsi,
dan apalagi menghilangkan hak rakyat dalam memilih anak negeri terbaik untuk dijadikan Presiden melalui Pemilu. Dengan cara membatasi melalui
persyaratan minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Nomor 42 Tahun
2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, artinya rakyat
dipaksa oleh partai-partai besar warisan Orde Baru untuk memilih figure yang
nyata-nyata waktu berkuasa telah gagal, tidak mampu menghentikan negeri ini
dari keterpurukan, dan sebagian lagi adalah bagian dari persoalan yang kini
dihadapi bangsa.
Dengan kata lain rakyat oleh UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah kehilangan kesempatan
untuk memilih pemimpin baru yang punya solusi dan platform baru kedepan
yang secara rasional dapat membangun peradaban Indonesia yang baru.
Dengan belajar dari negara-negara lain, sesungguhnya banyak mekanisme
politik yang dapat diterapkan agar jumlah Pasangan Capres dan Wapres yang
ikut dalam Pilpres tinggal sedikit jumlahnya, tanpa mengganjal, mengurangi,
mendistorsi apalagi sampai menghilangkan kedaulatan rakyat.
Dalam kesemrawutan sistem demokrasi sekarang ini, mekanisme
seleksi dapat saja ditempuh dengan memberi kesempatan kepada semua partai
peserta Pemilu untuk mencalonkan Pasangan Capres dan Wapres dalam Pemilu
putaran pertama, dan kemudian dua terbesar masuk dalam Pemilu putaran
kedua kecuali dalam Pemilu putaran pertama sudah memperoleh sedikitnya
50% + 1 suara dari peserta Pemilu yang menggunakan hak suaranya. Oleh
Page 7
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 7/45
7
karena itu muatan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden perlu dikembalikan ke
semangat, jiwa dan amanat Pasal 6 UUD 1945, dimana partai atau gabungan
partai peserta Pemilu, dalam menggunakan hak kontistusi untuk mengusulkan
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, tidak dipersyaratkan dengan
jumlah perolehan kursi di DPR ataupun perolehan suara sah dalam Pemilu.
Penentuan angka yang dipersyaratkan, apakah itu 1% atau 5% atau 10%
dst hingga angka tertentu jelas perlu dipertanyakan dasarnya. Karena dalam
penerapan sistem presidensial yang terbalik urutan Pemilunya (PemiluLegislatif dahulu baru Pemilu Presiden, yang jelas tidak ada di dunia ini), maka
mudah dipahami bahwa dasarnya adalah rekayasa partai-partai besar (warisan
Orde Baru yang telah menikmati fasilitas kekuasaan) untuk mempertahankan
status-quo. Dengan cara inilah, partai-partai warisan Orde Baru memonopoli
penentuan Calon Presiden dan Wakil residen untuk negeri ini. Bahasa
rakyatnya adalah calo politik untuk bursa Capres-Cawapres. Dan rekayasa ini
dilaksanakan melalui undang-undang sehingga menjadi terkesan
konstitusional. Lengkaplah sudah pengkhianatan terhadap makna konstitusi
semacam ini. Cara semacam ini sudah melampaui cara-cara kudeta yang
merupakan perebutan kekuasaan secara kasat mata, karena dengan mendistorsi
makna konstitusi lewat Undang-Undang, pengkhianatan terhadap kedaulatan
rakyat dilakukan secara sah (legal ) atas nama Negara Hukum. Dengan kata
lain, persyaratan jumlah 20% kursi DPR atau 25% suara sah harus dihapuskan
karena nyata-nyata bertentangan dengan amanat Pasal 6 UUD 1945 dan
kedaulatan rakyat itu sendiri. Amanat Pasal 6 UUD 1945 itu sediri
sesungguhnya konsisten dengan pilihan kita sebagai penganut sistem
presidensial, dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat, artinya legitimasi
pemerintahan sama sekali bukan dari partai, tetapi langsung dari rakyat. Maka
peran partai sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi
(Pemilu) sama sekali tidak boleh mengurangi makna kedaulatan rakyat. Dan
hal yang demikian sesungguhnya adalah kaidah yang berlaku universal
dimanapun dalam sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi
Page 8
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 8/45
presidensial.
Berkaitan dengan pencalonan Calon Presiden dan Wakil Presiden
Independen terkait dengan Calon Kepala Daerah Independen memang dalam
realitanya berlaku norma yang sama artinya ketika dalam pemilihan Kepala
Daerah dapat diterapkan adanya pencalonan Calon perseorangan maka
seharusnya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat diterapkan
kembali dan apabila norma tersebut ternyata tidak dapat diterapkan kembali
dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka dapat menimbulkan
ketidakpastian hukum. Adapun norma yang berlaku dalam pemilihan KepalaDaerah yang telah disebutkan dalam Pasal 59 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintah Daerah telah dijelaskan bahwa “Partai politik atau
gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi
bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui
mekanisme yang demokratis dan transparan”.
Menurut Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 telah dijelaskan “Pasangancalon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan
pemilihan umum” berarti tidak ada larangan untuk mengajukan Calon Presiden
dan Wakil Presiden secara Perseorangan. Dengan demikian, terbukalah
kesempatan bagi calon perseorangan tanpa lewat parpol atau gabungan parpol.
Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan
menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di bidang ilmu hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS DASAR
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN PENOLAKAN PENGAJUAN CALON PRESIDEN
INDEPENDEN”
B. PERUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah
Page 9
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 9/45
9
yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian
sasaran. Dalam penelitian penulis merumuskan permasalahan yaitu
Bagaimana analisis yuridis terhadap landasan teoritis dasar pertimbangan
hakim mahkamah konstitusi dalam memutus perkara penolakan calon presiden
independen?
C. TUJUAN PENELITIAN
Berdasarkan perumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya
maka untuk mengarahkan suatu penelitian maka diperlukan adanya tujuan darisuatu penelitian. Tujuan penelitian dikemukakan secara deklaratif, dan
merupakan pernyataan-pernyatan yang hendak dicapai dalam penelitian
tersebut (Soerjono Soekanto, 2006:118).
