URAIAN KEGIATAN INSTANSI : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DIY Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. NO. BAGIAN/ SUB DINAS/BIDANG SUB BAG/ SUB BIDANG/SEKSI TUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS 1 2 3 4 5 6 1. SEKRETARIAT DPPKA PROVINSI DIY Sub Bagian Umum Melaksanakan kearsipan, Kerumahtanggaan, Pengelolaan barang, Kepegawaian, Kehumasan, Kepustakaan, Efisiensi dan Tatalaksana dinas. a. Penyusunan program Sub Bagian Umum b. Pengelolaan kearsipan c. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas 1. Pengumpulan data rencana kegiatan Sub Bagian Umum; 2. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum. 1. Perencanaan kebutuhan sarana kearsipan; 2. Pengolahan kearsipan/naskah dinas; 3. Penggandaan arsip/naskah dinas; 4. Pengelolaan kearsipan/ surat menyurat; 5. Perawatan naskah dinas. 1. Penyediaan barang peralatan kantor; 2. Penyediaan barang perlengkapan kantor; 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
URAIAN KEGIATAN
INSTANSI : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI DIY Komplek Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta.
NO.BAGIAN/
SUB DINAS/BIDANG
SUB BAG/SUB
BIDANG/SEKSITUGAS FUNGSI URAIAN TUGAS
1 2 3 4 5 6
1. SEKRETARIAT DPPKA PROVINSI
DIY
Sub Bagian Umum Melaksanakan kearsipan, Kerumahtanggaan, Pengelolaan barang, Kepegawaian, Kehumasan, Kepustakaan, Efisiensi dan Tatalaksana dinas.
a. Penyusunan program Sub Bagian Umum
b. Pengelolaan kearsipan
c. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas
d. Pengelolaan barang Dinas
1. Pengumpulan data rencana kegiatan Sub Bagian Umum;
1. Penyediaan barang peralatan kantor;2. Penyediaan barang perlengkapan kantor;3. Pelayanan akomodasi;4. Pemeliharaan kebersihan kantor;5. Penyelenggaraan rapat dinas;6. Pengamanan kantor;7. Penyediaan air dan listrik;8. Penyediaan sarana komunikasi.
1. Penyusunan RKBU dan RKPBU;2. Pengadaan sarana dan prasarana;3. Pencatatan barang/aset dan persediaan;4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana;
1
e. Pengelolaan data kepegawaian Dinas
f. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas
g. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas
h. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas
i. Penyelenggaraan kehumasan Dinas
j. Pengelolaan kepustakaan Dinas
5. Penyusunan laporan bulanan, semesteran dan tahunan;
6. Pelaksanaan iventarisasi aset dinas7. Penyusunan neraca aset dinas.
1. Pengelolaan data kepegawaian2. Penyiapan mutasi dan usulan CPNS menjadi
Melaksanakan pengelolaan data dan Melaksanakan pengembangan sistem dan teknologi informasi.
a. Penyusunan program Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi
b. Pengelolaan data dan pelayanan informasi pengelolaan keuangan daerah
1. Pengumpulan data rencana kegiatan Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi;
2. Penyusunan kegiatan Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi.
1. Perencanaan kebutuhan Data dan Teknologi Informasi;
2. Pencarian data dan visualisasi;3. Pengkopilasian data untuk kebutuhan informasi
internal dan eksternal;4. Penyediaan kebutuhan bahan Publikasi Dinas.
4
c. Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
d. Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Sub Bagian Data dan Teknologi Informasi.
1. Pelaksanaan Integrasi data DPPKA Prov. DIY;2. Penyajian data interaktif;3. Pengembangan dan pembangunan rancang bangun aplikasi keuangan daerah;4. Pembuatan Web DPPKA Provinsi DIY;5. Pembuatan dan pengembangan Data Base Pengelolaan Keuangan Daerah..
2. Pemeliharaan dan pengembangan Web DPPKA Prov. DIY;
3. Pemeliharaan Jaringan Internet;
1. Pengumpulan Data Informasi Dinas;2. Penyusunan Laporan Tahunan Dinas;
5
2. BIDANG ANGGARAN
PENDAPATAN
Seksi Pajak Daerah Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan penetapan dan fasilitasi sengketa pajak daerah
a. penyusunan program Seksi Pajak Daerah;
b. perencanaan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP);
c. pengumpulan data tentang sumber penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP) dalam rangka perumusan kebijaksanaan;
d. Penyusunan Pedoman Teknis Meliputi Penetapan, Penaghan, pemasukan, pengumpulan serta pelaporan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP);
1. Pengumpulan data rencana kegiatan Seksi Pajak Daerah;
2. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pajak Daerah.
1. Pelaksanaan rapat koordinasi dengan SKPD pengelola PKB, BBN-KB, PABT-AP dan Perusahaan/Wajib Pungut PBB-KB;
2. Penyusunan rencana anggaran Pajak Daerah.
1. Pengolahan data penerimaan Pajak Daerah;2. Koordinasi pengolahan data base layanan
informasi identitas kendaraan dan pembayaran pajak melalui Short Massage System (SMS);
3. Pengumpulan data penerimaan Pajak Daerah;4. Penyusunan Dokumen data target dan realisasi
Pajak Daerah.
1. Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
2. Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PKB dan BBN-KB;
3. Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PBB-KB;
4. Penyusunan Petunjuk Teknis tentang PABT-AP.
6
e. fasilitasi penyelesaian sengketa dan keberatan pajak daerah;
f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak daerah serta pelaksanaan pembukuan dan pelaporan;
g. pengkajian terhadap obyek pungutan dan analisis kemungkinan adanya pengembangan obyek baru yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah;
h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi
1. Pelaksanaan Pemberian Keringanan terhadap sanksi administrasi berupa denda dan bunga bagi wajib pajak yang terlambat bayar dan keberatan atas penetapan pajak Daerah.;
2. Penyiapan Dokumen Permohonan Keringanan/ pembebasan/ Pengurangan pokok pajak terhadap kendaraan ambulance dan pemadam kebakaran;
3. Penyiapan Usulan Kebijakan Pembebasan Denda/pokok PKB, dan BBNKB.
1. Pelaksanaan kegiatan razia kendaraan bermotor dengan Instansi terkait;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/Perusahaan pemungut Pajak Daerah.;
Melaksanakan pemungutan, administrasi pendapatan yang bersumber dari retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
a. penyusunan program Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
b. perencanaan penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
c. pengumpulan dan pengolahan data tentang sumber-sumber potensi pendapatan daerah dari pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
d. penyediaan tanda pembayaran retribusi dan pendapatan lain-lain
e. Pemungutan, Penagihan, Pemasukan, Pengumpulan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain termasuk lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah termasuk sumbangan bencana berdsarkan ketentuan yang
1. Pengumpulan data/ bahan rencana kegiatan Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain;
2. Penyusunan rencana kegiatan seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
1. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD pengelola retribusi dan pendapatan lain-lain.;
2. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dari restribusi dan pendapatan lain-lain.
