USAID SUSTAINABLE ECOSYSTEMS ADVANCED (SEA) … · kepentingan dalam mengelola bersama perikanan tuna, khususnya pihak industri perikanan, akademisi, praktisi dan masyarakat bersama

KOMITE PENGELOLA DATA PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL (KPDP-TCT) PROVINSI MALUKU

UTARA. “Bersinergi dalam Pemenuhan Data dan Informasi Perikanan TCT serta Penguatan Industri untuk Sistem Ketertelusuran Ikan”

P a g e | 1

DISCLAIMER

This workshop report is made possible by the generous support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID) with the close collaboration of the Government of Indonesia (GOI). The contents of this report are the sole responsibility of [ADD HERE, Name of Contractor/ Sub-Contractor] and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government.

PERTEMUAN REGULER II : KOMITE PENGELOLA DATA

PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL (KPDP-TCT)

PROVINSI MALUKU UTARA “Bersinergi dalam Pemenuhan Data dan Informasi Perikanan TCT

serta Penguatan Industri untuk Sistem Ketertelusuran Ikan”

22 dan 23 Mei 2018 Disiapkan oleh: Masyarakat dan Perikanan Indonesia-MDPI

USAID SUSTAINABLE ECOSYSTEMS ADVANCED (SEA) PROJECT



P a g e | 2

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 03

TUJUAN 04

RANGKUMAN AGENDA 04

JUMLAH PESERTA 05

HASIL LOKAKARYA 05

KELUARAN UTAMA, HASIL DAN PENCAPAIAN 15

REKOMENDASI 16

PEMBELAJARAN, PRAKTEK PENDEKATAN TERBAIK YANG BISA DIBAGIKAN (jika relevan) 16

KUMPULAN FOTO KEGIATAN 17

LAMPIRAN 20



P a g e | 3

PENDAHULUAN

Provinsi Maluku Utara memiliki letak wilayah bertepatan di WPP 715 dan 716 yang

merupakan wilayah potensi produksi tuna nasional, serta menjadi bagian dari Rencana Pengelolaan

Perikanan Tuna Cakalang dan Tongkol (RPP-TCT) yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 107/KEPMEN-KP/2015. Dalam RPP-TCT tersebut mengharuskan

kita melaksanakan Pengelolalan Perikanan yang bertanggung jawab, yaitu pengelolaan yang menjamin

kualitas, keanekaragaman dan ketersediaan sumber daya ikan dalam jumlah yang cukup. Untuk

mewujudkan hal tersebut maka tata kelola yang baik menjadi prasyarat dalam pencapaian misi

mewujudkan kedaulatan pangan ikan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Saat ini data dan informasi tentang perikanan TCT yang valid dan real-time pada sektor

swasta termasuk nelayan skala kecil, pedagang, perusahaan perikanan dan eksportir dinilai masih

kurang. Data dan informasi ini diperlukan untuk mendukung dalam analisis data terkait komposisi

hasil tangkapan, daerah tangkapan dan upaya penangkapan untuk dapat mengidentifikasikan pola

spesifik dalam perikanan. Sehingga sangatlah diperlukan keterlibatan secara aktif pemangku

kepentingan dalam mengelola bersama perikanan tuna, khususnya pihak industri perikanan, akademisi,

praktisi dan masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Komite Pengelola

Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (KPDP-TCT) Provinsi Maluku Utara merupakan wadah

kolaborasi pemangku kepentingan TCT dengan tujuan untuk meningkatkan keterlibatan para

pemangku kepentingan dan untuk mengkoordinasikan pengelolaan data sehingga memperoleh

pemahaman yang sama mengenai informasi status stok ikan di daerah dan dapat membuat keputusan

pengelolaan setempat menuju perikanan berkelanjutan, terutama untuk wilayah perairan di Provinsi

Maluku Utara.

Untuk mewujudkan pengelolaan data dan informasi di Provinsi Maluku Utara, Yayasan

Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (MDPI) bersama Wildlife Conservation Society (WCS) dengan

pembiayaan dari USAID SEA (Sustainable Ecosystems Advanced) Project telah melakukan pendataan

hasil tangkapan ikan tuna, cakalang dan tongkol di beberapa area Provinsi Maluku Utara antara lain di

Pulau Bisa, Pulau Bacan, Morotai dan Ternate. MDPI juga menjalin kerjasama dengan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menerapkan perikanan yang berkelanjutan dan mendukung

pengelolaan sumberdaya ikan pada beberapa WPPNRI, khususnya WPPNRI 715 dan 716 yang

wilayahnya termasuk wilayah administrative Provinsi Maluku Utara.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Nomor

523/121/DKP Tentang Pembentukan Komite Pengelolaan Bersama Data dan Informasi Perikanan

Tuna Cakalang dan Tongkol di Wilayah Perairan Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan di Sofifi pada

bulan Februari 2018, maka dipandang perlu untuk mempertemukan kembali dalam pertemuan regular

II ini bagi semua anggota KPDP-TCT Prov. Maluku Utara. Dalam pertemuan nantinya dipandang perlu

mensinergikan rencana kerja DKP Provinsi Maluku Utara dengan KPDP-TCT sehingga proses

kolaborasi menejemen dapat lebih efektif. Dalam pertemuan ini juga akan akan membahas

perkembangan KPDP-TCT, perkembangan pengumpulan data dan program ketertelusuran ikan

(traceability) serta penguatan anggota KPDP-TCT dalam menyediakan data perikanan TCT di Provinsi

Maluku Utara.



P a g e | 4

TUJUAN

Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut,

Adapun tujuan dari pertemuan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi perkembangan dari KPDP-TCT Provinsi Maluku Utara

2. Mensinergikan rencana kerja DKP Provinsi Maluku Utara dengan rencana kerja KPDP TCT

sehingga diharapkan terjadi harmonisasi rencana kerja dalam pengelolaan perikanan TCT di

Provinsi Maluku Utara.

3. Memberikan informasi terkini program pengumpulan data, pendaftaran kapal, proses sertifikasi

dan rencana perluasan pendataan tuna di Provinsi Maluku Utara.

4. Meningkatkan peran dari anggota KPDP-TCT Provinsi Maluku Utara khususnya pihak industri

perikanan tuna dalam penyediaan data perikanan TCT sesuai standar data nasional yang

dibutuhkan untuk mendukung pendugaan stok ikan tuna

5. Memberikan informasi pentingnya sistem ketertelusuran (traceability) terkait dengan persyaratan

pasar internasional

6. Menyusun rencana kerja KPDP-TCT 6 bulan kedepan untuk mendukung pemerintah daerah

dalam tata kelola Perikanan TCT di Maluku Utara

RANGKUMAN AGENDA

Adapun agenda kegiatan KPDP TCT II dan Penguatan Data dan Ketertelusuran bagi Industri

selama dua hari ini membahas beberapa aspek dan isu, antara lain adalah:

1. Presentasi dari KPD TCT terkait dengan Perkembangan, Capaian, Tantangan dan Pembelajaran Pengelolaan Data Perikanan serta, Kelembagaannya di Provinsi Maluku Utara, khusus perikanan

TCT,

2. Berdiskusi tentang sinergi seluruh anggota KPDP TCT Provinsi Maluku Utara dalam

harmonisasi rencana kerja dalam pengelolaan perikanan TCT di Provinsi Maluku Utara

3. Pemaparan terkait perkembangan hasil pengumpulan data, pendaftaran kapal, proses sertifikasi dan rencana perluasan pendataan tuna di Provinsi Maluku Utara, serta Penyerahan User IFISH

Kepada Stakeholder

4. Komitmen bersama seluruh stakeholder dalam meningkatkan Data dan Informasi serta system

ketertelusuran produk perikanan dalam meningkatkan tata kelola perikanan Provinsi Maluku

