URAIAN TUGASKANTOR OTORITAS PELABUHAN
NOJABATANTUGASURAIAN TUGAS
1.Kepala Otoritas PelabuhanMelaksanakan pengaturan,
Pengendalian, dan Pengawasan Kegiatan Kepelabuhanan Pada Pelabuhan
Yang Diusahan Secara Komersil.1. Melaksanakan pengaturan,
Pengendalian, dan Pengawasan Kegiatan Penyusunan rencana kerja,
program dan desain, analisa dan evaluasi penyediaan lahan daratan
dan perairan pelabuhan serta penyediaan dan pemeliharaan fasilitas
pelabuhan, penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan
alur-pelayaran, reklamasi serta jaringan jalan dan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran, sarana dan prasarana jasa;
2. Melaksanakan pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan
Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
pelabuhan;
3. Melaksanakan pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Penyusunan dan pegusulan tarif untuk ditetapkan oleh
Menteri atas penggunaan perairan dan/atau daratan, fasilitas
pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor
Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4. Melaksanakan pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
kegiatan lalu lintas dan angkutan laut serta penjaminan kelancaran
arus barang di pelabuhan;
5. Melaksanakan pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan penggunaan lahan
daratan dan perairan, fasilitas dan pengoperasian pelabuhan, Daerah
Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp)
pelabuhan serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
6. Melaksanakan pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian
lingkungan di pelabuhan;
7. Melaksanakan pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Pelaksanaan peran sebagi wakil Pemerintah dalam pemberian
konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk
melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan;
8. Melaksanakan pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Pelaksanaan pembinaan usaha dan penyediaan dan/atau
pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan;
9. Melaksanakan pengaturan, Pengendalian, dan Pengawasan
Kegiatan Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,
hukum dan hubungan masyarakat.
2.Kepala Bagian Tata UsahaMelaksanakan urusan keuangan,
kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan
di lingkungan kantor Otoritas Pelabuhan1. Pengelolaan urusan
keuangan;
2. Pelaporan SistEm Akuntansi Instansi (SAI);3. Pelaporan,
penerimaan, penyetoran, dan pembukuan penerimaan Negara Bukan
Pajak;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;5. Pembinaan dan pengembangan
jabatan fungsional;6. Penatausahaan surat menyurat, kearsipan;7.
Pelaksanaan kerumah tanggaan dan urusan umum;
8. Pelaksanaan urusan bantuan hukum;9. Penyiapan bahan-bahan
penyelesaian permasalahan hukum dan
10. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.
3.Kepala Subbag Keuangan1. Melakukan Urusan Keuangan;
2. Administrasi Pembukuan;
3. Penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);
4. Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN);
5. Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).1. Membuat Surat
Perintah Membayar (SPM);(*)2. Mengurus Surat Perintah Pencairan
Dana;3. Menyiapkan Surat Setor Pajak;(*)4. Melaksanakan Pembukuan
Transaksi Keuangan;(*)5. Melakukan Verifikasi Keuangan;6.
Menyiapkan Laporan Keuangan;(*) Sesuai dengan SK pengangkatan7.
Melaksanakan Pembuatan Daftar Gaji Pegawai
1) Menyusun konsep Daftar Gaji;a) Menginventarisir SK perubahan
pegawai (KGB, Mutasi, Pensiun, Meninggal, dan Tanggungan);
b) Berkoordinasi dengan subbagian kepegawaian;2) Menyusun konsep
Daftar Uang Makan;a) Menghitung kehadiran karyawan;b) Berkoordinasi
dengan subbagian kepegawaian untuk rekap daftar hadir;c) Menghitung
uang makan;3) Menyusun Konsep Daftar Lembur; a) Menghitung
kehadiran karyawan;b) Berkoordinasi dengan subbagian kepegawaian
untuk rekap daftar hadir;c) Menghitung uang lembur;4) Menghitung
kebutuhan permakanan/Uang Lauk Pauk;5) Memproses Klaim Taspen;6)
Memproses Bapetarum.8. Membuat dan menyusun daftar usulan kegiatan
(DUK) dan DUP;
9. Mengawasi pelaksanaan Pembukuan dan Administrasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP);10. Mengawasi pelaksanaan Penyetoran
PNBP;11. Menyusun Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);12.