1. Pengolahan data penerimaan retribusi lelang hasil hutan;
2. Pelaksanaan koordinasi pengolahan data base retribusi dan pendapatan lain-lain dengan SKPD;
3. Pengumpulan data penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain dari SKPD;
4. Pendokumentasian data target dan realisasi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.
1. Pelaksanaan validasi tanda pembayaran retribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Penyediaan tanda pembayaran retribusi lelang hasil hutan;
3. Penyediaan mesin validasi tanda pembayaran retribusi dan pendapatan lain-lain.
1. Pemungutan retribusi lelang hasil hutan.;2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan lelang
hasil hutan dengan KPKLN dan Perum.Perhutani;
8
berlaku.
f. Penyiapan koordinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan retribusi dan pendapatan lain-lain termasuk lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan
g. pengkajian terhadap obyek pungutan dan analisis kemungkinan adanya pengembangan obyek baru yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah
h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
3. Pelaksanaan koordinasi pemungutan, penagihan, pemasukan, pengumpulan retribusi dan pendapatan lain-lain dengan Kas Daerah.
1. Pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain dengan SKPD, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lainnya;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;.
3. Penyelenggaraan forum komunikasi antara Pemerintah Prov.DIY dengan Para Pengusaha.
1. Pengkajian terhadap obyek dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lain terhadap obyek retribusi dan pendapatan lain-lain yang baru.
1. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan seksi retribusi dan pendapatan lain-lain.
Seksi Perimbangan Keuangan Daerah
Menyiapkan Bahan Penetapan Dana Perimbangan
a. Penyusunan Program Seksi Perimbangan Keuangan Daerah;
b. Penyusunan rencana penerimaan dana perimbangan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan penerimaan dana perimbangan;
1. Pengumpulan bahan/data rencana kegiatan Seksi Perimbangan Keuangan Daerah;
2. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Perimbangan Keuangan Daerah.
1. Pelaksanaan koordinasi dan rekonsiliasi target penerimaan dana perimbangan;
2. Penyusunan data rencana penerimaan dana perimbangan.
1. Pelaksanaan koordinasi dan iventasisai kegiatan pemungutan PBB dan BPHTB;
2. Pengolahan data penerimaan PBB dan BPHTB;
9
d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan;
e. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan;
f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan;
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusun laporan kegiatan Seksi
3. Pengolahan data penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
4. Pengolahan data penerimaan cukai tembakau.
1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan;
2. Pelaksanaan rekapitulasi bukti setor dan Kas Daerah;
3. Pelaksanaan entry data penerimaan dana perimbangan;
4. Pembukuan dan pelaporan penerimaan dana perimbangan;
5. Pelaksanaan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan dana perimbangan.
1. Pelaksanaan koordinasi intensifakasi dan ekstensifikasi dana perimbangan;
3. Fasilitasi pelaksanaan sosialisasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
4. Pelaksanaan pra rakor dan rakor PBB dan BPHTB;
5. Penyuluhan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan (PBB dan BPHTB, PPh OPDN dan Pasal 21);
6. Penyelengaraan lomba PBB antar Kabupaten/ Kota se-Provinsi DIY.
1. Penyiapan bahan administrasi pengelolaan dana perimbangan;
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dana perimbangan.
1. Penyusunan/pembuatan laporan kegiatan Seksi Perimbangan Keuangan Daerah;
10
Perimbangan Keuangan Daerah. 2. Pelaksanaan evaluasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan.
3. BIDANGANGGARAN BELANJA
Seksi Pemerintahan Melaksanakan Penyiapan Bahan Penyusnan APBD dan atau perubahan APBD di bidang Pemerintahan
a. Penyusunan program Seksi Pemerintahan;
b. Penyusunan rencana APBD dan atau perubahan APBD di bidang Pemerintahan
c. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) di Bidang Pemerintahan;
2. Pelaksanaan koordinasi intern bidang anggaran belanja dan intern Seksi Kesejahteraan Rakyat;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Kesejahteraan Rakyat.
1. Penyampaian SE Ketua TAPD tentang penyusunan RKA;
2. Pengumpulan usulan RKA-SKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Pelaksanaan koordinasi intern lintas bidang;4. Pembahasan RKA SKPD di Bidang
Kesejahteraan Rakyat;
12
c. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA-SKPD) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran (DPPA-SKPD) di Bidang Kesejahteraan Rakyat.;
d. Penyiapan bahan rencana anggaran kas di Bidang Kesejahteraan Rakyat.;
e. Penyususnan surat penyediaan dana (SPD) untuk SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat.;
f. Penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di Bidang Kesejahteraan Rakyat.;
g. Pelaksanaan eveluasi dan penyusunan laporan program seksi Kesejahteraan Rakyat.;
5. Pembuatan Rancangan Perda APBD murni dan atau APBD Perubahan;
6. Pendampingan SKPD di DPRD Provinsi DIY pembahasan RAPBD murni dan perubahan;
7. Pembahasan evaluasi RAPBD murni dan atau Perubahan di DEPDAGRI;
8. Penyempurnaan RAPBD murni dan atau perubahan sesuai dengan hasil evaluasi DEPDAGRI;
9. Penyusunan RAPEGUB murni dan perubahan penjabaran APBD.
Bidang Kesejahteraan Rakyat;2. Penyusunan rencana anggaran
kas di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
1. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk SKPD di bidang Kesejahteraan Rakyat.
1. Penyusunan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD.
13
1. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Penyusunan laporan hasil kegiatan seksi Kesejahteraan Rakyat.
Seksi Fisik dan Sarana Prasarana
Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Fisik dan Sarana Prasarana.
a. Penyusunan program Seksi Fisik dan Sarana Prasarana
b. Penyusunan rencana APBD dan atau perubahan APBD di bidang Fisik dan Sarana Prasarana
c. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA-SKPD) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
1. Pelaksanaan koordinasi intern bidang anggaran belanja dan intern Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Seksi Fisik dan Sarana Prasarana.
1. Pengumpulan usulan RKA-SKPD di bidang Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Pembahasan intern seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
3. Pendampingan SKPD di Komisi D (bidang Fisik dan Sarana Prsarana) pembahasan RKA;
4. Pembuatan Rancangan Perda APBD dan atau APBD Perubahan;
5. Pendampingan SKPD di Panitia Anggaran DPRD Prop DIY pembahasan RAPBD murni dan perubahan;
6. Pembuatan APBD (Perda APBD) murni dan perubahan;
d. Penyiapan bahan rencana anggaran kas di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
e. Penyusunan surat penyediaan dana (SPD) untuk SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
f. Penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
g. Pelaksanaan eveluasi dan penyusunan laporan program seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
1. Penyusunan rencana anggaran kas di bidang Fisik dan Sarana Prasarana.
1. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk SKPD di bidang Fisik dan Sarana Prasarana.
