URGENSI UNDANG-UNDANG BATAS WILAYAH NEGARA KESATUAN ...

Urgensi UU Balas Wi/ayah NKRI

URGENSI UNDANG-UNDANG BATAS WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Nukila Evanty'

121

Urgency of Law on Bordes of The Republic of Indonesia is the focus of this essay. Unsettled issues in determining a country's borders against the others are potential to create disputes between countries in the future. It implies that a law stipulating a country's borders as a basic policy and strategy to defend its dignity is absolutely required. The other problem is unclearity of who is authorized and who coordinates borders issues between Indonesia with its neighbouring countries. Considering its urgency, this law is highly important 10 be finalised.

A, Pendahuluan

Perancangan Undang-Undang tentang Balas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah menjadi usul inisiatif DPR sebagai salah satu RUU yang sangat penting pada masa transisi ini. Tentu saja Rancangan Undang-Undang ini merupakan suatu hal yang baru terutama dari segi substansi dan pelaksanaan operasionalnya. Terbukti sampai sekarang Indonesia belum bisa menentukan dan menetapkan balas wilayah negaranya serta belum mempunyai undang-undang mengenai batas wilayah negara.

Rancangan Undang-Undang ini merupakan amanah dari konstitusi negara sebagaimana tercantum dalam Amandemen Kedua UUD 1945 dalam Pasal 25 A : "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wi/ayah yang batas­batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang ". Hal ini menyiratkan bahwa mutlak diperlukan undang-undang yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi,

Nukila Evanty adalah Legislative Drafter (Perancang Perundang-Undangan) DPR RI dan Dosen Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya

Nomor 2 Tahun XXXIV

122 Hukum dan Pembangunan

pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UU D 1945.

Selain itu pula RUU Batas Wilayah ini menjadi salah satu Prioritas Program Pembangunan Nasional (Propenas) Repeta 2003 yang diharapkan dapat diselesaikan pada Tahun 2004.

B. PennasaIahan

Belum tuntasnya penentuan garis batas suatu negara terhadap negara lain dapat berpotensi menjadi sumber permasalahan hubungan keduanya di masa datang. Di samping garis batas, masalah pelintas batas , pencurian sumber daya alam, dan kondisi geografi juga merupakan sumber masalah yang dapat menggangu hubungan antar negara terutama posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara , ketidakjelasan batas antar dua negara dialarni oleh beberapa negara yang berbatasan.

Selarna ini pula penyelesaian penetapan garis batas wilayah darat dilakukan dengan perjanjian perbatasan, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan masalah dengan negara-negara tetangga yang sampai sekarang masih belum tuntas sepenuhnya. Sebagai contoh, kesepakatan bersarna dengan Timor Leste tentang Garis Batas Laut belum dilakukan. Begitu juga halnya dengan Republik Palau di daerah utara laut Halmahera belum ada pertemuan bersama. Sedangkan garis batas darat masih ada pennasalahan yang belum terselesaikan antara lain dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang akan diselesaikan melalui General Border Committee (GBC) antara kedua negara dan dengan Papua Nugini di sepanjang propinsi Papua sebelah Timur, sedangkan dengan Timor Lorosae di sepanjang Timur Nusa Tenggara Timur.

Banyaknya juga terjadi kasus pelanggaran hukum di wilayah perbatasan seperti penyelundupan, kegiatan terorisme, pengambilan sumber daya alam oleh warga negara lain dan banyaknya nelayan Indonesia yang ditangkap oleh polisi negara lain karena nelayan Indonesia melewati batas wilayah negara lain, akibat tidak jelasnya batas wilayah negara.'

I Lihal B~ria Perbalasan, Edisi Oktober 2002, di(erbitkan oleh Departemen Dalam Negeri

April - luni 2004

Urge!!si UU Bacas Wi/ayah NKRI [23

Masalah lain yaitu masalah ketidakjelasan siapa yang berwenang dan melakukan koordinasi terhadap masalah-masalah perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, mulai dari masalah konflik di wilayah perbatasan antara masyarakat perbatasan, siapa yang bertugas mengawasi wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar sampai kepada siapa yang berwenang mengadakan kerjasama dan perundingan dengan negara-negara tetangga, misalnya tentang penentuan garis batas kedua negara.