Membuat Laporan Keuangan (Triwulan, Semesteran, dan Tahunan);13.
Mendata aset bergerak dan tidak bergerak;14. Mengatur
pendistribusian barang;15. Mendata Persediaan Barang;
4.Kepala Subbag Kepegawaian dan Umum1. Melakukan Urusan
Kepegawaian;
2. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional;
3. Melakukan Urusan Administrasi Umum;4. Melakukan Urusan
Kerumah Tanggaan dan Urusan Umum.1. Menyusun Daftar Urut
Kepangkatan dan Daftar Nominatif pegawai;2. Menyusun dan mengupdate
database kepegawaian;3. Menyiapkan usulan kenaikan pangkat
pegawai;4. Menyiapkan dan memproses cuti pegawai;5. Menyiapkan
usulan formasi dan mutasi pegawai;6. Menyiapkan usulan pengangkatan
pegawai negeri sipil dan usulan penerbitan Kartu Pegawai,
Karis/Karsu, kartu Askes, dan kartu Taspen;7. Mengumpulkan dan
menyimpan data pribadi pegawai dan DP3;8. Menyiapkan usulan Surat
Perintah Melaksanakan Tugas dan Surat Perintah Menduduki Jabatan;9.
Merekap absensi pegawai;10. Menyiapkan proses pemeriksaan dan
pengusulan sanksi pegawai yang melanggar disiplin pegawai negeri
sipil;11. Menyiapkan usulan diklat prajabatan, penjenjangan dan
teknis;12. Menyiapkan usulan ijin belajar, ujian dinas, dan
penyesuaian ijazah;13. Menyiapkan usulan tanda penghargaan;14.
Menyiapkan usulan pemberhentian dan pensiun pegawai;15. Menerima,
mengklasifikasikan, dan mengagendakan surat masuk;16. Mengatur
pendistribusian surat;17. Mengelola surat rahasia;18. Meneliti
surat masuk dan keluar;19. Mengarsipkan surat masuk dan keluar;
20. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP);21. Menyusun rencana fisik;22. Menyusun
rencana kebutuhan barang barang;23. Melaksanakan proses
administrasi barang;24. Mengumpulkan data usulan barang dan
jasa;25. Melakukan proses administrasi pemeliharaan, perbaikan
sarana dan prasarana Kantor;26. Melaksanakan tugas kebersihan
kantor dan halaman;27. Menyiapkan penyelenggaraan apel, upacara,
dan SKJ;28. Menyiapkan penyelenggaraan rapat;
5.Kepala Subbag Hukum dan Humas1. Melaksanakan Bantuan Hukum dan
Penyiapan Bahan-Bahan Penyelesaian Permasalahan Hukum;2. Menyusun
dan Sosialisasi Peraturan Kepelabuhanan;3. Melakukan Publikasi dan
Promosi;4. Hubungan Masyarakat.1. Menyiapkan legal opinion terhadap
permasalahan hukum pada lingkup tugas Otoritas Pelabuhan;
2. Menyiapkan bantuan hukum kepada pejabat/pegawai di lingkungan
Otoritas Pelabuhan berkaitan dengan pelaksanaan tugas
kedinasan;
3. Menyiapkan gugatan dan/atau jawaban atas gugatan hukum yang
ditujukan kepada Instansi, Pejabat/pegawai Otoritas Pelabuhan;4.
Menelaah atau menyusun legal drafting perjanjian kerjasama;5.