1. Penyusunan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di bidang Fisik dan Sarana Prasarana.
1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan intern seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan seksi Fisik dan Sarana Prasarana.
Seksi Perekonomian Penyiapan Bahan Penyusunan APBD dan atau Perubahan APBD, Anggaran Kas Pemda, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD)
a. Penyusunan program Seksi Perekonomian;
b. Penyusunan rencana APBD dan atau perubahan APBD di bidang Perekonomian
1. Pelaksanaan koordinasi intern bidang anggaran belanja dan intern seksi;
2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang Perekonomian ;
3. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi Perekonomian.
1. Pengumpulan usulan RKA-SKPD di bidang Perekonomian;
2. Pembahasan intern seksi Perekonomian;3. Pendampingan SKPD di Komisi D (bidang
Perekonomian) pembahasan RKA;4. Pembuatan Rancangan Perda APBD dan atau
APBD Perubahan;5. Pendampingan SKPD di Panitia Anggaran DPRD
Prop DIY pembahasan RAPBD murni dan
15
c. Penyiapan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA-SKPD) dan atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggran (DPPA-SKPD) di Bidang Perekonomian;
d. Penyiapan bahan rencana anggaran kas di Bidang Perekonomian;
e. Penyususnan surat penyediaan dana (SPD) untuk SKPD di Bidang Perekonomian;
f. Penyiapan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di Bidang Perekonomian;
g. Pelaksanaan eveluasi dan penyusunan laporan program seksi Perekonomian;
perubahan;6. Pembuatan APBD (Perda APBD) murni dan
perubahan;7. Pembuatan Pergub APBD murni dan perubahan.
1. Penyusunan rencana anggaran kas di bidang Perekonomian.
1. Pembuatan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk SKPD di bidang Perekonomian.
1. Penyusunan bahan penghantaran dan nota keuangan APBD di bidang Perekonomian.
1. Pelaksanaan koordinasi kegiatan intern seksi Perekonomian;
2. Pelaksanaan evaluasi hasil kegiatan seksi Perekonomian.
16
4. BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
Seksi Pemerintahan Melakukan Pencatatan Pendapatan Penatata usahaan dan Pengendalian Pengeluaran atas beban rekening kas daerah serta pelaksanaan potongan fihak ke tiga (PFK) dibidang pemerintahan
a. Penyusunan program Seksi Pemerintahan;
b. Pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di Bidang Pemerintahan;
c. Penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, potongan pihak ke tiga (PFK) yang terdiri dari iuran wajib pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di Bidang Pemerintahan;
d. Pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah di Bidang Pemerintahan;
e. Penyiapan bahan Penolakan surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) di Bidang Pemerintahan;
2. Penyiapan bahan penerbitan SP2D Seksi Pemerintahan.
17
f. Pengendalian Pelaksanaan reaisasi keuangan APBD di Bidang Pemerintahan
g. Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala di Bidang Pemerintahan
h. Pelaskanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program seksi Pemerintahan.
1. Pengendalian realisasi Pendapatan SKPD per triwulan, semesteran, Seksi Pemerintahan;
2. Pengendalian realisasi pengeluaran SKPD per triwulan, semesteran Seksi Pemerintahan.
1. Penyusunan laporan realisasi pendapatan SKPD per bulan Seksi Pemerintahan;
2. Penyusunan laporan realisasi pengeluaran SKPD per bulan Seksi Pemerintahan.
1. Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Pemerintahan;
2. Penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemerintahan.
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Melakukan Pencatatan Pendapatan Penatata usahaan dan Pengendalian Pengeluaran atas beban rekening kas daerah serta pelaksanaan potongan fihak ke tiga (PFK) dibidang Kesejahteraan Rakyat
a. Penyusunan program Seksi Kesejahteraan Rakyat;
b. Pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
c. Penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, potongan pihak ke tiga (PFK) yang terdiri dari iuran wajib pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di Kesejahteraan Rakyat;
1. Pengumpulan data pendapatan SKPD Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Pencatatan data dan rakapitulasi pendapatan Kesejahteraan Rakyat;
3. Pencatatan pengeluaran SKPD Seksi Kesejahteraan Rakyat
1. Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah pada SKPD Kesejahteraan Rakyat;
2. Penghitungan gaji PNS daerah pada Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah pada SKPD Kesejahteraan Rakyat;
3. Pelaporan realisasi gaji bulanan dan semesteran
18
d. Pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
e. Penyiapan bahan Penolakan surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
f. Pengendalian Pelaksanaan reaisasi keuangan APBD di Bidang Kesejahteraan Rakyat
g. Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala di Bidang Kesejahteraan Rakyat
h. Pelaskanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program seksi Kesejahteraan Rakyat.
1. Penelitian SPM – LS dari pihak ketiga Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Penelitian SPM-LS gaji dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat;
3. Penelitian SPM – UP/GU/TU dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat.
2. Pengendalian realisasi pengeluaran SKPD per triwulan, semesteran Seksi Kesejahteraan Rakyat
1. Penyusunan laporan realisasi pendapatan SKPD per bulan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Penyusunan laporan realisasi pengeluaran SKPD per bulan Seksi Kesejahteraan Rakyat
1. Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Penyusunan laporan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat
19
Seksi Fisik dan Sarana Prasarana
Melakukan Pencatatan Pendapatan Penatata usahaan dan Pengendalian Pengeluaran atas beban rekening kas daerah serta pelaksanaan potongan fihak ke tiga (PFK) dibidang Fisik dan Sarana Prasarana
a. Penyusunan program Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
b. Pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
c. Penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, potongan pihak ke tiga (PFK) yang terdiri dari iuran wajib pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
d. Pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
daerah3. Penyusunan kegiatan Seksi Fisik dan Sarana
Prasarana
1. Pengumpulan data pendapatan SKPD Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Pencatatan data dan rakapitulasi pendapatan Fisik dan Sarana Prasarana;
3. Pencatatan pengeluaran SKPD Seksi Fisik dan Sarana Prasarana
1. Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah pada SKPD Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Penghitungan gaji PNS daerah pada Pemutakhiran data Pegawai Neseri Sipil Daerah pada SKPD Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
3. Pelaporan realisasi gaji bulanan dan semesteran
1. Penelitian SPM – LS dari pihak ketiga Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Penelitian SPM-LS gaji dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
3. Penelitian SPM – UP/GU/TU dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
20
e. Penyiapan bahan Penolakan surat perintah membayar (SPM), surat perintah pencairan dana (SP2D) di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
f. Pengendalian Pelaksanaan reaisasi keuangan APBD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana
g. Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengeluaran APBD secara berkala di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana
h. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program seksi Fisik dan Sarana Prasarana
Anggaran Seksi Fisik dan Sarana Prasarana
1. Pembuatan register penolakan SPM Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Penyiapan bahan penerbitan SP2D Seksi Fisik dan Sarana Prasarana.