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :
1. Tujuan obyektif :
Mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam
memutus perkara pengajuan Calon Presiden Independen.
2. Tujuan subyektif :
a. Untuk menambah dan memperluas wawasan,
pengetahuan, dan pemahaman Penulis khususnya di
bidang Hukum Tata Negara.
b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai
gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
D. MANFAAT PENELITIAN
Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat
memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun
manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai
berikut :
Page 10
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 10/45
Page 11
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 11/45
11
Commission of Jurists), pemerintah yang demokratis di bawah rule of law
harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1). Adanya perlindungan konstitusional;
2). Adanya pemilihan umum yang bebas;
3). Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
4). Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;
5). Adanya kebebasan untuk berserikat /berorganisasidan beroposisi
6). Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education).
Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum formil dan
Negara Hukum materiil. Negara Hukum formil menyangkut pengertian
hukum yang bersifat formil dan sempit yaitu dalam arti perundang-
undangan tertulis, sedangkan negara hukum materiil yang lebih mutakhir,
mencakup pula pengertian keadilan didalamnya.
Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya Law in a Changing
Cociety membedakan antara rule of law dalam arti formil dan rule of law
dalam arti materiil. Pembedaan ini, menurut Jimly Asshiddiqie, memang
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu,
keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama
karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi
oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran
pikiran hukum utama.
Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti
perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang
dikembangkan bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin
keadilan substantif. Karena itu, disamping istilah the rule of law oleh
Friedman juga dikembangkan istilah rule of just law untuk memastikan
bahwa dalam pengertian tentang the rule of law tercakup pengertian
keadilan yang lebih essensial daripada sekedar memfungsikan peraturan
perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan
Page 12
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 12/45
tetap the rule of law, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan
dicakup dalam istilah the rule of law yang digunakan untuk menyebut
konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang (Majalah
Konstitusi.2009. Edisi 26:16).
Dari uraian-uraian diatas, dapat dirumuskan kembali adanya dua
belas pokok prinsip Negara Hukum (Rechtstaat ) yang merupakan pilar-
pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara modern
sehingga dapat disebut Negara Hukum yaitu:
1. Supremasi Hukum
(Supremacy of Law)
Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip
supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan
hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi
hukum (supremacy of law), pada hakikatnya pemimpin tertinggi
negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang
mencerminkan hukum yang tertinggi. Dalam republikyang menganut
sistem presidensiil yang bersifat murni, konstitusi itulah yang
sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.
2. Persamaan dalam
Hukum (Equality
before the Law)
Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan
pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara
empirik. Dalam rangka prinsip persamaan, segala sikap diskriminatif
dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan
tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat
khusus dan sementara guna mendorong dan mempercepat kelompok
Page 13
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 13/45
13
masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk
mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang
sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang jauh lebih maju.
3. Asas Legalitas (Due
Process of Law)
Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas
legalitas dalam segala bentuknya (Due Process of Law) yaitu bahwa
segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis.
4. Pembatasan
Kekuasaan
Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ
negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara
vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan
hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki
kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang.
Karena itu, kekuasaan harus selalu dibatasi dengan cara
memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang
bersifat checks and balances dalam kedudukan yang sederajat dan
saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan
kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke
dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu,
kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ
atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-
wenangan.
5. Organ-organ
Eksekutif
Independen
Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang
berkembang pula adanyapengaturan kelembagaan pemerintahan
yang bersifat independent, seperti bank sentral, organisasi tentara,
Page 14
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 14/45
organisasi kepolisian dan kejaksaan. Lembaga, badan atau
organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada
dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi
independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak
seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan atau
pemberhentian pimpinannya.
6. Peradilan yang bebas
dan tidak memihak
Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak ini mutlak
harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas
judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik
karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang.
Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan
adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan
oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif
maupun legislatif ataupun dari kalangan masyarakat dan mediamassa.
7. Peradilan Tata
Usaha Negara
Peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip
peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara
khusus sebagai pilar utama Negara Hukum. Dalam setiap Negara
Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk
menggugat keputusan pejabat administrasi negara. Pengadilan Tata
Usaha Negara ini penting karena yang menjamin agar warga negara
tidak dizalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi
negara sebagai pihak yang berkuasa.
8. Peradilan Tata
Negara
(Constitusional
Page 15
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 15/45
15
Court )
Dalam negara hukum modern diharapkan adanya jaminan
tegaknya keadilan tiap-tiap warga negara dengan mengadopsikan
gagasan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
Pentingnya Mahkamah Konstitusi adalah upaya memperkuat sistem
check and balances antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja
dipisah-pisahkan untuk menjamin demokrasi.
9. Perlindungan Hak
Asasi Manusia
Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi
manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui
proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut
dimasyaratkan secara luas dalam rangka mempromosikan
penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai
ciri yang penting suatu negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis
(Democratische
Rechtstaat )
Dalam prinsip demokrasi yang menjamin peran serta
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan,
sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan
ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah
masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh
dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan
dengan prinsip-prinsip demokrasi.
11. Berfungsi sebagai
sarana mewujudkan
Tujuan Bernegara
Page 16
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 16/45
(Welfare
Rechtstaat).
Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan
bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan
melalui gagasan negara demokrasi maupun yang diwujudkan melalui
gagasan negara hukum yang dimaksudkan untuk meningkatkan
kesejahteraan umum. Bahkan sebagaimana cita-cita nasional yang
dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, tujuan bangsa Indonesia
bernegara adalah dalam rangka melindungi segenap bangsaIndonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
12. Transparansi dan
Kontrol sosial.
Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap
setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan
dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi
dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat
secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.