Utara 5. Pemaparan terkait pentingnya sistem ketertelusuran dan persyaratan ekspor bagi Industri

Perikanan terhadap permintaan pasar Internasional

6. Tersusunnya rencana kerja KPDP-TCT 6 bulan kedepan untuk mendukung pemerintah daerah

dalam tata kelola Perikanan TCT di Maluku Utara



P a g e | 5

JUMLAH PESERTA Lokakarya ini diadakan selama 2 hari, yaitu tanggal 22 dan 23 Mei 2018 dengan peserta dan

jumlah yang berbeda. Pada hari 1 (22 Mei 2018), jumlah peserta yang hadir sebanyak 39 orang dengan

jumlah pria sebanyak 32 orang, dan wanita sebanyak 7 orang. Peserta terdiri dari instansi Dit PSDI

DJPT KKP, DKP Provinsi Maluku Utara, DKP Kabupaten Halmahera Selatan, DKP Kabupaten

Halmahera Tengah, DKP Kabupaten Morotai, DKP Kota Ternate, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, KSOP Ternate, UPP Bacan, Universitas Khairun, AP2HI, MDPI, WCS, Supplier Bacan,

Ternate, Morotai, Nelayan Bacan, Morotai dan Pulau Bisa.

Pada hari II (23 Mei 2018), jumlah peserta yang hadir sebanyak 26 orang dengan jumlah pria

sebanyak 22 orang, dan wanita sebanyak 4 orang. Peserta terdiri dari instansi Dit PSDI DJPT KKP,

BKIPM Ternate, DKP Provinsi Maluku Utara, DKP Kabupaten Morotai, AP2HI, MDPI, Supplier Bacan, Ternate, Morotai, Nelayan Bacan, Morotai dan Pulau Bisa.

HASIL LOKAKARYA

Hari I, 22 Mei 2018 *Pembukaan

1. Buyung Radjiloen (Kadis Prov. Maluku Utara)

Tuna, Cakalang dan Tongkol (TCT) merupakan komoditas unggulan di Prov. Maluku Utara

yang terus didorong untuk ditingkatkan lebih optimal. Namun, sampai saat ini pengelolaan Perikanan

TCT masih belum optimal. Isu tentang status pemanfaatan stok TCT yang terus mengalami

penurunan sehingga melalui forum Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs), banyak

negara bersepakat untuk terus mengupayakan perlunya tindakan konservasi dan pengelolaan

perikanan ini secara berkelanjutan. Upaya perubahan dalam praktik perikanan tangkap berkelanjutan

perlu terus-menerus disuarakan dengan mendukung penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan

yang selama ini di praktekan oleh nelayan di Maluku Utara seperti pancing ulur (handline), huhate

(pole and line) harus digalakan. Tantangan dalam pengelolaan TCT memang sudah saatnya seluruh

pemangku kepentingan untuk kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan perikanan TCT

secara berkelanjutan.

Dengan terbentuknya Komite Pengelola Data Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol (KPDP-

TCT) di Provinsi Maluku Utara, diaharapkan seluruh stakeholder mendukung dan berperan aktif dalam

memberikan data dan informasi terkait dengan produksi dari TCT. Keterlibatan pemangku

kepentingan dibutuhkan secara aktif untuk memberikan masukan atau saran yang membangun dan

akan menjadi referensi yang berguna dan bermanfaat untuk bisa meningkatkan pengelolaan perikanan

tuna, cakalang dan tongkol di Maluku Utara. Data perikanan sangat penting untuk menentukan

kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya Perikanan Kita ke depan.

2. Saut Tampubolon (MDPI)

Kebutuhan pengumpulan data

1. Tanpa data → tidak ada analisis → tidak ada Pengelolaan.

2. Data Buruk → Analisis dengan ketidakpastian → Manajemen Kehati-hatian

3. Data yang bagus → Analisis yang Diinformasikan

→ Manajemen [kepastian lebih

→ HS, HCR, dan RP dapat diatur

→ Peluang Keberlanjutan yang lebih baik

Syarat Data :

1. Objektif, artinya data harus sesuai dengan keadaan sebenarnya;

2. Representative, artinya mewakili (persoalan yang ada) sesuatu yang lebih luas;

3. Tingkat kesalahan baku yang kecil (valid);

4. Up to date, artinya data harus masih baru atau tidak kadaluwarsa;



P a g e | 6

5. Relevan, artinya data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persoalan yang akan

dipecahkan.

Oleh karena itu, data analisis yang baik akan menghasilkan pengelolaan yang baik. Sehingga

pengelolaan Perikanan harus dimulai melalui pendataan.

*Foto Bersama

*Pembacaan SK dan Capaian KPDP TCT Maluku Utara oleh Abdullah Assegaf (Ketua

KPDP TCT Maluku Utara)

- Pembinaan Nelayan Pulau bisa terkait penanganan ikan diatas laut

- Pelatihan keselamatan di laut (Safety at Sea Training)

- Pembentukan kelompok nelayan Fair Trade (FT)

- Penerbitan 50 BPKP nelayan Pulau Bisa

*Pak Endang (PPN Ternate)

Mengapa dalam SK hanya 715 untuk Maluku Utara, tidak ada 717 ? Koordinator WPP 717

ada di Ternate.

*Wildan (MDPI)

Hal ini dikarenakan program ini didukung oleh USAID SEA yang saat ini fokus dalam

peningkatan WPP 715, yang merupakan pilot project. Mudah-mudahan ditahun berikutnya dalam SK

bisa mencakup sampai ke WPP 717.

*Wildan (MDPI)

Asal mula, Penjelasan dan Perkenalan IFISH.

Wildan menjelaskan proses pendataan di lapangan oleh enumerator, hingga data masuk ke

dalam database IFISH. IFISH merupakan database online yang digunakan untuk menyimpan data

sampling hasil pengumpulan oleh enumerator di lapangan. Data-data tersebut merupakan data spesifik

meliputi frekuensi bongkatan kapal, frekuensi panjang, komposisi tangkapan, daerah penangkapan, dll.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan stakeholder dalam pengelolaan Perikanan bersama. Harapannya

kedepan, nelayan dan supplier dapat memasukkan data kedalam IFISH database karena memang

nelayan dan supplier yang bersentuhan langsung dengan Perikanan TCT, namun untuk saat ini, LSM

untuk saat ini akan mendampingi sebagai awal.

Adanya forum KPDP-TCT ini berfungsi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk

mendiskusikan tentang penggunaan data yang telah masuk kedalam database IFISH dalam mendukung

pengelolaan Perikanan di provinsi. Dalam hal ini, telah disediakan panduan bagaimana menggunakan

database IFISH. Beberapa NGO juga yang mendata Perikanan selain TCT, seperti WCS dan TNC

yang mendata ikan karang. Kedepannya, seluruh data dari NGO akan dikumpulkan dalam database

sistem agar stakeholder dapat mengakses lebih lengkap, yaitu database IDAPAR. Namun masih dalam

tahap proses diskusi.

*Rusli (DKP Kab. Halmahera Selatan)

DKP sangat berharap teman-teman MDPI tetap berkoordinasi dengan DKP Halsel untuk

mendukung DKP dalam memberikan informasi, karena akan sangat berpengaruh terhadap bantuan

dari pemerintah yang akan diperoleh nelayan bisa tepat sasaran.

*Pemutaran Video IFISH

*Riza (MDPI)

Pemaparan Hasil pengumpulan data di Halsel/Pulau bisa

Di Pulau bisa terdapat 4 supplier (Madopolo dan Waringi). Perlu diperhatikan, bahwa data yang

dikumpulkan oleh rekan-rekan MDPI merupakan 20% data sampling dari seluruh total bongkaran

kapal.