1. Pengendalian realisasi Pendapatan SKPD per triwulan, semesteran, Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Pengendalian realisasi pengeluaran SKPD per triwulan, semesteran Seksi Fisik dan Sarana Prasarana .
1. Penyusunan laporan realisasi pendapatan SKPD per bulan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Penyusunan laporan realisasi pengeluaran SKPD per bulan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana.
1. Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Penyusunan laporan kegiatan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana
21
Seksi Perekonomian Melakukan Pencatatan Pendapatan Penatata usahaan dan Pengendalian Pengeluaran atas beban rekening kas daerah serta pelaksanaan potongan fihak ke tiga (PFK) dibidang perekonomian
a. Penyusunan program Seksi Perekonomian;
b. Pencatatan pendapatan, penatausahaan dan pengendalian pengeluaran atas beban rekening Kas Daerah oleh Bank yang ditunjuk di Bidang Perekonomian;
c. Penghimpunan data gaji pegawai negeri sipil (PNS) Daerah beserta tunjangannya pada SKPD, potongan pihak ke tiga (PFK) yang terdiri dari iuran wajib pegawai (IWP), tabungan perumahan dan iuran pemerintah daerah di Bidang Perekonomian;
d. Pengujian atas tagihan pihak ketiga dan surat perintah membayar (SPM) yang diajukan oleh pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas beban rekening kas daerah di Bidang Perekonomian;
5. Penyusunan Draft SK Gubernur Hasil evaluasi penjabaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota;
6. Pelaksanaan konsultasi timbal balik hasil evaluasi penjabaran pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota.
1. Penyelenggaraan forum komunikasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Penyusunan kajian analisis tentang pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota;
3. Pelaksanaan monitoring Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Pelaksanaan evaluasi kegiatan Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota;
2. Penyusunan laporan hasil kegiatan Seksi Bina APBD dan Perhitungan Kabupaten/Kota.
Seksi Bina Pengelolaan Keuangan
Melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah
a. Penyusunan program Seksi Bina Pengelolaan Keuangan Daerah
b. Penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1. Pengumpulan data/bahan kegiatan dari/Satuan Kerja DPPKA;
2. Penyusunan rencana kegiatan Seksi;
3. Pelaksanaan koordinasi intern lintas bidang.
1. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyusunan system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur DIY tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
25
c. Penyiapan bahan penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
d. Penyiapan bahan penetapan bendahara dan bendahara pembantu
e. Penyiapan bahan penetapan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar
f. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah, BLU dan BUMD
1. Pelaksanaan koordinasi penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) dan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang;
2. Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur tentang penetapan koordinator pengelola keuangan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.
1. Pelaksanaan koordinasi penetapan bendahara dan bendahara pembantu;
2. Penyusunan keputusan Gubernur tentang penetapan bendahara dan bendahara pembantu.
1. Pelaksanaan koordinasi penetapan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar;
2. Penyusunan keputusan Gubernur tentang penetapan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pemungutan penerimaan daerah, pengelolaan utang dan piutang daerah, pengelolaan barang milik daerah dan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan membayar.
1. Pelaksanaan pembinaan BUMD;2. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan
evaluasi BUMD (Koordinasi dengan Perekonomian)
3. Pelaksanaan Penilaian BLUD4. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi, fasilitasi dan
26
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program seksi bina pengelolaan keuangan
evaluasi BLUD5. Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
tentang Penetapan Status BLUD 6. Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur
tentang aturan pola pengelolaan keuangan BLUD
1. Pelaksanaan evaluasi realisasi kegiatan Seksi Bina Pengelolaan Keuangan;
2. Penyusunan laporan kegiatan seksi bina pengelolaan keuangan daerah.
Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD
Melaksanakan penyusunan laporan keuangan dana Non APBD
a. Penyusunan program Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD.
b. Penyusun laporan realisasi keuangan semesteran, catatan atas laporan keuangan semesteran dan neraca semesteran dana non APBD.
c. Penyusun laporan realisasi keuangan akhir tahun, catatan atas laporan keuangan, arus kas dan neraca dana non APBD.
d. Pengadministrasian dan penyusunan realisasi keuangan
1. Pengumpulan data/bahan kegiatan Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD;
2. Penyusunan rencana kegiatan Seksi;
3. Pelaksanaan koordinasi intern lintas bidang.
1. Penyusunan SK Gubernur Pengelola Dana Dekonsentrasi;
2. Penyusunan SK Gubernur unit akuntansi pembantu pengguna Anggaran wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan;
3. Penyusunan laporan realisasi keuangan Dana non APBD tiap semesteran;
4. Penyusunan catatan atas laporan keuangan dan Non APBD tiap semesteran;
5. Penyusunan Arus Kas dan Neraca Dana Non APBD tiap semester .
1. Penyusunan Laporan realisasi Keuangan Tahunan dana non APBD
2. Penyusunan catatan atas laporan keuangan tahunan dana non APBD
3. Penyusunan arus Kas dan Neraca Tahunan Dana Non APBD.
27
dana penanggulangan bencana;
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD.
1. Pengadministrasian keuangan dana penanggulangan bencana;
2. Penyusunan Laporan realisasi Dana Penanggulangan bencana.
1. Pengevaluasian kegiatan Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD ;
2. Penyusunan laporan kegiatan Seksi Bina Administrasi Dana Non APBD.
6. BIDANG AKUNTANSI
Seksi Pemerintahan Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan
a. Penyusunan program Seksi Pemerintahan;
b. Pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis;
c. Pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
1. Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Pemerintahan
3. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemerintahan.
1. Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Pemerintahan;
2. Pendampingan penyusunan laporan realisasi dan prognosis di SKPD Bidang Pemerintahan;
3. Pengumpulan data realisasi SKPD semester I dari SKPD di Bidang Pemerintahan;
4. Pengkopilasian realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Pemerintahan.
1. Pencatatan realisasi APBD tahunan dari SKPD di Bidang Pemerintahan;
2. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD Bidang Pemerintahan;
3. Pengumpulan data realisasi APBD, Persediaan, Aset Tetap, Investasi dan Ekuitas dari SKPD di Bidang Pemerintahan;
28
d. Penyusunan bahan penghantaran pertanggungjawaban APBD;
e. Evaluasi dan penyusunan laporan program.