Adanya partispasi langsung ini penting karena sistem perwakilan
rakyat melalui parlemen tidak pernah dapat diandalkan sebagai satu-
satunya saluran aspirasi rakyat (Jimly Asshiddiqie.2005:151).
b. Tinjauan Mengenai Demokrasi
1) Pengertian dan hakikat demokrasi
Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan
bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis,
"demokrasi" berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani
Kuno, yaitu demos yang berarti rakyat, dan cratos/cratein yang berarti
Page 17
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 17/45
17
pemerintahan, sehingga dapat disimpulkan sebagai pemerintahan
rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanismesistem
pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan
rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh
pemerintah negara tersebut. Sedangkan pengertian demokrasi bila
ditinjau dari terminologis (Azyumardi Azra, 2000 : 110), sebagaimana
dikemukakan beberapa para ahli, misalnya :
a) Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi adalah
suatu perencanaan institusional untuk mencapai
keputusan politik dimana individu-individu
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara
perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
b) Affan Gaffar, bahwa demokrasi terbagi dalam dua
bentuk yaitu pemaknaan secara normatif, ialah
demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan
oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik,
yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia
politik praktis.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat ditarik
suatu pengertian dasar bahwa demokrasi merupakan suatu sistem
pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan rakyat, yang
mengandung tiga unsur yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat.
Pemerintahan dari rakyat mengandung pengertian bahwa
pemerintah yang berdaulat adalah pemerintah yang mendapat
pengakuan dan didukung oleh rakyat. Legitimasi suatu pemerintahan
sangat penting karena dengan legitimasi tersebut, pemerintahan yang
berdaulat dapat menjalankan pemerintahannya serta program-
program sebagai wujud dari amanat dari rakyat yang diberikan
Page 18
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 18/45
kepadanya.
Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa pemerintah yang
mendapat legitimasi amanat dari rakyat sudah seharusnya untuk
tunduk pada pengawasan rakyat (social control ). Dengan adanya
control tersebut, maka dapat sebagai tindakan preventif
mengantisipasi ambisi keotoriteran para pejabat pemerintah.
Pemerintahan untuk rakyat mengandung arti bahwa
kekuasaan yang diberikan dari dan oleh rakyat kepada pemerintah
harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, perlu
adanya kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan
terhadap aspirasi rakyat yang perlu diakomodir yang kemudian di
follow-up melalui pengeluaran kebijakan maupun melalui
pelaksanaan program kerja pemerintah.
Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang
membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif , yudikatif danlegislatif ) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang
saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu
sama lain. Independensi dan kesejajaran dari ketiga jenis lembaga
negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling
mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and
balances.
Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti
hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen
secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan
presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak
menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab
kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung hanyalah sedikit
dari sekian banyak makna kedaulatan rakyat. Walapun perannya
dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering
Page 19
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 19/45
19
dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir (paradigma)
lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan
tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh
impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara,
masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu
sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.
2) Model-model demokrasi
a) Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan
yang dibatasi undang-undang dan
pemilihan umum bebas yang
diselenggarakan dalam waktu yang
tetap.
b) Demokrasi terpimpin, yaitu dimana
para pemimpin percaya bahwa segala
tindakan mereka dipercaya rakyat tetapimenolak pemilihan umum yang
bersaing sebagai “kendaraan” untuk
menduduki kekuasaaan.
c) Demokrasi Pancasila, adalah dimana
kedaulatan rakyat sebagai inti dari
demokrasi. Karenanya rakyat
mempunyai hak yang sama untuk
menentukan dirinya sendiri. Begitu
pula partisipasi politik yang sama
semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah
patut memberikan perlindungan dan
jaminan bagi warga negara dalam
menjalankan hak politi. (Azyumardi
Azra, 2000 : 134).
Page 20
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 20/45
d) Demokrasi sosial, adalah demokrasi
yang menaruh kepedulianpada keadilan
sosial dan egaliterianisme bagi
persyaratan untuk memperoleh
kepercayaan publik.
e) Demokrasi partisipasi, yang merupakan
hubungan timbal balik antara penguasa
dengan yang dikuasai.
f) Demokrasiconsociational , yang
menekankan proteksi khusus bagi
kelompok-kelompok budaya yang
menekankan kerja sama yang erat di
antara elit yang mewakili bagian
budaya masyarakat utama.
g) Demokrasi langsung, yang manalembaga legislatif hanya berfungsi
sebagai lembaga pengawas jalannya
pemerintahan, sedangkan pemilihan
pejabat eksekutif dan legislatif melalui
pemilihan umum (pemilu) oleh rakyat
secara langsung.
h) Demokrasi tidak langsung, yang mana
lembaga parlemen (sebagai wakil
rakyat) dituntut kepekaan terhadap
berbagai hal yang berkaian dengan
kehidupan masyarakat dalam
hubungannya denga pemerintah dan
negara. Hal ini berarti rakyat tidak
secara langsung berhadapan dengan
Page 21
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 21/45
21
pemerintah.
c. Tinjauan Mengenai Pemilu Presiden
1) Pemilu
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa “Pemilu adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.Hal
tersebut senada dengan makna Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan
dilakukan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar”.
Menurut Jimly Asshiddiqie, untuk menjamin siklus
kekuasaan yang bersifat teratur diperlukan menkanisme pemilu yang
diselenggarakan secara periodik, sehingga demokrasi dapat terjamin
dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdi kepada
kepentingan rakyat dapat benar-benar bekerja efektif dan efisien.
Dengan adanya jaminan sistem demokrasi yang beraturan demikian
itulah kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan dengan sebaik-
baiknya (Jimly Asshiddiqie, 2006:11).
Mahfud MD berpendapat bahwa pemilu berhubungan erat
dengan demokrasi dan prinsip negara hukum. Pemilu merupakan
salah satu sarana pelaksanaan demokrasi. Disamping itu berkaitan
dengan negara hukum karena melalui pemilu, rakyat dapat memilih
wakilnya yang berhak membuat produk hukum dan melakukan
pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang
digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Pemilu sebagai sarana
penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat untuk mencapai
Page 22
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 22/45
tujuannya. Dengan kata lain pemilu merupakan salah satu cara untuk
melaksanakan demokrasi dan merealisasikan prinsip negara hukum
(Moh.Mahfud.M.D, 1999:222).