Program di Halmahera selatan dimulai pada bulan Juli tahun 2017. Terlihat total tangkapan

masih sedikit, hal ini menurut keterangan rekan-rekan dilapangan disebabkan karena masih Susana



P a g e | 7

lebaran, yang membuat nelayan tidak melaut. Puncak total tangkapan berada pada bulan Oktober dan

Desember 2017. Tangkapan sampingan terbanyak diperoleh yaitu ikan layang, layar, cumi-cumi, dan

jenis-jenis lainnya. Tangkapan sampingan tersebut jumlahnya sekitar 5% dari seluruh total tangkapan.

Terkait frekuensi panjang ikan, hal ini dibutuhkan untuk mengetahui tingkat kedewasaan ikan yang

tertangkap, untuk menjamin keberlanjutan. Hasil pengumpulan data di lapangan terlihat bahwa

nelayan menangkap lebih banyak ikan dewasa dibandingkan yang belum dewasa. Jenis umpan yang

banyak digunakan nelayan pulau bisa meliputi cumi-cumi, laying, baby tuna, cakalang, ikan terbang, dan

umpan buatan (Layang-layang).

Hasil tangkapan kan-ikan tuna yang ada di Halmahera selatan yang didaratkan oleh nelayan

berupa ikan loin. Enumerator dilapangan mengumpulkan data dengan mengukur panjang loin, dan

menimbang beratnya, yang nantinya panjang dan berat loin tersebut akan dikonversi menjadi berat

utuh ikan tuna secara otomatis oleh IFISH database system.

Selain jenis, total tangkapan, komposisi umpan, dll., fishing ground nelayan masih sekitaran pulau

Obi, tidak jauh-jauh. Hal ini untuk memastikan lokasi ikan atau ruaya nya tiap bulan maupun tahun

ada di perairan mana. Untuk memverifikasi data tersebut, alat tracker berupa spot trace dipasangkan

pada kapal nelayan, sehingga hasil penelusurannya nanti dapat dilihat secara online. Spot trace juga

dapat digunakan untuk keselamatan jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap nelayan dilaut, bisa

dilacak. Selain pemasangan spot trace, pada nelayan Halmahera selatan juga ada beberapa yang

dipasangkan Timelaps camera. Hal ini berguna untuk melihat aktivitas nelayan saat memancing, apakah

berinteraksi dengan hewan-hewan ETP atau tidak.

Daerah perluasan wilayah program yang disupport oleh USAID SEA yaitu di Ternate, Bacan,

dan Morotai yang baru dimulai pada bulan Mei 2018. Harapannya kedepan, dengan dukungan dari

USAID SEA, dapat mensupport pemerintah provinsi Maluku Utara dalam peningkatan pengelolaan

Perikanan di WPP 715.

*Saut Tampubolon (MDPI)

Masukan ; Total ikan yang diukur berapa? Agar bisa dilihat berapa ekor yang diukur ikan yang belum

dewasa, maupun yang sudah dewasa. Sehingga data bisa lebih informatif. Dilihat dari data, apakah

nelayan sengaja menangkap ikan-ikan yang besar, atau tidak disengaja?

*Nelayan (Jono, Ahmad dan Fadli)

Nelayan memang sengaja menangkap yang besar, karena harga lebih mahal. Teknik

penangkapan juga mendukung tertangkapnya ikan besar (mengejar lumba). Untuk di Rumpon,

kedalaman pancing sekitar 20-50 depa nelayan memancing. Semakin dalam, semakin besar ukuran

ikan yang ditangkap. Nelayan tidak akan mancing di rumpon jika rumpon sudah dilingkar oleh Purse

Sein, sehingga ikan habis yang menyebabkan nelayan beralih memancing dengan mengejar lumba-

lumba.

*DKP Kab. Halmahera selatan

Jumlah penduduk semakin banyak, konsumsi ikan semakin banyak, pesaing semakin banyak,

pemasangan rumpon juga yang tidak tertata merusak/mengganggu ruaya ikan, yang mengakibatkan

ikan tidak merapat ke Halmahera Selatan. Perlu adanya penataan rumpon yang baik.

*Saut Tampubolon (MDPI)

Permen 26 th 2014 tentang rumpon, dibuat sebelum UU 23 tahun 2014 terbit. Sehingga ada

ketidaksesuain didalamnya, yaitu Permen 26 kab/kota memiliki wewenang laut 0-4 mil, sedangkan UU

23 tahun 2014 kab./kota tidak memiliki kewenangan laut. Banyak sekali juga rumpon yang belum

memiliki SIPR, dan ini harus dipatuhi juga, terlebih letak rumpon nelayan berada pada jarak > 4 mil

yaitu kewaenangan Provinsi dan Pusat.



P a g e | 8

*Penyerahan User IFISH kepada masing-masing pemilik.

User IFISH diserahkan kepada DKP Provinsi Maluku Utara, DKP Kota Ternate, DKP

Halmahera Selatan, DKP Halmahera Tengah, Supplier Ternate dan Supplier Bacan. Harapannya

kedepan, dengan adanya IFISH, seluruh stakeholder bisa saling memberikan masukan jika ada data-

data yang dibutuhkan atau yang masih kurang untuk bisa segera dilengkapi.

*Istirahat

*Hasil Penelitian Genetic Tuna DR Romi “Filogenetik ikan tuna (Thunnus spp.)

di Perairan Maluku Utara, Indonesia”

1. Menemukan empat clade spesies ikan tuna yang berbeda (tuna mata besar, sirip kuning, alalunga,

dan cakalang) dimana jarak genetik:

cakalang dengan tuna albakor adalah 0,312;

tuna sirip kuning dengan cakalang adalah 0,297;

tuna mata besar dengan cakalang adalah 0,294;

tuna sirip kuning dengan tuna albakor sebesar 0,174;

tuna mata besar dengan tuna albakor adalah 0,163;

tuna mata besar dengan sirip kuning adalah 0,084;

2. Semua hasil menunjukkan perbedaan genetik signifikan. Namun dapat dijelaskan bahwa spesies

tuna berasal dari satu keturunan.

3. Spesies ikan tuna alalunga (T. albacore) di perairan Maluku Utara kemungkinan disebabkan oleh dua

faktor. Pertama, larva ikan tuna albacore beruaya masuk mengikuti anakan ikan tuna lainnya;

Faktor kedua adalah kondisi oseanografis yang mendorong larva tuna albacore terbawa masuk ke

perairan Maluku Utara, karena oseanografi merupakan salah satu faktor yang membantu dalam

proses pertukaran gen antarpopulasi ikan yang memiliki perbedaan jarak geografis yang jauh.

Di Jepang ada alat yang dapat mendeteksi bagaimana ikan tersebut bisa mati, apakah karena stress,

mati sehat, dll. Aspek social dapat mempengaruhi keberlanjutan dan pengelolaan Perikanan. Ada juga

di temukan di teluk Weda, sering ditemukan BET, tidak ada telurnya, kempes. Biasanya kalau habis memijah, kualitas ikannya turun. Perlu kajian lebih lanjut.

*Abdullah Assegaf (Kabid Perikanan Tangkap DKP Prov. Maluku utara/(Ketua KPDP

TCT Maluku Utara)

Gambaran umum potensi tuna malut

5 komoditas unggulan malut :

1. Tuna

2. Cakalang

3. Kerapu

4. Rumput Laut

5. Udang Vaname

Permasalahan Pengelolaan TCT di Maluku Utara

Pola Penangkapan Cenderung Bersifat Musiman

Peningkatan Pelayanan Perizinan Untuk Kapal Penangkap Komoditi TCT

Terbatasnya Sarana Bantu Penangkapan Ikan (Rumpon)

Rendahnya SDM (Skil) Nelayan Tuna

Struktur Armada Penangkapan dan API yang Masih Konvensional

Akses Pendanaan Usaha

Pembagian pengelolaan TCT maluku Utara dibagi 3 klaster ;

1. Klaster 1 Tobelo

2. Klaster 2 PPN Ternate

3. Klaster 3 PPP Bacan



P a g e | 9

Kebijakan Strategis DKP Provinsi Maluku Utara

• Pengembangan ekspor perikanan 5 Komiditi Unggulan Tuna, Cakalang, Kerapu,Udang Vaname

dan Rumput Laut.