Menginventarisir peraturan perundang-undangan di bidang
pelayaran;
6. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
pelayaran;7. Menyiapkan konsep Surat Edaran, Instruksi, Surat
Keputusan, Juklak, Juknis serta usulan perubahan/penyempurnaan
peraturan perundang-undangan;8. Menyiapkan bahan untuk penerbitan
Buletin Bulanan, booklet publikasi kegiatan dan program Kantor
Otoritas Pelabuhan;
9. Mempromosikan Pelayanan dan Jasa Kepelabuhanan, serta peluang
investasi;
10. Mengelola Pusat Pelayanan Informasi kepada masyarakat;
11. Mengelola Sarana Pengaduan masyarakat;
12. Menyiapkan bahan-bahan pers release;
13. Menyiapkan kegiatan Pers Conference/ jumpa pers;
14. Membuat Justifikasi konsep CSR (Corporate Social
Responsibility);15. Menyiapkan kegiatan Coffee Morning dengan Stake
Holders;
16. Mengunduh (download) berita mengenai Otoritas Pelabuhan pada
internet;
17. Menyiapkan/mengumpulkan kliping berita media cetak;18.
Menyiapkan konsep sambutan dan pemaparan pimpinan.
6.Kepala Bidang Perencanaan dan PembangunanMelaksanakan
penyusunan rencana kerja, program dan desain, analisa dan evaluasi
penyediaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan
pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan
alur-pelayaran, reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran, sarana dan prasarana jasa kepelabuhanan serta
penyusunan rencana induk pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)
dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan, penyusunan dan
pengusulan tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan
perairan dan/atau daratan, fasilitas pelabuhan serta jasa
kepelabuhanan yang disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.1. penyiapan bahan
penyusunan rencana kerja penyediaan lahan daratan dan perairan
pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang,
pengerukan kolam pelabuhan dan alur-pelayaran, reklamasi, jaringan
jalan serta Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
2. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta
Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan
(DLKp) pelabuhan;
3. penyiapan bahan penetapan standar kinerja operasional
pelayanan jasa kepelabuhanan;
4. penyiapan bahan penyusunan rencana pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang
diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan;
5. penyiapan bahan penyusunan program penyediaan dan
pemeliharaan penahan gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan
alur-pelayaran, reklamasi, jaringan jalan dan Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran;
6. penyiapan bahan penyusunan rencana desain konstruksi
fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang
kepelabuhanan;
7. penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang
diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan;
8. penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan
gelombang, pengerukan kolam pelabuhan dan alur-pelayaran,
reklamasi, jaringan jalan, Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran serta
sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan
oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan; dan
9. penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tarif untuk
ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan daratan dan/atau perairan,
fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang disediakan oleh
Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
7.Kepala Seksi Penyusunan Rencana1. Menyusun rencana lahan dan
perairan pelabuhan;
2. Menyusun rencana penyediaan dan pemeliharaan penahan
gelombang (Breakwater);
3. Menyusun rencana penyediaan dan pemeliharaan pengerukan kolam
dan alur;
4. Menyusun rencana penyiapan dan pemeliharaan reklamasi dan
jaringan jalan;
5. Menyusun rencana penyediaan dan pemeliharaan sarana bantu
navigasi pelayaran;
6. Menyusun rencana induk pelabuhan;
7. Menyusun rencana daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan;8. Menyusun rencana standar
kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;9. Menyusun
rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum
disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.1. Menginventarisasi
pemanfaatan lahan daratan dan perairan;2. Menginventarisasi
fasilitas pokok dan penunjang pelabuhan;3. Menyusun perkiraan arus
kunjungan kapal, baik jumlah, jenis, maupun ukuran;
4. Menyusun perkiraan volume arus barang dan penumpang;5.
Menyusun kebutuhan fasilitas pelabuhan termasuk kebutuhan lahan
daratan dan perairan;
6. Mengevaluasi Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang sudah ada;7.
Melaksanakan peninjauan ulang terhadap RIP;8. Menyusun konsep
rencana induk pelabuhan;
9. Menyusun konsep rencana pengadaan lahan daratan dan
perairan;10. Menyusun rencana daerah lingkungan kerja dan daerah
lingkungan kepentingan pelabuhan;
11. Menginventarisasi kondisi hidro-oceanografi di lokasi
pelabuhan;12. Menyusun rencana kebutuhan penahan gelombang
(Breakwater);13. Menyusun sistem dan prosedur pemeliharaan penahan
gelombang (Breakwater);14. Melaksanakan survei kondisi kedalaman
kolam dan alur pelabuhan;15. Menyusun rencana kerja pengerukan
kolam dan alur pelabuhan;16. Menyusun rencana pemeliharaan kolam
dan alur pelabuhan;17. Menginventarisasi kebutuhan lahan yang
memerlukan reklamasi;18. Menyusun rencana kerja reklamasi;19.