4. Pengkopilasian realisasi APBD dan neraca dari SKPD di Bidang Pemerintahan;
5. Pengkopilasian rancangan Peraturan Gubernur dari seluruh SKPD;
6. Pengkopilasian laporan keuangan dari seluruh SKPD;
7. Penyiapan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi;
8. Asistensi penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh SKPD;
10. Pendampingan pembahasan Pertanggungjawaban APBD di DPRD;
11. Pengkonsilidasian Laporan Keuangan melalui SIPKD;
12. Penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan pengawasan/ Pemeriksaan.
1. Penyiapan bahan pidato penghantaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;2. Pelaksanaan koorinasi dengan instansi terkait
1. Pelaksanaan evaluasi kegiatan seksi;2. Penyusunan laporan pelaksanaan
kegiatan seksi
Seksi Kesejahteraan Rakyat
Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Kesejahteraan Rakyat.
a. Penyusunan program Seksi Kesejahteraan Rakyat;
b. Pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama
1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Pembinaan dan pengembangan SIPKD.
1. Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
29
dan prognosis;
c. Pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
d. Evaluasi dan penyusunan laporan program.
2. Pendampingan penyusunan laporan realisasi dan prognosis di SKPD Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Pengumpulan data realisasi SKPD semester I dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Pengkopilasian realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat.
1. Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Pengumpulan data realisasi APBD, Persediaan, Aset Tetap, Investasi dan Ekuitas dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Pengkopilasian realisasi APBD dan neraca dari SKPD di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
5. Pengkopilasian rancangan Peraturan Gubernur dari seluruh SKPD;
6. Pengkopilasian laporan keuangan dari seluruh SKPD;
7. Penyiapan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi;
8. Asistensi penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh SKPD.
1. Penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan pengawasan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
3. Penyusunan laporan program Seksi Kesejahteraan Rakyat.
30
Seksi Fisik dan Sarana Prasarana
Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Fisik dan Sarana Prasarana
a. Penyusunan program Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
b. Pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis;
c. Pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Pembinaan dan pengembangan SIPKD.
1. Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Pendampingan penyusunan laporan realisasi dan prognosis di SKPD Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
3. Pengumpulan data realisasi SKPD semester I dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
4. Pengkopilasian realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana.
1. Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
2. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
3. Pengumpulan data realisasi APBD, Persediaan, Aset Tetap, Investasi dan Ekuitas dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
4. Pengkopilasian realisasi APBD dan neraca dari SKPD di Bidang Fisik dan Sarana Prasarana;
5. Pengkopilasian rancangan Peraturan Gubernur dari seluruh SKPD;
6. Pengkopilasian laporan keuangan dari seluruh SKPD;
7. Penyiapan Bahan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi;
8. Asistensi penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh SKPD.
31
d. Evaluasi dan penyusunan laporan program. 1. Penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan
pengawasan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;2. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi
pelaksanaan program kegiatan Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
3. Penyusunan laporan program Seksi Fisik dan Sarana Prasarana.
Seksi Perekonomian Menyusun Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Perekonomian.
a. Penyusunan Program Seksi Perekonomian;
b. Pencatatan dan penyusunan laporan realisasi semester pertama dan prognosis;
c. Pencatatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
1. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perekonomian;
2. Pembinaan dan pengembangan SIPKD.
1. Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Perekonomian;
2. Pendampingan penyusunan laporan realisasi dan prognosis di SKPD Bidang Perekonomian;
3. Pengumpulan data realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Perekonomian.
4. Pengkopilasian realisasi APBD semester I dari SKPD di Bidang Perekonomian.
1. Pencatatan realisasi APBD bulanan dari SKPD di Bidang Perekonomian;
2. Pendampingan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD Bidang Perekonomian;
3. Pengumpulan data realisasi APBD, Persediaan, Aset Tetap, Investasi dan Ekuitas dari SKPD di Bidang Perekonomian;
4. Pengkopilasian realisasi APBD dan neraca dari SKPD di Bidang Perekonomian;
5. Pengkopilasian rancangan Peraturan Gubernur dari seluruh SKPD;
6. Pengkopilasian laporan keuangan dari seluruh SKPD;
7. Penyiapan Bahan Rancangan
32
d. Pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Program Seksi Perekonomian.
Keputusan Gubernur tentang Kebijakan Akuntansi;
8. Asistensi penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
9. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD seluruh SKPD.
1. Penyelesaian/tindak lanjut hasil temuan pengawasan Seksi Perekonomian;
2. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Seksi Perekonomian;
3. Penyusunan laporan program Seksi Perekonomian.
7. BIDANG PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
Seksi Administrasi Barang Daerah
Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah
a. Penyusunan Program Seksi Administrasi Barang Daerah;
b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliha raan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
c. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
1. Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Administrasi Barang Daerah
2. Pelaksanaan Inventarisasi Rencana Kegiatan Seksi Administrasi Barang Daerah;
3. Penyusunan Kegiatan Seksi Administrasi Barang Daerah.
1. Penyusunan SE tentang RKBMD dan RKPBMD2. Pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan Penyusunan
RKBMD dan RKPBMD; 3. Pengumpulan data RKBMD dan RKPBMD; 4. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD.
1. Pelaksanaan koordinasi Penyusunan DKBMD dan DKPBMD;
2. Pengumpulan data DKBMD dan DKPBMD;3. Penyusunan DKBMD dan DKPBMD;4. Penyusunan rencana Keputusan Gubernur
tentang DKBMD dan DKPBMD.
33
d. Penyusunan Rekapitulasi Laporan hasil pengadaan Barang/jasa Pemerintah Daerah;
e. Penyusunan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
f. Pelaksanaan Pendataan Dan menyusun laporan Barang Milik Daerah;
g. Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah;
h. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan program seksi.
1. Pengumpulan data Pengadaan Barang/Jasa SKPD;
2. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa.
1. Pengumpulan data untuk mengetahui status barang ;
2. Penyusunan SE untuk ditindaklanjuti SKPD;3. Kompilaasi pengajuan status penggunaan SKPD;4. Pembuatan Penetapan Status Penggunaan Barang
Milik Daerah.
1. Pengumpulan Data Barang Inventaris Milik Daerah;
2. Penyusunan Laporan Daftar Mutasi Barang Milik Daerah;
3. Penyusunan Buku Inventaris Barang Milik Daerah;
4. Penyusunan Buku Induk Inventaris Barang Milik Daerah;
5. Rekapitulasi Inventaris Barang Milik Daerah;
6. Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Lima Tahunan.