2) Pemilu Presiden
a) Pengertian Pemilu Presiden
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa “Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih
Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Berdasarkan UUD 1945 (sebelum amandemen), Presiden
Indonesia dipilih melalui proses dua-jenjang. Pada jenjang
pertama, rakyat menentukan wakil-wakilnya di MPR melalui
pemilihan umum. Pada jenjang berikutnya, wakil-wakil rakyat di
MPR memberikan suaranya untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden (Smita Notosusanto dalam
http://www.cetro.or.id/pustaka/ppl4). Kemudian adanya
amandemen Pasal 6A UUD 1945 telah memberikan warna baru
dalam sistem politik Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.
Pilpres secara langsung oleh rakyat berarti mendapatkan
legitimasi langsung dari rakyat. Diharapkan Presiden dan Wakil
Presiden yang terpilih merupakan kehendak dari rakyat. Presiden
memegang posisi kunci dalam menentukan keputusan-keputusan
bersifat nasional atas nama dua ratus juta penduduk Indonesia.
Oleh karena itu proses pemilihan Presiden harus mampu
menghasilkan seorang Presiden yang benar-benar mencerminkan
Page 23
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 23/45
23
kehendak rakyat.
b) Sistem Pemilu Presiden
Sistem presiden dan wakil presiden 2009 sama dengan
sistem pemilu yang dipakai dalam pemilu 2004 sebab landasan
konstitusionalnya tetap. Sistem pilpres yang dipakai adalah
sistem pemilu dua putaran (two round sistem) dikombinasikan
dengan distribusi geografis suara. Pada sistem ini pasangan calon
yang mendapatkan suara lebih dari 50% dengan sedikitnya 20%
suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah
jumlah provinsi di Indonesia dinyatakan sebagai pemenang.
Dalam hal tidak ada calon pasangan yang mencapai ketentuan
50%, maka dilakukan tahap kedua. Pada tahap ini, pemilu diikuti
oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua. Apabila tidak ada yang mencapai kondisi
tersebut maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. 2(dua) Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara
langsung dalam Pemilu.
b. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang
sama diperoleh 2 (dua) pasangan calon tersebut dipilih
kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.
c. Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang
sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih,
penentu peringkat pertama dan kedua dilakukan
berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih
luas secara berjenjang.
d. Dalam hal suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama
diperoleh lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon, penentuannya
Page 24
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 24/45
dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara
yang lebih luas secara berjenjang (Sigit
Pamungkas.2009:149).
Dalam proses pencalonan menuju hari-H pemilihan
presiden dan wakil presiden, diatur beberapa hal yang tidak diatur
dalam pemilu 2004. Pertama, larangan menarik dukungan dan
mengundurkan diri. Bagi partai politik atau gabungan partai politik
yang mengajukan calon presiden dan wakil presiden dilarang
menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkanoleh KPU. Bagi kandidat presiden dan wakil presiden juga dilarang
mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan
Calon oleh KPU. Apabila terdapat partai politik atau gabungan
partai politik menarik Pasangan Calon atau salah seorang dari
Pasangan Calon maka ia tidak dapat mengusulkan calon pengganti.
Kedua, pengaturan tentang calon yang berhalangan tetap.
Ditentukan bahwa apabila salah satu calon atau Pasangan Calonberhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat
dimulainya hari kampanye, partai Politik atau gabungan Partai
Politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat
mengusulkan Pasangan Calon Pengganti kepada KPU paling lama
3(tiga) sejak Pasangan calon berhalangan tetap.
Sementara itu, apabila salah satu calon atau Pasangan Calon
berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai haripemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau
lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dilanjutkan dan Pasangan calon yang berhalangan tetap dinyatakan
gugur dan tidak dapt diganti.
c). Sistem Pemilu di Amerika Serikat
Tahap pertama pemilihan umum (pemilu) Presiden di AS
dimulai antara satu sampai dua tahun sebelum pelaksanaan pemilu.
Page 25
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 25/45
25
Misalnya untuk pemilu 2008, persiapan paling tidak telah dimulai
sejak tahun 2006. Dalam masa itu, dibentuk komite khusus oleh
masing-masing calon presiden untuk mempelajari peta politik dan
menggalang dana. Kampanye pemilu presiden AS merupakan
salah satu yang termahal di dunia dan menelan biaya antara ratusan
juta sampai miliar dollar lebih.
Sebagian besar dana itu untuk pemasangan iklan dan
perjalanan kampanye marathon ke sebanyak mungkin Negara
bagian yang dapat dikunjungi kandidat. Pemilihan pendahuluan(primary) bertujuan untuk menentukan calon-calon presiden.
Primary adalah menominasikan kandidat yang akan dicalonkan
dalam pemilu. Penyelenggaraan primary bermula dari gerakan
progresif di AS. Primary yang diselenggarakan oleh pemerintah
selaku penerima mandat partai-partai.
Selain primary, cara lain untuk memilih kandidat adalah
melalui kaukus, konvensi dan pertemuan-pertemuan nominasi.Kaukus juga untuk memilih para calon. Namun, kaukus sangat
berbeda dengan primary. Kaukus adalah pertemuan di daerah
pemilihan dengan diisi debat mengenai platform dan isu kampanye
masing-masing partai. Jika primary digelar oleh pemerintah, maka
kaukus dilaksanakan oleh kelompok-kelompok sipil, misalnya
kelompok media, organisasi non pemerintah dan sebagainya.
Bentuk primary mirip pemilihan umum, yakni denganpencoblosan, sedangkan pemungutan suara pada kaukus
tergantung pada ketentuan masing-masing penyelenggara. Hanya
12 negara yang menggunakan model kaukus, yakni Iowa, New
Mexico, North Dakota, Maine, Nevada, Hawaii, Minnesota,
Alaska, Kansas, Wyoming, Colorado dan District of Colorado.
Istilah “masa primary” merujuk pada primary dan juga kaukus,
yakni diawali dengan Kaukus Iowa dan berakhir dengan Primary
Page 26
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 26/45
Montana pada 3 Juni.