• Optimalisasi fasilitas industri perikanan.

• Penyediaan suplay listrik pada sentra produksi perikanan sesuai dengan kebutuhan (perlunya

dukugan pihak PLN dan ESDM).

• Peningkatan sarana usaha perikanan secara optimal, khususnya untuk 5 komoditas unggulan

perikanan (Tuna, Cakalang, Kerapu, Rumput Laut dan Udang Vaname).

• Peningkatan operasi dan sarana pengawasan dalam rangka pencegahan IUU Fishing di perairan

Maluku Utara.

• Modernisasi armada penangkapan berteknologi tinggi

• Penataan sistem distribusi dan pemasaran ikan secara terintegrasi untuk memberikan jaminan

terhadap mutu dan harga ikan di pasaran terutama di pasar lokal.

• Upaya penertiban rumpon milik kapal-kapal bitung dan peningkatan produktifitas penangkapan

kapal - kapal nelayan lokal.

Konflik antar provinsi sering terjadi, terutama karena rumpon. Masalah yang dialami terkait

perijinan, yang dikarenakan UU 23 tahun 2014.

Penurunan hasil tangkapan tuna diakibatkan karena ikan-ikan banyak dilingkar oleh Purse Sein Bitung.

Hal ini menyebabkan produksi jadi menurun.

*Karel Yerusa (MDPI)

Pendaftaran Kapal Perikanan

Cerita dibalik registrasi kapal ;

Jumlah nelayan yang tergabung dalam kelompok FT di Halmahera Selatan ada 114 orang.

Nelayan sangat berat dalam mengumpulkan persyaratan pengukuran kapal untuk mendapatkan pas

kecil. MDPI berperan membantu memfasilitasi.

BPKP yang sudah terbit di pulau bisa ada 50. Untuk daerah Bacan, Ternate dan Morotai masih dalam

proses pengumpulan dokumen.

Tantangan pengumpulan dokumen persyaratan pas kecil ;

1. Masih ada nelayan tidak memiliki KTP

2. Jarak ke lokasi pengajuan dokumen jauh karena kepulauan

3. Kesadaran nelayan akan pentingnya BPKP masih kurang

4. Jarak UPP jauh dari komunitas nelayan

Fair Trade

Pada bulan Juli 2017 telah terbentuk 4 kelompok nelayan di Pulau Bisa, 3 berlokasi di

Madapolo dan 1 di Waringi, Kemudian bulan April 2018 di Mandioli terbentuk 2 kelompok total saat

ini 114 nelayan teregistrasi sebagai nelayan Fair Trade:

1. Tuna Jaya 16 anggota

2. Beringin Jaya 22 anggota

3. Tanjung Tuna 18 anggota

4. Usaha Bersama 18 anggota

5. Samudera Mandioli 25 anggota

6. Usaha Laut 13 anggota

Pencapaian Kegiatan Fair Trade di Pulau Bisa ;

1. September 2017 Pelatihan SAS TRAINING (Keamananan dan Keselamatan di Laut), digabung

dengan pelatihan pengelolaan sampah, fish handling hadir 79 Nelayan Anggota Fair Trade



P a g e | 10

2. Desember 2017 Audit persiapan mendapatkan sertifikat Fair Trade, hasil audit sudah keluar ada

beberapa perbaikan yang harus dilakukan misalnya terkait; semua kapal harus didaftarkan, kondisi

gudang keamanan kerja, pemahaman nelayan anggota tentang fair trade, ketertelusuran ikan nota

yang belum ditandatangani oleh penerima dll.

3. Agustus 2017 – April 2018 proses pendaftaran kapal, 50 Kapal terdaftar

4. April 2018 Pembuatan Film program Fair Trade, Studi Banding anggota – pengurus Kelompok dan

Komite ke Pulau Buru menghadiri Pertemuan Tingkat Komite Pulau Buru dan melihat program –

program dari penggunaan dana premium.

Rencana Kegiatan Program Fair Trade Usa ;

• Pelatihan Dasar Umum Fair Trade USA >> Juni 2018

– Keselamatan di Laut, Navigasi Dasar dan P3K Dasar oleh BASARNAS Ternate, Pelatihan

Pengenalan Hewan yang Terancam Punah, Dilindungi dan Diproteksi (ETP) bagi kelompok baru

di Mandioli Mei 2018

– Pelatihan Organisasi dan Pembukuan untuk Pengurus oleh YPPM Mei 2018

– Pelatihan Fisher log dan ETP log book Juni 2018

• Pertemuan Kelompok membahas Premium Plan Juni 2018

• Pertemuan Komite – Rapat Anggota Tahunan persiapan pencairan dana Fair Trade Juni 2018

• Serah terima program Fair Trade dari USAID SEA – Pemegang Sertifikat Juni 2018

Bulan Juni nanti, nelayan Fair Trade di Pulau Bisa Kabupaten Halmahera Selatan, akan

melakukan pencairan dana sekitar 32 juta rupiah.

Fair Trade Usa Perikanan Tangkap dan Co-Management

Dalam ketentuan standar Fair Trade terdapat persyaratan yang berhubungan dengan Co.

Management antara lain:

• Nelayan Fair Trade wajib terdata oleh pemerintah dimana mereka wajib memiliki surat-surat resmi

( Kartu Nelayan, Registrasi Kapal, Registrasi Rumpon)

• Produk Nelayan Fair Trade harus dapat ditelusuri (traceability).

• Dalam Standar Pengelolaan Sumber Daya wajib bekerjasama dengan Pemerintah dalam membangun

sebuah Rencana Pengelolaan Perikanan (Fishery Management Plan)

• Nelayan Fair Trade wajib mendata setiap perjalanan memancingnya dengan mengisi fisher log dan

ETP log. (tahun ke 6,90% hasil tangkapan wajib terdata).

• Nelayan Fair Trade wajib paham Undang-Undang Perikanan yang berkenaan dengan aktifitas

memancingnya, termasuk didalamnya Undang-Undang & Dampak IUU Fishing

• Dalam wadah Co-management tercipta kesempatan berdiskusi dan kordinasi para pemangku

kepentingan pemerintah maupun usaha dengan nelayan dan supplier (middlemen).

*Sesi Diskusi

* Tambahan dari Saut Tampubolon dan Patmiarsih

KEPMEN 50 tahun 2017 merupakan kepmen baru terkait estimasi SDI. KEPMEN tersebut tidak

termasuk tuna, karena untuk tuna tetap mengacu pada RFMO, yaitu pada samudera Hindia, kita

mengacu pada IOTC dan pada Samudra Pasifik, mengacu pada WCPFC. WPP 713, 714 dan 715

sedang dibangun Harvest Strategy untuk pengkajian stok.

*Fadli (Nelayan P. Bisa)

Pak Fadli sedikit mengkritik pernyataan pak Abdullah assegaf yang menyatakan produksi tuna di Maluku Utara menurun. Pak Fadli menyatakan bahwa sebenarnya bukan produksi ikan menurun,

namun ikan yang ada di rumpon telah dijaring habis oleh kapal Purse Sein dari Bitung. Kira-kira

bagaimana cara mengatasi ini agar tuna Maluku Utara bisa berkelanjutan ?



P a g e | 11

*Jawaban dari Abdullah Assegaf

Bicara tentang rumpon, memang sangat membantu penangkapan. Kaitannya dengan kapal dari luar

maluku Utara, Dinas sudah bekerjasama dengan AL dan Pol air untuk pengamanan wilayah perairan. Namun memang sangat sulit untuk mengatasi hal ini.