1. Pendataan Tanah Pemerintah Daerah;2. Identifikasi tanah;3. Fasilitasi dan koordinasi pensertifikatan tanah.
1. Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan;
2. Program seksi Administrasi Barang Daerah.Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
Memanfaatkan dan mendayagunakan barang daerah
a. Penyusunan program seksi pendayagunaan barang daerah;
1. Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
2. Pelaksanaan inventarisasi bahan/data;
34
b. Pelaksanaan penilaian barang daerah;
c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pengadaan barang milik daerah;
d. Pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah;
e. Pelaksanaan pengamanan barang
3. Penyusunan kegiatan seksi
1. Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
2. Pelaksanaan inventarisasi data barang milik daerah;
3. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka klarifikasi data barang milik daerah yang akan dioptimalkan;
4. Monitoring barang milik daerah;5. Pemeliharaan barang milik daerah yang akan
dioptimalkan;6. Penetapan nilai barang daerah
1. Pelaksanaan inventarisasi bahan/masalah dalam pelaksanaan pengadaan barang milik daerah;
2. Penyusunan standarisasi dokumen pengadaan dan dokumen kontrak;
3. Pelaksanaan Lokakarya/Workshop konsep standarisasi dokumen pengadaan dan dokumen kontrak.
1. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah
2. Penetapan jenis pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah
3. Pelaksanaan Survey harga barang setempat4. Penetapan besaran kontribusi/harga dan jangka
waktu terhadap barang yang dimanfaatkan/didayagunakan
5. Penyusunan dokumen pemanfaatan dan pendayagunaan (BA Negosiasi, Keputusan Gubenur, Perjanjian, dan BA Penyerahan).
1. Pencatatan/inventarisasi terhadap barang yang
35
milik daerah;
f. Penyusunan evaluasi pelaporan pelaksanaan program seksi pendayagunaan barang daerah.
akan diamankan;2. Pemagaran/pemasangan papan tanda
kepemilikan/penjagaan;3. Koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah
untuk negosiasi (musyawarah) dan penerapan hukum (legalitas) terhadap barang milik daerah yang bermasalah dengan pihak lain;
4. Penjaminan barang milik pemerintah daerah.
1. Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Seksi Pendayagunaan Barang Daerah
2. Pelaksanaan inventarisai pelaksanaan pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah;
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;4. Penyusunan laporan kegiatan seksi.
Seksi Monitoring dan Evaluasi
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi, Penatausa-haan dan Penghapusan, Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah serta melaksanakan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
a. Penyusunan Program Seksi Monitoring dan Evaluasi.
b. Pelaksanaan penata usaha-an dan penghapusan barang milik daerah.
c. Pelaksanakan pembinaan
1. Pengumpulan bahan/ data rencana kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi bahan/data kegiatan;3. Penyusunan kegiatan Seksi Monitoring dan
Evaluasi.
1. Penghimpunan usulan penghapusan dari SKPD.2. Peninjauan fisik barang yang diusulkan
penghapusan dari SKPD3. Penilaian dan penaksiran barang yang akan
dihapus;4. Pengolahan data penghapusan barang5. Penetapan Legalitas penghapusan barang dari
data inventaris.6. Penarikan dan pengamanan barang penghapusan.
1. Penyusunan Rancangan Perda tentang
36
pengelolaan barang milik daerah.
d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan barang milik daerah.
e. Pelaksanaan pemindah-tanganan barang milik daerah.
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pro-gram
Pengelolaan Barang milik Daerah.2. Penetapan Pengurus dan Penyimpan Barang.3. Sosialisasi Perda tentang Pengelolaan Barang
Daerah.4. Bimbingan teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah.5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
kepada Pengurus dan Penyim-pan Barang.6. Pelaksanaan Penyerahan dan Serah Terima Hasil
Kegiatan;7. Penyusunan Pedoman Penatausahaan
pengelolaan barang daerah.
1. Pelaksanaan monitoring pengelolaan Barang Daerah.
2. Pengevaluasian pelaksanaan penge-lolaan Barang Daerah;
3. Pelaporan pelaksanaan pengelolaan barang daerah.
1. Penetapan Legalitas pemindahtanganan barang penghapusan.
2. Pelaksanaan Penjualan barang pengha-pusan.3. Pelaksanaan hibah/pemusnahan barang
penghapusan.
1. Pengidentifikasian kasus/masalah yang diajukan TGR.
2. Verifikasi terhadap yang diajukan TGR.3. Penyiapan bahan pertimbangan terha-dap kasus
yang menyang-kut TGR.4. Pembahasan penyelesaian TGR.5. Penyelesaian TGR.
1. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Seksi Monitoring dan Evaluasi.
37
Seksi Monitoring dan Evaluasi. 2. Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan Seksi.
38
NO. BAGIAN/SUB
DINAS/BIDANG
SUB BAG/SUB
BIDANG/SEKSI
TUGAS FUNGSI URAIAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 68
KANTORPELAYANAN
PAJAK DAERAH PROVINSI DIY
KOTA YOGYAKARTA
Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
a. Penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha;
b. Penyusunan program Kantor
c. Pengelolaan kearsipan;
d. Pengelolaan keuangan;
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait
1. Penyusunan laporan Penyelenggaraan penerimaan dan piutang pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
1. Penerbitan dan pengiriman surat pemberitahuan keterlambatan pajak kendaraan bermotor;
2. Penerbitan dan pengiriman surat peringatan keterlambatan pajak kendaraan bermotor;
3. Penerbitan dan pengiriman surat panggilan
44
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
kepada wajib pajak;4. Pelaksanaan penagihan langsung kepada wajib
pajak;5. Penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan
hasil penagihan.
1. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seksi;
2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.
9. KANTORPELAYANAN
PAJAK DAERAH PROVINSI DIY KABUPATEN
SLEMAN
Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
a. Penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha;
b. Penyusunan program Kantor
c. Pengelolaan kearsipan;
d. Pengelolaan keuangan;
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait.
1. Pengelolaan data kepegawaian;2. Penyiapan bahan mutasi dan usulan CPNS
menjadi PNS;3. Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat,
gaji berkala , tunjangan keluarga dan pensiun;4. Pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji
berkala dan pensiun;5. Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat,
gaji berkala dan pensiun;6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan
pegawai;7. Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;8. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Untuk Jabatan
Fungsional Tertentu.
1. Penyediaan barang peralatan kantor;2. Penyediaan barang perlengkapan kantor;3. Pelayanan akomodasi;4. Pemeliharaan kebersihan kantor;5. Penyelenggaraan rapat;6. Pengamanan kantor;7. Penyediaan air dan listrik;8. Penyediaan sarana komunikasi.
1. Pelayanan tamu;2. Pembuatan bahan informasi;3. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat;4. Penyiapan bahan tanggapan keluhan pelayanan..
46
h. Pengelolaan barang;
i. Pengelolaan kepustakaan;
j. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program;
1. Pembuatan RKBU dan RKPBU;2. Penyediaan/pengadaan barang;3. Pencatatan barang/aset dan persediaan;4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana5. Penyusunan laporan aset bulanan, Triwulan
semesteran dan tahunan;6. Penyusunan neraca aset;7. Penyusunan Berita Acara Penyerahan Hasil
Kegiatan.
1. Perencanaan Kebutuhan Kepustakaan;2. Pengadaan Bahan Pustaka 3. Pelayanan pustaka Dinas;4. Pengolahan rpustaka Dinas.5. Pemeliharaan dan Penyimpanan Pustaka Dinas.