Menginventarisasi kebutuhan dan kondisi jaringan jalan yang
menghubungkan antar terminal;
20. Menyusun rencana pembangunan jaringan jalan yang
menghubungkan antar terminal;
21. Menyusun rencana pemeliharaan jaringan jalan yang
menghubungkan antar terminal;22. Menyusun kebutuhan SBNP;23.
Menyusun rencana pengadaan SBNP;24. Menginventarisasi/memantau
kondisi SBNP;25. Menyusun rencana pemeliharaan SBNP;26.
Menginventarisasi kondisi pelayanan jasa kepelabuhanan;27. Menyusun
standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan (kapal,
barang, penumpang);
28. Menyusun rencana pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang tidak disediakan oleh
BUP.
8.Kepala Seksi Penyusunan Program dan Desain1. Menyusun program
penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang;2. Menyusun program
pengerukan kolam pelabuhan dan alur-pelayaran dan reklamasi;3.
Menyusun program jaringan jalan;4. Menyusun program sarana bantu
navigasi-pelayaran;5. Menyusun rencana desain konstruksi fasilitas
pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan;6. Menyusun
program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum
disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.1. Menyusun program
penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang;2. Menyusun program
pengerukan dan reklamasi;
3. Menyusun program penyediaan dan pemeliharaan jaringan
jalan;
4. Menyusun program penyediaan dan pemeliharaan SBNP;
5. Menyusun program penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pokok
dan penunjang;
6. Menyusun program penyediaan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh
pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
7. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan Survey
Hidro-oceanografi, Topografi, dan Penyelidikan tanah untuk
pembangunan penahan geolmbang;
8. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan Survey
Hidro-oceanografi, Topografi, dan Penyelidikan tanah untuk
pengerukan dan reklamasi;
9. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan Survey
Hidro-oceanografi, Topografi, dan Penyelidikan tanah untuk jaringan
jalan;
10. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan Survey
Hidro-oceanografi, Topografi, dan Penyelidikan tanah untuk
SBNP;
11. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan Survey
Hidro-oceanografi, Topografi, dan Penyelidikan tanah untuk
fasilitas pokok dan penunjang;
12. Menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk pelaksanaan Survey
Hidro-oceanografi, Topografi, dan Penyelidikan tanah untuk sarana
dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh
pengguna jasa yang belum disediakan oleh BUP;
13. Menyusun basic engineering design untuk pembangunan penahan
gelombang;
14. Menyusun basic engineering design untuk pembangunan jaringan
jalan;
15. Menyusun basic engineering design untuk penyediaan SBNP;
16. Menyusun basic engineering design untuk pembangunan
fasilitas pokok dan penunjang;
17. Menyusun basic engineering design untuk pembangunan sarana
dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh
pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
18. Menyusun konsep desain konstruksi, RKS, perhitungan
engineering estimate, gambar konstruksi serta metode pelaksanaan
untuk pembangunan penahan gelombang;
19. Menyusun konsep desain konstruksi, RKS, perhitungan
engineering estimate, gambar konstruksi serta metode pelaksanaan
untuk pelaksanaan pengerukan dan reklamasi;
20. Menyusun konsep desain konstruksi, RKS, perhitungan
engineering estimate, gambar konstruksi serta metode pelaksanaan
untuk pembangunan jaringan jalan;
21. Menyusun konsep desain konstruksi, RKS, perhitungan
engineering estimate, gambar konstruksi serta metode pelaksanaan
untuk pembangunan SBNP;
22. Menyusun konsep desain konstruksi, RKS, perhitungan
engineering estimate, gambar konstruksi serta metode pelaksanaan
untuk pembangunan fasilitas pokok dan penunjang;
23. Menyusun konsep desain konstruksi, RKS, perhitungan
engineering estimate, gambar konstruksi serta metode pelaksanaan
untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan
yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan
Usaha Pelabuhan.