*Wildan

Isu Rumpon mungkin kedepannya bisa didiskusikan bersama dengan KPDP Sulawesi Utara. Karena

memang daerahnya berdekatan. Harapannya, aka nada titik temu untuk menyelesaikan konflik antara nelayan Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

*Penutup Acara Hari I (Abdullah Assegaf) Atas nama pemerintah, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada MDPI yang disupport oleh USAID SEA yang telah memfasilitasi kegiatan ini untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan Perikanan khususnya TCT di Maluku Utara. Hari 2 Rabu, 11 Oktober 2017 Wildan (MDPI)

Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan hari sebelumnya, yang terfokus dalam

industri, supplier dan nelayan yang merupakan aktor utama dalam penangkapan hingga

perdagangan Perikanan tuna dan tidak terlepas dari perbaikan sistem Perikanan tuna. Saat ini,

syarat untuk mengekspor tuna, harus legal, baik dari segi izin penangkapan, dokumen kapal,

alat tangkap, tata cara penangkapan, dll. Oleh karena itu, privat sektor, supplier dan nelayan

berperan penting dalam hal memenuhi aturan pasar ekspor, jika tidak ikan tuna nelayan akan

sulit bahkan tidak bisa diekspor jika tidak memenuhi standar ekspor.

Sri Patmiarsih (Dit PSDI KKP)

Direktorat Perikanan tangkap, pondasinya adalah nelayan, supplier, dan Industri. KKP

bertugas mendukung stakeholder Perikanan dalam menjalankan kegiatannya sesuai tupoksi

masing-masing. Namun, tentunya KKP tidak akan bisa bekerja tanpa adanya data dan

informasi yang diberikan oleh stakeholder untuk mendukung pengelolaan Perikanan. Dasar

hukum pengelolaan ada pada UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31

tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk dapat menerapkan perikanan berkelanjutan,

dibutuhkan data dan informasi yang tepat.

Data dan Informasi, memiliki peran yang sangat penting dalam penentu kebijakan.

Dalam wilayah DJPT, meliputi; PENANGKAPAN PENDARATAN PEMASARAN

KONSUMEN. Data tepat, akurat, dan terupdate dapat digunakan untuk ;

1. Mengestimasi total tangkapan tahunan.

2. Mendukung perikanan yang Legal, Reported dan Regulated.

3. Mendukung kajian ilmiah seperti pendugaan stok, batasan penangkapan ikan, dll.

4. Mendukung kegiatan pengelolaan perikanan seperti penyusunan kebijakan pengelolaan,

konservasi, pengaturan, dll. Sehingga diperoleh kebijakan perikanan.

Selain itu, tersedianya data hasil tangkapan ikan oleh nelayan merupakan salah satu syarat

ekspor ke Eropa yaitu ikan hasil tangkapan harus dilengkapi dengan Surat Hasil Tangkapan

Ikan (SHTI), dengan melampirkan log book hasil tangkapan untuk keperluan ketertelusuran.

Logbook merupakan landing declaration dari nakhoda, atau surat pernyataan nakhoda

mengenai aktivitas penangkapan dan hasil tangkapan ikan di laut yang didaratkan di

pelabuhan perikanan. Dengan adanya logbook, dapat menjelaskan ketertelusuran tangkapan

ikan. Memang saat ini log book tidak diwajibkan bagi kapal dibawah 5 GT untuk mengerjakan

logbook. Namun dilihat dari aktifitas kelompok nelayan Fair Trade saat ini, nelayan sudah



P a g e | 12

mulai mengisi fisher log dimana ini merupakan catatan mirip dengan logbook sebagai salah

satu syarat sertifikasi. Hal ini sangat baik untuk memulai pendataan untuk mendukung

pengelolaan. Buku Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) juga berperan penting sebagai salah

satu syarat agar ikan dapat diekspor bagi kapal yang berukuran dibawah 3 GT.

*Sesi Diskusi

1. Jono M. Nur (Nelayan Bacan)

Nelayan di Bacan, sudah mulai mencatat hasil tangkapan dan sudah masuk ke Dinas.

Apakah sudah masuk ke pusat ? Karena bantuan juga tidak tepat pada sasarannya. Ucapan

terimakasih disampaikan kepada Yayasan MDPI atas bimbingannya, sehingga diharapkan data-

data yang sudah dikumpulkan dapat mendukung pengelolaan Perikanan

2. Sabiin Asar (Direktur Koperasi Tuna Pasifik, Morotai)

Jumlah ikan tuna di Maluku Utara tidak diragukan jumlahnya. Data Perikanan untuk

provinsi Maluku Utara sudah ada, namun yang terpenting adalah bagaimana agar data yang

dikumpulkan itu “Valid”. Koperasi memiliki data produksi dari nelayan perhari, perbulan, per

tahun, perjenis ikan, dan sudah dimasukkan ke KKP dibawah dirjen PRL. Namun system

pendataan yang terjadi di Morotai, Dinas hanya mengambil data disetiap pelabuhan saja.

Diharapkan kedepannya petugas pengumpul data dari pemerintah bisa mengambil langsung di

lapangan bersama dengan rekan dari koperasi untuk lebih validnya data yang diperoleh.

Koperasi sangat siap dan terbuka dalam berbagi data.

3. Anas (Supplier Ternate)

Terkait log book, pencatatan lokasi penangkapan (koordinat) mudah jika memancing

di rumpon. Beda halnya jika nelayan memancing dengan metode lumba-lumba yang bergerak,

nelayan kesulitan dalam pencatatan koordinat, mungkin bisa dibantu dengan GPS.

Permasalahan terkait pendataan, mohon bimbingan dari MDPI agar data yang dikumpulkan

bisa lebih valid.

Jawaban Sri Patmiarsih

1. Bantuan ada mekanisme tersendiri. Bantuan berasal dari hasil pengajuan Dinas setempat,

karena pusat menganggap bahwa Dinas di daerah yang paling tahu kondisi di lapangan yang

pantas mendapat bantuan. Jika ada bantuan yang tepat sasaran, mungkin ada sesuatu

didalamnya. Namun yang terpenting adalah nelayan harus bangga bisa tetap aktif dan berdiri

sendiri tanpa bantuan. Jangan sampai bantuan membuat kita menjadi ketergantungan.

2. Data Perikanan di KKP, mulai terfokus pada Satu Data KKP. Pihak SDI akan memberikan

informasi ke Pusdatin bahwa koperasi di Morotai memiliki data yang bagus, karena seluruh

data bermuara di Pusdatin.

3. Dit PSDI sangat berharap nelayan kecil dapat dengan mudah mengetag lokasi penangkapan.

Semoga kedepannya pemerintah bisa memberikan dukungan kepada nelayan kecil untuk

mempermudah pencatatan koordinat tangkapan.

Tambahan (Wildan)

Kedepannya, pemerintah pusat dalam pencatatan lokasi penangkapan, menggunakan

grid 1o (60 mil2), tidak lagi titik pasti koordinat. Sehingga dapat membuat nelayan lebih mudah

dalam pengisiannya.

Tanggapan La Djumat (DKP Prov. Maluku Utara)



P a g e | 13

1.Terkait log book, data koordinat tangkapan itu rahasia, jadi jangan takut memberikan data.

Pelaporan data tangkapan tidak mempengaruhi pajak/retribusi, jadi jangan takut memberikan

data

2. Bantuan salah sasaran, DKP tiap tahun menerima proposal Perikanan tangkap sekitar

1200. Sedangkan anggaran di Dinas hanya bisa memberikan 50. Hal ini menjadi kendala di

Dinas. Dinas juga sangat mengetahui mana nelayan dan tidak saat pengajuan proposal.