1. Perencanaan pengembangan teknologi informasi (TI);
2. Pelayanan informasi bahan pengambilan keputusan;
3. Pengelolaan database kantor;4. Pemasukan data rencana kegiatan, pelaksanaan
kegiatan dan capaian kerja.5. Penyiapan Bahan Website.
1. Pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kantor;2. Pengolahan data pelaksanaan kegiatan Kantor ;3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
kegiatan Kantor;4. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi
Kegiatan Kantor;5. Penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Kegiatan Kantor;
47
l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
6. Penyusunan Laporan Kegiatan Kantor Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
1. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kantor;
2. Pengolahan dan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
Seksi Pendaftaran dan Penetapan
Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain.
a. Penyusunan Program Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib pajak;
c. Pengelolaan berkas arsip pajak daerah;
1. Penyusunan rencana kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah retribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait.
1. Penyelenggaraan pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Penerbitan SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendapatan Kendaraan Bermotor);
3. Penerbitan Fiskal Daerah dan Antar Daerah.
1. Perencanaan Kebutuhanan Sarana dan Prasarana Arsip KBM;
1. Penyusunan laporan Penyelenggaraan penerimaan dan piutang pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain.
1. Penerbitan dan pengiriman surat pemberitahuan keterlambatan pajak kendaraan bermotor;
2. Penerbitan dan pengiriman surat peringatan keterlambatan pajak kendaraan bermotor;
3. Penerbitan dan pengiriman surat panggilan kepada wajib pajak;
4. Pelaksanaan penagihan langsung kepada wajib pajak;
5. Penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan hasil
50
n. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
penagihan.
1. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seksi;
2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.
51
10. KANTORPELAYANAN
PAJAK DAERAH PROVINSI DIY KABUPATEN
BANTUL
Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
a. Penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha;
b. Penyusunan program Kantor
c. Pengelolaan kearsipan;
d. Pengelolaan keuangan;
e. Penyelenggaraan kepegawaian;
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait.
1. Pengumpulan bahan/data rencana kegiatan Kantor2. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan Kantor ;3. Penyusunan konsep rencana kegiatan kantor.
1. Pengelolaan data kepegawaian;2. Penyiapan bahan mutasi dan usulan CPNS
menjadi PNS;3. Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat,
gaji berkala , tunjangan keluarga dan pensiun;
52
f. Penyelenggaraan kerumahtanggaan;
g. Penyelenggaraan kehumasan;
h. Pengelolaan barang;
4. Pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji berkala dan pensiun;
5. Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat, gaji berkala dan pensiun;
6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai;
7. Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;8. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Untuk Jabatan
Fungsional Tertentu.
1. Penyediaan barang peralatan kantor;2. Penyediaan barang perlengkapan kantor;3. Pelayanan akomodasi;4. Pemeliharaan kebersihan kantor;5. Penyelenggaraan rapat;6. Pengamanan kantor;7. Penyediaan air dan listrik;8. Penyediaan sarana komunikasi.
1. Pelayanan tamu;2. Pembuatan bahan informasi;3. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat;4. Penyiapan bahan tanggapan keluhan pelayanan..
1. Pembuatan RKBU dan RKPBU;2. Penyediaan/pengadaan barang;3. Pencatatan barang/aset dan persediaan;4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana;5. Penyusunan laporan aset bulanan, Triwulan
semesteran dan tahunan;6. Penyusunan neraca aset;7. Penyusunan Berita Acara Penyerahan Hasil
Kegiatan.
53
i. Pengelolaan kepustakaan;
j. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program;
l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
1. Perencanaan Kebutuhan Kepustakaan;2. Pengadaan Bahan Pustaka;3. Pelayanan pustaka Dinas;4. Pengolahan rpustaka Dinas.5. Pemeliharaan dan Penyimpanan Pustaka Dinas.
1. Perencanaan pengembangan teknologi informasi (TI);
2. Pelayanan informasi bahan pengambilan keputusan;
3. Pengelolaan database kantor;4. Pemasukan data rencana kegiatan, pelaksanaan
kegiatan dan capaian kerja.5. Penyiapan Bahan Website.
1. Pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kantor;2. Pengolahan data pelaksanaan kegiatan Kantor ;3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
kegiatan Kantor;4. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi
Kegiatan Kantor;5. Penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Kegiatan Kantor;6. Penyusunan Laporan Kegiatan Kantor Bulanan,
Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
1. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kantor;
2. Pengolahan dan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
54
Seksi Pendaftaran dan Penetapan
Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain.
a. Penyusunan Program Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib pajak;
c. Pengelolaan berkas arsip pajak daerah;
d. Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
e. Penyelenggaraan pemeriksaan verifikasi dan perhitungan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
1. Penyusunan rencana kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah retribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait.
1. Penyelenggaraan pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Penerbitan SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendapatan Kendaraan Bermotor);
3. Penerbitan Fiskal Daerah dan Antar Daerah.
1. Perencanaan Kebutuhanan Sarana dan Prasarana Arsip KBM;
1. Penyusunan laporan Penyelenggaraan penerimaan dan piutang pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
1. Penerbitan dan pengiriman surat pemberitahuan keterlambatan pajak kendaraan bermotor;
2. Penerbitan dan pengiriman surat peringatan keterlambatan pajak kendaraan bermotor;
3. Penerbitan dan pengiriman surat panggilan kepada wajib pajak;
4. Pelaksanaan penagihan langsung kepada wajib pajak;
5. Penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan hasil penagihan.
1. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seksi;
2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.
57
11. KANTORPELAYANAN
PAJAK DAERAH PROVINSI DIY KABUPATEN
KULONPROGO
Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
a. Penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha;
d. Penyusunan program Kantor
e. Pengelolaan kearsipan;
f. Pengelolaan keuangan;
g. Penyelenggaraan kepegawaian;
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait.
1. Pengumpulan bahan/data rencana kegiatan Kantor;
2. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan Kantor ;3. Penyusunan konsep rencana kegiatan kantor.
1. Pengelolaan data kepegawaian;2. Penyiapan bahan mutasi dan usulan CPNS
menjadi PNS;3. Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat,
gaji berkala , tunjangan keluarga dan pensiun;4. Pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji
58
h. Penyelenggaraan kerumahtanggaan;
i. Penyelenggaraan kehumasan;
j. Pengelolaan barang;
k. Pengelolaan kepustakaan;
berkala dan pensiun;5. Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat,
gaji berkala dan pensiun;6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan
pegawai;7. Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;8. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Untuk Jabatan
Fungsional Tertentu.1. Penyediaan barang peralatan kantor;2. Penyediaan barang perlengkapan kantor;3. Pelayanan akomodasi;4. Pemeliharaan kebersihan kantor;5. Penyelenggaraan rapat;6. Pengamanan kantor;7. Penyediaan air dan listrik;8. Penyediaan sarana komunikasi.