9.Kepala Seksi Analisa, Evaluasi, dan Tarif1. Melakukan analisa
dan evaluasi pembangunan penahan gelombang;2. Melakukan analisa dan
evaluasi pengerukan kolam pelabuhan dan alur-pelayaran serta
reklamasi;3. Melakukan analisa dan evaluasi jaringan jalan;4.
Melakukan analisa dan evaluasi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;5.
Melakukan analisa dan evaluasi sarana dan prasarana pelayanan jasa
kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum
disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;6. Menyiapkan bahan usulan
tarif untuk ditetapkan oleh Menteri atas penggunaan daratan
dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan dan jasa kepelabuhanan yang
disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan.1. Menyusun konsep sistem
pengawasan pelaksanaan pembangunan penahan gelombang;2. Menyusun
konsep sistem pengawasan pelaksanaan pengerukan dan reklamasi;
3. Menyusun konsep sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan
jaringan jalan, SBNP;
4. Menyusun konsep sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan
fasilitas pokok dan penunjang;
5. Menyusun konsep sistem pengawasan pelaksanaan pembangunan
sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan
oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan;
6. Memonitor/mengawasi pelaksanaan pembangunan penahan
gelombang;7. Memonitor/mengawasi pelaksanaan pengerukan dan
reklamasi;
8. Memonitor/mengawasi pelaksanaan pembangunan jaringan
jalan;
9. Memonitor/mengawasi pelaksanaan pembangunan SBNP;
10. Memonitor/mengawasi pelaksanaan pembangunan fasilitas pokok
dan penunjang;
11. Memonitor/mengawasi pelaksanaan pembangunan sarana dan
prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh
pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
12. Menyusun sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan
penahan gelombang;
13. Menyusun sistem pelaporan hasil pelaksanaan pengerukan dan
reklamasi;
14. Menyusun sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan
jaringan jalan;
15. Menyusun sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan
SBNP;
16. Menyusun sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan
fasilitas pokok dan penunjang;
17. Menyusun sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan
sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan
oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha
Pelabuhan;
18. Menginventarisasi jenis-jenis pelayanan jasa
kepelabuhanan;
19. Menyusun komponen-komponen yang mempengaruhi besaran
tarif;
20. Mengumpulkan data yang terkait dengan komponen tarif;
21. Membuat konsep awal besaran tarif jasa pemanduan, jasa
labuh, jasa kenavigasian, konsesi/kompensasi dan tarif jasa lainnya
yang terkait dengan tugas dantanggung jawab serta wewenang OP;
22. Menyusun konsep usulan tarif kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut;
23. Menyiapkan konsep sosialisasi penerapan tarif jasa
kepelabuhanan.
10.Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Operasi, dan
Usaha KepelabuhananMelaksanakan pengaturan, pengendalian dan
pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, pengaturan dan
pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan, fasilitas dan
pengoperasian pelabuhan dan DLKr/DLKp pelabuhan, keamanan dan
ketertiban di pelabuhan, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian
lingkungan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada BUP,
pembinaan usaha, dan penyediaan dan / atau pelayanan jasa
kepelabuhanan yang belum disediakan oleh BUP.1. Penyiapan bahan
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan
angkutan laut, TKBM serta pengawasan kegiatan keagenan dan
Perwakilan Kapal Asing serta pemberian dispensasi syarat
bendera;
2. Penyiapan bahan penjamin kelancaran arus barang serta
keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
3. Penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas
kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
4. Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan
fasilitas dan operasional pelabuhan, usaha jasa terkait dengan
kepelabuhanan dan angkutan di perairan, serta penggunaan lahan
daratan dan perairan di DLKr dan DLKp pelabuhan.
5. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar
penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan kelestarian
lingkungan di pelabuhan;
7. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi
pelabuhan, pengelolaan TUKS serta peningkatan kemampuan terminal
dan operasional pelabuhan 24 jam;
8. Penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada
BUP serta penyediaan dan / atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang
belum disediakan oleh BUP;
9. Penyiapan bahan penyusunan sistem dan prosedur pelayanan jasa
kepelabuhanan serta penyediaan dan pengelolaan Sistem informasi
angkutan di perairan dan sistem informasi pelabuhan dan;
10. Penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi standar kinerja
operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.