*Stephani (MDPI)

Pentingnya Ketertelusuran dalam Bisnis Perikanan

Ketertelusuran dalam perikanan merupakan kemampuan menelusuri informasi pada

produk ikan dari saat ditangkap hingga ditingkat konsumen. Ketertelusuran itu penting

dikarenakan perjalanan ikan dari mulai ditangkap hingga di ekspor dan sampai ketingkat

konsumen perjalanannya sangat panjang, banyak campur tangan orang. Konsumen diluar

negeri tidak seperti di Indonesia, mereka ingin tahu darimana dan bagaimana ikan yang ada di

piring mereka itu asal dan perjalanannya. Sehingga mereka butuh informasi terkait produk

yang mereka konsumsi, dan bisa dipastikan ikan yang dikonsumsi merupakan ikan yang bebas

dari IUU fishing. Hal ini yang melatarbelakangi mengapa ketertelusuran itu penting. Dengan

adanya ketertelusuran, konsumen dapat memastikan makanan yang mereka makan

merupakan makanan yang aman dikonsumsi dan bebas dari IUU fishing.

Atas dasar latar belakang dari pentingnya ketertelusuran, dunia dan Indonesia

mangatur system ketertelusuran. Terutama dalam proses sertifikasi. Sertifikasi apapun,

membutuhkan data ketertelusuran. Salah satunya catch sertificate, yang sudah sejak lama

membutuhkan data ketertelusuran untuk memenuhi kebutuhan ekspor, khususnya ekspor ke

Eropa.

*Tambahan dari Mardra Ambodalle (BKIPM)

Ketertelusuran sangat penting bagi nelayan. Hal ini dikarenakan ketika ada ikan dari

nelayan yang ditolak oleh uni eropa, ikan Indonesia dapat ditelusuri darimana ikan tersebut

berasal, sampai ke level nelayan. Oleh karena itu, log book dapat difungsikan untuk

membantu ketertelusuran. Karantina sangat membutuhkan itu.

*Lanjutan (Stephani (MDPI))

Saat ini, Amerika memiliki aturan baru, yaitu Seafood Import Monitoring Program

(SIMP) yang fokus memerangi IUU Fishing. Ada beberapa jenis ikan yang masuk dalam aturan

ini, yang salah satunya Tuna yang wajib untuk ketertelusuran. Ada beberapa informasi yang

dibutuhkan untuk SIMP ;

Informasi Produksi atau Pemanenan 1.Nama dan flag state kapal penangkap

2.Bukti ijin penangkapan

3.Nomor/penanda unik kapal (jika ada)

4.Nama lahan budidaya

5.Tipe alat tangkap

Informasi Produk Perikanan

1. Jenis/kode Ikan (Menggunakan 3 Huruf Dalam Kode ASFIS) 2. Tanggal Pendaratan Ikan

3. Bentuk Produk Saat Pendaratan (Termasuk Jumlah dan Berat Produk)

4. Daerah Penangkapan 5. Nama Entity/kesatuan



P a g e | 14

Pencatatan oleh Importir

1. Nama, Afiliasi Dan Kontak

2. Nomor International Fisheries Trade Permit (IFTP) yang dikeluarkan NOAA

3. Pencatatan Chain Of Custody

4. Info Terkait Proses Transhipment

5. Catatan Saat Memproses Produk

Terkait SIMP, ada pengecualian untuk nelayan kecil (<10 GT). Untuk kapal besar, satu kapal

wajib melaporkan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk SIMP. Sedangkan nelayan kecil, boleh

digabung dalam satu hari. Misalnya pada supplier Jono dalam 1 hari ada 10 nelayan landing. Data dari

10 nelayan tersebut boleh digabung menjadi satu form.

Pertanyaan dari Mardra Ambodalle (BKIPM)

Bu Mardra ingin meminta form persyaratan SIMP karena hal ini menyangkut ekspor. Selain

itu, pengiriman ke Amerika juga membutuhkan form Fish sertificate origin yang diisi oleh UPI yang ingin

melakukan ekspor. Namun, UPI biasanya memiliki banyak nelayan kecil. Untuk kedepannya, nelayan

kecil diharapkan mengisi form tersebut untuk memastikan nelayan memancing bukan di daerah

terlarang. Ini wajib diisi sebagai persyaratan negara Amerika dengan menyatakan sebenar-benarnya

data yang telah dilaporkan adalah benar, bukan rekayasa.

*Lanjutan (Stephani (MDPI))

Metode ketertelusuran ;

Sistem Traceability biasanya dibuat dengan menggunakan:

• Unique Identification (UI) / Identifikasi unik

• Critical Tracking Events (CTEs) / Kejadian penting dalam penelusuran

• Key Data Elements (KDEs)/Data elemen kunci (data yang dibutuhkan internal

UPI/permintaan pasar)

Terkait metode ketertelusuran, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pencatatan

menggunakan kertas, maupun menggunakan teknologi (Android)/Paperless. Ada kelebihan

dan kekurangan masing-masing dalam menggunakan kedua metode tersebut ;

Sistem Menggunakan Kertas

Mudah diterapkan

• Waktu bisa menyesuaikan

• Tidak terukur. Dibatasi oleh kapasitas

staf, dan transportasi fisik

• Tidak bisa di pakai lagi

• Biasanya tidak dapat diakses. Disimpan

dalam suatu tempat/butuh tempat

simpan.

• Rantai informasi sulit untuk dibangun

• Data seperti perpustakaan

Sistem Teknologi/tanpa Kertas

Perlu kapasitas teknis

• Menyesuaikan masalah kesesuaian

format data

• Lebih terukur; dapat dibuat (semi)

otomatis

• Lebih mudah menyalin dan bertukar,

tidak ada waktu transportasi

• Lebih mudah diakses

• Rantai informasi bisa dibuat

• Data seperti Google



P a g e | 15

Melihat kelebihan teknologi, saat ini MDPI melakukan beberapa percobaan kegiatan

ketertelusuran dengan menggunakan teknologi di beberapa rantai. Seperti vessel tracking,

camera on board, electronic enumeration dan supplier apps yang langsung menyambung ke

Processor di beberapa daerah seperti Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Namun

penggunaan teknologi ini tidak bisa dipaksakan dibeberapa tempat dimana beberapa daerah

di Indonesia masih kekurangan listrik dan signal. Oleh karena itu, ini merupakan kegiatan

percobaan.

Informasi tambahan dari Mardra Ambodalle (BKIPM)

Terkait supplier yang memasukkan ikan ke UPI yang memiliki tujuan ekspor Uni

Eropa, kita diminta melakukan pendataan yang menyangkut cara penanganan ikan diatas

kapal. Beberapa waktu lalu, BKIPM telah mencari data di PPN Ternate dan PPP Bacan.

Ternyata semua kapal yang mendarat di PPN ataupun PPP/PPI, belum ada yang disertifikasi

oleh Pelabuhan Perikanan dibawah Direktorat Perikanan Tangkap.

Hal yang menjadi syarat yaitu untuk mendapat sertifikasi ikan diatas kapal adalah ;

1. Kapal harus memiliki Sertifikasi Kelayakan dan Penanganan Penyimpanan Ikan (SKPPI) yang

diterbitkan oleh KAPI (Dit Kapal Perikanan dan Alat Tangkap).

2. Setelah mendapat SKPPI, ABKnya harus memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan.

Jika tidak, penularan bakteri dapat tersalur ke daging ikan.Sayangnya, nelayan kita di

Maluku Utara belum ada yang memiliki. Diharapkan dari dinas atau LSM dapat

memfasilitasi nelayan dengan bersinergi dengan KAPI. Setelah dua syarat tersebut dapat

dipenuhi, kemudian hasil tangkapan dilengkapi Surat Keterangan Hasil Inspeksi (SKHI)

pembongkaran yang diterbitkan pelabuhan Perikanan, baru bisa disertifikasi cara

penanganan ikan yang baik. Itulah permintaan dari Eropa.