C. Masalah-Masalah Perbatasan

1. Pel'batasan Indonesia - Singapura

Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah berl angsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai ya ng cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.

Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pad a penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.

2. Perbatasan Indonesia - Malaysia

Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bag ian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.

Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak melalui Forum General Border Committee (GBe) dan Joint Indonesia Malaysia Boundary

Nomor 2 Tahu!! XXXIV

124 Hukum dan Pembangullan

Committee (JIMBC) ,2 yang merupakan badan formal bilateral. Permasalahan lain antar kedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal , dan penyelundupan.

3. Perbatasan Indonesia - Filipina

Salah satu isu perbatasan yang harus dicermati adalah belum adanya kesepakatan tentang batas mari tim antara Indonesia dengan Fil ipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas yang dilakukan melalui Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilaleral Cooperation (JCBC) 3

4. Perbatasan Indonesia - Australia

Masalah perbatasan dari kedua negara ini adalah penentuan batas yang baru RI-Australia, di sekitar wilayah Celah Timor yang perlu dilakukan secara trilateral bersama Timor Leste. Sedangkan, perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanj ian RI­Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997.

5. Perbatasan Indonesia - Papua Nugini (PNG)

Masalah kendala kultur yang dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian kedua negara bisa terjadi antara kedua negara ini . Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari. Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim.

6. Perbatasan Indonesia - Vietnam

Masih menimbulkan perbedaan pemahaman di kedua negara mengenai wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna

2 Lihat Suara Pembaruan, "Masalah Batas Wi layah RI: Pulau M iangas Berpotensi Seperri S ipadan-Ligi tan 7", Kamis, 16 lanuari 2003

J Ibid.

April - iUlli 2004

Urgensi UU Balas Wi/ayah NKRI 125

dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil yang memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua.

7. Perbatasan Indonesia - India

Kedua negara telah menyepakati batas mar1l1me dengan landas kontinen yang terletak pada titik-titik koordinat tertentu di kawasan perariran Samudera Hindia dan Laut Andaman. Perbatasan kedua negara terletak antara pulau Rondo di Aceh dan pulau Nicobar di India. Permasalahan di antara kedua negara masih timbul karena sering terjadi pelanggaran wilayah oleh kedua belah pihak, terutama yang dilakukan para nelayan.

8. Perbatasan Indonesia - Thailand

Ditinjau dari segi geografis, kemungkinan timbulnya masalah perbatasan antara RI dengan Thailand tidak begitu kompleks, karena jarak antara ujung pulau Sumatera dengan Thailand cukup jauh, RI-Thailand sudah memiliki perjanjian Landas Kontinen yang terletak di dua titik koordinat tertentu di kawasan perairan Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman. Penangkapan ikan oleh nelayan Thailand yang mencapai wilayah perairan Indonesia, merupakan masalah keamanan di lau!. Di samping itu, penangkapan ikan oleh nelayan asing merupakan masalah sosio-ekonomi karena keberadaan masyarakat pantai Indonesia.

9. Perbatasan Indonesia - Republik Palau

Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.

10. Perbatasan Indonesia - Timor Leste

Masalah di perbatasan kedua negara adalah sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia. Persamaan budaya dan ikatan keke luargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan. Hal ini dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang

Nomor 2 Tahun XXXIV

126 Hukum dan Pembangunan

menjadi masalah yang lebih kompleks. Disamping itu, keberadaan pengungsi Timor LeSle yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar pOlensial menjadi permasalahan perbalasan di kemudian hari.

D. Urgensi Undang-Undang Batas Wilayah Negara Republik Indonesia

Pendefinisian Balas wilayah Negara dari sumber yang dapal dikulip adalah Balas-batas imajiner pada permukaan bumi yang memisahkan wilayah negara dengan negara lain yang umumnya terdiri dari perbatasan darat , laut dan udara. 4

Indonesia berbatasan dengan 10 negara letangga, terdiri dari perbatasan darat dengan 3 negara tetangga sebagai berikut; Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, di laut berbatasan dengan negara-negara tetangga yaitu Malaysia, · Papua Nugini, Timor Leste, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Australia, India, dan Palau.

Di dalam hukum internasional, diakui secara politik dan secara hukum bahwa minimal 3 (tiga) unsur yang hams dipenuhi untuk berdirinya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yaitu: 1. rakyat; 2. wilayah; 3. pemerintahan; 4. pengakuan dunia· internasional, ini tidak mutiak. Kalau tidak adapun

tidak menyebabkan sebuah negara itu tidak berdiri.