11.Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan LautMelakukan penyiapan
bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan:
1. Kegiatan lalu lintas kapal;2. Bongkar muat barang;3. Usaha
jasa terkait di perairan;4. Tenaga Kerja Bongkar Muat;5. Kegiatan
keagenan dan perwakilan kapal asing;6. Dispensasi syarat bendera;7.
Kelancaran dan ketertiban pelayanan kapal dan barang serta pihak
lain;8. Kelancaran lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan.1.
Melakukan penilikan dan pemantauan terhadap kedatangan dan
keberangkatan kapal;2. Melakukan penilikan data muatan (manifest)
dan data penumpang (passanger list);3. Melakukan penilikan dan
pemantauan pelaksanaan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri dan Luar
Negeri;4. Melakukan penilikan dan pemantauan Pelaksanaan trayek
angkutan laut khusus, pelayaran rakyat dan perintis;5. Melakukan
penilikan dan pemantauan penunjukan keagenan kapal;6. Menyiapkan
bahan rekomendasi dan/atau registrasi terhadap kegiatan usaha jasa
terkait dengan angkutan laut;7. Menyiapkan data dan laporan serta
evaluasi terhadap kegiatan operasional angkutan laut;8. Melakukan
penilikan atas Rencana Kegiatan Bongkar Muat Barang (RKBM);9.
Melakukan penilikan atas kesiapan pelaksanaan kegiatan bongkar
muat;
10. Melakukan pengawasan dan penanganan atas
permasalahan/hambatan yang menggangu kelancaran operasional bongkar
muat barang dari dan ke kapal;Melakukan pengawasan atas kelancaran
dan produktifitas bongkar muat barang dari dan ke kapal;11.
Melakukan penilikan atas pelaksanaan tarif bongkar barang dari dan
ke kapal (tarif OPP/OPT);12. Menyusun data dan laporan serta
evaluasi pelaksanaan kerja bongkar muat dari dan ke kapal;13.
Mengevaluasi dan menyiapkan rekomendasi kegiatan usaha jasa bongkar
muat;
14. Mengevaluasi dan menyiapkan registrasi kegiatan usaha jasa
terkait:
1) Usaha jasa bongkar muat;
2) Usaha jasa pengurusan transportasi;3) Usaha angkutan perairan
pelabuhan;4) Usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan
jasa terkait dengan angkutan laut;5) Usaha tally mandiri;6) Usaha
depo petikemas;7) Usaha pengelolaan kapal;8) Usaha perantara jual
beli dan/atau sewa kapal;9) Usaha keagenan awak kapal;10) Usaha
keagenan kapal; dan
11) Usaha perawatan dan perbaikan kapal.15. Melakukan penilikan
terhadap kegiatan usaha jasa terkait pada angkutan laut;16.
Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tarif jasa terkait dengan
angkutan laut;17. Menyusun data dan laporan serta evaluasi terhadap
kegiatan operasional usaha jasa terkait dengan angkutan di
perairan;18. Melakukan pembinaan terhadap TKBM;
19. Melakukan pengawasan terhadap penggunanaan TKBM;20.
Melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan pelayanan jaminan
perlindungan dan kesejahteraan TKBM yang terdiri dari:
1) Penyediaan transportasi;2) Penyediaan perlengkapan kerja;3)
Asuransi (jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan
kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan;4) Tunjangan hari
raya;5) Pendidikan dan pelatihan;6) Tunjangan perumahan.21.
Menyiapkan data/rumusan atau formulasi perhitungan tarif bongkar
muat (tarif OPP/OPT) sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan
mediator dalam negosiasi penetapan tarip bongkar muat;22. Pendataan
atau registrasi kegiatan perwakilan kapal asing (owner
representative);23. Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan
operasional kegiatan keagenan dan perwakilan kapal asing;24.