KELUARAN UTAMA, HASIL, DAN PENCAPAIAN Adapun capaian yang diperoleh dalam kegiatan lokakarya ini antara lain tersusunnya hasil

kesepakatan bersama rencana kerja 6 bulanan KPDP TCT Provinsi Maluku Utara sebagai tindak lanjut

hasil pertemuan yaitu sebagai berikut ; 1. Anggota Komite bersepakat untuk bersinergi dalam meningkatkatkan tata kelola perikanan TCT di

provinsi Maluku Utara

2. Anggota Komite mengetahui perkembangan dan capaian KPDP-TCT Maluku Utara terkait

program-program yang sudah dan akan dilaksanakan

3. Anggota Komite memahami pentingnya data bagi pengelolaan perikanan, dan sistem ketertelusuran

bagi pasar ekspor

4. Anggota Komite memiliki akun IFISH sehingga dapat melihat perkembangan pendataan perikanan

TCT provinsi Maluku Utara.

5. Tersusunnya hasil kesepakatan bersama rencana kerja 6 bulan kedepan KPDP TCT Maluku Utara.

6. Adanya komitmen bersama antara nelayan, supplier dan processor dalam menyediakan data dan

informasi TCT di Maluku Utara

KOMITE PENGELOLA DATA PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL (KPDP-TCT) PROVINSI MALUKU UTARA. “Bersinergi dalam Pemenuhan Data dan Informasi Perikanan TCT serta Penguatan Industri untuk Sistem

Ketertelusuran Ikan” P a g e | 16

REKOMENDASI

Hasil lokakarya ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan ditindaklanjuti oleh KPDP

TCT Provinsi Maluku Utara bersama tim SEA Project dan konsorsiumnya yaitu:

- KPDP TCT akan menentukan strategi kegiatan ke depan (roadmap) berdasarkan kesepakatan

bersama seluruh Anggota

- Pembagian Tanggung jawab tiap rencana kerja kepada stakeholder pada rencana kerja KPDP TCT

- DKP Provinsi Maluku Utara dan KSOP Ternate dan atau UPP Bacan bersepakat mendukung

pendaftaran kapal nelayan skala kecil

- Supplier, Prosesor dan Nelayan tetap memberikan data perikanan yang dimiliki demi mendukung

tata kelola perikanan Provinsi Maluku Utara

- Nelayan bersama DKP Provinsi, kab./Kota, dan MDPI akan terus meningkatkan kapasitas dan

persyaratan ekspor terkait sistem ketertelusuran untuk memenuhi pasar internasional

PEMBELAJARAN, PRAKTEK PENDEKATAN TERBAIK YANG BISA

DIBAGIKAN (bila relevan) Terdapat pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan lokakarya ini antara lain adalah:

- Seluruh peserta merasakan pentingnya data, informasi dan system ketertelusuran

- Komite dirasakan dapat menjadi wadah kordinasi antar stakeholder khusunya dalam mengatasi

permasalahan terkait dengan perikanan TCT,

- Keterlibatan peran secara aktif dari semua stakeholder yang menjadi anggota KPDP TCT sangat

diperlukan agar komite dapat menjalankan fungsinya secara optimal,

- KPDP TCT akan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi kebijakan pemerintah Provinsi

Maluku dalam mengelola sumberdaya perikanannya khususnya TCT



P a g e | 17

KUMPULAN FOTO KEGIATAN

Gambar 1. Foto bersama peserta hari I (credit photo: MDPI, 2018)

Gambar 2. Sambutan dan Pembukaan Kegiatan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Maluku Utara.



P a g e | 18

Gambar 3. Pemaparan Perkembangan hasil pendataan dan perluasan wilayah program di Maluku

Utara oleh A. Riza Baroqi, dari Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (credit photo: MDPI, 2018)

Gambar 4. Pemaparan proses perkembangan pendaftaran kapal dan dan sertifikasi Fair Trade di

Maluku Utara oleh Karel Yerusa dari Yayasan Masyarakat Dan Perikanan Indonesia (credit photo: MDPI, 2018)



P a g e | 19

Gambar 5. Foto Bersama Kegiatan Hari II, Peningkatan Data dan Informasi Serta Sistem

Ketertelusuran (credit photo: MDPI, 2018)



P a g e | 20

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1A. Jadwal Kegiatan Hari 1, Selasa, 22 Mei 2018

Jadwal Kegiatan Penanggung Jawab

08:30 – 09:00 Registrasi Panitia

09:00 – 09:20

Pembukaan

Kadis DKP Prov. Maluku

Utara

09:20 – 09:40

Pemaparan terkait Perkembangan KPDP TCT Prov.

Maluku Utara dan pembacaan Surat Keputusan KPDP

TCT Prov. Maluku Utara

DKP Prov. Maluku Utara

09:40 - 09:50 Sesi Foto Bersama Panitia

09:50 – 10:30

- Pemaparan program/rencana kerja DKP Prov. Maluku Utara terkait TCT

- Pemaparan program/rencana kerja USAID SEA di Maluku Utara

Diskusi Sesi I

Kabid Tangkap DKP Prov.

Maluku Utara

WCS

10:30 - 11:30

- Perkenalan I-Fish, Pemutaran video I-Fish & serah terima user I-Fish.

- Hasil pengumpulan data I-Fish dan perluasan wilayah pendataan

Diskusi Sesi II

Fasilitator

MDPI

MDPI

Fasilitator

11:30 – 12:00

Pemaparan tentang perkembangan program satu

Data (KKP) yang sedang berjalan di Maluku Utara dan peluang kolaborasi kerja bersama komite TCT –

Maluku Utara

Diskusi Sesi III

PUSDATIN - KKP

Fasilitator

12:00 – 13:00 Istirahat dan Sholat Panitia

13:00 – 13:30

Panel Presentation:

- Hasil riset genetic tuna – Univ. Khairun, Ternate (10 menit)

- Hasil riset tuna – Univ. Muhammadiyah, Ternate (10 menit)

Diskusi Sesi IV

Univ. Khairun, Ternate

Univ. Muhammadiyah, Ternate

13:30 – 14:00

Perkembangan pendaftaran kapal dan sertifikasi Fair

Trade Diskusi Sesi V

Fasilitator

MDPI

14:00 – 15:30

Penyusunan rencana kerja KPDP 6 bulan kedepan Fasilitator

15:30- 16:00 Penutup DKP Provinsi Maluku Utara



P a g e | 21

LAMPIRAN 1B. Jadwal Hari II Rabu, 23 Mei 2018

Rabu, 23 Mei 2018 (hari II)

Jadwal Kegiatan PIC

08:30 – 08:50

08:50 – 09:30

09:30 – 11:15

11:15 – 11:50

11:50 – 12:00

Pengantar tentang latar belakang dilaksanakannya kegiatan

Sesi Foto Bersama

Presentasi terkait tujuan dan manfaat data terhadap

industri, supplier, dan nelayan (berkaitan dengan IUU),

serta dampak jika data tidak terlapor bagi pengelolaan

perikanan

Diskusi Sesi I

Pentingnya sistem ketertelusuran (traceability) terkait

dengan persyaratan pasar internasional

Diskusi Sesi II

Diskusi/sesi sharing (Pembuatan komitmen bersama dalam

penyediaan data dan implementasi sistem ketertelusuran

(traceability) oleh industri/supplier

Penutupan

Fasilitator

PSDI-KKP

Fasilitator

MDPI

Fasilitator

Fasilitator

DKP Provinsi Maluku Utara



P a g e | 22

LAMPIRAN 2. Daftar Peserta Lokakarya Hari 1 (A) dan Hari 2 (B) A. Hari 1 Selasa, 22 Mei 2018