Wilayah sebuah negara iru harus jelas batas-batasnya, ada batas yang bersifat alami, ada batas-batas yang buatan manusia. Balas yang bersifat alami, misalnya, sungai, pohon, danau, sedangkan yang bersifat bualan manusia, bisa berupa tembok, tugu, termasuk juga perjanjian­perjanjian internasional. Batas-batas tersebut kita fungsikan sebagai pagar-

4 Di dalam Makalah Dirjen Penataan Ruang Depkimproswil yang disajikan dalam semi lokakarya mengenai Reposisi dan Revitalisasi Kepulauan Sangihe-Tolaud, di Jakarta, 12

Marel2003

April - Juni 2004

Urgensi UU BalaS Wi/ayah NKRJ 127

pagar yuridis, pagar-pagar politis berlakunya keuaulatan nasional Indonesia dan yurisdiksi nasionaI Indonesia.

Sebuah negara diakui merdeka dan berdauIat atas wiIayah tertentu yang daIam hukum internasionaI disebut "A defined territory" atau batas wiIayah tertentu yang pasti. Terkait dengan persoalan penentuan luas wilayah negara, didasarkan pada faktor-faktor tertentu yaitu : dari segi historis, politis, atau hukum. Begitu juga perubahan yang terjadi atas wilayah-wilayah , seperti berkurang, bertambah, faktor-faktor yang menentukan adalah faktor politis dan fakto r hukum, seperti hilangnya Pulau Sipadan-Ligitan.

Masalah perbatasan menunjukkan betapa urgensinya tentang penetapan batas wilayah suatu negara secara defenitif yang diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan nasional, terlebih lagi bagi Indonesia sebagai negara Kepulauan yang sebagian besar batas wilayahnya terdiri atas perairan yang tunduk pada pengaturan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional dan sisanya berupa batas wilayah daratan dengan negara-negara tetangganya.

E. Kesimpulan

Perbatasan bukan hanya semata-mata garis Imajiner yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya, tetapi juga sebuah garis dalam daerah perbatasan terletak batas kedaulatan dengan hak-hak kita sebagai negara yang harus dilakukan denga undang-undang sebagai landasan hukum tentang batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu pengaturan mengenai batas wilayah ini perlu mendapat perhatian untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia!. Jelasnya batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat diperlukan untuk penegakan hukum dan sebagai wujud penegakan kedaulatan.

Undang-undang ini harus memuat apa konsep negara Kesatuan RI, batas kedaulatan nasional, apa yang merupakan yurisdiksi nasional, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban internasional yang harus dipatuhi, harus memuat defenisi yang jelas tentang batas, perbatasan, wilayah perbatasan dan tapal tapal batas wilayah, siapa yang dikenakan

Nomor 2 Tahun XXXI V

128 Hukum dan Pembangunan

kewajiban menjadi leading sector dalam implementasi undang-undang batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Sebab itu undang-undang ini sangat penting untuk dapat diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Rancangan Undang-Undang ini sangat mendesak, karena belajar dari kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang diserahkan kepemilikannya oleh Mahkamah Internasional kepada pemerintah Malaysia , hal ini akibat kurangnya pengawasan dan pengelolaan terhadap kedua pulau tersebut oleh pemerintah Indonesia.

Daftar Pustaka

RUU Tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dirjen Penataan Ruang Depkimproswil, Reposisi dan Revitalisasi Kepulauan Sangihe-Tolaud, Makalah disajikan dalam semi lokakarya mengenai Reposisi dan Revitalisasi Kepulauan Sangihe­Tolaud, Jakarta, 12 Maret 2003.

Jurnal Berita Perbatasan, Edisi Oktober 2002, diterbitkan oleh Departemen Dalam Negeri , Jakarta, 2002.

Hasyim Djalal, Masukan untuk RUU tefllang Batas Wilayah NKRI, 2004

Dimyati Hartono, Masukan uflluk RUU tentang Batas Wi/ayah NKRI, 2004

Suara Pembaruan, "Masalah Batas Wi/ayah RI: Pulau Miangas Berpotellsi Seperli Sipadan-Ligitan?, Kamis , 16 Januari 2003

ApriL - Juni 2004