KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA @sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/ CIREBON, 23 OKTOBER 2019 URGENSI DATA DAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI 70/2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
23
Embed
URGENSI DATA DAN INFORMASI DALAM …bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/10/KEMENDAGRI.pdf(informasi pembangunan Daerah dan Informasi keuangan Daerah) dan dapat menyediakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
@sipdkemendagri subdit pmipd https://sipd.kemendagri.go.id/CIREBON, 23 OKTOBER 2019
URGENSI DATA DAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN
PERMENDAGRI 70/2019 TENTANGSISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan dan penganggaran yang sinkron dan terpadu dalam satu sistem aplikasi
perencanaan dan penganggaran yang belum sinkron serta
terpadu
• Revisi Permendagri 98/2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah→Permendagri 70/2019 Sistem InformasiPemerintahan Daerah
• Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
MILESTONE INTEGRASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
RENCANA PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
Penyesuaian regulasi :• Revisi Permendagri 86 Tahun 2017
(dalam proses)• Revisi Permendagri 98 Tahun 2018
(sudah selesai menjadi Permendagri 70
Tahun 2019)• Revisi Permendagri 13 Tahun 2006 sbg
penyesuaian terhadap PP 12/2019 (dalam proses, sebagian sudah menjadiPermendagri 90/2019)
Pembaharuan database kodefikasi program dan kegiatan
Penerapan bertahap nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasinomenklatur pembangunan daerah baru
Integrasi aplikasi sejenis SIPD di daerah dengan SIPD Kementerian Dalam Negeri
Penerapan SIPD secara bertahap dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah
2019 2020 2021
2020 2021 2022 2023 2024
PILSER 2024
PILSER 2020
(270 DAERAH)PENERAPAN SIPD – INTEGRASI
E-PLANNING DAN E-BUDGETING
RPJMD 2021 - 2024270 DAERAH MENERAPKAN
NOMENKLATUR BARU
EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TA 2021
RKPD - APBD 2020MENGGUNAKAN NOMENKLATUR
LAMA
278 DAERAH MENGGUNAKAN NOMENKLATUR LAMA
278 DAERAH MELAKUKAN SINKRONISASI NOMENKLATUR
LAMA DENGAN YANG BARU
RKPD - APBD
MENGGUNAKAN NOMENKLATUR BARU
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKANNOMENKLATUR BARU
S I P D
EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TA 2022
MOMENTUM PENDAMPINGAN NOMENKLATUR
BARU
PENDAMPINGAN 270 PILSER
NOMENKLATUR BARU
PENDAMPINGAN INTEGRASI PUSAT DAN
DAERAH
PENDAMPINGAN REVISI RPJMD -RENSTRA LAMA
Roadmap 2020-2024
REN
2021LAK
2020DALEV
2019
REN
2022LAK
2021DALEV
2020REN
2023LAK
2022DALEV
2021
REN
2024LAK
2023DALEV
2022
Poin-poin Perubahan Permendagri 98/2018 dengan Permendagri 70/2019
Substansi Permendagri 98/2018 Permendagri 70/2019
Judul Sistem Informasi Pembangunan Daerah
Hanya Pembangunan Daerah
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
Ruang Lingkup e-Database, e-Planning, e-Monev, dan e-Reporting
• Informasi Pembangunan Daerah• Informasi Keuangan Daerah • Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya
SkemaPenerapan
SIPD
Apabila daerah belum ada aplikasi makalangsung menggunakan e-Planning SIPD, apabila daerah sudah memiliki aplikasi makaharus memenuhi persyaratan minimal dan integrasi dengan SIPD
Dampak: Daerah sulit memenuhipersyaratan dimaksud
Pengaturan skema penerapan rinci (detil pelaksanaan) diatur lebihlanjut oleh Menteri dengan mempertimbangkan:• Perpres 95/2018 (SPBE)• Perpres 39/2019 (Satu Data)• Perpres 54/2018 (Stranas PK)• Rev. Permendagri 86/2017• Rev. Permendagri 13/2006
ManajemenAkun
Diatur tingkatan manajemen akun
Dampak: Daerah sulit menerapkannyakarena perbedaan kondisi kemampuan
organisasi di daerah
Pengaturan manajemen akun diatur lebih lanjut oleh Menteri melalui Tim SIPD Kemendagri, mempertimbangkan:• Kemampuan Daerah• Progres pelaksanaan di daerah selama ini