1. Sri Patmiarsih (Dit PSDI DJPT) 2. Buyung Radjiloen (Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Utara) 3. Abdullah Assegaf (Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Maluku Utara) 4. Masrudin M (DKP Provinsi Maluku Utara) 5. La Djumat (DKP Provinsi Maluku Utara) 6. Irma Mansyur (DKP Provinsi Maluku Utara) 7. Kusma Hayati Eda ((DKP Provinsi Maluku Utara) 8. Ibrahim Asnawi (DKP Provinsi Maluku Utara) 9. M. Iqbal (DKP Provinsi Maluku Utara) 10. Sugiharsono (DKP Provinsi Maluku Utara) 11. Dheni Tjan (Bappeda Prov. Maluku Utara) 12. Sri R. Harmen (Bappeda Prov. Maluku Utara) 13. Endang Sunaryo (Ka PPN Ternate) 14. Joni H (KSOP Ternate) 15. Gaspar Matoro (UPP Bacan) 16. Rusli Syam (DKP Kab. Halmahera Selatan) 17. Fitriah (DKP Kota Ternate) 18. ABD. Rahman R. (DKP Kab. Halmahera Tengah) 19. Muhsin H. Umar (DKP Kab. Morotai) 20. Romy Abdullah (UNKHAIR) 21. I Made Malihartadana (Harta Samudera Morotai) 22. Anasrin H. Hamdjah (Supplier Ternate/Lelong) 23. Kahar Lastori (Supplier Morotai) 24. Pian G (Supplier Bacan) 25. Muis Lotar (Nelayan Morotai) 26. Ahmad (Nelayan Pulau Bisa) 27. Fadli Lasima (Nelayan Pulau Bisa) 28. Djono M. Nur (Nelayan Bacan) 29. Ardani Sanusi (Nelayan Bacan) 30. Sukardi A. Saka (Nelayan Ternate) 31. Risman La Madrasi (AP2HI) 32. Kusnadi (WCS Ternate) 33. Wildan (MDPI) 34. Saut Tampubolon (MDPI) 35. Karel Yerusa (MDPI) 36. A. Riza Baroqi (MDPI) 37. Dewi Nurmalasari (MDPI) 38. Djanawi Akebai (MDPI) 39. Santri Dinalhusna (MDPI) B. Hari II Rabu, 23 Mei 2018

1. Sri Patmiarsih (Dit PSDI DJPT) 2. La Djumat (DKP Provinsi Maluku Utara) 3. Mardra Ambodalle (BKIPM Ternate) 4. Abdul Munir (BKIPM Ternate)



P a g e | 23

5. Muhsin H. Umar (DKP Kab. Morotai) 6. I Made Malihartadana (Harta Samudera Morotai) 7. Anasrin H. Hamdjah (Supplier Ternate/Lelong) 8. Kahar Lastori (Supplier Morotai) 9. Pian G (Supplier Bacan) 10. Muis Lotar (Nelayan Morotai) 11. Ahmad (Nelayan Pulau Bisa) 12. Fadli Lasima (Nelayan Pulau Bisa) 13. Djono M. Nur (Nelayan Bacan) 14. Ardani Sanusi (Nelayan Bacan) 15. Sukardi A. Saka (Nelayan Ternate) 16. Risman La Madrasi (AP2HI) 17. Nostenli Derson Bungan (Direktur Koperasi Taruna Selatan, Morotai) 18.Sabiin Asar (Direktur Koperasi Tuna Pasifik) 19. Wildan (MDPI) 20. Saut Tampubolon (MDPI) 21. Karel Yerusa (MDPI) 22. A. Riza Baroqi (MDPI) 23. Dewi Nurmalasari (MDPI) 24. Djanawi Akebai (MDPI) 25. Santri Dinalhusna (MDPI) 26. Stephani Mangunsong (MDPI)

KOMITE PENGELOLA DATA PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL (KPDP-TCT) PROVINSI MALUKU UTARA. “Bersinergi dalam Pemenuhan Data dan Informasi

Perikanan TCT serta Penguatan Industri untuk Sistem Ketertelusuran Ikan” P a g e | 24

LAMPIRAN 3. Rencana Kerja 6 (Enam) Bulan Kedepan

PRINSIP PENENTUAN RENCANA AKSI

S : Specific (rinci)

M : Measurable (dapat diukur) A : Agreed (disepakati bersama)

R : Realistic (dapat dicapai)

T : Time Frame (alokasi waktu)

ISU dan RENCANA AKSI KPDP DI MALUKU UTARA

No Isu Rencana Aksi PIC Budget Contribution

Waktu

1 TCT merupakan salah satu komoditas

unggulan di Provinsi Maluku Utara, namun diduga masih banyak terjadi

praktek kegiatan Illegal fishing.

FGD pemahaman tentang

pasar ekspor (MSC, FT, SHTI)

MDPI MDPI September

2018

a. Peningkatan kesadaran nelayan

untuk memiliki dokumen kapal (Pas

Kecil) dan perizinan penangkapan

ikan (BPKP).

Buat poster awareness

pentingnya memiliki Pas

kecil dan BPKP

MDPI MDPI, APBD

Provinsi dan

Nelayan

(Premium FT)

Juli 2018

b. Nelayan kecil mengalami kesulitan

berhubungan dengan UPP (Pas

Kecil) dan BPKP (DKP).

Fasilitasi registrasi kapal di

UPP/KSOP (Pas Kecil) dan

DKP (BPKP)

DKP Kab./Kota

(BPKP) dan

UPP/KSOP (Pas Kecil), Ketua

kelompok/komite

nelayan dan MDPI

MDPI Juni –

Desember

2018

2 Potensi TCT sudah dimanfaatkan tetapi

tidak terdata dengan baik (unreported).

Kerugian negara (Pemda Malut) akibat

kegiatan unreported, diperkirakan sekitar Rp. 1,3 T/tahun. Sebagai contoh,

akses nelayan dari provinsi tetangga

(SULUT) untuk melakukan kegiatan

penangkapan TCT di wilayah Provinsi

Koordinasi KPDP Sulawesi

Utara dan Maluku Utara

DKP Provinsi Maluku

Utara dan Sulawesi

Utara serta MDPI

DKP Provinsi

Maluku Utara dan

Sulawesi Utara

serta MDPI

Oktober 2018

KOMITE PENGELOLA DATA PERIKANAN TUNA, CAKALANG DAN TONGKOL (KPDP-TCT) PROVINSI MALUKU UTARA. “Bersinergi dalam Pemenuhan Data dan Informasi

Perikanan TCT serta Penguatan Industri untuk Sistem Ketertelusuran Ikan” P a g e | 25

Malut, belum disertai dengan pelaporan hasil tangkapan (check point).

3 Penataan penggunaan/pemasangan rumpon.

a. Inventarisasi Rumpon b. FGD pemetaan rumpon.

DKP Kab./Kota, DKP Provinsi Maluku Utara,

Nelayan

APBD Provinsi Maluku Utara,

MDPI

a. Juni – November

2018

b. Desember

4 Peningkatan keterampilan tentang Cara

Penanganan Ikan yang Baik diatas kapal

(CPIB), khususnya kapal berukuran

paling besar GT 10 (kapal kecil).

Bimtek keterampilan cara

penanganan ikan diatas

kapal

PSDI, DKP Provinsi

Maluku Utara dan

MDPI

APBD Provinsi

Maluku Utara,

DJPT, MDPI

Oktober 2018

5 Kewajiban penerapan sijil awak kapal

mulai 1 Januari 2019

Sosialisasi dari KSOP KSOP Ternate MDPI November

2018 (masuk dalam agenda

KPDP)

USAID SUSTAINABLE ECOSYSTEMS ADVANCED (SEA) … · kepentingan dalam mengelola bersama perikanan tuna, khususnya pihak industri perikanan, akademisi, praktisi dan masyarakat bersama

Documents