1. Pelayanan tamu;2. Pembuatan bahan informasi;3. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat;4. Penyiapan bahan tanggapan keluhan pelayanan.
1. Pembuatan RKBU dan RKPBU;2. Penyediaan/pengadaan barang;3. Pencatatan barang/aset dan persediaan;4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana;5. Penyusunan laporan aset bulanan, Triwulan
semesteran dan tahunan;6. Penyusunan neraca aset;7. Penyusunan Berita Acara Penyerahan Hasil
Kegiatan.
1. Perencanaan Kebutuhan Kepustakaan;2. Pengadaan Bahan Pustaka 3. Pelayanan pustaka Dinas;4. Pengolahan rpustaka Dinas.5. Pemeliharaan dan Penyimpanan Pustaka Dinas
59
l. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
m. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program;
n. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
1. Perencanaan pengembangan teknologi informasi (TI);
2. Pelayanan informasi bahan pengambilan keputusan;
3. Pengelolaan database kantor;4. Pemasukan data rencana kegiatan, pelaksanaan
kegiatan dan capaian kerja.5. Penyiapan Bahan Website
1. Pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kantor;2. Pengolahan data pelaksanaan kegiatan Kantor ;3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
kegiatan Kantor;4. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi
Kegiatan Kantor;5. Penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Kegiatan Kantor;6. Penyusunan Laporan Kegiatan Kantor Bulanan,
Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
1. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kantor;
2. Pengolahan dan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
Seksi Pendaftaran dan Penetapan
Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain.
a. Penyusunan Program Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib pajak;
1. Penyusunan rencana kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah retribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait
1. Penyelenggaraan pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Penerbitan SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendapatan Kendaraan Bermotor);
3. Penerbitan Fiskal Daerah dan Antar Daerah.
60
c. Pengelolaan berkas arsip pajak daerah;
d. Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
e. Penyelenggaraan pemeriksaan verifikasi dan perhitungan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
f. Penyiapan data pertimbangan keberatan pajak daerah;
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendaftaran dan Penetapan.
1. Perencanaan Kebutuhanan Sarana dan Prasarana Arsip KBM;
1. Penyusunan laporan Penyelenggaraan penerimaan dan piutang pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
62
f. Pelaksanaan penagihan pada wajib pajak;
g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
1. Penerbitan dan pengiriman surat pemberitahuan keterlambatan pajak kendaraan bermotor;
2. Penerbitan dan pengiriman surat peringatan keterlambatan pajak kendaraan bermotor;
3. Penerbitan dan pengiriman surat panggilan kepada wajib pajak;
4. Pelaksanaan penagihan langsung kepada wajib pajak;
5. Penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan hasil penagihan.
1. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Seksi;
2. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi.
63
12. KANTORPELAYANAN
PAJAK DAERAH PROVINSI DIY KABUPATEN
GUNUNGKIDUL
Sub Bagian Tata Usaha
Melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan serta penyusunan program dan laporan kinerja.
a. Penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha;
b. Penyusunan program Kantor
c. Pengelolaan kearsipan;
d. Pengelolaan keuangan;
1. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
2. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait.
1. Pengumpulan bahan/data rencana kegiatan Kantor;
2. Pelaksanaan inventarisasi kegiatan Kantor ;3. Penyusunan konsep rencana kegiatan kantor.
1. Pengelolaan data kepegawaian;2. Penyiapan bahan mutasi dan usulan CPNS
menjadi PNS;3. Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat,
gaji berkala , tunjangan keluarga dan pensiun;4. Pembuatan usulan kenaikan pangkat, cuti, gaji
berkala dan pensiun;5. Pembuatan kartu penjagaan kenaikan pangkat,
gaji berkala dan pensiun;6. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan
pegawai;7. Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;8. Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Untuk Jabatan
Fungsional Tertentu.
1. Penyediaan barang peralatan kantor;2. Penyediaan barang perlengkapan kantor;3. Pelayanan akomodasi;4. Pemeliharaan kebersihan kantor;5. Penyelenggaraan rapat;6. Pengamanan kantor;7. Penyediaan air dan listrik;8. Penyediaan sarana komunikasi;
1. Pelayanan tamu;2. Pembuatan bahan informasi;3. Penyelenggaraan sosialisasi kepada masyarakat;4. Penyiapan bahan tanggapan keluhan pelayanan.
1. Pembuatan RKBU dan RKPBU2. Penyediaan/pengadaan barng3. Pencatatan barang/aset dan persediaan4. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana5. Penyusunan laporan aset bulanan, Triwulan
semesteran dan tahunan;6. Penyusunan neraca aset;7. Penyusunan Berita Acara Penyerahan Hasil
Kegiatan.
65
i. Pengelolaan kepustakaan;
j. Pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
k. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program;
l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha.
1. Perencanaan Kebutuhan Kepustakaan;2. Pengadaan Bahan Pustaka ;3. Pelayanan pustaka Dinas;4. Pengolahan rpustaka Dinas;5. Pemeliharaan dan Penyimpanan Pustaka Dinas.
1. Perencanaan pengembangan teknologi informasi (TI);
2. Pelayanan informasi bahan pengambilan keputusan;
3. Pengelolaan database kantor;4. Pemasukan data rencana kegiatan, pelaksanaan
kegiatan dan capaian kerja;5. Penyiapan Bahan Website.
1. Pengumpulan data pelaksanaan kegiatan Kantor;2. Pengolahan data pelaksanaan kegiatan Kantor;3. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
kegiatan Kantor;4. Penyusunan laporan hasil monitoring dan evaluasi
Kegiatan Kantor;5. Penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Kegiatan Kantor;6. Penyusunan Laporan Kegiatan Kantor Bulanan,
Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.
1. Pengumpulan Bahan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kantor;
2. Pengolahan dan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha..
66
Seksi Pendaftaran dan Penetapan
Melaksanakan pendataan dan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain.
a. Penyusunan Program Seksi Pendaftaran dan Penetapan;
b. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran wajib pajak;
c. Pengelolaan berkas arsip pajak daerah;
d. Pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
e. Penyelenggaraan pemeriksaan verifikasi dan perhitungan penetapan pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
1. Penyusunan rencana kegiatan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak daerah retribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Koordinasi dan fasilitasi dengan Instansi Teknis Terkait.
1. Penyelenggaraan pendaftaran subyek dan obyek pajak daerah, restribusi dan pendapatan lain-lain;
2. Penerbitan SPPKB (Surat Pendaftaran dan Pendapatan Kendaraan Bermotor);
3. Penerbitan Fiskal Daerah dan Antar Daerah.
1. Perencanaan Kebutuhanan Sarana dan Prasarana Arsip KBM;