Pemilu AS diselenggarakan setiap dua tahun sekali pada
bulan November tahun genap. Walaupun diselenggarakan setiap
dua tahun sekali, hanya setiap dua pemilu, atau emapat tahun
sekali, jabatan presiden AS diperebutkan dan pemilu inilah yang
umumnya menarik perhatian dunia. Misalnya pemilu AS 2000 dan
pemilu AS 2004. Sedangkan, pemilu AS 2002, yang tidak
memperebutkan jabatan presiden, tidak banyak menyita perhatian
dunia luar. Pemilu seperti ini disebut pemilu paruh waktu(midterm election) karena terjadinya persis separuh masa jabatan
presiden yang sedang berkuasa, dan hasilnya dapat
diinterpretasikan sebagai evaluasi, dukungan, ataupun penolakan
rakyat atas kebijakan-kebijakan presiden. Dalam pemilu ini, yang
dipilih bukanlah presiden, melainkan seluruh anggota Dewan
Perwakilan dan sepertiga dari semua senator dari tiap bagian.
Pemilu ini terakhir diadakan pada 7 November 2006.
Di AS semua warga Negara yang berusia 18 tahun ke atas
berhak memilih. Jika ada yang khas dalam pemilu presiden AS,
salah satunya yang disebut electoral college. Seperti tertuang
dalam Konstitusi AS, presiden AS tidak dipilih secara langsung
oleh rakyat, tetapi melalui sekelompok warga Negara yang disebut
electoral college. Meskipun dilangsungkan di seluruh negeri,
pemilu AS bukan pemilu nasional tetapi lebih serangkaian pemilu
di level Negara bagian yang memutuskan anggotaelectoral
college. Suara mereka disebut electoral votes yang dibedakan dari
suara pemilih (popular votes). Secara teknis, bisa dibilang pemilih
tidak memilih kandidat presiden, tetapi memilih sekelompok orang
yang akan memilih kandidat presiden dan wakil presiden saat
mereka bertemu.
Dalam sistem pemilu AS, pilihan rakyat tidak mutlak
Page 27
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 27/45
27
menentukan kewenangan seorang calon presiden.Electoral
College adalah dewan pemilih yang akan memilih presiden.
Anggotanya dipilih oleh rakyat pada hari pemilu. Para utusan itu
sudah berjanji diawal untuk memilih kandidat tertentu. Jumlah
utusan pada dewan pemilih itu adalah dua orang ditambah jumlah
anggota DPR dari Negara bagian tersebut sehingga beberapa
Negara bagian yang memiliki jumlah utusan terbanyak, misalnya
Florida, menjadi sangat menentukan dalam pemenangan pemilu.
Dengan demikian, pemilihan presiden dan wakil presiden
sebenarnya adalah pemilu tidak langsung karena pemenangnya
ditentukan oleh suara para pemilih dalam electoral college.
Pada hari pencoblosan, rakyat AS memilih dua kali.
Pertama, untuk memilih calon presiden favorit. Kedua, untuk
memilih utusan berjumlah 538 yang mewakili 50 negara bagian.
Utusan inilah yang berhak memilih presiden. Jadi pilihan rakyat
hanya berguna untuk menentukan popularitas kandidat. Nasib
calon presiden sebenarnya bergantung pada pilihan dari 538
anggota electoral college dari 50 negara bagian yang
komposisinya sesuai jumlah perwakilan Negara bagian di Kongres
AS (435 anggota DPR AS atau House of Representatives dan 100
anggota senat). Washington DC, daerah ibukota, yang tidak
memiliki perwakilan di Kongres AS, diberi tiga electoral votes,
jumlah minimal yang dimiliki Negara bagian terkecil.
Sebanyak apapun jumlah suara rakyat yang mendukung
capres, jika tak berhasil mendapatkan setidaknya 270 suara dari
electoral college, si calon tidak akan terpilih. Sistem inilah yang
menguntungkan George Walker Bush dalam pemilu 2000 silam
saat mengalahkan calon dari Partai Demokrat, AI Gore. Sistem
electoral collegesering mendapat kritik karena dinilai tidak
demokratis dan menciptakan ketidaksetaraan suara antara pemilih
Page 28
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 28/45
di masing-masing Negara bagian.
Jika tidak ada kandidat yang meraihelectoral votes
minimal, DPR, AS akan menentukan siapa yang menjadi presiden
sesuai dengan amandemen Konstitusi AS ke-12. Setiap Negara
bagian, kecuali Maine dan Nebraska, memberikan electoral votes
dengan sistem pemenang mengambil semua (winner takes all ).
Artinya, kandidat yang memenangi suara pemilih (popular votes)
di Negara bagian akan mengambil seluruh electoral votes yang
dimiliki Negara bagian itu.
Di Maine dan Nebraska, electoral votes didistribusikan
sesuai metode distrik kongres. Pemenang di setiap distrik akan
mendapatkan satu electoral votes dan pemenang di seluruh Negara
bagian akan mendapatkan tambahan dua electoral votes. Anggota
electoral college bebas memilih kandidat manapun, tetapi biasanya
mereka telah berjanji untuk memilih kandidat tertentu. Mereka
disarankan untuk memilih sesuai hasil pemilu di Negarabagiannya.
Sangat mungkin seorang kandidat presiden memenangi
electoral votes lebih banyak dan menjadi presiden walaupun kalah
suara pemilih secara nasional. Itu terjadi tiga kali dalam sejarah
AS, yaitu tahun 1867, 1888, dan 2000. Hal itulah yang memicu
kritik terhadap sistemelectoral college yang justru tidak
demokratis.
Pertarungan ketat dengan hasil yang selisihnya sangat tipis
antara George W. Bush (Republik) dan AI Gore (Demokrat) pada
pemilu Florida beserta dampaknya memicu seruan reformasi
electoral college. Pada waktu itu, Bush meraih 271 electoral votes
dari 30 negara bagian, sedangkan Gore memperoleh 266 electoeal
votes dari 20 negara bagian plus Washington D.C. Namun, Bush
memperoleh 50.456.002 suara popular (47,9%) dan Gore
Page 29
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 29/45
29
mendapat 50.999.897 suara popular (48,4 %). Ironisnya, belum
ada mekanisme untuk memecahkan kasus semacam itu (Taufik
Adi Susilo, 2009:40).