Melakukan penilikan terhadap:
1) Pemberitahuan pengoperasian kapal asing/dispensasi syarat
bendera (PPKA/DSB) untuk angkutan laut dalam negeri;2) Muatan yang
diangkut oleh kapal asing yang diberikan dispensasi syarat bendera
(DSB) untuk angkutan laut dalam negeri;3) Menyusun data dan laporan
serta evaluasi pelaksanaan operasional kegiatan kapal asing yang
memperoleh DSB untuk angkutan dalam negeri.25. Melakukan penilikan
terhadap kelancaran kapal keluar masuk pelabuhan melalui
pemanduan;26. Melakukan penilikan terhadap kesiapan fasilitas dan
peralatan pelabuhan yang digunakan untuk keluar masuk kapal,
penyandaran/penambatan kapal, dan bongkar muat barang dari dan ke
kapal;27. Melakukan penilikan terhadap kesiapan pelayanan bungker
BBM dan pelayanan Air Tawar serta kebutuhan kapal lainnya;28.
Melakukan penilikan terhadap pelayanan jasa kapal oleh BUP;29.
Menyusun data dan laporan serta evaluasi terhadap kelancaran lalu
lintas kapal keluar masuk pelabuhan.
12.Kepala Seksi Fasilitas dan Pengawasan Operasional
PelabuhanMelakukan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian,
pengawasan:
1. Fasilitas dan Operasional pelabuhan;2. Usaha jasa terkait
kepelabuhanan;3. Kegiatan pemanduan kapal;4. Penggunaan lahan
daratan dan perairan di dalam DLKr dan DLKp;5. Pengawasan dan
evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar
muat;6. Pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan,
pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri;7. Peningkatan
kemampuan dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam;8.
Peningkatan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;9. Pemeliharaan
kelestarian lingkungan di pelabuhan.1. Mengumpulkan data fasilitas
pelabuhan;2. Melaksanakan pengawasan dan penilikan pelayanan
fasilitas dan peralatan pelabuhan;3. Melaksanakan penilikan dan
pengawasan pengelolaan terminal, terminal khusus dan terminal untuk
kepentingan sendiri;4. Mengumpulkan data-data fasilitas usaha
terkait kepelabuhanan;5. Mengumpulkan data prasarana dan sarana
pemanduan kapal;6. Penyiapan bahan pengaturan terhadap prosedur
pemanduan kapal;7. Melaksanakan penilikan, pengawasan dan evaluasi
terhadap pelayanan pemanduan kapal;8. Mengusulkan dan mengevaluasi
wilayah wajib pandu;9. Melaksanakan pengawasan penggunaan lahan
daratan dan perairan sesuai dengan master plan;10. Pengawasan dan
evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar
muat;11. Melaksanakan penilikan dan pengawasan terhadap penggunaan
peralatan bongkar muat;12. Mengumpulkan data/inventarisasi
terminal, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan
sendiri;13. Melaksanakan pengawasan operasional terminal khusus dan
terminal untuk kepentingan sendiri;14. Membuat laporan kegiatan
operasional terminal, terminal khusus dan terminal untuk
kepentingan sendiri;15. Memproses pemberian rekomendasi atas
rencana lokasi pembangunan terminal khusus, dan terminal untuk
kepentingan sendiri;16. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan
operasional terminal khusus dan terminal untuk kepentingan
sendiri;17. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data kinerja
operasional pelabuhan;18. Melaksanakan pengawasan terhadap semua
kegiatan operasional pelabuhan sesuai ketentuan SOP yang
berlaku;19. Membuat laporan terhadap kendala-kendala operasional
yang terjadi;20. Mengumpulkan data-data kejadian atas pelanggaran
keamanan dan ketertiban;21. Melakukan pemeriksaan awal terhadap
pelanggaran ketentuan yang berlaku, ditindaklanjuti dengan
menyerahkan kepada pihak yang berwenang;22. Melakukan operasi
keamanan dan ketertiban di wilayah DLKr daratan di dalam
pelabuhan;
23. Menginventarisasi dan mengusulkan penggunaan perambuan lalu
lintas dan marka jalan di daerah lingkungan kerja pelabuhan;24.