Adapun Hal-hal yang mempengaruhi pemilihan partai atau
presiden di amerika serikat, yakni:
a) pendidikan
b) pendapatan dan kelas social ekonomi (biasanya, masyarakat
menengah ke atas cenderung memilih partai republic, dan
masyarakat menengah ke bawah cenderung memilih partai
demokrat ).
c) agama, (jaman dahulu, masyarakat yang beragama katholik
cenderung memilih democrat dan saat ini, masyarakat
katolik banyak yang memilih republic).
d) latar belakang etnis ( afrikan, atau keturunan latin )
e) jenis kelamin ( perempuan biasnya memilih democrat dan
laki-laki memilih republic ).
f) umur
g) wilayah geografis (utara republic dan selatan democrat ).
Saat ini, angka pemilu di Amerika serikat masih sangat
rendah, angka rata-rata partisipasi pemilih dalam pemilu dekade
1932 hanya sekitar 52,4%; tahun 1960 sekitar 62,8%; tahun 1984
sekitar 53,196; tahun 1988 sekitar 50,1%; tahun 1992 sekitar
55,2%; tahun 1996 sekitar 49% dan tahun 2000 sekitar 51,3%.
Sedangkan pemilu lokal yang diadakan di Negara Bagian Arizona
Amerika Serikat menurut Bruce Miller hanya didukung partisipasi
pemilih sebesar 25%. Hal ini dikarenakan factor usia, pendidikan,
status minoritas, pendapatan, serta sistem dua partai yang membuat
masyarakat Amerika Serikat bosan. Di samping itu, menggunakan
hak pilih bukan merupakan kewajiban. Pada tahun 1920,
perempuan baru bisa menggunakan hak pilih dan pada tahun 1776,
Page 30
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 30/45
setelah perang saudara , kulit hitam baru bisa menggunakan hak
pilih. Adapun syarat-syarat bagi warga Negara untuk menggunakan
hak suara yakni;
a) merupakan warga Negara amerika serikat
b) usia minimal 18 tahun
c) tinggal lama di Negara bagian
d) tidak sedang cacat mental, menjadi tahanan, terdakwa, atau
tidak sedang menjadi pelanggar dalam UU PEMILU.
d). Peserta Pemilu Presiden
Peserta pemilu presiden dan Wakil Presiden adalah
pasangan calon yang diajukan oleh partai poltik. Pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan secara sendiri atau
gabungan diantara partai politik yang ada. Bagi partai politik yang
melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon
harus membuat kesepakatan penggabungan antara (1) kesepakatan
antar-Partai Politik; (2) kesepakatan antara Partai Politik atauGabungan Partai Politik dan Pasangan Calon. Kesepakatan
pengajuan bersama pasangan calon tersebut harus dinyatakan
secara tertulis dengan bermaterai cukup yang ditandatangani oleh
pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan
Calon. Adapun syarat partai politik agar dapat mengajukan calon
presiden dan wakil presiden adalah sekurang-kurangnya memiliki
20% dari jumlah kursi legislatif; atau yang memperoleh paling
sedikit 25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu.
Menurut undang-undang, partai politik dalam mengajukan
pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat dilakukan dalam
masa kampanye pemilu legislatif, dengan catatan harus sudah
mendapatkan persetujuan tertulis dari bakal calon yang
bersangkutan. Selain itu, ditentukan pula bahwa penentuan calon
presiden dan/atau calon wakil presiden dilakukan secara
Page 31
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 31/45
31
demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai
politik bersangkutan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden
yang sudah diajukan oleh sebuah atau gabungan partai politik tidak
boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau Gabungan Partai
Politik lainnya (Sigit Pamungkas, 2009:141).
d. Tinjauan tentang Mahkamah Konstitusi
Berdasarkan Pasal 24C ayat(1) dan (2) UUD 1945 menggariskan
wewenang mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
1). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama
dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
2). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur
lagi dalam Pasal 10 UU MK dengan merinci sebagai berikut:
1). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
merupakan tugas yang mendominasi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana tampak dari permohonan yang masuk dan
terdaftar di kepaniteraan MK.
a). Pengujian Formal
Pengujian secara formal secara singkat disebut dalam
Pasal 51 ayat (3) huruf a, yang menyatakan pemohon wajib
menguraikan dengan jelas bahwa “pembentukan undang-
Page 32
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 32/45
undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.
Pengujian secara formal akan melakukan pengujian atas dasar
kewenangan dalam pembentukan UU dan prosedur yang
harus ditempuh dari tahapdrafting sampai dengan
pengumuman dalam lembaran Negara yang harus sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
b). Pengujian Materiil
Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf b Dalampermohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon
wajib menguraikan dengan jelas bahwa “materi muatan
dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945” mengatur tentang uji
materiil dengan mana materi muatan ayat, pasal, dan/atau
bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 dapat diminta untuk dinyatakan
sebagai tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.
Yang boleh diuji juga hanya ayat, pasal tertentu atau bagian
undang-undang saja dengan konsekuensi hanya bagian, ayat,
dan pasal tertentu saja yang dianggap bertentangan dengan
konstitusi dan karenanya dimohon tidak mempunyai
kekuatan mengikat secara hukum hanya sepanjang mengenai
ayat, pasal dan bagian tertentu dari undang-undang yang
bersangkutan. Akan tetapi dengan membuang kata yang
merupakan bagian kalimat dalam pasal tersebut makna pasal
tersebut dapat berubah sama sekali dan dipandang dengan
demikian tidak lagi bertentangan dengan UUD.
2). Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Page 33
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 33/45
33
Republik Indonesia tahun 1945.
Sengketa kewenangan antar lembaga negara secara jelas
memperoleh batasan bahwa lembaga negara tersebut hanyalah
lembaga negara yang memperoleh kewenangannya menurut UUD
1945 sehingga jelas meskipun dapat terjadi multitafsir dapat dilihat
dalam UUD 1945 lembaga negara mana yang memperoleh
kewenangannya secara langsung dari UUD 1945. Oleh karena
UUD adalah juga mengatur organisasi negara dan wewenangnya.
Bahwa lembaga negara tersebut harus merupakan organ konstitusiyaitu baik yang dibentuk berdasarkan konstitusi maupun yang
secar langsung wewenangnya diatur dan diturunkan dari Undang-
Undang Dasar.
3). Memutus pembubaran partai politik
Berbeda dengan permohonan pengujian UU terhadap UUD
dimana akses terhadap MK tampaknya agak luas yang memiliki
standing untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik
sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UU No 23 Tahun 2003 Tentang
Mahkamah Konstitusi hanya pemerintah.
Berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UU No 23 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi mewajibkan pemerintah sebagai
pemohon untuk menguraikan dengan jelas tentang (1)ideologi;
(2)asas; (3)tujuan; (4)program; dan (5)kegiatan partai politik. Yang
semuanya bertentangan dengan UUD merupakan alasan partai
politik tersebut untuk dibubarkan. Pelaksanaan Putusan MK
mengenai pembubaran Partai Politik, dilakukan dengan pembatalan
pendaftaran partai pada pemerintah.
4). Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Perselisihan ini terkait dengan penetapan hasil pemilihan
umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan
Page 34
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 34/45
Umum (KPU) yang mengakibatkan seorang yang harusnya terpilih
baik seorang anggota DPD, DPR maupun DPRD atau
mempengaruhi langkah calon Presiden/Wakil Presiden melangkah
keputaran kedua pemilihan Presiden/Wakil Presiden atau
mempengaruhi calon terpilih menjadi Presiden/Wakil Presiden. Hal
itu terjadi karena adanya kekeliruan dalam penghitungan suara
hasil pemilu.
Yang dapat menjadi pemohon dalam perselisihan hasil
pemilu yaitua). Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD
peserta pemilu.
b). Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu;
c). Partai politik peserta pemilu.
Yang dapat menjadi termohon adalah Komisi Pemilihan
Umum dan meskipun asal perselisihan adalah di daerah pemilihan
tertentu yang hasil perhitungan awal dilakukan oleh Panitia
Pemungutan Suara (PPS) yang kemudian direkapitulasi ke Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dan dilanjutkan ke KPU Kabupaten,
KPU tingkat provinsi dan penetapan hasil pemilihan umum secara
nasional dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat di
Jakarta.
Pada intinya permohonan perselisihan hasil pemilu
mengajukan dua hal pokok yaitu (i) adanya kesalahan perhitungan
yang dilakukan oleh KPU dan (ii) hasil perhitungan yang benar
menurut pemohon. Dasar perhitungan pemohon harus didasarkan
pada alat-alat bukti yang dapat menunjukkan ketidakbenaran
perhitungan KPU. Dan berdasarkan hal tersebut pemohon meminta
agar MK membatalkan hasil perhitungan suara yang dumumkan
KPU dan agar MK menetapkan hasil penghitungan suara yang
benar menurut pemohon (Pasal 75 UU MK).
Page 35
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 35/45
35
5). Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden
dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Maruara
Siahaan.2005:15).
2. Kerangka Pemikiran
Page 36
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 36/45
Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Keterangan:
Kerangka pemikiran di atas mencoba untuk memberikan gambaran
selengkapnya mengenai alur berpikir dalam menemukan jawaban dari
permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai analisis dasar
pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam putusan penolakan pengajuan
calon presiden independen. Diawali dengan hak politik/hak konstitusional warganegara/rakyat. Oleh rakyat, hak-hak tersebut dipercayakan kepada partai sebagai
wadah penyalur aspirasi rakyat tetapi dalam realita yang ada partai politik telah
menyalahgunakan kepercayaan.
Dalam hal ini, terkait dengan hak rakyat untuk dipilih dalam pemilihan
umum khususnya dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden khususnya
dalam pencalonan Presiden secara perseorangan yang selama ini pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden melalui Partai Politik dan/atau Gabungan PartaiPolitik. Dari hal tersebut, berarti telah bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Psl
28D (3), Psl 28I UUD 1945 yang menjelaskan setiap warga negara mempunyai
kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam UUD 1945
tersebut sebagai landasan dasar aturan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
telah dimuat dalam Pasal 1(4), 8, 9,13(1) UU No 42 Tahun 2008 Tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan berlakunya UU tersebut,
akan menutup pintu pencalonan Presiden dan Wakil Presiden secara
Page 37
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 37/45
37
perseorangan.
Oleh karena, adanya pihak yang dirugikan atas berlakunya UU No 42
Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden maka
diajukan uji materiil sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang
termuat dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Penolakan uji materiil tersebut
dengan pertimbangan bahwa didalam UUD 1945 belum tercantum pencalonan
Presiden dan Wakil Presiden secara independen.
F. METODE PENELITIAN
Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu
atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisanya.
Yang diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut
permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu
menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi
merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7).
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum
normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder
yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis,
dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah
yang diteliti.
2. Sifat Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu penelitian
Page 38
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 38/45
yang berupaya memberikan gambaran secara lengkap dan jelas mengenai
obyek penelitian, dapat berupa manusia atau gejala dan fenomena sosial
tertentu (Soerjono Soekanto 2006: 10). Berdasarkan pengertian tersebut
maka penelitian ini termasuk penelitian deskritif kerena penelitian ini
dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan semua data yang
diperoleh, terkait dengan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi
dalam Penolakan Putusan Pengajuan Calon Presiden Independen.
3. Pendekatan Penelitian
Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap
legal issueyang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan
(approach) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot
penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan (Johnny
Ibrahim, 2007 : 299).
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian
hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach),
pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan
(comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)
(Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93). Sedangkan menurut Johny Ibrahim
dari kelima pendekatan tersbut ditambah dengan pendekatan analitis
(analytical approach) dan pendekatan filsafat (philosophical approach)
berikut (Johnny Ibrahim, 2005: 246). Dari beberapa pendekatan tersebut,
pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatanundang-undang (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical
approach). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mendekati
masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif,
karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai norma-norma
tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh
karena itu, pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan
perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.
Page 39
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 39/45
39
Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan
menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis
permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah
dikemukakan dalam perumusan masalah.