Melakukan penertiban lalu lintas angkutan darat di lingkungan kerja
pelabuhan;25. Membuat laporan kejadian atas kendala operasional
yang terjadi;26. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas 24 (dua puluh
empat) jam;27. Mengumpulkan data pemetaan lingkungan dan pengawasan
pada pelaksanaan Amdal;28. Melaksanakan pengawasan terhadap
kebersihan lahan daratan dan perairan di wilayah pelabuhan;29.
Membuat laporan dan hasil pengawasan dan pemantauan pelestarian
lingkungan.
13.Kepala Seksi Bina Usaha dan Jasa KepelabuhananMelakukan
penyiapan bahan
1. Pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada BUP;2. Promosi
peluang investasi;3. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa
kepelabuhanan yang belum disediakan oleh BUP;4. Menyusun sispro
pelayanan jasa kepelabuhanan;5. Penyediaan dan pengelolaan system
informasi angkutan di perairan dan system informasi pelabuhan;6.
Penyusunan dan evaluasi kinerja operasional pelayanan jasa
kepelabuhan.1. Menginventarisasi terminal dan fasilitas pelabuhan
yang akan di konsesikan;2. Melaksanakan penelitian proposal
bussines plan BUP yang akan mengajukan konsesi/kerjasama termasuk
pentarifannya;3. Menyiapkan bahan penyusunan perjanjian
konsesi/kerjasama antara OP dengan BUP atau pihak lain;4.
Menyiapkan bahan rekomendasi atas pemberian konsesi dan/atau
kerjasama pemanfaatan atas penyediaan dan atau pelayanan jasa
kepelabuhanan, lahan daratan dan perairan pelabuhan serta
pemanduan;5. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha
terkait dengan kepelabuhanan;6. Menyiapkan data dan laporan serta
evaluasi atas pelaksanaan konsesi/kerjasama serta pemanfaatan lahan
daratan dan perairan;
7. Menyiapkan bahan promosi peluang investasi dibidang jasa
kepelabuhanan;8. Pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan
oleh BUP;9. Menyiapkan nota tagihan atas pungutan tarif jasa
pemanduan, jasa labuh, jasa kenavigasian(*), konsesi/kompensasi dan
tarif jasa lainnya yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab
serta wewenang OP;(*)Didiskusikan lebih lanjut dengan
Syahbandar
10. Menyusun sispro pelayanan jasa kepelabuhanan dan sispro jasa
lainnya;11. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan tanda
masuk/pas pelabuhan serta identitas lainnya;12. Penyediaan dan
pengelolaan Sistem Informasi Angkutan di perairan;13. Penyediaan
dan pengelolaan Sistem Informasi pelabuhan;14. Menyiapkan bahan
penyusunan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa
kepelabuhanan:
1) Standar kinerja operasional kapal laut luar negeri dan dalam
negeri meliputi:a) Waiting Time (WT);b) Approach Time (AT);c)
Berthing Time;d) Ratio antara Effective Time dengan Turn Round Time
(ET:TRT);2) Standar kinerja bongkar muat barang non petikemas yang
meliputi:(*)a) General Cargo (Ton/Gang/Jam);b) Bulk Cargo
(Ton/Gang/Jam);c) Unitize/barang dalam kemasan (Ton/Gang/Jam);d)
Curah cair (Ton/Gang/Jam);e) Curah kering
(Ton/Gang/Jam);(*)Diusulkan untuk satuan Ton/Kapal/Jam yang
dibedakan berdasrkan jenis dan ukuran kapal
3) Standar kinerja bongkar muat petikemas dan
receiving/delivery
a) Dermaga/terminal petikemas (Box/Cc/Jam);b) Dermaga/terminal
konvensional (Box/Crane/Jam);c) Receiving (menit);d) Delivery
(menit);4) Standar Utilisasi fasilitas dan kesiapan operasi
peralatan
a) Utilisasi fasilitas
BOR (%)
SOR (%)
YOR (%)
b) Kesiapan operasi peralatan (%)
15. Menyiapkan konsep penyusunan dan penetapan standar kinerja
operasional jasa pelayanan kepelabuhanan.