4. Jenis Data
Didalam penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah data sekunder. Jenis data dibedakan antara lain:
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa
keterangan-keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui
studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945,
peraturan perundangan lainnya yang terkait, yurisprudensi, arsip-arsip
yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan
tulisan-tulisan ilmiah, sumber-sumber tertulis lainnya serta makalah-
makalah yang menyangkut mengenai pencalonan calon presiden danwakil presiden independen.
5. Sumber Data
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga
bahan dari penelitian ini adalah sumber hukum sekunder. Sumber-sumber
hukum sekunder dikelompokkan antara lain:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian. Oleh karena, penelitian ini bersifat penelitian
normatif maka tidak menggunakan sumber data primer.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat pribadi
dan bersifat publik (Soerjono Soekanto, 2006:12) yang terdiri dari:
a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer
Page 40
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 40/45
berupa:
1.Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 hasil amandemen;
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah;
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi
5.Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
Tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer. Menurut Peter Mahmud
Marzuki, bahan penelitian hukum
sekunder adalah bahan-bahan berupa
semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen
resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-
kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan
komentar-komentar atas putusan
pengadilan (Peter Mahmud Marzuki,
2005: 141). Bahan penelitian hukum
sekunder yang digunakan penulis adalah
penjelasan dari tiap-tiap peraturan
perundang-undangan sebagaimana telah
disebutkan di atas sebagai bahan hukum
sekunder yang menjadi pertimbangan
penting bagi penulis, dikarenakan
penjelasan dari tiap-tiap peraturan
Page 41
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 41/45
41
perundang-undangan menggambarkan
maksud dan tujuan pembentukan peraturan
perundang-undangan oleh subyek-subyek
pembentuknya, buku-buku yang terkait
dengan materi/bahasan, hasil-hasil
penelitian, artikel majalah dan koran,
pendapat pakar hukum maupun makalah-
makalah yang berhubungan dengan topik
penulisan ini.
c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum
penunjang yang memberikan petunjuk
terhadap bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder.
6. Teknik Pengumpulan Data
Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal
ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai
validitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal tiga
jenis pengumpulan data yaitu studi kepustakaan atau bahan pustaka,
pengamatan atau observasi dan wawancara.
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian
hukum ini adalah studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data
sekunder. Dalam penelitian hukum ini, penulis mengumpulkan data
sekunder yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti dan
digolongkan sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang diperoleh
kemudian dipelajari, diklarifikasikan serta dianalisis lebih lanjut sesuai
dengan tujuan dan permasalahan penelitian.
7. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika
deduktif. Menurut Johny Ibrahim yang mengutip pendapatnya Bernard
Page 42
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 42/45
Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik
kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat
individual (Johny Ibrahim, 2006: 249). Sedangkan Prof. Peter Mahmud
Marzuki yang mengutip pendapatnya Philiphus M. Hadjon menjelaskan
metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles,
penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major
(pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat
khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau
conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2007: 47). Jadi yang dimaksud
dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah
menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik
kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.
G. SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam bagian ini, Penulis mensistematiskan bagian-bagian yang akan
dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat berkaitan dan lebih
tersistematis, terarah dan mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan
menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.
Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Bab ini mencakup latar belakang permasalahan yang akan ditulis,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penelitian, dan sistematika penelitian.
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini akan mencakup kajian pustaka berkaitan dengan judul
dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta
diuraikan mengenai kerangka pemikiran yaitu berupa Tinjauan
Pertama tentang Negara Hukum yang meliputi : Pendapat
para ahli tentang Negara Hukum dan Prinsip-prinsip Negara
Hukum. Tinjauan Kedua tentang Demokrasi yang meliputi
Page 43
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 43/45
43
Pengertian dan hakikat demokrasi; model-model demokrasi.
Tinjauan Ketiga tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden
meliputi Pemilihan Umum Secara umum, Pemilu Presiden,
sistem Pemilu Presiden dan Peserta Pemilu Presiden. Tinjauan
Keempat tentang Mahkamah Konstitusiyang meliputi
kewenangan Mahkamah Konstitusi.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang
membahas tentang :Apa yang dijadikan dasar pertimbangan hakim mahkamah
konstitusi dalam memutus perkara penolakan calon presiden
independen?
BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN
Bab akhir ini mencakup tentang uraian kesimpulan dari hasil
pembahasan serta memuat saran-saran mengenai permasalahan
yang ada.
H. JADWAL PENELITIAN
Kegiatan Bulan
Juli Agustus September Oktober
Penyusunan Proposal X X X X
Seminar Proposal X
Pengumpulan dan Analisis Data X X X X X X X X X
Penulisan Laporan Akhir X X
I. DAFTAR PUSTAKA
Buku
Azra, Azyumardi Prof. Dr. MA. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (civic
education) : demokrasi, hak asasi manusia dan mayarakat madani.
Jakarta : Prenada Kencana.
Jimly, Asshiddiqie.2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.Jakarta:
Page 44
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 44/45
Konstitusi Press.
_______________.2006. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II . Jakarta:
Konstitusi Press.
Johnny Ibrahim. 2007. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif . Malang:
Banyumedia.
Mahfud M.D, Moh. 1999. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi. Yogyakarta : Gama
Media.
Maruara, Siahaan.2005. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Jakarta:Konstitusi Press
Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Sigit, Pamungkas. 2009. Perihal Pemilu. Yogyakarta : Laboratorium Jurusan IlmuPemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.
Soerjono Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Taufik Adi Susilo. 2009. Mengenal Amerika Serikat . Yogyakarta: Garasi
Makalah
Smita Notosusanto. Usulan Pemilihan Presiden Langsung <http://www.cetro.or.id/pustaka/ppl4>. (4 Mei 2009).
Gaffar, Affan. 1993. Demokrasi Politik . Makalah. Disampaikan pada Seminar
Perkembangan Demokrasi di Indonesia Sejak 1945 di LIPI, Jakarta.
www.suhendro.blogs / PEMILU USA
Majalah/Jurnal
Majalah Konstitusi.2009.”Istilah Hukum”.Edisi 26.Jakarta:Konstitusi Press
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
UU RI No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden.
Page 45
8/7/2019 USULAN PENULISAN HUKUM new
http://slidepdf.com/reader/full/usulan-penulisan-hukum-new 45/45
45
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi